12 KESEKTAMAAN
Badan POM Hadirkan Aplikasi Informasi Versi Mobile
Media Internal Badan POM
Edisi: Januari-Februari 2015
Untuk melayani dan melindungi masyarakat akan kebutuhan produk obat dan makanan yang sehat dan tidak berbahaya, Badan POM melakukan berbagai inovasi. Tidak ketinggalan, inovasi yang diluncurkan pun menyesuaikan dengan kemajuan teknologi saat ini.
Kamis (12/02). IONI versi mobile dibuat sebagai salah satu upaya Badan POM untuk memberi terobosan secara berkesinambungan dalam meningkatkan akses informasi obat terstandar. Diharapkan aplikasi ini menjadi jawaban atas tantangan kebutuhan akan sumber informasi obat untuk para pengguna dan menjadi acuan utama tenaga kesehatan di Indonesia untuk mendapatkan informasi obat. IONI sendiri dapat diakses melalui website BPOM mobile (versi mobile) dengan sistem operasi IOS maupun android. Khusus untuk gadget dengan sistem operasi android, dapat pula dipasang (install) pada pionas.pom.go.id/ionibpom. Sedangkan dengan aplikasi ‘Ayo Cek Gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kandungan zat gizi pada Pangan Jajanan Anak Sekolah. Untuk mendapatkan aplikasi ini, masyarakat dapat mengunduh di website klubpompi.pom.go.id dan di Playstore pada smartphone android. Dan aplikasi E-SiAPIk merupakan pengembangan dari kegiatan pengawasan iklan obat sebelum beredar. “Pengawasan makanan, khususnya jajanan anak sekolah
Badan POM
memang harus diawasi rutin, berkesinambungan karena memberikan asupan energi bagi anak-anak usia sekolah, ujar Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang juga hadir dalam acara peluncuran tersebut. Sementara itu, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan Badan POM dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan serta pelayanan publik bagi masyarakat. Menteri Kesehatan mengajak Badan POM dan seluruh stakeholder serta masyarakat, untuk bermitra dan bergandengan tangan dalam mengatasi masalah yang ada dan melindungi kesehatan masyarakat agar terwujud generasi cerdas, mandiri kreatif dan inovatif. Nila juga menyoroti intensifikasi pengawasan atas produk jamu yang mengandung bahan kimia atau obat-obatan oleh Badan POM.”Kita harus menjaga jamu benar-benar terjamin. Jamu adalah heritage atau budaya bangsa yang harus dijaga,”
ujarnya. PR berikutnya bagi BPOM, kata Nila, melakukan pengawasan iklan layanan kesehatan yang belum tervaalidasi efektifitas dan keamananya, ditayangkan di berbagai media. “Namun, kami juga apresiasi inovasi BPOM, dalam pengawasan obat dan makanan serta pelayanan publik. Masyarakat juga harus sadar, permasalahan pangan dan obatobatan berpangkal dari perilaku dan berujung pada permasalahan kesehatan,” pungkasnya. Pada kesempatan yang sama, Badan POM memberikan penghargaan kepada media massa dan stakeholder, sebagai bentuk apresiasi kepada mitra kerja atas partisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. “Badan POM tidak dapat bekerja sendiri, karena itu, Badan POM berkomitmen untuk tetap melakukan yang terbaik untuk masyarakat dengan tetap berkoordinasi dengan lintas sektor terkait”, ujar Roy. @
Penanggung Jawab: Sekretaris Utama Badan POM. Redaktur: Budi Djanu Purwanto, SH., MH. Editor: Dra. Nany Bodrorini, Apt; Sandhyani ED, S.Si., Apt; Nelly L Rachman, S.Sos. Desain Grafis: Dra. Sri Mulyani, Apt.; Yanuar Rahman, S.Ikom; Moch. Rahardi Putranto Sekretariat: Rika Kania, S.Si., Apt., MPP ; Christina W. Zega, S.Sos.; Ristanti Kuntarsih, A.Md; Triswanto; Benny Robin, SE. Alamat Redaksi: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan POM RI Jl. Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat Telp. 021-4263333,4240231 Fax. 021-4209221 humasbpom@ gmail.com
WARTA POM
Redaksi WARTA POM menerima tulisan dari luar. Bagi yang dimuat akan memperoleh souvenir menarik dari WARTA POM. Pertanyaan, komentar tanggapan, kritik dan saran menegenai isi WARTA POM dapat disampaikan ke radaksi melalui email:
[email protected] atau Fax: 021-4209221
WARTA POM . JANUARI-FEBRUARI 2015
Waspada Peredaran Apel Berbakteri B
uah apel Granny Smith dan Gala atau apel Amerika, belakangan ini menjadi perhatian serius dari pemerintah. Perhatian tertuju ketika di dalam apel ini ditemukan bakteri Listeria Monocytogenes dan telah menelan tujuh korban jiwa. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta masyarakat tetap tenang terkait peredaran apel jenis gala dan granny smith yang mengandung bakteri Listeria monocytogenes. “:Kami sampaikan kepada masyarakat agar tenang terkait produk tersebut dan telah disampaikan oleh Kementerian Pertanian jika buah apel
berbakteri dari rumah kemas buah Bidart Bros tidak masuk ke Indonesia,” kata Kepala Badan POM Roy Sparringa. Kendati meminta masyarakat tenang, Roy tetap menghimbau masyarakat waspada terhadap kemungkinan apel Bidart Bros beredar di Indonesia. “Apabila ada yang menemukannya, silakan lapor kepada kami. Tapi jika tidak dan ragu-ragu terhadap apel mana saja maka sebelum dikonsumsi cucilah apel itu dengan air mengalir, digosok hingga bersih, dikupas baru dimakan. Karena perlu diketahui jika bakteri Listeria monocytogenes itu ada di mana-mana
tidak hanya ada di buah,” katanya. Sebagaimana diberitakan, The Center for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat merilis data tujuh nyawa melayang akibat keracunan apel berbakteri. Sementara itu, Kedubes AS di Indonesia mengatakan rumah kemas buah Bidart Bros secara sukarela menarik apel jenis gala dan granny smith-nya pada 6 Januari 2015 setelah menerima hasil uji lingkungan yang menunjukkan bahwa fasilitas pengemasan apel di perusahaan tersebut terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes. @
WARTA POM . JANUARI-FEBRUARI 2015
klikdokter.com
