WILAYAH XI JAWA-MADURA

KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI JAWA-MADURA Alamat : Jln. Ngeksigondo No. 58 Kotagede Yogyakarta Telp. (0274)-388923 Fax. (0274)-388922

MEMORI SERAH TERIMA JABATAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI JAWA-MADURA YOGYAKARTA, JANUARI 2011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, Buku Memori Serah Terima Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura ini telah selesai disusun sebagai tindak lanjut Serah Terima Jabatan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 57/Menhut-II/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Kemeterian Kehutanan dan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 7115/MenhutII/Peg/2010 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Kementerian Kehutanan. Dengan pertimbangan untuk mempermudah Pejabat Baru dalam mengenal Institusi secara dini, maka substansi yang disajikan dalam Buku ini tidak menyampaikan detail dari seluruh kegiatan, karena hal tersebut telah terakomodir dalam laporan masingmasing kegiatan, sehingga penyajian lebih ke gambaran makro beberapa kegiatan Tugas Umum Pemerintahan dan Tugas Pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu pertengahan Tahun 2005 s/d Tahun 2010, beberapa permasalahan ke depan yang masih dihadapi oleh Institusi, Rencana Kegiatan yang menjadi tantangan bagi Institusi, serta potensi yang dimiliki sebagai daya dukung pencapaian kinerja terbaik. Saya selaku pribadi maupun Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura yang akan digantikan oleh Pejabat Baru, mohon maaf apabila dalam menghantarkan Institusi menuju kinerja terbaik masih terdapat kekurangannya, dan tentunya tidak lupa mengucapkan terima kasih atas peran dan dukungan dari seluruh karyawan karyawati lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI JawaMadura atas prestasi yang telah kita peroleh selama ini, dan saya berharap agar semua tetap andil dalam mempertahankan kebiasaan baik yang telah menjadi budaya kita, dan secara personal agar tetap berupaya meningkatkan kinerja, karena dengan bekerja lebih baik dan benar minimal bermanfaat bagi diri sendiri, kemudian lingkungan dan ujungnya untuk Institusi. Kepada Pejabat Baru, saya mengucapkan selamat bekerja dan bergabung menjadi bagian dari Keluarga Besar Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI JawaMadura, semoga sukses, dan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, amin.

Yogyakarta, 3 Januari 2011 Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura

Ir. IS MUGIONO, MM. NIP. 19570726 198203 1 001

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ……………………………………………………………….............. DAFTAR ISI ……………………………………………………………………....... BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………...... A. Latar Belakang ……………………………………… B. Maksud Tujuan ……………………………………… C. Ruang Lingkup …….……………………………… BAB II. REFLEKSI KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN .... A. TAHUN 2005 ……………………………................. I. Tugas Umum Pemerintahan …….................. II. Tugas Pembangunan ……………………..…… B. TAHUN 2006 .......................................................... I. Tugas Umum Pemerintahan ………………… II. Tugas Pembangunan ………………………….. C. TAHUN 2007 ………………………………............... I. Tugas Umum Pemerintahan ……………….... II. Tugas Pembangunan ………………………… D. TAHUN 2008 .......................................................... I. Tugas Umum Pemerintahan ………………… II. Tugas Pembangunan ………………………… E. TAHUN 2009 …………………………………........... I. Tugas Umum Pemerintahan ………………… II. Tugas Pembangunan ………………………… F. TAHUN 2010…………………………………............ I. Tugas Umum Pemerintahan ………………… II. Tugas Pembangunan ………………………… BAB III. RENCANA STRATEGIS ……………………………… BAB IV. POTENSI …………………………………………......... BAB V. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT… BAB VI. HARAPAN ……………………………………………… BAB VII. PENUTUP …………………………………………......... LAMPIRAN …………………………………………………...........

ii

Halaman i ii 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 7 9 10 11

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Langkah BPKH dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secara terukur dan tepat sasaran akan bervariasi, sehingga perlu membangun persepsi yang sama atas tugas pokok dan fungsi yang mampu meningkatkan peran BPKH dalam pembangunan kehutanan di wilayah kerja masing-masing yang sinergis dengan kebijakan Ditjen Planologi Kehutanan. Keberadaan BPKH secara nyata di wilayah kerja seharusnya ditandai dengan berjalannya 3 (tiga) tugas pokok, yaitu pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data informasi SDH. Seiring dengan Pelantikan Pejabat Eselon II lingkup Kementerian Kehutanan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Kementerian Kehutanan, maka agar terwujud kesinambungan pelaksanaan tugas dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI yang lama kepada Pejabat Pengganti dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Balai, maka perlu disusun Memori Serah Terima Kepala Balai. B. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud penyusunan Memori Serah Terima ini adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas progres kepemimpinan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura yang lama ( Ir. IS MUGIONO, MM ) dalam kurun waktu pelaksanaan tugas. Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan Institusi, baik yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dan pengembangan berbagai hal guna peningkatan kinerja Institusi oleh Pejabat Pengganti.

C. RUANG LINGKUP : Ruang lingkup memori serah terima ini meliputi : 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Refleksi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Agustus 2005 s/d 2010, baik Tugas Umum Pemerintahan maupun Tugas Pembangunan Kegiatan yang sedang dilaksanakan Kegiatan yang akan dilaksanakan (dituangkan dalam RENSTRA) Potensi Permasalahan yang masih dihadapi Institusi Harapan untuk : Institusi dan Kepala Balai Pengganti

1

BAB II REFLEKSI KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN Sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Institusi selalu berupaya mensinergiskan berbagai langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja terbaik. Untuk mempermudah pemahaman dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Institusi membangun 2 (dua) frame batasan, yaitu Tugas Umum Pemerintahan dan Tugas Pembangunan. Tugas Umum Pemerintahan adalah tugas yang dilakukan oleh Institusi, berkaitan dengan seluruh fungsi pelayanan, baik internal maupun eksternal. Sedangkan Tugas Pembangunan adalah tugas yang berkaitan langsung dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi (monev). A.

TAHUN 2005 1. Tugas Umum Pemerintahan Penyelenggaraan diskusi publik pengelolaan hutan Jawa pada bulan Desember 2005 yang diikuti oleh Unsur Pemerintah Pusat, Unsur Pemerintah Daerah dan beberapa Dinas Kehutanan Kabupaten di wilayah Jawa-Madura), Perum Perhutani, Perguruan Tinggi dan LSM. 2.

Tugas Pembangunan Anggaran Realisasi keuangan Realisasi fisik

: Rp. 8.814.253.000,: Rp. 7.182.471.555,- atau 81,49 %, : 98,68%.

B. TAHUN 2006 1. Tugas Umum Pemerintahan Pembentukan Forum Komunikasi BPKH se-Indonesia Penyusunan Land Position Map (LPM) Pembangunan Gedung Kantor, Mess, Rumah Jabatan Eselon III, dan Rumah Jabatan IV BPKH Wilayah XI Jawa-Madura. 2.

Tugas Pembangunan Anggaran Realisasi keuangan Realisasi fisik

: Rp. 17.348.287.000,: Rp. 12.032.489.913,- ( 69,36% ) : 77,47%

C. TAHUN 2007 1. Tugas Umum Pemerintahan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta Pameran Planologi Kehutanan dan Peresemian Gedung Kantor Pertemuan Forkom Ke-2 di Bali 2. Tugas Pembangunan Anggaran Realisasi keuangan Realisasi fisik

: Rp. 11.079.471.000,: Rp. 5.085.099.724,- (45,90%) : 60,16 %.

2

D. TAHUN 2008 1. Tugas Umum Pemerintahan Pemetaan Sebaran dan Potensi Hutan Rakyat Melalui Sebaran dan Potensi Hutan Rakyat melalui Citra Landsat 7 ETM+ di Pulau Jawa Pertemuan Forkom Ke-3 di Manado 2. Tugas Pembangunan Anggaran Realisasi keuangan Realisasi fisik

: Rp. 7.496.799.000,: Rp. 5.567.462.045,- (74,26%) : 93,63 %.

E. TAHUN 2009 1. Tugas Umum Pemerintahan Kegiatan Penyusunan Basis Data Potensi Kayu dan Karbon Hutan Rakyat di Pulau Jawa sebagai Prakondisi Implementasi Sistem Legalitas Kayu dan Rencana Proyek Karbon Hutan Pertemuan Forkom Ke-4 di Medan 2. Tugas Pembangunan Anggaran : Rp. 8.966.907.000,Realisasi Keuangan : Rp. 8.480.331.851,- (94,57%) Realisasi fisik : 95,09%. Pencapaian ini, berhasil menempatkan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura dalam peringkat ke-3 kinerja DIPA di antara 17 BPKH se-Indonesia.

