WARALABA (FRANCHISE) DI INDONESIA

Waralaba (Franchise) di Indonesia

WARALABA (FRANCHISE) DI INDONESIA Sri Redjeki Slamet Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners Jln. Bungur Besar Raya Blok A-8 No. 85 Jakarta Pusat [email protected]

Abstract Franchise contracts are granting permission by the holders of Intellectual Property Rights or other know-how to other parties to use the brand or a particular procedure is and as kopensasinya franchise holder shall pay a royalty for use of trademarks and product manufacturing processes that amount to be determined in the form of a written agreement bardasarkan , where in the event of cancellation of the agreement, then the franchise to Demand acquisition compensation and the fulfillment of the agreement. Keywords: Franchise, Agreement, Royalty

investasi akan dilakukan. Sedangkan bentuk inves-

Pendahuluan Menurut Warren J. Keegen dalam bukunya

tasi langsung dan akuisisi bisnis, hanya mungkin

Global Marketing Management menyatakan, pe-

dapat dilakukan jika secara ekonomis, sosial dan

ngembangan usaha secara internasional dapat di-

politik dimungkinkan.

lakukan melalui sekurangnya lima macam cara,

Sebaliknya, cara lisensi yang Lisensi meru-

yaitu: 1. dengan cara ekspor; 2. melalui pemberian

pakan suatu bentuk pemberian hak yang dapat ber-

lisensi; 3. dalam bentuk franchising (waralaba); 4.

sifat ekslusif maupun berbentuk non eksklusif, dira-

pembentukan perusahaan patungan (joint ventures);

sakan cukup mengurangi risiko, dimana dengan li-

atau 5. total ownership atau pemilikan menyeluruh

sensi produsen lebih berupaya mendekatkan diri

yang dapat dilakukan melalui direct ownership (ke-

kepada konsumen di negara tujuan dan memperkecil

pemilikan langsung) atau akuisisi.(Waren, 1989)

risiko biaya tinggi, risiko hilangnya barang atau

Ekspor merupakan salah satu bentuk inter-

mungkin embargo dalam kaitannya dengan masalah

nasionalisasi produk yang paling sederhana, dimana

politik. Dengan lisensi, maka dapat meningkatkan

kegiatan ekapor pada dasarnya merupakan kegiatan

penjualan, menekan biaya dan perolehan keuntu-

jual beli yang dilakukan secara internasional yang

ngan yang optimal. (Waren, 1989)

melibatkan berbagai macam sarana dan lembaga

Akan tetapi dalam perkembangannya, pem-

lain. Namun bagi pemilik usaha/pengusaha, kegia-

berian lisensi tersebut tidak dapat dirasakan cukup

tan ekspor ini kurang mendatangkan keuntungan

optimal terutama jika pemberi lisensi bermaksud

yang disebabkan karena faktor-faktor teritorial yang

untuk melakukan penyeragaman total baik dalam

berdampak ekonomis dan faktor-faktor yang bersi-

bentuk hak maupun dalam bentuk kewajiban-ke-

fat politis, serta faktor biaya dan risiko.

wajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala

Demikian juga bentuk usaha patungan un-

perintah yang dikeluarkan termasuk pada sistem pe-

tuk memproduksi barang atau jasa, dapat menimbul-

laksanaan operasional

kan risiko yang cukup besar bagi seorang pengusaha

diberikan lisensi tersebut.

terutama masalah sosial politik dari negara dimana 127

Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, April 2011

kegiatan atau usaha yang


Dengan permasalahan tersebut, maka

telah ber-

perkenalkan konsep Waralaba (Franchise) sebagai

kembang suatu bentuk pemberian hak dan kegiatan

suatu cara mengembangkan distribusi produknya.

usaha yang disebut waralaba (Franchise) sebagai

Demikian pula dengan perusahaan-perusahaan bir

salah bentuk alternatif pengembangan usaha yang

yang memberikan lisensi kepada perusahaan kecil

khususnya dilakukan secara internasional. Waralaba

sebagai upaya mendistribusikan produk mereka.

(Franchise) seperti halnya lisensi, mengandalkan

(Suharnoko, 2004)

kepada kemampuan mitra usaha dalam mengem-

Di Indonesia bentuk usaha bisnis ini juga

bangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralaba-

berkembang dengan pesat, dimana bentuk usaha

nya melalui tata cara, proses serta suatu code of

franchise ini banyak digunakan dalam usaha fast

conduct dan sistem yang telah ditentukan oleh pe-

food restaurant seperti Kentucky Fried Chiken,

ngusaha franchisor.

Pizza Hut, Mc Donald, Hotel dan jasa penyewaan

Dalam Waralaba (Franchise) ini dapat dikatakan bahwa sebagai bagian dari kepatuhan mitra

mobil. Bentuk ini juga digunakan oleh bisnis lokal di Indonesia seperti Es Teller 77.

usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pe-

Dengan perkembangan yang pesat tersebut,

ngusaha Franchisor, maka mitra usaha atau

maka untuk memberikan perlindungan dan kepas-

penerima Franchise diberikan hak untuk meman-

tian hukum, Pemerintah mengeluarkan Peraturan

faatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual dari pe-

Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 1997

ngusaha Franchisor, baik dalam penggunaan merek

tentang Waralaba dan Keputusan

dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain in-

dustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.

dustri, paten berupa teknologi maupun rahasia

259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata

dagang dan sebaliknya, pengusaha Franchisor

Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba. Kedua-

memperoleh royalti atas penggunaan Hak Atas Ke-

nya diubah dengan Peraturan No. 42 Tahun Tahun

kayaan Intelektual mereka. (Gunawan, 2001)

