Workshop untuk Rumah Sakit IFRS dan Perpajakan Indonesia. Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

Workshop untuk Rumah Sakit IFRS dan Perpajakan Indonesia

Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

PEMBUKUAN MENURUT UU PAJAK •  Dalam Pasal 28 ayat (7) UU KUP disebutkan : “Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban,,modal, penghasilan dan biaya , serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang . •  Dalam penjelasannya disebutkan : “…Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan , kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.” Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

PRINSIP PEMBUKUAN MENURUT PASAL 28 UU KUP : •  • 

•  •  • 

• 

Memperhatikan itikad baik dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan . Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

#1.PSAK 1 : PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, (REVISI 2009) •  Akuntansi komersial: Dibandingkan PSAK yang lama perubahan utama dalam penyajian laporan keuangan adalah dihilangkannya pos “Ekstra Ordinary or Loss”. •  Pajak: Pos ekstra ordinary adalah penghasilan atau kerugian yang bersifat 9dak teratur. Penghasilan dan kerugian 9dak teratur 9dak diperhitungkan dalam penghitungan cicilan PPh tahun depan(PPh Pasal 25). Perubahan pos ini 9dak berpengaruh terhadap perhitungan pajak terutang tahun berjalan. Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

Ketentuan Pajak lainnya terhadap extra ordinary Terkait dengan disposal asset sebagaimana pasal 11 ayat (8) UU PPh: “Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya,maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggan9an asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Pasal 11 ayat (8) UU PPh: “Apabila hasil penggan9an asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pas9 di masa kemudian , maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut”.


#2. PSAK 2 : LAPORAN ARUS KAS, REVISI 2009 BERLAKU 1/1/2011 (ADOPSI IAS 7 – 2009)

•  AKUNTANSI KOMERSIAL: Penyajian laporan arus kas diutamakan menggunakan metode langsung. •  PERPAJAKAN : Tidak ada kewajiban untuk menyusun Laporan arus kas. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 28,”Pembukuan sekurang-‐ kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal,penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.”


#3. PSAK 14 : PERSEDIAAN, REVISI 2008 BERLAKU 1/1/2009 (ADOPSI IAS 2 – 2003)

•  AKUNTANSI KOMERSIAL: Penghitungan Besarnya Nilai Persediaan berdasarkan pada

metode: -‐ Iden9fikasi Khusus(untuk persediaan yang 9dak dapat dipertukarkan ;atau dihasilkan untuk proyek tertentu). -‐ FIFO atau Rata-‐rata ter9mbang. -‐ Metode LIFO 9dak diperkenankan lagi. •  PERPAJAKAN: Sudah sejak lama perpajakan 9dak memperbolehkan metode LIFO karena dengan metode LIFO kecenderungan laba menjadi lebih kecil. Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

#4. PSAK 26 : BIAYA PINJAMAN REVISI 2008 BERLAKU 1/1/2009 (ADOPSI IAS 23 – 2008)

•  AKUNTANSI KOMERSIAL: -‐ Ada is9lah “ASSET KUALIFIKASI” yang dalam PSAK26 baru didefinisikan sebagai yaitu asset yang membutuhkan waktu cukup lama agar siap digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. -‐ Mengatur bagaimana pembebanan biaya pinjaman yang 9mbul sehubungan dengan asset kualifikasian tersebut, yang dalam PSAK 26 baru diatur bahwa: -‐ Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitakisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. -‐ Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. •  Beda PSAK lama dan baru : -‐ PSAKYang Lama: Biaya pinjaman cenderung”expense”kecuali ada keterkaitan erat. Sedangkan PSAK Baru : Biaya pinjaman cenderung dikapitalisasi kecuali 9dak ada kaitan sama sekali. # PERPAJAKAN : + Diatur pengaturan mengenai perlakuan atas biaya bunga yang 9mbul dalam masa konstruksi dikapitalisasi kepada nilai asset. Is9lah akuntansi adalah asset kualifikasian sedangkan perpajakan is9lahnya adalah pada asset yang pekerjaannya dilakukan secara konstruksi. Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

