WARTA PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERA SELATAN
EDISI : MARET 2015 EDISI EDISI :: MARET MARET 2015 2015 - ISSN : 2252-4746
WARTA PENDIDIKAN
Dapur Redaksi EDITORIAL
UN dengan Kejujuran Ujian Nasional (UN) mesti di maknai sebagai proses latihan dan ujian integritas, bukan hanya sekedar penilaian terhadap kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu. UN harus menjadi proses pembelajaran, bukan sebalilknya, belajar untuk UN. Semangat yang perlu di kembangkan dalam UN adalah untuk kejujuran. Oleh karena itu mari kita dorong semua pihak yang terlibat dalam UN untuk jujur. Demikian pesan Mendikbud Anies Bawesdan kepada peserta sosialisasi UN yang dilaksanakan pada hari Rabu (25/2/2015) di Gedung C Kemdikbud.
WARTA PENDIDIKAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN
Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Pemimpin Umum - Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Pemimpin Redaksi : Drs. Widodo M.Pd Anggota Dewan Redaksi H. Bonny Safrian SE, MM Hj. Melia Rosani, SH MM Drs. H. Aridi Akuan, MM Dr. Arwan, S.Ag, M.Pdi Dra. Erlina, MM Koordinator Liputan : Ka. UPTD Balai Tekkom Tim Liputan : Rusdi wahyudi M. Nur Insan Pratama Umum : Kasubag UKP Sekretariat: Jln. Kapten A. Rivai No. 47 Telp (0711) 354137 -311089 PALEMBANG e-mail:
[email protected]
2
WARTA PENDIDIKAN
Acara yang diselenggarakan oleh Balitbang bekerjasama dengan BSNP ini dihadiri para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala LPMP, Wakil Rektor Bidang Akademik dari perguruan tinggi koordinator pemindaian lembar jawaban UN, dan perwakilan dari unsur Panitia UN Tingkat Pusat, termasuk dari Kementerian Agama. Dalam kesempatan tersebut, Anies Bawesdan mengatakan bahwa dalam pelaksanaan UN 2015 ada perubahan yang sangat mendasar, yaitu kelulusan siswa ditentukan oleh satuan pendidikan. Dengan demikian fungsi UN tidak lagi menentukan kelulusan. “Dengan diserahkannya
kewenangan penentuan kelulusan kepada satuan pendidikan, artinya sekolah memegang amanat yang sangat besar. Tidak boleh disalahgunakan. UN merupakan bentuk pelatihan tatakelola yang baik dan ujian integritas . Dengan demikian, integritas dalam pelaksanaan UN sangat penting. Yang lebih penting lagi, jangan sampai anak-anak Indonesia kalah di mana-mana bukan karena kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan mereka, tetapi karena integritas mereka yang rendah”, pesan Anies.
DARI KAMI
Jawaban Atas Pertanyaan Bagaimana Mengirim Naskah Pembaca Salam — Saya adalah seorang pengajar yang secara kebetulan pernah mendapatkan dan membaca Majalah Warta Pendidikan. Isinya cukup bagus dan tampilannya oke, tidak monoton seperti buletin pemerintah atau perusahaan yang kebanyakan kaku, dan tulisannya penuh dengan bahasa ilmiah yang sulit dicerna. Kalau boleh, saya juga ingin menyumbangkan tulisan untuk dimuat, dan bagaimana ya caranya? Trima kasih. Anisa Sofiah Perumnas Sako Palembang Redaktur Menjawab pertanyaan Ibu Sofiah dalam buletin Warta Pendidikan Edisi Oktober—Desember 2014, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anisa Sofiah, yang berminat untuk menyumbangkan buah pikirannya (artikel) untuk diterbitkan di buletin kami. 2. Buletin Warta Pendidikan Dinas Pendidikan Prov. Sumsel mulai tahun 2015 akan terbit sebanyak 4 kali dalam 1 (stau) tahun / per triwulan. 3. Setiap orang dapat mengirimkan artikelnya untuk dapat diterbitkan dalam Buletin Warta pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. 4. Artikel yang diterima oleh redaksi akan diterbitkan jika memenuhi kreteria sebagai berikut : A. Artikel Ilmiah
1. Laporan hasil penelitian 2. Tinjauan ilmiah 3. Tulisan ilmiah populer 4. Opini Sistematika Penulisan Laporan Hasil Penelitian : 1. Judul 2. Abstrak 3. Pendahuluan 4. Rumusan Masalah /Pertanyaan Penelitian 5. Landasan Teori 6. Metodologi 7. Analisis dan Pembahasan 8. Kesimpulan 9. Penutup Daftar Pustaka B. Artikel ilmiah lainnya, tidak terikat dengan sistematika sebagaimana penulisan laporan hasil penelitan 5. Artikel berisi tentang dunia pendidikan 6. Membuat surat penyataan, bahwa artikel yang dibuat adalah benar-benar tulisan/karya sendiri (tidak ada unsur plagiarism/plagiat) 7. Semua Artikel yang memenuhi persyaratan untuk diterbitkan, akan diterbitkan secara bergiliran. 8. Artikel yang diterbitkan, akan mendapatkan peng hargaan (reward) dari redaksi berupa; sertifikat/surat keterangan. 9. Artikel dikirim dalam bentuk cetak (hard Copy) dan elektronik (soft copy) atau dapat juga hanyamengirimkan soft copynya ke email tim redaksi
[email protected] EDISI : MARET 2015
Indeks Tokoh
.......... Hal 42
Ny. Eliza Alex Noerdin, dalam Program Satu Desa Satu PAUD Sejak menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Hj Eliza Alex Noerdin, memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anak usia dini di Sumatera Selatan. Salah satu program hingga sekrang terus digesa adalah program 1 desa 1 PAUD.
Pengelolaan. .. Hal 12
BAN-BAP Sumsel Bahas Akreditasi Sekolah Ujian
.......... Hal 32
UN 2015 Uji Coba CBT
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai badan independen dan professional memiliki tugas menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). Demikian yang disampaikan Sekretaris BNSP (Bambang Suryadi) dalam bulletin BSNP Vol. IX/No. 4/Desember 2014. UN 2015 tetap dilaksanakan dengan berbagai perbaikan untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas penyelenggaraan UN.
Bimbingan PNS Supaya Bisa Menyusun SKP dan P2KP
Bimtek
...... Hal 30
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP), diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 (PP No. 46 Tahun 2011). Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 11 November 2011, dan mulai wajib untuk dilaksanakan terhitung 1 Januari 2014.
Lap. Utama.......... Hal 8-9
Healt
Kuliah Gratis, Disambut Baik Dua Universitas
Beasiswa pendidikan melalui program kuliah gratis yang akan digelontorkan Pemprov Sumsel dinilai kalangan akademisi, sebabagi sebuah terobosan yang memang strategis dan patut mendapatkan dukungan kalangan perguruan tinggi.
Maulid dan Penyambutan Pegawai Pulang Haji Kanwil Dinas Pendikan Prov Sumsel, Januari lalu menyelenggarakan kegiatan Maulid, bersamaan dengan itu dilaksanakan juga penyambutan Jamaah Haji dilingkungan Disdik Prov. Sumsel yang baru pulang dari tanah suci EDISI : MARET 2015
Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Sumatera menggelar rapat koordinasi dengan pengelola pendidikan Kabupaten/Kota. Agenda ini sabagai sarana sumbang saran bagi pengelola sekolah untuk mendapatkan akreditasi.
Islami
.......... Hal 40
.......... Hal 50
Sosialisasikan Kosmetik Sehat kepada Pegawai AUBEAU OSMETIK bekerjasama dengan Dharma Wanita Dinas Persatuan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan Sosialisasi Perawatan Kulit Wajah dan Kaki” dengan nara sumber dr. Lanny Handoko (seorang dokter ahli di bidang kecantikan).
WARTA PENDIDIKAN
3
Laporan Utama
Kuliah Gratis, Bukan Sekedar Janji Politik
K
Program kuliah gratis yang menjadi prioritas Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) segera diberlakukan. Pada 2015 ini diharapkan mulai berjalan. Payung hukum mengenai program tersebut, sudah disetujui Pansus DPRD Sumsel, tinggal pedoman teknis saja.
4
WARTA PENDIDIKAN
omitmen H. Alex Noerdin, untuk mengangkat derajat masyarakat kurang mampu melalui program pendidikan gratis, memang patut diapresiasi. Hal itu, telah dibuktikan dengan nyata, sejak ia terpilih menjadi gubernur Sumsel periode pertama 2009-2014, seluruh sekolah SD hingga SMP, tidak boleh lagi memungut biaya apapun. Kini, pada tahun pertama ia menjabat gubernur Sumsel, periode kedua 2014-2019, Alex Noerdin kembali membuat program yang memang ditunggutunggu masyarakat, yaitu Program Kuliah Gratis. Maklum, di Sumatera Selatan masih banyak keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Tentu saja terobasan ini bukan hanya memenuhi janji politik. Tapi lebih dari itu, Gubernur Alex Noerdin telah memnunjukkan tanggungjawabnya sebagai figur pilihan dan harapan rakyat, yang selama ini menghadapi problem mahalnya biaya pendidikan. Para wakilk rakyat di DPRD Sumsel pun mengapresiasi bahwa program ini adalah sebuah trobosan besar. Apalagi program kuliah gratis tidak semua daerah di Indonesia bisa melakukannya. Berdasarkan catatan Warta Pendidikan, hingga sekarang, program serupa baru dilaksanakan di 9 perguruan tinggi di Indonesia, itu pun oleh universitas negeri yang ada di pulau Jawa. Begitu apresatif para wakil rakyat terhadap program kuliah gratis ini, terlihat jelas manakala pada 13 Februari 2015, gubernur mengajukan Ranperda-nya, sebagai payung hukum untuk pelaksanaannya. Pengajuan Raperda melalui EDISI : MARET 2015
Laporan Utama
Sidang Paripurna DPRD Sumsel yang membahas 8 Ranperda termasuk Ranperda Kuliah Gratis
rapat parpirna tersebut bersamaan keluarga tidak mampu secara dengan 7 Ranperda lainnya, yaitu ekonomi. Setelah menerima Raperda tentang pengajuan Ranperda ini, DPRD Ketenagalistrikan, Raperda pun membahasanya melalui 9 tentang Kawasan Tanpa Rokok, fraksi, lalu kemudian membentuk Raperda tentang Jasa Konstruksi, Pansus. Raperda tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa, Ranperda tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumsel, dan Raperda tentang Fahevi Maizano SH. MH (F-PDIP) Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun Disetujui 2008 tentang Organisasi dan Tata Setelah melalui proses Kerja Dinas Daerah Provinsi pembahasan di tingkat Fraksi, Sumatera Selatan. Ranperda kuliah gratis Menurut Gubernur Ranperda ini rupanya berjalan mulus. Program Kuliah Gratis, diajukan Semua Fraksi bersuara sama, guna membantu anak-anak yang yakni setuju dengan program ini, berprestasi khususnya dari meski dengan berbagai catatan EDISI : MARET 2015
dan saran. Seperti soal mekanisme pelaksanaannya, agar tidak rancu dan menambrak ketentuan dan aturan mengenai pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah, melalui Mendikbud, sebelumnya. Seperti disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Fahlevi Maizano, SH.MH. Menurutnya program kuliah gratis penting segera diwujudkan, selain dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di provinsi berpenduduk sekitar 8,6 juta jiwa ini, juga dapat meningkatkan daya saing pemuda Sumsel. Dalam era globalisasi sekarang ini terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, persaingan akan semakin ketat, jika SDM di provinsi ini tidak bisa mengimbangi kemampuan orang asing hanya akan menjadi penonton dan bekerja pada posisi kurang strategis. Pernyataan sama disampaipkai legislator dari Fraksi Nasdem, H.
WARTA PENDIDIKAN
5
Laporan Utama
Gubernur Sumsel Bedialog dengan siswi yang menanyakan pendidikan gratis.(ist)
Melinda S.Sos. Menurutnya program ini sangat membantu masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pendidikan sesuai cita-citanya. Ia juga berharap agar
program ini dapat berlaku di semua perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan. ''Itu harapan kita, dari fraksi Nasdem. Tentu saja, program ini
juga haris melihat kemapuan keuangan daerah. jangan sampai gara-gara kuliah gratis ini menyedot dana besar, lalu progam pembangunan bidang lainnya jadi terkendala,'' ujarnya. Juru bicara fraksi PAN DPRD Sumsel, Rudi Apriadi juga mengatakan program ini diharapkan, menjadi alat pemutus mata rantai kebodohan dan kemiskinan, serta dapat melanjutkan hidup yang lebih baik. Selanjutnya dalam sidang mendengar pendapat Pansus melalui paripurna Rabu (4/3), yang dipimpin Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda Kiemas dan dihadiri Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki, para wakil rakyat sepakat menyetujui Raperda Sekolah Gratis ini untuk dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Tim Redaksi
Tidak Diskriminatif dan Perlu Disurvei
P
rogram kuliah gratis yang dilaksanakan di Sumatera Selatan pada 2015 hanya untuk masyarakat yang berprestasi dari keluarga prasejahtera. Untuk memastikan, calon mahasiswa yang melamar benar-benar kurang mampu, maka perlu dialkukan survei dan pendataan yang benar. Demikian saran Anggota Komisi V DPRD Sumatera Selatan Rizal Kenedi, ketika ditanya memyusul disahkannya program kuliah gratis, oleh DPRD Sumsel. Ia mengatakan, program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang kuruang mampu, melanjutkan pendidikan ke jenjangan perguruan tinggi. Namun, tentu saja harus dilakukan secara selektif, agar tidak timbul kecemburuan sosial dan terkesan diskriminatif. Untuk itu perlu penerapan
6
WARTA PENDIDIKAN
Rizal Kenedy (F-PPP)
persyaratan yang tegas. Artinya, jika calon mahasiswa itu tergolong berasal dari keluarga mampu, tentu tidak relevan jika bantuan ini diberikan. ''Aartinya tidak semua orang, serta merta mendapatkan kuliah gratis. Karena itu di dalam Perda nantinya, ditegaskan ada manajemen sendiri yang
melakukan survei siapa yang berhak memperoleh kuliah gratis ini,'' ujar Rizal. Ia juga menyarakan agar pihak universitas penyelenggara bersikap jeli, karena selama ini tidak sedikit pelajar dan mahasiswa Sumsel yang sudah mendapatkan beasiswa di tempat lain. Tentu terhadap mereka tidak perlu dibiayai lagi. Sementara mengenai kuotanya, ia menuturkan, untuk sementara ini informasinya 120 orang siswa dari Sumsel. Jika dilihat jumlah itu masih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumsel, oleh karena itu dari pemerintah nantinya dicari langkah-langkah alternatif, artinya pembiayaan ini tidak membebani APBD Sumsel. ''Pemprov Sumsel bisa bekerja sama dengan pihak ketiga menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau bentuk lain,'' katanya. (*) EDISI : MARET 2015
Laporan Utama sebelumnya telah menyediakan program pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga Sekolah Menegah Pertama Berbicara mengenai program studi atau jurusan terkait program ini, Widodo mengatakan, kemungkinan bidang studi itu akan disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan daerah ini ke depan. "Jadi, penentuan yang siap dan Mengenai pembiayaan, Widodo Kepala Dinas Pendidikan memperoleh bantuan kuliah gratis menjelaskan pemerintah Provinsi akan mengacu pada kebutuhan Provinsi Sumsel Drs. Sumatera Selatan mengalokasikan daerah untuk SDM. Misalkan, yang Widodo MPd, dana untuk program perdana kuliah dibutuhkan dari jurusan teknik maka gratis yang rencananya dimulai maka mahasiswa jurusan tersebut menyambut gembira pada Tahun Akademik 2015/2016 akan mendapatkannya," ujar keputusan DPRD sebesar Rp 50 miliar. Widodo. “Karena perguruan tinggi negeri menyetujui program Setelah menentukan jurusan kini menerapkan uang kuliah dan universitas yang akan kuliah gratis. Dengan tunggal maka program ini akan memberlakukan program kuliah demikian maka langkah menanggung uang kuliah atau SPP gratis, Widodo mengatakan, baru nya saja yang gratis. Pada APBD bisa diketahui berapa jumlah selanjutnya adalah Sumsel 2015 untuk program kuliah mahasiswa penerima bantuan membahas soal gratis ini telah dialokasikan kuliah gratis tersebut. anggaran sebesar Rp50 miliar,” ujar mekanisme dan Juklak Selain itu, ada juga ketentuan Widodo. lain atau petunjuk pelaksanaan pelaksanaannya saja. Dikatakan untuk merealisasikan (Juklak) dari Disdik Sumsel, yakni program ini, pihaknya juga bagi mahasiswa yang mengikuti berupaya melakukan persiapan program kuliah dari Pemprov teknis dan administrasi sehingga encananya program ini Sumsel harus bisa menyelesaikan ketika diterapkan tidak mulai diberlakukan pada kuliah dalam waktu delapan menimbulkan masalah dan benarpertengahan tahun 2015. semester atau empat tahun. Bagi benar tepat sasaran dan sesuai Untuk memberlakukan yang lebih dari empat tahun tujuan yang ingin dicapai yakni bisa program kuliah gratis ini, menurut mahasiswa tersebut harus meningkatkan kualitas sumber daya Widodo, tahap pertama membayar sendiri sudah ada dua kampus uang kuliahnya. perguruan tinggi negeri Mahasiswa yang (PTN), yang siap telah mendapat mendukung. Masingpembiayaan gratis masing adalah dari Pemprov Universitas Islam Negeri Sumsel ini harus atau UIN Raden Fatah, bersungguhPalembang dan sungguh Universitas Sriwijaya ata melaksanakan Unsri perkuliahan dan Dikatakan Widodo, tidak boleh drop out. Dinas Pendidikan Sumsel Bagi mahasiswa kini terus melakukan peserta program koordinasi dengan dua kuliah gratis apabila pimpinan PTN tersebut. dalam waktu empat Beberapa kali pertemuan tahun mahasiswa sudah dilakukan guna yang bersangkutan membahas mengenai terkena drop out daya tampung dan siapa maka dia harus mahasiswa dan berapa mengembalikan jumlah yang akan dana yang telah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Drs. Widodo, MPd mendapatkan bantuan diberikan. kuliah gratis tersebut. "Tidak ada manusia (SDM). Karena kewenangan ini yang alasan bagi masyarakat provinsi ini Menurut dia, dengan menentukan memang masinguntuk tidak sekolah dan diwujudkannya program kulaih masing pihak universitas mendapatkan kesempatan gratis itu, diharapkan semua anak Soal persyaratan, yang pasti memperoleh pendidikan tinggi, dari keluarga kurang mampu dapat program ini memberikan prioritas semua biaya yang dibutuhkan untuk mengakses pendidikan secara kepada calon mahasiswa dari meningkatkan kemampuan maksimal karena Pemerintah keluarga miskin atau tidak mampu akademis sudah disiapkan," ujar Provinsi Sumatera Selatan, yang dan berasal dari Sumatera Selatan. Widodo. (*)
Kadin Pendidikan Sumsel, Drs. Widodo, M.Pd
Prodi-nya, Mengacu pada Kebutuhan Daerah
R
EDISI : MARET 2015
WARTA PENDIDIKAN
7
Laporan Utama
Disambut Baik
Dua Universitas Negeri Beasiswa pendidikan melalui program kuliah gratis yang akan digelontorkan Pemprov Sumsel dinilai kalangan akademisi, sebabagi sebuah terobosan yang memang strategis dan patut mendapatkan dukungan kalangan perguruan tinggi.
