SAMBUTAN BUPATI MALINAU PADA ACARA SOSIALISASI PERATURAN BUPATI YANG MENGATUR TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL SELASA , 26 JANUARI 2016
YTH. KETUA, ANGGOTA RAKYAT
WAKIL
KETUA,
DAN
DEWAN
PERWAKILAN
DAERAH
KABUPATEN
MALINAU BESERTA; YSH. REKAN-REKAN KOORDINASI
FORUM PIMPINAN
DAERAH
KABUPATEN MALINAU; YSH. WAKIL BUPATI MALINAU;
1
YSH. KOMANDAN BATALYON 614 RAJA PANDITA; YSH. KOMANDAN
SATUAN
TUGAS
PERBATASAN/ YONIF 527; YSH. KETUA
TIM
PENGGERAK
KABUPATEN
MALINAU
PKK
BESERTA
JAJARANNYA; YSH. KEPALA PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN TIMUR BESERTA TIM YSH. SAUDARA DAERAH,
PLT.SEKRETARIS PARA
ASISTEN,
STAF
AHLI, INSPEKTUR, KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR,
DINAS, DAN
DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT, BAGIAN
DI
PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MALINAU; YSH. SELURUH PESERTA SOSIALISASI, HADIRIN
DAN
PARA
TAMU
UNDANGAN YANG BERBAHAGIA. 2
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA, ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI MARILAH KITA SEBAGAI UMAT YANG PERCAYA TUHAN
DAN
YANG
BERTAQWA MAHA
ESA
KEPADA UNTUK
SENANTIASA MENGUCAP SYUKUR ATAS LIMPAHAN KASIH DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA
PADA
KESEMPATAN
INI,
ATAS PERKENANAN-NYA KITA DAPAT HADIR DITEMPAT INI UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN
SOSIALISASI
PERATURAN
BUPATI YANG MENGATUR TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL.
3
PEMERINTAH
KABUPATEN
MALINAU MEMILIKI KOMITMEN YANG SANGAT BESAR UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
ATAU
GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN.
DALAM RANGKA MENYESUAIKAN DENGAN SISTEM APLIKASI AKUNTANSI YANG DIGUNAKAN DAN PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
NOMOR
64
TAHUN
PENERAPAN
2013
STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, PENYESUAIAN
MAKA DAN
DILAKUKAN PERUBAHAN
TERHADAP DUA PERATURAN BUPATI YANG TELAH DITETAPKAN, YAITU: 4
1. PERATURAN
BUPATI
NOMOR
59
TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 180
TAHUN
2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 2. PERATURAN
BUPATI
NOMOR
60
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 205 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU.
PERUBAHAN PENYEMPURNAAN BUPATI
TERSEBUT
SATU
UPAYA
PEMERINTAH
DAN DUA
PERATURAN
ADALAH DAN
KABUPATEN
SALAH
KOMITMEN MALINAU
UNTUK MELAKSANAKAN TATA KELOLA 5
KEUANGAN YANG LEBIH AKUNTABEL DAN
TRANSPARAN
PERATURAN
BERDASARKAN
PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.
PEMERINTAH MALINAU UPAYA
SANGAT YANG
KABUPATEN CONCERN DILAKUKAN
PEMERINTAH
PUSAT
MENDORONG
PEMERINTAH
MEWUJUDKAN
PADA OLEH UNTUK
DAERAH
TATA
KELOLA
KEUANGAN PEMERINTAH YANG BAIK DAN
AKUNTABEL,
SALAH
SATUNYA
MELALUI PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL.
PARA
PESERTA
SOSIALISASI
DAN
HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
6
IMPLEMENTASI AKRUAL
SAP
MERUPAKAN
REFORMASI
YANG
BERBASIS
SALAH
SATU
DILAKUKAN
DI
BIDANG AKUNTANSI, SEBAGAI SEBUAH STANDAR SAP
AKUNTANSI
BERBASIS
PEMERINTAH,
AKRUAL
LEBIH
MENGGAMBARKAN BERLANGSUNGNYA ESENSI TRANSAKSI ATAU KEJADIAN, KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH DARI PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL ADALAH
TERGAMBARKANNYA
INFORMASI OPERASI ATAU KEGIATAN, YANG
SALAH
SATUNYA
TERTUANG
DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU LAPORAN SURPLUS/DEFISIT. ENTITAS PEMERINTAH
DAPAT
SECARA
TRANSPARAN
SUMBER
DAYA
MELAPORKAN BESARNYA
EKONOMI
YANG
DIDAPATKAN, DAN BESARNYA BEBAN 7
YANG
DITANGGUNG
UNTUK
MENJALANKAN
KEGIATAN
PEMERINTAHAN.
