WALIKOTA PANGKALPINANG PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KOTA PANGKALPINANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PANGKALPINANG, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang, perlu menetapkan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) & Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956) Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Tentang Pembentukan Daerah tingkat II Termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01); 10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KOTA PANGKALPINANG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Kota adalah Kota Pangkalpinang. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang. Satuan Organisasi Dinas adalah Satuan Organisasi Dinas Kota Pangkalpinang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi. Tugas adalah urusan yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi adalah kewenangan untuk melaksanakan tugas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2
BAB II Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2 (1)
(2)
Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan berdasarkan asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. b.
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standar teknis lingkup Pendidikan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan sub bidang kebijakan dan standar meliputi penetapan kebijakan operasional pendidikan kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi; perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional; sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota; pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal; penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal; penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah; pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi; pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; pembiayaan bidang pendidikan meliputi penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya; pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan;
c.
(3)
pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan, yang meliputi pelayanan teknis administratif dinas (Kesekretariatan), pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah, pengembangan kependidikan, pendidikan non formal dan informal; d. pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang pendidikan; e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pendidikan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan membawahi : a. Sekretaris; b. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; c. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah; d. Bidang Pengembangan Kependidikan; e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal; f. UPT Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 3
(1)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Pendidikan. 3
(2)
(3)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan; b. pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Pendidikan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; c. pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT; d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pendidikan; e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Pendidikan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 4
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan; b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai); d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Pendidikan; e. pelaksanaan pengelolaan administrasi sertifikasi guru dan peningkatan kualifikasi guru; f. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pendidikan; g. pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian. Pasal 5
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Keuangan Dinas Pendidikan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pendidikan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Pendidikan yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas; c. pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Pendidikan. Pasal 6
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja); 4
c. d.
penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan; penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD). Paragraf 2 Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Pasal 7
(1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar lingkup Tenaga Kependidikan, Kesiswaan dan Kurikulum; d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendidikan Taman KanakKanak dan Sekolah Dasar; f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi : a. Seksi Tenaga Kependidikan; b. Seksi Kesiswaan; c. Seksi Kurikulum. Pasal 8
(1)
(2)
Kepala Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar lingkup Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Tenaga Kependidikan Taman KanakKanak dan Sekolah Dasar yang meliputi perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan PNS Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, usulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Tenaga Kependidikan. Pasal 9
(1)
(2)
Kepala Seksi Kesiswaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar lingkup Kesiswaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiswaan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Kesiswaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; 5
b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Kesiswaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang meliputi standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kesiswaan, pembinaan kreativitas, minat bakat dan prestasi siswa, fasilitasi kompetisi, prestasi, dan apresiasi kegiatan kesiswaan dan fasilitasi beasiswa; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Kesiswaan. Pasal 10
(1)
(2)
Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah dasar lingkup Kurikulum Taman KanakKanak dan Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kurikulum mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Kurikulum Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup kurikulum Taman Kanak-Kanak dan Sekolah dasar yang meliputi koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum Taman KanakKanak dan Sekolah Dasar; pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup kurikulum. Paragraf 3 Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pasal 11
(1) (2)
(3)
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup Pendidikan Sekolah Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pendidikan Sekolah Menengah; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pendidikan Sekolah Menengah; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Sekolah Menengah lingkup Tenaga Kependidikan, kesiswaan, dan kurikulum; d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pendidikan Sekolah Menengah; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendidikan Sekolah Menengah; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pendidikan Sekolah Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi : a. Seksi Tenaga Kependidikan; b. Seksi Kesiswaan; c. Seksi Kurikulum. Pasal 12
(1)
(2)
Kepala Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah lingkup Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup tenaga kependidikan sekolah menengah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Tenaga Kependidikan sekolah menengah yang meliputi perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah; usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk sekolah menengah; usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS sekolah menengah; peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan PNS sekolah menengah; pembinaan 6
c.
dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah; usulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup tenaga kependidikan. Pasal 13
(1) (2)
Kepala Seksi Kesiswaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah lingkup Kesiswaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiswaan mempunyai fungsi : a. mengumpulkan data lingkup Kesiswaan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup kesiswaan sekolah menengah yang meliputi standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur, dan pedoman kesiswaan; pembinaan kreativitas, minat bakat dan prestasi siswa; fasilitasi kompetisi, prestasi, dan apresiasi kegiatan kesiswaan; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup kesiswaan. Pasal 14
(1) (2)
Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah lingkup Kurikulum Sekolah Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kurikulum mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Kurikulum Sekolah Menengah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup kurikulum sekolah menengah yang meliputi sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan sekolah menengah; penyusunan kalender pendidikan dan bahan petunjuk teknis kurikulum; pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan kurikulum; pelaksanaan ujian nasional; pengadaan sarana pembelajaran; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup kurikulum. Paragraf 4 Bidang Pengembangan Kependidikan Pasal 15
(1) (2)
(3)
Kepala Bidang Pengembangan Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup Pengembangan Kependidikan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Kependidikan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup pengembangan kependidikan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan kependidikan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan kependidikan lingkup pengembangan sarana kependidikan; pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; pengendalian mutu pendidikan; d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup pengembangan kependidikan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan kependidikan; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup pengembangan kependidikan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Kependidikan membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pengembangan Sarana Kependidikan; b. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; c. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan. Pasal 16
(1)
Kepala Seksi Pengembangan Sarana Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Kependidikan lingkup Pengembangan Sarana Kependidikan. 7
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Sarana Kependidikan mempunyai fungsi : a.
pengumpulan data lingkup pengembangan sarana kependidikan;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pengembangan sarana dan prasarana kependidikan yang meliputi pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal; pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan; pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan Sarana Kependidikan. Pasal 17
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Kependidikan lingkup Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota Pangkalpinang; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pasal 18
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Kependidikan lingkup Pengendalian Mutu Pendidikan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengendalian Mutu Pendidikan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pengendalian mutu pendidikan yang meliputi penilaian hasil belajar; membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah; penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah; pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu; evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian Mutu Pendidikan. Paragraf 5 Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Pasal 19
(1)
(2)
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup Pendidikan Non Formal dan Informal. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pendidikan Non Formal dan Informal; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pendidikan Non Formal dan Informal; 8
c.
(3)
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan Non Formal dan Informal meliputi pendidikan kesetaraan, pendidikan masyarakat dan pembinaan kursus, pengembangan pendidikan anak usia dini; d. memberdayakan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Pendidikan Non Formal dan Informal; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendidikan Non Formal dan Informal; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pendidikan Non Formal dan Informal. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pendidikan Kesetaraan; b. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Kursus; c. Seksi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. Pasal 20
(1) (2)
Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal lingkup Pendidikan Kesetaraan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai fungsi : a. mengumpulkan data lingkup Pendidikan Kesetaraan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pendidikan kesetaraan meliputi perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan; usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan kesetaraan; usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pendidikan kesetaraan; peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pendidikan kesetaraan, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan, usulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Perencanaan operasional program pendidikan kesetaraan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan kesetaraan, penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sesuai kewenangannya; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pendidikan kesetaraan. Pasal 21
(1)
(2)
Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Kursus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal lingkup Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Kursus. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Kursus mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Kursus; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pendidikan masyarakat dan pembinaan kursus meliputi perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat dan kursus, usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan masyarakat dan kursus, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pendidikan masyarakat dan kursus, peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pendidikan masyarakat dan kursus, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat dan kursus, usulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat dan kursus selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Perencanaan operasional program pendidikan masyarakat dan kursus sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat dan kursus, pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan masyarakat dan kursus, penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan masyarakat dan kursus sesuai kewenangannya; 9
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Kursus. Pasal 22
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal lingkup Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi : a. mengumpulkan data lingkup Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pendidikan anak usia dini meliputi perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pendidikan anak usia dini, peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pendidikan anak usia dini, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, usulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan anak usia dini, penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai kewenangannya; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
BAB III Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 23 (1)
(2)
Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kesehatan berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. b.
(3)
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Kesehatan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan (pengelolaan/ penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal, penyelenggaran jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (tugas pembantuan), sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta manajemen kesehatan (Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota Pangkalpinang, pengelolaan surkesda skala kota, implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kota, penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan yang meliputi pelayanan teknis administratif dinas (kesekretariatan), pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan SDM kesehatan dan kesehatan masyarakat; d. pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang kesehatan; e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kesehatan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 10
ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan membawahi : a. Sekretaris; b. Bidang Pelayanan Kesehatan; c. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan; d. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan; e. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan; f. UPT Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 24 (1)
(2)
(3)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan; b. pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Kesehatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; c. pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT; d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Kesehatan; dan e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 25
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan; b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai); d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Kesehatan; e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Kesehatan; f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian. Pasal 26
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Keuangan Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kesehatan; 11
b.
c.
pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Kesehatan yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas; pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Kesehatan. Pasal 27
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan (SIK) skala kota; c. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja); d. penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan: e. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD). Paragraf 2 Bidang Pelayanan Kesehatan Pasal 28
(1) (2)
(3)
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan lingkup dan Pelayanan Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pelayanan Kesehatan; b. penyusun petunjuk teknis lingkup Pelayanan Kesehatan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pelayanan Kesehatan Lingkup Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, pelayanan Kesehatan Khusus dan Keperawatan, Farmasi dan Alat Kesehatan; d. pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pelayanan Kesehatan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pelayanan Kesehatan; f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala dinas kesehatan serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pelayanan Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Keperawatan; c. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan. Pasal 29
(1)
(2)
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang meliputi pelayanan gawat-darurat, P3K, sistem rujukan dan evakuasi; pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berupa registrasi, rekomendasi, pemberian izin, pembinaan, sertifikasi dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan (antara lain Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D, Rumah Sakit Swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, rumah bersalin dan sarana pelayanan kesehatan lainnya; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. 12
Pasal 30 (1)
(2)
Kepala Seksi Kesehatan Khusus dan Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Kesehatan Khusus dan Keperawatan; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Khusus dan Keperawatan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup kesehatan khusus dan keperawatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Kesehatan Khusus dan Keperawatan yang meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji kota Pangkalpinang,kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, pelayanan keperawatan/medik alternatif-komplementer, rehabilitasi medik, klinik estetika/ kecantikan/perawatan tubuh, perawatan keluarga, perawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan khusus dan keperawatan lainnya, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Kesehatan Khusus dan Keperawatan. Pasal 31
(1) (2)
Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Farmasi dan Alat Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Farmasi dan Alat Kesehatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Farmasi dan Alat Kesehatan meliputi ketersediaan, pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan lingkup farmasi; pengawasan teknologi kesehatan, pelayanan penunjang medik dan alat kesehatan, penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin pada pelayanan kesehatan dasar skala kota Pangkalpinang; pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan; pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga, sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I, registrasi, pembinaan, akreditasi,sertifikasi, pemberian rekomendasi dan pemberian izin sarana kesehatan pelayanan penunjang medik, kefarmasian dan alat kesehatan (seperti PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), pemberian izin apotik, toko obat); c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Farmasi dan Alat Kesehatan. Paragraf 3 Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Pasal 32
(1) (2)
(3)
Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan lingkup Pengendalian Masalah Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pengendalian Masalah Kesehatan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Masalah Kesehatan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengendalian masalah kesehatan lingkup Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Surveilan, Epidemologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra, Kesehatan Lingkungan; d. pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Pengendalian Masalah Kesehatan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian Masalah Kesehatan; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pengendalian Masalah Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 13
b. Seksi Surveilan, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra; c. Seksi Kesehatan Lingkungan. Pasal 33 (1)
(2)
Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan lingkup Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup pengendalian dan pemberantasan penyakit; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pengendalian dan pemberantasan penyakit yang meliputi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota; penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota; penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota; c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit. Pasal 34
(1)
(2)
Kepala Seksi Surveilan, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan lingkup Surveilan, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Surveilan, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Surveilan, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Surveilan, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra meliputi Penyelenggaraan surveilan, penyelidikan epidemiologi dan SKD KLB, imunisasi dan kesehatan matra (pelayanan kesehatan calon jemaah haji) skala kota Pangkalpinang; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Surveilan, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra. Pasal 35
(1) (2)
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan lingkup Kesehatan Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Kesehatan Lingkungan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Kesehatan Lingkungan meliputi Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pengawasan dan pembinaan penyehatan lingkungan terhadap tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan dan minuman (TPM) skala kota Pangkalpinang, serta upaya penyehatan lingkungan; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Kesehatan Lingkungan. Paragraf 4 Bidang Pengembangan SDM Kesehatan Pasal 36
(1) (2)
Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan lingkup Pengembangan SDM Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup pengembangan SDM kesehatan; b. penyusun petunjuk teknis lingkup pengembangan SDM kesehatan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengembangan SDM kesehatan lingkup perencanaan dan pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, dan registrasi dan akreditasi; d. pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup pengembangan SDM kesehatan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengembangan SDM Kesehatan; 14
f.
