WTO. A. Sejarah Lahirnya GATT 1947 Hingga Berdirinya World Trade

BAB II HAMBATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA GATT/ WTO

A. Sejarah Lahirnya GATT 1947 Hingga Berdirinya World Trade Organization 1.

Lahirnya GATT 1947 Akhir Perang Dunia II (PD II), perdagangan internasional berada dalam

keadaan yang tidak menentu, banyak peringkat dari subsistem yang menunjang kelancaran perdagangan yang telah mengalami kerusakan baik institusional maupun fisik. 31 Sebagian besar dari kegiatan perdagangan terpaksa dilakukan secara ad-hoc sementara secara bertahap sendi-sendi yang menunjang mulai diperbaiki. 32 Tema dari upaya internasional pada akhir PD II adalah rekontruksi total

perekonomian

dunia. 33Dalam

pelaksanaannya,

upaya

masyarakat

internasional untuk menangani masalah keuangan dan moneter internasional dapat dilaksanakan dengan cara yang relatif lebih cepat. 34 Dalam Konferensi Bretton Woods tahun 1944, masyarakat internasional menyetujui didirikannya Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam waktu yang relatif singkat. 35 Begitu pula dalam hal menentukan rencana untuk mengadakan rekontruksi bagi negara-negara menghadapi kerusakan akibat PD II. Untuk itu masyarakat internasional telah mendirikan Bank Dunia atau International Bank

31

H. S. Kartadjoemena, GATT dan WTO : Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan(selanjutnya disebut Buku II) (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 33. 32 Ibid. 33 Ibid. 34 Ibid., hlm. 34. 35 Ibid.

22 Universitas Sumatera Utara

for Recontruction and Development (IBRD). Bank dunia juga didirikan secara bersamaan pada tahun 1944 dalam rangka perjanjian yang ditandatangani di Bretton Woods. 36Untuk masalah yang menyangkut bidang perdagangan internasional,

dikemukakan

bahwa

perkembangan

institusional

dibidang

perdagangan internasional tidak terlampau lancar. 37 Berbeda dengan bidang finansial dan keuangan, dibidang perdagangan, negara-negara peserta konferensi tidak berhasil medirikan suatu organisasi internasional. Semula diharapkan bahwa rencana untuk mendirikan International Trade Organization (ITO) dapat disetujui untuk diciptakan agar menangani masalah perdagangan internasional. Namun, Karena berbagai pertimbangan politis, ITO tidak jadi terbentuk yang terutama disebabkan karena kongres Amerika Serikat tidak menyetujui untuk didirikannya ITO, dimana AS memiliki peranan yang sangat menentukan untuk terwujudnya perdagangan bebas dunia. Maka terdapat suatu kekosongan institusional pada tingkat internasional dalam bidang perdagangan. 38 Dengan adanya kekosongan institusional tersebut, maka GATT yang semula merupakan suatu perjanjian interim, menjadi satu-satunya instrumen dibidang perdagangan yang telah memperoleh konsensus yang luas untuk menjadi landasan dalam pengaturan tata cara perdagangan internasionalyang mana benih sejarah pembentukan GATT sebenarnya berawal dari waktu ditandatanganinya Piagam Atlantik (Atlantic Charter) pada bulan Agustus 1941. 39 Salah satu tujuan dari piagam ini adalah menciptakan suatu sistem perdagangan dunia yang didasarkan kepada non-

36

Ibid. Ibid. 38 Hendra Halwani, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, Edisi Kedua (selanjutnya disebut Buku I) (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 340. 39 H. S. Kartadjoemena (Buku I), Loc. Cit., hlm 34. 37


diskriminasi dan kebebasan tukar-menukar barang dan jasa. 40Dengan demikian maka pada tahun 1947 GATT menjadi satu-satunya lembaga yang beroperasi sebagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, sekurang-kurangnya

bagi

negara-negara

anggota. 41

Karena

perdagangan

internasional antara negara-negara anggota merupakan sekitar 80% dari seluruh perdagangan dunia secara riil, maka GATT menetapkan dan menerapkan aturan permainan dari hampir seluruh perdagangan internasional. 42 Dilihat dalam praktiknya, GATT 1947 telah menjadi peraturan multilateral utama perdagangan internasional setelah PD II. Disamping sebagai peraturan perdagangan internasional sejak tahun 1948 sampai tahun 1994, GATT 1947 juga telah mejalankan fungsi-fungsi lain seperti sebagai organisasi perdagangan dunia, forum perundingan masalah perdagangan internasional dan forum penyelesaian sengketa dagang antar negara-negara peserta. 43 Sebagai forum perundingan telah dilakukan sembilan kali putaran perundingan GATT dan putaran perundingan yang terakhir, yakni perundingan GATT Putaran Uruguay berlangsung dari tahun1986 hingga 1994. 44Putaran-putaran perundingan dibawah GATT tersebut secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 45 a.

Putaran Geneva 1947

(Diikuti oleh 23 negara)

b.

Putaran Annecy 1949


c.

Putaran Torquay 1950


d.

Putaran Geneva 1956


40

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (selanjutnya disebut buku III) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 103-106. 41 Ibid. 42 Ibid., hlm. 34-35. 43 Nurdin, Indonesia dalam Lipatan Ekonomi Global (GATT/WTO)(Banda Aceh: Sophia Center, 2007), hlm. 67. 44 Ibid. 45 Ibid.


e.

Putaran Dillon 1960 – 1961


f.

Putaran Kennedy 1962 – 1967


g.

Putaran Tokyo 1973 – 1979


h.

Putaran Uruguay 1986 – 1994


i.

Putaran Doha 2001 – sekarang


Fokus perundingan putaran pertama hingga ke-enam adalah pada masalah penurunan tarif dan dihasilkan keputusan-keputusan tentang penurunan tarif. 46 Pada putaran perundingan ke-enam, selain penurunan tarif juga dihasilkan putusan tentang anti-dumping measures dan GATT negotiations rules. 47 Mulai perundingan putaran ke-tujuh, Putaran Tokyo (1973 – 1979) selain merundingkan soal penurunan tarif, perundingan juga terfokus pada upaya penghapusan hambatan dagang bukan tarif. Perundingan Putaran Tokyo selain menghasilkan putusan tentang pengurangan tarif, juga menghasilkan beberapa perjanjian dibidang

hambatan

non-tarif. 48

Kemudian,

putaran

perundingan

GATT

selanjutnya yakni Putaran Uruguay yang dimulai di Uruguay 1986 dan diakhiri di Marakesh 1994. 49 Keprihatinan terhadap penurunan pentaatan GATT 1947 yang terjadi pada 1980-an, kemudian mendorong penyelenggaraan Putaran Uruguay tahun 1986-1994 tersebut. 50Tanpa disengaja sistem internasional yang diterapkan secara “interim” tersebut ternyata telah berjalan 40 tahun sebelum akhirnya, sebagai hasil Uruguay Round, timbul kesepakatan untuk mendirikan organisasi internasional sepenuhnya yang mempunyai wewenang substantif dan cukup

46

Ibid. Ibid. 48 Ibid. 49 Ibid. 50 Ibid. 47


komprehensif seperti ITO yakni WTO. 51 Terakhir, putaran yang dimulai 2001 yang masih berlangsung hingga sekarang yakni Putaran Doha. Putaran ini menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), penyelesaian sengketa, dan peraturan WTO. Putaran Doha juga mengamanatkan kepada para anggota untuk mencari jalan bagi tercapainya konsensus yang mencakup isu-isu: investasi, kebijakan kompetisi (competition policy), transparansi dalam pengadaan pemerintah (goverment procurement), dan fasilitasi perdagangan. 52 Deklarasi ini juga memuat mandat untuk meneliti program-program kerja mengenai electronic commerce, negaranegara kecil (small economies), serta hubungan antara perdagangan, utang, dan alih teknologi. Deklarasi Doha juga telah memberikan mandat kepada para anggota WTO untuk melakukan negosiasi di berbagai bidang, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan yang ada. 53Secara umum, semua anggota mendukung tujuan-tujuan itu. Namun masalahnya, bagaimana membuat peraturan yang bisa diterima semua pihak. Negara-negara industri menuntut agar produk industrinya bisa diperdagangkan lebih bebas di negara-negara ambang industri seperti di Cina dan India. 54 Negara-negara miskin menuntut agar subsidi pertanian di Amerika Serikat dan Uni Eropa dihapus. Karena subsidi pertanian di negara kaya menghapus peluang negara-negara miskin masuk ke pasarnya. 51

H. S. Katadjoemena, GATT WTO dan hasil Uruguay Round (selanjutnya disebut Buku I) (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1997), hlm. 18. 52 “Putaran Doha”, http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-64846Prinsip%20Ekonomi%20Internasional-Putaran%20Doha.html, diakses pada 30 Maret 2016 Pukul 12.06 WIB. 53 “World Trade Organization”, Iskandar Panjaitan, et.al, http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm, Diakses pada 30 Maret 2016 Pukul 12.15 WIB. 54 ”Bagaimana Kelanjutan Putaran Doha?”. Hendra Pasuhuk, http://www.dw.de/dw/article/0,,15605184,00.html, diakses pada 30 Maret 2016 Pukul 12.30 WIB


Sementara negara industri berusaha melindungi sektor pertanian dari serbuan produk-produk impor. Sebenarnya, sudah banyak peraturan yang berhasil disepakati tentang pajak impor dan penghapusan hambatan perdagangan.Tapi peraturan ini baru bisa berlaku resmi, jika semua anggota WTO menyepakati seluruh paket perdagangan bebas yang disepakati dalam Putaran Doha. Inilah hambatan utama yang membuat perundingan jadi rumit dan berlangsung hingga saat ini. 55 2.