F. TAHUN 2010 1. Tugas Umum Pemerintahan Pelayanan kepada Pihak ke-3 Pertemuan Forkom Ke-5 di Makassar 2. Tugas Pembangunan Anggaran : Rp. 10.089.281.000,Realisasi keuangan : Rp. 9.620.711.420,- (95.36%) Realisasi fisik : 96,74%

3

BAB III RENCANA STRATEGIS Beberapa kegiatan yang sedang dan akan diselesaikan di Tahun 2010, serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan telah disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2010-2014. Maksud disusunnya Renstra adalah sebagai arahan pelaksanaan kegiatan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura, dan sebagai acuan perencanaan kegiatan. Tujuannya adalah untuk tercapainya koordinasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan lingkup Institusi. Sasaran strategis BPKH Wilayah XI Jawa-Madura adalah terwujudnya kepastian kawasan hutan dalam mendukung pemantapan kawasan hutan di wilayah kerja. Hingga akhir Tahun 2014, terdapat 66 Uraian Kegiatan, yang secara detail telah disajikan dalam Matrik Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2010-2014.

4

BAB IV POTENSI A. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Komposisi Pegawai BPKH Wilayah XI Jawa-Madura berdasarkan Golongan No 1 1 2 3

Unit Kerja

Golongan

2 Sub Bagian Tata Usaha Seksi Pemolaan Kawasan Hutan Seksi Informasi Sumber Daya Hutan

3 2 1

4 14 12

5 10 6

2

15

4

Total 6 1

7 27

-

19 21

JUMLAH

5

41

20

1

67

Komposisi Pegawai BPKH Wilayah XI Jawa-Madura berdasarkan Tingkat Pendidikan

No 1 1 2

3

Unit Kerja 2 Sub Bagian Tata Usaha Seksi Pemolaan Kawasan Hutan Seksi Informasi Sumber Daya Hutan JUMLAH

B.

Golongan D3 SLTA 6 7

S3 3

S2 4

S1 5

1

3

5

3

-

2

7

-

4

9

1

Total SLTP 8

SD 9

10

14

1

-

27

-

10

-

-

19

9

4

4

-

-

21

21

7

28

1

-

67

BARANG INVENTARIS DAN ASET TETAP Sarana penunjang yang digunakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura di Yogyakarta dalam mencapai kinerja program dan kegiatan di Tahun 2010 berupa barang inventaris (bergerak dan tidak bergerak) senilai Rp 15.403.378.718,- ( Lima belas milyar empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

5

Daftar Barang Inventaris dan Aset Tetap No

Kode

Uraian

Jumlah ( Rp)

1

131111

Tanah

3.626.796.520,-

2

131311

Peralatan dan Mesin

7.742.010.200,-

3

131511

Gedung dan Bangunan

4.034.571.998,-

JUMLAH

15.403.378.718,-

C. JARINGAN KERJA Sebagai satu-satunya Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Planologi Kehutanan yang berkedudukan di D.I.Yogyakarta, dengan luas wilayah kerja meliputi 6 (enam) Provinsi, tentunya Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura memiliki jaringan kerja yang luas guna memantapkan posisi dan perannya di bidang pemantapan kawasan hutan, antara lain dengan menggandeng beberapa mitra kerja, seperti : a. b. c. d. e.

Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten Jawa-Madura Perum Perhutani se wilayah Jawa-Madura; UPT Departemen Kehutanan se wilayah Jawa-Madura; Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terkait; LSM di sektor Kehutanan;

D. LAIN-LAIN Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, yang dapat mendorong motivasi, menumbuhkan semangat kerjasama, dan pembinaan seluruh pegawai pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI dilaksanakan beberapa kegiatan: a. Koperasi Karyawan-Karyawati “KEKAR”, yang meliputi usaha kegiatan simpan pinjam, pemenuhan kebutuhan komunikasi (penyediaan pulsa) dan barangbarang keperluan rumah tangga. b. Olah raga rutin setiap hari Jumat antara lain: senam, bola volley, tenis meja, badminton, dan tenis lapangan c. Paguyuban Keluarga Besar BPKH Wilayah XI Jawa-Madura, dengan mengadakan pertemuan rutin 3 (tiga) bulan sekali

6

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT A. PERMASALAHAN Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sepanjang pertengahan Tahun 2005 s/d akhir Oktober 2010, baik Tugas Umum Pemerintahan maupun Tugas Pembangunan, beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Institusi antara lain adalah: 1. Aspek Perencanaan a. Belum lengkapnya data base yang dapat menangani seluruh kegiatan perencanaan hutan. b. Belum semua kabupaten membentuk Panitia Tata Batas (PTB) dalam rangka kegiatan penataan batas luar kawasan hutan, hal tersebut menjadi kendala pada saat penyelesaian kegiatan di lapangan. 2. Aspek Pengorganisasian a. Terbatasnya personil yang menguasai proses pengadaan barang/jasa, terutama yang bersertifikat. b. Terbatasnya personil juru ukur yang mampu mensupport kegiatan pengukuhan kawasan hutan. c. Ditinjau dari aspek edukatif dan gender, kemampuan dan ketrampilan pegawai yang tersedia belum berperan secara optimal sesuai kompetensi, terutama dalam menyeimbangkan Tugas Umum Pemerintahan maupun Tugas Pembangunan terkait pelayanan terhadap Pihak-3. d. Tenaga fungsional belum berperan optimal, dan pengajuan DUPAK masih belum lancar, antara lain dikarenakan substansi penulisan karya ilmiah belum sesuai dengan Tupoksi Institusi. 3. Aspek Pelaksanaan a. Pemanfaatan peralatan teknis/alat ukur belum optimal. b. Penataan dokumen Balai berupa data dan informasi kegiatan belum tersentral di Sub Bagian Tata Usaha. c. Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu instrumen pendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi, belum terdokumentasi dengan baik/belum tersentral. d. Beberapa kegiatan teknis yang sudah selesai dilaksanakan, belum dilakukan pembahasan. e. Kegiatan penelusuran dokumen secara teknis mengalami hambatan dalam memperoleh kelengkapan dokumen yang diinginkan, terutama dokumen yang berada di Perum Perhutani. f. Kegiatan Sertifikasi Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2010. g. Tata hubungan koordinasi dengan Instansi terkait belum optimal. 4. Aspek Monev a. Masih kurang tertib dalam penyelesaian laporan kegiatan. b. Lahan kompensasi belum terdata dan termonitor secara keseluruhan.

7

B. UPAYA TINDAK LANJUT 1. Aspek Perencanaan a. Kelengkapan data telah diupayakan untuk lebih baik, antara lain dengan penyusunan data base pengukuhan kawasan hutan pada Tahun Anggaran 2010 yang dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan penyusunan rencana kehutanan. b. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan di wilayah kerja, dengan saling mengingatkan pentingnya pembentukan Panitia Tata Batas (PTB) di tiap kabupaten, dalam rangka kegiatan penataan batas luar kawasan hutan, agar kegiatan berjalan lancar. 2. Aspek Pengorganisasian a. Mengikutsertakan SDM dalam Diklat Pengadaan Barang Jasa. b. Mengikutsertakan SDM dalam program kuliah D1 UGM khusus juru ukur. c. Melalui media peningkatan kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM, personil sharing informasi, baik teknis maupun non teknis, sehingga diharapkan semua personil memperoleh masukan yang sama terkait perkembangan tugas-tugas Institusi. d. Telah dilakukan pembinaan internal terhadap Tenaga Fungsional, antara lain ditindaklanjuti dengan kewajiban menyusun target perolehan angka kredit untuk masing-masing pejabat sampai akhir tahun. 3. Aspek Pelaksanaan a. Melakukan kegiatan in house training, sehingga pemanfaatan peralatan teknis/alat ukur menjadi lebih optimal. b. Tahap awal telah dilakukan pendataan berbagai data/laporan lingkup Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, baik data soft copy maupun hard copy untuk mempermudah pengelolaannya. c. Melalui media non formal, masing-masing Pokja lingkup Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi telah diminta untuk melakukan pendataan berbagai peraturan perundang-undangan lingkup internal Pokja yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, untuk selanjutnya Pokja Statlapdok akan mengkompilasi data dimaksud. d. Seksi berkoordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha untuk menyampaikan informasi berbagai kegiatan teknis yang telah selesai disusun laporannya untuk dilakukan pembahasan, sehingga berbagai informasi dan masukan dapat menyempurnakan seluruh kegiatan. e. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Perum Perhutani. f. Sertifikasi Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 telah diusulkan kembali dalam Rencana Kegiatan Tahun 2011. g. Melalui kegiatan perjalanan dinas koordinasi ke wilayah kerja, diharapkan tata hubungan koordinasi dengan Instansi terkait akan menjadi optimal. 4. Aspek Monev a. Telah disusun mekanisme penyelesaian/penyusunan laporan kegiatan, yang diharapkan dengan mekanisme tersebut, penyelesaian laporan kegiatan menjadi lebih tertib. b. Melalui kegiatan perjalanan koordinasi ke wilayah kerja, substansi tugas yang dilakukan antara lain dalam rangka melengkapi data lahan kompensasi, agar lebih termonitor dan terdata dengan lengkap.

