Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang...

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERKAIT ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI DESA BALE PANJANG KECAMATAN BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI

Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami

Abstrak : Penyelenggaraan Pemerintahan dalam implementasi kebijakan di Indonesia berdasar UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan pelaksanaan Pasal 58 UU No.23 Th 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di Desa Bale Panjang Kabupaten Wonogiri. Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris. Kesimpulannya, Implementasi Pasal 58 UU No.23 Th 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di Desa Bale Panjang Kabupaten Wonogiri telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Hambatan pelaksanaan Pasal 58 UU No.23 Th 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di Desa Bale Panjang Kecamatan Batu Retno Kabupaten Wonogiri yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata Kunci : Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan daerah.

PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Dalam otonomi daer ah, terdapat asas Desentralisasi yang didalam nya terdapat elemen yang mengatur tentang penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepemerintah daerah guna mengatur serta mengurus sendiri urusan daerahnya masingmasing. Untuk mengakomodir berbagai keanekaragaman karakter tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengatur hal mengenai pemerintahan daerah melalui UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Didalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 58 membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, berpedoman pada asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan negara, yang terdiri atas; Kepastian hukum (yaitu setiap tindakan haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku), Keadilan, Tertib penyelenggaraan Negara, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas (setiap tindakan wajib dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban), Profesionalitas (setiap bidang yang ditangani oleh pemerintah, dijalankan oleh orang yang ahli dibidangnya masing-masing), Akuntabilitas

* STMIK Duta Bangsa Surakarta

50

Magistra No. 100 Th. XXIX Juni 2017 ISSN 0215-9511


(pertanggung jawaban), Efisiensi dan Efektivitas (yaitu tepat guna dan tepat sasaran).

mengenai Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Daerah di Desa Bale Panjang Kecamatan Batu Retno Kabupaten Wonogiri. Dan untuk mengetahui beberapa

menjadi tolok ukur suskses tidaknya pelaksanaan pemerintahan daerah. Kinerja Pemerintah daerah

hal yang menjadi hambatan dari upaya pelaksanaan konkrit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

dalam implementasi kebijakan atau politik desentralisasi, yang dianggap sebagai bentuk

Tentang Pemerintah Daerah khususnya mengenai Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Desa

pemerintahan yang yang baik (Good Governance) , serta praktek sistem pemerintahan yang bertingkat

Bale Panjang Kecamatan Batu Retno Kabupaten Wonogiri.

(terstruktur) yang unggul dalam pelayanan publik, dikemudian hari dalam pelaksanaannya akan

Tinjauan Pustaka

dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan karena tuntutan peningkatan kopetensi para aparatur dalam pemerintahan dan kapasitas lembaga pemerintah daerah yaitu berupa globalisasi dan ketidak puasan kinerja pemerintah selama dalam menjalankan tugas menyejahterakan penduduk serta melayani dan menyediakan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Penulis memilih melakukan penelitian di Desa bale Panjang Kecamatan Batu retno Kabupaten Wonogiri karena banyak masyarakat daerah Wonogiri masyarakat Desa Bale Panjang yang kurang memperhatikan kinerja pemerintahan daerahnya, dengan adanya penelitian ini, masyarakat lebih mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan yang ada di daerahnya. Hal ini merupakan salah satu hal yang mendorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan-penerapan asas penyelenggaraan penerintah daerah di desa Bale Panjang. Tujuan

1. Pemerintah Daerah Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Selanjutnya dalam UU tentang Pemerintahan daerah, menguraikan pengertian Pemerintahan Daer ah adalah penyelenggara ur usan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dasar konstitusi Indonesiapun mengamanatkan untuk adanya sistem otonomi daerah. Peran pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah pusat memiliki tujuan sebagai berikut;

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan mengenai implementasi

a. Dalam desentralisasi pemerintah daerah melaksanakan semua urusan yang semula

atau pelaksaaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daer ah khususnya

adalah kewewenang pemerintahan pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk


