APBN KONSTITUSI BIDANG KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 2014
WIKO SAPUTRA Economics and Public Policy Researcher – Prakarsa Email:
[email protected]
Agenda or Summary Layout 1
PENDAHULUAN
2
RKP & RAPBN 2014 BIDANG KESEHATAN DAN JAMSOS
3
URGENSI PERMASALAHAN DALAM RKP DAN RAPBN 2014
4
APBN 2014 BIDANG KESEHATAN & JAMSOS VERSI KONSTITUSI • • • •
Kondisi dan Permasalahan Utama Bidang Kesehatan dan Jamsos Sasaran Kebijakan Arah pembangunan Bidang Kesehatan dan Jamsos Kesehatan Program Pembangunan Prioritas
Pendahuluan 1. Kesehatan sebagai Investment of Human Capital. 2. Rendahnya alokasi anggaran kesehatan dalam APBN di Indonesia. 3. Tingginya ketimpangan kondisi kesehatan antara kota – desa, antara kelas ekonomi dan antara pulau di Indonesia. 4. Terjadi perlambatan dalam pencapain indikator kesehatan masyarakat seperti umur harapan hidup, angka kematian bayi, kesehatan ibu dan anak, angka kelahiran dan program Keluarga Berencana (KB), penyakit menular serta beberapa indikator kesehatan lainnya. 5. Belum berkembangnya sistem teknologi kesehatan yang efisien, efektif dan bisa terjangkau untuk setiap lapisan ekonomi masyarakat. 6. Lemahnya sistem preventif dan promotif dalam program kesehatan. 7. Sistem desentralisasi sektor kesehatan juga menjadi problema yang masih belum optimal diaplikasikan dalam sistem kesehatan nasional dan daerah.
Alokasi Anggaran Kesehatan di Beberapa Negara Alokasi Penanggung Biaya Kesehatan
Anggaran Kesehatan Negara
Amerika Serikat Jepang China India Nepal Srilanka Indonesia Malaysia Singapura Thailand Vietnam Laos Kamboja Myanmar
Total Anggaran Kesehatan (US. Milyar) 2,695.0 544.0 377.0 73.0 1.0 2.0 23.0 10.0 12.0 14.0 8.4 0.2 0.7 1.1
Anggaran Kesehatan/Kapita (US) 8,608.0 4,249.0 278.0 59.0 33.0 97.0 95.0 346.0 2,286.0 202.0 95.0 37.0 51.0 23.0
Sumber : Global Health Expenditure Database, WHO 2013
Persentase terhadap Total Anggaran (%) 20.0 18.0 12.0 8.0 10.0 7.0 3.0 6.0 9.0 14.0 9.0 6.0 6.0 1.0
Persentase terhadap GDP (%) 8.0 7.0 3.0 1.0 2.0 2.0 0.8 2.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0.2
Pemerintah (%) 46.0 80.0 56.0 31.0 39.0 45.0 34.0 46.0 31.0 14.0 40.0 49.0 22.0 81.0
Rumah Tangga (%) 11.0 16.0 35.0 59.0 55.0 46.0 50.0 42.0 60.0 75.0 56.0 40.0 57.0 13.0
Lainnya (%) 43.0 4.0 9.0 10.0 6.0 9.0 16.0 13.0 9.0 11.0 4.0 11.0 21.0 6.0
Alokasi Anggaran Kesehatan dalam APBN* Tahun
Jumlah Anggaran (Rp. Milyar)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014***
12.260,6 15.530,6 15.871,9 18.001,5 22.428,3 26.871,3 30.575,6 36.592,2 44.859,0
Keterangan: *Anggaran Kementerian Kesehatan **APBN – P 2013 ***RAPBN 2014 Sumber: Kementerian Keuangan 2013 (diolah)
Persentase terhadap APBN (%) 1,8 2,0 1,6 1,9 2,2 2,2 2,1 2,1 2,4
RKP dan RAPBN 2014
“Penitikberatan Pembangunan Bidang Kesehatan melalui Pendekatan Preventif, tidak hanya Kuratif, melalui Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan di antaranya dengan Perluasan Penyedian Air Bersih, Pengurangan Wilayah Kumuh sehingga Secara Keseluruhan Dapat Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 70,7 Tahun pada Tahun 2009 menjadi 72,0 Tahun pada Tahun 2014, dan Pencapaian Keseluruhan Sasaran Millenium
Development Goals (MDGs) Tahun 2015”
Sasaran Kebijakan RKP dan RAPBN 2014 1. Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran total (total fertility rate/FTR) sebesar 2,36 per perempuan usia produktif yang ditandai dengan meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) sebesar 60,1% dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 6,5%. 2. Meningkatnya status kesehatan masyarakat dengan sasaran outcome pada usia harapan hidup sebesar 72,0 tahun, angka kematian inu (AKI) melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran, angka kematian bayi (AKB) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup dan prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita menjadi kurang dari 15,0%. 3. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak. 4. Meningkatnya status gizi masyarakat
Lanjutan…. 5.
Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular dan meningkatnya kesehatan lingkungan.
6.
Terlaksananya Sistem Jaminan Kesehatan dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan.
7.
Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan.
Arah Kebijakan RKP dan RAPBN 2014 1.
Upaya terobosan untuk memperkuat pencapaian target pelayanan KB
2.
Upaya terobosan pelayanan KB yang berkualitas dan merata
3.
Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB yang ditekankan pada inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang – undangan dan kebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan dan KB.
4.
Peningkatan ketersedian dan kualitas data informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu terutama pada penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, survey kependudukan dan data sektorl bidang kependudukan dan KB.
5.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB.
6.
Peningkatan perbaikan gizi.
Lanjutan…. 7.
Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan.
8. Pelaksanaan jaminan kesehatan dalam rangka SJSN Kesehatan.
9. Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan. 10. Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
Prioritas Program PROGRAM
1. Kesehatan Masyarakat
PAGU ANGGARAN (Rp. Milyar)
%
11,569.30 124.00
24.73
• Pembinaan pelayanan kesehatan anak
124.00
• Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra
317.50
0.27
• Pembinaan gizi masyarakat
288.00
• Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi
• Bantuan operasional kesehatan • Pembinaan administrasi kepegawaian
1,228.60 91.40
• Pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM kesehatan
506.60
• Pelaksanaan intership tenaga kesehatan
143.00
• Penyehatan lingkungan
310.30
• Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan
199.80
• Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan system penyedian air minum
5,296.20
• Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan
2,939.90
Sumber: RKP & RAPBN 2014 (diolah)
0.27 0.68 0.62 2.63 0.20 1.08 0.31 0.66 0.43 11.32 6.28
Prioritas Program PROGRAM
PAGU ANGGARAN (Rp. Milyar) 12,378.90
% 26.46
• Pembinaan upaya kesehatan rujukan
1,758.80
• Pembinaan upaya kesehatan dasar
1,040.50
3.76
• Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan upaya kesehatan
9,579.60
3. Obat
1,859.20
• Peningkatan ketersedian obat public dan pembekalan kesehatan • Pengawasan obat dan makanan di 31 balai besar/balai POM
1,243.00 616.20
2. Sarana Kesehatan
4. Asuransi Kesehatan Nasional
18,691.30
• Pelayanan jaminan kesehatan • Pembinaan, pengembangan pembiayaan dan jaminan pemiliharaan kesehatan
16,070.00 117.70
• Pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan dan gaji
2,503.60
Sumber: RKP & RAPBN 2014 (diolah)
2.22 20.47 3.97 2.66 1.32 39.95 34.35 0.25 5.35
Prioritas Program
PROGRAM
5. • • • • 6. • • •
Keluarga Berencana Peningkatan pembinaan kepesertaan ber-KB jalur pemerintah Peningkatan advokasi dan KIE program kependudukan dan KB Peningkatan pembinaan lini lapangan Pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB propinsi Pengendalian Penyakit Menular Pengendalian penyakit menular langsung Pengendalian penyakit bersumber binatang Pengendalian penyakit tidak menular
Sumber: RKP & RAPBN 2014 (diolah)
PAGU ANGGARAN (Rp. Milyar)
1,951.60 627.60 119.60 5.00 1,199.40 338.20 124.60 109.20 104.40
%
4.17 1.34 0.26 0.01 2.56 0.72 0.27 0.23 0.22
Urgensi Permasalahan dalam RKP dan RAPBN Bidang Kesehatan 2014 1.
Prioritas pembangunan bidang kesehatan yaitu melalui pendekatan preventif tidak di dukung dan tidak menjadi program utama sehingga alokasi anggaran kesehatan yang bersifat preventif justru lebih kecil dibanding anggaran yang bersifat kuratif.