8

BAB VI HARAPAN

A. INSTITUSI Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura diharapkan tetap eksis, tumbuh dan berkembang menjadi Institusi yang produktif, profesional, dan kinerjanya dapat dibanggakan dalam mengemban TUGAS PEMBANGUNAN dan TUGAS UMUM PEMERINTAHAN, dengan tetap menjaga etika dan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam pergaulan kedinasan. B. PEJABAT BARU Bagi Pejabat Baru diharapkan dapat : 1. Melanjutkan tugas-tugas dari Pejabat Lama yang belum selesai; 2. Menghantarkan dan mengawal keberhasilan Institusi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi; 3. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja Institusi; 4. Menciptakan ide dan terobosan baru secara berkesinambungan untuk mengembangkan eksistensi Institusi di wilayah Jawa-Madura.

9

BAB VII PENUTUP

Memori serah terima ini disusun dan disajikan sebagai salah satu media informasi, yang pada prinsipnya berisi hal pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Tugas Pembangunan yang diselenggarakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura dalam kurun waktu pertengahan Tahun 2005 hingga akhir bulan Oktober Tahun 2010. Kami berharap semoga berbagai informasi yang telah disampaikan secara parsial ini dapat memberikan gambaran makro kepada semua pihak tentang perkembangan Institusi, dan terutama sebagai salah satu referensi bagi Pejabat Baru dalam mengemban tugas melanjutkan tongkat kepemimpinan dari Bapak Ir. IS MUGIONO, MM. serta bermanfaat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang pemantapan kawasan hutan, menghantarkan Institusi menuju pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

10

LAMPIRAN

A. TAHUN 2005

I.

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DISKUSI PUBLIK PENGELOLAAN HUTAN JAWA

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura pada bulan Desember 2005 berhasil menyelenggarakan Diskusi Publik Pengelolaan Hutan Jawa, dengan resume kegiatan sebagai berikut : Dalam mendukung upaya mewujudkan pembangunan kehutanan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, Departemen Kehutanan telah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas yang membutuhkan tindakan segera. Kebijakan kehutanan tersebut memberikan perhatian khusus pada pemberantasan illegal logging, perdagangan kayu illegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, serta pemantapan kawasan kehutanan. Kebijakan prioritas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Rencana Stratejik Departemen Kehutanan 2005 – 2009, di mana dengan dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di bidang kehutanan. Pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah pada satu sisi menjadi faktor positif karena pemerintah kabupaten dan masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan di daerahnya. Namun fakta menunjukkan bahwa kenyataan yang berkembang saat ini timbul isu-isu yang bertolak belakang dengan upaya pencapaian sustainable forest management yang dipicu antara lain oleh adanya ego daerah, konflik pemanfaatan hutan yang mencakup beberapa daerah kabupaten yang berbatasan, serta tersendatnya komunikasi Pusat – Daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut juga terjadi di Jawa, yang mempunyai sistem pengelolaan hutan yang sangat berbeda dengan di luar Jawa. Berdasarkan PP No. 30/2003, kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura dikelola oleh Perum Perhutani, yaitu seluas 2.566.145 ha atau sekitar 78% dari seluruh kawasan hutan yang ada di Jawa. Menurut fungsinya terdiri dari kawasan HL seluas 629.385 (99% dari total HL) dan kawasan hutan produksi (HP dan HPT) seluas 1.936.760 (99% dari total luas HP+HPT). Sehingga kalau kita mau mengkaji mengenai pengelolaan hutan di Jawa, tentu saja tidak terlepas dengan pengelolaan hutan yang selama ini dilakukan oleh Perum Perhutani. Saat ini, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani menjadi sorotan banyak pihak, baik oleh masyarakat, pemerhati kehutanan maupun pihak akamedisi. Ada beberapa isu penting yang menjadi perhatian, diantaranya masalah penebangan hutan dan penurunan kondisi sumberdaya hutan yang terjadi akibat penjarahan hutan besar-besaran pada tahun 1997, yang ditengarai menyebabkan bencana alam banjir dan tanah longsor, erosi dan sedimentasi yang terjadi di Jawa. Disisi lain, sejalan dengan proses desentralisasi kehutanan dan otonomi daerah, di 11

beberapa daerah konflik antara Perum Perhutani dengan masyarakat maupun Pemerintah Daerah juga semakin meningkat. Salah satu isu yang menjadi permasalahan antara Pemerintah Daerah dengan Perum Perhutani adalah ketidakjelasan kewenangan terhadap beberapa hal sehubungan dengan pengelolaan hutan di wilayah propinsi. Isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah kontribusi Perum Perhutani terhadap pembangunan daerah yang dianggap tidak proporsional selama ini. Permasalahan tersebut muncul karena belum adanya kebijakan dan peraturan yang dapat diacu dalam mengatur hubungan dan kolaborasi yang proposional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan Jawa. Dari berbagai permasalahan pengelolaan hutan di Jawa tersebut, diperlukan upayaupaya untuk menyikapinya, yang antara lain dilaksanakan melalui diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak terkait (multi stakeholder) baik di Pusat dan serta yang terlibat langsung di wilayah Jawa, seperti Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Perum Perhutani dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan kesamaan visi dan membangun komitmen bersama dalam pembangunan kehutanan, khususnya di wilayah Jawa, melalui proses penyelenggaraan dialog, komunikasi dan konsultasi. Penyelenggaraan diskusi publik rencana dan kebijakan kehutanan dengan tema pokok Pengelolaan Hutan Jawa ini, dimaksudkan untuk mewujudkan kesepahaman mengenai pembagian kewenangan pengelolaan hutan Jawa antara Pusat-Daerah serta alternatif solusi pengelolaan hutan Jawa ke depan, untuk mengantisipasi permasalahan yang ada saat ini. Adapun tujuan dari kegiatan diskusi publik rencana dan kebijakan kehutanan adalah: Meningkatkan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perum Perhutani, akamedisi dan stakeholder lainnya dalam upaya mewujudkan kesamaan visi, kesepahaman dan komitmen dalam mewujudkan hutan Jawa yang lestari; Memperoleh masukan dari seluruh stakeholder untuk penyempurnaan peraturan/kebijakan untuk mengatur kewenangan dan hubungan yang adil antara Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah-Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan Jawa; dan Memperoleh masukan yang akan dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan Jawa. Peserta Konsultasi Publik ini terdiri dari : Unsur Pemerintah Pusat (Departemen Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, Baplan dan UPT Dephut di Provinsi DI Yogyakarta) Unsur Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi/Kab. Dinas Kehutanan Provinsi dan beberapa Dinas Kehutanan Kabupaten di wilayah Jawa-Madura) Perum Perhutani Perguruan Tinggi LSM Memperhatikan sambutan Wakil Gubernur Propinsi D.I. Yogyakarta, arahan Kepala Badan Planologi Kehutanan, paparan Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Depdagri, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat, Direktur Utama Perum Perhutani, serta diskusi yang berlangsung, dihasilkan rumusan sebagai berikut :

12

1. Dalam mengharmonisasikan hubungan antara Dinas Kehutanan dengan Perum Perhutani, ada 6 (enam) isu yang dapat dipertimbangkan dalam jangka pendek, yaitu sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.

Ruang kelola Akses informasi Mekanisme partisipasi Tanpa merusak irama investasi Perum Perhutani dan akselerasi Pemda Ekologi Keseimbangan manfaat ekonomi dan ekologi dalam Pengelolaan Hutan Jawa Pendapatan Kontribusi yang lebih optimal dari Perum Perhutani terhadap pembangunan daerah. Perencanaan wilayah Akses Pemerintah Daerah untuk mensinergiskan perencanaan daerah terhadap perencanaan Perum Perhutani

2. Kesepakatan terhadap isu penting tersebut, akan ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih detil yang difasilitasi oleh Pusat pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II pada bulan Januari 2006 di Jakarta, dan masing-masing pihak sudah harus mempersiapkan konsep yang akan dibahas bersama. II.

Tugas Pembangunan Kegiatan beserta anggaran yang dilaksanakan adalah : 1. Administrasi Umum (Rp. 1.506.805.000,-) 2. Pemeliharaan dan Pengamanan Tata Batas (Rp. 728.833.000,-) 3. Penyusunan RUTR, Bangunan, Kawasan dan Penataan Lingkungan (Rp. 1.098.744.000,-) 4. Pemetaan (Rp. 43.051.000,-) 5. Inventarisasi Sumber Daya Hutan (Rp. 1.016.940.000,-) 6. Pengadaan Kendaraan bermotor (Rp. 250.000.000,-) 7. Pengadaan Tanah (Rp. 4.050.000.000,-) 8. Pengembangan Sistem Informasi ( Rp. 119.880.000,-)

Pada Tahun Anggaran 2005 jumlah anggaran yang mendukung pelaksanaan program-program kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura sebesar Rp. 8.814.253.000,- dengan pencapaian realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2005 sebesar Rp. 7.182.471.555,- (Tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) atau 81,49 %, dengan realisasi fisik sebesar 98,68%. Program Pemantapan Prakondisi Kawasan Hutan, hasilnya cukup baik karena dari 8 (delapan) kegiatan strategis, ditinjau dari indikator keluaran (outputs) maupun indikator hasil (outcomes) apabila di rata-rata pencapaian kinerjanya antara 55% -< 85%. Untuk program Penyusunan Rencana Kehutanan hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu : Review Penyusunan MPRHL (100%), dengan pencapaian kinerja dari indikator keluaran (outputs) maupun hasil (outcomes) berhasil dengan nilai sangat baik (85% - 100%). 13

