-1-
BUPATI
BOLAANG MONGONDOW UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN KARET ATAS NAMA PT. GLOBAL GREEN INDAH DI WILAYAH KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa strategi Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; b. bahwa salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan sektor rill, peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, daya saing dan meningkatkan penguasaan ekonomi nasional serta pengembangan wilayah, dilaksanakan melalui pengembangan perkebunan dan revitalisasi perkebunan; c. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengamanatkan pemberian fasilitas bagi penanaman modal yang sesuai dengan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka PT. Global Green Indah yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan dan jasa, yang berkeinginan membantu Pemerintah dalam menghadapi permasalahan meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, kelangkaan energi, kerusakan lingkungan dan makin melemahnya sektor rill di Indonesia; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet atas Nama PT. Global Green Indah di wilayah Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
-2-
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3578); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3502); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
-3-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penertiban dan Pendaya Gunaan Tanah Terlantar. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16); 15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008; 17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 20. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 940/KPTS/OT.210/10/1997 tentang Pedoman kemitraan Usaha Pertanian; 21. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 74/KPTS/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Menetapkan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet atas Nama PT. Global Green Indah di wilayah Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
-4-
KEDUA
:
Izin Lokasi sebagaimana pada diktum ke satu dimaksud seluas ±9.815,71 Ha dengan luas keseluruhannya adalah milik inti dan untuk area plasma sebesar ±20% dari luas efektif yang diperoleh inti akan disediakan dari tanah masyarakat dan tanah Negara dibawah pengawasan Pemerintah Daerah, dan apabila dari luasan tersebut tidak tersedia dan atau kurang dari 20% maka akan dialokasikan dari lahan inti efektif yang dapat ditanam untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet, sebagaimana tercantum didalam lokasi tanah pada Lampiran Keputusan Bupati ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : a. perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli dihadapan PPAT setempat atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara dengan pemberian ganti kerugian yang besarnya ditentukan dengan musyawarah; b. pembayaran ganti kerugian tanah serta tanaman/tumbuhan atau bangunan yang ada diatasnya atau barang-barang milik pemegang hak atas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak; c. dalam pembebasan tanah untuk kepentingan lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet harus tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; d. kelapa sawit dan karet adalah komoditas yang baru bagi masyarakat Bolaang Mongondow Utara, maka kepada pemegang izin lokasi ini diwajibkan untuk melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh; e. perolehan tanah, termasuk masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini; f. apabila perolehan tanah belum diselesaikan seluruhnya, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang; g. melaporkan perkembangan perolehan tanahnya kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado secara perodik setiap 3 (tiga) bulan; h. untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima Izin Lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang; i. lokasi ini hanya boleh digunakan sesuai dengan rencana peruntukan sebagaimana diuraikan dalam proposal proyek dan apabila dialihkan untuk pembangunan lain dan atau dialihkan penggunaan/pemilikannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
-5-
j.
menyusun program perolehan/pembebasan tanah dan rencana penggunaan tanah serta menyampaikannya kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara; k. pemberian keputusan Izin Lokasi tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah dan dilarang menutup aksesibilitas masyarakat yang berada di dalam dan sekitar lokasi; l. khusus untuk Areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan ini yang masuk dalam Areal Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, maka kegiatan usaha perkebunan dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sesuai peraturan yang berlaku; dan m. luas dalam lokasi masih bersifat kurang lebih, dan akan disesuaikan dengan perolehan tanah dan pengukuran kadasteral oleh Badan Pertanahan Nasional.
KETIGA
:
PT. Global Green Indah beralamat di Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
KEEMPAT
:
Areal yang dimohon berdasarkan surat permohonan adalah terletak pada kawasan Areal Penggunaan Lain.
KELIMA
:
Sebelum melaksanakan kegiatan, maka perusahaan PT. Global Green Indah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa setempat.
KEENAM
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 25 April 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi utara di Manado; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Sekretarias Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 8. Kepala Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 9. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 10. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 11. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 12. Pimpinan PT. Global Green Indah di Boroko; 13. Arsip,-
