/l1I/dllll dUll /'('lIl/JUllg/llWIl
•
WANITA DAN HAK WARIS , SERTA HAK PEMILIKAN MENURUT HUKUM POSITIF DIINDONESIA Oleh : Siti Patimah Yunus. SH Di . Indonesia dewasa ini hdum ada lJ ndang-
) Undang Kewarisan Nasional sehingga dalam < praktek berlaku tig.\ sistim hukum kewarisan. Karangan herikut ini menguraikan kedudukan wanita dalam lIukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam da'n Hukum Kewarisan menurut Kitah Undang-lJndang Hukum Perdata. Pada bagian akhir dari tulisan ini diketengahkan pula usaha-usaha yang pernah dilakukan kearah terbentuknya suatu U ndang-U ndang Kewarisan Nasional, diaritanwya mengenai hal-hal yang tdah menjadi kesepakatan dan bagian-bagian lainnya dari suatu rancangan yang bdum memperolch kcbulatan pcndapat.
•
PENDAHULUAN Kedwukan wdnita dalam masy.lrakat ditinjau dari segi hukum, wanita dan pria mempunycti hak dan kewajiban berdasarkan peraturan hukum positif (hukum yang berlaku) dew.1sa ini. Pacla wa ktu i ni Huk urn Waris dan Pewa risa n yang menentukan "hak waris" dan "hak pemilikan" bagi wanita masih bersifat pluml (majeriluk). ' Kcmajemukan ini tcrjadi karena di Indonesia dewasa ini belum adanya Undang U ndang Huk um Waris Nasional yang berla ku bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehubungan dengan belum adanyct Undang Undang tersebut, di Indonesia diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kew.1risan sebagai berikut: I. Hukum Kew.1riSln Adat II. Hukum KewariSln Islam IILHukum KewariSln menurut Undang Undang Hukum Perdata Ketiga sistem Hukum Kew.1riSln • ini berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 131 I. S.jo Pasa I 134 a ya t 2 Indi~ he S!.aatregeli ng (I. S) j 0 Pasal 163 I.S (U ndang U ndang Susunan Ketatanegaman Pemerintah Hindia Belanda dulu). Ketentuan-ketentuan berlakunyct Hukum Waris tersebutadalah sebagai berikut: •
•
•
1. Untuk warga negam Indonesia Asli pada prinsipnya diberlakukan Hukum Waris Adat. 2. U ntuk wa rga nega m Indonesia Ash yct ng bemgama Islam di berbagai daemh pada umumnya berIaku Hukum Waris Islam.
/lak Wan's Wall/Ill
439
3. Untuk \Wrga negara Indonesia keturunan Arab berlaku Hukum Islam. 4. U ntuk warga negara Indonesia keturunan Eropah dan Timur Asing Tionghoa serla Timur Asing lainnya dangolongan pribumi yang menundukkandiri, berlaku Hlikum Waris menurut UU Hukum Perdata (8W). HUKUM KEWARISAN YANG BERLAKU
I. Hukum Kewarisan Adat
Hukum Waris meliputi keseluruhan azas, norma dan keputusan / ketetapan huk urn ya ng berta lian deI¥an proses penerusa n serta pengalihan harta benda (materiil) dan Iharta cita (non mate riil) dari generasi ya ng sa tu kepada generasi berikutn ya (ahli waris). Pewarisa n menurut Huk urn Adat adalah Proses penerusa n dan pemindahtanganan harga kekayaan materiil maupun non materiil dari generasi yang satu kepada ahli warisnya, yang daJllt dijabarkan melalui azas-azas Pewarisannya sebagai berikut: • a. Hukum Adat cq. Hukum Warisnya terdiri atas azas dan norma beserta keputusan / ketetapan Hukum yang bersifat konkrit. b. Sistem Pe\Wrisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan-setempat. c. Proses Pewarisan daJllt dimulai sejak pemilik harta masih hidup samJlli sesudah ia meniI¥gal,jadi. kematian seseorang (pewaris) tidak akan menimbulkan perubahan fundamental dalam proses tersebut. d. Tidakdikenal "hibah" keJllda orang )'
•
•
Dalam sis~m pewarisann)'
•
•
•
•
OklOber 1988
440
Hukum dan Pembangunan
amk laki-laki tertm). b. Mayom t Perempmn yaitu: anak perempmn tertm pada waktu pemilik harta wari~n meninggal akan menjadi ahli W
•
Hak Waris Wanila
441 .
dalam sistem patrilineal yang murni di tanah Batak, Gayo, Bali. Apabila setiap orang itu menghubungkan dirinya keplda ayah / ibunya, tergantung keplda bentuk perka W
•
II. Hukum Kewarisan Islam Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber pokok keplda Al Quran, Hadist Nabi, Qiyas (analog) dan Ijma' (kesamaan pendapat), maka Hukum Waris dapat dirumuskan sebagai "perangkat ketentuan Hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia" Dari ketentuanketentuan hukum tersebut daplt dijabarkan azas-azas Pewarisan sebagai berikut: a. Di dalam Huk urn KeW
Ok:tober 1,988
'
442
IIlIklllll dUll "(,lIIliullglIJ1(11l
putus dari fihak barak. 5) Satrlara laki-Iaki sekandung. 6) Satrlara laki-Iaki sebarak 7) Anak satrlara laki-Iaki sekandung 8) Anak satrlara laki-Iaki sebarnk 9) Paman yang sekanduhg dengan barnk IO)paman yang sebarnk dengan barnk II )Anak laki-Iaki paman yang sekandung dengan barak 12)Anak laki-Iaki rnman yang sebarnk dengan barnk. c. Apabila ashabah-ashabah semmnyct ada, maka tidak semm dari mereka mendapat bagian warisan, akan tetapi harus didahulukan ashabah-ashabah yctng lebih dekat pertaliannyct dengan orang yang meninggal dunia itu,jadi penentuan hak. wa risn ya beIdasa rka n uruta n. d. Ahli waris Dza wil Furtrll ialah ahli waris yctng mendarnt bagian tertentu menurut -ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di dalam Al Qur'an dan Hadits. Ahli waris selaku Dzawil Furtrll adalah sebagai berikut: Urutan Ahli waris
Bagian yang diperoleh
.
