WALAUPUN KEUANGAN BUMN BUKAN KEUANGAN NEGARA; KPK, KEJAKSAAN, DAN KEPOLISIAN TETAP BERWENANG MEMERIKSA KORUPSI DI BUMN. Oleh : Erman Rajagukguk

WALAUPUN KEUANGAN BUMN BUKAN KEUANGAN NEGARA; KPK, KEJAKSAAN, DAN KEPOLISIAN TETAP BERWENANG MEMERIKSA KORUPSI DI BUMN Oleh : Erman Rajagukguk

Kepastian hukum adalah prasarat bagi berhasilnya pembangunan ekonomi. Kerancuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan BUMN adalah keuangan negara dan kegiatan yang mendapat fasilitas dari negara adalah keuangan negara telah menghambat kemajuan pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan pejabat-pejabat BUMN adakalanya tidak berani melakukan hubungan bisnis, karena mungkin saja bisnis tersebut akan menderita kerugian. Bisnis BUMN yang merugi dapat dikategorikan sebagai merugikan keuangan negara, yang menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk korupsi.

Pasal 2 g Undang-Undang Keuangan Negara adalah keliru Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah Pasal 2 hurug g dan huruf i UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penafsiran Pasal 2 g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ialah kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan, artinya, kekayaan BUMN itu adalah keuangan negara. Pasal 2 huruf g tidak diartikan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu adalah saham, karena saham sudah dimasukan dalam surat berharga seperti disebutkan dalam Pasal 2 huruf g itu sendiri : “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga …” (huruf tebal dari penulis). Bukti dari pendapat Pasal 2 g kekayaan BUMN adalah kekayaan negara ialah : 1. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai wewenang untuk memeriksa keuangan BUMN (Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). 2. Sementara Komisi di DPR meminta DPR harus memberikan persetujuan dalam pelepasan aktiva BUMN yang jumlahnya 100 milyar atau lebih 1

Definisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat kelancaran tugas-tugas Direksi dan Komisaris BUMN dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, karena merugikan keuangan BUMN berarti merugikan keuangan negara, sehingga dapat dituduhkan melakukan korupsi. Jika keuangan BUMN bukan keuangan negara, maka kerugian suatu BUMN bukan kerugian negara; tetapi kerugian BUMN sendiri sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum. Kerugian BUMN bisa merugikan Pemegang Saham, karena dividennya kecil atau tidak ada sama sekali. Negara sebagai pemegang saham tetap dapat menggugat kerugian tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika BUMN tersebut berbentuk persero. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : “Atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”. Sebagian besar BUMN berbentuk Perseroan Terbatas, dimana sahamnya 100% dimiliki negara. Jika BUMN tersebut berbentuk Perum (Perusahaan Umum), maka negara sebagai pemilik modal dapat menggugat pengurus Perum sebagai Badan Hukum. Keuangan BUMN bukanlah keuangan negara, melainkan keuangan BUMN itu sendiri sebagai Badan Hukum. Subjek hukum yaitu yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan sendiri adalah manusia (natuurlijk persoon) dan Badan Hukum (rechtsperson, legal personality). Badan Hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan sendiri sebagaimana manusia. Harta kekayaan yang terpisah dari pendiri Badan Hukum itu, terpisah dari harta kekayaan pemilik, pengawas dan pengurusnya. Inilah doktrin hukum, baik dalam sistem Civil Law maupun Common Law.

2

Istilah Badan Hukum sudah merupakan istilah yang resmi. Istilah ini dapat dijumpai dalam perundang-undangan, antara lain1 : 1. Dalam hukum pidana ekonomi istilah Badan Hukum disebut dalam Pasal 12 Hamsterwet (UU Penimbunan Barang) – L.N. 1951 No. 90 jo. L.N. 1953 No. 4. Keistimewaan Hamsterwet ini ialah Hamsterwet menjadi peraturan paling pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap Badan Hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam Pasal 15 L.N. 1955 No. 27. 2. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 antara lain Pasal 4 ayat (1). 3. Dalam Perpu No. 19 Tahun 1960 dan lain sebagainya. Pendapat para sarjana, antara lain, Meijers menyatakan Badan Hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu juga pendapat Logemann, dan E. Utrecht.2 Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah Badan Hukum itu mempunyai kekayaan (vermogen) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Hak dan kewajiban Badan Hukum sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, hal ini sangat penting.3 Sama dengan pendapat itu, menurut R. Subekti, Badan Hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri (huruf tebal dari penulis), dapat digugat atau menggugat didepan hakim. Dalam

pada

itu

R.