Kali ini, untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mendapatkan informasi terkait obat dan makanan yang aman dan bertepatan dengan Ulang Tahun yang ke-14, Badan POM meluncurkan aplikasi Inovasi Informatorium Obat Nasional (IONI) versi mobile, aplikasi Ayo Cek Gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) versi desktop dan android, serta aplikasi e-SiAPIk (Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat). Kepala BPOM, Roy Sparinga mengatakan bahwa ketiga aplikasi tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terkait obat dan makanan. Dengan ketiga program inovatif tersebut, jelasnya, BPOM berharap masyarakat mampu mendapatkan informasi secara obyektif, independen, valid, dapat dipercaya, dan mudah untuk diakses. “Jadi sebagai rasa syukur atas usia BPOM yang ke-14, selain tiga aplikasi di atas, Badan POM juga meluncurkan tiga buku pedoman, yaitu ‘Ekspor Obat Tradisional’, ‘Uji Toksisitas Non Klinik Secara In-Vivo’, dan ‘Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional’. Ini sangat berguna untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan bagi pelaku usaha dan peneliti,” ungkap Roy, Jakarta,
COVER STORY 3
2 COVER STORY DAFTAR ISI
istimewa
COVER STORY...........HAL 1 Waspada Peredaran Apel Berbakteri OTKOS& PRODUK KOMPLEMEN...................................HAL 4 Gudang Jamu Ilegal Namorambe Digerebek Melestarikan Tradisi Minum Jamu OBAT & NAPZA..................HAL 6 Menghadang Peredaran Obat Ilegal CARE FREE DAY..................HAL 7 Yuuk Jadi Konsumen Cerdas Ngobrol dengan Badan POM di Dunia Maya PANGAN & BAHAN BERBAHAYA.....................................HAL 10 Bekerja dengan Semangat, Integritas, dan Komitmen Tinggi
KESEKTAMAAN ................HAL 11 Izin Investasi? Jangan Takut Lama! BPOM Hadirkan Aplikasi Informasi Versi Mobile
merdeka.com
Menghadang Peredaran Apel Berbahaya
skalanews.com
Sejak terjadi wabah bakteri listeria monocytogenes yang terdapat dalam produk buah apel merebak di Amerika Serikat pada Oktober tahun lalu, sedikitnya tujuh orang dilaporkan meninggal. Selain itu, 28 orang lainnya sakit di 11 negara bagian. Bakteri tersebut ditemukan oleh Food and Drug Administration (FDA) di dalam apel yang diproduksi oleh pabrik Bidart Bros di Bakersfield, California. Bidart Bros sudah menyatakan penarikan atas produk apel jenis Granny Smith dan Gala yang sudah terlanjut beredar di pasaran. Pengiriman terakhir apel-apel ini dilakukan pada 2 Desember 2014. Kementerian Pertanian AS alias USDA telah memberikan peringatan dini kepada pemerintah Indonesia soal penarikan produk apel, dan produk olahannya Apel Karamel. Tak ingin kecolongan, Indonesia mencekal buah apel warna hijau itu. Sedangkan untuk produk olahannya, dipastikan tidak masuk ke Indonesia. “Demi keamanan dan keselamatan konsumen, kami secara resmi melarang perdagangan produk buah apel jenis Granny Smith dan Gala produksi dari Bidart Bros, Bakersfield, California, Amerika Serikat. Kedua jenis apel ini biasa dijual dengan merek Granny”s Best dan Big B,” ujar Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan beberapa kejadian di Amerika Serikat yang cukup fatal. Kemendag menindaklanjuti surat Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Nomor SV.04.01.15.0302 pada 23 Januari 2015 perihal Foodborne Disease Outbreak terkait konsumsi
WARTA POM . JANUARI-FEBRUARI 2015
apel di Amerika Serikat. “Kita juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Badan POM,” terangnya. Sebelumnya, Badan POM sebagai salah satu anggota Emergency Contact Point International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) dan National Contact Point Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), telah menerima INFOSAN ALERT pada 17 Januari 2015. “Awalnya kami dapat info dari Amerika Serikat (AS) terkait konsumsi apel karamel di sana yang mengakibatkan puluhan orang terkena penyakit,” kata Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM Suratmono. Isinya “Recall of internationally distributed apples and commercially produced, prepackaged caramel apples from the USA due to contamination with Listeria monocytogenes.” Diterima pula surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada 21 Januari 2015 yang tertanggal 19 Januari 2015. Selain meminta masyarakat tidak mengonsumsi kedua apel jenis tersebut, Badan POM juga menyerukan para importir, distributor, dan pengecer untuk menarik dari peredaran dan tidak memperdagangkannya. “Listeria monocytogenes
merupakan bakteri patogen. Apel yang terkontaminasi bakteri listeria monocytogenes bisa menyebabkan infeksi serius dan fatal pada bayi, anak-anak, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah,” terang Suratmono. Bahkan, lanjut dia, orang sehat yang terinfeksi mungkin bisa menderita gejala jangka pendek seperti demam tinggi, sakit kepala parah, pegal, mual, sakit perut, dan diare. Lebih jauh lagi, infeksi bakteri listeria dapat menyebabkan keguguran pada perempuan hamil. Badan POM melalui jejaring INRASFF telah berkomunikasi dengan Competent Contact Point (CCP) untuk menindaklanjuti masalah ini, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait pengendalian peredaran serta Kementerian Kesehatan terkait antisipasi potensi KLB keracunan pangan di Indonesia. “Melalui Balai Besar/Balai POM di 32 provinsi akan mengawal pengawasan di daerah melalui Jejaring Pengawasan Pangan Daerah, dimana focal point keamanan pangan di daerah adalah Balai Besar POM/Balai POM. Selain itu, Badan POM melakukan penapisan melalui mekanisme Surat Keterangan Impor (SKI) untuk menangkal/mencegah kemungkinan masuknya produk Aple yang terkontaminasi,” jelas Suratmono. Selama bulan Januari, Balai Besar POM di seluruh Indonesia serentak melakukan inspeksi ke sejumlah sarana penjualan Apel impor AS. Di Jambi misalnya, Balai Besar POM di Jambi menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Jambi yakni Jamtos, Hypermart dan toko-toko buah