51


mengatur serta mengurus ur usan pemerintahannya namun haruslah tetap dalam sistem NKRI. b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikalnya, dalam hal ini misalnya dari pemerintah pusat kepada gubernur kemudian dari gubernur ke bupati/ walikota; dan c. Tugas pembantuan, dalam pelaksanaan tugas pembantuan, dilaksanakan dengan cara semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 2. Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah penyerahan urusan yang menjadi urusa pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional (Alwi Wahyudi, 2012:328). Good Governance, sebagai konsep ketatanegaraan merupakan visi dan misi yang jelas, yaitu pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pembangunan yang berkelanjutan,serta masyarakat yang sejahtera dan mandiri (J.Kaloh, 2009:69). Sedangkan untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu patokan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal urusan pemerintahan daerah, dan Pasal 58 dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi dasar untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang sehat atau pemerintahan yang baik yang biasa di sebut Good Governance.

3. Kajian tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia apabila dilihat dari kesisteman meliputi pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Desentralisasi menjadi salah satu isu besar yakni to choose between a dispension of power and unification of power. Dispension of power adalah sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan yang diuraikan oleh John Locke. Desentralisasi memiliki tujuan sebagai berikut: a. Mengurangi beban pemerintah pusat dalam hal pengambilan keputusan-keputusan atau aturan tingkat daerah. b. Meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan local; 3. melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri; dan c. Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang di anut di Indonesia, berpedoman dengan dasar Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang juga telah diamanatkan oleh Pasal 58 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Asas-asas tersebut yaitu terdiri atas asas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. METODOLOGI Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris, Dengan lokasi penelitian di kantor pemerintahan Desa Bale Panjang Kecamatan Batu

52



Retno Kabupaten Wonogiri. Penelitian dengan cara wawancara pihak pemerintahan desa Bale panjang pada April 2017. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu: 1. Wawancara, terhadap pejabat dan atau staff yang bertugas di kantor Pemerintahan Desa Bale Panjang Kecamatan Batu Retno Kabupaten Wonogiri. 2. Observasi Langsung, terhadap kinerja aparatur Pemerintah daerah Desa Bale Panjang Kecamatan Batu Retno Kabupaten Wonogiri terkait upaya pelaksanaan asas penyelenggaraan Pemerintahan daerah. 3. Studi Pustaka, yaitu Penulis menggunakan sumber data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan pemerintahan daer ah serta mencar i pustaka mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, berupa majalah, surat kabar, jurnal, bulletin, artikel dan lain sebagainya. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Yang penulis gunakan yaitu pendekatan induktif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan yang kemudian

Jenis dan Sumber Data Penulis menggunakan data: 1. Data Primer, melalui diskusi dan tanya jawab terhadap Pejabat atau Staff yang bertugas di kantor Pemerintahan Desa Bale Panjang Kecamatan Batu retno Kabupaten Wonogiri, mengenai pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintahan. 2. Data Sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu dari berbagai peraturan mengenai Pemerintahan daerah khususnya yang berkaitan mengenai asas Penyelenggaraan Pemerintah daerah, misalnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daer ah, Per aturan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya. Penulis juga menggunakan berbagai sumber pustaka lainnya diantaranya buku-buku yang berkaitan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan daerah baik, dan juga sumber lain berupa artikel, jurnal, kamus, dan sebagainya.

akan muncul teori-teori sebagai suatu penemuan dalam penelitian kualitatif.(Lexy. J.Moeloeng, 2009:5)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teknik Analisis Data

Hasil Penelitian

Teknik analisis data ini, dalam teknik analisis Kualitatif penulis menggunakan model analisis

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam perundangan, khususnya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

interaktif yang didasarkan pada adanya tiga komponen utama, dengan gambaran sebagai berikut:


Pemerintah Daerah, khususnya pasal 58, dalam hal

53


ini pelaksanaan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Desa Bale Panjang Kecamatan Batu Retno

