PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN (2008-2013) ZELFIA YULIANA SUTAMI (120462201034) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk meguji Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2013. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 3 Kabupaten dan 2 kota yang menjadi sampel. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data skunder. Data diperoleh melalui situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id). Data yang dianalisis dalam penelitian ini diolah dari Laporan anggaran APBD dan Laporan Realisasi APBD. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas PAD dan Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian Keuangan Daerah. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan secara simultan Rasio Efektivitas PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap tingkat kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013. Kata Kunci : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
PENDAHULUAN Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendaknya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian keuangan merupakan implikasi dari otonomi daerah yaitu kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah. Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat didaerahnya. Atas dasar ini, maka pemberian otonomi diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu mengenali sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan didaerahnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut pemerintah dituntut mampu memaksimalkan dan merealisasikan setiap perencanaan secara sistematis sehingga dapat menggenjot sumber pendapatan yang lebih besar guna meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat secara berangsur-angsur bisa dikurangi. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dinilai dengan membandingkan jumlah realisasi PAD dengan anggaran PAD yang ditetapkan. Dimana PAD inilah yang merupakan sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga akan mencerminkan kondisi rill daerah. Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu
sumber penerimaan daerah yang memiliki konstribusi yang besar dalam struktur APBD. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga akan menurunkan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom, begitupun sebaliknya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah baik secara parsial maupun simultan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Keuangan Daerah Menurut Mamesah dalam Halim (2012 : 25) Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah tentang rencana penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. Tujuan APBD disusun digunakan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Rasio Efektivitas PAD Menurut Halim (2012), “Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”. Rasio
efektivitas PAD menunjukkan seberapa efektif suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan tersebut. dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”. Rasio efektivitas PAD menunjukkan seberapa efektif
suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan tersebut. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio
yang dicapai mencapai minimal 1 atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Dana Alokasi Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014, “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 menetapkan Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Sedangkan Proporsi DAU untuk provinsi sebesar 10% dan 90% untuk kabupaten/kota dari jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN setiap tahun. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Halim, 2012). Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Menurut Halim (2012) Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat.
Kerangka Pemikiran
Rasio Efektivitas PAD (X1) H
Dana Alokasi Umum (X2) Dana Alokasi Khusus (X3)
H1 H2
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)
H3
H4 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Hipotesis Penelitian H1: Diduga variabel Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan
Daerah.
H2: Diduga variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. H3: Diduga variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
H4:
Diduga variabel Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
METODOLOGI PENELITIAN Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data-data yang menunjukkan gambaran tentang Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2013 yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau. Operasionalisasi Variabel Penelitian -
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X1)
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dinilai dengan membandingkan jumlah realisasi PAD dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Menurut Halim (2012) adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah sebagai berikut : 𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐀𝐃 =
-
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐢𝐭𝐞𝐭𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧
Dana Alokasi Umum (X2) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengukuran Dana Alokasi Umum dengan mencari konstribusi terhadap pendapatan daerah yaitu: (Marizka, 2013).
𝐃𝐀𝐔 =
-
𝐃𝐀𝐔 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
Dana Alokasi Khusus (X3) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengukuran Dana Alokasi Khusus dengan mencari konstribusi terhadap pendapatan daerah yaitu: (Marizka, 2013). 𝐃𝐀𝐊 =
-
𝐃𝐀𝐊 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh
besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat. Menurut Halim (2012) adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah sebagai berikut : 𝐏𝐀𝐃
Rasio Kemandirian = 𝐁𝐚𝐧𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡 𝐏𝐮𝐬𝐚𝐭/𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐩𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧
Metode Penentuan Populasi Dan Sampel Maka populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008-2013 yang diambil berdasarkan laporan tahunan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut : 1.
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang telah memasukkan data Laporan Realisasi APBD di situs Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) dari tahun 2008-2013.
2.
Kabupaten/Kota yang melaporkan anggaran dari sektor Pendapatan Asli Daerah.
3.
Jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak (-) minus dan tidak (0) nol. Tabel 4.1 Sampel Penelitian No.
Kabupaten/Kota
1.
Kabupaten Karimun
2.
Kabupaten Bintan
3.
Kota Batam
4
Kota Tanjungpinang
5.
Kabupaten Lingga
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Sumber data penelitian yang akan digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah(www.djpk.depkeu.go.id). Jenis data yang digunakan adalah berupa laporan keuangan (Data Anggaran dan pendapatan, serta Realisasi Anggaran APBD) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Metode Analisis Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan bermanfaat. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji Normalitas, uji Autokorelasi, uji Heteroskedastisitas dan uji Multikolinearitas. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (Uji t), pengujian secara simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R2) untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen (Y).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 59 Kecamatan serta 351 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 Km2, di mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat. Statistik deskriptif merupakan uraian mengenai data sampe yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam statistif deskriptif ini, hal utama yang akan disajikan
adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan varians dari variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian.