3
2
I ..
.
Sumber
.
Anak perempmn tunggal Y2 (seperdua) Cucu perempmn tunggal dari la ki-Ia ki (diqiaska n Y2 (seperdua) kerada amk perempmn) 3. a Satrlara perempmn tunggal yang sekandung Y2 (seperdua) b. Satrlara perempmn 1/2 (se pe rd!lll ) tunggal yang sebarak, bila saudara perempmn yang sekandung tidak ada 4. Suami; mendarat seperdua, \6 (seperdua) bila istrinyct tidak mendapat am k ata u cocu lakilaki ataupun perempmn dan anak laki-Iaki . . ""S"uaml; mefidapit seperempH 1/4 (seperempH) bila istrinyct mempun ycti anak atau cocu dari amk laki-Iaki 2. Istri (se~lllng atau lebih dia l 1.4 (seperempat) mereka meooarat seperempat bila suaminyct tidak mempunyai amk ata cocuk ari anak laki-Iaki.
1. 2.
•
Al Qur'an An Nisa ayat 11
Al Qur'an An Nisa ayat 175 Al Qur'an An Nisa ayat 175 Al Qur'an An Nisa ayat 175
Al Qur'an An Nisa ayat 12
Al Qur'an An Nisa Ayat 12
Al Qur'an An Nisa Ayat 12
Ila k Wa ris W aJ/i{a
4./3
,
I. Suami; menda[lltseperem[llt hila isterinYd mempunYdi am k a ta u e ue u da ri ana k la ki-Ia ki 2. L~te ri (se omng atau lehih dia l me reka menda[llt seperemJXlt, hila suaminya tidak mempunYdi anak atau cueu da ri ana k la ki-Ia ki
1/4
(seperemJXlt)
Al Qur'an An Nisa Ayat 12
1/4
(seperemJXlt)
Al Qur'an An Nisa ayat 12
I. Isteri (seomng atau lehih)
\/8
(seperdelaman) AI Qur'a r. An Nisa ayat 12
•
I. Dua omng anak perempuan 2 / 3 (duapertiga) 'atau lehih, mereka menda[llt dua pertiga bila tiada ana k la ki-Ia ki 2. Dua omng Cucu perempuan 2/ 3 (duapertiga) ata u lebih dari ana k la ki-Ia ki merrla[llt dua pertiga bila am k perempuan tidak ada (diqiaskan ke[llda anak perempuan) 3. Dua omng sa udam perem2/ 3 (duapertiga) puan atau lehi yang seibuseba[llk (sekandung). 2/ 3 (dua pertiga) 4. Dua om ng sa udam perempuan atua lebih Y
Al Qur'an An Nisa ayat II
Al Qur'an An Nisa ayat II
• . Al Qur'an An Nisa ayat 177
Al Qur'an An Nisa ayat 177
----------+----------------113 (sepertiga) AI Qur'an An Nisa ayat II
I. Ibu; menda[llt sepertiga bila amknY
Al Qur'an An Nisa ayat 12
444
1. Ibu; mendapJ.t seperemm bila anaknya yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu(dari anak laki-Iaki atau Samara-sa udara / la ki-Ia ki atau perempuan yang sekandung sebapak atau yang seib u. 2. Bapak; mendapat seperemm bila anaknya yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu (laki<\aki atau perempuan) dari anak laki-Iaki . .3. Nenek (Ibu dari ibu atau ibu dari bapak) mendapat seperenam bila ibu tidak ada. 4. Cucu perempuan (seomng atau lebih) dari amk laki-Iaki bila om ng ya ng meninggal mempunyai anaktunggal.
Hukum dan Pernbangunan
1/6 (sepereham) Al Qur'an An Nisa ayat 11
1/6 (seperenam) Al Qur'an An Nisa ayat 11
1/6 (seperenam) Hadits Nabi RiW
1/6 (seperenam) Hadits Nabi RiW
Catatan: Bila amk perempuannya lebih dari seomng (tidak tunggal) rnaka cucu perempuan tidak meIliapat bagian. S. Kakek; meIliapat seperemm 1/ 6 (seperenam) Ijma' (kesamaan pendapat para ularna : bila omng yang meninggal * Ibunu Abbas mempunyai anak atau cucu * Abu Bakar Ashshidiqi (dari anak laki-Iaki) sedang * Abu Hanifah bapaknya tidak ada * dsb 1/6 (seperenam) Al Qur'an An Nisa ayat 12 6. Seomng saudara (laki-Iaki atau perempuan) yang seibu 1/6 (seperenam) Ijma' (kesamaan pendapat 7. Samara perempuan yang para Ularna) sebapak (seomng atau lebih) meIliapat seperemm, bila saudaranya yang meninggal itu mempunyai seomng saudara peremupan kaIliung.
---------------------------------------------------------•
Hak Waris Wanl/fl
.