2. Program yang bersifat proyek (penyedian sarana dan prasarana kesehatan) seperti program sanitasi, air bersih, persampahan, obat-obatan, rumah sakit dan lainnya cenderung mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar daripada program yang bersifat non proyek seperti anggaran untuk riset kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, program perbaikan gizi dan lainnya. 3. Urgensi permasalahan yang dihadapi oleh sektor kesehatan saat ini berada pada indikator penurunan angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) tapi kedua aspek ini justru mendapatkan alokasi anggaran yang relatif kecil dibanding aspek lain. 4. Ditemukan adanya program yang tumpang tindih seperti pengadaan ketersedian obat. Bila kita evaluasi lebih detail lagi agenda program dan alokasi anggaran dalam RKP dan RAPBN 2014 akan kelihatan ada beberapa pos anggaran yang tumpang tindih. 5. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam alokasi anggaran kesehatan dengan adanya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
APBN KONSTITUSI BIDANG KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
Latar Belakang 1. Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Sektor Kesehatan dan Paradigma Sistem Kesehatan yang Salah Arah. 2. Belum jelasnya Arah dari Desentralisasi Kesehatan sehingga Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat menjadi Tidak Efektif. 3. Peningkatan Angka Kematian Ibu dan Rendahnya Penurunan Angka Kematian Bayi. 4. Belum Optimalnya Koordinasi antar Sektoral dalam Peningkatan Sistem Ketahanan Pangan sebagai Wujud dari Perbaikan Gizi Masyarakat. 5. Lemahnya Koordinasi dalam Menata Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). 6. Ketimpangan Akses Pelayanan Kesehatan dalam Masyarakat. 7. Rendahnya Daya Saing Industri Kesehatan Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Economics Community (AEC). 8. Belum berkembangnya riset – riset bidang kesehatan. 9. Belum optimalnya persiapan menuju JKN 2014.
Tema APBN Konstitusi Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial Kesehatan
Mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pendekatan pada aspek preventif untuk mencapai target penurunan AKI, AKB, TFR dan prevelensi kekurangan gizi pada anak dan menjadikan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai awal perbaikan tata kelola bidang kesehatan di Indonesia.
Sasaran Kebijakan 1. Peningkatan alokasi anggaran sektor kesehatan sebesar 3,5% terhadap APBN 2014. 2. Peningkatan distribusi anggaran untuk sistem desentralisasi fiskal ke daerah terutama Kabupaten/Kota dengan skema 70% alokasi diserap oleh daerah dan 30% berada di pemerintah pusat.
3. Peningkatan distribusi anggaran untuk program yang bersifat belanja modal dan belanja pembangunan sebesar 60% dengan distribusi belanja modal dan pembangunan sebesar 50% untuk program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, 30% untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan dan 20% untuk peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan. 4. Distribusi program dan anggaran 65% diarahkan pada program – program yang berkaitan dengan kegiatan preventif dan promotif sedangkan 35% untuk program – program yang bersifat kuratif.
Lanjutan 5. Menurunkan AKI sebesar 210 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 28 per 1.000 kelahiran hidup dengan mengembangkan sistem preventif dan promotif dalam mencapai target penurunan AKI dan AKB. 6. Menurunkan angka prevelensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak menjadi 15% dengan mendorong perbaikan ketersedian terhadap asupan gizi yang baik. 7. Menurunkan TFR menjadi 2,3 dan fertilitas remaja (15-19 tahun) sebesar 40 kelahiran per 1.000 remaja dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap program KKB. 8. Optimalisasi pelaksanaan JKN dengan memperluas cakupan PBI sekitar 102,3 juta penerima (96,7 juta berasal dari PPLS dan 5,6 juta berasal dari 10% tenaga kerja informal dengan pendapatan lebih kecil dari UMP/UMK yang belum terdata oleh Kementerian Kesehatan dan BPS) dan memperluas cakupan premi PBI menjadi Rp. 25.000/bulan/peserta.
Arah Kebijakan 1. Memperkuat skema desentralisasi kesehatan dengan mendorong daerah lebih aktif dalam menyusun program – program kesehatan dan sistem desentralisasi fiskal yang menempatkan alokasi anggaran sektor kesehatan lebih besar di daerah dan pusat – pusat pelayanan kesehatan masyarakat. 2. Memperkuat program – program berbasis preventif dan promotif. 3. Perbaikan pelayanan kesehatan pada daerah – derah terpencil, perbatasan dan pulau – pulau kecil yang memiliki pelayanan kesehatan yang buruk. 4. Peningkatan program intensif terhadap penurunan AKI dan AKB melalui perbaikan sistem koordinasi program antara pusat dan daerah.
5. Memperluas akses kelompok masyarakat miskin terhadap asupan gizi yang baik dalam rangka mencapai target penurunan prevelensi kekurangan gizi pada anak.
Lanjutan… 6.
Meningkatkan ketersedian tenaga – tenaga kesehatan terutama pada daerah – daerah yang masih minim tenaga kesehatan.
7.
Memperkuat riset – riset di bidang kesehatan terutama pada obat – obatan, vaksinasi, teknologi alat kesehatan dan pencegahan penyakit menular.
8.
Mempersiapkan industry kesehatan dalam menuju Asean Economics Community 2015.
9.
Mempertajam arah dan agenda program Jaminan Kesehatan Nasional.