M
eski secara teknis, pelaksanaannya mengadopsi program Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidik Misi) pemerintah pusat, namun program ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu,’’ ujar Pembantu Rektor 1 Unsri, Prof Dr Anis Saggaf, dalam satu kesempatan kepada media di Palembang Dkatakan, hal ini tentu harus direspon baik oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Sumsel, seperti Unsri. Apalagi jika, prgram
ini melibatkan juga perusahaan BUMN yang ada di Sumsel, tentu akan lebih banyak para pelajar yang terbantu untuk melangkah ke jenjang perguruan tinggi. "Seperti beasiswa Bidiksiba
Gedung Rektorat UIN Palembang: siap lakasanakan kuliah gratis
8 8
WARTA PENDIDIKAN
dari PTBA. Jadi mekanismenya perusahaan membiayai pendidikan kepada masyarakat di sekitar operasional pabrik," ujar Anis menambahkan. Dikatakan ada banyak kasus kita temui di lapangan, anaknya berprestasi tapi tidak mampu membayar biaya kuliah. ‘’Kami (Unsri-red) tidak bisa menggratiskan biaya kuliah karena sudah diatur pemerintah," jelasnya. Anis menambahkan, dalam program Bidik Misi, beberapa syarat harus dipenuhi calon penerima beasiswa seperti prestasi akademik dan berasal dari keluarga prasejahtrta. Peserta bidik misi awalnya diusulkan sekolah dengan menimbang prestasi selama di sekolah. Selanjutnya panitia akan melakukan verifikasi dengan mendatangi rumah peserta bidik misi. "Kami berharap data yang diberikan sekolah jangan dimanipulasi, jika terjadi EDISI : MARET 2015
Laporan Khusus
Fakultas Teknik Unsri, yang juga direncanakan menampung mahasiswa kuliah gratis
Rektor I Unsri, Prof Dr Anis Saggaf
kecurangan sekolah akan di blacklist selama dua tahun. Alhamdulillah tahun kemarin semuanya tidak ada yang bermasalah," terang Anis. Seperti tahun lalu, perguruan EDISI : MARET 2015
tinggi ini mendapatkan kuota bidik misi sebanyak 800 orang. Namun, pihaknya kembali mengusulkan 200 mahasiswa intuk mendapatkan beasiswa ini karena tidak mampu membayar uang kuliah tunggal (UKT). Sementara itu, terkait rencana kerjasama dengan Pemprov Sumsel, Anis mengaku belum tahu jika Unsri akan ditunjuk untuk mengembangkan program kuliah gratis. Namun dia memastikan, fasilitas yang dimiliki Unsri bisa untuk menjalankan beasiswa ini. "Sekarang kami sudah ada apartemen mahasiswa dengan kapasitas 1.200 kamar, setiap kamar juga dilengkapi wifi sehingga bisa menjunjang belajar," ujarnya. Hal serupa juga diungkapkan Wakil Rektor I UIN Raden Fatah, Prof Drs HM Sirozi MA. Pihaknya merespon baik adanya program kuliah gratis ini, meskipun belum tahu jurusan seperti apa yang dibutuhkan dalam sasaran kuliah gratis ini.
Wakil Rektor I UIN Raden Fatah, Prof Drs HM Sirozi MA.
"Banyak mahasiswa yang memiliki kualifukasi yang baik, namun terbentur pada persoalan dana. Jadi kita masih mau membicarakan hal ini dengan Gubernur terlebih dahulu," jelasnya. (*)
WARTA PENDIDIKAN
9
Laporan Utama
Sumsel Berupaya Miliki Sekolah Jurnalistik ASEAN Sumatera Selatan dalam waktu dekat akan memiliki Sekolah Jurnalistik ASEAN karena sekarang ini sedang diproses pendiriannya.
G
ubernur Sumsel H Alex Noerdin saat berbicara di seminar literasi media membangun kerja sama dengan media profesional di Lembaga Penyiaran Publik RRI Palembang, Rabu (11/3) lalu, mengatakan, pendirian sekolah wartawan tingkat Asia Tenggara tersebut sudah disetujui. Yang jelas sekarang ini sedang diproses pembangunannya diharapkan sebelum Asian Games sudah membina para jurnalis yang ada baik lokal maupun internasional. Sekolah ini nantinya tidak lain untuk meningkatkan kemampuan para wartawan dalam menjalankan tugas, ujarnya. Hal ini karena Pemerintah
10
WARTA PENDIDIKAN
Provinsi Sumsel sangat komitmen dalam meningkatkan profesionalisme para wartawan karena di daerah ini sudah ditandatangani kerja sama antarmedia. ''Bukan itu saja, tetapi Sumsel yang pertama di Indonesia mendirikan Sekolah Jurnalisme Indonesia,'' ujarnya. Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Dewan Pers ini, Alex Noerdin juga mengatakan bahwa dipilihnya Palembang untuk menjadi kota pertama yang menggelar seminar literasi media ini karena pada tahun 2010 yang lalu, Kota Palembang menjadi kota pertama merintis Sekolah Jurnalis pertama di Indonesia. “Ide untuk merintis sekolah
jurnalis itu datang dari Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pada waktu itu, pada Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-64 di Palembang, merupakan salah satu tonggak sejarah dunia Jurnalis Sumsel, dimana pada peringatan HPN tersebut, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan kuliah umum kepada 45 siswa Sekolah Jurnalis Indonesia (SJI) yang untuk pertama kali didirikan di Sumsel,” cetus Alex. Selain menjadi dosen, SBY juga menyaksikan penandantanganan ratifikasi 18 perusahaan pers dan MoU Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) antara pengurus PWI Pusat dengan Badan Dunia PBB. “Kemudian pada tahun 2013, saat kongres jurnalis di Filipina. Gubernur Sumsel menggagas agar EDISI : MARET 2015
Pengeloaan Pendidikan
didirikan sekolah jurnalis ASEAN. Dan Palembang terpilih agar didirikan sekolah jurnalis ASEAN tersebut,” tegas Gubernur. Di samping itu, Sumsel juga telah melakukan kerjasama dengan sekolah jurnalis pertama dan terbaik di dunia yaitu di Misouri Amerika. Dengan adanya kerjasama ini maka akan ada pertukaran pelajar dan pengajar. Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Sekretaris Dewan Pers, Lumongga Sihombing mengatakan, tujuan diadakannya acara ini adalah untuk mendorong tumbuhnya masyarakat yang cerdas dalam menyikapi perilaku pers. Kemudian mendorong peran aktif masyarkat dalam memberantas praktek-praktek pemerasan terhadap narasumber dengan mengatasnamakan kemerdekaan pers. “Kegiatan literasi media ini sudah dilakukan beberapa tahun EDISI : MARET 2015
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin membuka Sekolah Jurnalisme Indonesia yang pertama di Indonesia Senin di Balai Diklat Provinsi Sumsel, Palembang, 9 Feb 2010 lalu.
sebelumnya namun untuk tahun 2015 ini, Dewan Pers memulai kegiatan ini dari Provinsi Sumatera Selatan yaitu di Kota Palembang. Kami memilih Kota Palembang untuk dimulainya literasi media ini karena Kota
Palembang memiliki sejarah untuk masyarakat pers karena pada tahun 2010 yang lalu tepatnya pada Hari Pers Nasional, telah diratifikasi beberapa standar pers dan kode etik jurnalistik,” ujarnya. (*) •Humas/Imam Ghazali
WARTA PENDIDIKAN
11
Pengeloaan Pendidikan
BAN-BAP Sumsel Bahas Akreditasi Sekolah & Madrasah Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Sumatera menggelar rapat koordinasi dengan pengelola pendidikan Kabupaten/Kota. Agenda ini sabagai sarana sumbang saran bagi pengelola sekolah untuk mendapatkan akreditasi. Oleh: Drs. Muhammad Sahidin
D
alam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut,
12
WARTA PENDIDIKAN
PESERTA RAPAT KOORDINASI No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Instansi Jumlah Peserta Dinas Pendidikan Prov. Sumsel 10 Anggota & Sekretaris BAP 25 Dewan Pendidikan Prov. Sumsel 2 Kanwil Kemenag Prov. Sumsel 2 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 17 Kemenag KAbupaten/Kota 17 Unit Pelaksana Akreditasi S/M Kabupaten/Kota 17 Kepala SMA, SMK dan MA lulus akreditasi 2014 135 Tabel.1
EDISI : MARET 2015
Pengeloaan Pendidikan
Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
jalur formal dengan mengacu pada standar pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Mendikbud, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/
madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah / Madrasah (BAP-S/M) yang dibentuk oleh Gubernur, sesuai Per aturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
R E K A P IT U L A S I J U M L A H S E K O L A H / M A D R A S A H T E R K A R E D ITA S I D A N K U A L IF IK A S I B A P - S / M P R O V IN S I S U M A T E R A S E L A TA N s .d TA H U N 2 0 1 4 No
K a b /K o ta
S a t u a n P e n d id ik a n / P r o g r a m SD
MI
SM P
M Ts
SM A
MA
SM K
J u m la h
SLB
P e r in g k a t A k r e d it a s i A
B
C
J u m la h
TT
1
P a le m b a n g
322
78
157
25
101
12
53 / 119
11
759 / 852
276
379
164
6
825
2
B a n y u a s in
414
34
66
31
31
20
9 / 17
0
605 / 613
26
297
276
14
613
3
M u s i B a n y u a s in
448
18
93
28
37
10
20 / 36
0
654 / 670
90
405
171
4
670
4
O g a n I lir
171
9
63
34
32
11
8 / 12
0
328 / 332
28
176
120
8
332
5
OKI
369
40
85
49
31
25
12 / 22
1
612 / 622
47
325
242
8
622
6
OKU
180
14
38
9
22
7
9 / 21
1
280 / 292
41
165
85
1
292
7
OKUT
430
75
70
56
29
21
26 / 46
1
708 / 728
67
449
207
5
728
8
OKUS
109
1
29
2
11
6
7 / 11
0
165 / 169
4
52
103
10
169
9
P r a b u m u lih
74
2
18
4
13
1
10 / 28
0
122 / 140
25
91
22
2
140
10
M u a r a E n im
483
48
105
27
38
13
22 / 53
4
740 / 771
73
438
253
7
771
11
Lahat
210
16
47
13
31
4
11 / 34
2
334 / 357
43
200
113
1
357
12
P a g a r a la m
32
3
7
2
7
3
5 / 10
0
59 / 64
13
40
11
0
64
13
L u b u k L in g g a u
89
6
26
5
18
6
7 / 14
1
158 / 165
41
105
18
1
165
14
M u si R aw as
321
24
74
27
29
15
5 / 5
1
496 / 496
57
265
167
7
496
15
Em pat Law ang
156
3
29
1
11
1
1 / 5
5
207 / 211
6
111
91
3
211
16
P a li
7
0
4
0
0
0
2 / 4
0
13 / 15
0
10
5
0
15
17
M u ra t a ra
0
3
1
1
1
0
0 / 0
0
6 / 6
0
2
4
0
6
3815
374
912
314
442
155
837
3510
2052
77
6476
WARTA
13
J U M L A H
EDISI : MARET 2015
207 / 437
27
6246 / 6476
PENDIDIKAN
Pengeloaan Pendidikan sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan
Suasana penuh suka cita saat pembagian sertifikat akreditasi. (f/diknas)
Nasional Pendidik an dan telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2013, khususnya Pasal 87 ayat (2). Sehubungan dengan hal tersebut, BAP-S/M Provinsi Sumatera Selatan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015, mengadakan kegiatan rapat koordinasi dengan pengelola pendidikan Kabupaten/Kota. Rapat tersebut, bertujuan untuk memberikan saran/rekomendasi kepada Kabupaten/Kota tentang akreditasi S/M, serta penyerahan Sertifikat Akreditasi kepada sekolah yang telah lulus akreditasi tahun 2014. Rapat tersebut dihadiri oleh 225 orang peserta, dengan rincian sebagai berikut (lihat tabel.1) Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota BAN-S/M, Prof. dr. Hardi Darmawan, MPH & TM, FRSTM. Dalam kegiatan tersebut, Prof. dr. Hardi Darmawan menyampaikan materi tentang akreditasi yang diberi judul “Masalah Pendidikan di Indonesia”. Dalam paparan materi nya, beliau menyampaikan tentang : 1. Tujuan Akreditasi Memberikan informasi tentang kelayakan S/M atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Memberikan pengakuan
14
WARTA PENDIDIKAN
peringkat kelayakan Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/ atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait 2. Manfaat Manfaat Acuan dalam upaya peningkatan mutu S/M dan rencana pengembangan S/M Motivator agar S/M terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana dan kompetitif baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional bahkan regional dan Internasional. - Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga S/M dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program S/M - Membantu mengidentifikasi S/M dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investigasi dana swasta dan donator atau bentuk bantuan lainnya - Bahan informasi bagi S/M sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sector swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana - Membantu S/M dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu
3. Fungsi Akreditasi Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban S/M kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh S/M telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indicator-indikatornya Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu. 4. Prinsip Akreditasi - Objektif - Komprehensif / Adil - Transparan - Akuntabel 5. Komponen Akreditasi. • Standar Isi (Permen 22/2006) • Standar Proses (Permen 41/ 2017 • Standar Kompetensi Lulusan (Permen 23/2006) • Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permen 13/2007 tentang Kasek, Permen 16/2007 tentang guru, Permen 24/ 2008 tentang Tenaga Administrasi • Standar Sarana dan Prasarana (Permen 24/2007) • Standar Pengelolaan (Permen 19/2007) • Standar Pembiayaan (PP. 48/ 2008) • Standar Penilaian Pendidikan (Permen 20/2007) Dalam rapat tersebut, Ketua BAP - S/M Provinsi Sumatera Selatan (Drs. H. Muhammad Sahidin), menyampaikan tentang kondisi Sekolah/Madrasah di Sumatera Selatan yang telah diakreditasi dan yang belum diakreditasi sampai dengan tahun 2014. Data dirinci dalam angka, persentase, perjenjang pendidikan dan perkabupaten/Kota.(*) EDISI : MARET 2015
Pengeloaan Pendidikan I. Dalam Angka
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Jenjang S/M SD MI SMP MTs SMA MA SMK SLB
Jumlah Sekolah 4,549 595 1,227 545 528 185 224 170 8,023
Akreditasi Sudah Belum PK Sekolah PK Sekolah PK 3,815 734 374 221 912 315 314 231 442 86 155 30 596 207 437 17 159 27 143 596 6,246 437 1,777 159
Kualifikasi A 273 32 187 30 129 24 168 2 845
B
C
2,173 168 483 163 210 82 217 19 3,515
1,330 168 229 112 100 47 48 6 2,040
?
TTA 39 6 13 9 3 2 4
Ket
3,815 374 912 314 442 155 437 27 6,476
76
II. Dalam Persentase
No
Jenjang S/M
1 2 3 4
SD MI SMP MTs
5 6 7 8
SMA MA SMK SLB
Akreditasi
Jumlah Sekolah 4,549 595 1,227 545 528 185 224 170 8,023
Sudah Sekolah PK 83.86 62.86 74.33 57.61
PK
83.71 83.78 92.41 15.88 77.85
596 596
Kualifikasi
Belum Sekolah PK 16.14 37.14 25.67 42.39 16.29 16.22 7.59 84.12 22.15
73.32 73.32
26.68 26.68
?