yang ada di kawasan Pasar Hongkong. Dari sidak itu, Badan POM berhasil menemukan empat dus buah apel jenis Granny Smith dan lima dus berjenis Gala, dimana satu dus berisi 19 kilogram apel, yang masih tersimpan rapi digudang milik swalayan hypermart. Sementara , Balai POM di Serang melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke beberapa super market di Kota Serang. Setelah melakukan sidak, ternyata Badan POM masih menemukan apel berbakteri di gudang Hypermart Serang, Banten. Badan POM menemukan apel berjenis Royal Gala sebanyak 6 kilogram dan 40 kilogram untuk jenis Granny Smith. Kepala Badan POM, Roy Sparringa, mengatakan tidak semua apel impor asal Amerika Serikat (AS) mengandung bakteri listeria monocytogenes. “Apel dari Amerika, asalkan bukan dari Bidart Bros itu tentu aman. Tapi itupun kami tetapkan kehati-hatian dari produk AS,” Jelasnya. Roy menegaskan agar masyarakat tetap waspada terhadap produk-produk yang dicurigai mengandung materi berbahaya, termasuk bakteri. “Apel yang diwaspadai adalah produk dari Bidart Bros, itu saja masalahnya. Masih ada Gala dan Rranny Smith dari rumah kemas lainnya yang aman,” ungkapnya. Kewaspadaan, masih kata Roy, merupakan hal yang sangat penting. Ia meminta masyatakat agar tetap tenang terhadap produk apel, selama buah dimaksud bukan produksi Bidart Bros dari AS. “Tapi jika raguragu terhadap apel mana saja maka sebelum dikonsumsi cucilah apel itu dengan air
mengalir, digosok hingga bersih, dikupas baru dimakan. Karena perlu diketahui jika bakteri listeria monocytogenes itu ada di mana-mana tidak hanya ada di buah,” katanya.@
Berikut informasi dirilis Indonesia Rapid Alert Systems for Food and Feed (Insraff): 1. Dalam bentuk buah apel segar. • Gala Apples: Big B. Apel ini dijual dalam kemasan baki (tray) dengan bobot 18-20 kilogram (kg), polybag 1 kg (±12 apel), dan polybag 2 kg (±18 apel). Apel ini diproduksi Bidart Bros, Bakersfield, California. (Baca: Apel Amerika ‘Berbakteri’ Masih Dijual di Bekasi) • Granny Smith Apples: Granny’s Best atau Big B. Apel ini dijual dalam kemasan baki 18-20 kg, polybag 1 kg (±12 apel), dan polybag 2 kg (±18 apel). Produsennya adalah Bidart Bros, California. • Apel Gala dan Granny Smith buatan Bidart Bros yang dijual dengan merek lain. 2. Dalam bentuk apel karamel (olahan buah apel). • Happy Apple. Apel karamel ini dibuat oleh Lochirco Fruit & Produce Inc dari Washington. • Carnival. Penganan ini adalah hasil produksi California Snack Foods. • Permen Merb’s Candies produksi Sugar Daddy LTD, perusahaan asal Missouri.
WARTA POM . JANUARI-FEBRUARI 2015
4 OTKOS & PRODUK KOMPLEMEN
OTKOS & PRODUK KOMPLEMEN 5
Gudang Jamu Ilegal Namorambe Digerebek Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan menggerebek sebuah gudang jamu di Jalan Becek, Kelurahan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Dari lokasi tersebut petugas menemukan 2.929 Karton @ 12 Botol Tawon Lanceng, 96 Karton @ 12 Botol Asam Urat Madu Klanceng dan 16 Karton @ 12 Botol Jamu Jawa Asli Kunci Mas.
Sebanyak 36.492 kemasan Obat tradisional (OT) ilegal dan diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berhasil disita. Temuan OT ilegal dan diduga mengandung BKO dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 620 juta rupiah. Penyitaan itu dilakukan
Badan POM
istimewa
karena tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di Badan POM. Kepala BBPOM di Medan, M Ali Bata Harahap mengatakan, penggerebekan gudang tersebut berdasarkan laporan masyarakat. Mendapat laporan itu, pihaknya lalu melakukan penyelidikan selama tiga bulan. “Setelah melakukan penyidikan dan mendapat data yang akurat, lalu kita melakukan penggerebekan tempat penyimpanan obat tradisional
tanpa izin edar tersebut. Total dari obat dan jamu tradisional yang kita amankan jika diuangkan senilai Rp620 juta,” katanya. Ali melanjutkan, dari penggerebekan tersebut pihaknya juga mengamankan pemilik jamu dan obat terdisional yang berinisial U. “Barang yang kita amankan ini belum sempat beredar di masyarakat,” jelasnya. Diungkapkannya, saat ini pihaknya masih melakukan
penyidikan terhadap temuan ini. “Untuk pemilik obat tradisonal tanpa izin edar diancam dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta,” tandasnya. Ia berharap, masyarakat harus lebih teliti dalam membeli obat tradisional tersebut. “Obat tradisonal ini tidak terjamin kualitasnya, karena di dalamnya mengandung zat yang diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).,” katanya.@
OT dan Kosmetika Ilegal di Semarang Dimusnahkan Sebanyak 123 item (34.588 kemasan) Obat Tradisional (OT) ilegal dan 135 item (8.164 kemasan) kosmetika ilegal dimusnahkan oleh Balai Besar POM (BBPOM) di Semarang, Selasa, 10 Februari 2015. OT dan kosmetika ilegal dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 742 juta rupiah yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengawasan yang disita dari lima tersangka yang berasal dari Solo, Sukoharjo, dan Cilacap. Terhadap lima tersangka dikenakan sangkaan tindak pidana memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamananan sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 dan atau 197 UndangUndang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Pelaksanaan pemusnahan dihadiri oleh perwakilan lintas sektor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dir Narkoba POLDA Jawa Tengah, Korwas PPNS POLDA Jawa Tengah, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa Tengah, Biro Bina Sosial Sekda Jawa Tengah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY, Dinas Perindustrian dan Perdaganan Jawa Tengah, Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Tengah, dan Lemabaga Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah. BBPOM di Semarang secara konsisten melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan Ilegal yang beredar di Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut pengawasan, pada tahun 2014 lalu BBPOM di Semarang telah melakukan 5 (lima) kali pemusnahan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan dengan total nilai keekonomian mencapai lebih dari empat
WARTA POM . JANUARI-FEBRUARI 2015