(3)
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas kesehatan serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup pengembangan SDM kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi : a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan; b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; c. Seksi Registrasi dan Akreditasi. Pasal 37
(1)
(2)
Kepala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan lingkup Perencanaan dan Pendayagunaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai fungsi : a. mengumpulkan data lingkup Perencanaan dan Pendayagunaan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pendayagunaan yang meliputi pemanfaatan tenaga kesehatan strategis, pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota Pangkalpinang; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan dan Pendayagunaan. Pasal 38
(1) (2)
Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan lingkup Pendidikan dan Pelatihan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup pendidikan dan pelatihan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan yang meliputi pelatihan teknis peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan skala kota Pangkalpinang; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pendidikan dan Pelatihan. Pasal 39
(1) (2)
Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan SDM Kesehatan lingkup Registrasi dan Akreditasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup registrasi dan akreditasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang registrasi dan akreditasi yang meliputi registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota Pangkalpinang sesuai peraturan perundang-undangan, pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Registrasi dan Akreditasi. Paragraf 5 Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Pasal 40
(1)
(2)
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan lingkup Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan lingkup promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, gizi masyarakat; d. pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Kesehatan 15
(3)
Masyarakat dan Promosi Kesehatan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan; f. pelaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas kesehatan serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi : a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; b. Seksi Gizi; c. Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas. Pasal 41
(1)
(2)
Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan lingkup Kesehatan Ibu dan Anak. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai fungsi : a. pengumpulkan data lingkup Kesehatan Ibu dan Anak; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup kesehatan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu dan anak K-4, komplikasi kebidanan yang ditangani, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, pelayanan nifas, neonatus dengan komplikasi yang ditangani, kunjungan bayi, kelurahan universal child immunization (UCI), pelayanan anak balita; c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik lintas program maupun lintas sektoral lingkup kesehatan ibu dan anak. d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan ibu dan anak. e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Kesehatan Ibu dan Anak. Pasal 42
(1) (2)
Kepala Seksi Gizi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan lingkup Gizi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Gizi mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Gizi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Gizi yang meliputi Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota Pangkalpinang, penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota Pangkalpinang, perbaikan gizi keluarga dan masyarakat; c.. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Gizi. Pasal 43
(1)
(2)
Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan lingkup Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang promosi kesehatan dan Kesehatan komunitas yang meliputi Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota Pangkalpinang; c.. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas.
16
BAB IV Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 44 (1)
(2)
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. b.
(3)
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Sosial dan Tenaga Kerja; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Sosial dan Tenaga Kerja yang meliputi kebijakan, perencanaan, kerjasama dan pembinaan bidang sosial, identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), pelaksanaan, pengawasan, pelaporan program bidang sosial, sarana dan prasarana sosial, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial, sistem informasi kesejahteraan sosial, penganugerahan tanda kehormatan, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial, kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan sumber daya manusia (SDM) aparatur ketenagakerjaan, pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan ketenagakerjaan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial dan Tenaga Kerja yang meliputi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan, Penempatan, Latihan dan Produktifitas, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; d. pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Sosial dan Tenaga Kerja; e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Sosial dan Tenaga Kerja yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang ; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja membawahi : a. Sekretaris; b. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan; e. Bidang Pembinaan, Penempatan, Latihan dan Produktifitas. f. UPT Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 45
(1)
(2)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan; b. pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; 17
c.
(3)
pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT meliputi koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota. sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi, seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi, pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota Pangkalpinang; d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pendidikan; e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 46
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas; c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai), pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kota, pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kota, pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kota; d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/ kekayaan daerah lingkup Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Sosial dan Tenaga kerja; f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian Pasal 47
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Keuangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas; c. pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Pasal 48
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Laporan Berkala Kinerja); 18
c. d. e.
Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kota Pangkalpinang; penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan; penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD). Paragraf 2 Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Pasal 49
(1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja lingkup Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Lingkup Pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial; d. pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemberdayaan dan Rehabilitasi sosial; f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pemberdayaan Sosial; b. Seksi Rehabilitasi sosial; Pasal 50
(1)
(2)
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial lingkup Pemberdayaan Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pemberdayaan Sosial; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemberdayaan Sosial yang meliputi penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) skala kota, pengembangan dan pendayagunaan PSKS, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan sosial, pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota, pengendalian dan pengumpulan uang atau barang skala kota; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemberdayaan Sosial. Pasal 51
(1) (2)
Kepala Seksi Rehabilitasi sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial lingkup Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi : a. b.
c.
pengumpulan data lingkup Rehabilitasi Sosial; penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup rehabilitasi sosial yang meliputi identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial serta penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Rehabilitasi Sosial.
19
Paragraf 3 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pasal 52 (1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perlindungan dan jaminan sosial lingkup perlindungan sosial dan jaminan sosial; d. pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Perlindungan Sosial; b. Seksi Jaminan Sosial; Pasal 53
(1) (2)
Kepala Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan sosial lingkup Perlindungan Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Sosial mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Perlindungan Sosial; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Perlindungan Sosial yang meliputi pemberian penghargaan dibidang sosial skala kota; pelestarian nilai-nilai kepahlawanan; keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota; pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan kota; penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota; pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kota; pelaksanaan bantuan sosial (bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan); penanggulangan korban bencana skala kota; penyediaan sarana dan prasarana perlindungan sosial; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perlindungan Sosial. Pasal 54
(1) (2)
Kepala Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi jaminan sosial mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup jaminan sosial; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup jaminan sosial yang meliputi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental; lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota, penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial, penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; penyediaan sarana dan prasarana jaminan sosial; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup jaminan sosial.
20
Paragraf 4 Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 55 (1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja lingkup Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan lingkup Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan; d. pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. Pasal 56
(1)
(2)
Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan lingkup Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. mengumpulkan data lingkup Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kota; pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota; pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota; penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota; pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi; pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kota; penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota; pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayah kota; bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota; penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur; pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota; pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota; pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota; verifikasi keanggotaan SP/SB skala kota; pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi; penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi;
21
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 57
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan lingkup Pengawasan Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. mengumpulkan data lingkup Pengawasan Ketenagakerjaan; b. pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kota; penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kota; penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal/alamat calon TKI; penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota; sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kota; penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri; pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kota; penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota; pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kota; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota; pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota; penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota; penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota; pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) skala kota; pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota; pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota; pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota; pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota; fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota; penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota; pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi, pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota; pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah; pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah; monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengawasan Ketenagakerjaan. Paragraf 5 Bidang Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas Pasal 58
(1)
(2)
Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja lingkup Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas mempunyai fungsi : a. penyusun rencana program dan kegiatan lingkup Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas lingkup Pelatihan dan Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kerja; d. pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas; 22
f.
(3)
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; b. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja. Pasal 59
(1)
(2)
Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas lingkup Pelatihan dan Produktivitas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pelatihan dan Produktivitas; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pelatihan dan Produktivitas yang meliputi perencanaan formasi, karir, dan Diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota, pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota, pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota, penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri, koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota, pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota, penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pelatihan dan Produktivitas. Pasal 60
(1)
(2)
Kepala Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Latihan dan Produktivitas lingkup Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi Perencanaan tenaga kerja kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota, penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja, penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kota, pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota, pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja, penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota, penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota, penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota, pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kota, fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota, penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL), penerbitan SPP AKL skala kota, penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kota, pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM, penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota Pangkalpinang; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja.
23
BAB V Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 61 (1)
(2)
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : a.
(3)
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup perhubungan darat, perhubungan laut, persandian, pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi; c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; d. pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diserahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika membawahi : a. Sekretaris; b. Bidang Perhubungan Darat; c. Bidang Perhubungan Laut dan Kepelabuhan d. Bidang Komunikasi dan Informatika; e. Bidang Telematika; f. UPT Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 62
(1)
(2)
(3)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan; b. pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; c. pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT; d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 24
Pasal 63 (1)
(2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai); d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/ kekayaan daerah lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian. Pasal 64
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas; c. pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pasal 65
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Laporan Berkala Kinerja); c. penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan; d. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD). Paragraf 2 Bidang Perhubungan Darat Pasal 66
(1)
(2)
Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup Perhubungan Darat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perhubungan Darat ; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Perhubungan Darat ; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan 25
(3)
darat lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, bina usaha dan perizinan angkutan darat; d. pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Perhubungan Darat; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perhubungan Darat; f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perhubungan Darat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perhubungan Darat membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; b. Seksi Bina Usaha dan Perizinan Angkutan Darat. Pasal 67
(1)
(2)
Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perhubungan Darat lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan, pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas di jalan kota, penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota, penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota, penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota, penyelenggaraan andalalin di jalan kota, Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota, penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota, pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya serta pelaksanaan penyidikan pelanggaran (Perda kota bidang LLAJ, Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, Pelanggaran ketentuan pengujian berkala, Perizinan angkutan umum), pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota, pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Pasal 68
(1)
(2)
Kepala Seksi Bina Usaha dan Perizinan Angkutan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perhubungan Darat lingkup Bina Usaha dan Perizinan Angkutan Darat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha dan Perizinan Angkutan Darat mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Bina Usaha dan Perizinan Angkutan Darat; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Bina Usaha dan Perizinan Angkutan Darat yang meliputi pemberian izin trayek angkutan kota, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota, pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota, pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa, pemberian izin usaha angkutan pariwisata, pemberian izin usaha angkutan barang, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota, perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan, pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor, pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Bina Usaha dan Perizinan Angkutan Darat.
26
Paragraf 3 Bidang Perhubungan Laut dan Kepelabuhan Pasal 69 (1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kepelabuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup Perhubungan Laut dan Kepelabuhan . Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kepelabuhan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perhubungan Laut dan Kepelabuhan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Perhubungan Laut dan Kepelabuhan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan Laut dan Kepelabuhan lingkup Bina Mitra Angkutan Laut, Kepelabuhan dan Keselamatan Kapal; d. pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Perhubungan Laut dan Kepelabuhan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perhubungan Laut dan Kepelabuhan; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perhubungan Laut dan Kepelabuhan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kepelabuhan membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Bina Mitra Angkutan Laut; b. Seksi Kepelabuhan dan Keselamatan Kapal. Pasal 70
(1)
(2)
Kepala Seksi Bina Mitra Angkutan Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kepelabuhan lingkup Bina Mitra Angkutan Laut. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Mitra Angkutan Laut mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Bina Mitra Angkutan Laut; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Bina Mitra Angkutan Laut yang meliputi Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kota, penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kota, penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kota, pengadaan kapal SDP, izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau, penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota, penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kota, pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kota, pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkutan sungai dan danau, izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kota setempat, izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat, pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota, pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota, pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat, pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota, izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder; 27
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Bina Mitra Angkutan Laut. Pasal 71
(1)
(2)
Kepala Seksi Kepelabuhan dan Keselamatan Kapal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kepelabuhan lingkup Kepelabuhan dan Keselamatan Kapal. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kepelabuhan dan Keselamatan Kapal mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Kepelabuhan dan Keselamatan Kapal; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Kepelabuhan dan Keselamatan Kapal yang meliputi Pemberian surat izin berlayar kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau), Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) (meliputi pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal, pengukuran kapal, penerbitan pas perairan daratan, pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan, pemeriksaan konstruksi kapal, pemeriksaan permesinan kapal, pemeriksaan perlengkapan kapal, penerbitan sertifikat keselamatan kapal, penerbitan dokumen pengawakan kapal, pemberian surat izin berlayar). Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT ≥ 7) yang berlayar di laut. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yg berlayar di laut (meliputi pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal, pelaksanaan pengukuran kapal, penerbitan pas kecil, pencatatan kapal dalam buku register pas kecil, pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal, pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal, penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal, penerbitan dokumen pengawakan kapal). Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut, Pengelolaan pelabuhan lokal lama, Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kota, pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kota, rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional, penetapan rencana induk pelabuhan lokal, Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum, rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus, penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal, penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal, penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal, penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional, penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal, pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal, izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal, izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal, penetapan DUKS di pelabuhan lokal, pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten/kota), izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal, izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal, Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal, penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal, rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Pangkalpinang, Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kota, pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kota; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Kepelabuhan dan Keselamatan Kapal. Paragraf 4 Bidang Komunikasi dan Informatika Pasal 72
(1)
(2)
Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : 28
a. b. c.