Program Prioritas No I A
B
C D
F
Program Prioritas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi Pembinaan pelayanan kesehatan anak
Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra Pembinaan dan perbaikan gizi masyarakat
Bantuan operasional kesehatan
G
Penyehatan lingkungan
H
Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan
Sasaran Menurunkan AKI dan peningkatan kualitas pelayanan dengan fokus pada aspek preventif dan promotif Menurunkan AKB dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan anak pada aspek preventif dan promotif Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Penurunan prevelensi kekurangan gizi pada anak dan ketersedian asupan gizi yang baik bagi masyarakat serta promosi terhadap pengetahuan gizi seimbang pada masyarakat Perbaikan Puskesmas pada daerah – daerah yang memiliki pelayanan yang buruk Peningkatkan dan perbaikan terhadap sistem kesehatan lingkungan Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama pada kelompok yang beresiko
Pagu Dana (%)
Instansi
3,0
Kemenkes
3,0
Kemenkes
2,0
Kemenkes
2,0
Kemenkes
10,0
Kemenkes
1,0
Kemenkes
5,0
Kemenkes
Program Prioritas No II A
B
Program Prioritas
Pagu Dana (%)
Instansi
Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan medic spesialistik pada masyarakat
5,0
Kemenkes
Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat
7,5
Kemenkes
Kemenkes
Sasaran
Sarana Kesehatan
Pembinaan upaya kesehatan rujukan
Pembinaan upaya kesehatan dasar
III A
Obat – obatan Ketersedian obat publik dan pembekalan kesehatan yang diluar dari program JKN
Terintegrasinya penyedian obat – obatan dengan program JKN
5,0
B
Pengawasan obat dan makanan
Meningkatkan kinerja sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia
1,0
IV A
Administratif dan SDM Pembinaan administrasi kepegawaian
Peningkatan kualitas sistem administrasi kepegawaian
B
Pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM kesehatan
Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu SDM kesehatan
C
Pelaksanaan intership tenaga kesehatan
Peningkatan program intership tenaga kesehatan
D
Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis pada program pembinaan upaya kesehatan
Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan teknis
1,0
Kemenkes
1,5
Kemenkes
1,0
Kemenkes
0,5
Kemenkes
Program Prioritas No
Program Prioritas
Sasaran
Pagu Dana (%)
Instansi
V
Sarana Air Minum, Sanitasi dan Persampahan
A
Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sistem penyedian air minum
Peningkatan pelayanan air minum untuk daerah perkotaan dan pedesaan
5,0
KemenPu
Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan
Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah, persampahan dan drainase
5,0
KemenPu
B
VI
Keluarga Berencana
A
Peningkatan dan pembinaan kepesertaan ber-KB jalur pemerintah
Meningkatnya kemandirian dan kesadaran masyarakat terhadap KB
2,0
BKKBN
B
Peningkatan advokasi dan KIE program KKB
Peningkatan koordinasi stakeholder terhadap program KKB
1,0
BKKBN
C
Peningkatan pembinaan lini lapangan
Peningkatan keterlibatan LSM, swasta dan masayarakat dalam penyelenggaran KKB Peningkatan kualitas pelayanan KKB di daerah
1,5
BKKBN
5,0
BKKBN Prop
D
Pengelolaan pembangunan KKB daerah
Program Prioritas No VII A
Program Prioritas
Sasaran
Pagu Dana (%)
Instansi
1,0
Kemenkes
Pengembangan Riset Kesehatan Pengembangan riset terhadap obat – obatan herbal
Meningkatnya produk obat – obat herbal yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat
B
Pengembangan riset terhadap teknologi kesehatan
Meningkatnya teknologi kesehatan dalam negeria
2,5
Kemenkes
C
Pengembangan riset terhadap pengendalian penyakit menular
Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit menular
2,5
Kemenkes
2,0
Kemenkes
2,0
Kemenkes
1,0
Kemenkes
VIII
A
B
C
Pengendalian Penyakit Menular
Pengendalian penyakit menular langsung
Pengendalian penyakit menular bersimber dari binatang
Pengendalian penyakit tidak menular
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bersumber dari binatang Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular
Program Prioritas No IX
Jaminan Kesehatan Nasional
A
Pelayanan jaminan kesehatan
B
C
Pagu Dana (%)
Instansi
Meningkatnya penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan
18,0
BPJS
Penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional
1,0
BPJS
Meningkatnya kualitas pengelolaan BPJS Kesehatan
2,0
BPJS
Program Prioritas
Pembinaan, pengembangan, pembiayaan dan jaminan pemiliharaan kesehatan Pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan dan gaji
Sasaran
TOTAL ANGGARAN BIDANG KESEHATAN
100
TOTAL ANGGARAN BIDANG KESEHATAN TERHADAP APBN 2014
3,5
PERKUMPULAN PRAKARSA Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E Rt. 010 Rw. 06 Kel./Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, Indonesia Ph. +62 21 7811 798 Fax +62 21 7811 897 www.theprakarsa.org