Rochmat

Soemitro

mengatakan,

Badan

Hukum

(rechtspersoon) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Sarjana Hukum lainnya, Sri Soedewi Maschum Sofwan menjelaskan, bahwa manusia adalah badan pribadi – itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain – disebut Badan Hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu – (yayasan). Kedua-duanya merupakan Badan Hukum. 1

Chidir Ali, Badan Hukum (Bandung : Penerbit P.T. Alumni, 2005), h. 17. Ibid, h. 18. 3 Ibid, h. 19. 2

3

H.Th.Ch. Kal dan V.F.M. Den Hartog menerangkan, bahwa manusia ialah subjek hukum. Akan tetapi lain daripada manusia, ada juga subjek hukum yang lain, Organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum itu ialah Badan Hukum. Ia boleh mempunyai hak milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya serta memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu Badan Hukum, yaitu badan yang di samping menusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dalam perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Sudiman Kartohadiprodjo menjelaskan, tiap manusia (natuurlijk persoon), adalah lawan subjek hukum lainnya, ialah Badan Hukum (rechtpersoon). Menurut J.J. Dormeier istilah Badan Hukum dapat diartikan sebagai berikut : a. persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja; b. yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu. Dari pendapat-pendapat di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian Badan Hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu4 : a. perkumpulan orang (organisasi); b. dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking); c. mempunyai harta kekayaan tersendiri; d. mempunyai pengurus; e. mempunyai hak dan kewajiban; f. dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan. Negara-negara Common Law sebagaimana legislasi di Eropa Kontinental (Civil Law) mengenal teori yang sophisticated mengenai konsep Badan Hukum (legal personality) termasuk : 1. Badan Hukum sebagai Fiksi Hukum.

4

Ibid, h. 19-21.

4

Menurut konsep ini Badan Hukum adalah selain dari manusia, artificial, yaitu hasil dari fiksi. Kapasitas hukum dari legal personality adalah berdasarkan hukum positif dan tidak a predetermined standard as in case of natural person. 2. Corporate realism. Menurut konsep ini, badan hukum bukan artifisial atau fiksi, tetapi nyata dan alamiah seperti pribadi manusia. Menurut Ziweckvermogen, Badan Hukum terdiri dari seperangkat kekayaan (assets) yang ditujukan untuk keperluan tertentu. Istilah Badan Hukum (legal personality) sekarang ini selalu didefinisikan : “in the sense of a unit separate from its members in such away that it has gained legal capacity and litigation capacity. To be a legal person means therefore to be the subject of rights and duties capable of owning real property, entering into contracts, and suing and being such in its own name separate and distinct from its shareholders”.5 Sebagai kesimpulan Badan Hukum sama dengan manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri. Sebagai contoh, saya sebagai pensiunan guru besar mendapat gaji dari APBN setiap bulan. Ketika belanja di Pasar Senen uang gaji saya itu dicopet. Pertanyaannya adalah, apakah pencopet mencopet uang saya atau uang negara? Tentu ia mencopet uang saya, bukan uang negara. Begitu juga BUMN yang mendapat modal dari APBN, ketika sudah dimasukan sebagai modal, uang tersebut bukan uang negara lagi; negara memiliki saham BUMN tersebut karena memasukan modal itu; tetapi kekayaan BUMN bukanlah kekayaan negara, melainkan kekayaan BUMN itu sendiri sebagai Badan Hukum. Kerancuan pengertian Keuangan Negara dimulai oleh definisi keuangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1). Pasal 2g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan : “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang 5

Daniel Zimmer, LEGAL PERSONALITY dalam Ella Gepken – Jager (Eds) “VOC 1602-2002, 400 Years of Company Law” (Nijmegen : Kluwer Legal Publishing, 2005), h. 267-269.

5

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.” Penjelasan Pasal 2 g sendiri adalah cukup jelas. Tampaknya pemerintah menyadari kekeliruan pemikiran tersebut di atas ketika menghadapi kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank PT. BRI (Persero) Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pemerintah merencanakan penghapusan pasal 19 dan Pasal 20 PP No. 14 Tahun 2005. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada waktu itu menyatakan : “Selanjutnya, pengurusan piutang perusahaan negara/daerah dilakukan berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi disebutkan bahwa aturan yang mengatur bank-bank BUMN adalah UU Perseroan dan UU BUMN.” Usulan perubahan PP No. 14 Tahun 2005 tersebut menjadi perdebatan di dalam Komisi XI DPR karena dianggap membatalkan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ada usul anggota DPR, untuk perubahan PP No. 14 Tahun 2005 perlu meminta fatwa Mahkamah Agung RI. Namun ada pula yang berpendapat, Pemerintah harus membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkan Pasal 2g UU Keuangan Negara.6 Menteri Keuangan meminta Fatwa Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam fatwanya No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006, menyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan negara karena bank BUMN Persero tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN Persero. Selanjutnya tentu keuangan BUMN Persero bukan keuangan negara. Mahkamah Agung dalam fatwanya menyatakan : 1. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi: “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”

6

Media Indonesia 11 Juli 2006

6

Pasat 4 ayat (l) undang-undang yang sama menyatakan bahwa “BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”; 2. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat; 3. … 4. … 5. Begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang berbunyi : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi : “g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.” yang dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum; 6. … Menyusul Fatwa Mahkamah Agung tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menghapuskan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, menyatakan: 7

Pasal I, ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dihapus. Pasal II : 1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. b. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. 2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Fatwa Mahkamah Agung bukanlah sumber hukum menurut peraturan perundangundangan Indonesia, fatwa hanya merupakan pendapat Mahkamah Agung sehingga tidak mengikat

secara

hukum.