(3)
penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Komunikasi dan Informatika; penyusunan petunjuk teknis lingkup Komunikasi dan Informatika; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Komunikasi dan Informatika lingkup Pos dan Telekomunikasi, Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi; d. pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Komunikasi dan Informatika; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Komunikasi dan Informatika; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pos dan Telekomunikasi; b. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. Pasal 73
(1) (2)
Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika lingkup Pos dan Telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pos dan Telekomunikasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pos dan Telekomunikasi yang meliputi Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan, pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen, penertiban jasa titipan untuk kantor agen, pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kota, pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi, pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G), pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya, pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator, penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi, pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota, pemberian izin instalansi penangkal petir, pemberian izin instalansi genset, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi, pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pos dan Telekomunikasi; Pasal 74
(1)
(2)
Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika lingkup Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Informasi . Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi yang meliputi pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio, pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota, pelaksanaan diseminasi informasi nasional Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. 29
Paragraf 5 Bidang Telematika Pasal 75 (1) (2)
(3)
Kepala Bidang Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup Telematika. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Telematika mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Telematika; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Telematika; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Telematika lingkup EGovernment dan E-Business,dan Persandian; d. pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Telematika; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Telematika; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Telematika. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Telematika membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi E-Government dan E-Business; b. Seksi Persandian. Pasal 76
(1) (2)
Kepala Seksi E-Government dan E-Business mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Telematika lingkup E-Government dan E-Business. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi EGovernment dan E-Business mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup E-Government dan E-Business; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup E-Government dan E-Business yang meliputi perencanaan dan pengembangan E-Governance serta sistem aplikasi, pengendalian data entri, data masukan sampai data keluaran; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup E-Government dan E-Business. Pasal 77
(1) (2)
Kepala Seksi Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Telematika lingkup Persandian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Persandian mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Persandian; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup persandian yang meliputi penyelenggaraan persandian, palsan, sissan, kelembagaan persandian skala kota, perencanaan kebutuhan SDM persandian, rekrutmen calon SDM persandian, usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian, perencanaan kebutuhan palsan, pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra, pemeliharaan palsan tingkat O, penghapusan palsan, perencanaan kebutuhan sissan, pengadaan sissan untuk jaringan persandian, penyelenggaraan protap penyimpanan sissan, penentuan pemberlakuan/ penggantian sissan jaring persandian, penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/ atau kota; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Persandian;
30
BAB VI Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 78 (1)
(2)
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a.
(3)
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan; penetapan kebijakan perencanaan kependudukan; pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; pengembangan kualitas penduduk; pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota; penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota; penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota; koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d. pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi : a. Sekretaris; b. Bidang Pendaftaran Penduduk; c. Bidang Pencatatan Sipil; d. Bidang Pengolahan Data Penduduk; e. Bidang Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen; f. UPT Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 79
(1)
(2)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan; b. pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; c. pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan 31
(3)
tugas-tugas Bidang dan UPT; d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; e. monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 80
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai); d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/ kekayaan daerah lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian Pasal 81
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas; c. pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 82
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja); c. penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD).
32
Paragraf 2 Bidang Pendaftaran Penduduk Pasal 83 (1) (2)
(3)
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup Pendaftaran Penduduk. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pendaftaran Penduduk; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pendaftaran Penduduk; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendaftaran Penduduk lingkup Identitas Penduduk, Perpindahan dan Pendaftaran Penduduk, perumusan kebijakan pendaftaran penduduk, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendafataran penduduk, pengawasan atas penyelenggaran pendaftaran penduduk; d. pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Pendaftaran Penduduk; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendaftaran Penduduk; f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pendaftaran Penduduk. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Identitas Penduduk; dan b. Seksi Perpindahan dan Pendaftaran Penduduk Rentan. Pasal 84
(1) (2)
Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk lingkup Identitas Penduduk. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Identitas Penduduk; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Identitas Penduduk yang meliputi Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Identitas Penduduk. Pasal 85
(1)
(2)
Kepala Seksi Perpindahan dan Pendaftaran Penduduk Rentan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk lingkup Perpindahan dan Pendaftaran Penduduk Rentan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perpindahan dan Pendaftaran Penduduk Rentan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Perpindahan dan Pendaftaran Penduduk Rentan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Perpindahan dan Pendaftaran Penduduk Rentan yang meliputi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota yang meliputi pendaftaran perubahan alamat, pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia, pendaftaran warga negara Indonesia tinggal sementara, pendafataran pindah datang antar negara, pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan, penatausahaan pendaftaran penduduk; pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perpindahan dan Pendaftaran Penduduk Rentan. 33
Paragraf 3 Bidang Pencatatan Sipil Pasal 86 (1) (2)
(3)
Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pencatatan Sipil; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pencatatan Sipil; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pencatatan sipil lingkup Pencatatan Kelahiran dan Kematian, Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, perumusan kebijakan pencatatan sipil, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil, koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil; d. pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pencatatan Sipil; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pencatatan Sipil; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pencatatan Sipil membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; b. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak. Pasal 87
(1)
(2)
Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencatatan Sipil lingkup Pencatatan Kelahiran dan Kematian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pencatatan Kelahiran dan Kematian; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pencatatan Kelahiran dan Kematian yang meliputi Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan kematian, pencatatan perubahan status kewarganegaraan, pencatatan perubahan dan pembatalan akta; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pencatatan Kelahiran dan Kematian. Pasal 88
(1)
(2)
Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencatatan Sipil lingkup Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak yang meliputi penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan perubahan nama, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan peristiwa penting lainnya; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
34
Paragraf 4 Bidang Pengolahan Data Penduduk Pasal 89 (1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Pengolahan Data Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup Pengolahan Data Penduduk. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengolahan Data Penduduk mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pengolahan Data Penduduk; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengolahan Data Penduduk; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengolahan Data Penduduk lingkup Pengembangan Aplikasi dan Teknis, Analisis Data dan Pelayanan Informasi, perumusan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan; d. pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pengolahan Data Penduduk; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengolahan Data Penduduk; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pengolahan Data Penduduk. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengolahan Data Penduduk membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi: a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Teknis; b. Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi. Pasal 90
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengolahan Data Penduduk lingkup Pengembangan Aplikasi dan Teknis. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Teknis mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengembangan Aplikasi dan Teknis; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengembangan Aplikasi dan Teknis yang meliputi pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota, penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan Aplikasi dan Teknis. Pasal 91
(1)
(2)
Kepala Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengolahan Data Penduduk lingkup Analisa Data dan Pelayanan Informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Analisa Data dan Pelayanan Informasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Analisa Data dan Pelayanan Informasi yang meliputi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan; pembangunan replikasi data kependudukan di kota; pembangunan bank data kependudukan kota; pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan; perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan; penyajian dan diseminasi informasi penduduk; perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota; perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil; pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas 35
c.
penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Analisa Data dan Pelayanan Informasi. Paragraf 5 Bidang Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen Pasal 92
(1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen lingkup Penyuluhan, Pengawasan dan Pengusutan, Pengelolaan Dokumen, Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan, penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota, koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran, penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik, pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota; d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengusutan; b. Seksi Pengelolaan Dokumen. Pasal 93
(1)
(2)
Kepala Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengusutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen lingkup Penyuluhan, Pengawasan dan Pengusutan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengusutan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Penyuluhan, Pengawasan dan Pengusutan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Penyuluhan, Pengawasan dan Pengusutan yang meliputi pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota; pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; pengembangan kualitas penduduk; pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk; perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota; pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; pengembangan kualitas penduduk; pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota; pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penyuluhan, Pengawasan dan Pengusutan.
36
Pasal 94 (1)
(2)
Kepala Seksi Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen lingkup Pengelolaan Dokumen. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Dokumen mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengelolaan Dokumen; b. pelaksanaan Pengelolaan Dokumen yang meliputi penatausahaan dokumen pencatatan sipil; c. pelaporan Pelaksanaan kegiatan lingkup Pengelolaan Dokumen.
BAB VII Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 95 (1)
(2)
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi : a.
(3)
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Kebudayaan, Kepariwisataan, , Kepemudaan dan Keolahragaan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Kebudayaan, Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang meliputi kebijakan bidang kebudayaan, pelaksanaan bidang kebudayaan, kebijakan bidang kepariwisataan, pelaksanaan bidang kepariwisataan, kebijakan bidang kebudayaan dan kepariwisataan (rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan kepariwisataan nasional skala kota, pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan kepariwisataan skala kota, pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota, penelitian kebudayaan dan kepariwisataan skala kota), kebijakan kepemudaan dan keolahragaan; c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup Kebudayaan, Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan; d. pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Kebudayaan, Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan; e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kebudayaan, Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga membawahi : a. Sekretaris; b. Bidang Kebudayaan; c. Bidang Destinasi Pariwisata; d. Bidang Pemasaran Pariwisata; e. Bidang Pemuda dan Olahraga; f. UPT Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 96
(1)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam rangka mengkoordinasikan 37
(2)
(3)
penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan; b. Pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; c. pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT; d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan; e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 97
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai); d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian. Pasal 98
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas; c. pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Pasal 99
(1)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 38
(2)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja); c. penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan. d. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD);
Paragraf 2 Bidang Kebudayaan Pasal 100 (1) (2)
(3)
Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga lingkup Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Kebudayaan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Kebudayaan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan lingkup pelestarian kebudayaan, sejarah dan purbakala, serta kesenian dan perfilman; d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup kebudayaan; e. pengkajian, rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelestarian kebudayaan, sejarah dan purbakala, serta kesenian dan perfilman; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kebudayaan; g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Kebudayaan membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Nilai budaya, Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseuman; b. Seksi Kesenian dan Perfilman. Pasal 101
(1)
(2)
Kepala Seksi Nilai budaya, Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseuman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan lingkup Nilai budaya, Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseuman. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Nilai budaya, Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseuman mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Nilai budaya, Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseuman; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Nilai budaya, Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseuman meliputi pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan balai arkeologi; penyusunan rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota; pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan; pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan; pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota; pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa; pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota; pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota; pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah; pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang 39
c.
inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah; pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah; penerapan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dibidang peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota; pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dibidang penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota; pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah; pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota; pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota; pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kota; penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kota; penetapan BCB/situs skala kota; penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota; penerapan pedoman penelitian arkeologi; penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota; penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota; penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; pengembangan jaringan informasi kebudayaan, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi pelaksanaan dan hasil kegiatan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat; pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota; perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi; penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota; pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota; pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota; pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota; pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota, pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota, pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota, pemetaan sejarah skala kota; koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota; penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kota; registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota; pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kota, penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kota, koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota, perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah, pengembangan dan pemanfaatan museum kota, registrasi museum dan koleksi di kota, penyelenggaraan akreditasi museum di kota, penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Nilai budaya, Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseuman. Pasal 102
(1) (2)
Kepala Seksi Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan lingkup Kesenian dan Perfilman. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesenian dan Perfilman mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Kesenian dan Perfilman; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Kesenian dan Perfilman yang meliputi Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian; penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota; penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota, penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota, pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota, penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota, 40
c.
pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota, pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional, pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota; pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota, pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kota, pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan, pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman, pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman, pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota; pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota; monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota; monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota, pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota; pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota, penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota, pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota, pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota, fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota, penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota, fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Kesenian dan Perfilman. Paragraf 3 Bidang Destinasi Pariwisata Pasal 103
(1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Destinasi pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga lingkup Bidang Destinasi Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Destinasi Pariwisata; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Destinasi Pariwisata; c. pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Destinasi Pariwisata; d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Destinasi Pariwisata, pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota lingkup Objek dan Daya Tarik Wisata, Usaha dan Standarisasi pariwisata; e. pelaksanaan fasilitasi standar usaha kepariwisataan, standar kompetensi pariwisata serta pengembangan sumber daya manusia bidang Kepariwisataan; f. pengawasan pelaksanaan norma pengembangan produk Pariwisata; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pariwisata; h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang pariwisata membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; b. Seksi Usaha dan Standarisasi Pariwisata.