Sedangkan pada program Pengembangan Inventarisasi Hutan Nasional Secara umum pencapaiannya berhasil dengan nilai sangat baik (85% - 100%) karena dari 4 (empat) kegiatan yang ada pada program ini pencapaian kinerja indikator keluaran (outputs) maupun indikator hasil (outcomes) mencapai 100%. Adapun kegiatan yang nilai indikator kinerja keluaran dan hasil sebesar 100% yaitu : Penyusunan NSDH (100%); Enumerasi TSP/PSP (100%); Penyusunan data potensi produksi dan konsumsi kayu bulat tahun 2004 Jawa-Madura (100%) dan Indentifikasi Mangrove (100%). Selanjutnya untuk program Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan secara umum pelaksanaan kegiatan pada program Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan pencapaian kinerjanya dinilai berhasil sangat baik (85% - 100%), karena dari 5 (lima) kegiatan yang ada, hampir semua kegiatan pencapaian kinerja indikator keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) mencapai 100%, hanya 1 (satu) kegiatan yang capaian kinerja indikator hasil (outcomes) < 55% yaitu kegiatan Pengembangan SIAPHUT, sedangkan kegiatan lainnya, baik indikator keluaran (outputs) maupun indikator hasil (outcomes) semuanya mencapai 100% yaitu : Pembuatan Peta Kawasan Hutan (100%); Pengelolaan Warung Informasi (100%); Penyusunan dan Pengembangan SIG (100%) dan Peningkatan sarana dan prasarana (100%).

14

A. TAHUN 2006 I.

Tugas Umum Pemerintahan

1.

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI BPKH SE-INDONESIA a. Refleksi Kepala BPKH I-XI pada tanggal 11 November 2006 di Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta. b. Fasilitator dari Badan Planologi dan MFP-DFID (Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc. dan Dr. Agus Justianto). c. Dihadiri oleh : Kepala BPKH I-XI. d. Output : Hasil Refleksi dan Kesepakatan . e. Makna Refleksi dan Kesepakatan. Kesadaran adanya perbedaan cara pandang yang secara illustratif belum berada dalam satu kuadran yang sama, namun diyakini mampu dipecahkan secara bersama. Harapan terhadap alternatif pemecahan masalah akan didukung oleh Pusat (baca : lingkup Badan Planologi Kehutanan) yang mampu menjawab isu-isu lain yang berskala lokal, nasional, dan global.

Program : a. Pertemuan rutin setahun sekali. b. Komunikasi intensif melalui surat menyurat dan mailing list. c. Pertemuan khusus membahas isu/permasalahan penting. Kepengurusan : Ketua Wakil Ketua Bidang Kawasan Hutan Bidang Sumberdaya Hutan Bidang Kelembagaan

: Ir. Is Mugiono, MM. : Ir. Hudoyo, MM. : Ir. Agustinus La’lang, MSi. : Ir. Kustanta Budi Priyatna, M.Eng. : Ir. Darmadji W.Karlan, MM.

Sekretariat : BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Jl.Ngeksigondo No.58 Kotagede Yogyakarta Telp./Fax (0274) 388922,388923 email : [email protected] Nuansa organisasi pembelajaran a. Kegiatan dialogis (indoor) : Pertemuan, diskusi, dan rapat pleno. Pertemuan rutin dilaksanakan setahun sekali di tempat yang telah disepakati. b. Kegiatan ekotourism (outdoor) : Membangun rasa kebersamaan dan kepedulian di antara peserta forum komunikasi yang hadir. Pertemuan FORKOM yang telah dilaksanakan : Pertemuan Pertama di Yogyakarta (11 November 2006 ) a. Merupakan langkah awal Pembentukan Forum Komunikasi BPKH. b. Matrik Refleksi Kepala BPKH I-XI, sebagaimana berikut :

15

Alternatif Pemecahan Pokok Penyebab Kondisi Saat Ini Masalah Bahasan A. Tugas Pokok BPKH 1. Pemantapan a. Status kawasan hutan a. Percepatan proses Kondisi : kawasan hutan pada tahap penetapan kawasan Belum penunjukan tidak hutan untuk kawasan mantapnya menjamin kawasan hutan yang sudah ditata kawasan hutan hutan yang mantap batas. Indikasi : secara hukum (karena b. Menyamakan persepsi Hasil/realisasi belum dikukuhkan). dalam meningkatkan pengukuhan realisasi pengukuhan kawasan hutan b. Belum ada persamaan persepsi dalam kawasan hutan dan rendah meningkatkan pembangunan KPH, di Adanya konflik realisasi pengukuhan Pusat dan Pusat – kawasan hutan kawasan hutan di BPKH antara lain lingkup Pusat dan dengan adanya antara Pusat – BPKH. pedoman, konsultasi, serta pembagian peran c. Kurang atau tidak yang jelas dan aplikatif. adanya pedoman resmi dari Pusat c. Harus ada upaya terkait dengan cara penyelesaian yang sah percepatan secara hukum terhadap pengukuhan kawasan dokumen pengukuhan hutan dan kawasan hutan yang pembangunan KPH. hilang atau tidak lengkap. d. Belum ada “solusi” terhadap dokumen d. Harus adanya kebijakan pengukuhan kawasan insentif terhadap Bupati hutan yang hilang atau yang diinternalisasi/ tidak lengkap akibat disosialisasi oleh BPKH likuidasi Sub BIPHUT dalam mempercepat dan Kanwil Dephut. proses pengukuhan kawasan hutan. e. Belum ada insentif yang jelas terhadap e. Adanya metode Bupati untuk penataan batas baru, mempercepat proses sesuai perkembangan pengukuhan kawasan teknologi dalam hutan mendukung percepatan pengukuhan kawasan f. Metode penataan hutan. batas yang ada, tidak mendukung f. Sebelum adanya percepatan pedoman resmi dari pengukuhan kawasan Pusat dalam hutan. percepatan pengukuhan kawasan hutan, untuk sementara forum BPKH dapat menyusunnya dan disahkan oleh Kepala Baplan. 16

Pokok Bahasan 2.Penilaian perubahan status dan fungsi

Kondisi Saat Ini

Penyebab

a. Permasalahan Kondisi : perubahan status dan Keterlibatan fungsi (penggunaan dan peran kawasan) sangat BPKH belum banyak dan optimal. dikonfirmasikan ke Indikasi : BPKH, sementara Proses dan kewenangan/tupoksi. penetapan BPKH tidak perubahan menunjang status dan fungsi masih b. Kurangnya data dan terlalu lama. informasi perkembangan penggunaan kawasan hutan dari Pusat ke BPKH. c. Lambatnya respon Baplan dalam permasalahan penggunaan kawasan hutan (pengembangan infrastruktur daerah dan pengembangan pembangunan kehutanan). d. Belum adanya pedoman resmi mengantisipasi perubahan/review terhadap tata ruang wilayah dari pihak non-kehutanan Pusat dan Daerah.

Alternatif Pemecahan Masalah a. Perlu review tupoksi BPKH b. Penyamaan persepsi Pusat dan Pusat – BPKH dalam merespon permasalahan penggunaan kawasan hutan dalam bentuk pedoman atau konsultasi. c. Adanya kebijakan yang jelas dalam mengakomodasikan perubahan/review tata ruang wilayah, serta penggunaan kawasan hutan oleh sektor lain, Pemda, dan masyarakat. d. Sebelum adanya pedoman resmi dari Pusat dalam penggunaan kawasan hutan, untuk sementara forum BPKH dapat menyusunnya dan disahkan oleh Kepala Baplan.

e. Belum adanya pedoman resmi terhadap penggunaan kawasan hutan oleh sektor lain, Pemda, dan masyarakat, yang sudah berjalan di lapangan (bukan pengajuan penggunaan kawasan hutan). 3.Penyajian data dan informasi SDH

Kondisi : Pelayanan data dan informasi BPKH dirasakan

a. Belum ada kejelasan dalam tupoksi terkait dengan pengembangan pelayanan data dan

a. Adanya kebijakan bahwa BPKH menjadi instansi Pusat di daerah yang memasok data perencanaan makro, 17

Pokok Bahasan

Kondisi Saat Ini belum optimal. Indikasi : Data dan informasi BPKH belum dipergunakan sebagai bahan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kehutanan di Pusat dan Daerah.

Penyebab informasi. b. Kurang internalisasi/ sosialisasi penggunaan data dan informasi.

Alternatif Pemecahan Masalah pemantauan kebijakan serta dampaknya di daerah/lapangan, serta penyusun bahan evaluasi pembangunan kehutanan, misalnya data penyebaran penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang telah ada. b. Pengembangan modelmodel penggunaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh para pihak di daerah, misalnya informasi kerawanan bencana, pemanfaatan kawasan hutan dll.

