WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 249 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA KANTOR KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pengembangan kualitas, pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas diperlukan pedoman mengenai jenis, nama dan jumlah kebutuhan personil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja; b. bahwa Keputusan Walikota Nomor 383/KEP/2013 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Tahun 2013 Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 392 Tahun 2014 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Nomor 383/KEP/2013 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Tahun 2013 Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kantor KeluargaBerencana Kota Yogyakarta;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4.
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2000
tentang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Penyusunan Formasi; 16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; 17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil; 18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas PokokLembaga Teknis Daerah; M E M U T U S K A N: Menetapkan
: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA KANTOR KELUARGA BERENCANAKOTA YOGYAKARTA.
KESATU
: Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kantor Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KEDUA
: Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan dibidang ketatalaksanaan, kelembagaan dan kepegawaian
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta. KETIGA
: Kegiatan Analisis Jabatan dan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan secara berkala sebagai evaluasi terhadap hasil analisis jabatan dan beban kerja.
KEEMPAT
: Keputusan Walikota ini menjadi pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai, syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan struktural dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan.
KELIMA
: Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 383/KEP/2013 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Tahun 2013 Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 392/KEP/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Nomor 383/KEP/2013 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Tahun 2013 Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya KeputusanWalikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
KETUJUH
: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Februari 2016 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI
Tembusan : Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta; 2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta; 4. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta; 5. Kepala BKD Kota Yogyakarta; 6. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta; 7. Kepala DBGAD Kota Yogyakarta; 8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta; 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 249 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA KANTOR KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA KEPALA KANTOR
JABATAN FUNGSIONAL NO.
NAMA JABATAN
1
Penyuluh KB
BZT 23
HASIL ANJAB 46
SUB. BAG. TATA USAHA
Hasil Anjab
Nama Jabatan
No. 1
Bendahara
1
2
Pengadministrasi Barang
1
3 4
Pengadministrasi Umum
1
Pemegang Buku
1
5
Pengadministrasi Kepegawaian
1
6
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1
7
Pengelola SAK
8
Verifikator Keuangan
9
Pemelihara Barang
1 2
1
10 Pramu Kantor
1
11
3
Petugas Keamanan Jumlah
KEPALA SEKSI KELUARGA BERENCANA
Nama Jabatan
No.
KEPALA SEKSI KELUARGA SEJAHTERA
Hasil Anjab
No.
1
Analis KB
1
1
2
Pengadministrasi Pelaporan
1
2
3
Penyusun Bahan Mekanisme Operasional Keluarga Berencana
1
3
Jumlah
1 2 3
Formasi Hasil Analisis Jabatan Jabatan Struktural Jabatan Fungsional Umum Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah
14
3
4 20 46 70
Nama Jabatan
Hasil Anjab
Penyuluh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Penyuluh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
1
Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga
1
Jumlah
1
3
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TANGGAL : KUALIFIKASI JABATAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PERSONIL HASIL EVALUASI ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
No.
NAMA JABATAN
1 K.
2
ESELON
GOL. RUANG
3
4
III a
IV/a – IV/b
KUALIFIKASI JABATAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM 5
DIKLATPIM
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
6
7
JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
KET
8
9
KANTOR KELUARGA BERENCANA 1 Kepala Kantor Keluarga Berencana
- S2 Kependudukan/S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Ilmu Hukum/S2 yang serumpun diutamakan diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Geografi Kependudukan, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi
Diklatpim III
- Manajemen Pembangunan Daerah
1
- Diklat Kesetaraan Gender - Manajemen Keuangan - Manajemen Pemerintahan Daerah 2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
IV a
III/c - III/d
- S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Ilmu Hukum/S2 Ilmu Ekonomi&Studi Pemb./S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi
Diklatpim IV
- Tata Naskah Dinas & Kearsipan
1
- Kursus Manajemen Kegiatan , Manajemen Pemerintahan Daerah - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan - Manajemen Kepegawaian - Manajemen Administrasi Perkantoran a) Pengadministrasi Umum
II/a - III/b
- SMA/SMK Ekonomi
- Administrasi Perkantoran - Operator komputer
1
- Tata Naskah Dinas dan Kearsipan b) Pemegang Buku
II/a - III/b
- SMA/SMK Ekonomi
- Kursus Pengelolaan Keuangan - SIM Keuangan - SAKD
1
No.