Berdirinya WTO sebagai Kelanjutan GATT 1947 GATT 1947 yang hadir sebagai kesepakatan perdagangan internasional

ditengah kondisi perekonomian dunia yang mengalami perlambatan yang cukup signifikan pasca PD II sebenarnya ditujukan untuk pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (International Trade Organization). 56 Meskipun Piagam ITO yang akhirnya disetujui dalam UN Conference on Trade and Development di Havana pada Maret 1948, namun proses ratifikasi tidak berjalan lancar. Ditambah lagi kongres Amerika Serikat, yang walaupun sebagai pencetus, AS memutuskan untuk tidak meratifikasi Piagam Havana sehingga ITO secara efektif tidak dapat dilaksanakan. 57 Meskipun demikian, GATT tetap merupakan instrumen multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Bersama berjalannya waktu, GATT semakin membuka diri kepada negara-negara lain untuk menjadi anggota. Pada tahun 1947, anggota GATT tercatat sebanyak 23 negara dan akhirnya berkembang menjadi 123 negara yang terlibat dalam Putaran Uruguay

55

Ibid. Christhophorus Barutu, Seni Bersengketa di WTO (selanjutnya disebut Buku II) (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 3. 57 Sudargo Gautama, Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual (selanjutnya disebut Buku I) (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 1. 56


pada tahun 1994. Dalam Putaran Uruguay itu pulalah, para negara anggota GATT sepakat untuk membentuk suatu lembaga baru, yakni WTO. Setelah melewati masa transisi untuk memberikan kesempatan ratifikasi ditingkat nasional anggota, WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya perjanjian mengenai Jasa (GATS), penanaman modal (TRIMs), dan juga dalam perjanjian mengenai perdagangan yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (TRIPS). 58 Sejak berdiri, GATT telah mensponsori berbagai macam perundinganperundingan utama/pokok yang biasanya disebut juga dengan istilah putaran (rounds). Tujuan dari putaran atau perundingan ini bertujuan untuk mempercepat liberalisasi perdagangan internasional. 59 Terkait Berdirinya WTO sebagai kelanjutan GATT 1947 dibahas dalam putaran perundingan ke-8 disebut Putaran Uruguay. Putaran yang dimulai 1986, merujuk pada kesepakatan yang diambil di Uruguay, dan berakhir pada Maret 1994 di Marrakesh, Maroko. Pada saat itulah organisasi GATT diubah namanya menjadi WTO. 60 Hasil dari perundingan GATT Putaran Uruguay tersebut adalah disetujuinya persetujuan pembentukan WTO beserta lampiran-lampirannya (The Agreement Establishing The World Trade Organization and Annexes). 61Secara lengkapnya dalam penjelasan UU

58

Huala Adolf (Buku III), Op. Cit., hlm. 97. Ibid. 60 M. Husein Sawit, Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 3. 61 Triyana Yohanes, Hukum Ekonomi Internasional: Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDC’s (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 68. 59


Pengesahan WTO, pengesahan WTO dinyatakan perundingan Putaran Uruguay berlangsung sangat ketat, sehingga masa perundingan yang semula direncanakan berlangsung selama 4 tahun sejak peluncuran Putaran Uruguay, tidak dapat tercapai. Proses perundingan itu sendiri berlangsung dalam tahapan-tahapan sebagai berikut: 62 a. Tahap perundingan awal (1986-1988) Tahap ini berlangsung segera setelah selesainya pertemuan tingkat menteri di Punta del Este, Uruguay, pada tahun 1986. Pada tahap ini, perundingan menghasilkan beberapa naskah awal di berbagai bidang, yang kemudian dijadikan dasar bagi perundingan berikutnya; b. Tahap tinjauan paruh masa (1988) Pada tahap perundingan paruh masa di Montreal, Kanada tahun 1988, proses perundingan berlangsung agak terhambat karena sama sekali belum tercapai kesepakatan di bidang pertanian, tekstil dan pakaian jadi, tindakan pengamanan, dan aspek-aspek dagang dari HaKI c. Tahap pertemuan brussel (1990) Tahapan ini semula dimaksudkan untuk mengakhiri perundingan Putaran Uruguay, tetapi karena belum tercapai kesepakatan di bidang pertanian terutama antara Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa, maka masa perundingan Putaran Uruguay diperpanjang sampai dengan tahun 1991; d. Tahap naskah ketua komite perundingan perdagangan (1991) Perundingan lanjutan yang berlangsung dalam tahun 1991 di Jenewa tidak dapat menghasilkan persetujuan yang menyeluruh, sehingga untuk mempercepat 62

Proses Perundingan Putaran Uruguay dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)


penyelesaian proses perundingan, Direktur Jenderal GATT selaku Ketua Komite Perundingan Perdagangan mengajukan naskah rancangan persetujuan akhir yang disusunnya dengan inisiatif sendiri untuk diterima atau ditolak oleh negara peserta perundingan; e. Tahap pertemuan Jenewa (1993) Perundingan tahap akhir Putaran Uruguay secara praktis berlangsung sejak awal tahun 1992 sampai dengan akhir tahun 1993, dan berhasil menyepakati paket persetujuan Putaran Uruguay yang didasarkan pada naskah rancangan persetujuan akhir yang disusun dengan inisiatif Ketua Komite Perundingan Perdagangan.Yang pada akhirnya secara umum, paket persetujuan Putaran Uruguay mencakup tiga hal utama sebagai berikut: 63 1) Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti Sekretariat GATT yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang di antara negara anggota; 2) Penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan secara menyeluruh, dan akses pasar domestik dengan mengurangi berbagai hambatan/proteksi perdagangan yang ada; 3) Pengaturan baru di bidang aspek-aspek dagang yang terkait dengan HaKI, ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan, dan perdagangan Jasa.

63

Hasil Akhir Putaran Uruguay dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).


Maka, WTO pada kenyataannya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari GATT. Dengan terbentuknya WTO, maka terealisir cita-cita masyarakat internasional untuk memiliki suatu organisasi internasional universal yang membidangi masalah-masalah perdagangan dunia. 64 Lembaga GATT yang berstruktur lepas berubah menjadi organisasi dunia yang amat berkuasa yaitu WTO. 65 Walaupun GATT sebagai institusi tidak ada lagi, namun persetujuan GATT masih tetap berlaku, yang kemudian dikenal dengan GATT 1947 dan versi terbaru GATT 1994. 66 Semua persetujuan tersebut masuk kedalam persetujuan WTO yang baru. 67 3. Tujuan GATT dan WTO Tujuan dari persetujuan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim dalam perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan didalam penanaman modal, lapangan kerja, dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat. 68Dengan tujuan demikian, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diseluruh dunia. 69 Tujuan utama GATT tersebut dapat tampak dengan jelas pada preambulenya. Pada pokoknya ada empat tujuan penting yang hendak dicapai GATT: 70 a.

meningkatkan taraf hidup umat manusia;

64

Ibid. M. Husein Sawit,. Loc. Cit., hlm. 3. 66 Ibid. 67 Lihat naskah hasil perundingan putaran uruguay yang diterbitkan oleh Universitas Cambridge (WTO 1999). 68 Christhophorus Barutu (Buku II), Op. Cit., hlm. 1. 69 Oliver Lang, Law and limitation in the GATT multilateral trade system, (dalam) Christhophorus Barutu, Seni Bersengketa di WTO (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 4. 70 Huala Adolf (Buku III), Op. Cit., hlm. 98. 65


b.

meningkatkan kesempatan kerja ;

c.

meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia;

d.

meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang; Kemudian,

ada

tiga

fungsi

utama

GATT

dalam

mencapai

tujuannya. 71Pertama, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (the rules of the road for trade). Kedua, sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Disini diupayakan agar praktik perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu (liberalisasi perdagangan). Dan aturan atau praktik perdagangan demikian itu menjadi jelas (predictable), baik melalui pembukaan pasar nasional maupun melalui penegakan dan penyebarluasan pemberlakuan peraturannya. Ketigaadalah sebagai suatu “pengadilan” internasional dimana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya. Hal ini disebutkan pula dalam penjelasan latar belakang UU Pengesahan WTO, bahwa GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional, GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antara negara-negara peserta. GATT juga merupakan forum untuk mengajukan keberatan dari suatu negara yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak adil dari negara peserta yang lain di bidang perdagangan. Prinsipnya, masalah-masalah yang timbul diselesaikan

71

Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 4.


secara bilateral antara negara-negara yang terlibat dalam persengketaan dagang melalui konsultasi dan konsiliasi, serta hasilnya dibertahukan kepada GATT. WTO yang pada kenyataannya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari GATT yang memiliki tujuan utama yakni menciptakan persaingan sehat dibidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin

terciptanya

lapangan

pekerjaan,

meningkatkan

produksi

dan

perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan suber daya dunia. 72 WTO yang merupakan kelanjutan dari GATT, pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip dan tujuan

yang

sama

dalam

menciptakan

ketertiban

dalam

perdagangan

internasional. 73Tujuan dari WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatannya. 74 Tujuan dari WTO pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan tujuan GATT 1947 sebagai pendahulunya. Setelah dibentuknya WTO, tujuan GATT 1947 tersebut juga dicantumkan dalam bagian pembukaan (konsideran) persetujuan WTO 75. Maka, oleh Van den Bossche dikatakan bahwa tujuan akhir dari WTO adalah sebagai berikut: 76 a.