B. Kelembagaan 1.Organisasi

2. Sumber Daya manusia

a. Tugas pokok dan Kondisi : fungsi (tupoksi) BPKH Beban terbatas. permasalahan yang terkait b. Assesibilitas terhadap dengan wilayah kerja kawasan hutan terbatas. dan perencanaan pembangunan kehutanan terus meningkat Indikasi : Realisasi penyelesaian permasalahan pemantapan dan penggunaan kawasan hutan serta diseminasi dan inventarisasi data informasi kurang optimal. Kondisi : Sumber Daya manusia yang ada di BPKH belum optimal.

a. Adanya kekurangmampuan dalam penyesuaian cara kerja terhadap perkembangan

Pengembangan organisasi BPKH (unit dimekarkan atau struktur ditingkatkan).

a. Memperbanyak pelatihan berbasis kompetensi (misalnya : in house training). b. Memperbanyak 18

Pokok Bahasan

Kondisi Saat Ini

Penyebab teknologi.

Indikasi : Kinerja BPKH subsistence. 3. Koordinasi Pusat – BPKH

Kondisi : Kurangnya transparansi rencana kegiatan Pusat yang terkait dengan Daerah (jadwal pelaksanaan).

b. Kejenuhan kerja.

Ada gap informasi kegiatan Pusat ke daerah.

Alternatif Pemecahan Masalah penyegaran di luar wilayah kerja (misalnya: magang di BPKH lain). c. Penyusunan standar kompetensi. Harus dibuat jadwal kegiatan pusat ke daerah atau yang melibatkan daerah.

Indikasi : Sering adanya konflik kegiatan Pusat di daerah atau kegiatan Pusat dengan daerah. C. Isu-isu Lain 1. Prioritas Dephut (5 kebijakan, penyiapan lahan untuk HTI, HTR, HKm) 2. Prioritas pembangunan pemerintah (pertumbuhan ekonomi, penyediaan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan) 3. Prioritas daerah/spesifik daerah (misal : penggunaan kawasan, masyarakat adat, bencana, tata ruang)

Kondisi : Tahu, paham, terjabarkan, terdukung Indikasi : Tidak terkait, terkait, terdukung

Tidak ada internalisasi, kreatifitas, tersistem

Apakah alternatif pemecahan masalah sebagaimana tersebut di atas sudah bisa menjawab isu-isu ini?

19

2.

Matrik Kesepakatan Kepala BPKH I-XI

Isu Kebijakan Tenurial

Usulan Kebijakan Baplan Re-orientasi terminologi kawasan hutan yang “clear and clean” Percepatan proses pengukuhan kawasan hutan, melalui : o Penyempurnaan metode penataan batas, sesuai perkembangan teknologi o Penyelesaian proses pengukuhan kawasan hutan yang dokumennya hilang atau tidak lengkap o Pemberian insentif terhadap Bupati yang mempercepat proses pengukuhan kawasan hutan o Penyamaan persepsi dalam meningkatkan realisasi pengukuhan kawasan hutan

BPKH Meningkatkan akses informasi tentang kawasan hutan kepada masyarakat Mengintegrasikan kawasan hutan dalam tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Mengintegrasikan kawasan hutan dalam tata ruang pulau dan tata ruang nasional Reforma agraria

Menyempurnakan peraturan yang menyangkut pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat Deregulasi peraturan pengukuhan kawasan hutan Percepatan pembentukan KPH

Penyiapan informasi dasar spasial dan non spasial lahan tidur dalam kawasan hutan Percepatan penyelesaian enclave Mengembangkan model tata batas partisipatif Mengembangkan pemetaan partisipatif

Pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

Percepatan penyelesaian lokasi pemukiman yang sudah eksis di dalam kawasan hutan Percepatan penyelesaian perijinan penggunaan kawasan hutan untuk program pengentasan kemiskinan Percepatan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Percepatan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) model Penyediaan data dan informasi penyebaran pemukiman masyarakat miskin dalam kawasan hutan, melalui : o Inventarisasi sosial budaya o Identifikasi enclave o Inventarisasi potensi dan sebaran lahan tanaman unggulan o Inventarisasi NonTimber Forest 20

Isu Kebijakan

Usulan Kebijakan Baplan

BPKH Product o Menyusun informasi peluang investasi dalam kawasan hutan Mengembangkan tataguna hutan desa dalam kawasan hutan

Kelestarian kawasan hutan

Percepatan pengukuhan kawasan hutan Pembentukan KPH Kajian luas dan sebaran kawasan hutan yang optimal Kajian kebutuhan pembangunan non kehutanan yang optimal Kajian fungsi hutan sebagai penyedia air Peningkatan manfaat dan fungsi hutan (hidro-orologis, iklim, sosial dan ekonomi) Harmonisasi hasil tata batas, penunjukan dan peta dasar

Percepatan penataan batas kawasan hutan Percepatan penunjukan kawasan hutan parsial Penyiapan data dan informasi kawasan hutan Penguatan kelembagaan kehutanan di daerah melalui asistensi dan bantuan teknis Integrasi peta dasar kehutanan dengan kawasan hutan

Ketahanan pangan dan energi

Penyediaan lahan untuk pengembangan tanaman pangan dan energi

Identifikasi, inventarisasi dan penyajian data dan informasi tanaman pangan dan energi (spasial dan nonspasial)

Revitalisasi kehutanan

Penyiapan data sebaran lahan untuk pembangunan kehutanan (HTI, HTR, HKm, hutan desa) Penyederhanaan aturan pelepasan HPK

Penyiapan data dan informasi untuk areal pembangunan kehutanan (HTI, HTR, HKm, hutan desa) Koordinasi penataan batas pelepasan kawasan hutan

Hubungan antar sektor

Membuka diri / mengakomodir kepentingan sektor lain Menempatan kepentingan sektoral secara proporsional Sinkronisasi peraturan perundangan antar sektor

Penyediaan data spasial dan non spasial untuk kepentingan sektor lain Peningkatan jejaring kerja

Penguatan kapasitas kelembagaan

Penguatan organisasi BPKH melalui peningkatan struktur dan atau pemekaran dan restrukturisasi SDM Deregulasi peraturan di bidang

Penguatan sumber daya manusia, melalui pelatihan dan penyegaran SDM 21

Isu Kebijakan

2.

Usulan Kebijakan Baplan planologi kehutanan

BPKH Peningkatan pelayanan melalui penyedian informasi, fasilitasi, asistensi dan bantuan teknis

PENYUSUNAN LAND POSITION MAP (LPM) LPM sebagai alat menentukan prioritas rehabilitasi. Terjadinya banjir, tanah longsor di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, adalah realitas terkini yang melanda hampir seluruh wilayah di Jawa beberapa tahun terakhir. Berdasarkan catatan Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP), pada tahun 1997-2004 di Pulau Jawa terjadi 175 kali peristiwa bencana tanah longsor dengan korban jiwa mencapai 192 orang. Dalam kurun waktu yang sama, juga terjadi 141 kali peristiwa bencana banjir yang menelan 98 korban jiwa. Pada bulan Januari 2006 saja, banjir dan tanah longsor menelan korban lebih dari 100 orang di Jember (Jawa Timur) dan 76 orang di Banjarnegara (Jawa Tengah). Banjir dan longsor yang berulang-ulang ini membawa kerugian yang semakin besar dan mengancam pembangunan ekonomi. Sebagai gambaran, banjir yang melanda Jakarta pada bulan Pebruari 2002 telah mengakibatkan kerugian sebesar 7 trilyun rupiah, sedangkan banjir pada bulan Pebruari 2007 kerugiannya telah meningkat menjadi 8 trilyun rupiah. Land Position Map (LPM) merupakan identifikasi karakteristik lahan yang memuat kelas lereng, kondisi klimat (curah hujan), jenis tanah, geologi, karakteristik fisik DAS serta posisinya dalam DAS/Sub DAS. Dengan LPM dapat diketahui peran dan fungsi masing-masing lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan terkait potensinya dalam menimbulkan bencana lingkungan, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merencanakan kegiatan rehabilitasi lahan dan upaya konservasi lingkungan, baik menyangkut lahan rioritas, luasan, sebaran maupun arahan kegiatannya. Bagi pengelola kawasan maupun pihak terkait dalam merencanakan pengelolaan kawasan hutan yang berbasis konservasi ekosistem/lingkungan. Penyusunan LPM telah berhasil memetakan peran masing-masing lahan dalam menyebabkan bencana lingkungan. Guna keperluan penanganan atau antisipasi terhadap bencana lingkungan, LPM dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi besar sebagai penyebab bencana lingkungan. Caranya dengan meng-overlay-kan LPM dengan Peta Penutupan Lahan di wilayah Jawa-Madura terkini (tahun 2004), dengan memfokuskan analisis pada wilayah potensial sumber bencana, yang mencakup kriteria pokok (1) berada pada bagian hulu DAS; (2) vegetasi tidak berhutan dan (3) pada posisi lahan sangat rawan (berdasarkan kriteria LPM ). Berdasarkan hasil penyusunan LPM yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura dan implementasinya tersebut, dapat dijadikan acuan oleh seluruh pihak terkait dalam menentukan prioritas dan kegiatan rehabilitasi pada wilayah Jawa-Madura, dikarenakan rehabilitasi hutan dan lahan terutama pada wilayah-wilayah yang telah diidentifikasi sebagai 22

wilayah potensial sumber bencana, merupakan langkah awal dari mitigasi bencana lingkungan. 3.