Pasal 104 (1)
Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan 41
(2)
sebagian tugas Kepala Bidang Destinasi Pariwisata lingkup Objek dan Daya Tarik Wisata. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Objek dan Daya Tarik Wisata; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Objek dan Daya Tarik Wisata meliputi pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota, pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota, pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota; pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Objek dan Daya Tarik Wisata. Pasal 105
(1)
(2)
Kepala Seksi Usaha dan Standarisasi Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Destinasi Pariwisata lingkup Usaha dan Standarisasi Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Usaha dan Standarisasi Pariwisata mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Usaha dan Standarisasi kepariwisataan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Usaha dan Standarisasi Pariwisata yang meliputi Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang kepariwisataan, pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan skala kota, pemberian izin usaha kepariwisataan skala kota; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Usaha dan Standarisasi Pariwisata. Paragraf 4 Bidang Pemasaran Pariwisata Pasal 106
(1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga lingkup Pemasaran Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pemasaran Pariwisata; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pemasaran Pariwisata; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemasaran Pariwisata lingkup promosi, MICE (meeting, intencive, convention, exibition); d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemasaran Pariwisata; e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pemasaran Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pemasaran membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Promosi Pariwisata; b. Seksi MICE (meeting, intencive, convention, exibition). Pasal 107
(1) (2)
Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata lingkup Promosi Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Promosi Pariwisata; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup promosi pariwisata meliputi pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota; pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota; penyelenggaraan promosi skala kota meliputi penyelenggaraan widya wisata skala kota serta pengiriman dan penerimaan peserta grup widya wisata; pengadaan sarana pemasaran skala kota; pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota, penyediaan 42
c.
informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota; pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota; penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Promosi Pariwisata. Pasal 108
(1)
(2)
Kepala Seksi MICE (meeting, intencive, convention, exibition) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata lingkup MICE (meeting, intencive, convention, exibition). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi MICE (meeting, intencive, convention, exibition) mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup MICE (meeting, intencive, convention, exibition); b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup MICE (meeting, intencive, convention, exibition) yang meliputi penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kota; penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota. Peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup MICE (meeting, intencive, convention, exibition). Paragraf 5 Bidang Pemuda dan Olahraga Pasal 109
(1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga lingkup Pemuda dan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Kepemudaan dan Keolahragaan; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Kepemudaan dan Keolahragaan; c. menjalin kemitraan, memberdayakan potensi Kepemudaan dan Keolahragaan; d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kepemudaan dan Keolahragaan; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Kepemudaan dan Keolahragaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pemuda; b. Seksi Olahraga. Pasal 110
(1) (2)
Kepala Seksi Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga lingkup Kepemudaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi pemuda mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Kepemudaan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Kepemudaan yang meliputi Perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota meliputi pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan; pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan; peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral; pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas, kemitraan dan kewirausahaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ), peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan, pengaturan sistem penganugerahan prestasi, peningkatan prasarana dan sarana, pengembangan jaringan dan sistem informasi, kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan, pembangunan kapasitas dan 43
c.
kompetensi lembaga kepemudaan, pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota meliputi aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional, fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota, pembangunan pusat pemberdayaan pemuda, pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota, kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. Koordinasi bidang kepemudaan skala kota meliputi koordinasi antar dinas instansi terkait, koordinasi dengan lembaga non pemerintah, koordinasi antar kecamatan skala kota. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota meliputi pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan, pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan, pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan, pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Kepemudaan. Pasal 111
(1) (2)
Kepala Seksi Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga lingkup Olahraga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi olahraga mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Olahraga; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Olahraga meliputi Perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota meliputi pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga, penyelenggaraan keolahragaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pendanaan keolahragaan, pengembangan IPTEK keolahragaan, pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan, pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat, pengembangan manajemen olahraga, kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga, pengembangan IPTEK olahraga, peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga, pembangunan dan pengembangan industri olahraga, pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga, pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga, pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan, kriteria lembaga keolahragaan, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota meliputi aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi, nasional dan internasional, fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota, kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional, pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga, pendanaan keolahragaan, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota meliputi koordinasi antar dinas/instansi terkait, koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat, koordinasi antara kabupaten/kota dan kecamatan. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota meliputi pembinaan terhadap organisasi keolahragaan, pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan, pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan, pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kota, pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan, pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan, pembinaan dan pengembangan industri olahraga, pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Olahraga. 44
BAB VIII Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 112 (1)
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :
(3)
a.
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang meliputi kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan UKM, pengawasan, monitoring, dan evaluasi, perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan luar negeri, kerjasama perdagangan internasional, pengembangan ekspor nasional, perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang, pasar lelang, perizinan industri, usaha industri, fasilitasi usaha industri, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program;
c.
pembinaan dan pelaksanaan lingkup Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
d.
pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
e.
Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang diserahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM membawahi : a. Sekretaris; b. Bidang Perindustrian; c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; d. Bidang Koperasi; e. Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam; f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; g. UPT Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 113
(1)
(2)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan; b. pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; 45
c.
(3)
pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT; d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pendidikan; e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 114
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM; b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai); d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/ kekayaan daerah lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM; e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM; f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian. Pasal 115
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas; c. pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Pasal 116
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja); c. penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan; d. penyiapan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD). 46
Paragraf 2 Bidang Perindustrian Pasal 117 (1)
Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM lingkup Perindustrian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perindustrian;
(3)
b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Perindustrian;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perindustrian lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka, Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, penyusunan RPJM SKPD kota di bidang industri, pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kota, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota;
d.
pemberdayaan Perindustrian;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perindustrian;
f.
pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Industri.
dan
peningkatkan
kualitas
sumber
daya
manusia
lingkup
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perindustrian membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka; b. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Pasal 118
(1)
Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka yang meliputi penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi, penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota, pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota, pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota, penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kota, , penyusunan rencana kerja kota di bidang industri, promosi produk industri kota, pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota, fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri, sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kota, kerjasama bidang standarisasi tingkat kota, penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kota, pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kota, pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota, pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota, fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota, fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota, pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota, pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kota, penyusunan tata ruang kabupaten/kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi), pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota; 47
c.
pelaporan Aneka.
pelaksanaan kegiatan lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Pasal 119
(1)
Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian lingkup Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan yang meliputi penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi, penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota, pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota, pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota, penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kota, , penyusunan rencana kerja kota di bidang industri, promosi produk industri kota, pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota, fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri, sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kota, kerjasama bidang standarisasi tingkat kota, penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kota, pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kota, pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota, pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota, fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota, fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota, pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota, pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kota, penyusunan tata ruang kabupaten/kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi), pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota;
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Paragraf 3 Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri Pasal 120
(1)
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM lingkup Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri ;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri lingkup Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan, Ekspor, Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri, Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi, pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang, pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota; pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
d.
48
(3)
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Metrologi Legal; b. Seksi Ekspor, Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri. Pasal 121
(1)
Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri lingkup Perdagangan Dalam Negeri dan Metrologi Legal.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Metrologi Legal mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Perdagangan Dalam Negeri dan Metrologi Legal; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Perdagangan Dalam Negeri dan Metrologi Legal yang meliputi Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau), pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kota, pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota, pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota, sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen, pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota, pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota, pengusulan pembentukan BPSK di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK, pendaftaran dan pengembangan LPKSM, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen, pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota, koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota, sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota, pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kota, pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kota, penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota, pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kota, pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi, fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota, fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal, pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah, fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota, pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI, pembinaan operasional reparatir UTTP, pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML; 49
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perdagangan Dalam Negeri dan Metrologi Legal. Pasal 122
(1)
Kepala Seksi Ekspor, Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri lingkup Ekspor, Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ekspor, Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Ekspor, Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Ekspor, Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri yang meliputi Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor, koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor, penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor, penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kota. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kota, penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang, sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk, penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API, sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API, penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan, penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota, fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional, monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional, monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral, monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard, penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota, pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Ekspor, Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri. Paragraf 4 Bidang Koperasi Pasal 123
(1)
Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM lingkup Koperasi.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Koperasi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Koperasi;
(3)
b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Koperasi;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi lingkup Kelembagaan Koperasi, Manajemen dan Pengembangan Usaha;
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Koperasi;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Koperasi.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Koperasi membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Bina Usaha Koperasi; 50
b. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi. Pasal 124 (1)
Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Koperasi lingkup Bina Usaha Koperasi.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Bina Usaha Koperasi; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Bina Usaha Koperasi yang meliputi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi melalui penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kota, pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kota, fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kota, pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya, pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kota, pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kota, perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Bina Usaha Koperasi. Pasal 125
(1)
(2)
Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Koperasi lingkup Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi yang meliputi Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi, pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kota, (Tugas Pembantuan), fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota, fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kota, fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota, pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kota, fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kota (Tugas Pembantuan); pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi. Paragraf 5 Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam Pasal 126
(1)
Kepala Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM lingkup Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang fasilitasi pembiayaan dan permodalan lingkup fasilitasi permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam, pengawasan dan penilaian simpan pinjam;
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
e.
pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Fasilitasi, Pembiayaan dan 51
Simpan Pinjam; f.
(3)
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam; b. Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam. Pasal 127
(1)
(2)
Kepala Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam lingkup Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam yang meliputi fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM di tingkat kota meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba BUMN, hibah, jenis pembiayaan lain; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam. Pasal 128
(1)
Kepala Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam lingkup Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam yang meliputi pengawasan terhadap semua bantuan modal dan sarana yang telah diberikan kepada masyarakat ekonomi produktif, Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pembiayaan bagi Koperasi dan UKM dalam wilayah kota;
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam. Paragraf 6 Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 129
(1)
Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM lingkup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lingkup Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kelembagaan dan Penyuluhan UMKM;
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Menengah;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan 52
lingkup Usaha Mikro, Kecil dan
saran dan pertimbangan lingkup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (3)
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan UMKM. Pasal 130
(1)
(2)
Kepala Seksi Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lingkup Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi Perumusan bahan Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan, perlindungan; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 131
(1)
Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lingkup Kelembagaan dan Penyuluhan UMKM.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan UMKM mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Kelembagaan dan Penyuluhan UMKM; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Kelembagaan dan Penyuluhan UMKM yang meliputi Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Kelembagaan dan Penyuluhan UMKM.
BAB IX Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 132 (1)
(2)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a. b.
(3)
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Pekerjaan Umum; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum yang meliputi sumber daya air, bina marga, perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi; c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup Pekerjaan Umum; d. pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Pekerjaan Umum; e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum yang diserahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pekerjaan Umum membawahi : a. Sekretaris; 53
b. c. d. e. f. g.