Meningkatkan standar hidup.

b.

Pencapaian keadaan full employment (tidak ada pengangguran).

c.

Pertumbuhan pendapatan nyata dan permintaan yang efektif.

72

“WTO dan Sistem Perdagangan Dunia”, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, http:/ /www.dprin.go.id/ind/publikasi/djkipi/wto.htm, diakses 12 Februari 2016 Pukul 01.23 WIB. 73 Christhophorus Barutu (Buku II), Op. Cit., hlm. 6. 74 Ibid. 75 “Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization”, World Trade Organization, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_01_e.htm, diakses pada 17 Februari 2016 Pukul 01.10 WIB. 76 Peter Van den Bossche, Op. Cit., hlm. 86.


d.

Pelunasan produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa-jasa.

B. Prinsip-Prinsip Perdagangan Bebas Internasional dalam Kerangka GATT/ WTO General Agreement on Tariff and Tradde bukan merupakan suatu konstitusi atau anggaran dasar, tetapi merupakan suatu “Common Code of Conduct” untuk perdagangan internasional. 77Sebagai alat untuk stabilitasi secara progresif dari tarif bea masuk dan merupakan forum untuk konsultasi,GATT memiliki prinsipprinsip serta pengecualian atas prinsipnya dalam kerangka perdagangan bebasdalam mengadministrasikan, mengawasi dan memberikan kepastian bagi pelaksana seluruh persetujuan GATT serta hasil perundingan Putaran Uruguay. 78 1. Prinsip-prinsip perdagangan bebas dalam GATT/ WTO Pada prinsipnya persetujuan WTO meneruskan sistem GATT 1947. Dibawah WTO, GATT 1947 dijadikan salah satu bagian dari persetujuan WTO dan disebut sebagai GATT 1994. Baik GATT 1947 maupun persetujuan WTO menerapkan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang berakar pada faham ekonomi liberal yang diintrodusir Adam Smith melalui bukunya the Wealth of Nations pada 1776. 79

tahun

Persetujuan

WTO

memperluas,

memodifikasi

dan

menyempurnakan sistem GATT 1947. Dibawah persetujuan WTO, GATT 1947 dengan modifikasi-modifikasi dan persetujuan-persetujuan tentang penafsiran pasal-pasal GATT tertentu yang dihasilkan dalam perundingan GATT sebelum

77

Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP) (selanjutnya disebut Buku II) (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 108. 78 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum Dagang Internasional (selanjutnya disebut Buku II) (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 134. 79 Tentang landasan faham liberal perdagangan dunia, lihat dalam H.S. Kartadjoemena (Buku II), Op. Cit., hlm. 22-28.


WTO, diberlakukan sebagai peraturan pokok dibidang perdagangan barang, dengan sebutan GATT 1994. 80 Oleh karena itu pengaturan perdagangan internasional dibawah WTO secara umum masih mendasarkan pada prinsipprinsip GATT 1947. 81 GATT/WTO mempunyai sejumlah prinsip yaitu : 82 a.

Non-diskriminasi (Most Favored Nation/ MFN). Prinsip ini diatur dalam Pasal I GATT 1947, Pasal 4 TRIPS dan Pasal 2

GATS. Prinsip most favored nation menyatakan bahwa perdagangan internasional antara anggota GATT harus dilakukan secara non-disrkriminatif. Article 1 Section (1) GATT 1947 mengharuskan perlakuanMFN atas semua konsesi tarif yang telah diperjanjikan oleh para pesertanya dengan menentukan bahwa: “With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.” Dengan demikian prinsip utama adalah bahwa konsesi yang diberikan kepada suatu negara mitra dagang harus berlaku pula bagi semua negara lainnya. Satu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk dari negara lain. Dengan demikian maka semua negara ditempatkan pada kedudukan yang

80

Triyana Yohanes, Op. Cit., hlm. 76. Ibid. 82 Nurdin, Op. Cit., hlm. 45-47. Dapat juga dilihat lebih jelas mengenai prinsip-prinsip GATT/WTO yang dikemukakan Oliver Long (dalam) Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional : dalam Kerangka Studi Analitis (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 47-49. 81


sama, dan semua negara harus turut menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional dan memikul kewajiban yang sama. b.

Perlakuan nasional (national treatment) Prinsip ini diatur dalam Pasal III GATT 1947, berjudul “National

Treatment on International Taxation and Regulation”, yang menyatakan bahwa, “this standard provides for island parity that is say equality for treatment between nation and foreigners” dan dalam Pasal 3 TRIPS. Prinsip national treatment adalah merupakan sisi lain dari konsep non-diskriminasi. Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik yang berarti bahwa pada saat suatu barang impor telah masuk kepasaran dalam negeri suatu anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar biaya masuk, maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada hasil dalam negeri. c.

Tarif sebagai instrumen tunggal untuk proteksi (protection to domestic industry through tariff) Menurut prinsip ini, GATT mengizinkan proteksi terhadap hasil dalam

negeri. Namun demikian proteksi yang diperlukan terhadap hasil dalam negeri hanya dapat dilakukan melalui tarif atau bea masuk yang dikenankan terhadap barang impor, dan tidak boleh dengan cara pembatasan lainnya. Antara lain, maksud prinsip ini adalah agar proteksi yang diberikan terhadap hasil dalam negeri dan pembatasan yang diterapkan terhadap barang impor, dapat diterapkan dengan cara yang lebih jelas dan transparan, dan dampak distorsi akibat proteksi tersebut dapat dilihat secara lebih jelas. d.

Pengikatan tarif (tariff binding).


Prinsip ini diatur dalam Pasal II GATT-WTO 1995

yang mengatur

mengenai jadwal penurunan tarif. Jadwal penurunan tarif yang telah disetujui dimasukkan dalam Annex Schedule yang merupakan bagian integral dari GATT. Untuk lebih menjamin perdagangan internasional yang lebih predictable maka diterapkan ketentuan untuk melakukan tariff binding atau suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen binding.


e.

Persaingan yang adil (fairnessprinciple) Prinsip ini diatur diantaranya dalam Pasal VI tentang larangan dumping

dan Pasal XVI tentang subsidi, dimaksudkan agar jangan sampai terjadi suatu negara menerima keuntungan tertentu dengan melakukan kebijakan tertentu sedang dipihak lain kebijaksanaan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi negara lainnya. 83 Prinsip ini mengandung prinsip persaingan yang adil atau fair competition. Dengan semakin terjadinya subsidi terhadap ekspor serta terjadinya dumping, GATT semakin menghadapi masalah. Aturan main yang berlaku bagi negara peserta GATT untuk menghadapi subsidi ekspor maupun untuk dumping tersebut pada teks dalam perjanjian GATT maupun pada Anti-Dumping Code dan Subisidies Code hasil Tokyo Round. f.

Larangan terhadap restriksi kuantitatif (general prohibition on quantitative restriction). Prinsip ini diatur dalam Pasal XI GATT 1994. Prinsip lain dalam GATT

adalah larangan umum teradap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan yang serupa. GATT memperbolehkan pembatasan kuantitatif yang diterapkan oleh negara anggota dalam hal suatu negara menghadapi masalah dalam hal neraca pembayarannya. Dan langkah pembatasan kuantitatif yang diambil suatu negara tidak boleh melampaui batas waktu yang diperlukan untuk mengatasi masalah neraca pembayaran. 84

83

Muhammad Sood, Op. Cit., hlm. 47. H.S. Kartadjoemena (Buku II), Op. Cit., hlm. 43.

84


g.

