WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 338 TAHUN 2016 TENTANG

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 338 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pengembangan kualitas, pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas diperlukan pedoman mengenai jenis, nama dan jumlah kebutuhan personil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja; b. bahwa Keputusan Walikota Nomor 383/KEP/2013 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Tahun 2013 Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

2000

tentang

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil; 16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Penyusunan Formasi; 17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah; M E M U T U S K A N: Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU

: Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang ketatalaksanaan, kelembagaan dan kepegawaian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta.

KETIGA

: Kegiatan Analisis Jabatan dan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan secara berkala sebagai evaluasi terhadap hasil analisis jabatan dan beban kerja.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini menjadi pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai, syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan

struktural dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan. KELIMA

: Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 383/KEP/2013 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Tahun 2013 Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 April 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

Tembusan : Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta; 2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta; 4. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta; 5. Kepala BKD Kota Yogyakarta; 6. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta; 7. Kepala DBGAD Kota Yogyakarta; 8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta; 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Ka.Bag. Hukum

PARAF HIRARKI Jabatan Paraf Tanggal Sekda Asisten Adm Umum Ka.Bag. Organisasi

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR

338

TAHUN 2016

TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA A.

Peta Jabatan

KEPALA

JABATAN FUNGSIONAL No.

Nama Jabatan

1

Analis Kepegawaian

2 3

Assessor SDM Aparatur Pranata Komputer

Hasil Anjab 6

SEKRETARIS

3 1

Jumlah

10 KA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1

Pengadministrasi Kepegawaian

2

Pengadministrasi Umum

3

Pramu Kantor

4 6

Pengadministrasi Barang Pemelihara Kebersihan Kantor

KA SUB BAG KEUANGAN Hasil Anjab 1

Nama Jabatan

No.

Jumlah

KA SUB BAG ADMINISTRASI DATA DAN PELAPORAN Hasil Anjab 1

Nama Jabatan

No. 1

Bendahara

2

2

Pengadministrasi Keuangan

1

2

3

Pengelola Gaji

1

1 2

4 6

Verifikator Keuangan Pemegang Buku

1

Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2

Pengolah Data

1

Jumlah

2

2 1

Jumlah

9

Hasil Anjab 1

Nama Jabatan

No.

7

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN PEGAWAI

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPALA SUB BIDANG AKUNTABILITAS APARATUR

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN STRUKTURAL

KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

KEPALA SUB BIDANG ANALISA DAN PENGEMBANGAN DIKLAT

No.

Nama Jabatan

Hasil Anjab

No.

1

Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur

1

1

2

Analis Kepegawaian (Pengolah Penilaian Kinerja Pegawai)

1

2


1

2


3

Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai

2

3

Pengelola SIMPEG

2

3

Pengelola Kesejahteraan

4

Asessor SDM Aparatur

1

5

Analis Kesejahteraan Pegawai

2

Jumlah

No. 1

Nama Jabatan Analis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Hasil Anjab 4

Analis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

1

1

Asessor SDM Aparatur

2

Pranata Komputer

1

Jumlah

No.

1

1

1

1 2 4

Analis Kepegawaian (Analis Formasi)

1

2

3

Analis Pengembangan Pola Karier

2

3

Pengelola Jabatan Fungsional Jumlah

Formasi Hasil Analisis Jabatan Jabatan Struktural

17

2

Jabatan Fungsional Umum

55

3

Jabatan Fungsional Tertentu

10

Jumlah

82

1

1

Analis Perencanaan dan Pengembangan Diklat

1

3

2

Analis Kepegawaian (Analis Pengembangan dan Kebutuhan Diklat)

1

2

3

Pengolah Data Perencanaan dan Pengembangan Diklat

Analis Kepegawaian (Penelaah Administrasi Kepegawaian)

Nama Jabatan

Jumlah

6

Hasil Anjab

1 3

KEPALA SUB BIDANG PENYELENGGARAAN DIKLAT

Hasil Anjab

No.

Analis Kepegawaian (Penelaah Mutasi)

1

1

Analis Penyelenggara Diklat

1

2

Analis Pelanggaran Disiplin

1

2

Pengelola Kediklatan

2

3


5

3

Pengadministrasi Penyelenggara Diklat

1

4

Pengelola SAPK

Nama Jabatan

Jumlah

1

No.

KEPALA SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI


Nama Jabatan

Hasil Anjab

7

Hasil Anjab

No.

Nama Jabatan

Jumlah

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

2

7

No.