SURPLUS/DEFISIT
OPERASIONAL MERUPAKAN PENAMBAH ATAU PENGURANG EKUITAS/KEKAYAAN BERSIH ENTITAS PEMERINTAHAN.
MENINDAKLANJUTI SAP
PERUBAHAN
TERSEBUT,
KABUPATEN
MALINAU
ANGGARAN
PADA
TELAH
SAP
BERBASIS
SECARA
KOMPREHENSIF
TAHUN
2015
MELAKSANAKAN AKRUAL
PEMERINTAH
UTUH
YANG
DAN
DIDUKUNG
DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN VERSI
2.7.0.6
MENGAKOMODIR
YANG
SUDAH
TATA
KELOLA
KEUANGAN
BERBASIS
TEKNOLOGI
INFORMASI
BERDASARKAN
PADA 8
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
64
PENERAPAN
TAHUN
2013
STANDAR
TENTANG AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL.
PENGELOLAAN KEUANGAN
TATA
KELOLA
BERDASARKAN
SAP
BERBASIS AKRUAL, PERLU DIDUKUNG DENGAN
ATURAN
PETUNJUK
PELAKSANA
TEKNIS
PERATURAN
BUPATI,
DAN
BERUPA UNTUK
ITU
SEBAGAI UPAYA PENYEMPURNAAN DAN PERBAIKAN, PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DIDUKUNG
PERWAKILAN
DENGAN
KALIMANTAN
BPKP TIMUR
TELAH MENYUSUN DAN MENETAPKAN DUA PERATURAN BUPATI PERUBAHAN SEPERTI YANG DISEBUTKAN DIATAS.
9
PARA
PESERTA
SOSIALISASI
DAN
HADIRIN YANG BERBAHAGIA, KAMI ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU MENYAMPAIKAN TERIMA
KASIH
KEPADA
BPKP
PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR YANG DENGAN
SETIA
DAN
SUNGGUH
SUNGGUHMEMBERIKAN
PENDAMPINGAN KEPADA KAMI UNTUK TERUS BERBENAH DIRI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAN MALINAU
MELALUI
GERAKAN
DESA
MEMBANGUN.
IMPLEMENTASI BUPATI
TERSEBUT
PERATURAN AKAN
DAPAT
BERJALAN DENGAN BAIK, JIKA SETIAP ENTITAS
KEUANGAN
DILINGKUNGAN
YAITU
SKPD
PEMERINTAHAN 10
KABUPATEN
MALINAU
DAPAT
MENGETAHUI DAN MEMAHAMI GUNA MENG-IMPLEMENTASIKANNYA SEBAGAI WUJUD NYATA KOMITMEN KITA UNTUK MEWUJUDKAN
TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK.
UNTUK
ITU,
PARA
PESERTA
SOSIALISASI YANG SAYA BANGGAKAN, PELAKSANAAN PERATURAN
SOSIALISASI BUPATI
YANG
DILAKSANAKAN PADA HARI INI, ADALAH SALAH SATU BAGIAN DARI PROSES REFORMASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN
MALINAU,
UNTUK MELAKSANAKAN TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN.
11
BAGI
PARA
MENGIKUTI
PESERTA, KEGIATAN
SELAMAT
SOSIALISASI,
SEMOGA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016
INI,
KITA
MEMPERTAHANKAN
DAPAT
OPINI
WTP
SEBAGAI SALAH SATU KOMITMEN KITA UNTUK MEMBERIKAN YANG TERBAIK BAGI
MASYARAKAT
KABUPATEN
MALINAU.
HADIRIN
DAN
UNDANGAN
YANG
BERBAHAGIA DEMIKIANLAH
BEBERAPA
HAL
YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, DENGAN MEMOHON RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, “ACARA SOSIALISASI PERATURAN BUPATI YANG MENGATUR TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI 12
PEMERINTAHAN
(SAP)
BERBASIS
AKRUAL TAHUN 2016 “ SAYA NYATAKAN DIBUKA SECARA RESMI. “TERUSLAH BERSEMANGAT BEKERJASAMA MEMBANGUN INTIMUNG TERCINTA”
DAN BUMI
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
MALINAU, 26 JANUARI 2016 BUPATI MALINAU
Dr. YANSEN TP, M.Si
13