Prinsip resiprositas (reciprocity principle) Prinsip ini diatur dalam Pasal II GATT 1947, mensyaratkan adanya

perlakuan timbal balik diantara sesama anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya apabila suatu negara, dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atau produk impor dari suatu negara, maka negara pengeskpor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama tadi. 85 Berdasarkan prinsip ini diharapkan setiap negara secara timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalu lintas barang dan jasa. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan setiap negara akan saling menikmati hasil perdagangan internasional yang lancar dan bebas. 86Prinsip ini diterapkan terutama dalam hal terjadinya pertukaran barang antara dua negara secara timbal balik. Dan menghendaki adanya kebijaksanaan atau konsesi yang seimbang dan saling menguntungkan antara negara yang satu dengan yang lainnya dalam perdagangan internasional. 87 Prinsip-prinsip diatas merupakan dasar dalam menentukan aturan permainan dibidang yang selama ini belum ditangani oleh GATT, dan untuk hal-hal yang telah ditangani oleh GATT diadakan perbaikan-perbaikan yang lebih mencerminkan prinsip-prinsip tersebut diatas. 88 2. Pengcualian-pengecualian terhadap prinsip perdagangan bebas Pemerintah dalam banyak kesempatan mengadopsi peraturan atau melakukan suatu tindakan yang menghambat perdagangan barang dan/atau jasa guna melindungi, sebagai contoh, kesehatan masyarakat, moral/nilai-nilai yang

85

Muhammad Sood, Op. Cit., hlm. 45. Ibid. 87 Ibid. 88 H.S. Kartadjoemena (Buku I), Loc. Cit., hlm. 18. 86


dianut oleh masyarakat, lapangan pekerjaan atau keamanan nasional. 89Hukum WTO

menyediakan

peraturan-peraturan

untuk

menjembatani

liberalisasi

perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Peraturan-peraturan ini ada dalam wujud pengecualian yang sangat luas terhadap disiplin dasar dari kewajiban-kewajiban non-diskriminasi dan pengaturan terhadap akses pasar. 90Terdapat lima kategori utama dalam pengecualian ini: a.

pengecualian umum, yang terdapat dalam Pasal XX GATT 1994 dan Pasal XIV GATS;

b.

pengecualian untuk keamanan nasional dan internasional, terdapat dalam Pasal XXI GATT 1994 dan Pasal XIV bis GATS;

c.

pengecualian dalam keadaan ekonomi yang darurat, terdapat dalam Pasal XIX GATT 1994 dan the Agreement on Safeguards;

d.

pengecualian atas integrasi regional, terdapat dalam Pasal XIV GATT 1994 dan Pasal V GATS;

e.

pengecualian atas dasar neraca perdagangan, terdapat dalam Pasal XII dan XVIII huruf B GATT 1994 dan Pasal XII GATS; dan

f.

pengecualian untuk pembangunan ekonomi, terdapat dalam Pasal XVIII huruf A GATT 1994 dan Enabling Clause. Pengecualian-pengecualian ini memperbolehkan anggota WTO, dalam

situasi tertentu, untuk mengadopsi dan mempertahankan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan guna melindungi nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya yang sangat penting, meskipun peraturan atau tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan disiplin substantif yang terkandung dalam GATT 1994 atau 89

Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaidi, Op. Cit., hlm.

53. 90

Ibid.


GATS. Pengecualian-pengecualian ini secara jelas memperbolehkan anggota WTO, dalam situasi tertentu, untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai dan kepentingan sosial tertentu daripada liberalisasi perdagangan. Adapun penjelasan lebih rinci daripada lima golongan pengecualian berdasarkan Persetujuan WTO adalah sebagai berikut: 91 a.

Pengecualian umum dalam Pasal XX GATT 1994 Pengecualian yang paling penting dalam menjembatani liberalisasi

perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya adalah ‘pengecualian umum’ yang tercantum dalam Pasal XX GATT 1994 dan Pasal XIV GATS. Dalam menentukan apakah suatu tindakan yang seharusnya tidak konsisten dengan peraturan yang ada di GATT dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX GATT harus selalu dievaluasi : 1) Apakah tindakan ini bisa ‘sementara’ dibenarkan menurut salah satu pengecualian yang secara spesifik disebutkan dalam ayat (a) sampai (j) dalam Pasal XX dan kalau dibenarkan, 2) Apakah dalam pengaplikasian dari tindakan ini telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam kalimat pembukaan dalam pasal tersebut yang biasanya disebut sebagai Chapeau dari Pasal XX. Pasal

XX GATT 1994 dalam ayat (a) sampai (j) memberikan dasar

pembenaran yang jumlahnya terbatas, dimana setiap dasar pembenar memiliki aplikasi persyaratan yang berbeda. Pasal XX dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap tindakan-tindakan, diantaranya: 91

Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaidi, Op. Cit., hlm. 53-81.


1) yang diperlukan guna melindungi moral/nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Pasal XX huruf a); 2) yang diperlukan guna melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang atau tumbuhan (Pasal XX huruf b); 3) yang diperlukan guna menjaga kesesuaian dengan peraturan nasional, seperti peraturan kepabenan atau hak kekayaan intelektual, dimana peraturan tersebut pada hakekatnya tidak bertentangan dengan GATT (Pasal XX huruf d); 4) yang berhubungan dengan ‘konservasi sumber daya alam yang habis terpakai’ (Pasal XX huruf g). b.

Pengecualian untuk keamanan nasional dan internasional Menurut Pasal XXI GATT 1994 dan Pasal XIV bis GATS, anggota WTO

bisa menerapkan suatu tindakan yang seharusnya dilarang oleh GATT atau GATS guna melindungi kedamaian dan keamanan nasional atau internasional. Pasal XXI huruf b GATT 1994 dan Pasal XIV bis huruf b GATS memperbolehkan anggota WTO untuk mengadopsi atau mempertahankan suatu tindakan yang dianggap diperlukan guna melindungi kepentingan keamanan yang dianggap sangat fundamental seperti: 1) yang

berkaitan

dengan

materi

atom

yang

bisa

memecah

belah/fissionable materials (contoh: nuklir); atau 2) yang berkaitan dengan perdagangan persenjataan atau dalam bentuk materi lainnya, atau penyediaan jasa yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk keperluan militer.


Anggota WTO juga diperbolehkan untuk menerapkan tindakan yang bertentangan dengan GATT atau GATS bila: 1) dalam keadaan perang atau keadaan darurat lainnya yang berkaitan dengan hubungan internasional; atau 2) untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan piagam PBB guna menjaga perdamaian dan keamanan internasional (seperti: sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Dewan Keamaan PBB). c.

Pengecualian dalam keadaan ekonomi yang darurat Tercantum dalam Pasal XIX GATT dan the Agreement on Safeguard.

Aturan WTO juga mengatur mengenai “pengecualian dalam keadaan ekonomi darurat”. Pengecualian yang diatur dalam Pasal XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards, memerbolehkan anggota untuk mengadopsi tindakan yang seharusnya dilarang oleh WTO, dalam situasi terjadi adanya lonjakan impor yang menyebabkan, atau adanya ancaman yang akan menyebabkan, kerugian yang serius terhadap industri domestik. Terdapat tiga kategori pengaturan yang diterapkan untuk tindakan-tindakan pengamanan perdagangan, yaitu peraturan yang berkaitan dengan: 1) karakteristik dari tindakan pengamanan perdagangan; 2) persyaratan substantif yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan tindakan pengamanan perdagangan; dan 3) persyaratan prosedural di tingkat nasional dan internasional yang dipenuhi oleh anggota WTO bila ingin menerapkan tindakan pengamanan perdagangan. d.

Pengecualian atas integrasi regional


Ketentuan WTO juga mengatur mengenai pengecualian atas integrasi regional. Pasal XXIV GATT 1994 (sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Understanding on Article XXIV) dan Pasal V GATS memperbolehkan anggota WTO untuk perdagangan bebas dengan lebih cepat di antara anggota-anggota tertentu yang membentuk suatu kelompok. Ketika anggota WTO membentuk sebagai contoh, integrasi kepabeanan (customs union), mereka memberikan perlakuan berbeda yang lebih baik diantara mereka dalam hal perdagangan (seperti penghapusan seluruh bea masuk) yang mana tidak diberikan kepada anggota WTO lainnya yang bukan merupakan bagian dari customs union tersebut. e.

Pengecualian untuk pembangunan ekonomi Pengecualian terakhir yang diberikan oleh ketentuan WTO adalah

pengecualian untuk pembangunan ekonomi untuk membantu negara berkembang. Hampir semua perjanjian di WTO mengatur mengenai perlakuan yang khusus dan berbeda (special and differential treatment) untuk anggota negara berkembang guna memfasilitasi mereka untuk masuk ke dalam sistem perdagangan dunia dan untuk mendorong pembangunan ekonomi mereka. Ketentuan ini, yang biasa disebut sebagai “S&D treatment”, bisa dibagi ke dalam enam kategori: 1) ketentuan yang ditujukan untuk meningkatkan peluang perdagangan anggota negara berkembang; 2) ketentuan untuk anggota WTO yang seyogyanya harus melindungi kepentingan anggota negara berkembang; 3) flexibilitas dari komitmen, dalam bentuk tindakan, dan penggunaan instrumen kebijakan; 4) jangka waktu transisi;


5) bantuan teknis; dan 6) ketentuan yang berkaitan dengan anggota negara terbelakang (leastdeveloped-country Members).