2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Per-

Menteri Perin-

Waralaba (Franchise) pada dasarnya adalah

dagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang

sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda

barang dan jasa kepada konsumen. Dalam hal ini

Pendaftaran Usaha Waralaba. Perangkat hukum ter-

franchisor memberikan lisensi kepada franchisee

sebut telah memberikan definisi tersendiri mengenai

untuk melakukan kegiatan pendistribusian barang

waralaba.

dan jasa di bawah nama dan identitas franchisor

Waralaba (franchise) adalah perikatan an-

dalam wilayah tertentu, dimana usaha tersebut dija-

tara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba

lankan sesuai dengan prosedur dan cara yang dite-

dimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk

tapkan franchisor dan franchisor memberikan ban-

menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau

tuan (assistance) terhadap franchise. Sebagai im-

menggunakan hak kekayaan intelektual atau pe-

balannya francisee membayar sejumlah uang berupa

nemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi

innitial fee dan royalti. (Suharnoko, 2004)

Waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan per-

Jenis usaha Waralaba (Franchise) lahir di

syaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba de-

Amerika Serikat kurang lebih satu abad yang lalu

ngan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan

ketika perusahaan mesin jahit Singer mulai memLex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, April 2011

128


konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.

chisor under takes to assist the Franchisee thorugh advertising promotion and other advisory service.(Gunawan, 2001)

Melihat perkembangan yang ada di Indonesia terhadap usaha Waralaba (Franchise), maka diper-

Dari rumusan Black’s Law Dictionary ter-

lukan adanya kepastian hukum dan perlindungan

sebut menunjukan bahwa Waralaba (Franchise) ter-

hukum bagi pelaku usaha terutama bagi franchisee

nyata juga mengandung unsur-unsur sebagaimana

terhadap tindakan franchisor yang merugikan fran-

yang diberikan kepada lisensi hanya saja lebih me-

chisee.

nekankan

kepada pemberian hak untuk menjual

produk berupa barang-barang atau jasa dengan me-

Pembahasan

manfaatkan merek dagang Franchisor (pemberi

Aspek Hukum Franchise

waralaba) dengan kewajiban kepada Frinchisee (pe-

Waralaba (Franchise) berasal dari bahasa Perancis, yaitu franchir yang mempunyai arti mem-

nerima waralaba) untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan.

beri kebebasan kepada para pihak (Salim, 2003).

Dari seluruh pengertian di atas, Waralaba

PH. Collin, dalam Law Dictionary memberikan di-

(Franchise) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek

finisi franchise sebagai, Lincense to trade using

yuridis dan bisnis. Pengertian franchise dari segi

and paying a royalty for it dan Franchising seba-

yuridis, dapat dilihat dalam ketentuan peraturan pe-

gai act of selling a license to trade as a Franchisee

rundang undangan, berbagai pendapat, dan pan-

(Gunawan, 2002).

Definisi tersebut menekankan

dangan ahli. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerin-

pada pentingnya peran nama dagang dalam pem-

tahan nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba,

berian waralaba dengan imbalan royalti.

Waralaba (Franchise) diartikan sebagai :

Dengan pemberian royalti berarti ada pem-

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh

berian lisensi yang merupakan, suatu bentuk hak

orang perseorangan atau badan usaha terhadap sis-

untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan

tem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka me-

atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang

masarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti

berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin

berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan

tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut

oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

merupakan tindakan atau perbuatan yang terlarang,

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perda-

yang tidak sah yang merupakan perbuatan melawan

gangan No. 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ke-

Black’s Law

tentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pen-

hukum. (Gunawan, 2001). Dalam

Dictionary, Franchise diartikan sebagai :

daftaran Usaha Waralaba, Waralaba (franchise) ada-

“A special privilege granted or sold, such as to use a name or to sell products or service.In its simple terms, a Franchise is a license from owner of a trade mark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark. More bradly stated, a Franchise has evolved into an elaborate agreement under whice the Franchise undertakes to conduct a business or sell a product or service in accordance with methods and procedures prescribed by the Franchisor, and the Fran-

lah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Pe-

129

nerima Waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba dengan suatu imbalan verdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi



Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan

Selanjutnya, pengertian Waralaba (Fran-

dukungan konsultasi operasional yang berkesinam-

chise) dari aspek bisnis sebagaimana dikemukakan

bungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima

oleh Bryce Webster, adalah salah satu metode pro-

Waralaba.

duksi dan distribusi barang dan jasa kepada kon-

Dari definisi Keputusan Menteri Perda-

sumen dengan suatu standar dan sistem eksploitasi

gangan di atas, maka unsur-unsur yang dapat diru-

tertentu. Pengertian standar dan eksploitasi tersebut

muskan dari Waralaba adalah 1) adanya perikatan;

meliputi kesamaan dan penggunaan nama peru-

2) adanya hak dan pemanfaatan dan/atau penggu-

sahaan, merek, sistem produksi, tata cara penge-

naan; 3) adanya objek, yaitu hak atas kekayaan inte-

masan dan penggunaan nama pengedarnya (Ridwan,

lektual atau penemuan baru atau ciri khas usaha; 4)

1992).

adanya imbalan atau jasa; dan 5) adanya persyaratan

Definisi Waralaba (Franchise) ini ada kesa-

dan penjualan barang.

maan dengan difinisi yang tercantum dalam kamus

Bryce Webster mengemukakan pengertian Waralaba (Franchise) dari aspek yuridis, yaitu: lisensi yang diberikan oleh franchisor dengan pembayaran tertentu, lisensi yang diberikan itu bisa berupa lisensi paten, merek perdagangan, merek jasa, dan lain-lain yang digunakan untuk tujuan perdagangan tersebut di atas. (Ridhwan, 1992).