Bidang Bina Marga; Bidang Cipta Karya; Bidang Sumber Daya Air; Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota; UPT Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 133
(1)
(2)
(3)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan; b. pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; c. pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT; d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pendidikan; e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 134
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum; b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai); d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/ kekayaan daerah lingkup Dinas Pekerjaan Umum; e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pekerjaan Umum; f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian. Pasal 135
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas; 54
c.
pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum. Pasal 136
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja); c. penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa; d. penyiapan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD). Paragraf 3 Bidang Bina Marga Pasal 137
(1) (2)
(3)
Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum lingkup Bina Marga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Bina Marga; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Bina Marga; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Bina Marga lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; d. pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Bina Marga; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bina Marga; f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Bina Marga. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Bina Marga membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pasal 138
(1) (2)
Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bina Marga lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembanguan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan yang meliputi pembangunan jalan kota meliputi pembiayaan pembangunan jalan kota, perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan jalan kota, pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota, pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan. Pasal 139
(1) (2)
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang meliputi pengaturan jalan kota meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan, penyusunan pedoman operasional 55
c.
penyelenggaraan jalan kota, penetapan status jalan kota, penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota; pembinaan jalan kota meliputi pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota, pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota; pengawasan jalan kota meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Paragraf 4 Bidang Cipta Karya Pasal 140
(1) (2)
(3)
Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum lingkup Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Cipta Karya; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Cipta Karya; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Cipta Karya lingkup pembangunan perumahan pemukiman dan pemeliharaan perumahan pemukiman; d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Cipta Karya; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Cipta Karya; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Cipta Karya membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pembangunan Perumahan Pemukiman; b. Seksi Pemeliharaan Perumahan Pemukiman. Pasal 141
(1)
(2)
Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Cipta Karya lingkup Pembangunan Perumahan Pemukiman. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Pemukiman mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pembangunan Perumahan Pemukiman; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pembangunan perumahan pemukiman yang meliputi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kota, pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba, penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kota. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota, pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa; perumusan bahan penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan, penyusunan NSPM kota bidang pembiayaan perumahan, pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan, fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota, pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota, fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa, pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota, melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota. memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan bidang perumahan, peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan peraturan perundangundangan di atasnya, pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota, pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan, pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak 56
di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen banguan, konsultan, kontraktor dan pengembang, Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kota, Melaksanakan hasil sosialisasi. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan, penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kota, fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal, perumusan RPJP dan RPJM kota. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota. pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum, pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan. Pembinaan perumahan swadaya lingkup pembangunan baru dan perluasan meliputi perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya, penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota, pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya, perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya, penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kota, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya; pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota, Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota, pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundangundangan terkait di bidang perumahan, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota, koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota, oelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota, pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota, fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota, pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota, pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota, pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan 57
c.
pertanahan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan, fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota. Pembinaan teknologi dan industri untuk pembangunan perumahan baru meliputi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Pengembangan pelaku pembangunan, perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya dalam pembangunan perumahan baru meliputi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pelaksanaan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan, fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembangunan Perumahan Pemukiman. Pasal 142
(1)
(2)
Kepala Seksi Pemeliharaan Perumahan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Cipta Karya lingkup Pemeliharaan Perumahan Pemukiman. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Perumahan Pemukiman mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pemeliharaan Perumahan Pemukiman; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemeliharaan Perumahan Pemukiman meliputi penyusunan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kota, penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kota, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota, Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota, Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota, perumusan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kota, perumusan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan PSU bantuan pusat. Pembentukan kelembagaan perumahan kota. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.Pembinaan perumahan swadaya / pemugaran meliputi Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya, Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan 58
perumahan swadaya di tingkat kota, Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya, Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya, Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota, Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya, Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota, Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. Pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan lingkup pemugaran dan perbaikan perumahan meliputi Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota, pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota, koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota, pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota, pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota, fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota, pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota, pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota, pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan, fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota, pelaksanaan penyusunan dan 59
penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota, pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundangundangan terkait di bidang perumahan, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota, koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota, pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota, pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota, fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota, pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota, pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota, pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan, fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota, pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota, pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota, koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang perumahan di kota, pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota, pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota, fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota, pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota, pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota, pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan, fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota. Pembinaan teknologi dan industri untuk pemugaran, perbaikan, pemeliharaan, dan pemanfaatan perumahan meliputi koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan, 60
c.
koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengembangan pelaku pembangunan, perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya dalam pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan, pemanfaatan perumahan meliputi Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan, fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota, pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan, fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota, pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan, fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota, pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan, fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota, pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan, melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan, fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemeliharaan Perumahan Pemukiman.
61
Paragraf 5 Bidang Sumber Daya Air Pasal 143 (1) (2)
(3)
Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum lingkup Sumber Daya Air. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Sumber Daya Air; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Sumber Daya Air; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sumber Daya Air lingkup pembangunan sarana dan prasarana SDA serta pemeliharaan sarana dan prasarana SDA; d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Sumber Daya Air; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sumber Daya Air; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Sumber Daya Air. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA; b. Seksi Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA. Pasal 144
(1)
(2)
Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pembangunan Sarana dan Prasaran SDA yang meliputi Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota, penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota, pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kota; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA. Pasal 145
(1)
(2)
Kepala Seksi Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA yang meliputi Perumusan bahan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota, perumusan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota, pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota, pembentukan komisi irigasi kota, penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu 62
c.
kota, pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota, pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota, pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA. Paragraf 6 Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota Pasal 146
(1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum lingkup Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota lingkup Pengembangan dan Pengawasan, Pembinaan Jasa Konstruksi; d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pengembangan dan Pengawasan; b. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi. Pasal 147
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota lingkup Pengembangan dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengembangan dan Pengawasan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengembangan dan Pengawasan meliputi Perumusan bahan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi), penetapan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan NSPK, fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan tingkat kota, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan di wilayah kota. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi, penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di lingkungan kota, penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kota, pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan di kota, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan di kota, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. Pengembangan kawasan untuk perumahan lingkup sistem pengembangan kawasan, kawasan skala besar, kawasan khusus, keterpaduan prasarana kawasan, keserasian kawasan meliputi Perumusan bahan penetapan kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan, penyusunan Rencana Kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kota). Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. Penyusunan RP4D di wilayahnya, monitoring dan evaluasi 63
c.
pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kota, pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya, penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar, pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya, pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya, pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya, penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus, pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah nya, pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya, pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya, perumusan bahan penetapan kebijakan dan strategi Kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan, pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya, pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya, pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya, penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang, pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya, pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya, pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan dan Pengawasan. Pasal 148
(1)
(2)
Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota lingkup Pembinaan Jasa Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pembinaan Jasa Konstruksi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pembinaan jasa konstruksi meliputi Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan, pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kota, peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota, penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota yang bersangkutan, pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembinaan Jasa Konstruksi.
64
BAB X Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 149 (1)
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
(3)
a.
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Kelautan dan Perikanan;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan yang meliputi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian, pengolahan dan pemasaran, penyuluhan dan pendidikan kelautan dan perikanan;
c.
pembinaan dan pelaksanaan lingkup Kelautan dan Perikanan;
d.
pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Kelautan dan Perikanan;
e.
pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan membawahi : a. Sekretaris; b. Bidang Perikanan Tangkap; c. Bidang Perikanan Budidaya; d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan; e. Bidang Kelautan dan Masyarakat Pesisir; f. UPT Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 150
(1)
(2)
(3)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan; b. pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; c. pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT; d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Kelautan dan Perikanan; e. monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; 65
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 151 (1)
(2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan; b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai); d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/ kekayaan daerah lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan; e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan; f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian. Pasal 152
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas; c. pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pasal 153
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja); c. penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan; d. penyiapan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD). Paragraf 2 Bidang Perikanan Tangkap Pasal 154
(1)
Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan lingkup Perikanan Tangkap.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perikanan Tangkap; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Perikanan Tangkap;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan tangkap lingkup pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap dan sarana dan 66
prasarana Perikanan Tangkap;
(3)
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Perikanan Tangkap;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perikanan Tangkap meliputi pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
f.
pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perikanan Tangkap.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Tangkap; b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap. Pasal 155
(1)
Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap lingkup Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Tangkap.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Tangkap; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Tangkap yang meliputi pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kota, koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kota, pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing, penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kota, pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kota, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Tangkap. Pasal 156
(1)
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap lingkup Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap meliputi pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kota, dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kota; pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kota, pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kota, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kota, pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain, pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan, pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT, pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan, pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan, pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT, pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kota, dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap. 67
Paragraf 3 Bidang Perikanan Budidaya Pasal 157 (1)
Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan lingkup Perikanan Budidaya.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perikanan Budidaya b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Perikanan Budidaya;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perikanan Budidaya lingkup Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya, Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
d.
pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Perikanan Budidaya;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perikanan Budidaya pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan, pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan, pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya; pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perikanan Budidaya.
f. (3)
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya; b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya. Pasal 158
(1)
Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya lingkup Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya meliputi pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan, pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut, pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan, pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut, pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan, pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan, pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan, pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan, pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan, pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan, pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam, pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan, pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan, pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan, pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya. Pasal 159
(1)
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya lingkup Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya. 68
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang meliputi pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota, pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kota, pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi, pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya. Paragraf 4 Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan Pasal 160
(1)
(2)
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan lingkup Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan lingkup pengolahan hasil-hasil perikanan, pemasaran hasil-hasil perikanan;
d.
pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan meliputi Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan, pemantauan mutu ekspor hasil perikanan; pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan.
f. (3)
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil-hasil Perikanan membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan; b. Seksi Pemasaran Hasil-Hasil Perikanan. Pasal 161
(1)
Kepala Seksi Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan lingkup Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pengolahan Hasil-Hasil Perikanan yang meliputi pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya, pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP, pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup, pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan. 69
Pasal 162 (1)
Kepala Seksi Pemasaran Hasil-hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan lingkup Pemasaran Hasil-Hasil Perikanan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemasaran Hasil-Hasil Perikanan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pemasaran Hasil-Hasil Perikanan; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemasaran Hasil-Hasil Perikanan yang meliputi pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan, pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan, pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemasaran Hasil-Hasil Perikanan. Paragraf 5 Bidang Kelautan dan Masyarakat Pesisir Pasal 163
(1)
Kepala Bidang Kelautan dan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan lingkup Kelautan dan Masyarakat Pesisir.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kelautan dan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Kelautan dan Masyarakat Pesisir ;
(3)
b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Kelautan dan Masyarakat Pesisir ;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Masyarakat Pesisir lingkup Eksplorasi Laut dan Penataan Wilayah Pesisir, Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
d.
Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Kelautan dan Masyarakat Pesisir;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kelautan dan Masyarakat Pesisir;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Kelautan dan Masyarakat Pesisir.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Kelautan dan Masyarakat Pesisir membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Eksplorasi Laut dan Penataan Wilayah Pesisir; b. Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Pasal 164
(1)
(2)
Kepala Seksi Eksplorasi Laut dan Penataan Wilayah Pesisir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kelautan dan Masyarakat Pesisir lingkup Eksplorasi Laut dan Penataan Wilayah Pesisir. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Eksplorasi Laut dan Penataan Wilayah Pesisir mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Eksplorasi Laut dan Penataan Wilayah Pesisir; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Eksplorasi Laut dan Penataan Wilayah Pesisir yang meliputi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kota; pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kota; pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kota; pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut, pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kota; peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu, pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kota; pelaksanaan penyerasian dan 70
c.
pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kota; pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kota, pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya, pelaksanaan koordinasi antar kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya, pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia, pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi, pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kota, pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kota; pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kota; pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kota, pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kota, pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kota; perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kota, pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Eksplorasi Laut dan Penataan Wilayah Pesisir. Pasal 165
(1)
Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kelautan dan Masyarakat Pesisir lingkup Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengawasan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang meliputi koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kota; pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kota; pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kota, pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kota; rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang); pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga termasuk barang muatan kapal tenggelam (BMKT) berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi; pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. BAB XI Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Kota Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 166
(1)
Kepala Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Tata Kota berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Tata Kota mempunyai fungsi : a.
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Tata Kota yang meliputi bangunan gedung, lingkungan, ketenagalistrikan;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Tata Kota;
c.
pembinaan dan pelaksanaan lingkup Tata Kota; 71
(3)
d.
pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Tata Kota;
e.
pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Tata Kota yang diserahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Tata Kota membawahi : a. Sekretaris; b. Bidang Tata Ruang; c. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral; d. Bidang Penataan Bangunan dan Lampu Jalan; e. Bidang Pertamanan; f. UPT Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 167
(1)
(2)
(3)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tata Kota dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugastugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Tata Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan; b. Pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Tata Kota yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; c. pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT; d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Tata Kota serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Tata Kota; e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Tata Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 168
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Tata Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Tata Kota; b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai); d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/ kekayaan daerah lingkup Dinas Tata Kota; e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Tata Kota; f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian.