Ket
A
B
C
TTA
7.16 8.56 20.50 9.55
56.96 44.92 52.96 51.91
34.86 44.92 25.11 35.67
1.02 1.60 1.43 2.87
100 100 100 100
29.19 15.48 81.16 7.41 13.53
47.51 52.90 49.66 70.37 54.28
22.62 30.32 10.98 22.22 31.50
0.68 1.29 0.92 1.17
100 100 100 100 100
Keterangan SMK dihtung berdasarkan Program Keahlia (PK), sehingga : 1. Jumlah S/M = (8023 -224) + 596 = 8395 2. S/M yang sudah diakreditasi = (6246 - 207) + 437 = 6476 3. S/M yang belum terakreditasi = (1777 - 17) + 159 = 1919
DATA SEKOLAH/MADRASAH YANG SUDAH DIAKREDITASI s.d TAHUN 2014 PROVINSI SUMATERA SELATAN Jenjang Pendidikan No
Kab/Kota
SD N
S
1 Palembang
253
69
2 Banyuasin 3 Muba
410 430
4 Ogan Ilir 5 OKI
?
MI N
S
322
2
76
4 18
414 448
0 3
34 15
167
4
171
0
366
3
369
0
6 OKU
175
5
180
3
7 OKUT
416
14
430
8 OKUS
109
0
9 Prabumulih
71
10 Muara Enim
?
SMP N
S
78
58
34 18
45 75
9
9
40
40
12
4
109
3
473
11 Lahat
?
MTs N
S
99 157
2
23
21 18
66 93
0 4
58
5
63
68
17
85
15
33
5
70
74
51
0
1
1
74
2
0
10
483
16
201
9
210
12 Pagaralam Lubuk 13 Linggau
30
2
85
14 Musi Rawas Empat 15 Lawang
315
?
SMA N
S
25
24
31 24
31 28
2
32
2
47
38
1
19
70
27
2
2
11
7
32
48
3
13
32
0
3
4
89
2
6
321
2
?
MA N
S
77 101
4
8
15 26
16 11
31 37
2 1
34
22
10
32
49
23
8
31
10
11
13
9
2
54
56
14
29
1
1
2
18
0
4
81
24 105
4
16
41
6
47
3
3
4
4
6
13
22
24
64
?
SMK
?
SLB
?
JUMLAH
N
PK
S
PK SEK PK
N
S
SEK
12
11
40
42
79
53 119
0
11
11
759 119
PK
18 9
20 10
3 17
9 33
6 3
8 3
9 20
17 36
0 0
0 0
0 0
605 654
17 36
0
11
11
4
5
4
7
8
12
0
0
0
328
12
3
23
26
9
18
3
4
12
22
1
0
1
613
22
22
1
6
7
4
12
5
9
9
21
1
0
1
283
21
15
29
1
20
21
3
5
23
41
26
46
1
0
1
707
46
9
2
11
2
2
4
2
4
5
7
7
11
0
0
0
163
11
4
8
5
13
1
1
2
2
14
8
14
10
28
0
0
0
123
28
23
27
25
13
38
1
12
13
13
34
9
19
22
53
4
0
4
740
53
3
10
13
22
9
31
2
2
4
7
25
4
9
11
34
2
0
2
334
34
7
0
2
2
6
1
7
1
2
3
1
5
4
5
5
10
0
0
0
59
10
13
26
1
4
5
7
11
18
2
4
6
5
10
2
4
7
14
1
0
1
158
14
10
74
2
23
25
23
6
29
1
14
15
3
3
2
2
5
5
1
0
1
494
5
153
3
156
1
2
3
28
1
29
1
0
1
9
2
11
1
0
1
1
5
0
0
1
5
2
3
5
207
5
16 Pali
7
0
7
0
0
0
3
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
2
2
4
0
0
0
13
4
17 Muratara
0
0
0
0
3
3
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
3,661 154 3,815 38 336 374 660 252 912 25 289 314 247 195 442 23 132 155 86 224 121 213 207 437 13
14
27 6,246 437
JUMLAH
EDISI : MARET 2015
WARTA PENDIDIKAN
15
Kurikulum
M
Seputar Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan 2013
enteri Pendidikan dan Kebudayaan era pemerintah Soesilo Bambang Yudoyono (Muhammad Nuh), telah menetapkan bahwa kuri kulum 2013 akan diterapkan secara serentak di seluruh sekolah di Indonesia. Untuk hal tersebut, Kemdikbud telah mempersiapkan segala sesuatunya, seperti melatih ribuan guru, dan telah menganggarkan untuk pengadaan buku kurikulum 2013 sebesar Rp 2,1 triliun Dengan anggaran tersebut, diharapkan kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik di sekolah, karena guru dan siswa akan memperoleh buku dimaksud 1 buku per pelajaran per siswa/guru. Namun setelah beberapa bulan berjalan, dan seiring dengan pergantian pemerintahan dengan terpilihnya Jokowi – JK sebagai presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Terjadi pula perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini diawali dengan keluarnya surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja (Anies Baswedan) nomor 179342/MPK/KR/2014. Surat dimaksud, ditujukan kepada sekolah di seluruh Indonesia. Isi dari surat ini, intinya adalah sebagai berikut : Menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu
16
WARTA PENDIDIKAN
semester, yaitu sejak tahun pelajaran 2014/2015. SekolahSekolah ini supaya kembali menggunakan kuri kulum 2006. Sekolah yang termasuk kategori ini, kembali menggunakan kurikulum 2006 mulai semester genap tahun pelajaran 2014/2015. Tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah tiga semester ini menerapkan, yaitu sejak tahun pelajaran 2013/2014 dan menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembang dan percontohan penerapan kurikulum 2013.
Pada saat kurikulum 2013 telah diperbaiki dan dimatangkan lalu sekolah-sekolah ini (dan sekolah-sekolah lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dimulai proses penyebaran penerapan kurikulum 2013 ke sekolah lain disekitarnya. Bagi sekolah yang termasuk kategori ini, harap bersiap menjadi sekolah pengembangan dan per contohan kurikulum 2013 sehingga siap diterapkan secara nasional dan disebarkan dari sekolah tersebut. Catatan tambahan untuk poin kedua ini adalah sekolah yang
keberatan menjadi sekolah pengembang an dan percontohan kurikulum 2013, dengan alasan ketidaksiapan dan demi kepentingan siswa, dapat mengajukan diri kepada Kemdikbud untuk dikecualikan. Mengembalikan tugas pengembangan kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pengembangan kurikulum tidak ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek. Kemdikbud akan melakukan perbaikan mendasar terhadap kurikulum 2013 agar dapat dijalankan dengan baik oleh guruguru di dalam kelas, serta mampu menjadikan proses belajar di sekolah sebagai proses yang menyenangkan bagi siswa. Keluarnya surat tersebut, menimbulkan pendapat yang beragam didunia pendidikan. Ada yang setuju dan ada yang tidak, ada yang tidak mau kembali ke kurikulum 2006 dan ingin tetap melanjutkan kurikulum 2013 walaupun sekolahnya tidak sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. Media cetak dan elektronikpun ramai membicarakan permasalahan ini, mereka mem pertanyakan berbagai permasalahan yang mungkin timbul dari kebijakan mendikbud tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mendikbud segera mengeluarkan EDISI : MARET 2015
Kurikulum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan 2013 pada tanggal 12 Desember 2014. Dalam Permendikbud Nomor 160 tahun 2014 ini, kembali dipertegas tentang sekolah mana yang boleh menggunakan kurikulum 2013 dan sekolah mana yang harus kembali menggunakan kurikulum 2006. Mencermati pasal demi pasal dari permendikbud nomor 160 tahun 2014 tersebut, Mendikbud tetap ingin melanjutkan penerapan kurikulum 2013, namun Mendikbud ingin penerapannya secara bertahap. Penerapan secara bertahap tersebut, dimaksudkan agar dapat menjadi lebih baik dengan terlebih dahulu memperhatikan berbagai aspek, seperti tenaga pendidik, manajemen/kepala sekolah, tenaga kependidikan dan buku teks. Untuk mempersiapkan sekolah agar siap dalam menerapkan kurikulum 2013, mereka akan diberikan pelatihan dan pen dampingan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Selanjutnya, seluruh sekolah di Indonesia pada tahun pelajaran 2019/2020 harus menerapkan kurikulum 2013, sebagaimana
Mendikbud, Anies Baswedan
diatur dalam pasal 4. Untuk suksesnya proses peralihan penerapan kurikulum 2006 ke 2013 dan pemantapan penerapan kurikulum 2013 bagi sekolah yang telah memenuhi persyaratan, Kemdikbud mengeluarkan peraturan bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah nomor 5496/C/KR/2014 dan 7915/D/KP/ 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan 2013 pada tanggal 22 Desember 2014. Petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi sekolah dalam
melaksanakan ketentuan per aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Dalam Juknis ini, diatur dan dimungkinkan bagi sekolah yang telah 3 semester melaksanakan kurikulum 2013 tetapi ingin kembali menggunakan kurikulum 2006 dengan cara melapor kepada Mendikbud melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3. Begitu juga bagi sekolah yang baru satu semester menerapkan kurikulum 2013, tetapi tetap ingin melanjutkan menggunakan kurikulum 2013 dengan cara membuat usul untuk menjadi pelaksana kurikulum 2013 kepada Mendikbud melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 s.d. 5. Dalam juknis ini diatur pula tentang penilaian dan ketentuan kenaikan kelas bagi peserta didik dan rombongan belajar baik yang melaksanakan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 serta konversi nilainya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 serta pasal 8 ayat 1, 2 dan 3. (*)
Saat sejumlah guru memprotes kebijakan kurikulum 2013 dan UN sebagai penentu kelulusan EDISI : MARET 2015
WARTA PENDIDIKAN
17
Ujian Nasional
13 SMK & 2 SMA di Sumsel Siap UN 2015 dengan CBT Belum Semua SMA Bisa Dilaksanakan Computer Based Test (CBT), menjadi pembahasan hangat dalam rapat tersebut. Persyaratan untuk menyelenggarakan UN dengan system CBT yang menuntut beberapa persyaratan teknis, seperti ketersedian computer, sumber daya listrik dan lain—lainnya di sekolah, Dalam rangka persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2014/2015, Dinas Pendidikan Provinsi telah melakukan rapat teknis dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan. Rapat berlangsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 2 s.d. 3 Maret 2015, bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel. Dalam rapat tersebut di bahas kebijakan baru tentang pelaksanaan UN tahun pelajaran 2014 / 2015, di antaranya yaitu tentang kegunaan hasil UN dan pelaksanaan Computer Based Test (CBT)/UN dengan menggunakan komputer. Computer Based Test (CBT), menjadi pembahasan hangat dalam rapat tersebut. Persyaratan untuk dapat menyelenggarakan UN dengan system CBT yang menuntut beberapa persyaratan
18
WARTA PENDIDIKAN
EDISI : MARET 2015
Ujian Nasional teknis, seperti ketersedian computer, sumber daya listrik dan lain—lainnya di sekolah, menyebabkan sebagian besar sekolah di Sumatera Selatan menyatakan belum siap untuk melaksanakannya. Dalam rapat tersebut, disepakati hanya beberapa SMK saja yang siap melaksanakan UN dengan sistem CBT, sedangkan SMA belum ada yang siap. SMK yang siap untuk melaksanakan UN dengan CBT tersebut berjumlah 13 sekolah, yaitu sebagai berikut: 1. SMKN 2 Palembang 2. SMKN 3 Palembang 3. SMKN 4 Palembang 4. SMKN 5 Palembang 5. SMKN 6 Palembang 6. SMK Swakarya Palembang 7. SMKN 1 Indralaya 8. SMKN 1 Kayuagung 9. SMKN1 OKU Selatan 10.SMKN 1 Martapura 11.SMK Muh. 3 Sukaraja 12.SMKN 1 Lahat 13. SMKN Lubuk Linggau Selanjutnya, Dalam rapat teknis yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, jumlah sekolah yang menyatakan siap untuk melaksanakan UN-CBT bertambam menjadi 15 sekolah.
offline (luar jaringan) dan online (dalam jaringan). UN CBT offline, dapat dilakukan oleh sekolah yang memenuhi syarat dengan terlebih dahulu menginstall aplikasi UN CBT tahun 2015 ke komputer di sekolahnya. UN CBT offline tidak membutuhkan adanya jaringan internet. Sedangkan UN CBT online membutuhkan ketersedian jaringan internet yang baik. UN dengan sistem CBT, akan diselenggarakan lebih awal daripada UN PBT, yaitu pada tanggal 7—15 April 2015, sedangkan UN PBT pada tanggal 13—15 April 2015. Perubahan kebijakan penting
lainnya dari Kemdikbud dalam pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014 / 2015 adalah tentang kegunaan hasil UN. Dalam pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, kegunaan hasil Ujian Nasional (UN) berbunyi sebagai berikut : 1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan 2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya 3. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan 4. Penentuan kelulusan dari satuan pendidikan Pada tahun 2013, PP tersebut direvisi menjadi Peraturan
CBT 1. Pada tahun 2015 bersifat “rintisan” 2. Jenjang SMP, SMA/MA, dan SMK (ada proses verifikasi kelayakan) 3. Rasio komputer ( PC) dan siswa adalah 1:3 dan cadangan 10% dari jumlah PC yang ada 5. Memiliki UPS yang memadai untuk PS server dan client 6. Diutamakan memiliki genset. 1. Proktor 2. Teknisi
2 (dua) sekolah yang baru menyatakan siap untuk melaksanakan UN-CBT tersebut adalah SMA Xaverius 1 Palembang dan SMA Kusuma Bangsa Palembang. Dengan demikian, sekolah penyelenggaran UN-CBT di Sumatera Selatan, tidak hanya diwakili oleh sekolah menengah kejuran (SMK), tetapi juga ada sekolah menengah atas (SMA) Namun demikian, ke 15 sekolah yang akan menyelenggara kan UN-CBT tersebut belum bersifat final, karena masih menunggu hasil verifikasi dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UN dengan sistem CBT dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu EDISI : MARET 2015
WARTA PENDIDIKAN
19
Ujian Nasional Pemerintah Nomor 32 tahun 2013. Dalam peraturan yang baru ini, poin keempat dari pasal 68 PP 19 tahun 2005 tersebut isinya diuabh menjadi “penentu kelulusan peserta didik dari program dan atau satuan pendidikan. Perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2014/2015 ini, bukan hanya terbatas pada kegunaan hasil UN dan uji coba penggunaan CBT saja, tetapi juga pada aspekaspek lainnya, seperti teknis pengawasan pelaksanaan UN, pencetakan naskah soal, sistem pengiriman naskah soal dan lainnya. Pada UN tahun pelajaran 2014/ 2015 ini, peran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dikurangi. Sebelumnya, peran PTN adalah koordinator pengawasan dan koordinator pemindaian, menjadi koordinator pemindaian saja. Begitu juga dengan peran pihak kepolisian, mereka tidak lagi terlibat langsung dalam pelaksanaan UN, terutama pada saat pelaksanaan UN ditingkat satuan pendidikan. Perubahan besar kebijakan dalam pelaksanaan UN tahun pelajaran 2014/2015 ini, dilatar belakangi oleh keinginan kemdikbud untuk: 1. Memperbaiki mutu pendidikan melalui berbagai alat pengukuran (bukan hanya UN) 2. Memberikan otonomi pada sekolah dan mengurangi tekanan tidak perlu 3. Memperbaiki sistem penilaian sehingga lebih bermakna 4. Ujian nasional wajib diambil minimal satu kali 5. Mendorong pembelajaran dan integritas
1. Siswa termotivasi untuk belajar 2. Guru termotivasi menuntaskan kompetensi 3. Menjadi standar kompetensi minimum nasional 4. Dapat dipakai sebagai acuan antar provinsi 5. Adanya ukuran capaian kompetensi pendidikan yang dapat dipakai antar negara Namun kenyataan yang terjadi adalah : 1. Lahirnya perilaku negatif
kecurangan 2. Lahirnya perilaku negatif teaching-to-the-test 3. Siswa menjadi korban 4. Siswa alami distress 5. Pembelajaran tidak tuntas 6. Keterbatasan standaraized tests 7. Sifat high-stake testing Sehubungan dengan hal tersebut, Kemdikbud telah merancang roadmap perbaikan penyelenggaraan UN tahun 2015 - 2020, sebagai berikut :
Kelima keinginan tersebut lahir karena adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan UN sebelumnya. Dalam pelaksanaan UN sebelumnya, diharapakan :
20
WARTA PENDIDIKAN
EDISI : MARET 2015
Ujian Nasional Dalam rapat teknis tersebut, pihak Kemdikbud/BSNP dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan telah mensosialisasikan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan UN tahun pelajaran 2014/2015 kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota seSumatera Selatan. SOP pelaksanaan UN tersebut diharapakan dapat dipahami oleh seluruh penyelenggaran UN dari seluruh jenjangnya, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan epektif dan efesien. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Selatan (Drs. Widodo, M.Pd), berpesan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar dengan segera mensosialisasikan POS UN 2015 tersebut kepada satuan pendidikan (sekolah) di lingkungannya masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel juga berpesan, agar Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota segera menyiapkan segala sesuatunya sehubungan dengan pelaksanaan UN tahun pelajaran 2014/2015. Persiapan tersebut, baik bagi sekolah yang akan melaksanakan UN tahun pelajaran 2014/2015
dengan Paper Based System (PBT) maupun yang akan melaksanakannya dengan Computer Based System (CBT). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, juga berharap penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2014/2015 di Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan peserta UN tahun pelajaran 2014/2015, terutama peserta UN sekolah menengah yang jumlahnya sebanyak 99.715 orang dan berasal dari 968 sekolah semuanya dapat meraih hasil yang memuaskan. (*)
PANITIA UN SK Mendikbud
Tingkat Pusat: Penyelenggara dan Pelaksana
SK Gubernur
Pelaksana Tingkat Provinsi SK Bupati/ Walikota SK Ka Dinas Pendidikan
UN Luar Negeri
Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan
Penyelenggaran UN SMA/MA dan SMK Prov. Sumsel Tahun pelajaran 2014/2015 Negeri : 371 Swasta : 597 Peserta UN SMA/MA dan SMK Prov. Sumsel Tahun pelajaran 2014/2015 SMA : 60.327 Peserta SMK : 26.057 Peserta MA : 13.331 Peserta
EDISI : MARET 2015
WARTA PENDIDIKAN
21
Ujian Nasional
UN 2015 Uji Coba CBT
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai badan independen dan professional memiliki tugas menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). Demikian yang disampaikan Sekretaris BNSP (Bambang Suryadi) dalam bulletin BSNP Vol. IX/No. 4/ Desember 2014. UN 2015 tetap dilaksanakan dengan berbagai perbaikan untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas penyelenggaraan UN.