Asas keadilan dilaksanakan dengan cara pemerintah desa tetap memegang prinsip bahwa dana

Kabupaten Wonogiri, berpedoman pada asas Penyelenggaraan Pemerintahan negara, yang terdiri atas; Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan Negara, Kepentingan umum, Keterbukaan,

yang didapat dari pemerintah pusat wajib untuk digunakan secara merata dan dapat di salurkan secara adil bagi seluruh masyarakat desa. Selanjutnya yang

Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektivitas, Keadilan. Kepastian hukum di dilaksanakan dengan para aparat pemerintahan menaati aturan tingkat pusat maupun daer ah sebagai landasan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Misalnya adanya larangan untuk menggunakan kas Desa untuk kepentingan pribadi. Sedangkan tertip penyelenggaraan negara dilaksanakan dengan misalnya adanya pilkada serentak tetap menjunjung keserasian, keseimbangan dalam pengabdian kepada masyarakat.

menjadi hambatan dari implementasi Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di Desa Bale Panjang Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat desa Bale Panjang mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga partisipasi masyarakatpun juga relatif sedikit. Pembahasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, juga telah menjelaskan bahwa; 1.

Kepentingan umum dilaksanakan dengan misalnya adanya kegiatan rutin rapat desa untuk menampung aspirasi masyarakat desa. Keterbukaan dilaksanakan dengan misalnya adanya pengumuman mengenai jumlah pemasukan dan pengeluaran dana dalam kas desa, hal ini dilakukan supaya masyarakat dapat mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan di daerahnya, kegiatan ini dilakukan tiap hari senin. Proporsionalitas telah dilaksanakan yaitu bahwa tiap aparat pemerintah desa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Profesionalitas dilaksanakan dengan

pribadi atau kepentingan golongan saja, maka hal tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam praktek korupsi dalam sistem pemerintahan, hal

telah di pegangnya tiap bidang pelayanan oleh aparataparat pemerintahan yang ahli di bidangnya masingmasing. Efektivitas dan efisiensi misalnya salah satu implementasinya supaya lebih tepat sasaran menyejahterakan masyarakat yaitu adanya lelang sewa sawah kas desa dan hasil lelang digunakan untuk mengkaji kaur dan keperluan kantor.

54

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Di Desa Bale Panjang Kabupaten Wonogiri, di dilaksanakan dengan para aparat pemerintahan menaati aturan tingkat pusat maupun daerah sebagai landasan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Misalnya adanya larangan untuk menggunakan kas Desa untuk kepentingan pribadi atau kepentingan oknum tertentu. Apabila kas yang dimiliki desa digunakan untuk kepentingan

inipun sekaligus telah dilarang dalam aturan tingkat daer ah maupun undang-undang tentang pemberantasan korupsi. 2.

Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian,



dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

5.

menyesuaikan karakter masyarakat desa bale panjang yang mayoritas bertani. Pemilihan kepala 6.

memperlihatkan potensi yang ada didaerah seperti singkong, dan pisang.

4.

7.

Akuntanbilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Telah tunjukkan oleh para aparat di desa Bale Panjang dengan cara adanya laporan rutin kegiatan pemerintahan desa kepada masyarakat.

8.

Efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,dan rahasia negara. Adanya pengumuman mengenai jumlah pemasukan dan pengeluaran kas desa supaya masyarakat mengetahui yang dilakukan tiap hari senin,menunjukkan bahwa asas keterbukaan di Desa Bale panjang telah dilaksanakan.

Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan telah di pegangnya tiap bidang pelayanan oleh aparat-aparat pemerintahan yang ahli di bidangnya masing-masing misalnya bidang teknologi informasi di kelola oleh yang ahli dibidang komputer dan teknologi informasi dengan tidak melakukan tindakan membuka website instansi lain untuk kepentingan sepihak menunjukkan keprofesionalannya.