#5. PSAK 48 : PENURUNAN NILAI ASET, REVISI 2009 BERLAKU 1/1/2011 (ADOPSI IAS 36 – 2009 ) •  Akuntansi Komersial: -‐Jika terdapat indikasi penurunan nilai , ukur jumlah yang dapat diperoleh kembali(terpulihkan) dan mengakui rugi penurunan nilai. -‐Semua ak9va baik berwujud amaupun 9dak berwujud dilakukan pengujian penurunan nilai pada se9ap tanggal neraca. Pengaturan PSAK 48 berlaku untuk seluruh aset kecuali ak9va berupa : -‐ Persediaan -‐ Aset 9mbul dari kontrak konstruksi -‐ Aset pajak tangguhan -‐Aset dari imbalan kerja -‐Aset keuangan -‐ Proper9 investasi yang diukur pada nilai wajar -‐ Aset dimiliki untuk dijual Catatan: -‐Ak9va tetap dan Property investasi jika metode pengakuannya menggunakan metode revaluasi maka pada tanggal neraca otoma9s sudah menggambarkan nilai realisasinya. PERPAJAKAN -‐ Rugi penurunan nilai selama belum direalisasikan 9dak diakui secara fiskal, sehingga wajib pajak harus mengkoreksi fiskal atas kerugian yang 9mbul dari penurunan nilai tersebut. -‐ Jika penurunan nilai dilakukan terhadap ak9va yang disusutkan , maka biaya penyusutan masih menggunakan dasar yang lama sebelum penurunan . Tentu hal ini akan menimbulkan koreksi fiskal biaya penyusutan. Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

#6. PSAK 19 : ASET TAK BERWUJUD , REVISI 2009 BERLAKU 1/1/2011 (ADOPSI IAS 38 – 2008)

•  Akuntansi Komersial:

-‐Poin pengaturan terutama atas ATB yang diperoleh melalui pengembangan sendiri, dimana biaya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran periode Riset dan periode Pengembangan . -‐Biaya Riset: Belum pas9 masa manfaat masa depan perlakuan: dibebankan pada tahun berjalan. -‐Biaya Pengembangan : perlakuannya dikapitalisasi -‐ Pembebanan atas Aset Tak Berwujud (termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi) terbagi menjadi: “Masa manfaat terbatas: pembebanan dengan amor9sasi “ Masa manfaat 9dak terbatas(missal goodwill): 9dak diamor9sasi tetapi dilakukan impairment test. Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

•  PERPAJAKAN: Biaya Riset dan Pengembangan yang diakui pajak adalah R&D yang dilakukan di Indonesia . Tata cara pembebanannya diatur dalam SE-‐22/PJ.31/1990, yaitu dibedakan dalam 3 (9ga) kategori : a. Biaya-‐biaya yang menurut ketentuan peraturan perundang-‐undangan perpajakan harus disusutkan/diamor9sasi, misalnya gedung untuk peneli9an dan pengembangan , perlengkapan dan alat-‐alat laboratorium litbang dan sebagainya, maka biaya tersebut harus disusutkan/diamor9sasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 11 Undang-‐undang Pajak Penghasilan 1984. b. Biaya-‐biaya yang menurut ketentuan peraturan perundang-‐undangan perpajakan merupakan biaya usaha sehari-‐hari,yang nyata-‐nyata dikeluarkan dalam rangka litbang, seper9 biaya pegawai untuk litbang,pembelian bahan-‐bahan peneli9an dan sebagainya,dibebankan sebagai biaya usaha sehari-‐hari dalam tahun pahak di mana pengeluaran tersebut nyata-‐nyata dilakukan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-‐undang PPh 1984. c. Biaya-‐biaya litbang selain biaya-‐biaya sebagaimana disebutkan dalam bu9r 1 dan 2 diatas, misalnya biaya konsultan yang memborong pekerjaan litbang tersebut yang jumlahnya cukup material, perlakuan perpajakannya disesuaikan dengan prinsip-‐prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila perusahaaan menganggap bahwa biaya tersebut cukup material jumlahnya sehingga akan cukup besar pengaruhnya terhadap pembentukan harga pokok barang yang dihasilkan sehingga melemahkan daya saing, maka pembebanan biaya ini oleh perusahaan akan dilakukan dengan cara amor9sasi . Dalam hal demikian maka secara fiskal pembebanan biaya tersebut juga dilakukan dengan cara amor9sasi.