K
ebijakan penyeleggaraan UN 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan dan Penyelenggaraan Ujian Nasional. Kebijakan ini diperkuat dengan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Deputi Bidang Pendidikan dan Agama
22
WARTA PENDIDIKAN
EDISI : MARET 2015
Ujian Nasional Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tanggal 11 November 2015 di Jakarta. Namun dengan adanya perkembangan pemikiran dan perubahan situasi pada Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Jokowi—JK, beberapa kebijakan Ujian Nasional (UN) mengalami perubahan. Sampai berita ini ditulis, perubahan kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan antara BSNP dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BSNP sebagai penyelenggara UN selalu melakukan evaluasi untuk mengambil kebijakan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan UN. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Permendikbud Nomor 144/2014 dan Prosedur Operasional Standar (POS) UN. Ada beberapa kebijakan UN 2015, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kisi-kisi UN 2015 disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Mengingat peserta UN 2015 masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), maka kisi-kisi UN 2015 sama dengan kisi-kisi UN 2014 sesuai dengan Surat Keputusan BSNP Nomor 0027/P/ BSNP/IX/2014 tanggal 30 September 2014. Kisi-kisi tersebut menjadi acuan guru dalam melakukan proses belajarmengajar di kelas. Berdasarkan kisi-kisi tersebut, Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengembangkan soal UN dengan melibatkan guru yang berpengalaman dan dosen dari perguruan tinggi. Kedua, pelaksanaan UN 2015 selain dalam bentuk ujian tulis (paper based test), juga akan dilakukan melalui sistem daring (Computer Based Test). Namun, pelaksanaan CBT ini masih bersifat uji coba. Tujuannya adalah untuk meng optimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses penilaian sehingga dapat dilakukan efisienasi dari segi EDISI : MARET 2015
Bambang Suryadi Sekretaris BNSP
waktu, tenaga, dan biaya. Ketiga, UN untuk Sekolah Keagamaan Katolik dan Kristen. Pada tahun 2015, untuk pertama kali, diadakan UN bagi siswa dari Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) dan Sekolah Menengah Theologi Kristen. Dalam pelaksanaannya, BSNP bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bima Katolik dan Kristen Kementerian Agama, dan puspendik. Untuk SMA Katolik, selain Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris, materi yang diujikan adalah Kitab Suci, Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani, dan Liturgi. Sedangkan, untuk SMT Kristen, mata pelajaran ke agamaan yang diujikan meliputi Alkitab, Etika Kristen, dan Sejarah Gereja. Keempat, peran perguruan tinggi. Berbeda dengan peran PTN Pada tahun 2014 yang meliputi pengawasan dan pemindaian Lembar Jawaban UN (LJUN), pada tahun 2015, peran PTN dibatasi pada pemindaian LJUN untuk SMA sederajat. Salah satu asalan yang mendasar dilibatkannya PTN dalam pemindaian adalah nilai hasil UN akan digunakan dalam seleksi masuk ke perguruan tinggi. Computer Based Test dilaksanakan secara bertahap atau uji coba dengan sasaran sekolah/madrasah yang telah memenuhi infrastruktur dan kriteria atau persyaratan tertentu.
‘’Untuk sekolah/madrasah yang belum memenuhi kriteria atau persyaratan tersebut, pelaksanaan UN masih menggunakan Paper Based Test (PBT)”, ungkap Bambang Suryadi Sekretaris BSNP dalam rapat koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta. Dengan diterapkannya CBT, tambah Bambang, dapat dilakukan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Waktu pelaksanaan ujian tidak mesti harus serentak seperti sekarang ini. Hasil ujian bisa diketahui lebih cepat dan biaya ujian juga semakin murah. Yang lebih penting lagi, permasalahan penggandaan dan distribusi bahan ujian dapat diminimalisir. Secara terpisah, Suprananto mengatakan bahwa sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan CBT, Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan uji coba CBT dibeberapa SMK dan SMA di Jakarta. ”Siswa-siswa sangat antusias mengikuti CBT dan UN bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi mereka”, ungkap Suprananto dalam rapat Pleno BSNP di Jakarta, belum lama ini. Dalam hal ini, tambah Suprananto, Puspendik perlu menyiapkan bank soal yang lebih baik. Selain itu, pihak Direktorat terkait perlu melakukan pendataan kesiapan sekolah untuk melaksanakan CBT Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan UN SMA dan yang sederajat dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 13 sampai dengan 15 April 2015 dengan dua mata pelajaran di ujian setiap hari. UN SMP dan yang sederajat dilaksanakan selama empat hari, mulai tanggal 4 sampai dengan 7 Mei 2015, dengan satu mata pelajaran diujikan setiap hari. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket C dan Program Paket B dilaksanakan bersamaan dengan UN formal. (*)
WARTA PENDIDIKAN
23
Siswa SLB Tetap Gunakan PBT
T
ak hanya siswa normal pada umumnya yang mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat yang akan dilaksanakan pada 13-15 April mendatang. Namun siswa yang mengikuti Sekolah Luar Biasa (SLB) pun turut serta. Dan semuanya terdaftar untuk mengikuti UN Paper Based Test (PBT). Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pelaksanaan UN tahun ini dilakukan dengan dua cara, yakni PBT dan Computer Based Test (CBT). "Mereka (SLB-red) tidak ikut UN CBT, karena menyesuaikan dengan keadaan fisik," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Drs. Widodo M.Pd melalui Sekretaris UN
kekurangan fisik yang dialami siswa SLB tentu akan menyulitkan mereka untuk mengikuti pelaksanaan CBT.
Sumsel, Zawawi, Senin (9/3). Menurutnya, kekurangan fisik yang dialami siswa SLB tentu akan menyulitkan mereka untuk mengikuti pelaksanaan CBT. Guna mengantisipasi supaya tidak terjadi permasalahan pelaksanaan UN bagi siswa SLB di Sumsel diseragamkan untuk mengikuti UN dengan sistem CBT. "Tidak ada batasan, tetapi untuk keseragaman supaya pelaksanaan UN siswa LB berjalan lancar saja," ujarnya, seperti dilansir laman tribunpalembang.com. Ia menambahkan, untuk koli soal dan LJUN bagi siswa LB nantinya akan disesuaikan dengan kekurangan fisik yang dialami oleh masing-masing siswa. Dan tentu saja aturannya tidak seketat pelaksanaan sekolah normal. "Misalnya siswa tuna netra tentu akan mendapatkan soal dengan
huruf braille, semuanya tentu disesuaikan, tidak mungkin sama," jelasnya. Untuk siswa SLB yang mengikuti UN di Sumsel tercatat ada sebanyak 62 siswa yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota yaitu Palembang, Lubuk Linggau, Prabumulih, OKU, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan OKU Timur. Sedangkan di Palembang Sendiri ada lima sekolah SLB yang siap mengikuti UN. Lanjutnya, kategori siswa SLB yaitu diantaranya tuna netra, tuna rungu, tuna grahita ringan, tuna daksa ringan, dan tuna laras. Dan pada saat ujian juga tetap mendapat pengawasan. "Paket soal nantinya tetap berbeda, dan diberikan perlakuan yang sama dengan siswa normal lainnya," Ujarnya. (*)
Siswa Tuna Netra ketika mengikuti Ujian Nasional: tetap menggunakan Paper Based Test (f/ilustrasi)
24
WARTA PENDIDIKAN
EDISI : MARET 2015
Siswa SMK Negeri 2 Sekayu tengah melakukan ujian praktik ketrampilan
Siswa SMK di Sekayu Ikuti Uji Kompetensi Menjelang ujian nasioanal (UN), seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta di Sekayu akan melaksanakan Ujian Kompetensi (UK) terlebih dahulu. UK tersebut dilakukan sesuai dengan program keahilan yang diambil siswa tersebut sebagai salah satu syarat menyelesaikan akademik di sekolah kejuruan. Kepala SMK Negeri 2, Drs Selamat MM mengatakan UK yang digelar di sekolahnya merupakan salah satu syarat kelulusan bagi siswa disamping nilai dari ujian nasional. SMK Negeri 2 Sekayu sendiri yang EDISI : MARET 2015
terdiri dari 5 program keahlian ini antara lain Teknik Pengelasan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Konstruksi Kayu, Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Teknik Komputer Jaringan. “Ujian kompetensi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang telah didapat oleh peserta selama menempuh sekoloah,” kata Selamat, seperti dilansir tribunpalembang.com
ketika ditemui, Rabu (11/3). Lanjut Selamat, mengenai hasil UK nantinya akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk mempekerjakan siswa lulusan SMK. Karena UK sendiri merupakan ketentuan pemerintah pusat. "Mereka bisa memilih. Jika ingin langsung bekerja maka bisa bekerja. Atau kalau mau lanjut kuliah juga tidak apa-apa. Intinya kami mengimbau siswa untuk serius dalam ujian praktik UK ini walaupun ini ujian praktik tidak kalah jauh dengan ujian nasional," ujarnya. UK untuk siswa SMK dijalankan sebanyak empat hari, dilakukan secara bertahap. Peserta UK ada 218 orang siswa kelas XII. “Dengan UK ini diharapkan para siswa lebih memahami apa yang mereka kerjakan. Nantinya kemampun seperti inilah yang sangat dibutuhkan di dunia kerja,” ungkapnya. (*)
WARTA PENDIDIKAN
25
Khasanah
Kembali ke Konsep Ki Hajar Dewantara Oleh : Novi Cahyadi, M.Pd
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, sangat menyayangkan, karena konsep pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara tidak dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Padahal, tiga pilar pendidikan dan sekolah Taman Siswa yang diciptakan Ki Hadjar sudah dipraktikkan dengan baik di Finlandia.
Anies menuturkan, pendidikan di Finlandia sangat maju dan berkembang. Mereka melakukan reformasi pada sistem pendidikan sejak 1980 hingga 2000-an. Dan pada tahun 2003, menurut hasil survei internasional yang komprehensif oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)/PISA, yang mengukur kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan juga matematika, menetapkan bahwa sistem pendidikan di Finlandia (Eropa Utara), sebagai sistem pendidikan terbaik dunia (jurnas.com 2 Desember 2014). Pengembangan pendidikan yang tidak instan itu bisa diterapkan dengan baik saat ini. ’’Finlandia telah mempraktikkan dengan baik konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang berupa Taman Siswa’’. Begitulah pernyataan Mendikbud yang dikutip dari jawapos.com pada tanggal 6 Desember 2014.
Ki Hajar Dewantara Nama Asli: Raden Mas Soewardi Soeryaningrat Lahir: Yogyakarta, 2 Mei 1889. Wafat: Yogyakarta, 28 April 1959
Dalam kesempatan yang lain, sebagaimana dikutip dari Antara News pada tanggal 1 Desember 2014. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mewajibkan kalangan pendidik yang ada di Tanah Air untuk membaca buku yang ditulis Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. "Jika kita sering menyebut
Ki Hajar Dewantara Ketika bertemu Soekarno. (f/doknas)
26
WARTA PENDIDIKAN
EDISI : MARET 2015
Khasanah
PESAN SEBELUM WAFAT Di bawah pendudukan Jepang, pada 1943 ketika Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera), Ki Hadjar duduk sebagai salah seorang pemimpin di situ bersama Soekarno, Hatta, K.H Mas Mansyur. Setelah proklamasi kemerdekaan, Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan (PP dan K) Indonesia yang pertama. Secara resmi dunia akademik pun memberikan penghormatan kepada Ki Hadjar dengan memberikan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1957. Dua tahun setelah itu, tepatnya pada 26 April 1959 Ki Hadjar Dewantara meninggal dunia. Sebelum wafat ia pernah berkata pada anaknya, Bambang Sukowati (dalam Rahardjo, 2009: 21): […] apapun yang dikatakan orang tentang diriku (kau) wajib menerimanya. Namun, kalau suatu ketika ada orang meminta pendapatmu, apakah Ki Hadjar seorang nasionalis, radikalis, sosialis, humanis, tradisionalis ataupun demokrat? Maka katakanlah, aku hanya orang Indonesia biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. *pedagogikritis.wordpress.com
sistem pendidikan yang diterapkan di Finlandia hebat, jauh sebelum itu pada 1930 konsep yang diterapkan disana telah ditulis oleh Ki Hajar Dewantora dalam bukunya (Pendidikan)," kata Anies Baswedan. Ia menyampaikan hal itu saat bersilaturahim dengan sekitar 650 kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia di Aula Ki Hajar Dewantara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Anies konsep EDISI : MARET 2015
pendidikan yang dijalankan di Finlandia sudah lama ditulis oleh Ki Hajar Dewantara, namun di Indonesia tidak dibaca, sementara di Finlandia malah dipraktikan. "Kita semua melupakan apa yang ditulis Ki Hajar Dewantara, salah satunya pendidikan itu adalah sesuatu yang menyenangkan makanya lembaga pendidikannya diberi nama taman artinya tempat yang membahagiakan," kata Mendikbud. Begitulah pesan-pesan yang disampaikan oleh Mendikbud
tentang betapa pentingnya mengenal dan menerapkan Kosep Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pesan - pesan tersebut bahkan diulanginya di berbagai kesempatan dan berbagai tempat. Berdasarkan hal diatas, kita dapat memahami bahwa Mendikbud menginginkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, marilah kita pelajari dan kita kenali lebih mendalam,
WARTA PENDIDIKAN
27
Khasanah
Para guru Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara. (f/doknas)
bagaimana sebenarnya konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tersebut. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah Pendidikan Humanistik. Teori humanistik adalah suatu teori yang bertujuan memanusia kan manusia. Artinya perilaku tiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri dan memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Seperti halnya dalam Paradigma pendidikan humanistik memandang manusia sebagai ”manusia”, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu (Makin, 2009: 22). Menurut Ki Hajar Dewantara mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia (humanisasi), yakni peng angkatan manusia ke taraf insani. Di Dalam mendidik ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan dan disempurnakan. Jadi sesungguhnya pendidikan adalah usaha bangsa ini membawa manusia Indonesia
28
WARTA PENDIDIKAN
keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir aktual-transenden dari sifat alami manusia (humanis) (Setyo Hartanto; 4). Pendidikan yang menjadi citacita Ki Hajar Dewantara adalah membentuk anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin. Luhur akal budinya serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air serta manusia pada umumnya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka Ki Hajar Dewantara menawarkan beberapa konsep dan teori pendidikan di antaranya “Panca Darma”, yaitu: kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan (Adurrahman Soerjomiharjo, 1986 ; 52) Pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentang metode yang sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh. Metode ini secara teknik pengajaran meliputi kepala, hati dan panca indra.
Metode Asah yaitu metode pendidikan yang hanya mengembangkan aspek intelektual. Metode Asih yaitu metode pendidikan yang mengembangkan sikap hidup bersama dengan sesama umat dan sesama makhluk ciptaan tuhan di muka bumi, sebab setiap individu tidak akan dapat memisahkan diri dari orang kebanyakan dilingkungan sekitarnya, selain itu pendidikan juga hendaknya memperkaya berbagai hal (aspek) pada setiap individu yang mau menerima perbedaan diantara masingmasing pribadi (keunikan) dan mau menerima perbedaan latar belakang individu (inklusi; ras, suku, agama, jenis kelamin dll) Metode asuh yaitu metode guru dalam mendidik hendaknya mampu dan mau serta rela mengorbankan kepentingankepentingan hidup pribadinya demi kebahagian para peserta didiknya. (Setyo Hartanto ; 6) Untuk merealisasikan, konsepkonsepnya tersebut, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga EDISI : MARET 2015
Keterampilan bimbing anak menjadi manusia yang merdeka 3. Pendidikan harus didasarkan atas kebudayaan bangsa sendiri tanpa mengesampingkan ke budayaan bangsa—bangsa lain. 4. Pendidikan harus merata untuk seluruh rakyat 5. Taman siswa harus hidup dan berkembang dengan kekuatan sendiri. 6. Pendidik harus berhamba pada anak, atas dasar sikap tampa pamrih
Ki Hajar Dewantara, di usai senja tetap aktif. (dok)
pendidikan yang sekarang ini kita kenal dengan nama Taman Siswa. Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta (Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan Siswa berarti murid). Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama "National Onderwijs Institut. Taman Siswa", yang merupakan realisasi gagasan dia bersamasama dengan teman di paguyuban Sloso Kliwon. Sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat di balai Ibu Pawiyatan (Majelis Luhur) di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Prinsip dasar dalam sekolah/ pendidikan Taman Siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai Patrap Triloka. Patrap Triloka memiliki unsurunsur (dalam bahasa Jawa), yaitu : 1. Ing ngarso sung tulodo (di depan memberi teladan) 2. Ing madyo mangun karso (di tengah memberi bimbingan) 3. Tut wuri handayani (di belakang memberi dukungan). Semboyan tersebut, sampai sekarang masih relevan untuk EDISI : MARET 2015
diterapkan di dunia pendidikan, terutama bagi guru-guru dalam pelaksanaan tugas proses belajar mengajarnya. Sedangkan maksud pendirian Taman Siswa adalah membangun budayanya sendiri, jalan hidup sendiri dengan mengembangkan rasa merdeka dalam hati setiap orang melalui media pendidikan yang berlandaskan pada aspek-aspek nasional. Landasan filosofisnya adalah nasionalistik dan universalistik. Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual. Universal artinya berdasarkan pada hukum alam (natural law), segala sesuatu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan. Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan, merdeka dari segala hambatan cinta, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian tumbuh dalam diri (hati) manusia (http://yayasan soebono.org) . Dalam operasional penyelenggaraannya, Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut: 1. Menjadi hak seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan 2. Pengajaran harus mem
KESIMPULAN 1. Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah Pendidikan Humanistik, yaitu proses pendidikan yang memanusiakan manusia. 2. Untuk melaksanakan konsep tersebut, Ki Hajar Dewantara Mendirikan lembaga pendidikan yang diberi nama Taman Siswa. 3. Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Taman Siswa yaitu Asah, Asih Asuh. 4. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan sekolah/ pendidikan Taman Siswa yang menjadi pedoman bagi guru adalah Patrap Triloka (Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri Handayani).