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR, MESS DAN RUMAH JABATAN ESELON III, RUMAH JABATAN ESELON IV BPKH WILAYAH XI JAWAMADURA A. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dilaksanakan atas kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran (DIPA) BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2006 dengan PT. DIAN TEHNIKA. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp. 2.924.000.000,- yang dibebankan pada DIPA Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura di Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 Nomor 0340.0/029-06.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas pengawasan dan tindakan pengkoreksian, telah ditunjuk CV. CIPTA ANDIKA sebagai Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor tersebut meliputi: pembangunan gedung kantor 2 lantai, musholla, garasi, dapur, kantin, gudang, pagar keliling dan prasarana lainnya. B. Pekerjaan Pembangunan Mess dan Rumah Jabatan Eselon III Pekerjaan Pembangunan Mess dan Rumah Jabatan Eselon III dilaksanakan atas kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran (DIPA) BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2006 dengan CV. TEBAR KARYA. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp. 518.353.000,- yang dibebankan pada DIPA Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura di Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 Nomor 0340.0/029-06.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas pengawasan dan tindakan pengkoreksian, telah ditunjuk PT. PROPORSI sebagai Pengawas Pekerjaan Pembangunan Mess dan Rumah Jabatan Eselon III. Pekerjaan Pembangunan Mess dan Rumah Jabatan Eselon III tersebut meliputi : pembangunan mess dan rumah jabatan Eselon III, pagar keliling dan prasarana lainnya.

C. Pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Eselon IV Pekerjaan Pembangunan rumah jabatan eselon IV dilaksanakan atas kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran (DIPA) BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2006 dengan CV. CIPTA GRAHA PRATAMA. Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp. 359.000.000,- yang dibebankan pada DIPA Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI JawaMadura di Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 Nomor 0340.0/029-06.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas pengawasan dan tindakan pengkoreksian, telah ditunjuk CV. BANGUN CIPTA PERSADA sebagai Pengawas Pekerjaan Pembangunan Rumah jabatan Eselon IV. Pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Eselon IV tersebut meliputi : pembangunan rumah jabatan Eselon IV, pagar keliling dan prasarana lainnya.

23

II.

Tugas Pembangunan Terdiri dari 3 Program, dengan kegiatan beserta anggaran yang dilaksanakan adalah : 1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Rp. 7.139.882.000,-), terdiri dari sub kegiatan : Penataan Batas dan Penetapan Batas Kawasan Hutan. 2. Pengembangan Rencana Kehutanan (Rp. 3.582.936.000,- ), terdiri dari kegiatan : a. Operasional Pelaksanaan Satker b. Penyusunan Rencana Makro Kehutanan 3. Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi SDA dan LH (Rp. 1.952.340.000,-), terdiri dari sub kegiatan : a. Pemetaan b. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan c. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam 4. Perencanaan dan Pembinaan Prakondisi Pengelolaan Hutan (Rp. 4.673.129.000,- ), terdiri dari sub kegiatan : a. Administrasi Umum b. Monitoring dan Evaluasi

Secara umum pencapaian kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura di Yogyakarta Tahun 2006 kinerjanya masuk kategori nilai Cukup Baik (55 - <70 %). Sedangkan apabila dilihat kinerja dari masing-masing program, maka : 1. 2.

3.

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan kinerja capaian sasaran masuk dalam kategori cukup baik (55%-<70%) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH, kinerja capaian sasaran masuk dalam kategori kurang baik/belum berhasil karena kisaran nilainya < 55% Sedangkan Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH, masuk dalam kategori sangat baik karena nilai capaian sasaran rata-rata 85%100%

Dari anggaran sebesar Rp. 17.348.287.000,- realisasi keuangan mencapai Rp. 12.032.489.913,- ( 69,36% ) dengan fisik sebesar 77,47% Khusus di bidang Informasi Sumber Daya Hutan, pada Tahun 2006 ini telah berhasil menyusun 6 (enam) Buku Kajian, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kajian Hutan Rakyat Provinsi DIY Kajian Hutan Produksi Provinsi Jawa Tengah Kajian Hutan Kota Provinsi DKI Kajian Hutan Konservasi Provinsi Banten Kajian Hutan Lindung Provinsi Jawa Barat Kajian Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur

24

C. I. 1.

TAHUN 2007

Tugas Umum Pemerintahan KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) YOGYAKARTA Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura telah berhasil memfasilitasi pembentukan KPH Yogyakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, secara yuridis organisasi KPH Yogyakarta dibentuk dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 4 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta. Bentuk Organisasi KPH Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dengan nama Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Yogyakarta. Rincian tugas dan fungsi KPH Yogyakarta diatur dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dalam berjalannya waktu, terkait dengan kegiatan KPH yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura adalah : A. Identifikasi Data Sumber Daya Hutan, Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pengelola Propinsi DIY. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi data sumberdaya hutan, sosial ekonomi dan kebijakan pengelola KPH di Propinsi DIY serta memantau kondisi dan permasalahan yang ada. B. Review Penataan Wilayah KPH Propinsi DIY Kegiatan ini bertujuan : a. Mengetahui dan menganalisis semua data dasar mengenai kawasan hutan Negara yang ada di seluruh DIY b. Menganalisis tata ruang kawasan hutan dan potensi hutan lainnya yang mungkin dikembangkan c. Membuat arahan ternbentuknya KPH di Propinsi DIY d. Menganalisis organisasi KPH di tingkat tapak dan dinamika kelembagaan di era otonomi daerah C. Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kehutanan dalam wadah KPH yang secara garis besar diawali melalui pembentukan Bagian Hutan, pengelolaan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat. D. Penyusunan Sistem Monev Internal KPH. Sistem ini disusun dengan mengacu pada PP 6 Tahun 2007 jo PP 3 Tahun 2008. E. Penataan Wilayah/Blok KPH Kegiatan ini diarahkan untuk menata seluruh wilayah KPH Yogyakarta sesuai dengan arahan pemanfaatan sebagaimana tercantum dalam PP 6 Tahun 2007 jo PP 3 Tahun 2008. 25

F. Sejalan dengan perkembangan paradigma pembangunan kehutanan dan perkembangan teoritik ilmu kehutanan, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembentukan dan pembangunan wilayah KPH Provinsi DIY harus mempunyai arah yang tepat dan sesuai dengan kondisi fisik, ekologi, sosial dan budaya masyarakat. Paradigma yang dipilih dalam pembentukan dan pembangunan KPH di wilayah DIY adalah paradigma social forestry. 2. PAMERAN PLANOLOGI DAN PERESMIAN GEDUNG KANTOR Pada Tahun 2007 berhasil memiliki gedung kantor sendiri, berlantai 2 (dua) yang beralamat di Jl. Ngeksigondo Nomor 58, Kotagede Yogyakarta. Gedung baru tersebut diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 30 Juli 2007, yang antara lain dihadiri oleh Sekda Provinsi D.I. Yogyakarta dan sejumlah Pejabat Lingkup Departemen Kehutanan yaitu Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Sc (Kepala Badan Planologi Kehutanan), Ir. M. Arman Mallolongan, MM. (Dirjen PHKA), Ir. Transtoto Handhadari (Dirut Perum Perhutani). Bersamaan dengan acara peresmian gedung kantor, dilaksanakan pula Pameran Planologi Kehutanan yang menampilkan berbagai sisi keplanologian serta dan peran dari planologi kehutanan. 3. PERTEMUAN FORKOM KEDUA DI BALI (28 APRIL 2007) Bersepakat untuk selalu mengkomunikasikan fokus apa yang dihadapi BPKH di wilayah kerja masing-masing, tidak hanya antar BPKH, tetapi juga antara BPKH dan Pusat-pusat di lingkup Badan Planologi Kehutanan. II. Tugas Pembangunan Program beserta anggaran yang dilaksanakan adalah : a. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan ( Rp. 3.593.640.000,- ), terdiri dari kegiatan : Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan b.

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan (Rp. 4.242.836.000,- ), terdiri dari kegiatan : Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Perawatan Gedung Kantor/Khusus Perawatan Sarana Prasarana Kantor Penyelenggaraan Tata Usaha Perkantoran, Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi

c.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses ISDH ( Rp. 3.242.995.000,-), terdiri dari kegiatan : Pengembangan Rencana dan Statistik Kehutanan Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi SDA dan LH Perencanaan dan Pembinaan Prakondisi Pengelolaan Hutan

26

Secara umum, pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan kinerja masuk dalam nilai cukup baik ( 55% - <70% ). Sedangkan apabila dilihat kinerja dari masing-masing Program, maka penilaian kinerjanya sebagai berikut : 1. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, kinerja capaian sasaran masuk dalam kategori cukup baik (55%-<70%) 2. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan kinerja capaian sasaran masuk dalam kategori kurang baik/belum berhasil karena kisaran nilainya < 55% 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH, masuk dalam kategori sangat baik karena nilai capaian sasaran rata-rata 85%-100% Anggaran sebesar Rp.11.079.471.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.085.099.724,- (45,90%) dengan fisik sebesar 60,16 %. Realisasi anggaran dan fisik tidak dapat dicapai secara maksimal sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Kegiatan antara lain dikarenakan adanya kebijakan penyesuaian belanja perjalanan dinas tidak mengikat pada Tahun Anggaran 2007, sesuai Surat Sekjen Departemen Kehutanan Nomor S.737/II-RK/2007, dimana dalam kebijakan tersebut mengharuskan adanya revisi DIPA. Sedangkan persetujuan revisi baru terbit pada tanggal 30 Nopember 2007, yang dengan kondisi tersebut tidak memberikan keleluasaan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.