Begitu

juga

Peraturan

Pemerintah

tidak

bisa

mengenyampingkan undang-undang, karena peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam bidang UndangUndang Keuangan Negara dan Piutang Negara. Namun syukur alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 77/PUU-IX/2011 tertanggal 25 September 2012

menyatakan bahwa piutang Bank

BUMN bukanlah piutang negara dan hutang Bank BUMN bukanlah hutang negara. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa diterapkan sebagaimana mestinya, karena ada pihak yang masih berpendapat bahwa keuangan BUMN adalah keuangan negara sebagaimana pengertiannya atas Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara yang masih berlaku kini. Bila kekayaan BUMN bulanlah kekayaan negara, tindak pidana korupsi tetap dapat diterapkan kepada BUMN. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian tetap mempunyai wewenang untuk menyelidiki korupsi di BUMN, karena berdasarkan United Nations Convenstion Against Corruption 2003 yang kita ratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 8

Tahun 2006, menyatakan bahwa korupsi berlaku terhadap keuangan siapa saja, termasuk keuangan swasta. Dengan demikian korupsi bukan terhadap keuangan negara saja. Ruang lingkup Konvensi ini antara lain, perbuatan-perbuatan yang diklarifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu penyuapan pejabat-pejabat publik nasional, penyuapan pejabat-pejabat asing dan pejabat-pejabat organisasi internasional publik. Tindakan lainnya adalah penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri secara tidak sah. Penyuapan disektor swasta, penggelapan kekayaan di sektor swasta, pencucian hasil-hasil kejahatan (money laundering), termasuk juga ruang lingkup Konvensi ini. Tindak pidana korupsi bukan saja berlaku terhadap keuangan negara, tetapi juga kepada keuangan siapa saja termasuk keuangan swasta. Guna mencegah korupsi, masing-masing Negara Anggota wajib mengambil tindakan-tindakan sedemikian sebagaimana mungkin diperlukan, sesuai dengan hukum dan peraturan internalnya mengenai penyimpanan buku-buku dan catatan-catatan, pengungkapan-pengungkapan laporan keuangan dan standar-standar akuntansi dan audit, untuk melarang tindakantindakan berikut yang dilakukan untuk tujuan pelaksanaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini : (a) Penyelenggaraan akuntansi ekstra pembukuan; (b) Penyelenggaraan transaksi-transaksi ekstra pembukuan atau yang tidak cukup jelas; (c) Pencatatan pengeluaran yang tidak nyata; (d) Pemasukan kewajiban-kewajiban dengan identifikasi tujuan yang tidak benar; (e) Penggunaan dokumen-dokumen palsu; dan (f) Perusakan sengaja atas dokumen-dokumen pembukuan terlebih dahulu dari yang direncanakan oleh undang-undang.7 Masing-masing Negara Anggota wajib untuk tidak mengizinkan pengurangan pajak atas biaya-biaya yang merupakan korupsi, yang disebut belakangan ini adalah satu dari unsur utama dari pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan pasal-pasal 15 dan 16 Konvensi ini dan, sebagaimana layaknya, pengeluaran-pengeluaran lain yang terhimpun dalam kelanjutan tindakan korup.8

7 8

United Nations Convenstion Against Corruption 2003, Article 12 Paragraph 3. United Nations Convenstion Against Corruption 2003, Article 12 Paragraph 4.

9

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri sudah mencakup tindak pidana korupsi dikalangan swasta; antara lain ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan Undang-Undang APBN. Undang-Undang APBN menyatakan bahwa kekayaan negara tersebut, antara lain, adalah setoran negara kedalam modal BUMN yang berasal dari APBN dan dividen yang diterima oleh negara dimasukan kedalam APBN. Undang-Undang APBN tidak ada yang menyatakan kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dimasukan dalam APBN. Saya kutipkan Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan : (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Dalam Undang-Undang APBN hanya modal BUMN bersumber dari APBN dan dividen yang diterima oleh Negara dari BUMN masuk APBN. Keuangan BUMN tidak masuk dalam APBN, sehingga bukan menjadi keuangan negara. Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga tidak memberikan kepastian hukum, karena Pasal 2 huruf i menyatakan, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. … b. … c. … d. … e. … f. … g. … h. …