Penulis adalah Staf Sub Bagian Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
WARTA PENDIDIKAN
29
Bimtek
Bimbingan PNS Supaya Bisa Menyusun SKP dan P2KP Oleh: Drs. Kusdinawan, M.Si
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP), diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 (PP No. 46 Tahun 2011). Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 11 November 2011, dan mulai wajib untuk dilaksanakan terhitung 1 Januari 2014 (sesuai bunyi pasal 11).
S
ejak diberlakukanya peraturan ini, Dinas pendidikan telah beberapakali melaksana kan sosialisasi. Dan untuk semakin menambah pengetahuan pegawai tentang SKP dan P2KP, Dinas Pendidikan Prov. Sumsel melaksanakan lagi Bimbingan Teknis (Bintek) SKP dan P2KP. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 25 Februari 2015 di Ruang Aula Handayani Dinas Pendidikan Prov. Sumsel. Kegiatan di hadiri oleh 292 Orang peserta, dengan rincian sebagai berikut : Dinas Pendidikan Prov. Sumsel (165 orang), UPTD BLPT (22 orang), Graha Teknologi (26 orang), Balai Tekkom (16 orang), BP3NFI (13 orang), serta Tenaga Fungsional (pengawas, arsiparis, pranata humas, pustakawan, pamong bebalajar, guru SONS dan guru SLB) seluruhnya 50 orang. SKP sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan oleh
30
WARTA PENDIDIKAN
seluruh Pegawai Negeri Sipil, karena SKP merupakan rencana kerja PNS selama satu tahun yang disusun secara sistematis dan dapat diukur baik secara kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. SKP ini wajib dibuat oleh seorang PNS, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 PP No. 46 Tahun 2011 yang bunyinya sebagai berikut “Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan rencana kerja tahunan instansi”. Karena bersifat wajib, maka ada aturan sanksi jika seorang PNS tidak melaksanakannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 6, yang bunyinya sebagai berikut “PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan per undang— undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS . Bertitik tolak dari pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 PP No. 6 Tahun 2011 tersebut, di pandang
penting untuk terus mensosialisaikan dan melaku kan kegiatan bintek tentang SKP dan P2KP kepada PNS Dinas Pendidikan Prov. Sumsel. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Drs. Widodo MPd, dalam sambutannya pada saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa seluruh PNS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, wajib memiliki kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) dalam membuat SKP. Dalam kesempatan tersebut, Kadisdik Sumsel juga berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan Bintek SKP dan P2KP dengan baik dan tertib, sehingga nanti memperoleh pegatahunan dan keterampilan yang baik untuk membuat SKP dan juga memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Penilaian Presasi Kerja Pegawai (P2KP). Nara sumber utama dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Sumsel yang diwakili oleh Kepala Bidang Administrasi dan Pengolahan Sistem (Ibu DR. EDISI : MARET 2015
Bimtek Sri Sulastri, SH, M,Si) Dalam kesempatan tersebut, Ibu Sri Sulastri menjelaskan secara sistematis dan mendetail tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Sasaran Kerja Pegawai. Materi beliau dimulai dengan dasar hukum penerapan PP No. 46 Tahun 2011. Dasar hukumnya yaitu sebagai berikut : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 43 tahun 1999, 2. PP No. 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaa pekerjaan PNS, 3. PP no. 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dan 4. Perka BKN nomor 1 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan PP 46 tahun 2011 Sebelum menjelaskan secara rinci tentang SKP dan P2KP, Ibu Sri Sulastri terlebih dahulu menjelaskan tentang Reformasi
EDISI : MARET 2015
Birokrasi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut : Berdasarkan hal diatas, tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan profesionalisme PNS. Dan salah satu instrumen untuk meningkatkan profesionalisme PNS tersebut adalah dengan melakukan pengukuran kinerja individu / Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP). Menurut ibu Sulastri, P2KP adalah penilaian terhadap hasil kerja PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Perilaku Kerja. SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, dan menurut PP No. 46 Tahun 2011 pasal 5 ayat 2, SKP adalah memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Dalam menyusun SKP, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut : 1. Jelas, yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas 2. Dapat diukur, yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dan kualitas 3.Relevan, yaitu kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masingmasing. 4. Dapat dicapai, yaitu kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan 5. PNS Memiliki target waktu, yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat diselesaikan dalam waktu tertentu' Selain target
WARTA PENDIDIKAN
31
Bimtek
Pegawai peserta Bimtek serius memperhatikan pembicara memberikan materi
sasaran dalam SKP, penilaian SKP juga meliputi tugas tambahan dan kreativitas. Tugas tambahan
32
WARTA PENDIDIKAN
adalah tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. Sedangkan kreativitas adalah kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. Sedangkan perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh
PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa SKP wajib dibuat oleh seluruh PNS untuk dinilai. Sehubungan dengan hal tersebut diatur pula sanksi jika tidak membuatnya dan atau target sasaran yang ingin dicapai terealisasi dengan nilai yang dibawah standar. Sesuai PP No. 53 Tahun 2010, sanksinya adalah sebagai berikut : EDISI : MARET 2015
Bimtek
Apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d. 50%, dapat diberikan sanksi ; * Penundaaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun * Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun * Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 2. Apabila pencapaian SKP pada akhir tahun kurang dari 25%, dapat diberikan sanksi; * Penurunan pangkat setingkat l ebih rendah selama 3 (tiga) tahun * Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah * Pembebasan dari jabatan * Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS * Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Dalam P2KP, penilaian SKP adalah dengan membandingkan realisasi kerja dengan target kerja dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Sedangkan penilaian perilaku kerja adalah hasil pengamatan terhadap perilaku kerja pegawai bersangkutan yang meliputi aspek: * Orientasi pelayanan EDISI : MARET 2015
* Meningkatkan motivasi kerja pegawai * Menghindari pilih kasih dan * Mengukur keberhasilan kepemimpinan seseorang.
DR. Sri Sulastri, SH, M,Si
* Integritas * Komitmen * Disiplin * Kerjasama dan * Kepemimpinan P2KP, berfungsi juga untuk melihat kinerja PNS, semakin tiggi nilai prestasi kerja, semakin tinggi pula kinerjanya. Selain itu, P2KP (SKP dan perilaku kerja) bermanfaat untuk : * Pengembangan karier atau promosi * Menentukan training * Menentukan standar penggajian * Menentukan mutasi dan perpindahan pegawai * Meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab pegawai
Sebelum mengakhiri paparan materinya, Ibu Sri Sulastri, menyampaikan kesimpulan dari SKP dan P2KP sebagai berikut : 1. P2KP dimaksudkan untuk mewujudkan PNS yang professional dan berkinerja baik dalam rangka mendukung reformasi birokrasi 2. Agar pelaksanaan P2KP dapat berjalan efektif, diharapkan pimpinan instansi menerapkan langka-langka yang diperlukan 3. P2KP dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dan Perilaku Kerja 4. Seluruh PNS diwajibkan membuat SKP. (*) Apakah Saya PNS yang BERKINERJA? Tergantung Nilai Prestasi Kerja ANDA. Semakin tinggi Nilai PK PNS, semakin baik kinerja ANDA.
Nilai PK PNS =
40% x Nilai PKP 60% x Nilai SKP PK PNS = Penilaian Kerja PNS SKP = Standar Kerja Pegawai PKP = Perilaku Kerja Pegawai
WARTA PENDIDIKAN
33
Kinerja
Peningkatan Karier Kepangkatan Guru
Melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Oleh : Novi Cahyadi, M.Pd *)
D
alam Warta Pendidikan Edisi Juni 2014, saya pernah menulis tentang Permeneg PAN & RB Nomor 16 tahun 2009, dengan judul “Asa Untuk Menjadi Guru Pembina Utama dengan Golongan Ruang IV/e”. Melengkapi artikel sebelumnya tersebut, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang Permeneg PAN & RB, khususnya tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Dengan terbitnya Permeneg PAN & RB Nomor 16 tahun 2009, banyak orang yang ber anggapan bahwa peningkatan karier kepangkatan guru akan terhambat, karena kewajiban untuk dapat melakukan pengembangan profesi tidak lagi di mulai sejak pangkat/ Golongan Pembina/IV.a melainkan di mulai sejak guru pertama berpangkat / Golongan Penata Muda TK.I/III.b. Wijaya Kusumah, salah seorang Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, mengatakan bahwa guru sudah sangat sibuk dengan tugas utama (mengajar 24 jam per minggu) dan tugas administrasinya. Dengan kondisi demikian, guru sudah tidak mudah untuk bisa me luangkan waktu melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, terutama melakukan publikasi ilmiah dan karya inovatif. (dikutif dari Kompas.com 6 November 2014). Iwan Hermawan, Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia, menambahkan, secara teori kebijakan pemerintah bagus. Namun, mengingat sumber daya guru di Indonesia yang masih rendah, pembuatan publikasi ilmiah tentu saja memberatkan,
34
WARTA PENDIDIKAN
terutama untuk guru di jenjang pendidikan dasar. Secara realitas, untuk memenuhi empat kompetensi dasar saja belum mampu, ditambah lagi publikasi ilmiah dan karya inovatif. Apalagi, selama ini tidak ada pelatihan yang intensif bagi guru, tetapi tuntutan pemerintah pada guru amat tinggi, kata Iwan (Kompas.com 6 November 2014). Berdasarkan hasil uji kompetensi guru secara nasional yang dilaksanakan Kemdikbud beberapa tahun belakangan, guru TK-SMA/SMK masih sangat butuh peningkatan di kompetensi pedagogik (kemampuan mengajar) dan profesional (penguasaan materi yang diampunya). Kompetensi terendah justru dimiliki guru SD dan pengawas sekolah. Iwan mengatakan, ketentuan publikasi ilmiah dan karya inovatif sebagai bagian pengembangan ke profesian berkelanjutan (PKB) yang sulit ini akan mendorong timbulnya kecurangan. Dimana, guru akan ter goda untuk membeli karya tulis ilmiah pada layanan jasa pembuatan karya ilmiah bagi guru yang banyak bermuncunlah secara online. Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, mengatakan, sulit bagi guru untuk memenuhi ketentuan pemerintah. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pelatihan menulis publikasi ilmiah yang berkesinambungan bagi guru. (Kompas.com 6 November 2014). Berdasarkan pendapatpendapat diatas, banyak sekali pandangan yang bernada pesimis untuk dapat meningkat karier kepangkatan guru berdasarkan PermenpanRB Nomor 16 tahun 2009. Tetapi, sebagaimana tulisan saya terdahulu, dengan motivasi
yang tinggi Bapak Suprobo mampu meng optimalkan segala peluang dan meminimalisir kekurangannya sehingga dapat mengatasi segala kendala yang ada dan akhirnya berhasil mencapai kerier kepangkatan guru tertinggi yaitu Pembina Utama/ IV.e. “Belajar dari apa yang telah diraih Bapak Suprobo tersebut, kita harus bersikap optimis dan mempersiapkan diri untuk mengikuti jejaknya. Salah satu hal yang perlu kita persiapkan adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pembaharuan secara sadar akan pengetahuan dan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya. PKB berkaitan dengan pengembangan diri dalam rangka peningkatan kinerja dan karir guru, dan PKB harus dilakukan secara terus menerus. Tujuan umum dari PKB, untuk meningkatakan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dan secara khusus, PKB bertujuan: 1. Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya. 2. Memotivasi guru agar memiliki komitmen melaksanakan EDISI : MARET 2015
Kinerja tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional 3. Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan bangga kepada penyandang profesi guru. Kegiatan guru yang tergolong PKB dalam Permeneng PAN dan RB nomor 16 Tahun 2009 (pasal 11 ayat c), adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan diri 2. Publikasi Ilmiah 3. Karya Inovatif
PERBEDAAN UTAMA KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANTARA PERATURAN LAMA DENGAN YANG BARU 1
Berdasar pada
2
Sebutan
3
Macam Pengembangan Profesi Guru
KOMPONEN PKB
(Pasal 11 ayat c, Permenneg PAN dan RB Nomor 16Tahun 2009)
PKB
Peraturan lama Kepmenpan nomor : 84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Peraturan baru Kepmenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tertanggal 10 Nopember 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Pengembangan Profesi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 1. Karya Tulis Ilmiah 1. Pengembangan Diri 2. Teknologi Tepatguna 2. Publikasi Ilmiah 3. Karya Inovatif 3. Alat Peraga 4. Karya Seni 5. Pengembangan Kurikulum
LANJUTAN… Tahapan Pelaksanaan PKB, yaitu sebagai berikut : 1. Repleksi 2. Perencanaan 3. Implementasi 4. Evaluasi
4
Jenis Pengembangan Diri
(Tidak ada pada peraturan lama)
5
Macam Publikasi Ilmiah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KTI hasil penelitian Tinjuan Ilmiah Tulisan Ilmiah Popoler Prasaran Ilmiah Buku/Modul Diktat Karya Terjemahan
6
Macam Karya Inovatif
1. 2. 3.
Teknologi Tepatguna Alat Peraga Karya Seni
4.
Pengembangan Kurikulum
Tahapan Pelaksanaan PKB
PKB 7
Prasayarat dalam kenaikan golongan
TA H A P P E L A K S A N A A N P K B G u ru m e n g e v a lu a s i d ir i m e n je la n g a k h ir ta h u n a ja r a n , F o rm a t-1
G u r u m e la lu i p r o s e s P e n ila ia n K in e r ja
K o o r d in a to r P K B d a n G u ru m em buat p e re n c a n a n P K B
G u r u m e n ja la n k a n p ro g ra m P K B s e p a n ja n g ta h u n
G u r u m e n e r im a r e n c a n a fin a l k e g ia ta n P K B , F o rm a t-2
G u r u m e n y e tu ju i r e n c a n a k e g ia ta n P K B , F o rm a t-2
K o o r d in a to r P K B m e la k s a n a k a n m o n e v . k e g ia ta n PKB
G u r u m e n e r im a p e r k ir a a n a n g k a k r e d it d a r i k e g ia ta n P K B
G u r u m e la k u k a n r e fle k s i k e g ia ta n P K B F o rm a t-3
EDISI : MARET 2015
Wajib sebagai syarat kenaikan pangkat/golongan VIa ke atas dengan minimal jumlah angka kredit 12.
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2.
diklat fungsional kegiatan kolektif guru presentasi di forum ilmiah hasil penelitian tinjauan ilmiah tulisan ilmiah populer artikel ilmiah buku pelajaran modul/diktat buku dalam bidang pendidikan karya terjemahan bukupedoman guru menemukan teknologi tetap guna menemukan/menciptakan karya seni 3. membuat/memodifikasi alat pelajaran 4. mengikuti pengembangan penyusunan standar . pedoman., soal dan sejenisnya Wajib sebagai syarat kenaikan pangkat/golongan IIIb ke atas dengan minimal jumlah angka kredit yang bervariasi berdasar jenjang pangkat/golongannya.