27

D. TAHUN 2008 I. 1.

Tugas Umum Pemerintahan PEMETAAN SEBARAN DAN POTENSI HUTAN RAKYAT MELALUI CITRA LANDSAT 7 ETM+ DI PULAU JAWA

Pada Tahun 2008, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura berhasil menyusun kajian yang berkaitan dengan Pemetaan sebaran dan potensi Hutan Rakyat melalui Citra Landsat 7 ETM+ di Pulau Jawa. Maksud dilakukan kajian ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan data satelit penginderaan jauh dan teknologi GIS dalam pengelolaan hutan rakyat di Pulau Jawa. Adapun tujuan nya adalah untuk memetakan sebaran dan menghitung potensi hutan rakyat (di Kabupaten Kulon Progo, DIY Yogyakarta). Pengertian hutan rakyat sesuai dengan SK Menhut No.49/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha denga penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya yang lebih dari 50% dan atau tanaman tahun pertama dengan minimal 500 tanaman per ha. Berkaitan dengan pengolahan citra, ada beberapa tahapan dalam pra pemrosesan Citra Landsat ETM 7+ diantaranya adalah adanya koreksi radiometrik dan geometrik. Koreksi radiometrik dilakukan dengan alasan untuk memperbaiki kualitas visual citra dan nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral obyek sebenarnya yang disebabkan oleh gangguan atmosfer. Pada Landsat ETM 7 Level 1G meskipun sudah memiliki koordinat, namun agar keakuratan posisi lebih baik maka dilakukan juga koreksi geometrik. Koreksi geometrik sangat penting dilakukan yakni untuk mengurangi gangguan atau distorsi selama perekaman. Pada koreksi geometrik ini penggunaan titik kontrol yang banyak akan memberikan hasil ketelitian yang tinggi tentunya juga dengan nilai kesalahan (RMS Error) yang kecil. Ketelitian hasil koreaksi geometrik ini ditunjukan dengan besarnya koefisien sigma (∑) atau biasa dikenal dengan Root Mean Suare (RMS Error). Citra yang telah dikoreksi baik secara geometrik maupun radiometrik selanjutnya diolah agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagaimana pada pendahuluan, bahwa dalam pembuatan NDVI digunakan panjang gelombang inframerah dekat (Band 4) dan panjang gelombang merah (Band 3). Berdasarkan hasil pemetaan indikasi sebaran hutan rakyat yang terdapat di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta diperoleh perkiraaan sebaran hutan rakyat di Kabupaten Bantul seluas 15.077,69 ha, Kabupaten Gunung Kidul seluas 73093,736 ha, Kabupaten Kulon Progo seluas 27.228,78 Ha dan Kabupaten Sleman seluas 21.393,57 ha. Sesuai dengan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Metode NDVI yang digunakan dalam penelitian ini dapat membantu mengindikasikan sebaran hutan rakyat. 28

2. Adanya tutupan awan turut mempengaruhi nilai kerapatan sehingga mempengaruhi prediksi luas sebaran hutan rakyat. 3. Luas indikasi sebaran hutan rakyat di Kabupaten Bantul seluas 15.777,69 ha, Kabupaten Gunung Kidul seluas 73.093,736 ha, Kabupaten kulon Progo seluas 27.228,78 Ha dan kabupaten Sleman seluas 21.393,57. Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan bahwa: 1. Penggunaan metode NDVI dalam menentukan indikasi sebaran hutan rakyat perlu terus dikembangkan. 2. Perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk melihat sejauh mana peran metode NDVI dalam mengklasifikasikan kerapatan vegetasi. 2. PERTEMUAN FORKOM KETIGA DI MANADO ( 22 Juni 2008 ) 1. Isu kebijakan otonomi daerah yang berbeda di wilayah kerja sebagai suatu peluang dan tantangan

disadari

2. Berupaya meningkatkan kualitas forum komunikasi di masa mendatang. 3. Pokok rumusan : a. Penanganan prioritas pada : Bantuan SDM untuk memenuhi kebutuhan minimal SDM pada Instansi BPKH Wilayah XII s.d XVII sebagai unit kerja baru. Mendorong Sekbadan Planologi untuk memprioritaskan penempatan CPNS baru pada BPKH XII s.d XVII. Bantuan peralatan teknis ke BPKH XII s.d XVII. b. Penyempurnaan Tupoksi ke depan, sesuai dinamika pembangunan kehutanan II.

Tugas Pembangunan Program beserta anggaran yang dilaksanakan adalah : 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik (Rp. 5.080.112.000,-), terdiri dari kegiatan : a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran c. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 2. Program Pemantapan Potensi SDH (Rp. 1.253.378.000,-), terdiri dari kegiatan : a. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan b. Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses SDA dan LH (Rp. 1.163.309.000,), terdiri dari kegiatan : a. Pengembangan Rencana dan Statistik Kehutanan b. Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi SDA dan LH c. Perencanaan dan Pembinaan Prakondisi Pengelolaan Hutan

Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan diperoleh hasil bahwa pencapaian kegiatan dengan kategori nilai sangat baik (85% - 100%) adalah Program Penerapan Kepemerintahan yang baik dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses SDA dan 29

LH. Sedangkan Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH, dari 8 jenis kegiatan yang mencapai nilai sangat baik ( 85% - 100% ) ada 6 kegiatan, sedangkan 2 kegiatan yang lain yaitu Pemancangan batas sementara dengan nilai cukup baik (55% - < 70%), dan Perbaikan BATB Kawasan Hutan nilainya kurang baik (< 55%). Dari anggaran sebesar Rp. 7.496.799.000,- realisasi keuangan sebesar 5.567.462.045,- (74,26%) dengan fisik sebesar 93,63 %.

Rp.

30

E.

I.

TAHUN 2009

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. KEGIATAN PENYUSUNAN BASIS DATA POTENSI KAYU DAN KARBON HUTAN RAKYAT DI PULAU JAWA SEBAGAI PRAKONDISI IMPLEMENTASI SISTEM LEGALITAS KAYU DAN RENCANA PROYEK KARBON HUTAN Berdasarkan Kesepakatan Kerjasama antara Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI JawaMadura Nomor 1/3/2/15/1/0022/02/2009/0006 telah disepakati kegiatan Forestry Programme II (FG and MFP II), dengan anggaran Rp. 550.000.000,-. Pada tanggal 29 Oktober 2009 dilakukan Amandemen terhadap Kesepakatan Kerjasama Yayasan KEHATI dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura dimana jangka waktu kegiatan berakhir pada 31 Januari 2010. Tujuan Kegiatan tersebut adalah : Membangun basis data potensi kayu, sebaran, kondisi sumber daya hutan, perkembangan dan sistem kelola hutan rakyat di Pulau Jawa Mengetahui potensi kayu dan karbon pada hutan rakyat di Pulau Jawa, serta perubahannya Menyusun baseline potensi kayu dan karbon pada level landscape Menentukan areal-areal hutan rakyat di Pulau Jawa yang potensial untuk dikembangkan untuk implementasi sistem legalitas kayu dan sebagai lokasi rencana proyek karbon Menyusun baseline data potensi kayu dan karbon pada areal-areal hutan rakyat potensial

Relevansi terhadap komponen MFP : Hasil utama dari kegiatan ini berupa basis data spasial potensi kayu dan potensi serta dinamika karbon, serta areal-areal hutan rakyat yang potensial untuk dikembangkan sebagai areal untuk implementasi sistem legalitas kayu dan rencana proyek karbon di Pulau Jawa. Dengan adanya basis data tersebut akan menguatkan kapasitas organisasi masyarakat pengelola Community Based Forest Management (CBFM) yang menerima manfaat dari pasar internsional dan pasar karbon. Kegiatan Penyusunan Basis Data Potensi Kayu dan Karbon Hutan Rakyat di Pulau Jawa sebagai Prakondisi Implementasi Sistem Legalitas Kayu dan Rencana Proyek Karbon Hutan tersebut selain bekerjasama dengan DR. Ir. Yetty Rusli.,M.Sc. juga melibatkan Pakar dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yaitu Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, MSc., Wahyu Wardhana, S.Hut. M.Sc., Dr. Ir. Ris Hadi Purwanto, MSc., Wahyu Tri Widayanti, S.Hut. MP., Suryanto Sadiyo, S.Hut. Adapun output dari kegiatan tersebut berupa : - Buku “Potensi Kayu dan Karbon Hutan Rakyat di Pulau Jawa Tahun 19902008“ - Buku “Strategi Pengembangan Pengelolaan dan Arahan Kebijakan Hutan Rakyat di Pulau Jawa” 31