445
Catatan: Bila Sludara perempua n kandungn)"l ada 2 orang atau lebih maka Slodara perempuan sebaptk tidak mendapt t bagia n.
e. Sela nj utn ya di dalam Huk um Kewariasn Isla m dan pengatura n-pengatura n lebih . lanjut mengellli : 1) Ahli waris yang ditinggalkan aptbila terdiri dari anak laki-Iaki dan anak perempuan rnaka me;eka mengambil semua harta ata upun semua SiSl dengan eara pembagiann)"l untuk anak Iaki-Iaki mendaptt 2 kali Iiptt bagian dari alllk perempuan, (An NiSl ayat II). '2)Wanita / perempuan daptt digolongkan menjadi Ashabah Bilghoir (Ashabah dengan sebab orang lain) dengan ketentuan sebagai berikut : a)Anak Iaki-Iaki daptt menarik suadaran)"l yang perempuan menjadi Ashabah dengan Cara bahwa untuk bagian Iaki-Iaki mendaptt 2 kali Iiptt dari bagian perempuan. b)Cueu laki-Iaki dari alllk laki-Iaki juga daptt menarik Sludaran)"l yang perempuan menjadi Ashabah. e)Saudara Iaki-Iaki sekandung juga daptt menarik Sludaran)"l yang perempuan menjadi Ashabah. d)Saudara Iaki-Iaki sebaptk,j uga daptt menarik Sl udaran)"l yang perempua n' menjagi Ashabah. . , 3) Wanita / perempua ndapttdigolongkan menjasi AshabahMaalghoir(Ashabah berSlma orang lain). Ashabah Mallghoir dibagi menjadi 2 (dua) : a)Saudara perempuan sekandung Apabila ahli warisnya Sludara perempuan sekandung (seorangatau lebih) dan anak perempua n (seorang ata u lebih), atau Sludara perempuan sekandung daneocu perempuan (seorang atau lebih), maka: saudara perempuan menjadi Ashabah Maalghoir" sesudah ahli waris yang lain rnengambil bagian masing-rnasing serta siSlnya menjadi bagian untuk Sludara perempua n tersebut. b)Saudara perempuan sebaptk Apabila ahli warisn)"l Sl udara perempuan sebaptk(seora ng ata u lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan sebaptk dan eocu perempuan(seorang atau lebih); maka : saudaraperempuan menjasi Ashabah Maalghoir dengan ketentuan aptbila mereka tinggal mempunyai saudara Iaki-Iaki. Tetapi bila mereka mempun)"li saudara Iaki-Iaki, rnaka statusnya berubah dari "Ashabah Maalghoir" menjadi "Ashabah Bilghoir". Hak Waris bagi Wanita dalam Hukwn Waris Islam Oi dalam ayat-ayat al Qur'an rnengenai kewarisan ini t:lah ditetapkan dalam ayat-ayat pasti yang memuat ketentuan-ketentuan pokok. ,
. Oktober 1988
i
446
1/1Iklllll dalll'(,lIIhallgllllall
•
Dari ketentuan-ketentuan pokok itu daJllt ditarik garis-garis Hukum Kew.lri~n Isla m. G aris-garis pokok Huk urn Ke'Ml risa n Islam dalam al Qur'an itu herpu~ t pada Sumt r\n NiSi , di antarany.l adalah ~hagai herikut: 1. An Nisa ayat 7 8agi laki-laki, demikian pula bagi wanita, ada bagian dari harta peninggalan ibu baJllknydan keluarga dekatnya, sedikit atau banyak menurut bagian yang telah diteta pka n. Dari garis hukum yang daJllt ditarik ialah: pria dan wanita berhak menjadi ahli waris, dan Slfimi-isteri saling me'Mlrisi. 2. An NiSi ayat II Ketentlfin Allah mengenai anak-anak ialah : -- 8agian anak laki-Iaki dua kali liJllt bagian anak percmpuan. -- Jika anak-anak itu hanya anak-anak perempuan saja (dua orang alau Iebih) , maka baginya dua pertiga dari harta peninggalan. - - Jika anakmu hanya ~orang anak percmpuan saja, baginYd scpcrdua harta peninggala n. Ke1entuan Allah mengenai ayah-ibu - Jika ada ana k (pria-wanita) maka bagian ayah dan ibu masing-masing adala h - seperenam dari harta peninggalan. ~peremm dari harta peninggalan . • - Jika tidak ada anak, sedangkan ayah dan ibu mewdrisi, maka bagian ibu ~pertiga dari haria peninggalan (aJllbila tidak ada saudara) . - -- Jika tidakada ana k, sedangka n aya h dan ibu me'Mlrisi maIm bagian ibu adala h ~peremm dari harta peningalan (aJllbila ada Sc1udara). 3. An Nisa ayat 12 -- Janda (janda-janda me ndaJll t seperemJllt) dari harta peninggalan suaminya, aJllbila slfimi tidak mempunyai anak , -- Janda mendaJllt ~perdek1pan dari harta peninggalan slfiminya, apabila suaminya mempunyai anak. -- Duda mendaJllt seperdua dari harta peninggalan istri (istri-istrinya), aJllbila istrinya itu tidak mempunyai anak. -- Duda mendaJlltseperemJlltdari harta peninggalan istrinya,aJllbila istrinya itu mempunyai amk. •
•
Garis-garis Hukwn yang dapat ditarik dari Hukum Kewarisan Islam
.