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Asas Keterbukaan yang dilaksanakan di desa Bale Panjang yaitu dengan cara membuka diri terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara

yang

kewajiban sesuai tugas masing-masing aparat desa.

masyarakat. Misalnya dalam suatu pemilihan kepala desa gambar-gambar simbol

Kepentingan umum dilaksanakan dengan misalnya adanya kegiatan rutin berupa kumpulan atau rapat desa. Tujuan rapat desa terbesut untuk menampung aspirasi masyarakat desa. Selanjutnya setiap aspirasi akan dipertimbangkan dan diseleksi untuk mendapatkan keputusan yang disepakati bersama antar masyarakat.

asas

Tiap aparat pemerintah desa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, hal ini menunjukkan keseimbangan hak dan

misalnya adanya pilkada serentak dan Desa mengadakan pilkades dengan pelaksanaan

3.

adalah

mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Penyelenggaraan negara dilaksanakan dengan

desa tetap menjunjung keseimbangan dan keharmonisan dalam pengabdian kepada

Proposionalitas

kerja terbaik. 9.

Efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang berdaya guna dan tepat guna. Adanya lelang sewa sawah kas desa dan hasil lelang digunakan untuk mengkaji kaur dan keperluan kantor yang bertujuan pula untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menunjukkan


55


10.

bahwa asas efektivitas juga telah dilaksanakan di desa Balepanjang.

dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam

Sedangkan yang menjadi hambatan pelaksanaan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terkait Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Desa Bale

penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Pemerintah desa yang tetap memegang prinsip bahwa dana yang didapat dari pemerintah pusat digunakan secara merata dan adil bagi seluruh masyarakat desa, menunjukkan bahwa asas keadilan telah dilaksanakan menurut amanat Pasal 58 undang-undang tentang pemerintahan daerah. SIMPULAN

Panjang Kecamatan Batu Retno Kabupaten Wonogiri adalah bahwa masyarakat kurang memiliki kesadaran mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah didaerahnya sendiri, sehingga berdampak kurangnya partisipasi masyarakat yang hal ini sekaligus berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan di desa bale panjang dalam hal kurangnya pengawasan dari masyarakat desa.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa, Implementasi atau pelaksanaan dari Pasal 58 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah khususnya dalam hal Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Desa Bale Panjang Kecamatan Batu Retno Kabupaten Wonogiri mengenai asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas; Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan Negara, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektivitas, Keadilan telah

56



DAFTAR PUSTAKA Achmad Ali, 2002.Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Toko Gunung Agung. Alwi Wahyudi, 2012. Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila PascaReformasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Busrizalti, 2013. Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Yogyakarta: Total Media.

Soerjono soekanto, 2006 Pengantar Penelitian Hukum, , Jakarta:UI Press. _______________, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta :UI,. “Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance Indonesia”, A.Lukman Irwan,SIP. Government : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanudin, Vol.1. No.1, Juli 2008 Hlm.43.

Esmi Warasih, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang : PT.Swandaru Utama. HB. Sutopo, 1992.Metode Penelitian Hukum, Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama. J.Kaloh. 2009. Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.

“Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Andi Pitono. Jurnal Kebijakan Publik, Vol.3 No.1, Maret 2012. Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Jatinagor.Hlm.67.

Lexy. J.Moeloeng, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif,.Bandung : Remaja Rosdakarya.

“Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara”, Muhamad Azhar. Notarius Edisi 08 No.2 September 2015 ISSN:2086-1702. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.Hlm.91.

Mardiasmo, 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.

http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/, diakses pada 25 Mei 2017

Marwan, Jimmy. 2009. “Kamus Hukum Dictionary of law complete edition” Surabaya: Reality Publisher. Miles, Matthew B, & Huberman, A.Michael, Penterjemah Tjejep Rohendi Rohidi, 1992..Analisis Data Kualitatif, Jakarta .UI Press. Pramudya,2007. Hukum itu Kepentingan, Sanggar Mitra Sabda. Salatiga.


57

Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami

Recommend Documents