milyar rupiah. Yakni, 7 Januari 2014, pemusnahan 9 item (1.198 kemasan) OT ilegal dengan perkiraan nilai keekonomian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah, 9 Mei 2014, pemusnahan 970 kg pangan illegal senilai Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), 28 Mei 2014, 495 item Obat kuat dan Obat Tradisional ilegal sebanyak 11.767 kemasan senilai Rp. 227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), 9 Oktober 2014, Sebanyak 23 item obat tanpa izin edar, Obat Tradisional tanpa izin edar 153 item, obat keras 4 item sebanyak 97.735 pieces senilai 4 Milyar Rupiah dan tanggal 8 Desember 2014 senilai Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) berupa produk dan kemasan obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar sebanyak satu truk yang terdiri dari 8 item kemasan dan 14 item produk obat tradisional dan kosmetika tanpa izin edar.@
Melestarikan Tradisi Minum Jamu Tradisi minum jamu sebagai warisan budaya Indonesia perlu dilestarikan karena merupakan aset bangsa. Jamu yang berasal dari ramuan herbal dan tradisional terbukti secara empiris berkhasiat bagi kesehatan tubuh manusia. Hal itu disampaikan Kepala Badan POM Roy Sparringa pada acara Minum Jamu Bersama Badan POM di Jakarta, Jumat (27/2). Pada hari itu, sejumlah menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise kumpul di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Selain itu, hadir juga Ketua Gabungan pengusaha Jamu Charles Saerang, dan Puteri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri. Sebetulnya, Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) setiap hari Jumat pagi dengan lokasi yang bergantian, dimulai 9 Januari 2015 di Kementerian Koperasi dan UKM. Acara bertema “Jamu Warisan Budaya Kesehatan yang Aman dan Oke” itu bertujuan untuk melestarikan budaya minum jamu di masyarakat. “Minum jamu ini diselenggarakan dalam rangka untuk mencintai industri jamu nasional dan menyukseskan Gerakan Minum Jamu,” ujar Roy. Roy mengatakan, masih banyak keanekaragaman hayati di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan jamu. Padahal, Indonesia menyimpan banyak potensi tanaman yang bermanfaat sebagai obat. “Kami percaya, potensi keanekaragaman hayati di Indonesia sangat besar,” kata Roy.
Pada kegiatan minum jamu bersama di Kementerian Koperasi dan UKM sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Ngurah Agung Gede Puspayoga mengatakan bahwa rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia yang memiliki banyak warisan budaya tradisional, salah satunya bisa ditunjukkan dengan biasa dan bangga minum jamu. Jamu merupakan warisan budaya bangsa yang bahan bakunya banyak tersedia di Indonesia. Hasil penelitian taksonomi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2007, jumlah flora di Indonesia mencapai 31.746 spesies. Sebanyak 3.728 spesies tanaman diketahui berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan medis. Namun, hanya sekitar 900 spesies yang dimanfaatkan untuk pengobatan. Oleh karena itu, diharapkan semua komponen pemerintahan dan masyarakat bersatu untuk memajukan industri jamu dalam negeri, karena jamu adalah warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan” dukung Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Menurut Roy, pengembangan jamu sangat penting karena sektor ini menyerap banyak sumber daya manusia dan melibatkan banyak pelaku usaha, khususnya perempuan. Tahun 2014, penjualan jamu di Indonesia mencapai Rp 15 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan mencapai Rp 40 triliun pada tahun 2020. Di Indonesia, jumlah pelaku usaha obat tradisional dan jamu mencapai 1.400 pelaku. Sekitar
100 usaha bertaraf industri, sisanya merupakan industri kecil dan menengah. Badan POM, Lanjut Roy, mendukung penuh pengembangan jamu gendong dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) obat tradisional lainnya. Badan POM juga bertekad ikut mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Peningkatan mutu layanan publik Badan POM pada dukungan kepada industri jamu diberikan melalui penyederhanaan pemberian izin edar obat tradisional dan penurunan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai lembaga pengawas, Badan POM akan terus bersikap konsisten dalam mengawasi, membina, dan mendorong pelaku usaha untuk senantiasa memberikan produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu. “Salah satunya kami membuka tenda di area sentra jamu sebagai upaya jemput bola dalam memberikan informasi terkait obat dan makanan berbahaya bagi kesehatan,” jelas Roy. Sejauh ini, Badan POM telah memberikan dukungan kepada industri jamu melalui penyederhanaan izin edar obat tradisional dan penurunan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Roy juga menegaskan bahwa dalam rangka mengangkat jamu sebagai minuman yang disukai oleh berbagai kalangan, maka harus ada upaya bersama untuk mempromosikan jamu dengan cara-cara yang kreatif, antara lain dengan mengemas jamu agar digemari oleh semua kalangan masyarakat. Dengan jamu, kita jaga kesehatan sekaligus lestarikan budaya bangsa.@
WARTA POM . JANUARI-FEBRUARI 2015
CAR FREE DAY 7
6 OBAT & NAPZA
Menghadang Peredaran Obat Ilegal
Selama ini penjual obat ilegal di beberapa wilayah masih leluasa bergerak, padahal, obat-obat yang mereka jual tidak memiliki izin bahkan telah kedaluwarsa. Seperti yang ditemukan di Toko Obat Biru di Jalan DI Panjaitan, RW 01 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas gabungan Kelurahan Cipinang Cempedak, Selasa (17/2), merazia toko tersebut dan menemukan tujuh jenis obat tanpa izin edar dan telah kedaluwarsa sejak tahun 2006 lalu. Lurah Cipinang Cempedak Bambang Novianto mengatakan, razia dilakukan, karena adanya laporan masyarakat kalau toko obat tersebut kerap menjual obat ilegal, produk luar negeri. “Kami juga menemukan obat-obatan yang telah kedaluwarsa dan masih tetap dijual ,” katanya. Selain menjual obat tanpa izin edar dan kedaluwarsa, toko tersebut juga tak memiliki izin usaha untuk penjualan obat. Dimana ketika petugas meminta surat izin usahanya, pemilik tak dapat menunjukkannya. “Alasannya surat tersebut disimpan kakaknya. Jadi, jika dalam waktu 1 x 24 jam tak bisa menunjukkan surat izin maka toko tersebut akan ditutup paksa,” tegasnya. Ditambahkan Bambang, pihaknya yang bekerja sama dengan dokter dari Puskesmas Cipinang Cempedak, langsung menyita tujuh jenis obat seperti, Viagra Amerika dan Cina, Tisue Magic asal Cina, alat kondom cristal, pil biru, dan obat kuat. “Bahkan salah satu di antaranya, yakni obat