1. Sistem ke'Mlrisan Islam menurut AI Qur'an & Hadits adalah sistem ke'Mlrisan individual: a. Ahli waris masing-masi-ng berhak atas Slfitu bagian yang pasti / tertentu bagi omng-()iang tertentu dan keadaan-keadaan tertentu. b. 8agian-bagian itu W
II" k U '" ris II '' 'Ililil
.J.I 7 ,
2. AI Qur'an mendudukkan anak pewaris bersama-sama dengan ora ng tua pewaris se renta k sebagai ahli WcI risnya. 3. Oala m hal pe wa ris puna h (tidak meninggalkan keturuna n), maka ya ng bertindak sebaga i ahli waris adalah saudara-saudaranya bersama-sama dengan orang tuanya, setidak-tidaknya dengan ibunya. 4. Suami istri sa ling mewarisi 5. Wanita sebagai ibu: wanita sebagai istri: wanita selakuanak perempuandijamin hakny.1 untuk mendap:1l harta warisan / harta peninggalandengancatatan sebaga i berikut : -- hak waris dalam , . hukum kewarisan Islam mempunyai perbandingan bagian untuk WcI nita adalah seperdua dari bagian untuk laki-laki , -- pembagia n 1: r~ but dina ma ka n Faraid (pembagian yang pasti dan te~ pya ng tida k berubah-berubahl. yakni "Perbandingan bagian pria dan wanita dalam Fara id adak1h p:lsti 2 : I" . . 6. Siste m Faraid ini tidak dap1t dihapuskan atau diganti karena penghapusan atau penggantian berarti perombakan ayat-ayat al Qur'an yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. 7. Hak wariswanita dalam Hukum Kewarisan Islam ma sihdapatditambahdengan Hibah (pemberian), dan dap1t pula ditambah dengan 'Urf (menurut kep::Iluhan), asal saja kebijaks.\naan itu tidak bertentangan dengan prinsip pokok dalam Al Q ur'an dan Hadits/ Sunnah Nabi. •
Ill. Hukum Kewarisan menurut lJndang-lJndang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek / BW).
Hukum waris merupakan perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibatakibat h uk um urn umnya di bidang h uk um Perdata, ya ng pada hakeka tnya mengatur tenta ng kema tia n seseom ng ya itu : Pengaliha n harta ya ng ditinggalka n si ma ti bese rta akibat-akibatnya bagi para penerimanya baik dalam hubungan antara mereka maupun antara me reka dengan fihak ketiga. PewariSln menurut Hukum Perdata / BW adalah : Pembagian harta keka yaa n si mati (ya ng me ninggal) kep1da ahli warisnya, baik berdasarkan Undang U ndang (Ab Intestato) maupun melalui surat wa siat/ surat testament (Ab Testamento). Oi dalam Huk urn wa ri s me nurut Hukum Perdata (Hukum Kodifikasi) terdapat azas Hukum sebagai berikut : I. PewariSln hanya terjadi karena kematian, se hingga harta peninggalan barulah terbuka sesudah si pewaris meninggal dunia, sedang ahli warisnya harus rna sih hidup pada Slat itu. Namun berdasarkan fik si (fikSlSi) dalam pasal2 KUP Perdata (BW) maka a nak dalam kandungan pun dapat menjadi ahli waris pada Slat terbukanya harta wariSln terse but (berdasarkan KUH Perdata / BW pasal 836). 2. Undang-Undang Hukum Perdata mengenai 2 cara untuk memperoleh warisan: -- Secara An intestato (menurut Undang Undang). - Secara Ab Testamento (melalui surat Wlsiat).
OklObl'r 1988
•
448
Hukum dan j'embangunan
3. Yang berhak menjadi ahli waris ialah: warga kerabat sedarah baik ~h maupun
lua·r Nikah, dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, . antara tlR dan mu:la, slRmi atau istri yang hidup terlama (BW pasal 832). Ahli waris memperoleh hak dengan sistem Algemene Rechtstitel (alas Hak Umum) yakni : Segala harta kekayaan (aktiw & passiw) beserta hak dan kewajiban pewaris beralih keptdanya , ta npt melalui levering / penyerahan eksplisit (BW pa~1833). Setiap ahli waris mempunyai hak "Hereditatis petitio (menuntut kembali harta wari~ n yang diklR~i ta npt hak oleh subyek hukum lain. BW pasal 834). Orang yang tidak patut/ pantas (Onwaardig) menjadi ahli waris dan karena itu dikeclRlikan dari pewari~n adalah mereka yang: a. Dipidam karena membunuh atau meHcoba membunuh pewaris. b. Memfitnah pewaris, dan atas tindakan itu pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun atau lebih. c. Dengan keklR~an atau ancaman kekerasan mencegah pewari's akan memblRt atau mencabut surat wasiatnya. d. Menggelapkan, meru~k atau memalsukan surat wasiat pewaris (BW pasal 838); dengan kon~kwensi harus mengembalikan segala hasil dan penda{Xltan yang dinikmatinya sejak wa ri~n itu terbuka (BW pasal 839). • Terdaptt lembaga penggantian Tem{XltlPenggantian Ahli Waris (Plaatsvervulling) diatur dalam BW pasal841 sam{Xli dengan pasal848 pasa1852, pasal854 sam{Xli dengan pt~l 857 juncto {Xl sa I 860 dan {Xl sa I 866. Dalam hukum Kodifikasi terda{Xlt 4 golongan ahli waris sebagai berikut : , a. Suami ata u istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunan anak-anak ter~but dengan catatan bahwa istri / suami mendapat bagian yang ~ma dengan amk/anak-anaknya rnasing-masing b. Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara• ~udaranya sebagai ahli waris mempuriyai ketentuan bagian ayah dan ibu masing-masing ~ ma dengan bagian dari ~ udara-~ udara dari yang meninggal.
4.
5. 6.
•
7.