Black’s Law Dictionnary, yaitu Lisensi atau izin da-

Definisi ini belum memperlihatkan adanya hubungan hukum antara franchisor dan franchisee karena yang ditonjolkan di sini adalah pemberian lisensi dari franchisor kepada franchisee, sementara fokus pada pembuatan kontrak antara para pihak adalah adanya hubungan hukum di antara mereka

dapatlah di-

rumuskan bahwa Waralaba (Franchise)adalah suatu kontrak yang dibuat antara franchisor dan franchisee, dengan ketentuan pihak franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk menggunakan merek barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sejumlah royalti tertentu kepada franchisor (Salim, 2003). Sehingga unsur-unsur secara yuridis dari franchise adalah : 1. adanya subjek hukum, yaitu franchisor dan franchisee; 2. adanya lisensi atas merek barang atau jasa; 3) untuk jangka waktu tertentu; 4. adanya pembayaran royalti.

pihak lain untuk menjual produk atau jasa di bawah merek atau nama dagangannya. Dari difinisi menurut aspek bisnis tersebut, dapat diperleh unsurunsur franchise sebagai berikut: 1. metode produksinya; 2. adanya izin dari pemilik, yaitu franchisor kepada franchisee; 3) adanya suatu merek atau nama dagang; 4) untuk menjual produk barang atau jasa; 5) di bawah merek atau dagang dari franchise. Brayce Webster mengemukakan

ada tiga

bentuk dari Waralaba (Franchise), yaitu :

tidaklah tampak. Berdasarkan hal tersebut,

ri pemilik suatu merek atau nama dagang kepada

1. Product franchising Product franchising, adalah suatu franchise, yang franchisor-nya memberikan lisensi kepada franchisee untuk menjual barang hasil produksinya. Franchisee berfungsi sebagai distributor produk franchisor. Sering kali terjadi franchisee diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk tersebut di suatu wilayah tertentu. Misalnya dealer mobil, stasiun pompa bensin. 2. Manufacturing franchises Manufacturing franchise franchisor memberikan know-how dari suatu proses produksi. Franchisee memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang di-


130


miliki franchisor. Bentuk franchise semacam ini

Pemegang Waralaba (Franchise) wajib

banyak digunakan dalam produksi dan distribusi

membayar sejumlah royalti untuk penggunaan me-

minuman soft drink,seperti Coca Cola dan Pepsi.

rek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan bardasarkan perjanjian. Royalti

3. Business format franchising Business format franchising adalah suatu bentuk

kadang-kadang bukan ditetapkan dari persentase

franchise yang franchisee-nya mengoprasikan

keuntungan melainkan dari beberapa unit. Dalam

suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama

hal demikian pihak franchisor tidak peduli apakah

franchisor. Sebagai imbalan dari penggunaan na-

pemegang franchisee untung atau tidak. Disamping

ma franchisor, maka franchisee harus mengikuti

harus membayar royalti, pihak pemegang franchise

metode-metode standar pengoperasian dan ber-

harus mendesain perusahaannya sedemikian rupa se-

ada dibawah pengawaan franchisor dalam hal

hingga mirip dengan perusahaan franchisor. Begitu

bahan-bahan yang digunakan, pilihan tempat

pula dengan manajemen, tidak jarang franchisor ju-

usaha, desain tempat usaha, jam penjualan, per-

ga memberikan asistensi dalam manajemen.

syaratan karyawan, dan lain-lain. Sehingga fran-

Dalam hal demikian pemegang franchise

chisor memberikan seluruh konsep bisnis yang

perlu membayar fee tersendiri untuk asistensi ter-

meliputi strategi pemasaran, pedoman dan stan-

sebut. Tidak jarang pula franchisor dalam keperluan

dar pengoperasian usaha dan bantuan dalam

pembuatan produknya mewajibkan pemegang fran-

mengoperasikan franchise. Sehingga franchisee

chise untuk membeli bahan-bahan dari pemasok

memiliki identitas yang tidak terpisahkan dari

yang ditunjuk franchisor. Hal itu dalam hukum kon-

franchisor (David, 1995).

trak disebut sebagai tying-in agreement. Bahkan kadang-kadang pemegang franchise berdasarkan kon-

Selain ketiga bentuk diatas, di Indonesia ju-

trak membolehkan franchisor melakukan auditing

ga mulai berkembang group tranding franchise,

terhadap keuangan franchisee. Semua ini diwa-

yang menunjukan pada pemberian hak toko grosir

jibkan oleh franchisor dengan alasan quality con-

maupun pengecer.

trol. Namun di lain pihak, melalui kontrak lisensi maupun franchise diharapkan terjadinya alih teknologi antara licensor/franchisor terhadap licen-

Kontrak Waralaba Kontrak Waralaba (Franchise) berada di-

se/franchisee.

antara kontrak lisensi dan distributor. Adanya pem-

Bentuk Waralaba (Franchise) menurut Pa-

berian izin oleh pemegang Hak Milik Intelektual

sal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Ta-

atau know-how lainnya kepada pihak lain untuk

hun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 2 Keputusan

menggunakan merek ataupun prosedur tertentu me-

Menteri Perdagangan

rupakan unsur perjanjian lisensi. Sedangkan di lain

2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan

pihak juga adanya quality control dari franchisor

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba adalah

terhadap produk-produk pemegang lisensi yang ha-

berbentuk tertulis.

rus sama dengan produk-produk pemegang lisensor, seakan-akan pemegang franchise merupakan distri-

Sifat

perjanjian

Waralaba

(Franchise)

(agreement franchise) adalah, sebagai berikut :

butor franchisor. (Salim, 2003) 131

No. 12/M-DAG/PER/3/



1. Suatu perjanjian yang dikuatkan oleh hukum (legal agreement)

waralaba utama memiliki hak atau izin membuat perjanjian waralaba lanjutan dari pemberi waralaba.