kuat berdosis 2.800 miligram, telah kedaluwarsa sejak tahun 2006,” ungkapnya. Hal yang sama juga dilakukan di Kelurahan Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Hanya saja, petugas tidak sampai menyita obat-obatan yang dijual pedagang. “Kami hanya mendata dan mengecek izin usaha tiga toko obat di kawasan Stamplat Bogor,” kata Lurah Balimester, Agustina. Lain lain dengan razia di kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak tiga warung penjual obat kuat dirazia aparat Satpol PP Kecamatan Palmerah. Dari hasil razia tersebut sebanyak 40 jenis obat kuat berhasil diamankan. “Kami berhasil menyita 40 jenis obat kuat dari tiga warung tersebut. Kami masih melakukan operasi dalam beberapa hari ini, tadi terkendala waktu dan cuaca, makanya hanya merazia tiga warung saja,” ujar Kasatgas Satpol PP Harahap Tambunan. Harahap menyatakan, jenis-jenis obat kuat yang dijual berasal dari negeri Tiongkok. Para pedagang juga mengaku membeli barangnya dari Glodok, Taman Sari. “Merek-merek obat kuat yang kami sita paling banyak dari Cina. Mereka juga membelinya di Glodok,” ujar Harahap. Para pedagang mengaku, pada musim hujan pembeli obat kuat memang lebih banyak. “Kalau musim hujan pedagang mengaku lebih laris. Kita menyita beragam jenis, ada yang tablet, puyer hingga obat botolan,” tutupnya. Ada yang berbeda pada operasi kali ini. Personil Pemda DKI Jakarta yang melaksanakan penertiban adalah perangkat daerah di tingkat
WARTA POM . JANUARI-FEBRUARI 2015
kecamatan se-Jakarta, dengan melibatkan unsur petugas kesehatan di Pukesmas Kecamatan dan Satpol Pamong Praja. Operasi ini merupakan respon cepat yang diperlihatkan Ahok, panggilan akrab Basuki T. Purnama, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, setelah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kepala Badan POM, Roy Sparringa, 12 Februari 2015 lalu. Melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, Ahok menginstruksikan untuk melakukan penertiban terhadap penjual obat kuat ilegal di seluruh wilayah DKI Jakarta mulai hari Selasa, 17 Februari 2015. Hasil operasi yang dilakukan adalah telah menertibkannya 5 sarana di Kecamatan Senen, 11 sarana di sekitar Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, 11 sarana di sekitar Jalan Gajah Mada dan Mangga Besar Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, serta 7 sarana di wilayah Kecamatan Matraman dan Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Sementara untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara juga telah dilaksanakan di beberapa kecamatan. Respon ini memberikan harapan kepada Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta untuk selalu berkomitmen bersama Pemda DKI Jakarta dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebelumnya, BBPOM di Jakarta setiap tahun selalu menjadikan penertiban obat kuat sebagai target Operasi Gabungan Daerah di wilayah DKI Jakarta bersama Suku Dinas Kesehatan maupun Kepolisian Daerah Metro Jaya. Hal ini dirasakan cukup efektif untuk menjangkau keberadaan toko dan gerobak obat kuat yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.@
Yuuk Jadi Konsumen Cerdas
Peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat kian marak saja. Misalnya, di Bandung, Jawa Barat, ditemukan peredaran bakso berbahan daging babi hutan (celeng). Di beberapa kota warga digemparkan dengan peredaran isu kerupuk berbahan sintesis. Bila disulut api, kerupuk ini seperti plastik yang dibakar. Belum lagi, kasus jajanan anak-anak sekolah yang mengandung boraks dan pewarna buatan untuk tekstil, ikan asin berformalin dan masih banyak yang lainnya. Untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya berhati-hati dalam mengonsumi obat dan makanan, ada saja cara yang dilakukan Badan POM. Salah satunya melalui Car Free Day yang memang
sudah rutin dilakukan sepanjang jalan Thamrin – Sudirman Jakarta. Pada Minggu pagi, tanggal 1 Februari, Badan POM menggelar dialog interaktif dengan para masyarakat pengunjung area Car Free Day. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen cerdas sehingga terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya. Sebuah panggung kecil disulap menjadi tempat tanya jawab antara Badan POM dan masyarakat. Bertindak sebagai narasumber Kepala Badan POM dan seluruh pejabat eselon 1 di lingkungan Badan POM. Pertanyaan pertama yang dilontarkan Kepala Badan POM, Roy Sparringa kepada para pengunjung, adalah “Apa Itu Badan POM?”. Jawaban antusias pun diteriakan oleh para pengunjung. Meski diguyur hujan, rata-rata para pengunjung mengajukan berberbagai pertanyaan mengenai obat dan makanan yang aman dikonsumsi. Semua itu bukti keinginan masyarakat menjadi “Konsumen Cerdas”. Sebelum dialog interaktif, acara dimulai dengan jalan sehat. Sejak pukul 05.00 WIB, panitia dan para peserta jalan sehat yang terdiri dari pejabat, karyawan,
dan masyarakat mulai berdatangan dan berkumpul di titik pertemuan. Jalan sehat merupakan agenda pertama dalam kegiatan ini dengan rute Teluk Betung-Sarinah-kembali ke Teluk Betung dilalui oleh para peserta dengan berjalan kaki, namun ada juga beberapa peserta yang menggunakan sepeda. Tak lupa para peserta menyebarkan pesan kepada para masyarakat disekitar dengan membawa spanduk bertuliskan “Inovasi Badan POM Untuk Melayani Anda”. Acara kemudian dilanjutkan dengan senam pagi bersama. Dalam kesempatan ini, Roy menyampaikan beberapa hal terkait pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Badan POM, tak lupa mengenai isu-isu yang sedang meresahkan masyarakat saat ini seperti isu apel impor terkontaminasi bakteri dan lainnya. Diharapkan masyarakat tidak perlu resah terhadap isu tersebut dan bisa melakukan beberapa langkah pencegahan seperti yang sudah diumumkan melalui siaran pers yang sudah dikeluarkan oleh Badan POM. Di akhir acara, Roy menegaskan bahwa Badan POM siap melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.@