8.
•
•
•
c. Warga kerabat dalam garis lurus ke atas sestrlah ayah dan ibu (kakek dan , . nenek dan seterusnya ke atas) dengan pengertian bahwa kakek-nenek dari pihak ayah menda{Xlt bagian yang ~ma dengan kakek-nenek pihak ibu dari yang meninggal. d. Warga kerabatgaris ke samping sa m{Xli derajat ke 6dengan ketentuan sebagai berikut : - Paman dan bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu ; - Keturunan Paman dan Bibi ~m{Xli derajat ke 6 dihitung dari yang meninggal ; - Saudara dari kakek-nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke 6 dihitung dari yang meninggal. 9. Apabila ke em{Xlt golonganahliwaris tidak ada maka' peninggalannya jatuh ke tangan Negara. 10. Apabila yangmeninggal tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri mau•
•
•
Hllk Waris Wallilll
449
pun sa udara-sa udara , maka warisannjll harus dibagi 2 bagian yang sarna ialah : satu bagian untuk sekalian warga kerabat sedarah dalam garis si ayah lurus ke atas ; dan 81 tu bagian Iagi untuk semua warga kerabat yang sarna dalam garis ibu (BW pasal 853). 11. Cam memp!roleh wari81n menurut Undang-Undang (Ab Intestato) dapatdibedakan anlara : a. Orang-orang yang mewarisi jika ia mendapat warisan itu berdasarkan kedudukann)3. sendin terhadap si meninggal (Uit Eigen hoofde). b. Jika sebemrn)3. orang lain yang berhak atas suatu bagian warisan, tetapi omngiti.l telah meninggal lebih dali.ulu daripada orang yang meninggalkan wa risan (bij plaatsvervulling). 12. Cam memperoleh wari81n melalui surat wasiat (Ab Testamento) Surat wasiat atau testament ialah suatu pern)3.taan dari seseorang tenlang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Pada azasnya suatu pern)3.aan yang demikian adalah keluar dari salah satu pihak 81ja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik Iagi oleh )3.ng membuat. n)3. . Berdasarkan pasal 874 BW (KUH Perdata) menyebutkan arti wasiat atau teslament sudah mengandung suatu syarat bahwa isi pern)3.taan itu tidak boleh ber1enla ngan dengan Undang-Undang. Salah 81tu "pembatasan penting" misalnya Legitieme portie )3.itu: Bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh omng yang meninggalkan warisan (BW pasaI913). •
•
•
Hak Waris bagi Wanita menurut BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) Bila om ng )3. ng meninggal dunia tidak membuat testament, maka dalam Undang Undang Hukum Perdata (BW) ditetapkan pembagian warisan berikut : l.
2.
3.
4. 5.
Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak, yang inasing-masing berhak mendapat bagian yang 81 rna jumlahnya (pasal 852 BW). Bila ahli waris dalam butir satu di atas tidak ada, maka yang kemudian berhak mendapat warisan yaitu orang tua (bapak-ibu) dan saudara-saudara (laki-laki maupun wanita) dari orang yang meninggal dengan ketentuan bahwa orang tua / saudara-saudara tersebut masing-masing mendapat seperempat bagian dari warisan dengan tidak membedakan antara status pna atau wanita. Bila tidak ada ahli waris seperti tersebut dalam butir 1 dan 2, maka warisan dibagidua, yakni se p!rd ua untuk keluargan)3. fihak ibudan seperdua lagi untuk keluarga dan pihak ayah dan yang me ninggal dunia. Kelwrga yang berhubungan yang paling dekat, yang paling berhak untuk mendapat wari81n. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pew.:tris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunann)3. yang s)3.h.
Oktober 1988
450
1111 k 11111
da 11 I '(,III"(I1(~ /Ilia II
-
Bila orang yang meningal pernah kawin lebih dari ~ltu kali, maka suami atau istri ya ng baru, tidak boleh mendarXlt bagian yang lebih dari~lda bagian yang paling kecil yang dijXroleh tiap-tiap anak scdangkan jumlahnya tidak holeh melebihi seperemplt dari wdrlS:ln scluruhnYd. 7. Denga n testa me nt, ora ng da pi t menyi m ~l ng dari pera tum n-pera tura n tcrscbut diatas dengan catalan: tidak mengurangi hak kellk'lrga dalam keturunan garis lurus, baik ke bawah (anak cucu dan scterusnya) maupun ke alas (orang tua, kakek dan scterusnya), BW paS:l1 913-916a . H ak mere ka itu dija min oleh U ndang U ndang, apabila mereka dikura ngi ha knYd mereka da~lt menuntutbagian yang telahditentukandalam Undang Undang (yang dinamakan: Legitieme Portie) sebagai berikut :
6.