Jenis-jenis kegitan PKB: A. Pengembangan diri * Diklat Fungsional * Kegiatan Kolektif Guru B. Publikasi Ilmiah: * Presentasi pada forum ilmiah * Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal
WARTA PENDIDIKAN
35
Kinerja
JU M LA H M IN IM U M A N G K A K R E D IT U N T U K K E N A IK A N P A N G K A T D a ri ja b a ta n G u ru IIIa G u ru IIIb G u ru IIIc G u ru IIId
Pe rta m a g o lo n g a n Pe rta m a g o lo n g a n M u d a g o lo n g a n M u d a g o lo n g a n
Pe rta m a g o lo n g a n
Ju m la h a n g ka kre d it m in im a l d a ri su b u n su r S u b u n su r S u b u n su r p u b lika si p e n g e m b a n g a n d iri ilm ia h d a n a ta u ka rya in o va tif 3 (tig a ) --
M u d a g o lo n g a n
3 (tig a )
4 (e m p a t)
M u d a g o lo n g a n
3 (tig a )
6 (e n a m )
M a d ya
4 (e m p a t)
8 (d e la p a n )
4 (e m p a t)
1 2 (d u a b e la s)
4 (e m p a t)
1 2 (d u a b e la s)
5 (lim a )
1 4 (e m p a tb e la s )
5 (lim a )
2 0 (d u a p u lu h )
Ke ja b a ta n G u ru IIIb G u ru IIIc G u ru IIId G u ru
g o lo n g a n IVa
G u ru M a d ya
G u ru M a d ya
g o lo n g a n IVa
g o lo n g a n IV b
G u ru M a d ya
G u ru M a d ya
g o lo n g a n IV b
g o lo n g a n IV c
G u ru M a d ya
G u ru U ta m a (*
g o lo n g a n IV c
g o lo n g a n IV d
G u ru U ta m a
G u ru U ta m a
g o lo n g a n IV d
g o lo n g a n IVe
RAGAM JENIS PUBLIKASI Dari Jabatan
Ke Jabatan
Guru Pertama golongan IIIa
Guru Pertama golongan IIIb
Guru Pertama golongan IIIb
Guru Muda golongan IIIc
Jumlah angka Macam publikasi ilmiah yang kredit dari sub wajib ada (minimal satu unsur publikasi publikasi) ilmiah dan atau Karya Inovatif -4 (empat)
Bebas pada jenis karya publikasi ilmiah & inovatif
Guru Muda golongan IIIc Guru Muda golongan IIId
6 (enam)
Bebas pada jenis karya publiasi ilmiah& inovatif
Guru Muda golongan IIId Guru Madya
8 (delapan)
Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e)
12 (duabelas)
Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e)
golongan IVa Guru Madya
Guru Madya
golongan IVa
golongan IVb
36
WARTA PENDIDIKAN
Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.b, 2.2.c atau 2.2.d)
EDISI : MARET 2015
Kinerja * Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru. C. Karya Inovatif: * Menemukan teknologi tepat guna * Menemukan/menciptakan karya seni * Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum * Mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman, soal dan sejenisnya. “Guru tidak hanya berfikir bahwa satu-satunya kegiatan publikasi ilmiah yang dapat dilakukan adalah berupa Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Keterbatasan kemampuan atau pengetahuan guru dalam PTK tentunya akan menjadi kendala dalam mewujudkan kegiatan publikasi ilmiah. Padahal masih banyak karyakarya lain yang bisa dihasilkan guru sehubungan dengan pengembangan keprofesianya, seperti membuat makalah, artikel, buku dan karya inovatif untuk kegiatan pembelajaran. Yang tentu semuanya tidak terlepas dengan pendidikan. Untuk merealisasikan semua itu, seorang guru perlu terus menerus meningkatkan kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) dalam hal penulisan karya ilmiah. Dalam tahapan ini, guru dapat belajar secara otodidak, bertannya pada teman, atau mengikuti kelaskelas belajar online. Semua cara dapat ditempuh oleh seorang guru, sekali lagi
KARYA INOVATIF? Lampiran Permenpan No: PER/16/M.PAN-RB/11/2009 , 10 November 2009
3.1 Menemukan Teknologi Tepat guna (Membuat karya sains/ teknologi )
3.2. Menciptakan Karya Seni
3.4 Mengikuti pengemban gan penyusunan syandar, pedoman, soal, dan sejenisnya
3. KARYA INOVATIF
3.3 Membuat/ memodifikasi alat pelajaran/ peraga/ praktikum suhardjono 2011
kuncinya adalah “Motivasi”, seperti apa kata pepatah “where there's a will there's a way” (dimana ada kemauan disana ada jalan). Dan janganlah menjadi guru yang pesimis dalam menghadapi tantangan, apalagi menjadi guru yang pemalas. Karena motivasi yang rendah dan rasa malas akan membawa kita pada kegagalan yang terus berulang. Sukses memang menuntut adanya perjuangan yang keras, dan tidak ada jalan mudah untuk mencapainya (There is no elevator to success. You have to take the stair). Karya Inovatif Karya inovatif guru adalah kegiatan guru membuat atau menciptakan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelum nya atau memperbaharui sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Karya inovatif guru, terdiri dari : Menemukan teknologi tepat guna (membuat karya sains/ teknologi) Mencipta karya seni Membuat / memodifikasi alat pelajaran / peraga /praktikum Mengikuti kegiatan pengembangan standar, pedoman soal dan sejenisnya.
14
Karya sain yang digunakan di SEKOLAH
3.1.
Memudahkan pembelajaran/pendidikan
menemu kan teknologi tepat guna
Media pembelajaran, dll Bermanfaat dan ada unsur inovasi/memodifikasi suhardjono 2011
19
Kompleks : Inovasi tinggi, sulit, alur kerja rumit, modifikasi tinggi AK 4
Kriteria teknologi tepat guna
Sederhana : Inovasi rendah, kurang sulit, sederhana AK 2
suhardjono 2011
21
Definisi : ekpresi nilai/gagasan melalui berbagai medium Diakui oleh masyarakat : dipertunjukkan, diterbitkan, dipamerkan, minimal tk kabupaten/kota
3.2.
mencipta kan karya seni
Jenisnya… suhardjono 2011
25
Definisi : Alat bantu Proses pembelajaran/BP
3.3. Alat pelajaran, Peraga, Praktikum
Bermanfaat, inovatif, modifikatif,
Jenisnya: alat bantu prsentasi, olahraga, praktik, musik, dll
suhardjono 2011
EDISI : MARET 2015
29
WARTA PENDIDIKAN
37
Kinerja
Kompleks : Inovasi tinggi, sulit, alur kerja rumit, modifikasi, biaya, waktu tinggi
Kriteria alat bantu pembelajaran
Guru terlibat aktif di tingkat NASIONAL atau PROPINSi
3.4.
Sederhana : Inovasi rendah, kurang sulit, sederhana, waktu, biaya, relatif rendah
Penyusunan Standar, Pedoman, Soal, dll
Perhatikan : Kerangka isi laporan dan BUKTI FISIK
(soal UN, standar pendidikan, dll )
Angka kredit 1
suhardjono 2011
suhardjono 2011
34
30
Y a n g d in ila i a n g k a k r e d it n y a … p a s a l 11
A n g k a K r e d it
PENUNJANG
P E N D I D IK A N
PEM B E LAJAR AN
PENGEM BANG AN K E P R O F E S IA N B E R K E L A N J U TA N
13
Selain Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), yang telah diuraikan diatas, angka kredit untuk kenaikan pangkat tenaga fungsional guru, berdasarkan pasal 11 Permeneg PAN & RB nomor 16 tahun 2009, diperoleh dari: 1. Pendidikan 2. Kegiatan Pembelajaran 3. Kegiatan Penunjang Kesimpulan Angka kredit dari unsur
38
WARTA PENDIDIKAN
Pendidikan, Pembelajaran, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan unsur penunjang bersifat wajib. Oleh karena itu, seluruh guru harus meningkatakan kemampuannya (pengetahuan dan keterampilan) untuk dapat memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Permeneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut, guru harus
rajin membaca, rajin menulis, terus belajar, meningkatkan motivasi dan menghilangkan rasa malas. Semoga semua dapat meningkatkan karier kepangkatannnya sampai jenjang tertinggi, yaitu guru Pembina Utama /IV.e (*) *) Penulis adalah Staf Sub Bagian Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel EDISI : MARET 2015
Potret Tuntaskan Wajar 9 Tahun di Muratara
Anak Petani 'Dititip' ke Pondok Pesantren Inilah sebuah terobosan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Musirawas Utara (Muratara). Institusi ini 'menitipkan' anak-anak petani kurang mampu yang hidupnya di tengah sawah, untuk bersekolah di pondok pesantren.
P
rogram ini, tentu saja jenjang usia pendidikan masingberkaitan dengan program masing. Mulai dari SD sampai penuntasan wajib belajar dengan SMP. sembilan tahun, diperuntukkan Pihaknya menggandeng bagi anak-anak usia sekolah yang pondok pesantren untuk mengalami putus sekolah. menyekolahkan anak-anak usia Kepala Dinas Pendidikan dan sekolah yang putus sekolah ini, Kebudayaan Pemkab Muratara, dengan alasan, anak-anak Firdaus mengatakan, jalinan tersebut bisa tinggal menetap di kerjasama dengan pondok pondok pesantren sambil pesantren sudah dilakukan sejak tahun anggaran 2014 lalu. Dimana, sampai saat ini sudah terjaring sebanyak 130 anak usia sekolah yang putus sekolah, disekolahkan di pondok pesantren. "Kita memiliki program penuntasan wajib belajar sembilan tahun, bekerjasama Ilustrasi: anak petani sekolah di pesantren dengan pondok pesantren. Untuk tahun 2014, sebagai pilot project, bersekolah. Sebab, kebanyakan sudah ada 130 anak yang anak-anak usia sekolah yang dimasukkan pesantren Jannatul putus sekolah ini, selama ini ikut Firdaus di Desa Maur Kecamatan orang tuanya di rompok-rompok Rupit. Anak-anak tersebut adalah ladang, dan jauh dari tempat anak usia sekolah yang putus sekolah. sekolah," ujarnya. "Kalau disekolahkan di sekolah Dikatakan, seluruh biaya biasa, jaraknya jauh dengan sekolah dan pemondokan siswa tempat tinggal mereka. Anak-anak tersebut dibiayai oleh pemerintah ini kebanyakan ikut oang tuanya daerah. Meskipun di pondok berladang dan menetap di rompokpesantren, namun anak-anak rompok yang jauh dari desa dan tersebut mengikuti pelajaran sebagian malah tidak punya sekolah umum sesuai dengan rumah di desa. Sehingga untuk EDISI : MARET 2015
dititipkan di desa banyak kendalanya. Makanya, dengan disekolahkan di pesantren, anakanak ini bisa menetap di pemondokan sambil bersekolah," katanya. Pihaknya memprediksi, anakanak usia sekolah yang ikut orang tuanya berladang di rompokrompok sehingga tidak bisa bersekolah, cukup banyak jumlahnya dan tersebar dibeberapa wilayah didaerah ini. Karena itu, pihaknya terus menjaring anak-anak tersebut untuk disekolahkan di pondok pesantren. Kedepan pihaknya akan memerluas jalinan kerjasama dengan beberapa pondok pesantren lainnya. Diupayakan, pondok pesantren yang bakal ditempati oleh anak-anak ini nantinya, dekat dengan wilayah menetap orang tuanya. "Untuk sementara ini kan baru di pondok pesantren diwilayah Kecamatan Rupit. Kedepan, kita perluas lagi, diarahkan ke pondokpondok pesantren yang ada diwilayah setempat. Misalnya diwilayah Kecamatan Ulurawas, Kecamatan Karangjaya dan wilayah lainnya yang ada pondok pesantrennya," katanya. Ditambahkan, di tahun 2015 ini, pihaknya akan menjaring anak-anak usia sekolah yang putus sekolah melalui kepala desa. "Teknisnya, kades bisa sampaikan ke dinas, misalnya ada anak yang tidak sekolah diwilayahnya yang tinggal di talang-talang atau rompok sehingga tidak bisa sekolah. Setelah dilaporkan ke dinas, nanti kita veifikasi. Intinya, kita menginginkan seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Muratara bisa mengenyam pendidikan dan memenuhi target penuntasan wajib belajar sembilan tahun," katanya kepada tribunpalembang.com. (*)
WARTA PENDIDIKAN
39
Islami
Maulid dan Penyambutan Pegawai Pulang Haji Oleh : Drs. H. Aridi Akuan, MM
P
ada tanggal 8 Januari 2015 pukul 10.00 WIB, Dinas telah menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 H di Aula Handayani Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, dilaksanakan juga kegiatan penyambutan Jamaah Haji dilingkungan Disdik Prov. Sumsel yang baru pulang dari tanah suci untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, demikian disampaikan oleh ketua pelaksana kegiatan (Drs. H. Aridi Akuan, MM). Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel yang diwakili oleh Drs. H. Aridi Akuan, MM, Ketua Panitia Sekretaris H. Bonny Syafrian, SE, MM dalam pengarahannya pada saat membuka acara tersebut menyampaikan ucapaan terima kasih kepada bagian Bina Rohani Disdik Prov. Sumsel yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sebaikbaiknya dan Para Peserta Sedang Mendengarkan Tausiyah dengan khusuk dan hikmad berharap seluruh pegawai Disdik Prov. Sumsel dapat meneladani Bapak Drs. KH. Hasanuddin sepasang kambing. Nabi Muhammad SAW dan Hara, MM. Santri yang lainnya, melihat Ia mengambil hikmah positif dari Dalam tausiyahnya, beliau membawa sepasang kambing kegiatan ini. menyampaikan tentang manusia pemberian sang guru, jadi berpikir Dalam kesempatan tersebut, yang mukhlisin (manusia yang bahwa kalau membawa oleh-oleh beliau juga berpesan kepada ikhlas). Beliau menyampaikan yang lebih mahal tentunya akan Jemaah haji baru, agar bisa sebuah kisah seorang murid mendapat imbalan yang lebih baik menjaga sikap dan perbuatan (santri) yang miskin setelah lagi dari sang guru. sesuai status barunya. menjadi dewasa, bersilaturahmi Maka berangkatlah Ia kerumah Dalam kegiatan tersebut, kepada gurunya dan memberikan sang guru dengan membawa olehdiberikan siraman rohani kepada oleh-oleh berupa sayuran hasil dari oleh yang mahal itu. Namun apa seluruh pegawai Disdik Prov. kebunnya denga ikhlas, dan ketika mau dikata, ketika pulang dari Sumsel yang disampaikan oleh pulangnya sang guru memberinya rumah sang guru, sang santri
40
WARTA PENDIDIKAN
EDISI : MARET 2015
Islami
Drs. KH. Hasanuddin Hara, MM (tengah) memberikan sepatah kata kepada para pegawai Disidiknas yang pulang haji
menjadi sangat kecewa karena Ia hanya memdapatkan sayuran dan umbi-umbian hasil pemberian temannya terdahulu yang sudah dalam keadaan layu. Menyimak dari kisah tersebut, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa sikap dan perbuatan yang baik dan ikhlas akan mendapatkan imbalan yang baik pula, begitu juga sikap dan perbuatan yang tidak baik dan tidak ikhlas, akan mendapat imbalan/balasan yang kurang baik pula. Cara penyampaian tausiyah beliau yang baik tersebut, sangat menyentuh hati para pegawai Disdik Prov. Sumsel. Setelah kegiatan selesai, banyak pegawai yang asyik bercerita tentang isi tausiyah beliau, dan mereka membenarkan bahwa memang begitulah kita ini seharusnya, yaitu menjalani kehidupan penuh keikhlasan. (*) EDISI : MARET 2015
Jemaah Haji yang baru pulang dari tanah suci menunaikan rukun Islam kelima
Ucapan Selamat Kepada Para Jemaah Haji dari para pegawai lainnya
WARTA PENDIDIKAN
41
Bunda PAUD, Ny. Hj. Eliza Alex Noerdin, pada peringatan Hari Anak Nasional di Palembang, tahun lalu. (f/humas)
Ny. Eliza Alex Noerdin, dalam Program Satu Desa Satu PAUD
Tak Henti Bekerja Demi Generasi Berguna Sejak menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Hj. Eliza Alex Noerdin, memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anak usia dini di Sumatera Selatan. Salah satu program yang hingga sekarang terus digesa adalah program 1 desa 1 PAUD. Bunda PAUD Sumsel, Hj Eilza Alex mengatakan, perkembangan anak-anak tak hanya menjadi perhatian orang tuanya saja. Pihak lainnya, seperti sekolah, dunia usaha, dan taman bermain juga
42
WARTA PENDIDIKAN
bertanggung jawab atas hal itu. “Yang menentukan adalah lingkungan karena karakter anak biasanya akan terbentuk dari apa yang ia alami sebelum berusia 6 tahun,” jelasnya. Anak-anak juga harus selalu dilibatkan dalam hal positif. Karena itulah yang akan menjadi karakter mereka kelak. Jadi, halhal negative seperti membuka situs yang terlarang harus dhindari. Banyak hal positif yang bisa dilakukan seperti perlombaan, mendengarkan dongeng dan berkreativitas. EDISI : MARET 2015
Tokoh Program ini bertitik tolak dari jumlah usia dini yang berdasarkan data base Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), setiap tahun mengalami peningkatan secara kumulatif. Hingga tahun 2014, anak usia dini di Sunsel tercatat 880.401 anak, masingmasing 459.863 anak laki-laki dan 420.538 anak perempuan. Jika dilihat dari kelompok usia, SIAK 2013 mencatat, usia 0-4 tahun sebanyak 357.373 terdiri dari 191.137 laki-laki dan 166.236 perempuan. Sedangkan kelompok usia 5-6 tahun sebanyak 209.211, masing-masing 108.680 laki-laki dan 100.531 anak perempuan. Bunda PAUD, Ny. Hj. Eliza Alex Noerdin selalu rajin mengunjungi anak-anak di TK Sedangkan usia 7-9 tahun sebanyak 313.817 anak, masingyang sudah diakreditasi sebanyak maupun kulifikasi dan masing 160.046 anak laki-laki dan 381 lembaga sementara sisanya sertifikasinya. Hingga saat ini guru 153.771 anak perempuan. Jumlah 3.685 lembaga masih dalam yang sudah direkrut adalah ini diperkirakan sudah bertambah proses. Diploma/S1 baru 38%. Sedangkan sesuai dengan perkembangan sertifikasi guru PAUD baru sekitar jumlah kelahiran. Membekali Guru 13%. Program satu desa satu Dalam melakukan Jumlah guru PAUD yang PAUD, merupakan gagasan besar pembangunan lembaga PAUD mengkuti orientasi teknik (ortek) yang patut diapreasiasi, untuk secara merata di Sumsel, Ny. dan Bimbinangan Teknis (Bimtek) menumbuh-kembangkan generasi ELiza Alex selaku ketua tim tentang kurikulum 2013 tidak ebih bangsa, mulai dari desa terpencil, penggerak PKK juga tak lepas dari dari 10% yang dilakukan melalui hingga ke daerah perkotaan. permasalahan yang masih swadana. Selain itu, kuota Saat ini jumlah desa dan dihadapi. Diantaranya, masalah mengenai pemberian tunjangan kelurahan di guru, baik provinsi Sumatera fungsiaonal, Selatan yang khusus, dan menjadi sasaran kualifikasi, juga PAUD sebanyak belum merata. 3.299 desa, dengan Kendala lain perencanaan akan yang masih dibangun 4.066 dihadapai, adalah lembaga PAUD. masalah Hingga akhir 2014, pengurusan izin jumlah desa yang penyelenggaran telah memiliki PAUD yang sulit lembaga PAUD dan sering sebanyak 1.839 memakan waktu desa atau sekitar lama. Kemudian 55%. Sedangkan akresitasi PAUD sisanya 1.460 desa masih dibawah 20% lagi, masih dalam dan belum semua tahap persiapan. lembaga PAUD Lembaga PAUD memiliki NPSP. yang berhasil Sementara Salah satu PAUD di Martapura, OKU Sumsel didirikan terdiri dari mengenai distribusi Taman KanakBantuan kanak (TK) sebanyak 1.589 unit. sarana gedung, sarana bermain Operasional Pendidikan (BOP) Kelompok Belajar (KB) sebanyak dan perbukuan. dari pusat belum merata ke semua 2.164 lembaga, Taman Pendidikan Disamping itu, masalah tenaga lembaga. Al-quran (TPA) sebanyak 42 guru yang bertugas di lembaga Meski masih menghadapi lembaga dan SPS sebanyak 271 PAUD, juga masih belum kendala, Ny Eliza Alex Noerdin, lembaga. Dari jumlah ini, lembaga maksimal, baik dari segi jumlah tetap berkomitmen dengan EDISI : MARET 2015