Tabel 4.1 Statistik deskriptif Descriptive Statistics N Rasio Efektivitas
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
30
.629
2.203
1.21117
.327403
30
.115
.415
.29310
.074512
30
.001
.087
.02547
.023425
TKKD
30
.026
.619
.23290
.178415
Valid N (listwise)
30
PAD Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
Sumber : Hasil Output SPSS (2016)
Berikut ini perincian data deskriptif yang telah diolah: a. Jumlah data sampel pada tabel diatas adalah 30 b. X1 dalam data ini adalah Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 0.629, nilai maximum sebesar 2.203, nilai rata rata (mean) sebesar 1.21117 dan nilai standar deviasi sebesar 0.327403. c. X2 dalam data ini adalah Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar 0.115, nilai maximum sebesar 0.415, nilai rata rata (mean) sebesar 0.29310 dan nilai standar deviasi sebesar 0.074512. d. X3 dalam data ini adalah Dana Alokasi Khusus memiliki nilai minimum sebesar 0.001, nilai maximum sebesar 0.087, nilai rata rata (mean) sebesar 0.02547 dan nilai standar deviasi sebesar 0.023425.
e. Y dalam data ini adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah memiliki nilai minimum sebesar 0.026, nilai maximum sebesar 0.619, nilai rata rata (mean) sebesar 0.23290 dan nilai standar deviasi sebesar 0.178415.
Hasil Uji Asumsi Klasik 1. Hasil Uji Normalitas Untuk menguji data ini digunakan metode analisis grafik normal probability plot. Hasil grafik histogram dan scatter plot untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:
Sumber : Hasil Output SPSS (2016) Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu menggunakan grafik histogram dan grafik normal p-plot menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi normal yang mendekati normal, sedangkan pada grafik normal p-plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi syarat asumsi normalitas. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan pengujian Uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).
Tabel 4.2 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N
30
Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences
Mean
.0000000
Std. Deviation
.13711747
Absolute
.096
Positive
.096
Negative
-.075
Kolmogorov-Smirnov Z
.528
Asymp. Sig. (2-tailed)
.943
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber : Hasil Output SPSS (2016) Berdasarkan tabel diatas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.528 dan signifikansinya (Asymp.Sig.(2-tailed) yakni 0.943. Karena signifikansi lebih dari 0.05 (0.943 > 0.05), maka hasil ini menujukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal, dengan demikian dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2. Hasil Uji Autokorelasi Menurut Ghozali (2011) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, dengan pedoman tabel berikut: Hipotesis nol
Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif
Tolak
0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif
No decision
dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif
Tolak
4 – dl < d < 4
Tidak ada korelasi negatif
No decision
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
Tidak ada autokorelasi, positif atau
Tidak ditolak
du < d < 4 – du
negatif Sumber : Ghozali (2011) Tabel 4.3 Uji Autokorelasi b
Model Summary Model
1
R
R Square a
.640
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.409
.341
.144812
Durbin-Watson
2.126
a. Predictors: (Constant), DAK, R.E.PAD, DAU b. Dependent Variable: TKKD
Sumber : Hasil Output SPSS (2016) Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi bebas autokorelasi, karena output yang dihasilkan menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2.126, dimana nilai DW berada diantara du < d < 4 - du, (1.650 < 2.126 < 2.350) yang berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga persamaan regresi ini memenuhi syarat bebas autokorelasi. 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji grafik. Uji grafik untuk pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot dan hasilnya tampak seperti dalam gambar berikut:
Gambar 4.3 Scatterplot (Hasil Uji Heteroskedastisitas) Sumber : Hasil Output SPSS (2016) Pada grafik Scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 4. Hasil Uji Multikolinearitas Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai VIF < 10 mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas, sedangkan untuk nilai tolerance > 0,1 (10%) menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2011).
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas Coefficientsa Model
Collinearity Statistics Tolerance
VIF
(Constant) 1
R.E.PAD
.975
1.026
DAU
.951
1.051
DAK
.942
1.061
a. Dependent Variable: TKKD
Sumber : Hasil Output SPSS (2016) Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance dari ketiga variabel independen lebih dari 0.1 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dari setiap variabel independen kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antara variabel independen pada model regresi.