-- Bila ada satu anak maka bagian yang tcrjamin berjumlah scplruh dari haria beooa ya ng aka n diperolehnYd (bila tidak ada tesla ment). - Bila ada tiga ana k ala u lebih , maka bagian merka adalah 3/ 4 dari haria benda yang diperolehnya (bila tidak ada testament). Untuk keltnrga dalam keturunan garis lurus ke alas (orang tua ; kakek dan seterusnya), maka bagian mereka adalah separuh dari haria benda yang abn diperolehnya (bila tidak ada teslamen). •
HAK PEMILIKAN Mengenai Hak Pemilikan bagi wanita menurut hukum di Indonesia, berlaku 3 sistem hukum sebagai berikut: •
I. Menurut Hukum Adat I. Dalam rnasyarakat Matrilineal, umumnya wanim telap memiliki apa yang
diperolehnya sebagai barang bawaan dan apa yang dihadiahkan kepldanya alau apa yang dibelinya selama perkawinan serla hasil-hasil pemakaian haria pUS:lka tinggi (yang disebut: Ganggam Bauntuiq). Selanjutnya barang yang diperoleh alas usaha stnmi istri selama perkawinan (harta Gono Gini), menjadi milik bersama. 2. Dalam rnasyarakat Patrilineal, umumnya wanila teuip dapat memiliki apa yang diperolehnya sebagai barang bawaan, dan kadang-kadang juga barang barang yang mereka daplt sebagai uS:lha sendiri selama perkawinan . . Di Tanah Balak miS:llnya ; Bila milik pribadi wanita itu antara lain berupa tanah hendak "diktnsai" oleh stnminya, maka si stnmi harus berhubungan dulu dengan ke,ltnrga istrinya. 3. Dalam masyarakat Bilateral (parental), umumnya wanita tetap memiliki apa yang diperolehn)a sebagai barang bawaan, sedangkan barang-barang yang diperolehn)a bersama-sama selama perkawinan (haria Gono Gini), menjadi milik bersama stnmi istri.
//lI k WlIri.1 Ji'lIl/irll
,
./51
4. Milik be~ma suami istri lidak terdaral rada : -- Sistem perkawinan ".Iujur". -- Perkawinan antara seomng wanita "mi sk in" dengan seom ng laki-laki "kaya / manggih kayo" misalnya di Solo- Yogyakarta. - - Perka wi na n a nta ra wa nita "kaya" dengan seora ng Ia ki-la ki " miskin" (Nyalindung Ka Gelung) misalnya terdaral di daerah Pasundan (.Iawa Barat) dalam ma syara kaf Bilate ral di .Iawa. 5. Bila terjadi pe rcemian di dalam rna syara kat ya ng terdaral sislem harta ber~ma, maka suami islri memperoleh barang-barang milik pribadinya ma singmasing dan sebagian dari barang-barang milik bersama yang besa rnya bagian tersebut tidak ~ma. Contoh:
-- Dala m ma sya ra kat di Aceh, Bangka, Belilon, Kalimanta n, sebagian Daera h Mina hasa , Sula wesi Selatan, dan sebagiandaerah .Iawa , bagian untuk bekas s LB mi adala h 2 kali bagian un tuk bekas istri (perbandingan 2 : I) , istila hnya " laki-laki merrlarat sepikulan dan Wlnita mendarat segendongan". . . II. Menurut Aukum Islam . 1. Wanita berhak tetap mengLBsai dan memiliki segala hasil usahanya se ndiri •
2.
3.
4. 5. ..
yang diperolehnya sebelum atau se lama perkawinan .. Wanita berhak tetap menguasaidan memiliki seluruh harta kekayaannya, baik harta yang diperolehnya sebaga i hadiah, warisan dari orang tLBnya maupun harta yang diberi oleh sLB minya sebelum Nikah (mahar) serta pemberian seswa h mereka hidup sebagai sLBmi istri. Wanita berhak melakukan perbuatan Hukum pemilikan mengenai se luruh haria kekayaannya tanra harus terlebih dulu mendarat persetujuan sLBminya dan berhak pula "memakai" kekayaan suaminya itu se lama ia ma sih hidup. AI Qur'an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan, juga lembaga tersebut tidak diatur dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Menurut perikatan sumber-sumber Hukum Islam (Ijtihad Ulil Amri), sebagai pengLBsa dan pembina hukum dengan melalui musya warah mufakat darat mengadakan "se macam lembaga" dengan cara merumuskan peraturannya ben:lasarkan kepltutan (urf) dan kesela matan masyarakat umum . Tenlu saja isinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Hukum KelLBrga yang terdarat dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
III Menurut Aukum Barat (BW) 1. Menurut pas:!1 1330 BW (K UH Perdata) wanita yang bersua mi tidak cakap
(onbekwaam) melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Ketidakcakarannya itu dengan tegas dinyatakan dalam Hukum Perjanjian di mana "seora ng wanita yang bersLBmi diper~makan dengan seseorang yang bemda di baWlh pengampunan"/ anak-anak yang belum dewasa 2. Selanjutnya menurut BW, seorang wanita'yang bersuan'li tidak dapat melakukan tindakan pemilikan dalam Hukum Benda (kekayaan) apabila tidak merrlarat persetujLBn atau kLBS:! dari swminya. Okrober 1988
452
Hlikum dan " embangunan