2. Memberi kemungkinan pewaralaba/franchisor

Hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian

tetap mempunyai hak atas nama dagang dan atau

Waralaba (Franchise), yaitu sebagai berikut :

merek dagang, format/pola usaha, dan hal-hal

a. Nama dan alamat perusahaan para pihak;

khusus yang dikembangkannya untuk suksesnya

b. Nama dan jenis Hak Kekayaan Intelektual atau

usaha tersebut.

penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem

3. Memberikan kemungkinan pewaralaba/ fran-

manajemen, cara penjualan atau penataan atau

chisor mengendalikan sistem usaha yang dilin-

distribusi yang merupakan karakteristik khusus

sensikannya.

yang dimiliki Objek Waralaba;

4. Hak, Kewajiban, dan tugas masing-masing pihak

c. Hak dan kewajiban para pihak serta bantuan

dapat diterima pewaralaba/franchisee.

dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima Waralaba;

Perjanjian Indonesia

dan

ini

dibuat

terhadapnya

dalam

Bahasa

d. Wilayah usaha (zone) Waralaba;

berlaku

hukum

e. Jangka waktu perjanjian;

Indonesia. Sebelum membuat perjanjian, Pemberi

f.

Waralaba wajib memberikan keterangan tertulis

Perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian;

atau prospektus mengenai data dan atau informasi

g. Cara penyelesaian perselisihan;

usahanya dengan benar kepada Penerima Waralaba

h. Tata cara pembayaran imbalan;

yang paling sedikit memuat: a. Identitas Pemberi

i.

Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba 1

Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba;

j.

Kepemilikan dan ahli waris.

(satu) thun terakhir; b. Hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi

Menurut Bryce Webster klausul-klausul yang

objek waralaba disertai dokumen pendukung; c. Ke-

harus

dimuat

dalam

perjanjian

Waralaba

terangan mengenai kriteria atau persyaratan-per-

(Franchise), adalah sebagai berikut :

syaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba

1. trem of contrac; 2. contrac renewal; 3. location

termasuk biaya investasi; d. Bantuan atau fasilitas

selection; 4. territory and exclusively; 5. lease ap-

yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima

proval; 6. franchise fess, initial, and cash requi-

Waralaba; e. Hak dan kewajiban antara Pemberi

rements; 7. Royalitas regular fess; 8. Adveristing

Waralaba dan Penerima Waralaba; dan f. Data atau

policies; 9. Tradermark use resticion; 10. Training

informasi lain yang perlu diketahui oleh Penerima

offered by franchise company; 11. On-site assistance

Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian

and location preparation; 12. Use of peration ma-

Waralaba selain huruf a sampai dengan huruf e. Di

nual; 13. Operating practices; 14. Obligation to

samping itu, penerima waralaba utama, wajib

purchise; 15. Equipment and premiesess maintan-

memberitahukan secara tertulis dokumen autentik

ces; 16. Right of inspection; 17. Right to audit; 18.

kepada penerima waralaba lanjutan bahwa penerima

Similar bussiness or noncompetation clause; 19. Trade secret; 20. Cancellation clause; 21. Franchise


132


termination; 22. Accurate representation; 23. Rights

terletak pada pemberian izin ataupun pem-

to transfer of the right of first refusal; 24. Rights to

bayaran royalti.

inherit; 25. Sale equipment; 26. Contracnht enforcement (Salim, 2003).

2. Corak perjanjian lisensi yang kedua adalah kebalikan dari corak yang pertama. Dari luarnya

Yang menjadi subjek hukum dalam perjan-

tampak sebagai perjanjian lisensi, namun sebe-

jian franchise, yaitu franchisor dan franchisee.

narnya bukan perjanjian lisensi dalam arti sebe-

Franchisor adalah perusahaan yang memberikan

narnya. Perjanjian tersebut dibuat semata-mata

lisensi, baik, berupa paten, merek dagang, merek

untuk tujuan penyelundupan pajak; dengan cara

jasa, maupun lainnya kepada franchisee. Sedangkan

seolah-olah suatu cabang perusahaan di suatu

franchisee adalah perusahaan yang menerima lisensi

Negara tertentu membayar royalti kepada pe-

dari franchisor.

rusahaan induknya di Negara lain. Perjanjian se-

Di samping itu, ada dua pihak lainya dalam perjanjian Waralaba (Franchise) yang terkena dam-

macam ini lazim dinamakan return contracts. 3. Perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya, tanpa

pak dari perjanjian ini, yaitu :

camouflaging effects sebagaimana diuraikan di-

1. Franchisee lain dalam system franchise (fran-

atas.

chising system) yang sama.