C. Hambatan Tarif dalam Kerangka GATT/ WTO 1. Pengertian dan jenis-jenis tarif Tarif tidak secara tegas didefinisikan dalam ketentuan GATT, melainan hanya menyebutkan istilah ‘custom, duties, and charges’ dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor. 92 Namun, menurut beberapa pengertian, maka tarif didefinisikan sebagai: a.

Menurut Jhon J. Harter, dalam Taryana Sunandar, bahwa yang dimaksud dengan tarif adalah “pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain. Pajak ini khususnya atas barang yang diimpor dari wilayah kekuasaan politik yang satu ke wilayah yang lain, atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut”. 93 Dengan demikian, tarif hanya dikenakan terhadap barang yang melintasi batas suatu negara.

b.

Menurut Tulus T.H. Tambunan, tarif adalah salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional. 94Hal ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh John H. Jakson dalam Taryana Sunandar yang menyatakan bahwa,

92

Muhammad Sood, Op. Cit., hlm. 49. Taryana Sunandar, Perdagangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO, (dalam) Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 49. 94 Tulus TH Tambunan, Globalisasi dan Perdagangan Internasional (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 328. 93


“… the tariff, which is, of course a tax import at the border“. 95 c.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, istilah tarif didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Terdapat dua muatan utama dalam pengertian tarif, yang pertama adalah klasifikasi barang. Muatan kedua adalah besarnya pembebanan bea masuk atau bea keluar yang dinyatakan dalam persentase (%) tertentu atau dalam rupiah tertentu. 96 Cara pengenaan tarif bea masuk ditentukan menggunakan 3 pendekatan, yaitu: 97 Pertama, tarif advalorum (persentase). Pada model tarif advalorum, bea

masuk dikenakan dengan menentukan persentase (%) tertentu dari nilai pabean atas barang yang diimpor. Misalnya buah apel dikenakan bea masuk sebesar 5%. Maka untuk mengetahui berapa bea masuk yang harus dibayar, harus diketahui berapa nilai pabean atas barang tersebut, selanjutnya tarif dikalikan dengan nilai pabean. Kedua, tarif spesifik. Pada model spesifik, bea masuk dikenakan dengan menentukan besaran bea masuk setiap satuan barang yang diimpor. Misalnya beras dikenakan bea masuk sebesar Rp. 550,- per kilogram. Maka untuk mengetahui berapa bea masuk yang harus dibayar, cukup mengalikan besarnya tarif per satuan barang dengan jumlah satuan barang. Secara konsepsional, alasan utama suatu barang dikenakan tarif spesifik adalah untuk memudahkan 95

Ibid. Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 97 “Kajian atas Pengenaan Bea Masuk Menggunakan Tarif Spesifik”, Mohamad Jafar, http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/20142-kajian-ataspengenaan-bea-masuk-menggunakan-tarif-spesifik, diakses pada 29 Februari 2016 Pukul 19.20 WIB. 96


penghitungan pungutan pabean-nya, dengan pertimbangan harga barang yang dikenakan tarif spesifik ini tidak akan berubah signifikan dalam waktu yang relatif lama. Ketiga, gabungan advalorum dan spesifik. Pada model gabungan ini, bea masuk dikenakan dengan mengkombinasikan tarif persentase dan tarif spesifik sekaligus pada suatu barang impor. Pada praktiknya saat ini Indonesia tidak menerapkan tarif gabungan. Tarif spesifik pun hanya diterapkan untuk beberapa jenis barang impor, sehingga mayoritas barang impor saat ini menggunakan tarif advalorum. Adapun tarif dapat digolongkan menjadi : 98 a.

Bea ekspor (export duties), yaitu bea yang dikenakan terhadap barang yang dikirim keluar wilayah pabean suatu negara.

b.

Bea import (import duties), yaitu bea yang dibebankan terhadap barang yang masuk kedalam wilayah pabean suatu negara.

c.

Bea transito (transit duties), yaitu bea yang dibebankan terhadap barang yang masuk kewilayah pabean suatu negara untuk dikirim kembali keluar wilayah itu.

2. Tarif sebagai hambatan perdagangan internasional Dengan terlaksananya perundingan Uruguay Round, maka sasaran yang ingin dicapai oleh negara-negara anggota, adalah suatu upaya untuk membendung gejala proteksionisme produk oleh suatu negara terhadap produk negara lain, sehingga hal ini tidak akan menghambat peredaran barang, jasa, maupun modal

98

Rusli Pandika, Sanksi Dagang Unilateral di bawah Sistem Hukum WTO, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 140.


antarnegara, baik dalam global maupun regional. 99Kemudian, hambatan perdagangan (trade barriers) adalah semua kebijakan atau praktik yang dilakukan pemerintah atau peraturan satu negara yang menghambat perdagangan bebas (free trade), yang menghambat arus barang dan jasa dalam perdagangan internasional atau menghambat arus barang, jasa, orang dan modal antar negara. 100 Hambatan perdagangan dipandang sebagai suatu intervensi pemerintah terhadap pasar bebas (free market) untuk jual beli barang dan jasa secara internasional yang mana jika merujuk pada konsepsi perdagangan bebas yang berarti adalah suatu kondisi perdagangan lintas negara tidak dihambat oleh bea cukai, kuota, peraturan atau hambatan lainnya untuk pergerakan barang dan jasa. 101 Terdapat berbagai bentuk hambatan perdagangan internasional. Pengenaan pajak atau bea, kewajiban mendapat lisensi, pengenaan kuota, subsidi, persyaratan teknis, pembatasan ekspor sukarelaadalah bentuk-bentuk hambatan perdagangan. 102 Hambatanhambatan itu biasanya digolongkan dalam dua kelompok yaitu hambatan tarif (tariff barriers) dan hambatan non-tarif (non-tarif barriers) yang mana tarif disini merupakan pajak (custom duties) yang dibebankan terhadap barang yang keluar dan masuk kedalam wilayah pabean (custom area) suatu negara. GATT/WTO berupaya

menurunkan

tarif

menjadi

serendah

mungkin

dengan

tetap

mempertahankan tarif sebagai satu-satunya instrumen yang diperkenankan untuk melaksanakan

kebijakan

perdagangan

internasional

negara-negara

99

Muhammad Sood, Op. Cit., hlm. 67. Rusli Pandika, Op. Cit., hlm 139-140. 101 Graham Dunkley, Petualangan Perdagangan Bebas (the Free Trade Adventure: The WTO, The Uruguay Round and Globalism, A Critique). Terjemahan Gayatri (dalam) Rusli Pandika, Sanksi Dagang Unilateral di bawah Sistem Hukum WTO (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm 139-140. 102 Rusli Pandika, Loc. Cit., hlm 140. 100


anggota. 103Bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat daya saing komoditi ekspor maupun impor ditentukan oleh beberapa faktor yang mana kendala tarif dan non-tarif adalah salah satu diantara faktor-faktor tersebut. 104 Diberlakukannya tarif yang penerapannya dilatarbelakangi oleh dua motif eknomi terhadap komoditas impor tertentu yaitu: Pertama, tarif bisa memberikan penerimaan bagi pemerintah dan Kedua, tarif juga dapat membantu perusahaan dan suplier industri domestik dalam menghadapi persaingan dari serbuan barangbarang impor. 105Tarif akan membawa dampak terhadap perdagangan internasional yakni: 106 a.

Harga barang yang dikenakan tarif meningkat.

b.

Jika kenaikan harga cukup tinggi, konsumen akan mengalihkan pembelian kepada barang pengganti (substitusi) yang harganya relatif lebih murah.

c.

Industri dalam negeri menjadi lebih mudah berkembang sebab harga barang pesaing dari luar negeri lebih tinggi.

d.

Pemerintah menerima pendapatan.

e.

Adanya ekstra pendapatan yang dibayarkan oleh konsumen di dalam negeri kepada produsen di dalam negeri. Berdasarkan pengertian, jenis, motif serta dampak yang ditimbulkan maka

jelaslah bahwa tarif merupakan hambatan dalam perdagangan bebas.Namun, pembatasan perdagangan bebas dengan menggunakan tarif oleh WTO dipandang

103

Ibid. Amir. M.S, Pengetahuan Bisnis Ekspor Impor (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hlm. 17. 105 Umar Fakhrudin, ‘Kebijakan Hambatan Perdagangan atas Produk Ekspor Indonesia di Negara Mitra Dagang’, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol II, No. 02 tahun 2008, hlm. 218. 106 “Pengertian Tarif Pajak, Bea Cukai, Kuota dan Hambatan dalam Perdagangan Internasional”, Ahmas Shodiqin, http://www.ilmuekonomi.net/2015/11/pengertian-tarif-pajak-beacukai-kuota-dan-hambatan-dalam-perdagangan-internasional.html, diakses pada, 29 Februari 2016 Pukul 08.20 WIB. 104


sebagai suatu model yang masih dapat ditoleransi, misalnya melakukan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui kenaikan tarif bea masuk. Perlindungan ini masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Namun demikian, dalam kesepakatan perdagangan internasional tetap diupayakan mengarah kepada sistem perdagangan bebas yang menghendaki pengurangan tarif secara bertahap. 107 3. Harmonisasi tarif dalam kerangka GATT/ WTO Lahirnya WTO membawa dampak pada usaha-usaha harmonisasi pengaturan tarif yang dibahas dalam perundingan-perundingan. Perundingan perdagangan internasional sebelum Putaran Uruguay dan terbentuknya WTO 1994, para peserta lebih banyak membahas mengenai upaya penurunan tarif impor, sedangkan masalah non-tarif baru dibahas setelah perundingan Tokyo Round 1973. Adapun perundingan tersebut yaitu: 108 a.