WARTA PENDIDIKAN
43
Tokoh
Ny. Eliza Alex Noerdin (dua dari kanan) ketika menerima penghargaan Mensos (f/humas) program yang sudah ia rencanakan. Bahkan, ia rela menghabiskan waktunya untuk berkunjung ke desa-desa untuk mengetahui lebih dekat tentang bagiamana pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Demikian halnya terhadap kebutuhan dan kualitas guru Pendidikan Anak Usia Dini. mengingat tiap guru harus memenuhi kompetensi yang dibutuhkan menjadi pengajar. Menurutnya, kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang guru PAUD adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan anak melalui aktivitas kreatif seperti bercerita, bernyanyi, menggambar, menari, dan berkreasi. "Aktivitas tersebut penting dalam pendidikan anak usia dini," ujar Eliza ketika menghadiri sebuah festival PAUD di Palembang belum lama ini. Ny Eliza juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang beberapa waktu lalu telah mengadakan lomba kompetensi
44
WARTA PENDIDIKAN
guru dan siswa didik, dalam mencari guru berkualitas. Dengan kegiatan ini, hasil pendidikan di lembaga PAUD di Sumatera Selatan bisa terukur. Tokoh Perlindungan Perempuan Selain fokus dengan PAUD, Ny Eliza Alex Noerdin juga dikenak sebagai tokoh perlindungan perempuan di Sumatera Selatan. Pada akhir Desember lalu ia juga menerima penghargaan dari Presiden RI, berupa Satya Lencana Kebaktian Soaial, yang diserahkan Menteri Koordinator ( Menko) Kemaritiman, Indroyono Susilo didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansyah dan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus pada Puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) di Lapangan ex MTQ Kota Jambi, Desember 2014 lalu. Sebagai Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Prempuan dan
Perlindungan Anak (P2TP2A) Sumsel yang juga istri Gubernur Sumatera Selatan Hj Eliza Alex Noerdin, juga dianugrahi sebagai Tokoh Perggerakan Perlindungan Perempuan dan Anak karena kiprahnya yang telah banyak berbuat dalam mengimplemtasikan UndangUndang No.23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak dan UndangUndang N0 4 Th 1979 Tentang Kesejahteraan Anak serta Undang-Undang No 23 th 2004 ttg Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Didapatkannya penghargaan tersebut, karena Hj Eliza telah melakukan penjangkauan layanan, pendampingan, pembinaan dan Sosialisasi dengan selalu melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat, Pemerintah dan Swasta dalam hal penanganan terhadap masalah Perlindungan Korban Tindakan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan.(*) tim redaksi EDISI : MARET 2015
Pola Belajar
Metakognitif Dalam Pembelajaran
K
eberhasilan seorang anak di masa depan ditentukan oleh bagaimana perkembangan seluruh aspek individu anak, yaitu perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan spiritual yang berkembang secara optimal. Secara garis besar, perkembangan hidup manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor hereditas/keturunan dan lingkungan. Akan tetapi lingkungan akan lebih mudah berpengaruh karena secara langsung memiliki konsekuensi praktis pada pola pengasuhan dan pendidikan anak. Sementara, faktor hereditas pada manusia berhenti sesaat setelah peristiwa konsepsi terjadi. Setelah itu, faktor lingkunganlah yang secara dominan dan aktual mem pengaruhi seluruh aspek kemanusiaan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa perkembangan manusia sudah dimulai pada masa prenatal tidak hanya aspek fisik tetapi aspek-aspek lainnya seperti kognitif, emosi, dan bahkan spiritual. Hal ini tentunya dalam batasan-batasan tertentu sesuai dengan kondisi janin atau dapat dikatakan sebagai pembentukan karakter dasar. Seperti emosi janin dan setelah besar nanti ternyata dipengaruhi oleh kondisi emosi sang ibu. Perkembangan ini akan terus berlanjut sampai lahir dan besar nanti yang di pengaruhi oleh faktor ling kungan berupa pola peng asuhan dan pendidikan. Sementara perkembangan kognitif dianggap sebagai penentu kecerdasan intelektual anak, kemampuan kognitif terus EDISI : MARET 2015
Oleh : Zulrahmatoggala
berkembang seiring dengan proses pendidikan serta juga dipengaruhi oleh faktor perkembangan fisik terutama otak secara biologis. Perkembangan selanjutnya berkaitan dengan kognitif adalah
bagaimana mengelola atau mengatur kemampuan kognitif tersebut dalam merespon situasi atau per masalahan. Tentunya, aspek-aspek kognitif tidak dapat berjalan sendiri secara terpisah tetapi perlu dikendalikan atau diatur sehingga jika seseorang akan menggunakan kemampuan kognitifnya maka kemampuan untuk menentukan dan pengatur aktivitas kognitif apa yang akan digunakan. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki kesadaran tentang kemampuan berpikirnya sendiri serta mampu untuk mengaturnya. Para ahli mengatakan kemampuan ini disebut dengan metakognitif. Pengertian Metakognisi Metakognisi merupakan suatu istilah yang diperkenalkan oleh Flavell pada tahun 1976 dan menimbulkan banyak perdebatan pada pendefinisiannya. Hal ini berakibat bahwa metakognisi tidak selalu sama didalam berbagai
macam bidang penelitian psikologi, dan juga tidak dapat diterapkan pada satu bidang psikologi saja. Namun demikian, pengertian metakognisi yang dikemukakan oleh para peneliti bidang psikologi, pada umumnya memberikan penekanan pada kesadaran berpikir seseorang tentang proses berpikirnya sendiri. Gredler (2011) Wellman (1985) menyatakan bahwa: Metakognisi adalah suatu bentuk kognisi, proses berpikir urutan kedua atau lebih tinggi yang melibatkan kontrol aktif atas proses kognitif. Hal ini dapat hanya didefinisikan sebagai berpikir tentang berpikir atau “kognisi seseorang tentang kognisi” Metakognisi sebagai suatu bentuk kognisi, atau proses imunisasi meliputi tingkat berpikir yang lebih tinggi, melibatkan pengendalian terhadap aktivitas kognitif. Flavell & Brown menyatakan bahwa metakognisi adalah pengetahuan (knowledge) dan regulasi (regulation) pada suatu aktivitas kognitif seseorang dalam proses belajarnya. Sedangkan Moore (2004) menyatakan bahwa : Meta kognisi mengacu pada pemahaman seseorang tentang pengetahuannya, sehingga pemahaman yang mendalam tentang pengetahuannya akan mencerminkan penggunaan nya yang efektif atau uraian yang jelas tentang pengetahuan yang di permasalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan-kognisi adalah kesadaran seseorang tentang apa yang sesungguh nya diketahuinya dan regulasi-kognisi adalah bagaimana seseorang mengatur aktivitas kognitifnya secara efektif.
WARTA PENDIDIKAN
45
Pola Belajar Karena itu, pengetahuankognisi memuat pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional, sedang regulasikognisi mencakup kegiatan perencanaan, prediksi, monitoring (pemantauan), pengujian, perbaikan (revisi), pengecekan (pemeriksaan), dan evaluasi. Berdasarkan beberapa pengertian metakognitif beberapa ahli di atas disimpulkan bahwa metakognitif adalah suatu kesadaran tentang kognitif kita sendiri, bagaimana kognitif kita bekerja serta bagaimana mengaturnya. Kemampuan ini sangat penting terutama untuk keperluan efisiensi penggunaan kognitif kita dalam menyelesaikan masalah. Secara ringkas metakognitif dapat diistilahkan sebagai “thinking about thingking”. Perkembangan Metakognitif Anak Kemampuan metakognitif tumbuh dan berkembang seiring dengan pertambahan usia. Secara umum, kemampuan metakognitif mulai berkembang pada usia sekitar 5 hingga 7 tahun (Woolfolk, 2008). Model Piaget tentang perkembangan intelektual menjelaskan adanya perkembangan, sehingga kecerdasan dibangun dalam suatu kurun waktu dalam rangkaian yang tersusun dari tahapan-tahapan yang saling terkait atau berhubungan, dan tiap tahap ini menentukan perkembangannya. Perkembangan ini merupakan proses fundamental dimana tiap elemen dari pembelajaran sebagai fungsi dari perkembangan secara keseluruhan. Sehingga, perkembangan intelektual seseorang menentukan apa yang bisa dipelajarinya pada taraf itu. Ketika siswa mempelajari sesuatu, Ia masih berada dalam tingkat intuitif, dan sangat tergantung pada cara materi itu ditunjukkan padanya. Jika konsep yang baru diberikan terlalu jauh dari skemanya, ia mungkin tidak dapat mengasimilasikannya, khususnya bila tingkat intuisinya
46
WARTA PENDIDIKAN
lebih rendah daripada yang bisa dicapai oleh refleksi. Sehingga pada tahap awal, analisis konseptual oleh guru harus digunakan sebagai dasar untuk merencanakan presentasinya dengan seksama yang memungkinkan siswa dapat mensintesis kembali dalam pikirannya sendiri. Situasi yang terbentuk berupa pertanyaan yang bisa diajukan, penjelasan yang diberikan, seorang guru yang peka dapat memenuhi titik pertumbuhan dari skema siswanya, dan memberikan materi yang tepat pada saat yang tepat. Akhirnya, guru secara bertahap akan dapat mengurangi ketergantungan siswa padanya. Begitu seseorang dapat menganalisa sendiri suatu materi baru, ia dapat menyesuaikannya dengan skemanya sendiri dalam cara yang paling bermakna baginya, yang mungkin saja berbeda dengan cara materi itu disajikan semula. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat menyesuaikan materi pembelajarannya dengan tahap perkembangan siswanya, ia juga harus menyesuaikan cara penyajiannya pada kecenderungan berfikir yang dikuasai siswanya. Dan akhirnya, guru secara bertahap harus meningkatkan kemampuan analitis siswa, sehingga siswa tidak lagi terlalu tergantung pada guru. Perkembangan kemampuan intuisi dan refleksi membentuk kemampuan berfikir secara formal. Pada taraf berfikir formal, anak mampu bernalar secara ilmiah, melakukan pengujian terhadap hipotesis yang dibuatnya, dan mereka mampu merefleksikan suatu akibat melalui pemahaman yang dibangunnya dengan baik. Pada masa ini, mereka mulai mengembangkan penalaran dan logika untuk memecahkan berbagai masalah (Wadsworth, 1984). Taraf berfikir operasional formal pada hakikatnya merupakan metakognisi, karena operasional formal melibatkan berfikir tentang proposisi,
hipotesis dan membayangkan semua objek kognitif yang mungkin (Flavell, 1985). Peranan MetakognisiDalam Pembelajaran 1. Keberhasilan Belajar Sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa metakognisi pada dasarnya adalah kemampuan belajar bagaimana seharusnya belajar dilakukan yang mempertimbangkan dan melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut (Taccasu Project, 2008). Mengembangkan suaturencana kegiatan belajar. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya berkenaan dengan kegiatan belajar. Menyusun suatu program belajar untuk konsep, keterampilan, dan ide-ide yang baru. Mengidentifkasi dan menggunakan pengalamannya sehari-hari sebagai sumber belajar. Memanfaatkan teknologi modern sebagai sumber belajar. Memimpin dan berperan serta dalam diskusi dan pemecahan masalah kelompok. Belajar dari dan mengambil manfaat pengalaman orang-orang tertentu yang telah berhasil dalam bidang tertentu. Belajar dari dan mengambil manfaatkan pengalaman orangorang tertentu yang telah berhasil dalam bidang tertentu. Memahami faktor-faktor pendukung keberhasilan belajarnya. Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas dapat dinyatakan bahwa keberhasilan seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh kemampuan metakognisinya. Jika setiap kegiatan belajar dilakukan dengan mengacu pada indikator dari learning how to learn maka hasil optimal akan mudah dicapai. 2. Pengembangan Metakognisi dalam Pembelajaran Mengingat pentingnya peranan metakognisi dalam keberhasilan belajar, maka upaya untuk EDISI : MARET 2015
Pola Belajar meningkatkan hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan meningkatkan metakognisi mereka. Mengembangkan metakognisi pembelajar berarti membangun fondasi untuk belajar secara aktif. Guru sebagai sebagai perancang kegiatan belajar dan pembelajaran, mempunyai tanggung jawab dan banyak kesempatan untuk mengembangkan metakognisi pembelajar. Strategi yang dapat dilakukan guru atau dosen dalam mengembangkan metakognisi peserta didik melalalui kegiatan belajar dan pembelajaran adalah sebagai berikut (Taccasu Project, 2008). 1) Membantu peserta didik dalam mengembangkan strategi belajar dengan : Mendorong pembelajar untuk memonitor proses belajar dan berpikirnya. Membimbing pembelajar dalam mengembangkan strategi—strategi belajar yang efektif. Meminta pembelajar untuk membuat prediksi tentang informasi yang akan muncul atau disajikan berikutnya berdasarkan apa yang mereka telah baca atau pelejari. Membimbing pembelajar untuk mengembangkan kebiasaan bertanya. Menunjukkan kepada pembelajar bagaimana teknik mentransfer pengetahuan, sikapsikap, nilai-nilai, keterampilanketerampilan dari suatu situasi ke situasi yang lain. 2) Membimbing pembelajar dalam mengembangkan kebiasaan peserta didik yang baik melalui : a) Pengembangan kebiasaan mengelola diri sendiri Pengembangan kebiasaan mengelola diri sendiri dapat dilakukan dengan : (1) mengidentifikasi gaya belajar yang paling cocok untuk diri sendiri (visual, auditif, kinestetik, deduktif, atau induktif); (2)memonitor dan meningkatkan EDISI : MARET 2015
kemampuan belajar (membaca, menulis, mendengarkan, mengelola waktu, dan memecahkan masalah); (3) memanfaatkan lingkungan belajar secara variatif (di kelas dengan ceramah, diskusi, penugasa, praktik di laboratorium, belajar kelompok, dst). b) Pengembangan kebiasaan untuk berpikir positif. Kebiasaan berpikir positif dikembangkan dengan : (1) meningkatkan rasa percaya diri (self-confidence) dan rasa harga diri (self-esteem) dan (2) mengidentifikasi tujuan belajar dan menikmati aktivitas belajar. c) Pengembangan kebiasaan untuk berpikir secara hirarkhis. Kebiasaan untuk berpikir secara hirarkhis dikembangkan dengan :
(1) membuat keputusan dan memecahkan masalah dan memadukan dan mencipta kan hubungan-hubungan konsepkonsep yang baru. d) Pengembangan kebiasa an untuk bertanya. Kebiasaan bertanya dikembangkan dengan : (1) mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep utama dan buktibukti pendukung; (2) membangkitkan minat dan motivasi; dan (3) memusatkan perhatian dan daya ingat. Pengembangan meta kognisi pembelajar dapat pula dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang sederhana kemudian menuju ke yang lebih rumit. Kesimpulan Perkembangan yang optimal pada segala aspek merupakan faktor kesuksesan seorang anak kedepan. Pola pengasuhan dan
pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, guru dan lingkungan akan berpengaruh terhadap kualitas anak. Dengan tanpa meng abaikan aspek lain, perkembangan kognitif menjadi salah satu fokus penting selain perkembangan fisik pada masa anak-anak. Seiring dengan peningkatan kemampuan kognitif, anak mulai menyadari bahwa pikiran terpisah dari objek atau tindakan seseorang. Anak sudah dapat mulai mengatur pikirannya dalam bentuk yang sederhana. Berdasarkan penelitian Flavel, anak 3 tahun memiliki kemampuan untuk mengatur pikirannya. Kemampuan inilah yang disebut metakognitif, yaitu suatu kesadaran tentang kognitif kita sendiri, bagaimana kognitif kita bekerja serta bagaimana mengaturnya. Kemampuan ini sangat penting terutama untuk keperluan efisiensi penggunaan kognitif kita dalam menyelesaikan masalah. Siswa dapat menggunakan strategi metakognitif dalam pembelajaran meliputi tiga tahap berikut, yaitu : merancang apa yang hendak di pelajari; memantau per kembangan diri dalam belajar; dan menilai apa yang dipelajari. Strategi metakognitif dapat digunakan untuk setiap pembelajaran bidang studi apapun. Hal ini penting untuk mengarahkan mereka agar bisa secara sadar mengontrol proses berpikir dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan kemampuan metakognitif siswa, guru dapat merancang pembelajaran berkaitan dengan kemampuan metakognitif tetapi secara infuse/tambahan dalam pembelajaran atau bukan merupakan pembelajaran yang terpisah. (dikutip dari (http://zultogalatp. wordpress. com/2013/06/15/ metakognitif-dalam-pembelajaran/)
WARTA PENDIDIKAN
47
Pustaka
Menuju Kepuasan Pemustaka (Towards Library Users Satisfaction) Oleh : Hj. Ernawati, S.Sos A. Pemustaka Menurut Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan, pemustaka adalah pengguna perpustakaan (perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan). Pemustaka dapat juga disebut pelanggan utama layanan perpustakaan. Merekalah yang membuat perpustakaan aktif dan dinamis serta menjadikan pustakawan kreatif dan inovatif. Coba bayangkan jika perpustakaan jarang dikunjungi pemustaka. Perpustakaan akan menjadi sebuah ruang yang dihiasi rak-rak berisi koleksi pustaka yang sepi dan tak berarti. Kondisi seperti ini tentunya tak diinginkan oleh tenaga pengelola perpustakaan. Untuk itulah kepuasan pemustaka harus benarbenar diupayakan, agar perpustakaan ramai dikunjungi oleh pemustaka dan suasananya menjadi hidup sehingga literasi informasi berjalan dengan baik serta dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia. B. Kepuasan pemustaka Menurut (Sutardji dan Maulidyah, 2006), kepuasan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang telah berhasil mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dan dinginkan. Kepuasan merupakan tingkat kesepadanan antara kebutuhan yang ingin dipenuhi dengan kenyataan yang diterima. Jika layanan yang diberikan melebihi harapannya, mereka akan merasa sangat puas. Jika layanan perpustakaan yang diberikan sama atau identik dengan yang diharapkan, mereka akan merasa puas. Tetapi sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai bahkan di bawah harapannya, maka mereka merasa tidak puas bahkan sangat tidak puas.