Kontrak yang dibuat oleh pihak franchisor

2. Konsumen atau klien dari franchisee maupun masyarakat pada umumnya.

dengan franchisee berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Sejak penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak akan menimbul-

Objek dalam perjanjian franchisee adalah li-

kan hak dan kewajiban. Kewajiban dari pihak fran-

sensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh fran-

chisor adalah menyerahkan lisensi kepada fran-

chisor kepada franchisee. Ada dua kriteria lisensi

chisee. Sedangkan yang menjadi haknya adalah se-

sebagaimana dikemukakan oleh Dieter Plaff, yaitu

bagai berikut :

1. tujuan ekonomis, dan 2. acuan yuridis. Tujuan

1. Logo merek dagang (trade mark), nama dagang

ekonomis adalah apa yang hendak dicapai oleh li-

(trade name), dan nama baik/repurtasi (goodwill)

sensi itu. Sedangkan acuan hukum, yaitu instrumen

yang terkait dengan merek dan atau nama ter-

hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan ter-

sebut.

sebut.

2. Format/pola usaha, yaitu suatu sistem usaha yang Berdasarkan kriteria tersebut, maka lisensi

dibagi menjadi tiga macam, sebagaimana dikemukakan berikut ini ;

terekam dalam bentuk buku pegangan (manual), yang sebagian isinya dalam rahasia usaha. 3. Dalam kasus tertentu berupa rumus, resep, de-

1. Licence exchange contract, yaitu perjanjian an-

sain, dan program khusus.

tara para pesaing yang bergerak dalam kegiatan

4. Hak cipta atas sebagian dari hal di atas bisa da-

yang ama atau memiliki hubungan yang erat, se-

lam bentuk tertulis dan terlindungi dalam un-

hingga disebabkan masalah teknis, mereka tidak

dang-undang hak cipta.

dapat melakukan kegiatan tanpa adanya pe-

133

langgaran hak-hak termasuk hak milik perindus-

Hak franchisee adalah menerima lisensi,

turian dari pihak lain. Di sini, titik berat lisensi

sedangkan kewajibannya adalah membayar royalti



kepada franchisor dan menjaga kualitas barang dan

dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diter-

jasa yang di-franchise.

jemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Walaupun para pihak diberikan kebebasan

Sebelum membuat perjanjian, franchisor ha-

untuk menentukan jangka waktu berakhirnya kon-

rus memberikan keterangan secara tertulis kepada

trak franchise (waralaba), namun Pemerintah me-

franchisee mengenai :

lalui Menteri Perindusturian dan Perdagangan telah

1.

Identitas franchisor berikut keterangan me-

menetapkan jangka waktu perjanjian waralaba

ngenai kegiatan usahanya termasuk rencana

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Jangka

dan daftar laba rugi selama dua tahun terakhir.

waktu itu dapat diperpanjang.

2.

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba.

Perlindungan Hukum Terhadap Franchise 3.

di Indonesia

Persayaratan yang harus dipenuhi oleh franchisee.

Pengaturan Hukum Bidang usaha Waralaba (Franchise) di

4.

chisor kepada franchisee.

Indonesia diatur dalam Buku ke III Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai aturan umum dan

5.

6.

dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran

Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perpanjangan perjanjian waralaba.

Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/ 2006 tanggal 29 Maret 2006 Tentang Ketentuan

Hak dan kewajiban franchisor kepada franchisee.

Peraturan Pemerintah RI. tanggal 23 Juli 2007 No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta Peraturan

Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan fran-

7.

Hal-hal lain yang perlu diketahui franchisee dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba.

Usaha Waralaba. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan pemerin-

Ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah RI.

tahan nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, Wa-

No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba jo pasal 5

ralaba (Franchise) diartikan sebagai: hak khusus

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-

yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan

DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 Tentang

usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda

dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa

Pendaftaran Usaha Waralaba, mewajibkan fran-

yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan

chisor sebagai pemberi waralaba melakukan dis-

dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan per-

closure terhadap berbagai aspek material yang da-

janjian waralaba.

pat mempengaruhi keputusan franchisee

sebagai

Peraturan Pemerintahan nomor 42

penerima waralaba untuk menolak atau menerima

tahun 2007 menyatakan bahwa Waralaba diseleng-

persyaratan yang akan dituangkan dalam suatu per-

garakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pem-

janjian waralaba atau

beri Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan

meliputi: a. data identitas Pemberi Waralaba; b. le-

memperhatikan hukum Indonesia. Dalam hal per-

galitas usaha Pemberi Waralaba; c. sejarah kegiatan

janjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis

usahanya; d. struktur organisasi Pemberi Waralaba;

Pasal 4

franchise Agreement yang

e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; f. jumlah Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, April 2011

134


tempat usaha; g. daftar Penerima Waralaba;dan h.

laba Lanjutan berlaku paling sedikit 5 (lima)

hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima

tahun.

Waralaba. Klausula yang tertuang dalam Perjanjian Wa-

Menurut pasal 7 Peraturan Pemerintah No.

ralaba (Franchise) sebagaimana ketentuan pasal 7

16 tahun 1997 jo pasal 11 Peraturan Menteri Perda-

ayat (1)

gangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29

Peraturan Menteri Perdagangan RI No.

12/M-DAG/PER/3/2006

tanggal 29 Maret 2006

Maret 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pe-

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat

nerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba,

Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba adalah :

perjanjian waralaba beserta keterangan tertulis wa-

a.

Nama dan alamat perusahaan para pihak;

jib didaftarkan kepada Direktur Jendral Perdaga-

b.

Nama dan jenis Hak Kekayaan Intelektual

ngan Dalam Negeri Departemen Perdagangan da-

atau penemuan atau ciri khas usaha seperti

lam hal Penerima Waralaba Utama yang berasal da-

sistem manajemen, cara penjualan atau pena-

ri Pemberi Waralaba Luar Negeri wajib dan Kepa-

taan atau distribusi yang merupakan karak-

da Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang

teristik khusus yang dimiliki Objek Wara-

perdagangan daerah setempat dalam hal Penerima

laba;

Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Wa-

Hak dan kewajiban para pihak serta bantuan

ralaba Dalam Negeri dan Penerima Waralaba Lan-

dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima

jutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Ne-

Waralaba;

geri dan Dalam Negeri wajib, paling lambat 30 (tiga

d.

Wilayah usaha (zone) Waralaba;

puluh) hari terhitung sejak berlakunya perjanjian

e.

Jangka waktu perjanjian;

franchise untuk memperleh Surat Tanda Pendaftaran

f.

Perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan

Usaha Waralaba (STPUW). Pendaftaran ini dilak-

perjanjian;

sanakan dalam rangka dan untuk kepentingan pem-

g.

Cara penyelesaian perselisihan;

binaan usaha dengan cara waralaba.

h.

Tata cara pembayaran imbalan;

i.

Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada

(STPUW) berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan

Penerima Waralaba;

dapat diperpanjang jika

Kepemilikan dan ahli waris.

waralaba masih berlaku. Jika franchisor memutus-

c.

j.

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba

jangka waktu perjanjian

kan perjanjian franchise sebelum Jangka waktu Perjanjian waralaba

berakhir masa

tersebut

berlakunya dan kemudian menunjuk franchisee ba-

menurut ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Perda-

ru, maka penerbitan STPUW bagi franchisee baru

gang adalah:

hanya akan diberikan jika franchisor telah menye-

1. Jangka waktu Perjanjian Waralaba antara Pem-

lesaikan seluruh permasalahan yang timbul sebagai

beri Waralaba dengan Penerima Waralaba Uta-

akibat pemutusan tersebut yang dituangkan dalam

ma berlaku paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

bentuk Surat Pernyataan Bersama (clean break).

2. Jangka waktu Perjanjian Waralaba antara Pene-

Demikian sanksi yang diberikan oleh Pasal 14

rima Waralaba Utama dengan Penerima Wara-

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/MDAG/PER/3/2006.

135



Pembatalan Perjanjian Franchise Undang undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil menyebutkan bahwa Waralaba (Fran-

perjanjian seperti: kegagalan memenuhi jumlah penjualan, kegagalan memenuhi standar pengoperasian, dan sebagainya.

chise) adalah salah satu pola kemitraan antara usaha

Franchisor mempunyai discretionary power

kecil dengan usaha menengah dan usaha besar. Na-

untuk menilai semua aspek usaha franchisee, se-

mun kenyataan menunjukan bahwa franchise asing

hingga perjanjian tidak memberikan perlindungan

berkembang lebih pesat dari franchise lokal.

yang memadai bagi franchisee dalam menghadapi

Berbagai faktor mengakibatkan lambatnya

pemutusan perjanjian dan penolakan franchisor un-

pertumbuhan Waralaba (Franchise)lokal. Sistem

tuk memperbaruhi perjanjian. (David,1995:342) Da-

franchise membutuhkan 5-15 tahun untuk pengem-

lam hal ini Franchisor dapat memanfaatkan kedu-

balian modalnya padahal pengusaha bisnis eceran

dukan franchisee untuk menguji pasar, setelah me-

Indonesia ingin meraih keuntungan dalam jangka

ngetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, ma-

pendek. Selain itu sebagai franchisor, pengusaha

ka franchisor memutuskan perjanjian dengan fran-

harus membuka rahasia suksesnya, seperti sistem

chisee, selanjutnya franchisor mengoperasikan out-

manajemen, resep masakan, dan sebagainya. Tim-

let atau tempat usaha sendiri diwilayah franchisee.

bul kekhawatian rahasia suksesnya ditiru oleh fran-

Terdapat dua pandangan mengenai hubungan

chise. Karena itu bisnis di Indonesia lebih suka ber-

antara franchisor dengan franchisee, yang melahir-

kembang sendiri dengan membuka cabang usaha

kan conflicting polities, yaitu :

meskipun perkembangannya lebih lambat daripada

1. Pandangan Protecsionist

melibatkan orang lain dengan sistem franchise.

Menurut pandangan ini, alasan yang bersifat

Di pihak pengusaha lemah dan kecil timbul

ekonomis tidak dapat dijadikan alasan atau da-

kekhawatiran pasar. Jika keadaan pasar tidak me-

sar pemutusan perjanjian karena jika alasan

nguntungkan, maka franchisor akan memutuskan

ekonomis dijadikan dasar pemutusan perjan-

perjanjian. Demikian pula bila keadaan pasar me-

jian, maka undang-undang yang dibuat untuk

nguntungkan, maka franchisor akan memutuskan

melindungi kepentingan franchise dari kesera-

perjanjian dan akan membuka tempat usaha sendiri,

kahan franchisor akan kehilangan maknanya

setelah franchise memperkenalkan produk dan na-

dan membiarkan franchisor bertindak opurtu-

ma franchisor.

nistic. Hal ini karena Franchisor berada dalam

Hubungan hukum antara franchisor dan fran-

kedudukan yang sangat kuat, dimana ia me-

chisee ditandai dengan ketidakseimbangan kekua-

nguasai semua informasi biaya, keuntungan,

tan tawar menawar (unequal bargaining power).