Perundingan Jenewa tahun 1947 Tahun 1947 GATT berhasil dibentuk melalui perundingan yang

diselenggarakan di Jenewa (Swiss) yang disebut dengan putaran Perundingan Jenewa 1947 (GATT Conference 1947). Perundingan tersebut merupakan perundingan putaran pertama GATT yang diikuti oleh 23 negara peserta yang dalam perundingan tersebut, negara-negara peserta menyetujui konsesi penurunan tarif sebanyak 45.000 produk dengan nilai sebesar 10 miliar, mewakili separuh perdagangan dunia. b.

Perundingan Annecy 1949

107

“Penerapan Tarif Impor Berdasarkan Ketentuan GATT-WTO, AFTA dan PerundangUndangan Indonesia”, Muhammad Sood,http://muhammadsood.blogspot.co.id/2013/02/tarifimpor.html, diakses pada 29 Februari 2016 Pukul 08.30 WIB. 108 Muhamad Sood, Op. Cit., hlm. 54-67.


Perundingan GATT putaran kedua diselenggarakan di Annecy (Prancis) tahun 1949, sehingga dikenal dengan Perundingan Annecy Round 1949. Perundingan tersebut diikuti oleh 33 negara peserta, dan berhasil menyepakati penambahan penurunan bea masuk sekitar 5.000 tarif. c.

Perundingan Torquay 1950-1951 Tahun 1955 perundingan GATT diselenggarakan di Torquay (Inggris)

yang dikenal dengan perundingan Torquay Round 1951. Perundingan putaran ketiga ini diikuti oleh 34 negara peserta. Dalam perundingan ini, upaya penurunan tingkat tarif sebesar 25% dari tingkat tarif 1998, dilakukan dengan merundingkan konsesi penurunan tarif produk demi produk dari 45.000 (Perundingan Jenewa) menjadi 55.000 produk. d.

Perundingan Jenewa 1955-1956 Tahun 1955 kembali diselenggarakan perundingan GATT di Jenewa yang

dikenal dengan Jenewa Round 1955-1956. Perundingan ini sifatnya lebih terbatas, karena diikuti oleh 22 negara peserta. Nilai perdagangan yang disepakati dalam perundingan ini adalah AS $ 2,5 miliar. e.

Perundingan Dillon Round 1961-1962 Tahun 1961-1962 diselenggarakan perundingan Dillon Round (Dillon

1961-1962). Perundingan ini diselenggarakan di Jenewa atas prakarsa Menteri Keuangan Amerika Serikat, Douglas Dillon, sehingga disebut Perundingan Dillon. Jumlah negara peserta dalam perundingan ini meningkat menjadi 45 negara anggota. Dalam perundingan ini, masalah perdagangan untuk negaranegara berkembang mulai mendapat perhatian. Hasil dari perundingan Dillon


Roundyang dapat dicatat adalah tercapainya penurunan tarif sebesar 6,5% dengan nilai sebesar AS $ 4,9 miliar. f.

Perundingan Kennedy Round 1964-1967 Perundingan Kennedy Round tahun 1964 diselenggarakan di Amerika

Serikat atas usul yang disampaikan oleh Presiden Kennedy, sehingga disebut Perundingan Kennedy. Perundingan ini diikuti oleh 48 negara peserta dengan tujuan untuk menurunkan tarif secara linear terhadap semua mata dagangan. Dalam perundingan Kennedy Round, negara-negara Eropa yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa telah berupaya melakukan penurunan tarif sebesar 50% dari tingkat semula. Mereka menolak untuk menghapus tarif walaupun untuk sektor yang tidak sensitif. Namun akhirnya disepakati adalah penurunan tarif sebesar 35% dari tingkat semula untuk produk industri, sementara untuk hasil pertanian penurunannya kecil sekali. Penurunan tarif ini diterapkan dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun hasil konsesi yang disepakati dalam Kennedy Round mencapai nilai AS $ 40 miliar. g.

Perundingan Tokyo Round 1973-1979 Perundingan GATT yang diselenggarakan di Tokyo (Jepang) yang disebut

dengan perundingan Tokyo Round 1973-1979 karena perundingan ini dibuka dalam sidang tingkat menteri di Tokyo. Namun tahap selanjutnya perundingan diselenggarakan di Jenewa 1973 hingga 1979. Dalam perundingan Tokyo Round ini, untuk pertama kali pusat perhatian substansi perundingan beralih pada rintangan dan hambatan non-tarif selain tentunya tetap meneruskan perundingan dibidang tarif. Perundingan ini dihadiri oleh 99 negara peserta.


Hasil yang diperoleh dari perundingan ini, dalam bidang tarif ialah menyangkut hasil industri dan pertanian. Penurunan tingkat tarif sebesar 34% untuk produk industri, diterapkan secara bertahap dalam batas waktu 8 tahun dan sekali pada 1 januari 1987. Adapun nilai perdagangan dari produk ekspor yang diperkenankan bea masuknya, diperlakukan secara non-diskriminatif (most favored nation principle) dan dengan mengikat, mencapai jumlah AS $ 300 miliar pada tahun 1981. Dalam perundingan ini, formula yang digunakan oleh negara maju untuk menurunkan tingkat bea masuk, adalah formula yang menentukan agar penurunan tersebut lebih besar diterapkan pada bea masuk yang paling tinggi. Oleh karena itu, secara keseluruhan dampak dari kegiatan tersebut adalah tercapainya harmonisasi tingkat tarif yang sebelumnya tidak ada. Dalam perundingan ini negara-negara berkembang telah memberi konsesi dalam bentuk commitment binding atau mengikat untuk impor mereka sebesar AS $ 3,9 miliar tahun 1977. Penurunan bea masuk maupun restriksi lain dari pihak negara maju terhadap hasil tropis dari negara berkembang, merupakan salah satu hasil yang dicapai dalam Tokyo Round dengan jumlah sebesar yang diterapkan pada tahun 1976 dan 1977. Antara lain penurunan tersebut dikenakan terhadap kopi, kakao, teh, rempah-rempah, dan beberapa produk lainnya dalam bentuk mentah, setengah jadi, maupun yang sudah diproses. 109 h.

Perundingan Uruguay Round 1994 Perundingan bidang tarif merupakan bagian yang paling lama ditangani

oleh GATT. Semenjak perundingan multilateral putaran GATT pertama di

109

Kartadjoemena (Buku I),Op. Cit., hlm. 35.


Genewa tahun 1947 hingga berakhirnya perundingan Putaran Uruguay tahun 1994 upaya penurunan tarif selalu menjadi perdebatan diantara peserta perundingan. Sebelum dilaksanakan perundingan ini, negara-negara anggota telah beberapa kali menyelenggarakan perundingan maupun sidang-sidang tingkat menteri antara lain, di Pertemuan Punta Del Este (Uruguay) pada September 1986, Pertemuan Montreal (Kanada) yang disebut dengan Mid-Term Review Montreal pada 1988, dan Pertemuan Brussel pada Desember 1990 dan diakhiri dengan perundingan Putaran Uruguay di Marrakech (Maroko) tanggal 15 April 1994. Namun upaya menurunkan tarif sejak berdirinya GATT 1947 telah banyak mencapai kemajuan, hingga akhirmya pada perundingan Putaran Uruguay penurunan tarif mencapai 30% dari sebelumnya. Adapun ringkasan hasil Uruguay Round tentang tarif yaitu: 110 1) Kesepakatan Sidang Montreal menentukan agar negara peserta menurunkan tingkat tarif hingga 30% dari tingkat sebelumnya. 2) Karena tidak semua negara peserta dapat melakukannya, maka yang dapat dicapai adalah melakukan penurunan selektif secara total yang mempunyai dampak penurunan sebesar 30% trade weight. 3) Negara peserta berunding untuk mengadakan tukar-menukar konsesi penurunan tarif secara spesifik dengan mitra dagangnya dengan pendekatan item by item melalui proses request and offer. 4) Bagi Indonesia yang dilakukan bukan penurunan tingkat tarif 30% dari tingkat sebelumnya, melainkan penentuan tingkat tarif maksimal 40% untuk 95% dari produk yang diimpor.