10

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Semua industri yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diperbolehkan mengajukan insentif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan Daerah. Pemerintah juga menjanjikan pembebasan Pajak Penghasilan bagi karyawan pada industri padat karya. Pajak karyawan dari industri padat karya akan dihapus karena ditanggung pemerintah.9 Pemerintah segera mengeluarkan paket kebijakan insentif fiscal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik ditengah perlambatan ekonomi global yang diproyeksi berlanjut tahun depan. Pertama, pemberian tax holiday diperbanyak. Kedua, merelaksasi prosedur tax allowance. Ketiga, pemberian insentif untuk bahan baku setengah jadi yang selama ini banyak diimport. Insentif direncanakan berupa pengurangan pajak dan pembebasan bea masuk. Keempat, insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus. Kelima, insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk import buku non fiksi guna memajukan pendidikan dalam negeri. Keenam, pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) untuk memajukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Ketujuh, insentif untuk eksplorasi minyak dan gas guna mencapai target peningkatan produksi menjadi 1 juta barel per hari.10 Jika dihubungkan dengan Pasal 2 huruf i tersebut di atas, apakah kekayaan semua perusahaan itu yang mendapat fasilitas pajak, menjadi keuangan negara? Tentu tidak bukan? Menurut pendapat saya untuk adanya kepastian hukum tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sudah tepatlah kiranya bila Mahkamah Konstitusi R.I menyatakan Pasal 2 hurug g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena keuangan BUMN bukanlah keuangan negara, maka haruslah dinyatakan pula Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

9

“PPh Pekerja Sektor Padat Karya bakal Dihapus”, Media Indonesia, 12 Agustus 2013. “Insentif Fiskal Diperbanyak”, Bisnis Indonesia, 1 Agustus 2013.

10

11

Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (huruf tebal dari penulis) Pasal 9 (1) huruf b menyatakan : … meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (huruf tebal dari penulis) Pasal 11 huruf a menyatakan, pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. (huruf tebal dari penulis) BUMN sebagai Perseroan Terbatas harus diperiksa oleh Akuntan Publik berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam kenyataannya diperiksa oleh BPK berdasarkan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi yang memerlukan predictability, stability, and fairness.11 Tidak adanya kepastian hukum akan menghambat pembangunan ekonomi Indonesia, yang keadaannya saat ini mengkhawatirkan.

Kriminalisasi Transaksi Bisnis Berikut ini adalan beberapa contoh yang menurut pendapat saya masuk ruang lingkup perdata, tetapi dalam prakteknya dikenakan tindak pidana korupsi. Pertama, dalam Republik Indonesia v. Sutrisno, terdakwa dituduh melakukan tindak pidana korupsi karena telah merugikan keuangan negara dan memperkaya orang lain. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut. 11

Leonard J. Theberger, “Law and Economic Development”, Journal of International Law and Policy, Vol. 9:231 (1980)

12

Terdakwa sebagai Direktur PT. Krakatau Steel (Persero) telah menyewa kendaraan sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 unit pada tahun 1999 yang akan digunakan oleh BUMN tersebut untuk selama 60 bulan, melalui penunjukkan langsung. Total biaya sewa kendaraan tersebut dianggap Jaksa Penuntut Umum sebagai kemahalan dan merugikan keuangan BUMN tersebut. Karena keuangan BUMN adalah keuangan negara maka merugikan BUMN adalah merugikan negara. Padahal laporan tahunan BUMN yang bersangkutan pada waktu itu adalah menguntungkan. Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Menurut analisa saya, penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa dibolehkan karena keadaan yang mendesak atau keadaan khusus. Melanggar suatu keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa bukan tindak pidana, hanya merupakan pelanggaran adminitratif. Perbuatan itu baru menjadi tindak pidana korupsi kalau terbukti pelakunya menerima suap. Suatu transaksi mungkin harganya menjadi tinggi karena didalam harga penjualannya terdapat atau diperhitungkan apa yang disebut “trasaction cost”. Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dalam putusannya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Begitu juga dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Kedua, Dalam perkara Republik Indonesia v. TG, Terdakwa dituduh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Duduk perkaranya adalah MS selaku Kepala Seksi Akseptasi dan Produksi Bagian L/C Divisi Penjaminan PT. AKI menerima permohonan penjaminan atau surat kredit berdokumen yang diajukan oleh RS untuk pembelian sejumlah rotan. RS mencantumkan jaminan beberapa bidang tanah. MS yang sebelumnya telah mengenal RS membuat disposisi atas surat tersebut. Atas jaminan tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan baik mengenai tanah yang dijaminkan maupun pabrik pengelohan rotan. Hanya berdasarkan kepada pengecekan lapangan yang tidak akurat HH permohonan jaminan itu disetujui. Ternyata RS yang membeli rotan dan yang meminta jaminan tidak membayar pembelian rotan tersebut. Oleh karena itu PT. AKI harus membayarnya. 13