72
Pasal 169 (1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Keuangan Dinas Tata Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Tata Kota; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Tata Kota yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas; c. pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Tata Kota. Pasal 170
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tata Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja); c. penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan; d. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tata Kota (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD). Paragraf 2 Bidang Tata Ruang Pasal 171
(1)
Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tata Kota lingkup Tata Ruang.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Tata Ruang;
(3)
b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Tata Ruang;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tata Ruang lingkup Perencanaan, Survey dan Pemetaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Tata Ruang;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Tata Ruang;
f.
pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Tata Ruang.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Tata Ruang membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Perencanaan, Survey dan Pemetaan; dan b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; dan Pasal 172
(1)
Kepala Seksi Perencanaan, Survey dan Pemetaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Ruang lingkup Perencanaan, Survey dan Pemetaan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan, Survey dan Pemetaan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup perencanaan, Survey dan Pemetaan; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Perencanaan, Survey dan Pemetaan yang meliputi perumusan bahan penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota; perumusan bahan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai; perumusan bahan penetapan kriteria penentuan dan perubahan 73
c.
fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang; perumusan bahan penetapan kawasan strategis kota; sosialisasi NSPK bidang penataan ruang; sosialisasi SPM bidang penataan ruang, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota; penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyaraka;, pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan, Survey dan Pemetaan. Pasal 173
(1)
Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Ruang lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pemanfaatan dan pengendalian ruang yang meliputi penyusunan bahan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK); penyusunan bahan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota; penyusunan bahan penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK meliputi penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang; pemanfaatan kawasan strategis kota; pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang; pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK; pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha; pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang; perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota; perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota; pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota; pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota; pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota; penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota; pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK; pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK; pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota; pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang. Paragraf 3 Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral Pasal 174
(1) (2)
(3)
Kepala Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tata Kota lingkup Sumber Daya Energi dan Mineral. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Sumber Daya Energi dan Mineral; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Sumber Daya Energi dan Mineral;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sumber Daya Energi dan Mineral lingkup ketenagalistrikan dan sumber daya mineral;
d.
pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Sumber Daya Energi dan Mineral;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sumber Daya Energi dan Mineral;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Sumber Daya Energi dan Mineral.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi ketenagalistrikan; b. Seksi sumber daya mineral. 74
Pasal 175 (1)
Kepala Seksi ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral lingkup ketenagalistrikan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi ketenagalistrikan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup ketenagalistrikan; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup ketenagalistrikan meliputi penyusunan bahan penetapan peraturan daerah kota di bidang energi dan ketenagalistrikan; penyusunan bahan penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kota; pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kota; pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota; pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota; pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kota; pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota; pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota; penyediaan listrik pedesaan di wilayah kota; pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup ketenagalistrikan. Pasal 176
(1)
Kepala Seksi sumber daya mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral lingkup sumber daya mineral.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi sumber daya mineral mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup sumber daya mineral; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup sumber daya mineral yang meliputi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota; pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kota; pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas, pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup sumber daya mineral. Paragraf 4 Bidang Penataan Bangunan dan Lampu Jalan Pasal 177
(1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lampu Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tata Kota lingkup Penataan Bangunan dan Lampu Jalan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lampu Jalan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Penataan Bangunan dan Lampu Jalan; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Penataan Bangunan dan Lampu Jalan;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penataan Bangunan dan Lampu Jalan lingkup Penataan Bangunan dan Lampu Jalan;
d.
pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Penataan Bangunan dan Lampu Jalan;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Penataan Bangunan dan Lampu Jalan;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Penataan Bangunan dan Lampu Jalan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 75
ayat (2), Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lampu Jalan membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Penataan Bangunan; b. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Lampu Jalan. Pasal 178 (1)
Kepala Seksi Penataan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lampu Jalan lingkup Penataan Bangunan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan Bangunan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Penataan Bangunan; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Penataan Bangunan meliputi penyusunan bahan penetapan peraturan daerah kota; mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional, penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan; penetapan kelembagaan bangunan gedung di kota; penyelenggaraan IMB gedung; pendataan bangunan gedung; penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana; penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya; pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan; penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat; pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kota; penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal; pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan; pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya; pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung; pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penataan Bangunan. Pasal 179
(1)
Kepala Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Lampu Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lampu Jalan lingkup Penataan Sarana dan Prasarana Lampu Jalan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Lampu Jalan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Penataan Sarana dan Prasarana Lampu Jalan; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Penataan Sarana dan Prasarana Lampu Jalan yang meliputi bimbingan dan penyuluhan tentang pemanfaatan lampu jalan dan menyediakan sarana dan prasarana lampu jalan;
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penataan Sarana dan Prasarana Lampu Jalan. Paragraf 5 Bidang Pertamanan Pasal 180
(1)
Kepala Bidang Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tata Kota lingkup Pertamanan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertamanan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pertamanan; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Pertamanan;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pertamanan Lingkup Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau, Penataan Sarana dan Prasarana Perkuburan; 76
(3)
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pertamanan;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pertamanan;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pertamanan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pertamanan membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau; b. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Perkuburan. Pasal 181
(1)
Kepala Seksi Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertamanan lingkup Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau lingkup penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang meliputi taman kota, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalan pengaman jalan, median jalan, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, serta taman atap (roof garden);
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau. Pasal 182
(1)
Kepala Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Perkuburan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertamanan lingkup Penataan Sarana dan Prasarana Perkuburan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Perkuburan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Penataan Sarana dan Prasarana Perkuburan; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Penataan Sarana dan Prasarana Perkuburan yang meliputi penataan kawasan perkuburan, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait untuk menciptakan perkuburan yang bersih dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung di perkuburan;
c.
pelaporan pelaksanaan Perkuburan.
kegiatan
lingkup
Penataan
Sarana
dan
Prasarana
BAB XII Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 183 (1)
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi : a.
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 77
(3)
c.
pembinaan dan pelaksanaan lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
d.
pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
e.
pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah membawahi : a. Sekretaris; b. Bidang Pendapatan; c. Bidang Anggaran; d. Bidang Perbendaharaan; e. Bidang Pengelolaan Asset; f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan; g. UPT Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 184
(1)
(2)
(3)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan; b. Pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; c. pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT; d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pendidikan; e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 185
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan 78
d. e. f.
administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai); pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/ kekayaan daerah lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian. Pasal 186
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas; c. pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Pasal 187
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja); c. penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan; d. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD). Paragraf 2 Bidang Pendapatan Pasal 188
(1)
Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah lingkup Pendapatan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pendapatan;
(3)
b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Pendapatan;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan lingkup pendapatan dan penetapan pajak, Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnya, piutang pajak, monitoring dan pelaporan;
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pendapatan;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendapatan;
f.
pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pendapatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pendapatan membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak; b. Seksi Evaluasi, Penagihan Pajak dan dana lainnya; c. Seksi Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan. 79
Pasal 189 (1)
Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan lingkup Pendataan dan Penetapan Pajak.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pendataan dan Penetapan Pajak; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pendataan dan Penetapan Pajak yang meliputi pendataan wajib pajak daerah; penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah; pencatatan data obyek dan subyek pajak daerah; pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan lapangan obyek dan subyek pajak daerah; pelaksanaan perhitungan penetapan pajak; pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak; penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat pajak yang berkaitan dengan penetapan pajak; pemberian kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; penetapan secara jabatan tambahan pajak; pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), surat perjanjian angsuran dan surat keterangan pajak lainnya; pengumpulan data sumbersumber penerimaan lain diluar pajak daerah; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pendataan dan Penetapan Pajak. Pasal 190
(1)
Kepala Seksi Evaluasi, Penagihan Pajak dan dana lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan lingkup Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnya.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnya mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnya; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Evaluasi, Penagihan Pajak dan Dana lainnya yang meliputi pelaksanaan kegiatan penagihan, angsuran dan keberatan penagihan pajak; pelayanan surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah; penyiapan keputusan menerima/menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan; pelaksanaan penerimaan dan pencatatan semua SKP; penerimaan dan pencatatan surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas; pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala kota; evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Evaluasi, Penagihan Pajak dan dana lainnya; Pasal 191
(1)
Kepala Seksi Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan lingkup Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan yang meliputi pelaporan piutang pajak daerah dan monitoring pelunasan tunggakan pajak daerah; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan. Paragraf 3 Bidang Anggaran Pasal 192
(1)
Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah lingkup Penganggaran.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Penganggaran; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Penganggaran; 80
(3)
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penganggaran lingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran; Penyusunan Anggaran; dan Pengendalian dan Penyediaan Dana;
d.
pemberdayaan Penganggaran;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Penganggaran;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Penganggaran.
dan
peningkatan
kualitas
sumber
daya
manusia
lingkup
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Perencanaan dan Perumusan Anggaran; b. Seksi Penyusunan Anggaran; c. Seksi Pengendalian dan Penyediaan Dana. Pasal 193
(1)
Kepala Seksi Perencanaan dan Perumusan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan dan Perumusan Anggaran mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran yang meliputi penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah; perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota; perumusan peraturan di bidang penganggaran yang menyangkut belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga; penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kota, BUMD dan lembaga keuangan mikro kota serta investasi daerah;pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kota; usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK; pelaksanaan penerapan sistem informasi penganggaran; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan dan Perumusan Anggaran. Pasal 194
(1)
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran lingkup Penyusunan Anggaran.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Penyusunan Anggaran; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Penyusunan Anggaran yang meliputi penghimpunan dan pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari SKPD; penetapan peraturan daerah tentang RAPBD dan RAPBD Perubahan; penyusunan nota keuangan RAPBD dan RAPBD Perubahan; penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perubahannya; penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan APBD Perubahan; penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan perubahannya serta Anggaran Kas SKPD dan perubahannya; pengawasan atas pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kota; BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta investasi kota; fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (multiyears) SKPD; pengembangan model perencanaan APBD; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penyusunan Anggaran. Pasal 195
(1)
Kepala Seksi Pengendalian dan Penyediaan Dana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran lingkup Pengendalian dan Penyediaan Dana.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian dan Penyediaan Dana mempunyai fungsi : 81
a.
pengumpulan data lingkup Pengendalian dan Penyediaan Dana;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengendalian dan Penyediaan Dana yang meliputi pengendalian dan pengaturan likuiditas dan solvabilitas keuangan daerah; pengendalian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas belanja pegawai pada belanja tidak langsung SKPD; pengendalian dan penerbitan SPD atas belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga SKPD; pengendalian dan penerbitan SPD atas program dan kegiatan pada belanja langsung SKPD; pengendalian dan penerbitan SPD atas pengeluaran pembiayaan SKPD; pengelolaan register SPD SKPD; penyusunan laporan realisasi sumber penerimaan daerah terhadap penetapan anggaran kas pendapatan daerah; pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kota; pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) kota; pelaporan pengelolaan DAU kota ;pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kota; pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK kota; penyiapan data realisasi penerima Dana Bagi Hasil (DBH) kota; pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian dan Penyediaan Dana.
c.
Paragraf 4 Bidang Perbendaharaan Pasal 196 (1)
Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah lingkup Perbendaharaan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perbendaharaan;
(3)
b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Perbendaharaan;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup perbendaharaan Perbendaharaan, Penatausahaan Kas Daerah, dan Pengendalian Belanja;
lingkup
d.
pemberdayaan dan Perbendaharaan;
lingkup
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perbendaharaan;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perbendaharaan.
peningkatan
kualitas
sumber
daya
manusia
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Perbendaharaan; b. Seksi Penatausahaan Kas Daerah; c. Seksi Pengendalian Belanja. Pasal 197
(1)
Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup Perbendaharaan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Perbendaharaan; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Perbendaharaan yang meliputi penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Peneriman Pembantu; menerbitkan SP2D berdasarkan SPM; membuat register SP2D dan register SP2D per SKPD; membuat Surat Keterangan Pensiun Pegawai; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perbendaharaan. Pasal 198
(1)
Kepala Seksi Penatausahaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 82
sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup Penatausahaan Kas Daerah. (2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penatausahaan Kas Daerah mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Penatausahaan Kas Daerah; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Penatausahaan Kas Daerah yang meliputi penyelenggaraan laporan dan evaluasi keuangan kas daerah; penyiapan Buku Kas Umum Daerah; rekonsiliasi bank untuk membandingkan saldo kas di bank menurut rekening koran dengan saldo kas di bank menurut laporan posisi kas; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penatausahaan Kas Daerah. Pasal 199
(1)
Kepala Seksi Pengendalian Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup Pengendalian Belanja.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Belanja mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengendalian Belanja; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengendalian Belanja yang meliputi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pengeluaran APBD, DAU, DAK, Bantuan, Dana Perimbangan oleh Bank/lembaga keuangan lainnya; pelaksanaan penelitian atas penyimpanan uang daerah sebagai fungsi kas daerah; pemeriksaan dan pengujian substantive dan formal terhadap SPM yang diajukan; pengendalian belanja terhadap pengajuan SPP dan SPM; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian Belanja. Paragraf 5 Bidang Pengelolaan Asset Pasal 200
(1)
Kepala Bidang Pengelolaan Asset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah lingkup Pengelolaan Asset.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Asset mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pengelolaan Asset; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengelolaan Asset;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Asset lingkup Penatausahaan Asset, Pemanfaatan dan Penilaian Asset, Data dan Informasi Asset meliputi perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan aset kota, Pelaksanaan pengelolaan aset kota, pengawasan pengelolaan aset kota, fasilitasi pengelolaan aset pemekaran skala kota; pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pengelolaan Asset;
d.