110

Ibid., hlm. 76.


5) Tekanan dari komitmen Indonesia dipusatkan pada penelusuran jumlah produk yang dikenakan binding walaupun tingkat tarif maksimalnya masih tinggi yakni 40%. Untuk merealisasi pengaturan tentang tarif impor, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini kemudian disempurnakan lagi dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun ketentuan khusus tentang tarif diatur dalam pasal 12 hingga pasal 17A. i.

Perundingan Doha Pembicaraan perdagangan global yang dimulai pada tahun 2001 di Doha,

Qatar, dikenal sebagai "development round", merupakan kesempatan bagi negaranegara termiskin agar lebih mudah menjual barang mereka di seluruh dunia. Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-4, pada tanggal 9-14 Nopember 2001, yang dihadiri oleh 142 negara menghasilkan dokumen utama berupa Deklarasi Menteri (Deklarasi Doha). 111 Deklarasi ini menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, HaKI, penyelesaian sengketa, dan peraturan WTO. Deklarasi tersebut mengamanatkan kepada para anggota untuk mencari jalan bagi tercapainya konsensus yang mencakup isu-isu: investasi, kebijakan kompetisi (competition policy), transparansi dalam pengadaan

111

“World Trade Organization”, Panjaitan, et.al, http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm, diakses pada 30 Maret 2016 Pukul 13.31 WIB.


pemerintah (goverment procurement), dan fasilitasi perdagangan. 112 Deklarasi juga memuat mandat untuk meneliti program-program kerja mengenai electronic commerce, negara-negara kecil (small economies), serta hubungan antara perdagangan, utang, dan alih teknologi. Deklarasi Doha juga telah memberikan mandat kepada para anggota WTO untuk melakukan negosiasi di berbagai bidang, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan yang ada. 113 Negosiasi sebagai tindak lanjut Putaran Doha terus berlanjut meskipun banyak pertentangan kepentingan di dalamnya. Sengketa utama muncul antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang mengenai pasar bebas dan penghapusan subsidi di negara-negara industri. 114 Namun secara umum, semua anggota mendukung tujuan-tujuan Doha Round, yaitu menciptakan perdagangan dunia yang bebas dan lancar. Namun masalahnya, bagaimana membuat peraturan yang bisa diterima semua pihak. Negara-negara industri menuntut agar produk industrinya bisa diperdagangkan lebih bebas di negara-negara ambang industri seperti di Cina dan India. Negara-negara miskin menuntut agar subsidi pertanian di Amerika Serikat dan Uni Eropa dihapus. Karena subsidi pertanian di negara kaya menghapus peluang negara-negara miskin masuk ke pasarnya. Sementara negara industri berusaha melindungi sektor pertanian dari serbuan produk-produk impor. Negosiasi dalam Doha Round ini lebih baik daripada kegagalan yang bisa menghasilkan kembalinya dunia ke dalam proteksionisme dan memacu pakta perdagangan yang lebih regional yang bertujuan untuk mematikan ekspor-impor.

112

“Putaran Doha”, http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-64846Prinsip%20Ekonomi%20Internasional-Putaran%20Doha.html, diakses pada 30 Maret 2016 Pukul 14.15 WIB. 113 Ibid. 114 ”Bagaimana Kelanjutan Putaran Doha?”, Hendra Pasuhuk, http://www.dw.de/dw/article/0,,15605184,00.html, diakses pada 30 Maret 2016 Pukul 12.30 WIB.


Dengan semua keterbatasan, pembicaraan Doha akan mengurangi tarif dan subsidipertanian dan mengurangi hambatan untuk impor industri dan perundingan ini pun masih berlangsung hingga saat ini. 115 D. Hambatan Non-Tarif dalam Kerangka GATT/WTO 1. Pengertian dan jenis-jenis hambatan non-tarif Perundingan non-tarif dalam kerangka GATT/WTO untuk pertama kali dibahas dalam perundingan Tokyo Round 1973-1979 di Tokyo (Jepang). Adapun hasil perundingan Tokyo Round dibidang non-tarif yang disepakati dalam perjanjian GATT masih merupakan code, karena hanya mengikat negara-negara peserta perundingan. Namun demikian, karena ketentuan yang dihasilkan dalam Tokyo Round merupakan upaya penyempurnaan perjanjian GATT, maka perjanjian tersebut juga merupakan elemen dalam perkembangan yurisprudensi GATT. Dibidang non-tarif, hasil perundingan yang dicapai dalam perundingan Tokyo Round, secara ringkas adalah sebagai berikut: 116 a. Pengaturan yang lebih rinci mengenai tindakan non-tarif (non-tarif measures), seperti subsidy dan countervaliling duty atau bea masuk yang dikenakan untuk mengimbangi langkah subsidi yang diambil oleh negara pengekspor. b. Ketentuan yang lebih rinci mengenai hambatan teknis terhadap perdagangan internasional (technical barrier to trade). c. Ketentuan yang lebih rinci mengenai pembelian dalam bentuk impor sektor pemerintah atau government procurement. 115

What Development Round?, http://www.nytimes.com/2007/10/21/opinion/21sun1.html?_r=3&oref=slogin&oref=slogi, diakses 30 Maret 2016 Pukul 14.00 WIB. 116 Kartadjoemena (Buku II), Op. Cit., hlm. 166-167.


d. Ketentuan yang dirinci mengenai prosedur dalam pemberian lisensi impor. e. Penyesuaian dan perubahan aturan GATT mengenai anti-dumping yang dirumuskan dalam GATT dan disetujui pada 1967. Hambatan non-tarif adalah semua macam kebijakan pemerintah atau peraturan suatu negara yang menghambat perdagangan bebas dan mencakup semua hambatan yang bukan merupakan tarif. Dengan demikian, semua hambatan yang timbul karena kebijakan pemerintah atau peraturan suatu negara yang bukan merupakan tarif termasuk kategori hambatan non-tarif. Macam hambatan non-tarif adalah sangat banyak dan dapat terus bertambah. Alan M. Rugman, et.al mengilustrasikan berbagai hambatan non-tarif adalah sebagai berikut: 117 a. Pembatasan spesifik, yang terdiri dari kuota (termasuk sukarela), lisensi impor, rasio asing-domestik, batas minimum harga impor, embargo, perjanjian-perjanjian bilateral, dan perjanjian-perjanjian pemasaran secara teratur. b. Peraturan administrasi pabean, yang terdiri dari sistem valuasi, aturan antidumping, klasifikasi tarif, dokumentasi yang disyaratkan, biaya-biaya, disparitas standar mutu dan pengujian, standard packaging, labeling dan pemasaran. c. Partisipasi

pemerintah,

yang

terdiri

dari

kebijakan

pengadaan

(procurement), subsidi dan insentif ekspor, bea countervailing, program bantuan domestik, dan bantuan trade-divertin.

117

Alan M. Rugman, Donald J. Lecraw and Lawrence D. Booth, International Business : Firm and Environtment, (dalam) Rusli Pandika, Sanksi Dagang Unilateral di bawah Sistem Hukum WTO (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 139-140.


d. Pungutan impor, yang terdiri dari jaminan impor (import deposit), pajakpajak tambahan (suplementary), kredit impor, pungutan variabel (variable levies), dan pungutan perbatasan (border levies). 2. Larangan terhadap kebijakan hambatan non-tarif Rezim perdagangan internasional yang tidak dapat dihindari lagi dalam peningkatan perekonomian suatu negara yang mana perdagangan internasional merujuk pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh berbagai pemerintah dibidang perdagangan. Pemerintah sebagai regulator memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan tidak saja bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan diwilayahnya tetapi juga kewenangan untuk membuat kebijakan atas barang atau jasa asal negara lain yang akan masuk ke negaranya. 118 Jika merujuk pada pengertian kebijakan perdagangan yakni merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dilakukan dengan memerhatikan gejala dan perkembangan yang terjadi dinegara lain yang berpengaruh pada perekonomian nasional. 119 Maka, kebijakan pemerintah dalam perdagangan, yakni hambatan non tarif adalah semua macam kebijakan pemerintah atau peraturan suatu negara yang menghambat perdagangan bebas dan mencakup semua hambatan yang bukan merupakan tarif. Dengan demikian, semua hambatan yang timbul karena kebijakan pemerintah atau aturan suatu negara yang bukan merupakan tarif merupakan kategori hambatan non tarif (non-tariff measures). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh United Nation Convention on Trade and Development (UNCTAD, 2010):

118

Kata Pengantar Prof Hikmahanto Juwana (dalam) Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, Pengantar Hukum WTO, hlm. XV. 119 Syahmin AK, Op. Cit., hlm. 11.


“Non-tariff measures (NTMs) are policy measures, other than ordinary customs tariffs, that can potentially have an economic effect on international trade in goods, changing quantities traded, or prices or both”. 120 Secara umum, larangan hambatan non-tarif terhadap akses pasar – untuk barang dan juga untuk jasa dan pemberi jasa – dapat berupa: 121 a. Hambatan kuantitatif (quantitative restriction) b. Hambatan non-tarif lainnya, seperti hambatan teknis dalam perdagangan, kurangnya transparansi dalam regulasi perdagangan nasional, penerapan yang kurang adil dan memihak dari regulasi perdagangan nasional dan formalitas dan prosedur perpajakan. Bentuk hambatan lain yang berbeda dengan pengenaan tarif adalah hambatan non-tarif, yang berarti hambatan masuk sebuah produk yang bukan disebabkan karena adanya pengenaan tarif impor, tetapi akibat adanya pelarangan, penunjukan pada perusahaan tertentu saja sebagai sebagai pihak yang menangani pemasaran dan pembuatan atas suatu jenis barang. Praktik non-tarif merupakan tindakan kebijakan dan praktik yang menghambat volume, komposisi, dan arah perdagangan barang atau upaya menghambat sampainya barang ke konsumen disuatu negara. Jika merujuk pada hukum WTO, terutama dalam GATT 1994 yang tidak melarang penerapan bea masuk (tarif) namun tidak selain tarif, maka, kebijakan non-tarif adalah hal yang dilarang dalam perdagangan internasional. Menurut GATT 1994, larangan kebijakan hambatan non tarif diantaranya adalah sebagai berikut: a.

Larangan hambatan kuantitatif

120

Non-Tariff Measure to Trade : Economic on Policy Issues for Developing Countries, UNCTAD, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab20121_en.pdf, diakses pada 2 Maret 2016 pukul 09.37 WIB. 121 Peter van den Bossche, Pengantar Hukum WTO, Loc. Cit., hlm. 25.


Prinsip penghapusan hambatan kuantitatif diatur dalam Pasal XI GATT 1947. Hambatan kuantitatif dalam perdagangan internasional yang disebutkan dalam persetujuan GATT/WTO adalah larangan dalam hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Termasuk dalam kategori hambatan ini, adalah kuota danpembatasan ekspor secara sukarela (voluntary export restraints).Pembatasan melalui kuota adalah pembatasan secara lansung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor/diekspor dari atau ke luar negeri . Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengimpor atau mengekspor suatu produk yang jumlahnya dibatasi secara lansung. 122 Dilarangnya pemberlakuan hambatan kuantitatif ini adalah sebab hambatan kuantitatif memberi dampak yang lebih luas daripada dampak yang diakibatkan oleh pembatasan melalui tarif dan akan menjadi distorsi terhadap aliran perdagangan bebas yang pada praktiknya pun cenderung tidak adil dan menimbulkan diskriminasidan peluang-peluang subjektif lainnya. Karena ketika partner dagang membatasi impor dengan tarif, masih dimungkinkannya untuk meningkatkan ekspor selama harga barang dapat bersaing dengan produk asing, namun ketika suatu negara menerapkan pembatasan kuantitatif, meskipun produk yang diimpor atau diekspor memiliki harga yang kompetitif namun barang tersebut tidak dapat dimasukkan atau dikeluarkan kesuatu negara. 123 Hal ini lah yang terjadi di tahun 1930-an yakni pemberlakuan pembatasan kuantitatif yang merupakan hambatan yang paling serius dan yang paling sering ditemui sebagai warisan dari zaman depresi. Adapun 122

“Kebijakan Non-Tarif”, http://habitat.ub.ac.id/index.php/habitat/article/view/109/194, diakses pada 30 Maretr 2016 Pukul 17.08 WIB. 123 “Quantitatif Restriction: Overview of Rules”, http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/gCT0214e.pdf, diakses pada 30 Maret 2016 Pukul 19.30 WIB.


Pembatasan ekspor sukarelaadalah sebuah kuota pada perdagangan yang diterapkan dari sisi negara pengekspor, bukan pengimpor, biasanya dikenakan atas permintaan pemerintah negara pengimpor. 124 Alasan dilarangnya pembatasan ekpor sukarela adalah karena pada praktiknya VER mengandung unsur intimidasi dimana negara pengimpor biasanya menggunakan ancaman untuk membuat negara

pengekspor

secara

“sukarela”

membatasi

ekspornya

kenegara

bersangkutan. Sebagai sebuah kebijakan perdagangan, VER sarat dengan muatan politik. 125 Oleh karena itu maka hukum perdagangan internasional melaui WTO menetapkan untuk menghilangkan jenis hambatan kuantitatif. Adanya prinsip transparansi membawa akibatkan bahwa negara-negara anggota WTO apabila hendak melakukan proteksi perdagangan internasional, tidak boleh menggunakan kuota sebagai penghambat, melainkan hanya tarif yang diijinkan untuk diterapkan. Karenanya prinsip ini seringkali disebut sebagai tarifikasi hambatan perdagangan. b. Larangan Dumping Dumping didefinisikan dalam Pasal II ayat (1)Anti-Dumping Agreement sebagai suatu tindakan menjual sebuah barang kepasar negara lain dengan harga yang lebih murah daripada ”nilai normal” barang tersebut. Maka, dumping adalah suatu keadaan dimana barang-barang yang diekspor oleh suatu negara ke negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga jual dalam negerinya sendiri atau nilai normal dari barang tersebut. Hal ini merupakan praktik curang yang dapat

124

“Pembatasan Ekspor Sukarela”, http://kamusbisnis.com/arti/pembatasan-eksporsukarela/, diakses pada 30 Maret 2016 Pukul 19.30 WIB 125 Bob Sugeng Hadiwinata, Politik Bisnis Internasional (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hlm. 69


mengakibatkan distorsi dalam perdagangan internsional. 126Dengan demikian, pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah dipasar luar negeri dibandingkan dipasar dalam negeri sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. 127Praktik dumping merupakan praktik dagang yang tidak fair karena bagi negara pengimpor, praktik dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutanya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran, dan bangkrutnya industri sejenis dalam negeri. 128Secara internasional, ketentuan antidumping diatur dalam Article VI GATT 1947. Pada Pasal VI ayat (1) GATT 1947 memberikan kriteria umum bahwa dumping yang dilarang oleh GATT adalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian materil, baik terhadap industri yang sudah berdiri (to an established industry) maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik (the establishment of a domestic industry). 129

126

Christoporus barutu, Ketentuan Anti-Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO (selanjutnya disebut Buku I) (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 38. 127 Muhammad Sood, Op. Cit., hlm. 116-117. 128 Christoporus barutu (Buku II) , Op. Cit., hlm. 39. 129 Taryana Sunandar, Perdagangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO, (dalam) Christoporus barutu, Ketentuan Anti-Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 41.


c. Larangan Subsidi Masalah subsidi diatur dalam Article XVI GATT 1947 kemudian dielaborasi dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures tahun 1994 GATT-WTO. Ada beberapa unsur sebagai substansi dari Article XVI yaitu adanya memberi dan mempertahankan subsidi yang meliputi berbagai upaya untuk menambah penghasilan (para produsen) serta menekan harga produknya, pemberian subsidi untuk mendorong ekspor, baik langsung maupun tidak langsung dan pemberian subsidi untuk mengurangi impor (menghambat impor). 130 Selain itu, menurut Article XVI terdapat kewajiban mengenai pemberitahuan subsidi dimana pemberitahuan ini dimaksudkan untuk melindungi industri domestik negara importir bagi subsidi produksi dengan beberapa ketentuan yaitu pemberitahuan harus memuat jumlah produk yang diberikan subsidi, juga nilai subsidinya dan keadaan-keadaan yang dijadikan alasan diberikannya subsidi. 131 Tidak semua praktik subsidi dilarang. Praktik subsidi yang dilarang adalah yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain misalnya subsidi pada perusahaan untuk mengejar target ekspor atau mengharuskan penggunaan barangbarang domestik daripada barang impor. 132Menurut Article 1 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures GATT-WTO 1994 dapat disimpulkan bahwa subsidi merupakan kontribusi finansial yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada pelaku ekonomi berupa: 1) Pemberian dana secara langsung oleh pemerintah seperti hibah, pinjaman, penyertaan modal atau jaminan hutang.

130

Christoporus barutu (Buku I),Op. Cit., hlm. 69. Ibid. 132 Ibid., hlm. 72-73. 131


2) Penghapusan pendapatan atau tagihan pemerintah misalnya insentif fiskal, seperti memberikan keringanan atau penghapusan pajak. 3) Penyediaan barang atau jasa oleh pemerintah selain infrastruktur umum atau pembelian barang. 4) Melakukan

pembayaran

pada

mekanisme

pendanaan,

atau

memberikan kepercayaan pada badan swasta untuk melaksanakan fungsi sehubungan terkait poin ini dan poin sebelumnya yang pelaksanaannya berbeda dengan biasanya yang dilakukan oleh pemerintah.


WTO. A. Sejarah Lahirnya GATT 1947 Hingga Berdirinya World Trade

Recommend Documents