Analisis Regresi Linear Berganda Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, tampak dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients B
1
Std. Error
(Constant)
.538
.144
R.E.PAD
.109
.083
DAU
-1.498
DAK
.080
Beta 3.731
.001
.200
1.307
.203
.370
-.625
-4.048
.000
1.183
.010
.067
.947
a. Dependent Variable: TKKD
Sumber : Hasil Output SPSS (2016) Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut:
Y = 0.538 + 0.109 X1 – 1.498 X2 + 0.080 X3 + e Berikut interpretasi dari persamaan diatas: 1. Nilai Konstanta (a) = 0.538 Nilai ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen (Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) atau(X1= X2= X3= 0), maka nilai Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah 0.538. 2. Koefisien Regresi Rasio Efektivitas PAD (b1) = 0.109 Koefisien regresi b1 menunjukkan bahwa apabila Rasio Efektivitas PAD mengalami kenaikan 1%
maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan
mengalami peningkatan sebesar 0.109 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap.
3. Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum (b2) = -1.498 Koefisien regresi b2 menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan 1%
maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami
penurunan sebesar 1.498 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. 4. Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus (b3) = 0.080 Koefisien regresi b3 menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan 1%
maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami
peningkatan sebesar 0.080 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap.
Pengujian Hipotesis 1. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji –t) Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Tabel 4.6 Hasil Uji t Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients B
1
Std. Error
(Constant)
.538
.144
R.E.PAD
.109
.083
DAU
-1.498
DAK
.080
Beta 3.731
.001
.200
1.307
.203
.370
-.625
-4.048
.000
1.183
.010
.067
.947
a. Dependent Variable: TKKD
Sumber : Hasil Output SPSS (2016) Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengaruh
Rasio
Efektivitas
Pendapatan
Asli
Daerah
terhadap
Tingkat
Kemandirian Keuangan Daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 1.307 dengan signifikansi 0.203. Karena signifikansi 0.203 > 0.05 dan t hitung < ttabel (1.307 <
2.055) maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah diperoleh nilai t hitung sebesar -4.048 dengan signifikansi 0.000. Karena signifikansi 0.000 < 0.05 dan -thitung < -ttabel (-4.048 < -2.055) maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 0.067 dengan signifikansi 0.947. Karena signifikansi 0.947 > 0.05 dan thitung < ttabel (0.067 < 2.055) maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 2. Signifikansi Simultan (Uji-F) Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Tabel 4.7 Hasil Uji F ANOVAa Model
1
Sum of Squares
Df
Mean Square
Regression
.378
3
.126
Residual
.545
26
.021
Total
.923
29
a. Dependent Variable: TKKD b. Predictors: (Constant), DAK, R.E.PAD, DAU
Sumber : Hasil Output SPSS (2016)
F 6.007
Sig. b
.003
Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas, dapat dilihat nilai Fhitung sebesar 6.007 dan Ftabel sebesar 2.975 dengan signifikansi sebesar 0.003. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (6.007 > 2.975) dengan signifikansi 0.003 < 0.05.
Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini
menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah) pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2013. 3. Uji Koefisien Determinasi (R2) Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar peranan variabel independen untuk menjelaskan variabilitas variabel independen dalam model regresi. Tabel 4.8 Koefisien Determinasi Model Summaryb Model
R
R Square
Adjusted R
Std. Error of the Estimate
Square 1
a
.640
.409
.341
.144812
a. Predictors: (Constant), DAK, R.E.PAD, DAU b. Dependent Variable: TKKD
Sumber : Hasil Output SPSS (2016) Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted RSquare) adalah sebesar 0.341 atau 34,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 34,1% Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
dapat dijelaskan oleh Rasio Efektivitas
PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Dan sisanya 65.9% dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian ini.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil analisis serta uji hipotesis yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2013. 2. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2013. 3. Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2013. 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2013.
Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti, yaitu: 1. Dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah untuk memperbaiki keterbatasan ini. 2. Sebaiknya sebelum penelitian hendaknya mengkaji variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat apakah ada keterkaitan antara variabel tersebut.
Selain itu juga dapat menambah sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang beragam pula. 3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan data time series yang terbaru.
DAFTAR PUSTAKA
Febriansyah, A. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Simposium Nasional Akuntansi 18. Medan: Universitas Sumatera Utara. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Marizka, Reza. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/kota diprovinsi Sumatra Barat tahun 2006-2011. Jurnal Akuntansi Vol. 1 No 3. Padang: Universitas Negri Padang. Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Di Sumatera Utara. Naskah Publikasi: Universitas Sumatra Utara. Nanda, Famalyo. 2015. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2013. Naskah Publikasi: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Tahar, Afrizal, & Zakhiya, M. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 1. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. www.djpk.depkeu.go.id.