48
WARTA PENDIDIKAN
Dan salah satu acuan yang dapat dijadikan patokan untuk mengukur tingkat kepuasan pemustaka adalah sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Nomor 002 Tahun 2011 yang bunyi “Tingkat kepuasan pemustaka sekurang-kurangnya 40% menyatakan/menilai bahwa layanan perpustakaan adalah sangat memuaskan atau memuaskan. Survei dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 tahun. Kategori penilaian adalah: sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, kurang memuaskan, tidak memuaskan”. Berdasarkan kreteria tersebut, penyelenggaraan perpustakaan dapat dikatakan baik dan memuaskan apabila 40% atau lebih dari pemustakanya menyatakan bahwa pelayanan yang diselenggarakan perpustakaan telah memuaskan dan atau sangat memuaskan para pemustakannya. C. Up aya Meme nuhi Kepua san Pemu staka Dalam rangka mewujudkan kepuasan pemustaka, perpustakaan haruslah diselenggarakan dengan meningkatkan kualitas layanan. Peningkatan kualitas layanan tersebut dapat diwujudkan melalui menyelenggarakan perpustakaan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan berlaku sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 2 Tahun 2008 4. Standar Nasional Perpustakaan – 5. Standar Nasional Indonesia tentang perpustakaan Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa Setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada Standar
Nasional Perpustakaan, dan dalam ayat 3 disebutkan bahwa Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas: a. Standar koleksi perpustakaan b. Standar sarana dan prasarana c. Standar pelayanan perpustakaan d. Standar tenaga perpustakaan e. Standar penyelenggaraan f. Standar pengelolaan. Selain mempedomi peraturanperaturan tersebut di atas, ada beberapa hal penting lainnnya yang perlu diperhatikan dalam penyelengaraan perpustakaan. Hal ini seperti yang dikatakan Irawan (2003), bahwa tidak ada strategi yang ajaib dalam memuaskan pelanggan. Kepuasan pelanggan hanya terwujud berkat komitmen, persistensi, determinasi dari top manajemen dan seluruh jajarannya. Mengapa? Karena kepuasan pelanggan harus dimulai dari hati, yaitu kesadaran dan kecintaan terhadap pelanggan. Berikut adalah beberapa strategi untuk mencintai pelanggan (pemustaka) : a. Selalu tersenyum dalam melay ani pemu staka Wajah tenaga perpustakaan sudah seharusnya diwarnai dengan senyuman, karena dengan senyuman yang tulus dari lubuk hati akan dapat : - Membangun situasi yang menyenangkan - Mengakrabkan hubungan antara pemustaka dan tenaga perpustakaan. - Mencairkan suasana yang kurang baik. - Mempermudah untuk pemencaran informasi - Memperlancar untuk memperoleh dukungan b. Ciptakan suasana akra b denga n pemus taka Pemustaka perlu disapa lebih dekat, perlu didekati dan perlu dihormati. Maka sudah sewajar nya tenaga perpustakaan selalu menyapa dan mengenal para pengunjung perpustakaannya. EDISI : MARET 2015
Pustaka Karena sebagai tamu, mereka perlu dilayani dengan baik dan memuaskan. Untuk itu perlu di ciptakan suasana akrab antara pustakwan dengan pemustaka. Hal itu berarti, setiap hari seorang tenaga perpustakaan berkenalan dan menjalin komunikasi yang baik dengan seorang pemustaka. Pertanya anpertanyaan ringan dapat diajukan seperti: namanya siapa, dari mana, tinggal dimana, sekolah dimana, jurusan apa dan sebagainya. Selain itu, sebaiknya tidak melupakan untuk mengajukan formula pertanyaan emas: ”Ada yang bisa saya bantu?”. Dengan aktivitas semacam ini pemustaka akan tersentuh hatinya dan pasti merasa nyaman untuk datang kembali ke perpustakaan. c. Totalitas Dalam memb erikan layanan nya. Dalam memberikan jasanya, hendaklah secara totalitas artinya selalu diusahakan sampai terpenuhi kebutuhannya. Misalnya pemustaka sedang mencari buku ”Manajemen Pendidikan”, sebaiknya tidak hanya disuruh untuk melihat ke katalog, tetapi usahakan untuk menunjukkan dimana buku tersebut berada. Walaupun sistem rambu sudah bagus dan jelas, tetapi sungguh sangat bermanfaat jika layanan atau jasa totalitas ini dilakukan. Sehingga ia tinggal mengambil dan membawa buku tersebut untuk diproses di bagian sirkulasi. Lebih lanjut, Irawan (2003) menyatakan bahwa kualitas pelayanan sangat bergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi dan manusia. Faktor manusia ini memegang kontribusi sekitar 70%. Merujuk pernyataan Irawan tersebut maka tenaga perpustakaan merupakan aset yang paling berharga yang perlu terus ditingkatkan kualitas nya. Sehingga kualitas jasa terus meningkat yang pada akhirnya kepuasan pemustaka akan dapat dicapai. Tenaga perpustakaan memegang peran yang sangat besar (70%), oleh karenanya kualitas mereka perlu terus ditingkatkan. Mereka harus memiliki soft skills dan hard skills yang baik. Soft skills (people’s skills ) adalah ketrampilan untuk berurusan dengan orang lain (pemustaka) seperti : berkomunikasi, mendengarkan atentif, melibatkan diri pada diskusi, memberi saran EDISI : MARET 2015
atau masukan, bekerjasama dalam tim, memecahkan masalah, berperan aktif dalam pertemuan dll, dan hard skills atau technical skills adalah ketrampilan yang berkaitan dengan hal-hal yang teknis, misalnya mengoperasikan komputer, menscan, mengkatalog, mengklasir, membuat pangkalan data dan sebagainya (Coates ; 2004). Selain itu, menurut Weir (2000), disamping soft skills dan hard skills, tenaga perpustakaan harus memiliki ketrampilan lain yang mendukung seperti :
Untuk itu pengembangan tenaga perpustakaan perlu terus diupayakan terutama soft skillsnya. Mereka akan menjadi ramah, antusias, kreatif, terampil berkomunikasi efektif, semangat, dan tulus dalam usaha memenuhi kepuasan pemustaka. Jika pemustaka telah merasa puas dengan jasa yang diberikan, mereka akan menjadi pemustaka yang loyal dan diharapakan dapat menyebarkan informasi kepada orang lain disekitar lingkungan mereka. (*)
* Mudah beradaptasi - tenaga perpustakaan harus mampu beradaptasi agar mampu mengatasi perubahan yang berkesinambungan. * Kreatif - untuk mampu mengatasi tantangan global. * Mampu menggerakkan diri sendiri - tanggung jawab untuk pengembangan diri tergantung sepenuhnya pada pribadi masingmasing tenaga perpustakaan. * Ketrampilan manajemen untuk melaksanakan proyek pengembangan perpustakaan * Ketrampilan untuk mengelola perubahan * Kemauan untuk mengambil resiko * Punya rasa humor.
DAFTAR PUSTAKA
Lebih lanjut, McNeil dan Giesecke (2001) yang menyatakan bahwa tenaga perpustakaan harus menunjukkan kompetensi seperti : * Ketrampilan analitis/ pemecahan masalah/pengambilan keputusan dan komunikasi * Kreatif/inovatif, Mahir dan menguasai teknik * Luwes/mudah beradaptasi * Kepemimpinan, pengetahuan organisasi dan berpikir global * Kepemilikan/akuntabilitas/ mandiri * Ketrampilan berorganisasi dan merencanakan * Pengelolaan sumberdaya perpustakaan * Memberi layanan untuk kepuasan pemustaka. Penutup Kepuasan pemustaka merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan. Kepuasan pemustaka akan berdampak positif bukan hanya pada perpustakaan dan tenaga perpustakaan tetapi juga pada institusi induknya.
• Coates, D.E. 2004. People skills training : are you getting a return on your investment. • Akses dari http://www.2020 i nsight.net/PeopleSkills.htm t anggal 29 Oktober 2008. • Croni, J.J.et all. 2000. Assessing the effects of quality, value and customer satisfaction on consumer behavioral intention in service environment. Journal of Indonesia. 2007. • Undang-undang Republik Indonesia No. 43 tentang Perpustakaan. • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Perpustakaan • Irawan, H. 2003. 10 prinsip kepuasan pelanggan. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. • McNeil, B. dan Giesecke, J. 2001. Core competencies for libraries and library staff. Akses dari http://archive.ala.org/ ditions/samplers/samplers_pdfs/ very. pdf tanggal 29 Oktober 2008. • Sutardji dan Maulidyah, S.I. 2006. Analisis beberapa faktor yang berpengaruh pada kepuasan pengguna perpustakaan: studi kasus di perpustakaan Balai Penelitian Tanam KacangKacangan dan Umbi-Umbian. • Jurnal Perpustakaan Pertanian, Vol. 15, Nomor 2. hal. 32-37. • Tjiptono, F. 2004. Manajemen jasa. Yogyakarta : Andi Offset • Weir, A. 2000. The information professional of the future : what skills will be needed and how will they be required? • Akses dari http://conferences. alia.org.au/alia2000/proceedings/ ailee.weir.htm tanggal 30 Okober 2008.
Penulis adalah Fungsional Pustakawan Muda di Perpustakaan Dinas PEndidikan Provinsi Sumatera Selatan
WARTA PENDIDIKAN
49
Healt & Beauty
Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Prov. Sumsel
Sosialisasikan Kosmetik Sehat kepada Pegawai
P
Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Pendidikan Prov. Sumsel, Dra. Arnelia, MM
erusahaan AUBEAU COSMETIK bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan Sosialisasi Perawatan Kulit Wajah dan Kaki” dengan nara sumber dr. Lanny Handoko (seorang dokter ahli di bidang kecantikan). Kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 di Aula Handayani Dinas Pendidikan Prov. Sumsel. Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Pendidikan Prov. Sumsel, Dra. Arnelia, MM, dalam sambutan menyampaikan bahwa penggunaan make-up bagi ibu-ibu sebaiknya terlebih dahulu berkonsultasi dengan ahlinya, agar dapat diketahui karakteristik kulit kita dan bahan kosmetiknya yang cocok. Dalam sambutan tersebut, ketua DWP Disdik Prov. Sumsel juga mengingatkan kepada karyawati Disdik Prov. Sumsel
50
WARTA PENDIDIKAN
agar selalu berhati-hati dalam penggunaan kosmetik, agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya yang dapat berakibat buruk pada kulit. Nara sumber dalam kegiatan tersebut, dr. Lanny Handoko, menyampaikan materinya yang diberi tema “Tampil Cantik dan Sehat Dengan Kosmetik”. Dalam kesempatan tersebut, dr. Lanny menjelaskan secara rinci tentang tekstur wajah dan kulit serta nutrisi apa yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga kulit dan tubuh selalu segar alami. Dr. Lanny juga menyampaikan agar selalu menjaga keseimbangan tubuh
dan pola makan yang teratur, sehingga perawatan kulit dan penggunaan kosmetiknya menjadi lebih mudah. Mengakhiri uraiannya pada kegiatan tersebut, dr. Lanny berpesan kepada seluruh peserta kegiatan sosialisasi kosmetik dan alat kecantikan Disdik Prov. Sumsel agar selalu berhati-hati dalam menggunakan produk kecantikan. Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan pula praktek penggunaan alat dan bahan kosmetik produk Aubeau Cosmetics. Beberapa pegawai Disdik Prov. Sumsel terlihat cantik dan menawan setelah diberikan perawatan oleh tenaga-tenaga ahli kecantikan dengan menggunakan alat dan bahan dari Aubeau Cosmetik. (*)
dr. Lanny Handoko EDISI : MARET 2015
Teknologi
Peningkatan Layanan Pendidikan Melalui Portal Oleh : DR. Ir. Ari Santoso, DEA Plt. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud
S
ebagian besar penduduk Indonesia telah memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini penggunaan internet. Bahkan Indonesia menduduki peringkat ke-11 dunia, dan juga menjadi peringkat ke-4 dan ke-5 untuk kepemilikan akun facebook dan twitter. Sementara untuk telepon selular, ada sekitar 314,3 juta orang Indonesia yang menggunakannya. Jumlah ini melebihi penduduk Indonesia sekitar 255 juta orang. Itu artinya satu orang punya lebih dari satu telepon selular. Oleh karena itu, layanan Kementerian harus juga menjangkau versi mobile, tutur Plt. Kepala Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ari Santoso, Selasa (3/3) sebagaimana dilansir www.kemdiknas.go.id. Masifnya penggunaan TIK dalam kehidupan sehari-hari, perlu pula diikuti dengan peningkatan layanan bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi daring (online) ini. Portal dapat menjadi pilihan yang tepat dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk daring atau disebut elayanan. Kemendikbud terus berupaya meningkatkan e-layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa perlu hadir secara langsung di kantor Kemendikbud. Ari yang juga Kepala Pustekkom Kemdikbud menjelaskan, menjadi portal yang menyediakan e-layanan berarti perlu memperhatikan sejumlah hal EDISI : MARET 2015
agar dapat diakses dengan mudah. Pertama usability. Artinya ia mudah dipelajari, efisien digunakan, mudah diingat, memuaskan pengunjung, dan memiliki frekuensi kesalahan yang minim. Kedua, memiliki sistem navigasi yang mudah dipahami oleh pengunjung. Ketiga, andal dalam menghadapi perubahan teknologi web, isu keamanan, dan akses pengunjung yang besar. “Jangan sampai ketika pengunjung sedang banyak-banyaknya mengakses portal, tiba-tiba down,” katanya. Hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah desain dan konten portal itu sendiri. Menurut
Ari, pemilihan grafis, layout, warna, bentuk maupun typografi penting agar dapat menarik pengunjung untuk menjelajahi website lebih lanjut. “Ada istilah ‘content is king, but without good design, content is a naked king’. Konten juga harus mudah diindex oleh mesin pencari dan ukuran filenya ringan,” tambah Ari. Portal yang baik juga dapat diubah ke versi bahasa Inggris serta dapat dikembangkan ke versi aplikasi mobile yang kompatibel dengan semua sistem operasi dan resolusi layar smartphone dan tablet/ ipad. (*)
WARTA PENDIDIKAN
51
SENAM BERSAMA : Kesehatan dan Ketahanan Fisik merupakan bagian terpenting bagi seluruh jajaran pegawai Dinas Pendidikan Sumsel, serta guru sekolah, dalam menunjang aktivitas kerja. Untuk itu, setiap sebulan sekali, mulai dari pimpinan hingga bawahan melakukan senam bersama secara massal. Agenda ini dilakukan di Halaman Gedung DPRD Sumsel serta Kawasan Sport Centre Jakabaring (JSC) Palembang PENDIDIKAN
WARTA
EDISI : MARET 2015
