WALIKOTA MOJOKERTO PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 38 TAHUN 2012 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO, Menimbang
bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan mengenai Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pengaturan yang ada dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2012 yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2 5.
Undang-Undang Pengelolaan dan Negara Republik Lembaran Negara
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dae rah; 12. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2012; 13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
3 MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2012, diubah sebagai berikut : - Ketentuan Pasal 4 setelah ayat (4) disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4a), dan setelah ayat (6) disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6a), sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal4 (1)
Kegiatan pada SKPD dilaksanakan oleh person ii pengelola kegiatan yaitu sebagai berikut : a.
Pengguna Anggaran (PA) ;
b.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
c.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
d.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
e.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
f.
Bendahara Pengeluaran;
g.
Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
h.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
i.
Penyimpan dan Pengurus Barang ;
j.
Tim Pendukung lainnya ;
k.
Tim Teknis.
(2)
PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, dan bertanggungjawab terhadap atas kegiatan pada SKPD yang dipimpinnya.
(3)
Pada Sekretariat Daerah PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA untuk melaksanakan tugas-tugasnya, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
(4)
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA, atau KPA sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
4 (4a) Dalam hal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Negeri, Walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usul Kepala SKPD Pendidikan selaku Pengguna Anggaran (PA). (5)
Dalam hal SKPD tidak terdapat yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PPK, maka PA, atau KPA bertindak sebagai PPK.
(6)
PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang menurut pertimbangan PA atau KPA dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas PPTK. PPTK merupakan salah satu Tim Pendukung, yang bertugas membantu PPK.
(6a) Dalam hal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Negeri, Kepala Sekolah ditunjuk sebagai PPTK yang bertugas mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Pendidikan. (7)
PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
(8)
Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah Pejabat Fungsional pada SKPD yang bertugas melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
(9)
ULP/Panitia pengadaan/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah unit organisasi atau tim atau seorang pejabat fungsional yang telah memenuhi syarat tertentu, untuk melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa.
(10) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. (11) Penyimpan dan pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, adalah Pegawai yang diserahi tugas oleh Kepala SKPD untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan serta mengurus barang milik daerah pada tempatnya bertugas. (12) PPK, PPTK, PPK-SKPD, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyimpan dan pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), bertanggung jawab kepada PA, atau KPA. (13) Tim Pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah Tim yang ditetapkan oleh PA/KPA atau pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tim pendukung antara lain PPTK, konsultan perencana, direksi lapangan, konsultan pengawas, Tim Pelaksana Swakelola dan lain-lain.
5 (14) Tim Teknis 'sebaqalrnana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah Tim yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu PA/KPA dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tim teknis antara lain tim uji coba, pejabat/ panitia peneliti kontrak dan lain-lain. (15) Tim-tim yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang anggotanya berasal dari luar SKPD yang bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal
25
Juli
2012
\A.f AUIKOTA IMOJOIKEIRTO
ttd AIBDUIL GAINII SOEIHAIRTOINO
Diundangkan di Mojokerto pada tanggal
25 Juli 2012
SEIKRETARIIS DAIERAIH IKOTA ll\10JOIKIERTO ttd
Ir. SUYITINO. M.Si
Pembina Utama Madya INII IP 19580101 198503 1 031 BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 38
Salilfllan sesual denga111 aslinya KEPALA BA.GIAN HUKUM,
ttd PUDJIHARDJONO,SH NIP. 19600729ยท 198503 1 007