jangka waktu yang diperlukan untuk strategi

Perjanjian franchise merupakan perjanjian baku

pemasaran. Sementara franchisee hanya men-

yang dibuat oleh franchisor, yang menetapkan sya-

jalankan suatu pre-exising system dengan me-

rat-syarat dan standar yang harus diikuti oleh fran-

nandatangani perjanjian yang memberi kekua-

chisee yang memungkinkan franchisor dapat mem-

saan kepada franchisor untuk mengontrol se-

batalkan perjanjian apabila dia menilai franchisee

mua aspek usaha franchisee termasuk keten-

tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam perjan-

tuan

jian dicantumkan kondisi-kondisi bagi pemutusan

1994). Sehingga jika franchisor memutuskan

tentang pemutusan perjanjian (Robert,


136


perjanjian

karena kondisi pasar yang tidak

franchisee telah berkali-kali melanggar perjan-

menguntungkan, maka ia telah bertindak opur-

jian maka perjanjian dapat dibatalkan dan fran-

tunistic.

chisee tidak perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

2. Pandangan Law and Economics Menurut pandangan law and economic, perjanjian yang efisien adalah perjanjian yang da-

Dari kedua pandangan tersebut, pandangan

pat mengurangi biaya. Melalui franchising,

protecsionist mengutamakan tujuan undang-undang

franchisor dapat mendistribusikan dan mem-

untuk melindungi kepentingan franchisee. Oleh ka-

perkenalkan produknya dalam wilayah yang

rena itu, berdasarkan pandangan ini, Hakim tidak

luas tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk

akan menemukan good clauses kecuali jika fran-

membuka outlet sendiri. Franchisee dapat

chisee melanggar perjanjian secara substansial.

menjalankan usaha yang sudah mapan dan

Walaupun mungkin saja franchisor memutuskan

memperoleh keuntungan dari reputasi yang di-

perjanjian dengan didasarkan pada

miliki franchisor. Untuk mencapai economic

yang tidak wajar dengan didasari self motive. Se-

efficiency maka resources harus dialokasikan

baliknya dalam pandangan Law and Economic,

pada nilai yang tertinggi. Mekanisme pasar

mengabaikan tujuan undang-undang untuk melin-

akan berjalan menuju efesiensi dan perjanjian

dungi franchisee dari keserakahan franchisor. Se-

dipandang sebagai sarana atau fasilitas untuk

hingga yang diperhatikan dalam hubungan antara

mencapai efesiensi. Oleh karenanya jika ada

franchisor

pihak ketiga yang lebih berhasil memasarkan

ekonomi. (Suharnoko, 2004)

produk yang bersangkutan, maka franchisor seharusnya memutuskan

perjanjian dengan

franchisee dan mengalihkan hubungannya ke-

dengan franchisee hanyalah manfaat

Faktor-faktor yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam mengadili kasus pemutusan perjanjian franchise adalah, sebagai berikut (Tracey, 1994):

pada pihak ketiga dengan membayar ganti ru-

Motif dari franchisor untuk memutuskan

gi kepada franchisee. Perjanjian baru dipan-

perjanjian franchise. Jika sejumlah bukti menun-

dang lebih efisien karena lebih menguntung-

jukkan bahwa franchisor menyalahgunakan untuk

kan dan meningkatkan nilai produk yang di-

kepentingan sendiri dengan memutuskan perjanjian

pasarkan. Sehingga meskipun franchisor me-

franchise, maka pemutusan perjanjian tersebut ti-

langgar perjanjian, hukum harus mendukung

dak berdasarkan good cause.

pemutusan perjanjian dengan membayar ganti

a.

Dampak tindakan franchisee terhadap na-

rugi kepada franchisee. (Jeffrey, 1995)

ma perusahaan franchisor. Jika franchisor

Dalam hal Franchisee berkali-kali melanggar

tidak menyalahgunakan kekuasaannya maka

perjanjian seperti terlambat membayar, meng-

franchisor dapat memutuskan perjanjian ber-

halangi franchisor melakukan pemeriksaan dan

dasarkan good cause, karena franchise me-

tidak melaporkan hasil penjualannya

secara

langgar perjanjian dan merugikan nama baik

lengkap kepada franchisor, sehingga

Fran-

perusahaan franchisor.

chisor kehilangan sejumlah royalti yang diharapkan. Dalam hal yang demikian karena 137

alasan-alasan

b.

Investasi dan pengharapan franchisee. Jika franchisee melanggar perjanjian dan tidak



merugikan nama perusahaan franchisor, ma-

kukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka pi-

ka harus diperhatikan apakah tindakan fran-

hak kreditur, di samping memperoleh ganti rugi juga

chisor memutuskan perjanjian tidak me-

dapat menuntut pelaksanaan perjanjian. Bahkan se-

rugikan investasi dan pengharapkan fran-

andainya debitur tidak mau menaati putusan pe-

chisee. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan

ngadilan, maka kreditur dapat minta dikuasakan

jumlah investasi yang telah dilakukan fran-

oleh hakim untuk melakukan prestasi itu sendiri atas

chisee, jangka waktu yang telah dilakukan

biaya debitur atau dalam hal perikatan untuk tidak

franchisee dalam menjalankan usahanya, dan

berbuat sesuatu dilanggar, maka kreditur berhak

keuntungan yang diharapkan franchisee da-

untuk minta dikuasakan oleh hakim untuk meng-

ri investasinya berdasarkan informasi yang

hapus sendiri segala sesuatu yang telah dibuat oleh

diberikan oleh franchisor. Maka dalam hal

debitur. Dalam ilmu hukum hal ini dikenal dengan

yang demikian franchisor dapat memutus-

istilah relee executie atau eksekusi riil. Ketentuan

kan perjanjian berdasarkan good cause apa-

seperti ini tidak dikenal dalam kasus di mana salah

bila hal itu tidak merugikan investasi dan

satu pihak telah lalai memenuhi perjanjian yang

pengharapan franchisee.