Ngobrol dengan Badan POM di Dunia Maya Andreas O Joeda Esq. @andreasojoeda Jan 31 Selamat pagi Bapak Kepala @BPOM_RI @ RoySparringa, dukung penuh edukasi masy ttg bahaya pangan terkontaminasi. @ TVOneNews @AKI_TVOne Maria Goretti@Margoretie Jan 30 View translation Proficiat, ditunggu inovasinya RT @bpom_ ri Selamat Ulang Tahun ke -14 Badan POM. Tetap lindungi masyarakt dr pangan dan obat berbahaya Tuty handayani@TutyHolland Jan 30Tamalate, Sulawesi Selatan View translation @bpom_ri met hari jadi yg ke -14...smoga visi misix dapat terwujud, dan sukses untk smua yg ada dilingkup BPOM RI... Hendra Gunawan®ndragunawan Jan 29Sukasari, West JavaView translation Mari kita tumbuhkan rasa peduli trhdp
makanan dn obat yg kita konsumsi. Agar ttp sehat dn produktif @bpom_ri Umaruddin Masdar@UmarMasdar Jan 28 View translation Pak Menteri @aniesbaswedan, mohon penjual makanan di depan sekolah2 dtertibkn, lindungi anak2 dr zat2 makanan b’bahaya @NilaMoeloek @bpom_ri Dalam rangka mendekatkan diri sekaligus mengedukasi masyarakat supaya menjadi konsumen cerdas, selain dialog-dialog di tempat terbuka, Badan POM juga mengajak masyarakat untuk berdialog di dunia maya. Salah satunya melalui akun Twitter Badan POM, twitter @bpom_ri dan akun facebook Bpom RI. Mulai aktif bermedia sosial sejak 2014 lalu, Badan POM kini berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari. Jika menjadi follower akun twitter Badan POM, netizen (sebutan untuk masyarakat pengguna
internet) mendapat tweet berisikan informasi seputar Obat dan Makanan. Sebaliknya, netizen pun dapat memberikan informasi dan mengajukan pertanyaan terkait Obat dan Makanan, termasuk memberikan masukan dan kritik terhadap pengawasan yang dilakukan Badan POM. Pemanfaatan media sosial ini merupakan salah satu upaya Badan POM untuk meningkatkan penyediaan informasi publik tentang obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen, dan pangan, sekaligus mengajak masyarakat untuk aktif mencari informasi dan menyebarkan informasi tersebut. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial menjadi salah satu alasan Badan POM ber-twitter agar mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap informasi publik dengan waktu dan sasaran yang tepat. Yuk, kita men-tweet informasi mengenai Obat dan Makanan.@
WARTA POM . JANUARI-FEBRUARI 2015
8 PANGAN & BAHAN BERBAHAYA
PANGAN & BAHAN BERBAHAYA 9
DKI Jakarta Rawan Bahan Berbahaya
Maraknya peredaran obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya di ibu kota mendapatkan perhatian serius dari Badan POM dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Untuk meningkatkan pengawasan beredarnya produk berbahaya tersebut, Badan POM menggandeng Pemerintah DKI Jakarta. Kerjasama itu tertuang dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (kesepakatan bersama) antara Kepala BPOM Roy Sparringa dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/2). Melalui kesepakatan bersama ini, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan; meningkatkan kapasitas fasilitas kefarmasian berupa fasilitas distribusi dan pelayanan yang baik agar memenuhi ketentuan cara distribusi dan pelayanan yang baik; meningkatkan keamanan, mutu, dan gizi pangan industri rumah tangga pangan; serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Roy mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting untuk peningkatan koordinasi pengawasan terpadu obat dan makanan berbahaya di Jakarta. ”Mengapa Jakarta penting? Karena kota ini merupakan barometer Indonesia, miniatur Indonesia. Jakarta adalah simbol peredaran makanan ilegal baik yang masuk atau keluar ke daerah lain. Kami temukan Jakarta seperti itu setelah kami telusuri. Kalau Jakarta kita bereskan, sebagian besar masalah nasional juga terselesaikan” katanya. Dengan adanya kerjasama antar dua institusi ini, lanjut Roy maka angka peredaran obat dan makanan ilegal di ibukota diharapkan dapat ditekan. BPOM berwenang menarik izin edar, tapi sarananya ada di Pemprov DKI Jakarta. Karena kewenangan BPOM itu terbatas disejumlah daerah terutama di Jakarta. Dengan kerjasama ini diharapkan payung hukum yang kuat dalam memberikan sanksi kepada produsen maupun pedagang produk yang membahayakan kesehatan konsumen. “Kami (BPPOM) punya kewenangan menarik izin, beliau (Pemprov DKI) juga punya
Dengan INRASFF Tak Ada lagi Kata Lamban
Badan POM
kewenangan menertibkan. Kalau dua-duanya berjalan maka akan sangat kuat,” katanya. Berdasarkan data dari BPOM, terjadi peningkatan temuan peredaran obat dan makanan ilegal di provinsi DKI Jakarta dari 184 temuan menjadi 253 temuan dan terjadi peningkatan jumlah perkara pidana dari 14 perkara menjadi 21 perkara pada 2014 lalu. Sementara itu, peredaran makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya pada 2014 juga meningkat dari 7,86 persen (2013) menjadi 15,06 persen. Bahan-bahan berbahaya ini antara lain formalin, boraks dan pewarna tekstil. Sementara itu, hasil uji Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah dasar yang diintervensi di Jakarta tahun 2013 yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebesar 17,1 persen dan menurun pada 2014 menjadi 14,76 persen. PJAS tersebut TMS karena kadar mikrobiologis yang tidak memenuhi syarat serta masih mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam pangan, seperti formalin, boraks dan rhodamin B. Roy menambahkan sesuai UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bagi pengedar makanan ilegal terancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 10 miliar. Sementara, produsen obat terancam hukuman pidana kurungan 15 tahun atau denda Rp 1,5 miliar. Ia berharap sanksi dan peringatan pemerintah kepada penjual produk berbahaya itu menjadi peringatan bagi warga Jakarta untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan, obat dan kosmetika. Selain itu, BPOM dan Pemprov akan melakukan pembinaan UMKM kepada masyarakat. “Mereka harus dibantu untuk patuh aturan. Kita akan lakukan (pembinaan, Red) dengan sistematis dan terukur,” ujar Roy. Sedangkan, Ahok menguraikan, Pemprov