5

Analis Kepegawaian (Penelaah Pengembangan Jabatan Fungsional)

Jumlah

Hasil Anjab

4

7

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PEGAWAI

Nama Jabatan

2 9

Nama Jabatan

Jumlah

Hasil Anjab

4

A. Kualifikasi Jabatan dan Kebutuhan Personil Badan Kepegawaian Daerah KUALIFIKASI JABATAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PERSONIL HASIL EVALUASI ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA KUALIFIKASI No.

NAMA JABATAN

1 C.

2

ESELON

GOL. RUANG

3

4

PENDIDIKAN UMUM 5

JABATAN PENDIDIKAN

DIKLATPIM

DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

6

7

JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI 8

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.

Kepala Badan

II b

IV/b - IV/c - S2 Manajemen/S2 Adm.Publik/S2 Ilmu Hukum/S2 lainnya yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Sospol

Diklatpim II

- Manajemen Pemerintahan Daerah

1

- AKIP - Manajemen Kepegawaian - Manajemen Pembangunan Daerah 2.

Sekretaris

III a

IV/a - IV/b - S2 Manajemen/S2 Diklatpim III - Manajemen Pemerintahan Daerah Adm.Publik/S2 Ilmu Hukum/S2 lainnya yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Sospol

3.

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

IV a

III/c - III/d - S2 Manajemen/Magister Adm. Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum, S1 Psikologi

a)

Pengadministrasi Umum

II/a - III/b

- SMA/ SMK

AKIP Manajemen Kepegawaian Manajemen Pembangunan Daerah Manajemen Perlengkapan Dasar-dasar Perencanaan Manajemen Keuangan

Diklatpim IV - Manajemen Perkantoran

-

1

1

Kursus Manajemen Kegiatan Manajemen Kepegawaian Tata Naskah Dinas Kearsipan Manajemen Pemerintahanan Daerah Manajemen Pembangunan Daerah

- Tata Naskah Dinas

2

KET

9

KUALIFIKASI No.

NAMA JABATAN

1

2

ESELON

GOL. RUANG

3

4

PENDIDIKAN UMUM 5

JABATAN PENDIDIKAN

DIKLATPIM


6

7


- Administrasi Perkantoran - Operator Komputer - Kearsipan

4.

b)


II/b - III/b

- SMA/ SMK

-

c)

Pengadministrasi Barang

II/a - III/b

- SMA/ SMK

- Pengelolaan Barang - Kursus SIMBADA

1

d)

Pemelihara Barang

II/b - III/b

- SMA/ SMK

- Pengelolaan Barang - Kursus SIMBADA

1

e)

Pramu Kantor

II/a - III/b

- SMA/ SMK

- Administrasi Perkantoran - Pelayanan Prima

2

f)

Pemelihara Kebersihan Kantor

II/a - III/b

- SMA/ SMK

- Pelayanan Prima

2

Kepala Sub Bagian Keuangan

IV a

III/c - III/d - S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 Adm.Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum

Administrasi kepegawaian Tata Naskah Kepegawaian SIM Kepegawaian Penilaian Kinerja Pegawai Pengelolaan Barang Kursus SIMBADA

Diklatpim IV - Kursus Manajemen Kegiatan

1

1

- Manajemen Keuangan - Kursus Pengelolaan Keuangan b)

Verifikator Keuangan

II/b - III/b

- SMA/SMK Ekonomi

SIM Keuangan

2

- Kursus Pengelolaan Keuangan - SAKD SIM Keuangan c)

Pengelola SAK

II/c - III/c

- D III Akuntansi

- Kursus Pengelolaan Keuangan

II/b - III/b

- SMA/SMK Ekonomi

- SAKD

1

- SIM Keuangan - Diklat Penyusunan Neraca dan Lap.Keu.

d)

Bendahara

II/c - III/c

- D III Akuntansi

- Kursus Pengelolaan Keuangan

II/b - III/b

- SMA/SMK Ekonomi

- SAKD

1

KET

9

KUALIFIKASI No.

NAMA JABATAN

1

2

ESELON

GOL. RUANG

3

4

PENDIDIKAN UMUM 5

JABATAN PENDIDIKAN

DIKLATPIM


6

7


SIM Keuangan

5.

e)

Pemegang Buku

II/a - III/b

- SMA/SMK Ekonomi

- Kursus Pengelolaan Keuangan - SAKD SIM Keuangan

1

f)

Pengadministrasi Keuangan

II/b - III/b

- SMA/SMK Ekonomi

- Kursus Pengelolaan Keuangan - SAKD - SIM Keuangan

1

g)

Pengelola Gaji

II/b - III/b

- SMA/SMK Ekonomi

- Kursus Pengelolaan Keuangan - SAKD SIM Keuangan

1

Kepala Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan

IV a

III/c - III/d - S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 Adm.Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Psikologi