Selanjutnya PT. AKI berniat untuk mengeksekusi jaminan berupa tanah-tanah, tetapi ternyata tanah-tanah tersebut milik orang lain. RS telah menghilang. Terdakwa dituduh karenanya merugikan perusahaan sebesar dua milyar lebih. Karena merugikan perusahaan yang merupakan PT Persero, berarti merugikan negara. Padahal laporan PT. AKI pada tahun itu mendapatkan laba. Saya berpendapat perkara ini bisa menjadi perkara korupsi kalau ternyata TG menerima suap dari RS. Kalau tidak menerima suap ia hanya dikenakan tanggung jawab perdata yaitu bertanggung jawab pribadi karena telah lalai menjalankan tugasnya. Dalam perkara lain Republik Indonesia v. OKW (2010), Republik Indonesia v. AA (2010), dan Republik Indonesia v. S (2010). Ketiga perkara tersebut adalah berasal dari suatu peristiwa rusaknya rotor dari GTG milik PT. KDM pada bulan Pebruari 2004. Atas bantuan GE selaku pabrikan ditunjukklah CV. SJU selaku agen GE di Indonesia untuk mengatasi hal tersebut. Para Terdakwa dituduh melakukan korupsi karena adanya kerugian keuangan negara pada transaksi tersebut, didasarkan kepada alasan kemahalan membeli rotor. PT. KDM adalah anak perusahaan PT. PKT, dan PT. PKT adalah anak perusahaan PT. Pusri (Persero). Dakwaannya adalah “menimbulkan kerugian keuangan negara, karena perbuatan terdakwa menguntungkan PT. KDM”.12 Dalam perkara ini bekas Direktur Utama PT. Pupuk Kaltim anak perusahaan dari PT. Pusri (Persero) didakwa telah melakukan penunjukan langsung dalam pembelian rotor untuk pembangkit tenaga listrik. Duduk perkaranya bermula dari generator listrik dari PT. Kaltim Daya Mandiri (anak perusahaan PT. Pupuk Kaltim) mengalami kerusakan pada Gas Turbin Generatornya. PT. Kaltim Daya Mandiri mengajukan permohonan untuk meminjam rotor cadangan (spare) milik PT. Pupuk Kaltim dan PT. Pupuk Kaltim bersedia meminjamkan rotor yang sedang terpasang di Gas Turbin Generator Kaltim II milik PT. Pupuk Kaltim dengan sistem sewa yang selanjutnya dipasang di Gas Turbin PT. Kaltim Daya Mandiri. Selanjutnya untuk memperbaiki rotor tersebut saksi Ir. AA selaku Ketua Panitia Lelang A mengajukan surat kepada General Electric International Inc. (perwakilan Indonesia) untuk menawarkan pekerjaan perbaikan tersebut dengan surat Nomor : 2278SDJI-T4-0208 tanggal 28 Juli 2004, namun dijawab oleh General Electric Internasional Operations Company Inc. dengan Letter of Support tanggal 30 Juli 2004 yang pada intinya menyerahkan perbaikan rotor kepada CV. Sumi Jaya Utama dan General Electric

12

Republik Indonesia v. OKW (2010).

14

Internasional Operations Company Inc. akan menyediakan spare part, repair, field engineer and technical engineering untuk perbaikan rotor tersebut, karena CV. Sumi Jaya Utama telah memperbaiki stator (bagian tidak bergerak) dari Gas Turbin Generator. Kemudian berdasarkan Letter of Support tersebut Panitia Lelang A menunjuk langsung CV. Sumi Jaya Utama untuk memperbaiki rotor tersebut sesuai Order Pembelian Nomor : 2088-I-04-BE-ZAC tanggal 06 Mei 2004. Untuk perbaikan rotor tersebut, kemudian CV. Sumi Jaya Utama membawa rotor tersebut ke General Electric Keppel di Singapura dan memperoleh hasil yaitu biaya perbaikan rotor sebesar USD 2,678,098.30 dengan delivery time 30 minggu sesuai dengan surat penawaran harga dari saudara M selaku Direktur CV. Sumi Jaya Utama kepada Kepala Biro Pengadaan yakni saksi Ir. AA, SPPH Nomor : 2278-SJD1-T4-0208 tanggal 02 Agustus 2004 mengenai spare parts rotor. Atas balasan surat dari CV. Sumi Jaya Utama tersebut Kepala Biro Pengadaan PT. Pupuk Kaltim yaitu saksi Ir. AA membuat surat kepada Direktur Teknik yaitu saksi Ir. RD, IPM Nomor : 1244/DAAN/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 untuk menginformasikan : 1. Harga perbaikan rotor tersebut ex work Singpore senilai US$ 2,678,098.30 dengan delivery time 30 minggu. 2. Sedangkan untuk rotor baru senilai US$ 3,900,000 dengan delivery time 2 bulan. Oleh karena harga rotor Assembly for Gas Turbine Generator (GTG-KDM) lebih dari Rp. 500.000.000,-, maka saksi Ir. AA menyampaikan penawaran tersebut kepada saksi Ir. RD, selaku Direktur Tehnik dan selanjutnya Ir. RD meneruskan penawaran tersebut kepada terdakwa Drs. H. OKW, selaku Direktur Utama PT. Pupuk Kaltim untuk mendapatkan persetujuannya selaku pejabat yang memiliki kewenangan dalam menentukan pembelian barang diatas Rp. 500.000.000,-. Kemudian terdakwa Drs. H. OKW. selaku Direktur Utama PT. Pupuk Kaltim menyetujui usulan yang disampaikan oleh saksi Ir. RD dan meminta penurunan harga serta meminta penawaran harga untuk pembelian dengan cara trade in (tukar tambah). Atas persetujuan terdakwa Drs. H. OKW selanjutnya saksi Ir. AA membuat surat Nomor : 169/Daan/VIII/04 tentang Penurunan dan Diskon Pembelian Rotor Baru dan dibalas oleh CV. Sumi Jaya Utama dengan suratnya Nomor : 080/SJU-PKT/LET-2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa CV. Sumi Jaya Utama bisa memberikan diskon harga sebesar 3% dari harga barang, yang oleh saksi Ir. AA surat tersebut disampaikan kepada Kepala Kompartemen Pemeliharaan sesuai dengan surat 15