WARTA POM . JANUARI-FEBRUARI 2015
DKI Jakarta juga sudah melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan untuk keselamatan dan kesehatan konsumen. Namun, MoU dengan BPOM RI diperlukan agar dasarnya lebih kuat dan timnya lebih jelas. “Kesepakatan ini upaya penegakan hukum bagi produsen dan pedagang yang melanggar aturan. Melalui MoU ini konsumen akan lebih terjamin untuk mengkonsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat,” kata Ahok, dalam sambutannya usai penandatanganan MoU. Ahok menegaskan, jika sampai ditemui penjual makanan dan obat yang mengandung zat berbahaya, pihaknya siap memberi peringatan dan mengusirnya. “Jika sampai kami temui penjual seperti itu maka akan kami temui beri peringatan. Jika sampai tiga kali masih bandel maka anda diusir tidak boleh lagi membuka usaha serupa,” kata Ahok. Menurutnya, penjual dan produsen obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya akan merusak generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya serius agar peredaran produk berbahaya itu dapat diputus mata rantainya. Mereka yang sudah tiga kali diperingati tapi tidak taat, harusnya haram untuk membuka usaha yang sejenis. Selama bisnisnya mirip tidak akan bisa lagi. Tempat usaha itu harus selesai, seperti penjual pil kuat berbahaya dan sebagainya yang tidak ada izin. Ahok menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan jika upaya yang dilakukannya itu menuai kontorversi. Karena upaya ini merupakan bagian perlindungan kepada masyarakat DKI Jakarta agar tidak mengkonsumsi makanan dan obat ilegal atau berbahaya. ”Jika upaya ini dilakukan dengan tegas, DKI akan aman. Jangan sampai mereka itu tetap memproduksi dan berjualan produk yang merusak warga Jakarta,” tegasnya.@
Badan POM
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, sejumlah Kementerian dan instansi terkait berbagi tanggung jawab dalam meningkatkan keamanan pangan nasional. Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) diinisiasi sebagai pendekatan untuk mengimplementasikan amanat tersebut dan telah ditetapkan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menko Kesra No 23 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan
Pangan Nasional (JKPN). Salah satu program unggulan JKPN, Indonesia telah mengembangkan sistem respon cepat terkait permasalahan keamanan pangan, yaitu Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF). Selasa, 10 Februari 2015 berbagai pemangku kepentingan di bidang keamanan pangan dan kesehatan masyarakat mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian,
BADAN POM
NOTIFIKASI INRASFF
BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MINUMAN
NOTIFIKASI/PENOLAKAN PRODUK EKSPOR INDONESIA DI LUAR NEGERI 2014 n=38
5
33
Masalah keamanan pangan yang tidak terkait langsung dengan produk Indonesia
Masalah keamanan pangan yang terkait langsung dengan produk Indonesia
Sumber Informasi Sumber Notifikasi Uni Eropa USA INFOSAN Malaysia Korea TOTAL
Total Notifikasi 30 1 4 2 1 38
Produk Indonesia yang ditolak KELOMPOK PRODUK
Perikanan Pertanian Food Suplement Pertanian-minimally processed Olahan TOTAL
2014
11 17 1 2
NOTIFIKASI/PENOLAKAN PRODUK IMPOR KE INDONESIA 2014 Jenis pangan
Jenis notifikasi
Pelaksana
Manisan buah
Market control
Badan POM
Jumlah notifikasi 3
Neagara asal
Kategori bahaya
Tiongkok
Pemanis, pengawet melebihi batas
2 38
Kementerian Perdagangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, serta Badan Ketahanan Pangan hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan Badan POM dalam rangka meningkatkan koordinasi INRASFF. “Dengan INRASFF diharapkan dapat mempercepat respon terhadap masalah keamanan pangan dan mengoptimalkan perlindungan masyarakat dari pangan yang tidak aman”, ujar Kepala Badan POM, Roy Sparringa, dalam sambutannya. Lebih lanjut Roy menyampaikan bahwa perkuatan INRASFF tidak hanya terkait aspek kesehatan masyarakat namun juga memiliki nilai ekonomis terkait dengan daya saing produk nasional. “Edukasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan bersama agar masyarakat bisa memiliki persepsi yang benar tentang isuisu keamanan pangan. Selain itu diperlukan perkuatan laboratorium sehingga setiap notifikasi diterbitkan dengan dukungan data yang valid”, tegasnya. Direktur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Badan POM, Halim Nababan, menambahkan bahwa INRASFF sebagai entry point perlindungan produk pangan Indonesia telah menerima, mengidentifikasi, dan merespon dengan cepat notifikasi produk pangan ekspor yang bermasalah (downstream) dan produk pangan impor yang bermasalah (upstream) dengan pihak berwenang di luar negeri. “Sebagai contoh, pada Januari 2015 INRASFF menerima notifikasi terkait apel karamel dari Amerika Serikat yang tercemar bakteri Listeria monocytogenes. Notifikasi ini segera ditindaklanjuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait”, jelas Halim. Lesson Learned yang bisa diambil dari kasus ini adalah perlunya komunikasi dan respon cepat antar K/L terkait, termasuk koordinasi internal di K/L. Selain itu diperlukan komunikasi risiko yang jelas dan terstruktur untuk meredam keresahan masyarakat. Adanya sarana dan prasarana pendukung baik yang berupa database laboratorium pengujian, database point of entry importasi, aplikasi yang mendukung komunikasi cepat juga diperlukan untuk mempercepat respon terhadap notifikasi yang ada.@
WARTA POM . JANUARI-FEBRUARI 2015
10 PANGAN & BAHAN BERBAHAYA
Izin Investasi? Jangan Takut Lama!