•  Biaya pendirian dan biaya perluasan modal boleh dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamor9sasi (Pasal 11A ayat (3)). •  Pengeluaran sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun diamor9sasi. •  Tarif amor9sasi sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya . Jika masa manfaat sebenarnya 9dak tercantum sesuai dengan Pasal 11A UU PPh menggunakan masa manfaat terdekat (PSAK 19 yang lama: Paling lama 20 tahun). •  Hak penambangan migas diamor9sasi dengan metode satuan produksi. •  Hak penambangan selain migas , HPH, dan Hak pengusahaan sumber alam lain diamor9sasi dengan metode satuan produksi paling 9nggi 20%. •  Goodwill dilakukan amor9sasi. Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

#7.PSAK 16 : ASET TETAP, REVISI 2007 BERLAKU 1/1/2008 (ADOPSI IAS 16 – 2003) x Akuntansi Komersial: x Poin perubahan utama: + Boleh memilih model revaluasi atau model cost. + Perhitungan Penyusutan Pada se9ap tanggal neraca en9tas melakukan penelahaan ulang terhadap Nilai residu, usia manfaat, dan metode penyusutan. + Jika terjadi pertukaran asset maka 9dak lagi membedakan asset sejenis atau 9dak sejenis. x PSAK LAMA – pertukaran : + Laba atau rugi muncul atas transaksi pertukaran ak9va yang 9dak sejenis. Misalkan komputer dengan nilai buku 100 ditukar dengan mesin FC yang harga pasarnya 120 dengan tambahan kas 10. Maka 9mbul keuntungan 10. + Pertukaran ak9va sejenis 9dak mengakui ada laba . Tapi jika rugi diakui. Komputer NB 100 ditukar dengan computer baru seharga 120 dengan tambahan kas 10. Dalam hal ini ak9va sejenis 9dak diakui keuntungan , tetapi mengurangi perolehan computer baru. Jika tambahan kas yang diminta adalah 30, maka computer baru dicatat sebesar harga pasar wajarnya sehingga diakui kerugian 10. Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

•  PSAK BARU – pertukaran : -‐ Tidak membedakan ak9va sejenis atau 9dak sejenis. Pertukaran menggunakan harga pasar wajar jika ada subtansi komersial. Dengan menggunakan harga pasar maka dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian. # Misal ak9va A dengan Nilai Buku 100 dan Harga pasar 110 ditukar dengan Ak9va B seharga Rp 150 dengan menambah kas 40. # Jika Ak9va B ada memiliki subtansi komersial maka ak9va B dicatat sebesar harga pasarnya 150. # Jika ak9va B 9dak memiliki subtansi komersial maka ak9va B dicatat sebesar cost (pengorbanan) yaitu 140.


KOMERSIAL PAJAK “ Unsur Biaya Perolehan Aset Tetap adalah: •  -‐harga beli + (bea impor + pajak pembelian yang 9dak boleh dikreditkan) – (diskon pembelian + potongan lainnya); -‐ biaya yang dapat diatribusikan secara langsung (untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yg diinginkan sesuai peruntukkannya),termasuk kapitalisasi biaya pinjaman jika memenuhi syarat; -‐ es9masi awal biaya pembongkaran dan pemin-‐ dahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.-‐