perstasinya berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu maka menurut Kitab Undang-Undang Hu-

Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian, upaya hukum apa yang dapat digunakan untuk

kum Perdata kreditur hanya dapat menuntut ganti rugi.

memulihkan kerugian franchisee, apakah pelaksanaan perjanjian atau ganti rugi sejumlah uang? Indonesia yang mempunyai basic law Kitab Un-

Kesimpulan Aspek hukum dari Waralaba (Franchise)

dang-Undang Hukum Perdata dipengaruhi oleh sis-

adalah: bahwa

tem hukum Eropa Kontinental di mana tuntunan

pemberian izin oleh pemegang Hak Milik Intelek-

moral untuk memenuhi janji lebih diutamakan dari

tual atau know-how lainnya kepada pihak lain untuk

pada ganti rugi, khususnya dalam perjanjian yang

menggunakan merek ataupun prosedur tertentu dan

prestasinya untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat

sebagai kopensasinya Pemegang franchise wajib

sesuatu. Subekti mengistilahkan ganti rugi hanya

membayar sejumlah royalti untuk penggunaan me-

bersifat pengarem-arem, pelaksanaan perjanjian

rek dagang dan proses pembuatan produk yang be-

adalah sesuatu hal yang lebih penting (Subekti,

sarnya ditetapkan bardasarkan perjanjian.

ada kontrak

franchise terdapat

1998). Akan tetapi, untuk perjanjian yang pres-

Perjanjian Waralaba (Franchise) berbentuk

tasinya berupa menyerahkan sesuatu seperti fran-

tertulis dalam bahasa Indonesia yang didalamnya

chisor yang mempunyai kewajiban untuk memasok

memuat: a. Nama dan alamat perusahaan para pi-

barang kepada franchisee, maka upaya pemulihan

hak; b. Nama dan jenis Hak Kekayaan Intelektual

hukumnya jika terjadi wanprestasi adalah ganti ru-

atau penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem

gi.

manajemen, cara penjualan atau penataan atau Menurut ketentuan Pasal 1239 sampai de-

distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang

ngan Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum

dimiliki Objek Waralaba; c. hak dan kewajiban para

Perdata, perikatan yang perestasinya berupa mela-

pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan


138


kepada Penerima Waralaba; d. Wilayah usaha (zo-

________, “Keputusan Menteri dan Perdagangan

ne) Waralaba; e. Jangka waktu perjanjian; f. Perpan-

Republik Indonesia tentang Ketentuan dan

jangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian; g.

Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaf-

Cara penyelesaian perselisihan; h. Tata cara pemba-

taran Usaha Waralaba”, Kep.Mendag No.

yaran imbalan; i. Pembinaan, bimbingan dan pelati-

12/M-DAG/PER/3/2006.

han kepada Penerima Waralaba; j. Kepemilikan dan

Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, “Peta Pewaralabaan (Franchising) di Dunia

ahli waris. Perlindungan hukum

terhadap Waralaba

Manajemen”, Jakarta, 1992.

(Franchise) di Indonesia diberikan oleh Buku ke

Jeffrey L. Harrison, “Law and Economics”, Wet

III Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai

Publishing Company, St. Paul-Minnesota,

aturan umum dan Peraturan Pemerintah RI. Tang-

1995.

gal 23 Juli 2007 No. 42 Tahun 2007 tentang Wara-

Robert W. Emerson, “Franchise Contract Clauses

laba serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No.

and the Franchisor’s Duty of Care Towards

12/M-DAG/PER/3/2006

It Franchisees”, Nort Carolina Law Review.

tanggal 29 Maret 2006

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat

Vol 72. April 1994. R. Soebekti, “Hukum Perjanjian”, PT. Intermasa,

Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba . Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian, maka franchise dapat menutut perolehan ganti rugi dan pemenuhan perjanjian.

Jakarta, 1998. Ridhwan Khaerandy, ”Aspek Aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia”,

UII, Yogjakarta, 1992.

Daftar Pustaka Black’s Law Dictionary, 1979.

Suharnoko, ”Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa

David Hess, “The Lowa Franchise Act : Toward

Kasus”, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2004.

Protecting Reasonable Expectations of

Salim H.S, ”Perkembangan Hukum Kontrak Inno-

Franchisees and Franchisors”, Vol 80.

minat di Indonesia”, Cet. Pertama, Sinar

Januari 1995.

Grafika Offset, Jakarta, 2003.

Gunawan Widjaja, ”Seri Hukum Bisnis : Lisensi”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Tracey A. Nicastro, “Note : How the Cokie Crumbles: the Good Requirement for Terminating

_________, ”Seri Hukum Bisnis - Lisensi atau Waralaba : Suatu Panduan Praktis”, Ed. Kesatu Cet. Kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Franchise Agreement”, Valparaso University Law Review. Vol 28. Winter, 1994. Warren J. Keegen, “Global Marketing Management”, Prentice Hall International, New

Harian Kompas, ”Aspek Hukum dari Franchise”,

York, 1989.

Edisi tanggal 21 Maret 1990. Indonesia,

“Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia tentang Waralaba”, P.P. No. 42 tahun 2007. 139

Majalah Anisa. Yogjakarta :


WARALABA (FRANCHISE) DI INDONESIA

Recommend Documents