pengantarnya Nomor: 1260/DAAN/VIII.04 tanggal 05 Agustus 2004 dan meminta harga rotor apabila dilakukan pembelian rotor sesuai dengan cara trade in (tukar tambah). Dengan adanya surat dari CV. Sumi Jaya Utama tentang diskon tersebut, saksi Ir. AA menyurati kembali CV. Sumi Jaya Utama dengan surat Nomor : 169/Daan/VIII.04 tanggal 12 Agustus 2004 yang pada pokoknya meminta masukan untuk harga pembelian rotor baru (brand new), dan pembelian rotor baru (brand new) dengan sistem tukar tambah. Atas surat tersebut CV. Sumi Jaya Utama memberikan surat balasan Nomor : 082/SJU-PKT/LET-2004 tanggal 14 Agustus 2004 yaitu pembelian rotor baru (band new) yaitu senilai USD 3,850,000,- dan pembeelian rotor baru (brand new) dengan sistem tukar tambah senilai USD 3,640,000.00. Selanjutnya dibuat Order Pembelian Nomor : 2088-I-04-BE-ZAC tanggal 06Pembelian Nomor : 2088-I-04-BE-ZAC tanggal 06 Mei 2004 untuk pembelian Rotor Assembly for Gas Turbine Generator (GTG-KDM) kondisi brand new. Kemudian CV. Sumi Jaya Utama menghubungi PT. Imeco Inter Sarana selaku distributor resmi spare part produk asli General Elctric di Indonesia untuk proses pengadaan rotor baru tersebut, dimana rotor rotor yang diadakan oleh CV. Sumi Jaya Utama tersebut berasal dari PT. General Electric Indonesia selaku produsen dan General Electric menjual rotor baru eks work Eropa tersebut kepada PT. Imeco Inter Sarana yang merupakan distributor General Electric Indonesia dengan harga US$ 2,396,000.00 selanjutnya PT. Imeco Inter Sarana menawarkan dan menjual rotor baru eks work Eropa kepada CV. Sumi Jaya Utama dengan harga US$ 2,520,000.00,- Franco Jakarta, sedangkan CV. Sumi Jaya Utama menjual rotor baru eks work Eropa tersebut kepada PT. Pupuk Kaltim Tbk. Dengan harga US$ 3,640,000.00,-. Saya didengar keterangannya sebagai ahli dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Bontang. Saya menerangkan antara lain, bahwa penunjukan langsung oleh suatu perusahaan adalah diperbolehkan

dalam keadaan tertentu, keadaan khusu, ataupun

dalam keadaan darurat yang tidak bisa ditunda pengadaan barang/jasanya. Dalam hal ini selalu diperhitungkan kerugian yang lebih besar akan terjadi bila penunjukan langsung tidak diadakan. Begitu juga penunjukan langsung bisa diadakan dengan alasan teknologi yang diperlukan. Saya menerangkan pula bahwa PT. Pupuk Kaltim bukanlah BUMN, begitu juga anak perusahaan PT. Pupuk Kaltim yaitu PT. Karya Daya Mandiri. Keuangan perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah keuangan negara. Begitu juga keuangan PT. Pusri (Persero) sebagai BUMN bukanlah keuangan negara. Pendapat saya