- Buku “Workshop Penyiapan Prakondisi Hutan Rakyat Menuju Implementasi Sistem Legalitas Kayu dan Rencana Proyek Karbon di Pulau Jawa-Madura“ - Buku “Rekapitulasi data Hasil Pengecekan Lapangan (Ground Check )” - Buku “Allometrik Berbagai Jenis Pohon untuk menaksir kandungan Biomassa dan karbon di Hutan Rakyat“ - CD Aplikasi Hutan Rakyat 2. PERTEMUAN FORKOM KEEMPAT DI MEDAN ( 26 Pebruari 2009 ) 1. Merespon strategic external maupun strategic internal berkaitan dengan perubahan nomenklatur Badan Planologi Kehutanan menjadi Ditjen Planologi Kehutanan. 2. Merupakan pembahasan lanjutan terhadap kompilasi masukan-masukan dari para Kepala BPKH atas Draft 0 Perubahan Kedua Kepmenhut Nomor 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan. 3. Masukan dari 11 BPKH pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) pokok bahasan : a. Memberikan sesuatu yang baru pada apa yang telah tertulis di dalam draft. b. Mengubah dengan mengganti istilah/kata/kalimat atau menyisipkan istilah/kata/kalimat terhadap apa yang telah tertulis di dalam draft.

II. Tugas Pembangunan Program beserta anggaran yang dilaksanakan adalah : 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik (Rp. 5.080.112.000,-), terdiri dari kegiatan : a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran b. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.

Program Pemantapan Potensi SDH (Rp. 1.253.378.000,-), terdiri dari kegiatan : a. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan b. Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan

3.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses SDA dan LH (Rp. 1.163.309.000,-), terdiri dari kegiatan : a. Pengembangan Rencana dan Statistik Kehutanan b. Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi SDA dan LH c. Perencanaan dan Pembinaan Prakondisi Pengelolaan Hutan

Pelaksanaan tugas pembangunan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura didukung Sumber dana DIPA Tahun 2009 berdasarkan hasil revisi terakhir DIPA sebesar Rp. 8.966.907.000,- (Delapan milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah). Adapun keseluruhan dari realisasi pada akhir Tahun 2009 sebesar Rp. 8.480.331.851,- (94,57%) dengan realisasi fisik sebesar 95,09%. Pencapaian ini, berhasil menempatkan BPKH Wilayah XI peringkat ke-3 kinerja DIPA di antara 17 BPKH se-Indonesia.

Jawa-Madura dalam

32

Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

PROGRAM Program Penerapan Kepemerintahan yang baik Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

SUB KEGIATAN (JUMLAH)

NILAI OUTPUT (SANGAT BAIK)

NILAI OUTCOMES (SANGAT BAIK)

8

8

8

11

11

8

13

13

12

Pada Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dengan penilaian berdasarkan outcomes-nya kurang baik (<55%) adalah : Penyelesaian tata batas (36%), Monitoring pinjam pakai kawasan hutan (0%), dan Monitoring tukar menukar kawasan hutan (0%). Ketiga sub kegiatan tersebut dinilai kurang baik dikarenakan sampai dengan akhir Tahun 2009, buku laporan hasil belum dapat diselesaikan seluruhnya. Sedangkan pada Program Peningkatan Kualitas dan Akses SDA dan LH terdapat sub kegiatan Pengembangan SIAPHUT yang nilai outcomes-nya cukup baik (56%), karena upgrade ENVI tidak dapat dilaksanakan.

33

F. I.

TAHUN 2010

Tugas Umum Pemerintahan Sepanjang perjalanan tugas pokok dan fungsi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura berupaya selalu mensinergiskan kinerja tugas pembangunan dan pelayanan terhadap Pihak 3. Keberadaan dan peran penting dari Institusi semakin diakui oleh mitra kerja, hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permohonan dari berbagai Pihak atas keterlibatan peran aktif dari Institusi.

1. PELAYANAN KEPADA PIHAK KETIGA Dalam kurun waktu Tahun 2010, beberapa kegiatan pelayanan kepada Pihak ke-3 dan peran dari Institusi antara lain : 2.

Penyiapan trayek batas atas permohonan penggunaan kawasan hutan Melaksanakan pemeriksaan clear and clean calon lahan kompensasi Evaluasi pelaksanaan pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan Rapat koordinasi persiapan pengukuran kawasan hutan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol (Mantingan-Ngawi- Kertosono) Rapat peninjauan lapangan dalam rangka evaluasi perpanjangan Izin Prinsip Mengikuti Training ALOS PALSAR di Jepang Seminar Rencana Induk Pengelolaan Hutan dan Lahan berbasis DAS Pencermatan dan penyempurnaan peta kawasan hutan berbasis spasial Pembahasan Tahubja proses pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan Koordinasi penyusunan rencana jangka panjang pengelolaan hutan konservasi Verifikasi areal Hutan Tanaman Rakyat Mengikuti sosialisasi mitigasi banjir dan tanah longsor dalam rangka kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pengelolaan Hutan Koordinasi percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan ( JLS ) Saksi Ahli dalam persidangan Focus Group Discussion (FGD) penataan kawasan DAS Bengawan Solo berbasis penataan ruang

PERTEMUAN FORKOM KELIMA DI MAKASSAR (18-21 Pebruari 2010 ) 1. Lokasi Acara : Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dan Taman Wisata Alam Malino 2. Agenda pertemuan: a. Arahan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Sekretaris b. Ditjen Planologi Kehutanan, Ketua Forum Komunikasi BPKH c. Paparan oleh Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung d. Studi lapangan e. Diskusi 3. Beberapa butir kesepakatan : a. Hasil kunjungan lapangan diwujudkan dalam tulisan ilmiah populer yang meliputi: latar belakang, permasalahan, analisis permasalahan, dan 34

b.

c.

d.

e.

f.

II.

rekomendasi yang harus diselesaikan pada awal April 2010 dan disampaikan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; Regulasi bidang pemantapan kawasan hutan harus mampu mengantisipasi berbagai dinamika masalah di tingkat tapak. Oleh karena itu, Departemen Kehutanan melalui Ditjen Planologi Kehutanan yang digagas oleh BPKH akan melakukan advokasi terhadap beberapan regulasi bidang planologi yang dipandang sudah tidak relevan dengan kondisi di daerah, antara lain Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan; Dibutuhkan penguatan database dan sinkronisasi data pemantapan kawasan hutan, baik internal Departemen Kehutanan maupun dengan institusi di daerah, serta penggunaan teknologi dan metode pengukuran pemetaan yang fleksibel terhadap dinamika perkembangan dan masalah kawasan hutan serta kondisi di lapangan. Untuk itu, akan dirancang sistem survey dan pemetaan yang menekankan pentingnya ketepatan jarak dan posisi dengan membangun base station permanen di Kantor dan rover di lapangan yang disiapkan oleh BPKH XI, yang selanjutnya direspon oleh seluruh BPKH dan sudah harus selesai sebelum Pra-Rakornis yang akan dilaksanakan pada akhir April 2010; Pengukuran yang merupakan bagian dari rangkaian rangkaian kegiatan dalam pengukuhan harus dilakukan secara langsung di lapangan. Dalam hal kondisi lapangan tidak memungkinkan, akan dilakukan pengukuran secara tidak langsung dengan memanfaatkan PDTK atau sumber yang relevan yang Juklaknya akan disiapkan oleh BPKH X. Juklak ini harus sudah direspon oleh seluruh BPKH pada akhir April 2011; Pertemuan Forum Komunikasi ke-6 Tahun 2011 akan diselenggarakan di Pontianak atau tempat lain yang akan ditentukan sesuai dengan perkembangan, dengan agenda Forum Komunikasi menyiapkan ”Draft Revisi PP. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan khususnya yang menyangkut Pengukuhan Kawasan Hutan”; Dalam merencanakan kegiatan sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi BPKH ke depan harus memperhatikan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. Penerapan sistem ini akan mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011.

Tugas Pembangunan Program beserta anggaran yang dilaksanakan adalah : 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik (Rp. 4.289.733.000,-), terdiri dari kegiatan : a. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. b. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 2. Program Pemantapan Potensi SDH (Rp. 2.861.925.000,-), kegiatan : a. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan b. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

terdiri dari

35

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses SDA dan LH ( Rp. 2.937.623.000,), terdiri dari kegiatan : a. Pengembangan Rencana dan Statistik Kehutanan b. Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi SDA dan LH c. Perencanaan dan Pembinaan Prakondisi Pengelolaan Hutan Adapun kinerja pelaksanaan Tugas Pembangunan yang dicapai hingga akhir Oktober Tahun 2010 realisasi keuangan mencapai Rp. 9.620.711.420,- (95,36%) dengan realisasi fisik sebesar 96,74% (angka sementara sampai dengan tanggal 4 Januari 2011).

36