(3)
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengelolaan Asset;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pengelolaan Asset.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Asset membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Penatausahaan Asset; b. Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Asset; c. Seksi Data dan Informasi Asset. Pasal 201
(1)
Kepala Seksi Penatausahaan Asset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Asset lingkup Penatausahaan Asset.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penatausahaan Asset mempunyai fungsi : 83
a.
pengumpulan data lingkup Penatausahaan Asset;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penatausahaan Asset lingkup pembukuan meliputi merekapitulasi Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) SKPD menurut penggolongan dan kodefikasi barang; merekapitulasi inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah setiap SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada SAP (Standar Akuntansi Pemerintah); menyusun Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah;lingkup pencatatan meliputi merekapitulasi pencatatan barang milik daerah dalam kartu Inventaris Ruangan (KIR) Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F) setiap SKPD; merekapitulasi dan menyusun Daftar barang Milik Daerah (DPMD); menyimpan seluruh bentuk dokumen perjanjian sewa-menyewa,berita acara pinjam pakai/serah terima barang (tanah/banguanan/kendaraan Dinas), Kerja sama pemanfaatan, bangunan guna serah (BGS), Bangunan serah guna (BSG) serta dokumen penjualan, tukar menukar (ruilslag), hibah barang milik daerah dan penyertaan modal pemerintah kota pangkalpinang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, surat-surat hibah, dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (STNK/BPKB), sertifikat tanah dan/atau bukti-bukti kepemilikan asset tanah dalam bentuk hak pakai, hak pengelolaan, hak usaha atas tanah atau keterangan-keterangan lain yang membuktikan atau membenarkan bahwa aset tanah tersebut adalah milik/dikuasai oleh pemerintah daerah; lingkup pelaporan : melaksanakan Invetarisasi Barang Milik daerah setiap 1 (satu) tahun sekali; melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah; menghimpun laporan barang semesteran dan tahunan menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD), menyusun neraca barang milik daerah sebagai bagian neraca pemerintah daerah untuk bidang aset tetap berdasarkan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD), melakukan verifikasi daftar barang milik daerah (DBMD) dan berkoordinasi dengan seksi data dan informasi dalam upaya pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penatausahaan Asset. Pasal 202
(1)
Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Asset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Asset lingkup Pemanfaatan dan Penilaian Asset.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Asset mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pemanfaatan dan Penilaian Asset; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemanfaatan dan Penilaian Asset yang meliputi penyusunan bahan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan dan atau tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dengan persetujuan Kepala Daerah meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah dan bangun serah guna untuk aset tanah dan/atau bangunan yang berada diluar penguasaan SKPD yang bersangkutan; merekapitulasi seluruh bentuk dokumen perjanjian sewa-menyewa, berita acara pinjam pakai/serah terima barang (tanah/bangunan/kendaraan dinas); kerjasama pemanfaatan bangunan guna serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) serta dokumen penjualan, tukar menukar (ruislag), hibah barang milik daerah dan penyertaan modal Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku, suratsurat hibah, dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (STNK/BPKB), sertifikat tanah dan/atau bukti-bukti kepemilikan aset tanah dalam bentuk hak pakai, hak pengelolaan, hak usaha atas tanah atau keterangan-keterangan lain yang membuktikan atau membenarkan bahwa aset tanah tersebut adalah milik/dikuasai oleh pemerintah daerah yang merupakan bentuk upaya pengamanan aset/barang milik daerah; melakukan pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi yaitu kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, pengamanan fisik untuk tanah dan 84
bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan, pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan, membuat sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kota atas tanah yang dikuasai, untuk barang selain tanah membuat bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kota; menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD); melakukan penilaian barang milik daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penghapusan barang milik daerah dengan Keputusan Kepala Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna dengan melibatkan SKPD/unsur terkait. Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan atas barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan, penghapusan Barang milik daerah yang masih mempunyai nilai ekonomis melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain, Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas disetor ke kas Daerah; melaksanakan kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah (penjualan tukar menukar, hibah, penyertaan modal), khususnya aset-aset yang berada di luar SKPD yang bersangkutan, menyusun draft surat keputusan kepala daerah berkaitan dengan status pengunaan barang inventaris milik daerah pada seluruh SKPD; pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah; c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemanfaatan dan Penilaian Asset. Pasal 203
(1)
Kepala Seksi Data dan Informasi Asset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Asset lingkup Data dan Informasi Asset.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Data dan Informasi Asset mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Data dan Informasi Asset; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Data dan Informasi Asset yang meliputi penelusuran bukti-bukti kepemilikan aset milik/dikuasai pemerintah daerah; pemutakhiran data barang inventaris yang terekap dalam daftar barang milik daerah (DBMD), menyiapkan informasi daftar kekayaan daerah dalam bentuk pemanfaatan dan nilai (angka); monitoring aset (check on spot) berdasarkan data dan informasi yang ada diseluruh SKPD /satker dan mengupayakan penyiapan data dan informasi barang milik daerah se-valid dan se-up to date mungkin dalam rangka persiapan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), penyiapan data dan informasi asset untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Data dan Informasi Asset. Paragraf 6 Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pasal 204
(1)
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah lingkup Akuntansi dan Pelaporan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Akuntansi dan Pelaporan; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Belanja, Evaluasi dan Pelaporan;
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan 85
lingkup
lingkup Akuntansi dan Pelaporan. (3)
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi: a. Seksi Akuntansi Penerimaan; b. Seksi Akuntansi Belanja; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 205
(1)
Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup Akuntansi Penerimaan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Akuntansi Penerimaan; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Akuntansi Penerimaan yang meliputi pencatatan/pembukuan ketetapan, target dan realisasi pendapatan daerah; penelitian terhadap bukti kas/bank mengenai penerimaan daerah; pencatatan/pembukuan penerimaan benda berharga;
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Akuntansi Penerimaan. Pasal 206
(1)
Kepala Seksi Akuntansi Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup Akuntansi Belanja.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Akuntansi Belanja mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Akuntansi Belanja; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Akuntansi Belanja yang meliputi penelitian dan pemeriksaan realisasi belanja daerah; penelitian terhadap bukti kas/bank mengenai belanja daerah; penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Akhir Kas;
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Akuntansi Belanja. Pasal 207
(1)
Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup Evaluasi dan Pelaporan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Evaluasi dan Pelaporan; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Evaluasi dan Pelaporan yang meliputi pelaporan target dan realisasi APBD; mempersiapkan bahan rapat, seminar, lokakarya dibidang pendapatan dan belanja daerah; menyusun laporan pelaksanaan anggaran secara berkala, yakni triwulan, semester dan tahunan; penyusunan Neraca Daerah;
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
86
BAB XIII Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Kebakaran Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 208 (1)
Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kebersihan dan Kebakaran berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran mempunyai fungsi :
(3)
a.
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Kebersihan dan Kebakaran;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup air limbah, persampahan, Kebersihan dan Kebakaran;
c.
pembinaan dan pelaksanaan lingkup Kebersihan dan Kebakaran;
d.
pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Kebersihan dan Kebakaran;
e.
pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kebersihan dan Kebakaran yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran membawahi : a. Sekretaris; b. Bidang Kebersihan; c. Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan; d. Bidang Pemadam Kebakaran; e. Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Tinja; f. UPT dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 209
(1)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Kebakaran dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Kebersihan dan Kebakaran.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan penyusunan rencana Kesekretariatan;
(3)
b.
pelaksanaan pelayanan administratif Kesekretariatan Dinas Kebersihan dan Kebakaran yang meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas;
c.
pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan dan tugas-tugas Bidang dan UPT;
d.
pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Kebersihan dan Kebakaran;
e.
monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan Dinas.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 87
Pasal 210 (1)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Umum dan Kepegawaian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi; b.
pelaksanaan dan pengelolaan administrasi yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan administrasi perlengkapan dinas;
c.
pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan data kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
d.
pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Kebersihan dan Kebakaran;
e. f.
pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Kebersihan dan Kebakaran; pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian. Pasal 211
(1)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Keuangan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan dokumen administrasi Keuangan Dinas Kebersihan dan Kebakaran; b.
pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas serta pengelolaan retribusi yang diselenggarakan Dinas Kebersihan dan Kebakaran;
c.
pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan Dinas Kebersihan dan Kebakaran. Pasal 212
(1)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penghimpunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Kebakaran (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b.
penghimpunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Kebakaran (Laporan Berkala Kinerja);
c. d.
Penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan; Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Kebakaran (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD); Paragraf 2 Bidang Kebersihan Pasal 213
(1)
Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran lingkup Kebersihan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebersihan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Kebersihan; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Kebersihan;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebersihan lingkup pengumpulan dan pengangkutan sampah;
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Kebersihan;
88
(3)
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kebersihan;
f.
pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Kebersihan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Kebersihan membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pengumpulan Sampah; b. Seksi Pengangkutan Sampah. Pasal 214
(1)
Kepala Seksi Pengumpulan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebersihan lingkup Pengumpulan Sampah.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengumpulan Sampah mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengumpulan Sampah; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengumpulan Sampah yang meliputi pengelolaan sarana kebersihan, pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pembersihan fasilitas umum (penyapuan jalan, pembersihan selokan, trotoar, pasar, terminal, dan fasilitas umum lainnya);
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengumpulan Sampah. Pasal 215
(1)
Kepala Seksi Pengangkutan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebersihan lingkup Pengangkutan Sampah.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengangkutan Sampah mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengangkutan Sampah; b. pelaksanaan lingkup Pengangkutan Sampah yang meliputi pelayanan angkutan sampah masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta; c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengangkutan Sampah.
Paragraf 3 Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pasal 216 (1)
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran lingkup Sarana Prasarana dan Penyuluhan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Sarana Prasarana dan Penyuluhan; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Sarana Prasarana dan Penyuluhan;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan lingkup Sarana dan Prasarana, Penyuluhan dan Kerjasama;
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Sarana Prasarana dan Penyuluhan;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sarana Prasarana dan Penyuluhan, pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota, evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK; pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Sarana Prasarana dan Penyuluhan.
f. (3)
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan membawahi 2 (dua) Seksi 89
yang meliputi : a. Seksi Sarana dan Prasarana; b. Seksi Penyuluhan dan kerjasama. Pasal 217 (1)
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan lingkup Sarana dan Prasarana.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Sarana dan Prasarana; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Sarana dan Prasarana yang meliputi Perumusan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi, penetapan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota, perumusan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi, pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota, memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kota, penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kota, penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sarana dan Prasarana. Pasal 218
(1)
Kepala Seksi Penyuluhan dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan lingkup Penyuluhan dan Kerjasama.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan dan Kerjasama mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Penyuluhan dan Kerjasama; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Penyuluhan dan Kerjasama yang meliputi Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kota, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penyuluhan dan Kerjasama. Paragraf 4 Bidang Pemadam Kebakaran Pasal 219
(1)
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran lingkup Pemadaman Kebakaran .
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pemadaman Kebakaran;
(3)
b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Pemadaman Kebakaran;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemadam Kebakaran Lingkup Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran, Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pemadaman Kebakaran;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemadaman Kebakaran;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pemadaman Kebakaran .
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran; b. Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran.