3. Di dalam perjanjian perkawinan ditetapkan istri berhak mengurus harta bendanya, tetapi untuk menjual harta bendanya itu harus mendapat persetujuan suam!. 4. Menunit BW, wanita dalllt bertindak sendiri di muka Pengadilan jika dia dituntut dalam perkara pidana atau jika dia mengadakan tuntutan untuk beICerai, hidup berpisah/pisah meja dan temlllt tidur), atau pemisahan harta benda dari suaminya. 5. Haria bersama suami istri dianggap (telah) ada, sejak perkawinandilakukan/ dilangsungkan kecuali alllbiia suami istri mengadakan perjanjian perkawinan terlebih dahul u. Usaha-usaha ke arah 1erbentukan Undang Undang Aukum Waris Nasional. Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan di Jakarta lahun 1963 oleh Lembaga Pembinaan Huk urn Nasional (LPHN) dan Perkumpulan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) telah membahas asas-asas tata hukum nasional dalam bidang hukum perkawinan dan dalam bidang hukum waris. Dalam lahun 1968 oleh LPHN dibentuk Proyek Research Hukum Waris yang terdiri dari Penelitian Hukum Adat Warisantara lain di Sumatera Utara (Patrilineal) dan Sumatera Barat (matrilineal), diskusi-diskusi mengenai hubungan perkawinan dan h uk urn warisdi Kalirnanlan Selatan (parental) dengan pengaruh kua t dari agama (Islam) dan hukurn waris di Bali (patrilineal dengan agama Hindu). Dalam tahun 1973 telah disiapkan sebuah Kerangka Draft Hukum Waris Nasiona I ya ng kemudiandibahasdalam sebuah Diskusi mengenai hukum waris yang diselenggarakan LPHN di Jakarta permulaan lahun 1974 dan dihadiri oleh wakilwakil dari berbagai fakullas hukum dan inSlansi pemerintah. Pembahasan dalam Diskusi hukum waris tersebut bertitiktolak kelllda 3 asas sebagaimana teICantum di dalam Bab Umum Kerangka Draft Hukum Waris Nasiona I, yaitu : 1. Masyarakat mooem adalah terbuka, dan masyarakat terbuka pada galibnya III renla I. 2. D rnasa dellln nnsyarakat Indonesia adalah rnasyarakat Parental, sesuai ~ori dan kenya laan sosial. 3. Masyarakat Illrenlal menyetujui sistem kewariSan III rental individual. Sesudah terlaksananya diskusi tersebut,susunan LPHN kemudiandiubah menjadi Badan Pembiman Hukurn Nasional (BPHN). Hukum Waris Nasional dibahas kembali dalam Simposium mengenai Pembaharuan Hukum Perdata Nasional, yang diselenggarakan oleh BPHN bekerja sarna dengan FakullaS Hukurn Universita Gajah Mada di Yogyakarta, Desember 1981. Simposium yang khusus mengenai Hukum Waris Nasional kemudian diselenggarakan oleh BPHN di Jakarla bulan Februari 1983. Dari pendalllt-pendalllt yang berkembang dalam simposium diperoleh keselllkatan tenlang asas-asas umurn (general principles) Hukum Nasional di bidang Hukum Waris, seperti asas kemanfaatan, asas keadilan dan kelllstian hukum. Akan tetapi mengena i asas-asas kh usus tenia ng Huk urn Waris rnasih terdapat perbedaan, karena ada yang dalllt diterirna dan ada pula yang belum disepakati. •
•
Hak Waris Wallilll .
453
Ke!epakatan pendapat antara lain mengenai hal-hal yang berikut : a. Tentang hal pewariSln : - PewariSln pida daSlrn){l berJangsung menurut garis menurun. - Tujuan utama adalah untuk membuat pira penerima (ahli waris) hidup dengan sejahtera -- Pola pembagian warisa n adalah parental individual, setidak - tidakn){l cenderung ke arah itu. - Pola parental individual mengenal penggantian secara terbatas. b. Tentang subyek Wlris : - Ahli waris adalah mereka ){Ing mempun){li pertalian kekeluargaan dengan pewaris melalui perka winan• atau pertalian darah . Dengandemikian sua mi, istri, anak, bapik dan ibu adalah ahli waris Sltu Slma lain. Mereka adalah ahli waris golongan pertama. - - Orang){lng membunuh pewaris tidak berhak mewaris dari harta peninggalan olllng yang dibunuh. c. Tentang obyek pewariSln : - Pada hakekatn){l yang beralih dari ta ngan){l ng wafat kepada ahli warisadalah barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih dalam arti hutang-hutang telah dibayar. d. Tentang IlllSllah administrasi : -- Perlu adan){l peneta(Xin mengenai lembaga ){Ing diberi kewenangan untuk meneIbitkan surat keterangan Wlris. - Perlu adan){l ketelitian dalam segi-segi teknis yurid.is dari perolehan sura t keterangan WI ris. - Perluadan){l penyeragaman dan kemudahan dalam ta ta cara dan s){lrat-s){lrat untuk membuat surat Wlsiat. - Perlu pendayagunaan pendaftaran surat wasiat dengan melembagakann){l Sl m pi i ke daelll h-daera h. Pendapat-pendapat yang masih berbeda antara lain sebagai berikut : a. Tentang subyek hukum waris : - Terdapit perbedaan pendapat dalam hal waris mewaris antara orang yang berlainanagarna. Satu pihak menghendaki diberikan hak mewaris, sebalikn){l pihak lain men){ltakan hal itu tidak mungkin dilakSlnakan sebabada Iarangan agarna. - Dalam hal ada perbedaan agama ada pendaplt menyetujui pengalihan harta dilakukan melalui hibah atau Wlsiat . - Mengenaianak lua r ka win, ia dapit meWtlris dari ibu kandung, dan keluarga ibu kandungn){l (lihat PaSlI 43 UU Perkawinan). - Mengenaianakangkatada dua pendapat, ada ){Ing mengatakandapat mewaris dan tidak dapat mewaris. Dalam hukum Islam anak angkat bukan ahli waris dari Olll ng tua angkatn){l. - Yang tidak berhak meWtlris adalah yang melakukan perbuatan tercela (mencoin rrembunuh, memfitnah, menganiaya dim menggeiapkan surat wasit peWlris).