Badan POM
Bekerja dengan Semangat, Integritas, dan Komitmen Tinggi Bertempat di bangsal Kepatihan, Senin, 16 Februari 2015 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X didampingi Kepala Badan POM, Roy Sparringa melantik dan mengambil sumpah secara resmi I Gusti Ayu Adi Arya Patni sebagai Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Yogyakarta. Acara pelantikan ini dihadiri 150 undangan yang terdiri dari Kepala seluruh SKPD, perwakilan organisasi, dan Universitas di Yogyakarta. “Masih banyak tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang harus diselesaikan antara lain Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) serta penyalahgunaan bahan berbahaya dalam produk makanan dan minuman. Menjadi tugas utama Badan
POM untuk terus melakukan terobosanterobosan dalam pengawasan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat”, demikian disampaikan Roy dalam sambutannya. “Untuk itu Badan POM berkomitmen meningkatkan kerja sama lintas sektor serta memberdayakan masyarakat khususnya melalui program PJAS untuk meningkatkan peran serta komunitas sekolah, orang tua, dan penyedia jajanan bagi anak sekolah agar generasi yang akan datang dapat hidup sehat dan menjadi manusia yang berkualitas sehingga dapat bersaing dalam era globalisasi ini”, lanjutnya. Secara khusus Roy menitipkan pesan kepada Kepala BBPOM di Yogyakarta yang baru dilantik untuk dapat bekerja dengan semangat, integritas, dan komitmen yang tinggi, bekerja sama dengan lintas sektor serta mendengar aspirasi masyarakat dan Sri Sultan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Sementara itu Sri Sultan menekankan kepada Kepala BBPOM di Yogyakarta bahwa sumpah jabatan lebih dari sekedar
WARTA POM . JANUARI-FEBRUARI 2015
janji, tetapi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Kepala BBPOM di Yogyakarta harus mempersiapkan diri menyongsong segala tantangan yang menyertai tugas baru sebagai awal dari seluruh penataan yang berkelanjutan. Sri Sultan mengharapkan agar BBPOM di Yogyakarta memiliki sistem yang efektif dan efisien serta antisipatif dan responsif sehingga mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya. BBPOM sebagai fasilitator sekaligus regulator, harus mampu mengambil kebijakan yang menyeluruh dan tegas untuk membantu industri nasional dan lokal, agar dapat bersaing dengan produk global dan regional. Selain itu Beliau juga berharap Badan POM dan Pemerintah Provinsi DIY dapat melakukan pembinaan terhadap UMKM dengan mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi baik kepada konsumen maupun produsen terutama produsen lokal sehingga dapat bersaing dalam menghadapi MEA saat ini.@
Setelah dicanangkan pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 pada September 2014, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat atau one stop service di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akhirnya diresmikan. Seremoni peresmian dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (26/1) pagi. PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Titik awal dari proses terbentuknya PTSP Pusat ini adalah instruksi Presiden Jokowi atas hasil kunjungan yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2014 ke kantor BKPM. Saat itu Presiden mengintruksikan agar investor yang akan mengurus perizinan tidak perlu keluar masuk Kementerian/Lembaga (K/L) namun cukup datang ke PTSP Pusat yang ada di BKPM. Selanjutnya, K/L dapat saling melakukan koordinasi dengan menugaskan pejabatnya pada PTSP Pusat dan memberikan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan kepada Kepala BKPM. Maksud dan tujuan penyelenggaraan fungsi PTSP adalah sebagai upaya terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel, untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM dalam rangka mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian
nasional. Presiden Joko Widodo meminta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) menyederhanakan dan mempercepat pelayanan perizinan investasi di Indonesia. “Peresmian PTSP BKPM ini baru langkah awal, berikutnya saya perintahkan untuk menyederhanakan dan mempercepat sehingga tidak ruwet,” kata Presiden Joko Widodo saat peresmian PTSP BKPM. Ia juga meminta PTSP BKPM agar mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk dalam rangka transparansi sehingga pemohon izin dapat mengetahui proses perizinan yang diajukannya. Dalam kesempatan itu Presiden juga meminta kementerian-lembaga tidak menonjolkan egosektoralnya tapi bantu-membantu untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Menurut dia, dengan investasi diharapkan pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun mendatang mencapai lebih dari 7,0 persen. “Negara lain pertumbuhannya tahun ini turun, kita tahun ini 5,1 persen, kita targettkan 5,6-5,8 persen dimana kuncinya antara lain realisasi APBN dan investasi,” katanya. Kepala BKPM, Franky Sibarani dalam laporannya menyatakan bahwa BKPM dan K/L
KESEKTAMAAN 11 sudah siap untuk melayani proses perizinan seluruh bidang usaha. Investor akan dipermudah dari sisi layanan perizinan dengan tidak lagi mengelilingi Jakarta untuk mendatangi berbagai K/L. Untuk mendukung transparansi pelayanan perizinan di PTSP Pusat, telah dibangun layanan monitoring secara online yang dapat dimanfaatkan investor untuk memantau perkembangan permohonan perizinan yang diajukan. “Kami siap melayani proses 134 kelompok perizinan dari 1.249 bidang usaha. Investor akan dipermudah dari sisi layanan perizinannya,” ujarnya. Terkait hal tersebut, Badan POM merupakan salah satu dari 22 kementerian atau lembaga yang telah menyerahkan izin-izin terkait investasi ke dalam BKPM dengan total 150 izin yang telah dilimpahkan. Badan POM sendiri hanya menyerahkan satu izin ke PTSP Pusat yaitu izin produksi obat yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.33.12.12.8195 dan Peraturan Menteri Kesehatan no. 93 tahun 2014 tentang pelaksanaan PTSP bidang kesehatan. Dalam mendukung BKPM, Badan POM menyatakan bakal memangkas lamanya izin produksi yang diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi 84 hari. Padahal sebelumnya, pengeluaran izin Badan POM terkait produksi obat bisa memakan dua tahun lamanya. “Kini proses izin produksi obat dari Badan POM hanya selama 84 hari kerja. Sehingga apabila ditambah dengan proses pengajuan izin prinsip selama 14 hari, maka total durasi proses izin industri farmasi yang berasal dari Badan POM hanya selama 98 hari saja,” ujar Rita Endang, Plt. Kepala Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan Badan POM. Proses izin Badan POM selama 84 hari kerja ini terdiri dari 20 hari kerja terkait pelaksanaan inspeksi Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), evaluasi hasil inspeksi selama 20 hari kerja, evaluasi Corrective And Preventive Action (CAPA) selama 30 hari kerja, dan penerbitan rekomendasi pemenuhan CPOB selama 14 hari kerja. Agar durasi proses izin tersebut dapat sesuai target, Badan POM juga menempatkan tiga pegawainya di dalam proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat. “Dalam proses izin produksi obat, BPOM hanya mengelola izin-izin teknisnya. Sedangkan bagi proses administrasinya kita serahkan ke Kementerian Kesehatan,” tambahnya.@
WARTA POM . JANUARI-FEBRUARI 2015