NAMA JABATAN
1
2 c) Pengadministrasi Kepegawaian
ESELON
GOL. RUANG
3
4 II/b - III/b
KUALIFIKASI JABATAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM 5 - SMA/SMK Ekonomi
DIKLATPIM
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
6
7 - Administrasi Kepegawaian
JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
KET
8
9
1
- SIM Kepegawaian - Penilaian Kinerja Pegawai d) Pramu Kantor
II/a- III/b
- SMA/SMK Ekonomi
- Administrasi perkantoran
1
- Pelayanan Prima e) Pemelihara Barang
II/b- III/b
- SMA/SMK Ekonomi
- Kursus pengelolaan barang
1
- Kursus SIMBADA f) Bendahara
II/c - III/c
- D III Akuntansi
- Kursus Pengelolaan Keuangan
II/b - III/b
- SMA/SMK Ekonomi
- SIM Keuangan
1
- SAKD g) Pengadministrasi Barang
II/a - III/b
- SMA/SMK Ekonomi
- Kursus Pengelolaan Barang -
h) Verifikator Keuangan
i) Pengelola SAK
1
SIM Keuangan SAKD Pelayanan Prima Montir
II/b- III/b
- SMA/SMK Ekonomi
- Kursus Pengelolaan Keuangan - SIM Keuangan - SAKD
2
II/c - III/c
- D III Akuntansi
- Kursus Pengelolaan Keuangan
1
II/b- III/b
- SMA/SMK Ekonomi
- SAKD - SIM Keuangan - Diklat Penyusunan Neraca dan Lap Keuangan
j) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
III/a - III/c
- Sarjana Hukum
- Dasar-dasar Perencanaan
- Sarjana Sosial Politik
- Penyusunan LAKIP
- Sarjana Ekonomi
- Pengumpulan dan Pengolahan data
1
No.
NAMA JABATAN
1
2
ESELON
GOL. RUANG
3
4
k) Petugas Keamanan 3 Ka. Seksi Keluarga Berencana
IV a
KUALIFIKASI JABATAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM 5
II/a - III/b
- SMA/SMK
III/c- III/d
- S2 Kependudukan/S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Ilmu Hukum/S2 yang serumpun diutamakan diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Geografi Kependudukan, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi
DIKLATPIM
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
6
Diklatpim IV
7
JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
KET
8
9
- Diklat Satpam
3
- Manajemen Pemerintah Daerah
1
- Dasar-dasar Kependudukan -
Kursus Manajemen Kegiatan
- Manajemen Bangda - Diklat Siduga a) Analis Keluarga Berencana
III/a - III/c
- Sarjana Geografi Kependudukan - Sarjana Sosial Politik - Sarjana Hukum
-
b) Pengadministrasi Pelaporan
II/c - III/c
- D III Teknologi Informasi
- Administrasi Perkantoran
II/a - III/b
- SMA/SMK
- Tata Naskah Dinas dan Kearsipan
Dasar-dasar Kependudukan Diklat Siduga Fasilitator Pengembangan KB Pengelolaan Alat kontrasepsi
1
1
- Fasilitator Pengembangan KB - Pengelolaan Alat kontrasepsi - Diklat Siduga c) Penyusun Bahan Mekanisme Operasional Keluarga Berencana
II/a - III/b
- SMA/SMK
- Administrasi Perkantoran - Tata Naskah Dinas dan Kearsipan - Fasilitator pengembangan KB - Pengelolaan Alat kontrasepsi - Diklat Siduga
1
No. 1
NAMA JABATAN 2 4 Ka. Seksi Keluarga Sejahtera
ESELON
GOL. RUANG
3
4
IV a
III/c - III/d
KUALIFIKASI JABATAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM 5 - S2 Kependudukan/S2 Manajemen/S2 Magister Adm.Publik/S2 Ilmu Hukum/S2 yang serumpun diutamakan diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Geografi Kependudukan, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi
DIKLATPIM
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
6 Diklatpim IV
7 - Manajemen Pemerintah Daerah
a) Penyuluh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
b) Penyuluh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
c) Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga
5 Kelompok Jabatan Fungsional a) Penyuluh Keluarga Berencana
- Fasilitator Pengembangan Keluarga
- Sarjana Sospol - Sarjana Ekonomi
- Administrasi perkantoran - Diklat Siduga
- D III Geografi Kependudukan
- Fasilitator Pengembangan Keluarga
- D III Sospol - D III Ekonomi
- Administrasi perkantoran - Diklat Siduga
II/a - III/b
- SMA/SMK
- Administrasi Perkantoran - Fasilitator Pengembangan Keluarga - Diklat Siduga
III/a - ...
- Sarjana Semua Jurusan
- Diklat Penyuluh KB
II/a - ….
- SMA/SMK
II/c - III/c
KET
8
9
1
Dasar-dasar Kependudukan Kursus Manajemen Kegiatan Manajemen Bangda Diklat Siduga
- Sarjana Geografi Kependudukan
III/a - III/c
JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
1
1
1
46
Total Kebutuhan Kantor KB
WALIKOTA YOGYAKARTA ttd
HARYADI SUYUTI
70
No. 1
NAMA JABATAN 2
ESELON
GOL. RUANG
3
4
KUALIFIKASI JABATAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM 5
DIKLATPIM 6
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL 7
JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
KET
8
9