Diklatpim IV - Administrasi Perkantoran

a)

Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

III/a- III/c

1

Kursus Manajemen Kegiatan Manajemen Perencanaan Manajemen Pembangunan Daerah Manajemen Pemerintahanan Daerah

- Sarjana Hukum

- Dasar-dasar Perencanaan

- Sarjana Sosial Politik

- Penyusunan LAKIP

1

- Sarjana Ekonomi - Sarjana Psikologi b)

Pengolah Data

II/a - III/b

- SMA/SMK

- Pengumpulan dan Pengolahan Data

1

- Komputer 6.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

III b

III/d – IV/a - S2 Manajemen/S2 Adm.Publik/S2 lainnya yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Sospol

Diklatpim III - Manajemen Pemerintahan Daerah

- AKIP - Manajemen SDM/Kepegawaian - Manajemen Pembangunan Daerah

1

KET

9

KUALIFIKASI No.

NAMA JABATAN

1

2

ESELON

GOL. RUANG

3

4

PENDIDIKAN UMUM 5

JABATAN PENDIDIKAN

DIKLATPIM


6

7


- Analis Jabatan - Analis Kepegawaian 7.

Kepala Sub Bidang Akuntabilitas Aparatur

IV a

III/c - III/d - S2 Manajemen/S2 Adm.Publik/S2 lainnya yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Sospol,S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi

Diklatpim IV - Administrasi Kepegawaian

1

- Analis Kepegawaian - Perencanaan dan Pengembangan Karier a)

b)

c)

Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur

III/a - III/c - Sarjana Sosial Politik

Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai

II/c - III/c

Analis Kesejahteraan Pegawai

Analis Jabatan PAK Manajemen Pemerintahan Daerah Manajemen Pembangunan Daerah Kursus Manajemen Kegiatan

- Analis Jabatan

- Sarjana Hukum

- Analis Kepegawaian

- Sarjana Psikologi

- Administrasi Kepegawaian

- D III Sospol


- D III Ekonomi

- PAK Jabatan Fungsional

III/a - III/c - Sarjana Ekonomi - Sarjana Sosial Politik

- Manajemen Kepegawaian

1

2

2


- Sarjana Hukum - Sarjana Psikologi 8.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pegawai

IV a



- Analis Kepegawaian - Perencanaan dan Pengembangan Karier -

Analis Jabatan PAK Manajemen Pemerintahan Daerah Manajemen Pembangunan Daerah Kursus Manajemen Kegiatan

1

KET

9

KUALIFIKASI No.

NAMA JABATAN

1

2 a)

ESELON 3


GOL. RUANG

PENDIDIKAN UMUM

4

5

III/a - III/c - Sarjana Hukum

JABATAN PENDIDIKAN

DIKLATPIM


6

7 - Analis Jabatan



- Sarjana Psikologi


JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI 8 4

- Sarjana Ekonomi b)

9.

Analis Pengembangan Pola Karier

Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional


III b

- Analis Jabatan



- Sarjana Psikologi


III/d – IV/a - S2 Manajemen/S2 Adm.Publik/S2 lainnya yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Sospol,S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ekonomi

Diklatpim III - Manajemen Pemerintahan Daerah

2

1

- AKIP - Manajemen SDM/Kepegawaian - Manajemen Pembangunan Daerah 10.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural

IV a



1




Analis Jabatan PAK Kursus Manajemen Kegiatan Manajemen Pemerintahan Daerah Manajemen Pembangunan Daerah


1


- Analis Jabatan

- Sarjana Psikologi


- SMA/ SMK

- Administrasi Kepegawaian - Administrasi Perkantoran - Kearsipan

1


2

b)


II/a - III/b

c)

Pengelola SIMPEG

III/a - III/c - Sarjana Komputer

KET

9

KUALIFIKASI No.

NAMA JABATAN

1

2

ESELON

GOL. RUANG

3

4

PENDIDIKAN UMUM 5 - Sarjana Sosial Politik

JABATAN PENDIDIKAN

DIKLATPIM


6

7


- Komputer

- Sarjana Ekonomi II/c - III/c 11.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional

IV a

- D III Komputer



1



III/a - III/c - Sarjana Hukum - Sarjana Sosial Politik

Analis Jabatan PAK Kursus Manajemen Kegiatan Manajemen Pemerintahan Daerah Manajemen Pembangunan Daerah


1

- Analis Jabatan

- Sarjana Psikologi b)

12.

Pengelola Jabatan Fungsional

Kepala Bidang Penatausahaan Pegawai

II/a - III/b

III b

- SMA/ SMK


- Tata Naskah Dinas - Administrasi Perkantoran - Kearsipan

2

Diklatpim III - Manajemen Kepegawaian

1

- AKIP - Manajemen Pemerintahan Daerah - Manajemen Pembangunan Daerah 13.