16

ini didasarkan kepada doktrin Badan Hukum, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Fatwa Mahkamah Agung. Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutannya, bahwa terdakwa telah menguntungkan PT. Karya Daya Mandiri, dengan demikian telah merugikan PT. Pupuk Kaltim, selanjutnya merugikan PT. Pusri (Persero), karena keuangan PT. Pusri (Persero) adalah keuangan negara, maka perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara, berarti melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut pendapat saya, anak perusahaan BUMN, bukanlah BUMN melainkan Perseroan Terbatas (PT) biasa. Keuangan BUMN bukanlah keuangan negara, melainkan keuangan BUMN itu sendiri sebagai Badan Hukum. Keuangan negara adalah pajak yang dibayar BUMN dan dividen yang diterima negara sebagai pemagang saham. Keuangan anak perusahaan BUMN bukanlah keuangan negara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara ini dalam putusannya membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan. Dalam Tindak Pidana Korupsi No. : 39/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR. di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, saya memberikan keterangan ahli bahwa keuangan bank milik Pemerintah Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah bukan keuangan negara. Dasar hukumnya adalah, pertama, bank milik Pemerintah Daerah tersebut adalah suatu Badan Hukum. Suatu Badan Hukum sebagai subyek hukum mempunyai harta kekayaan sendiri terpisah dari kekeyaan direksi, harta kekayaan komisaris, dan harta kekayaan pemegang sahamnya atau pemiliknya. Bank milik Pemerintah Daerah yang berbentuk Persroan Terbatas, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum. Kedua, keuangan BUMD adalah bukan keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUUIX/2011 tanggal 25 September 2012 menyatakan piutang Bank BUMN setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah bukan lagi piutang negara. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945). Namun, keuangan BUMD adalah juga bukan keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah. BPKP tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa keuangan Bank BUMD, karena : 17

1). Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 2). Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Bank BUMD bukanlah instansi Pemerintah dan tidak ada Keputusan Presiden yang memberikan wewenang kepada BPKP untuk memeriksa keuangan Bank BUMD. Keuangan BUMD diperiksa oleh akuntan publik berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila suatu Bank Pembangunan Daerah mengalami satu kredit macet, bank tersebut belum dapat dikatakan menderita kerugian; karena kerugian bank tersebut dihitung dalam satu tahun buku, bukan dari satu kredit macet, atau satu bulan kredit macet, atau satu triwulan kredit macet, atau satu semester kredit macet. Dasar hukumnya adalah Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain menyatakan, laporan keuangan atas sekurang-kurangnya necara akhir buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; wajib diaudit dan mendapat pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sebelumnya Putusan Mahkamah Agung dalam Bambang Riyadi Sugomo v. Handi Sujanto, No. 2743 K/Pdt/1995 (1996), berpendapat sama. Mahkamah Agung, antara lain menyatakan, bahwa persoalan untung rugi suatu Perseroan Terbatas haruslah diputuskan dan disahkan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mahkamah Agung juga berpendapat agar hasil neraca untung rugi Perseroan Terbatas haruslah diaudit terlebih dahulu oleh seorang Akuntan Publik. Bila ternyata dalam tahun buku bank milik Pemerintah Daerah yang berbentuk PT tersebut dinyatakan mengalami kerugian, kerugian tersebut bukan merupakan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah. 18

Bila Direksi bank milik Pemerintah Daerah yang berbentuk PT tersebut melakukan pemberian kredit lagi kepada pihak lain dalam usaha untuk mengatasi kredit yang macet tadi, kebijakan Direksi tersebut tidak melanggar Undang-Undang Perbankan. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Penjelasan Pasal 97 ayat (5) huruf d menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi. Menurut pendapat saya, kebijakan Direksi yang memberikan kredit lagi kepada pihak lain untuk mengatasi kredit yang macet tadi masuk dalam tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Bila pemberian kredit yang kedua kepada pihak lain tersebut ternyata mengalami kemacetan pula; Direksi bank milik Pemerintah Daerah yang berbentuk PT tersebut tidak dapat dipersalahkan, karena keputusan tersebut adalah keputusan Direksi untuk mengambil tindakan mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Apabila kredit itu macet, bank sebagai kreditur dapat menyuruh lelang barangbarang anggunan yang diikat dengan perjanjian Hak Tanggungan untuk benda tetap, diikat dengan perjanjian Fidusia untuk benda-benda bergerak, diikat dengan dengan perjanjian Gadai atas saham yang dijaminkan. Negara sebagai pemegang saham dapat menggugat kerugian karena kredit macet tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika BUMN tersebut berbentuk persero. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap 19

Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”. (huruf tebal dari saya). Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : “Atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”. (huruf tebal dari saya). Debitur yang tidak dapat membayar pinjaman kreditnya tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi; kecuali ia melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila ada perbuatan memberi dan menerima suap (Pasal 5), penggelapan uang atau surat berharga atau membiarkan orang lain melakukan penggelapan (Pasal 8), memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan adminitrasi (Pasal 9). Pasal 10 menyatakan juga sebagai tindak pidana korupsi : a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orarg lain menghilangkan, menghancurkan merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkau, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut. Sebagaimana saya katakan di atas, tindak pidana korupsi bukan saja berlaku terhadap keuangan negara tetapi juga kepada keuangan siapa saja termasuk keuangan swasta. Guna mencegah korupsi, masing-masing Negara Anggota Anti Korupsi PBB, wajib mengambil tindakan-tindakan sedemikian sebagaimana mungkin diperlukan, sesuai dengan hukum dan peraturan internalnya mengenai penyimpanan buku-buku dan catatan-catatan, pengungkapan-pengungkapan laporan keuangan dan standar-standar akuntansi dan audit, untuk melarang tindakan-tindakan berikut yang dilakukan untuk tujuan pelaksanaan pelenggaran-pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini: a) Penyelenggaraan akuntansi ekstra pembukuan; 20