OklOber 1988
•
454
IIlIkllm Jail 1'l'III/i allg llllllll
•
b. Tentang obyek hukum Wtlris : - - Dala m h uk urn adat harta kekayaan belum merupa kan sua lu kebulata n, s ebali~ knya dalam hukum Islam dan BW terdapat kesatuan yang bulat. - - Tentang beSlrnya bagian anak belum ada kesepakatan. Dala m h uk urn Isla m ya ng berla k u di Indonesia ada kecenderunga n bagia n untuk laki-Iaki dan untuk anak perempllln adalah SIma . Dalam Hukum KewariSln Non Islam diatur dengan tegas bagian untuk anak laki-laki dan untuk anakperemptnn adalah sarna. - - Tenta ng beSl rnya bagia n ya ng diterima oleh janda/ duda belum ada kesepa katan. Kemungkinan-kemungkinan : (I)Jarrla / duda memperoleh bagian sarna dengan bagian anak . (2)Janda / duda memperoleh setengah dari harta warisan ditambah dengan sa tu bagia n ana k. (3)Menurut faraidh dalam Huk urn lslamjanda / duda tanpa anak mendapat 1/4 bagian, bila mempunyai anak mendapat lI8 setelah mendapat bagian dari harta beSlma. -- Tenta ng bagia n ana k angkat ; Kemungkinan-kemungkinan : (l)Anak angkat memperoleh bagian yang tidak Slma seperti anak kandung. (2)Anak angkat memperoleh bagian yang sarna besarnya seperti anak kandung. (3)Anak angkat menerima bagian secara hibah atau wasiat. (4)Anak angkat hanya meWtlris dari gono~ini (5)Anak angkat tidak mendapat Wtlrisan dari orang ttn angkatnya. c. Tenta ng Masalah Administrasi : - - Ada pendarat agar instansi pamongpraja (lurah, camat) diberi kewe nangan untuk menerbitkan sura t ketera ngan Wtl ris, demi kemudahan. -- Mengena i sura t wasiatada usul supaya ya ng ditunjuk untuk membuat wa siat/ akta adalah: Panitera Pengadilan Negeri, Notaris, dan Pejabat lain dengan mengingat asa s yang tercantum dalam pasal4 ayat (2) UU Pokok Kekua sa an Kehakiman (UU No. 14170), yang berbunyi : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cerat dan biaya ringan). d. Lain-lain : Perihal Wtldah dan wewenang. - - Mengenai wadah dan wewenang, .a da pendapat bahwa dalam hal mengenai hukum waris Islam hendaknya ditetapkan agar pengadilan agama Iah yang diberi we we nang, sedang untuk hukum waris Non Islam Pengadilan Umum. Ada pula pendarat bahwa hendaknya hanya peradilan umum Sljalah yang diberi wewenang. Perihal PewariSln Tanah - - Perihal pewariSl n Tanah ada pendaratagar tanah pertanian tidak terbagi-bagi sedemikian rupa sehingga berkeping-keping dan merosot nilai ekonominya. - - Diusulkan agar calon pewaris pada masa hidupnya sudah menunjuk siara siara ahli warisnya yang kelakakan menerima tanah tersebutsebagai warisan.
455
Hak Waris WaniIa
-
Pengaturan selanjutny.l diusulkan diatur di dalm UU hak milik atas tanah. Perihal Istilah-istilah Istilah-istilah dalam Hukum Kewarisan perlu dibakukan. Rekomendasi : -- Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai konsep pemikiran guna pembentukan Hukum Waris Nasional. - Supaya diambillangkah-Iankah ke arah penyusunan Hukum Waris Nasional serta peratumn pelaksanaanny.l. •
BAHAN BACAAN 1. Prof. Van Apeldoom,Pengantar Dmu Hukum (Terjemahan) - Noord LoofKolff, Jakarta. 2. Prof. Ter Haar, Azas-azasdan Susunan Hukum Adat (Terjemahan) - Pradny.l Pammita ; Jakarta. 3. Prof. Soebekti, SH, Pokok-pokok Hukum Perdata ; PT. lntermasa, Jakarta. 4. Har)Ono Anwar, SH., Hukum Islam; Bulan Bintang, Jakarta. 5. Prof. Hazairin, SH., Hukum Kewarisan Bilateral menurut AI Qur'an dan Hadist; - Tinta Mas ; Jakarta. 6. D-s. H. Ismuha, SH., Penggantian Tempatdalam Hulum Waris menurut KUH Perdata, aIkum Adat dan Hukum Islam; Bulan Bintang ; Jakarta . 7 . . M Idris Ramulyo, SH, Hukum Kewarisan Islam; IND - Hill, Co; Jakarta. 8. Prof. Mr. Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang Undang Perdata; Jilid I lntermasa; Jakarta. 9. Hilman Hadikusuma, SH., Hukum Waris Adat Alumni; Bandung. lOA.. Hassan, AI. Farid (llmu Pembagian waris menurut Hukum Islam) Pustaka Progressif; Jakarta. 11 Sayuti Thalib, SH., Kertas Keaja Pada Simposium Hukum Waris Nasional diselenggarakan oleh BPHN 1983. 12Prof. Imam Sudijat, SH., Kertas keaja pada Simposium Hukum Waris Nasional; Oiselenggarakan oleh BPHN Dep. Kehakirnan - 1983 13 - Ny. Nani Soewondo, SH Ny. Siti Patlrnah Yunus, SH Dr. .I.E. Sahetapi, SH., Pengartar Hukum dan Kependudukan Konsorsium Ilmu Hukum bekerjasarna dengan BKKBN: 1983. 14 Ny. Habibah Daud, SH., "Makalah"; yang disampiikan pada Program Pendidikan Non Degree "Bagi Wanita dalam Organisasi", yang diselenggarakan oleh Uni\ersitas Indonesia Tahun 1976.
•
•
•
•
•
•
•
Blre (1M complete IOfI"OW II III impouible III pure II1Id complete joy. (Leo T-olltdy)
Oktober 1988