Tidak mengatur secara khusus , sehingga secara umum ikut PSAK. Namun, pajak menganut azas realisasi dan 9dak mengenai konserva9f, sehingga es9masi biaya pembongkaran yang dikapitalisasi ke dalam nilai asset 9dak diperkenankan. Di samping itu ada beberapa aturan pelaksanaan yang memberikan penegasan mengenai biaya perolehan ak9va: -‐ SE-‐01/PJ.42/2002: -‐ BPHTB atas bangunan dikapitalisasi ke harga bangunan sedangkan BPHTB atas tanah dikapitalisasi masuk nilai tanah. Sedangkan PBB dibebankan di tahun berjalan. -‐ SE-‐22/PJ.42/1999: -‐ Biaya bunga yang muncul dalam masa konstruksi harus dikapitalisasi


KOMERSIAL # Pengukuran Setelah Pengakuan Awal -‐ Dapat memilih menggunakan metode Biaya atau menggunakan metode Revaluasi. -‐ Jika memilih metode Revaluasi, maka: . Revaluasi d ilakukan s ecara teratur . Revaluasi dilakukan atas seluruh asset dalam kelompok yang sama. . Peningkatan nilai tercatat dikredit pada: -‐ ekuitas pada bagian surplus revaluasi: -‐Pendapatan komprehensif lain sepanjang jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam pendapatan komprehensif.(L/R). -‐ Penurunan diakui dalam laporan laba rugi . Namun,penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut 9dak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.

PAJAK -‐  Pajak menganut cost basis. -‐  Revaluasi diperbolehkan dengan ijin DJP dengan syarat : -‐  Tidak ada utang pajak -‐  5 tahun sekali -‐  Dilakukan atas seluruh ak9va tetap yang berada di Indonesia (bisa termasuk tanah atau tanpa tanah). -‐  Bayar PPh Final 10%.


•  KOMERSIAL x Pertukaran Ak9va + Penggunaan harga pasar memperha9kan ada 9daknya subtansi komersial. x Penyusutan + Pendekatan komponen : Komponen bernilai material dicatat terpisah

•  PAJAK + Menggunakan harga pasar wajar dengan 9dak melihat ada 9daknya subtansi komersial. -‐  Alat test ak9va adalah ak9va 3M. Selain ak9va 3M penyusutannya 9dak diakui secara fiskal. -‐  Beban penyusutan yang diakui hanya ak9va yang berhubungan dengan 3M. -‐  Harta di daerah terpencil seper9 mess karyawan, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga(kecuali golf, boa9ng, dan pacuan kuda), fasilitas pendidikan dapat disusutkan secara fiskal. -‐  Tanah, termasuk HGB, HGU, Hak Pakai pertama kali 9dak dapat disusutkan. -‐  Biaya perpanjangan HGB, HGU, dan Hak Pakai diamor9sasi selama jangka waktu hak-‐hak tersebut.


PAJAK •  Leasehold improvement 9dak diatur secara tegas. •  Penyusutan dengan garis lurus atau saldo menurun dengan usia manfaat harta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. •  Penyusutan dilakukan secara individual. NSB pada akhir masa dibebankan sekaligus. •  Alat-‐alat kecil (samall tools) yang sama dan sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan. •  Penyusutan dimulai pada bulan pengeluaran •  Penyusutan atas harta dalam pengerjaan dimulai pada bulan selesainya pekerjaan. Namun dengan izin DJP dapat dimulai pad bulan ak9va digunakan atau mulai menghasilkan. •  Penyusutan atas kendaraan dinas dan handphone hanya diakui sebesar 50%.


# 8. PSAK 13 : PROPERTY INVESTASI , REVISI 2007 BERLAKU 1/1/2008 (ADOPSI IAS 40 – 2003) •  Akuntansi Komersial: -‐ Proper9 Investasi( Investment property) adalah proper9 (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-‐duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-‐duanya , dan 9dak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administra9f ; atau dijual dalam kegiatan sehari-‐ hari. -‐ Property di atas dibedakan dari ak9va tetap biasa dan digolongkan sebagai property investasi. -‐ Perbedaan utama dengan ak9va tetap biasa dalam perlakuan akuntansinya adalah dalam hal pengukurannya menggunakan metode Revaluasi , yaitu: -‐ Ak9va tetap biasa : Selisih revaluasi dilaporkan sebagai unsur ekuitas. Sedangkan Property investasi selisih revaluasinya dilaporkan ke Rugi Laba.


AKTIVA TETAP BIASA x AKUNTANSI: + Selisih Revaluasi dilaporkan ke ekuitas x PAJAK + Revaluasi jika diijinkan DJP dikenakan PPh final dan dilaporkan ke ekuitas. + Jika 9dak diijinkan DJP maka kenaikannya 9dak diakui. Karena komersial masuk ke ekuitas maka 9dak berpengaruh terhadap koreksi fiskal dalam menghitung Laba Fiskal.

PROPERTY INVESTASI •  AKUNTANSI : -‐ Selisih Revaluasi dilaporkan ke R/L •  PAJAK : -‐ Revaluasi jika diijinkan DJP dikenakan PPh final dan selisih revaluasi dilaporkan ke ekuitas. Hal ini berbeda dengan komersial karena ketentuan mengenai revaluasi secara perpajakan masih mendasarkan pada PSAK lama. -‐ Karena masuk ke L/R, sedangkan pajak sudah dikenakan PPh final maka keuntungan dalam L/R dikoreksi fiskal. Sedangkan apabila rugi juga dikoreksi fiskal karena pajak 9dak mengenai rugi revaluasi -‐ Jika 9dak diijinkan DJP maka penurunan atau kenaikannya 9dak diakui. Karena komersial masuk ke R/L maka harus dikoreksi fiskal.


# 9. PSAK 22 : KOMBINASI BISNIS , REVISI 2010 BERLAKU 1/1/2011 (ADOPSI IFRS 3 – 2008) •  AKUNTANSI KOMERSIAL -‐ Dalam PSAK ini diatur mengenai bagaimana mencatat asset dan liabilitas serta goodwill oleh pihak pengakuisisi. -‐ Dalam ketentuan PSAK sebelumnya metode pencatatan dapat dilakukan dengan dua metode “Pooling of Interest” dan “Purchase Method” . Sedangkan dalam PSAK yang akan berlaku 1/1/2011 menggunakan metode “acquisi9on method” -‐ Dalam metode ini dilakukan tahapan: -‐ Iden9fikasi siapakah pihak pengakuisisi atau yang mendapat pengendalian. . Jika 9dak diketahui dengan tegas: dapat dilihat pada kondisi: . –pihak yang mengalihkan kas. . – pihak yang menerbitkan ekuitas. . – pihak yang ukurannya rela9ve signifikan . – pihak yang berinisia9f . Menentukan tanggal terjadinya akuisisi. -‐ Pengakuan dan pengukuran asset dan liabilitas yang diambil alih. -‐ Pihak pengakuisi mengakui sebesar “nilai wajar”. -‐ Penghitungan nilai goodwill.


•  PERPAJAKAN : -‐ Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, bahwa termasuk dalam penger9an penghasilan adalah “keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta yang 9mbul dari penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha.” -‐ Pajak lebih melihat pada pihak yang mengalihkan asetnya untuk mengukur ada 9daknya penghasilan untuk dikenakan pajak, yaitu selisih lebih antara harga pasar ak9va dengan nilai bukunya. Dalam hal ini pajak sama dengan PSAK, jika PSAK menggunakan is9lah harga wajar pajak menggunakan is9lah harga pasar. -‐ Namun demikian, pajak masih memungkinkan untuk menggunakan nilai buku sehingga 9dak ada keuntungan dari pihak yang mengalihkan asset, dengan syarat mengajukan permohonan kepada DJP untuk dapat menggunakan nilai buku.


# 10. PSAK 7 : PENGUNGKAPAN PIHAK-‐PIHAK BERELASI , REVISI 2010 BERLAKU 1/1/2011 (ADOPSI IAS 24 – 2009) x AKUNTANSI KOMERSIAL + Hubungan is9mewa 9mbul karena pengendalian atau pengaruh signifikan. + Transparansi transaksi antar pihak – pihak yang mempunyai hubungan is9mewa dengan mengungkapkannya dalam keuangan. •  PERPAJAKAN : -‐ DJP mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh untuk mengkoreksi harga jika harga transaksi 9dak wajar. Untuk menguji kewajaran nilai transaksi DJP meminta pengungkapan yang lebih detail lagi dalam SPT termasuk bagaimana menentukan harga serta dukungan dokumen Transfer Pricing yang ada. -‐ DJP memungkinkan en9tas (wajib pajak) untuk membuat Advance Pricing Aggreement antara wajib pajak dengan DJP.


# 13. PSAK 10 (1994) : TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING # PSAK 11 (1994), PENJABARAN LAPORAN KEUANGAN DALAM MATA UANG ASING (REF IAS 21 (REVISI 1993 ), PENGARUH PERUBAHAN RATA-‐RATA PERTUKARAN MATA UANG ASING) x AKUNTANSI KOMERSIAL + Menggunakan kurs tengah BI. •  PERPAJAKAN : -‐ UU 17/2000 (berlaku s/d 31 Des 2008) boleh dengan 2 cara : -‐Kurs tengah BI -‐Kurs tetap (perusahaan) -‐ UU 36/2006 (berlaku sejak 1 Des 2009) hanya 1 cara: -‐ Kurs tengah BI . Catatan : Kurs tetap 9dak diperkenankan lagi PERPAJAKAN No UU BERLAKU Kurs tetap Kurs tengah BI 1  UU 17/2000 S/D 31/12/2008 2  UU 36/2008 1/1/2009 dst _


PEMBUKUAN DALAM MATA UANG ASING Mata uang asing (USD) dan bahasa asing selain bahasa Indonesia (bahasa Inggris) diperkenankan, bagi : > WP PMA > WP perusahaan kontrak karya > WP perusahaan kontrak bagi hasil > BUT > Perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk di LN (Pasal 28(4) UU PPh jo KMK 533/KMK.04/2000) SYARAT > Izin dari Menkeu TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING Ø  PSAK 10 : transaksi mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs saat transaksi Ø  Pos ak9va dan kewajiban : kurs tanggal neraca (kurs tengah BI) Ø  Pos Non moneter : kurs tanggal transaksi Ø  Laba kurs (Pasal 4 ayat (1) UU PPh) Ø  Rugi kurs (Pasal 6 ayat (1) UU PPh), dengan menggunakan : Kurs tetap (pembebanan pada saat realisasi) Kurs tengah BI (pembebanan atau selisih akhir tahun) Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING PERLAKUAN : x Pencatatan kurs tetap +Laba rugi kurs hanya diakui saat realisasi saja + Laba rugi kurs akhir tahun untuk saldo pinjaman yang belum direalisasi (unrealized) belum diakui + Di UU 36/2008 – 9dak diatur/ diperkenankan lagi x Pencatatan kurs tengah BI + Laba rugi kurs saldo pinjaman (unrealized) diakui proporsional se9ap akhir tahun dengan kurs tengah BI akhir tahun + Di UU 36/2008 – metode ini yang diperkenankan TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING CONTOH : x Pada 15/01/2007 pinjaman USD 1.000.000 x Kurs berlaku Rp 10.000/USD x Dilunasi 31 Des 2008 USD 1.000.000 x Kurs berlaku Rp 11.000/USD x Kurs BI 31/12/2007 Rp 10.400/USD x Berapa L/R kurs pada 2007 dan 2008 ? Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

TRANSAKSI MATA UANG ASING KURS TETAP USD Kurs Awal Kurs Akhir Sel kurs Laba /Rugi Th 2007 1.000.000 10.000 10.000 0 0 Th 2008 1.000.000 10.000 11.000 1.000 1.000.000.000 Jumlah 1.000.000.000 KURS TENGAH BI USD Kurs awal Kurs akhir Sel kurs Laba/Rugi Th 2007 1.000.000 10.000 10.400 400 400.000.000 Th 2008 1.000.000 10.400 11.000 600 600.000.000 JUMLAH 1.000.000.000


Workshop untuk Rumah Sakit IFRS dan Perpajakan Indonesia. Freddy Rangku9 & Hasbi Saleh

Recommend Documents