b) Penyelenggaraan transaksi-transaksi ekstra pembukuan atau yang tidak cukup jelas; c) Pencatatan pengeluaran yang tidak nyata; d) Pemasukan kewajiban-kewajiban dengan identifikasi tujuan yang tidak benar; e) Penggunaan dokumen-dokumen palsu; dan f) Perusakan sengaja atas dokumen-dokumen pembukuan terlebih dahulu dari yang direncanakan oleh undang-undang. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2003 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dalam kasus yang menyangkut PT. PLN (Persero) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Oktober 2013 saya menyatakan tindakan PT. PLN (Persero) yang membayar ganti rugi kepada masyarakat bersangkutan adalah sah karena masyarakat yang tanah dan tanam tumbuhnya yang terkena proyek pembangunan berhak mendapat ganti rugi sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk pemberian ganti rugi tanaman yang terkena proyek tenaga listrik tertuang dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 975K/47/MPE/1999 jo. Peraturan Mentamben No. 01.P/47/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (RBSUTET) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik. Pimpinan PT PLN (Persero) dapat mengambil kebijakan dalam pembayaran ganti rugi demi kelancaran pembayaran ganti rugi dan pembangunan proyek, karena peraturan yang lebih tinggi mengharuskan pembayaran ganti rugi tersebut; yaitu Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kebijakan PLN yang membayar ganti rugi tanam tumbuh yang tingginya dibawah 3 meter adalah sah. Tanaman bayam, kangkung, padi, tidak ada yang tingginya 3 meter. Namun harus dibayar ganti ruginya. Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Ganti Rugi dapat disimpangi oleh kebijakan Pimpinan PT PLN (Persero), demi kelancaran pembayaran ganti rugi dan kelancaran pembangunan proyek yang bersangkutan. Peraturan yang lebih tinggi mengharuskan pembayaran ganti rugi

21

tersebut; yaitu Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pimpinan PT PLN (Persero) tidak dapat dituduh melakukan tindak pidana korupsi karena ia tidak terbukti menerima suap atau memberi suap, menggelapkan atau mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tindakannya tidak memenuhi unsurunsur tindak pidana korupsi seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Konvesi Anti Korupsi PBB Tahun 2003 yang sudah diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan UndangUndang No. 7 Tahun 2006.

Presiden Dapat Dituduh Ikut Merugikan Keuangan Negara Instruksi Presiden agar Pertamina menurunkan harga Gas Tabung 12 kg dalam satu hari, menurut orang awam hukum, telah merugikan keuangan negara. Dengan menurunkan kenaikan harga Gas Tabung 12 kg menjadi Rp. 1.000,-, Pertamina mengalami kerugian sekitar Rp. 6,7 triliun (kecuali Pemerintah memberikan subsidi lagi). Pertamina adalah BUMN yang 100% modalnya milik negara. Dengan Instruksi tersebut Presiden bisa melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan uang BUMN adalah uang negara. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Kemudian Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

22

1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Dengan demikian merugikan keuangan BUMN adalah tindak pidana korupsi. Seperti yang saya katakan di atas tadi uang BUMN bukanlah uang negara.

Kesimpulan Direksi karena keputusannya telah merugikan suatu P.T., tetapi karena keputusan tersebut telah diambil melalui prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar P.T., tidak mempunyai pertentangan kepentingan dengan dirinya, dan telah mengambil keputusan tersebut dengan hati-hati; maka ia tidak dapat dimintai pertanggung jawab pribadi atas kerugian tersebut. Kerugian suatu P.T. didasarkan kepada transaksi dalam satu tahun buku, bukan transaksi dalam enam bulan, atau tiga bulan, atau satu transaksi. Pemegang Saham yang merasa dirugikan oleh Direksi, antara lain, dapat menggugatnya atas nama pribadi atau atas nama perseroan. Gugatan tersebut adalah gugatan perdata. Kerugian P.T. menjadi tindak pidana kalau Direksi terbukti memberi atau menerima suap, memutar balikkan pembukuan, atau menghilangkan bukti-bukti pembukuan tersebut. Sebaiknya Presiden segera mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang menyatakan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak berlaku. Karangan ini saya peruntukan kepada Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA. dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-70. Sahabat saya sejak masa remaja, ketika kami bertetangga sebagai “anak kramat”. Saya tinggal di Kompleks Pegadaian Kramat Raya No. 162 dan beliau tinggal di Kramat VIII Jakarta. Semoga panjang usia serta mulia.

______

23