90
Pasal 220 (1)
Kepala Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran lingkup Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran yang meliputi penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemadaman dan penanggulangan kebakaran, pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka Pemadaman dan Penaggulangan Kebakaran;
c.
pelaporan Kebakaran.
pelaksanaan kegiatan lingkup Pemadaman dan Penanggulangan Pasal 221
(1)
Kepala Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran lingkup Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksanaan kesiapan / kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain;
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran; Paragraf 5 Bidang Pengolahan Sampah Pasal 222
(1)
Kepala Bidang Pengolahan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran lingkup Pengolahan Sampah.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengolahan Sampah mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pengolahan Sampah;
(3)
b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengolahan Sampah;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengolahan sampah lingkup pengelolaan Limbah Tinja, Pengolahan sampah;
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pengolahan Sampah;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengolahan;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pengolahan Sampah.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengolahan Sampah membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pengelolaan Limbah Tinja; b. Seksi Pengolahan Sampah. Pasal 223
(1)
Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Tinja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengolahan Sampah lingkup Pengelolaan Limbah Tinja.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Tinja mempunyai fungsi : a.
pengumpulan data lingkup Pengelolaan Limbah Tinja;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengelolaan Limbah Tinja yang 91
meliputi pengelolaan limbah tinja di IPLT dan pengaturan pungutan retribusi; c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengelolaan Limbah Tinja. Pasal 224
(1)
Kepala Seksi Pengolahan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengolahan Sampah lingkup Pengolahan Sampah.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan Sampah mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengolahan Sampah; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengolahan Sampah yang meliputi pengolahan sampah di tempat pengolahan akhir (TPA) dan pengaturan pungutan retribusi;
c.
Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengolahan Sampah. BAB XIV Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 225
(1)
Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pertanian berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
(3)
a.
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Pertanian;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Pertanian yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
c.
pembinaan dan pelaksanaan lingkup Pertanian;
d.
pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang Pertanian;
e.
pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pertanian membawahi : a. Sekretaris; b. Bidang Pertanian dan Perkebunan; c. Bidang Peternakan; d. Bidang Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Hasil Pertanian; e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; f. UPT Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretaris Pasal 226
(1)
(2)
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan; 92
b.
(3)
pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Pertanian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program; c. pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang dan UPT; d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pertanian serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Pertanian; e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 227
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pertanian; b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai); d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/ kekayaan daerah lingkup Dinas Pertanian; e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pertanian; f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian. Pasal 228
(1) (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Keuangan Dinas Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pertanian; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Pertanian yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas; c. pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Pertanian. Pasal 229
(1)
(2)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja); b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja); c. penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan; d. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD).
93
Paragraf 2 Bidang Pertanian dan Perkebunan Pasal 230 (1)
Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian lingkup Pertanian dan Perkebunan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pertanian dan Perkebunan;
(3)
b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Pertanian dan Perkebunan;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pertanian dan Perkebunan lingkup tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pertanian dan Perkebunan;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pertanian dan Perkebunan;
f.
pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pertanian serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pertanian dan Perkebunan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; b. Seksi Perkebunan. Pasal 231
(1)
Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanian dan Perkebunan lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup tanaman pangan dan Hortikultura yang meliputi Bimbingan penggunaan pupuk, pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kota, pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk, bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk, pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk, bimbingan penerapan standar mutu pupuk, pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota, pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota, pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida, bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida, pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida, bimbingan penerapan standar mutu pestisida, pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota, pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar, penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian, pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kota, pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian, pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian, analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian, pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian, bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota, penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota, pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota, bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota, pengaturan penggunaan benih wilayah kota, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih, bimbingan dan pemantauan produksi benih, bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode, pemberian izin produksi benih, pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi, perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman, pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk, penetapan sentra produksi benih tanaman, pengembangan sistem informasi perbenihan, pembangunan 94
dan pengelolaan balai benih wilayah kota, pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta, bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis, bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis, bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan, pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kota, bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota, penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota, pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota, penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota, pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kota, pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota, pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota, pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota, bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota, bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota, bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota, bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota, pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota, bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota, bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kota, bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota, bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota, bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota, penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota, bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota, Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kota, Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota, Rekomendasi usulan kebijakan sektor tanaman pangan dan holtikultura di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah, rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah, Koordinasi standarisasi sektor tanaman pangan dan holtikultura di kota, pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan, rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI, penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kota, penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor tanaman pangan dan holtikultura di kota, pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor tanaman pangan dan holtikultura di kota, kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk tanaman pangan dan holtikultura; c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup tanaman pangan dan Hortikultura. Pasal 232
(1)
Kepala Seksi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanian dan Perkebunan lingkup Perkebunan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perkebunan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Perkebunan; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Perkebunan yang meliputi Bimbingan penggunaan pupuk. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota, pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk, bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk, pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk, bimbingan penerapan standar mutu pupuk, pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota, pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota, pengembangan unit usaha pelayanan pestisida, bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida, pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan 95
c.
pestisida, bimbingan penerapan standar mutu pestisida, pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kota, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kota, pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar, penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan, pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kota, pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan, pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan, analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan, pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan, bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota, penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota, identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, pemantauan benih impor wilayah kota, bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kota, pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kota, pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan, pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan, bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan, bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode, pemberian izin produksi benih perkebunan, pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi, perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman, pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk, penetapan sentra produksi benih perkebunan, pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan, pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota, pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta, bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan, bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan, bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan, pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kota, bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota, penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota, pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota, penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota, pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kota, pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kota, penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kota, pemberian izin usaha perkebunan wilayah kota, pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kota, bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kota, bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota, bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kota, pelaksanaan studi amdal/UKLUPL di bidang perkebunan wilayah kota, bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota, bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan, bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota, bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kota, penyusunan statistik perkebunan wilayah kota, bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kota, Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kota, Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota, Rekomendasi usulan kebijakan sektor perkebunan di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah, rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah, Koordinasi standarisasi sektor perkebunan di kota, pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan, rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI, penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kota, penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor perkebunan di kota, pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor perkebunan di kota, kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk perkebunan; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perkebunan;
96
Paragraf 3 Bidang Peternakan Pasal 233 (1)
Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian lingkup Peternakan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peternakan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Peternakan;
(3)
b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Peternakan;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Peternakan lingkup Budidaya Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia, Keswan dan Kesmavet;
d.
pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Peternakan;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Peternakan;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Peternakan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Peternakan membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Budidaya Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia; b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteliner. Pasal 234
(1)
Kepala Seksi Budidaya Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan lingkup Budidaya Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Budidaya Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Budidaya Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Budidaya Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia meliputi Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kota, penetapan peta potensi peternakan wilayah kota, bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat, pengembangan lahan hijauan pakan, penetapan padang pengembalaan, penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kota, bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kota, bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kota, bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kota, pengawasan mutu pakan ternak wilayah kota, pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kota, penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan, bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kota, bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kota, bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kota, bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah kota, pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kota, pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kota, pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah kota, bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kota, bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kota, bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kota, bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kota, bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kota, bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak, pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kota, penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kota, penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kota, bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kota, pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kota, pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kota, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat, produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota, bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kota, bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kota, bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kota, pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kota, pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kota, Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kota, Bimbingan perizinan produksi ternak 97
bibit wilayah kota, Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kota, Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kota, Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kota, Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kota, imbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota, bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kota, bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota, bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota, bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kota, bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kota, penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kota, bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kota, bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kota, bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kota, bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kota, pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kota, pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kota, pemantauan lalu lintas ternak wilayah kota, bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kota, bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta, bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kota, bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kota, bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kota, bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kota, bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi, bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh, pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak, bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak, bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak, pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan, pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan, penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota, bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota, bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kota, bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota, bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kota, promosi komoditas peternakan wilayah kota, bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kota, bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kota, bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan, bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota, bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kota, bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kota, bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota, bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota, bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kota, bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota, bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota, bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kota, bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kota, bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota, perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kota, bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kota, penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota, bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota, bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kota, promosi komoditas peternakan wilayah kota, penyebarluasan informasi pasar wilayah kota, penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kota, pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kota, bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kota, bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kota;
98
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Budidaya ternak Ruminansia dan Non Ruminansia. Pasal 235
(1)
Kepala Seksi Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan lingkup Keswan dan Kesmavet.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Keswan dan Kesmavet; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Keswan dan Kesmavet meliputi Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet, pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota, pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota, pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota, analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kota, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota, pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota, pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota, pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota, pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota, bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota, bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet, penerapan kebijakan obat hewan wilayah kota, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kota, penerapan standar mutu obat hewan wilayah kota, pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota, bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak, bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota, pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kota, pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kota, bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan, pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kota, pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kota, bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kota, bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kota, bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kota, bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kota, bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kota, penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kota, pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH, monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV, pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kota, bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan, bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota, bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unitunit pelayanan keswan wilayah kota, pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kota, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota, pengawasan urusan kesejahteraan hewan, bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kota, penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota, pencegahan penyakit hewan menular wilayah kota, penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari 99
c.
wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kota, bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan, Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota, bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan), bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan, bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan, bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar, bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu, bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil), bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan, bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah, bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah, bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan, bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif, bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis, bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan, bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya, penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota, bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota, bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan, sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kota, sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota, pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kota, pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi, bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya, bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan, sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kota, pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan, pemberian izin praktek dokter hewan, pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet, pemberian izin usaha RPH/RPU, pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kota, pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kota, pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kota, bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kota, pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak, pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kota, pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kota, bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kota, bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kota, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan, bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Keswan dan Kesmavet. Paragraf 4 Bidang Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Hasil Pertanian Pasal 236
(1)
(2)
Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Hasil Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian lingkup Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Hasil Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Hasil Pertanian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Hasil Pertanian; b.
penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Hasil Pertanian; 100
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan lahan dan Pengelolaan Hasil Pertanian lingkup Pengelolaan Lahan dan Air, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
d.
Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pengelolaan Lahan dan Pengolahan Hasil Pertanian;
e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengolahan Hasil Pertanian; dan
lingkup Pengelolaan Lahan dan
f.
(3)
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pengelolaan Lahan dan Pengolahan Hasil Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Pengolahan Hasil Pertanian membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Pasal 237
(1)
Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Hasil Pertanian lingkup Pengelolaan Lahan dan Air.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengelolaan Lahan dan Air; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengelolaan Lahan dan Air yang meliputi pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan jalan produksi dan jalan usaha tani; bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian; pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian; bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan dan pengembangan lahan untuk usaha tani; pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani; bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi, bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT), bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi; bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
c.
pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengelolaan Lahan dan Air. Pasal 238
(1)
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Pengolahan Hasil Pertanian lingkup Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang meliputi bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian wilayah kota; bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian wilayah kota; penghitungan perkiraan kehilangan hasil pertanian wilayah kota; bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian wilayah kota; bimbingan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian wilayah kota; bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian wilayah kota; bimbingan pemasaran hasil pertanian wilayah kota; promosi komoditas pertanian wilayah kota; bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian wilayah kota; penyebarluasan informasi pasar wilayah kota dan pengawasan harga komoditas pertanian wilayah kota; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
101
Paragraf 5 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Pasal 239 (1)
(2)
(3)
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian membawahi 2 (dua) Seksi yang meliputi : a. Seksi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian; b. Seksi Penyuluhan Pertanian. Pasal 240
(1)
(2)
Kepala Seksi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian lingkup Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota; perumusan bahan penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kota, penerapan persyaratan jabatan institusi pertanian di wilayah kota; perencanaan, pengembangan, usulan mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kota, penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Pasal 241
(1)
Kepala Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian lingkup Penyuluhan Pertanian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi : a. pengumpulan data lingkup Penyuluhan Pertanian; b.
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup penyuluhan pertanian yang meliputi fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kota, fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kota; penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian; pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kelurahan, kecamatan dan kota; penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kota sesuai norma dan standar; penerapan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian; penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian; perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota; penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kota; bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian; pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penyuluhan Pertanian. 102
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 242 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan yang telah ada yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Pangkalpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 243 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Walikota. Pasal 244 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.
Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 5 Maret 2010 WALIKOTA PANGKALPINANG,
Cap/dto
H. ZULKARNAIN KARIM
Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 5 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA, Cap/dto
H. HARDI
BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 12
103