Kepala Sub Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai

IV a



1

KET

9

KUALIFIKASI No.

NAMA JABATAN

1

2

ESELON

GOL. RUANG

3

4

PENDIDIKAN UMUM 5

JABATAN PENDIDIKAN

DIKLATPIM


6

7


- Kursus Manajemen Kegiatan - Manajemen Pemerintahan Daerah - Manajemen Pembangunan Daerah

14.

a)


II/a - III/b

- SMA/ SMK

- Tata Naskah Dinas - Administrasi Perkantoran - Administrasi Kepegawaian

3

b)

Pengelola Kesejahteraan

II/a - III/b

- SMA/ SMK

- Administrasi Kepegawaian - Administrasi Perkantoran

2


1

Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai

IV a


a)

Analis Pelanggaran Disiplin


Manajemen SDM/Kepegawaian Kursus Manajemen Kegiatan Manajemen Pemerintahan Daerah Manajemen Pembangunan Daerah


1

- Manajemen SDM/Kepegawaian

15.

b)


c)

Pengelola SAPK

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

II/a - III/b - SMA/SMK

II/c - III/c

III b

- D III Komputer


- Administrasi Kepegawaian - Administrasi Perkantoran - Tata Naskah Dinas

5

- Administrasi Kepegawaian - Administrasi Perkantoran

2

Diklatpim III - Analis Kebutuhan Diklat

-

TOC MOT/AMT Kursus Manajemen Kegiatan Manajemen Pemerintahan Daerah Manajemen Pembangunan Daerah

1

KET

9

KUALIFIKASI No.

NAMA JABATAN

1

2 16.

Kepala Sub Bidang Analisa dan Pengembangan Diklat

a)

b)

17.

ESELON 3 IV a

Analis Perencanaan dan Pengembangan Diklat

PENDIDIKAN UMUM

4

5

III/c - III/d - S2 Manajemen/S2 Adm.Publik/S2 lainnya yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Psikologi


Pengolah Data Perencanaan dan Pengembangan Diklat

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat

GOL. RUANG

II/a - III/b

IV a

JABATAN PENDIDIKAN

DIKLATPIM


6

7

Diklatpim IV - Analis Kebutuhan Diklat

-



- Sarjana Psikologi


- SMA/ SMK

- Analis Jabatan

III/c - III/d - S2 Manajemen/S2 Adm.Publik/S2 lainnya yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Psikologi

- Analis Kepegawaian - Administrasi Kepegawaian Diklatpim IV - Analis Kebutuhan Diklat

a)

Analis Penyelenggara Diklat

TOC MOT/AMT Kursus Manajemen Kegiatan Manajemen Pemerintahan Daerah Manajemen Pembangunan Daerah Analis Jabatan

III/a - III/c - Sarjana Hukum - Sarjana Sosial Politik

JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI 8 1

1

1

1

Diklat TOC MOT/AMT Kursus Manajemen Kegiatan Manajemen Pemerintahan Daerah Manajemen Pembangunan Daerah

- Analis Kebutuhan Diklat

3


- Sarjana Ekonomi - Sarjana Psikologi b)

Pengadministrasi Penyelenggara Diklat

II/a - III/b

- SMA/ SMK

- Tata Naskah Dinas

1

- Administrasi Perkantoran - Manajemen Kediklatan 18.

Jabatan Fungsional a) Analis Kepegawaian

II/c - ….

- D III

- Diklat Fungsional Tingkat Terampil

6

KET

9

KUALIFIKASI No.

NAMA JABATAN

1

ESELON

2

3

GOL. RUANG

PENDIDIKAN UMUM

4 III/a - ….

5

JABATAN PENDIDIKAN

DIKLATPIM


6

JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI

7

8

- Diklat Fungsional Tingkat Ahli

- Sarjana Sospol - Sarjana Ekonomi - Sarjana Hukum

b)

Assessor SDM Aparatur

c)

Pranata Komputer

III/a - ….

- Sarjana Psikologi - Sarjana Ilmu Humaniora (Ilmu Bahasa, Pendidikan, Sejarah, Ilmu Hukum, Filsafat, Antropologi, Manajemen SDM dan ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik)

- Diklat Fungsional

3

- DIII Komputer

- Diklat Fungsional Total Kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

Jabatan

PARAF KOORDINASI Paraf

Ka.Bag. Hukum

Tanggal

Jabatan Sekda Asisten Adm. Umum Ka. Bag. Organisasi

PARAF HIRARKI Paraf

Tanggal

1 82

KET

9

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 338 TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents