WAKAF DAN NAZHIR. Oleh : Drs.H.Razali Jaya,M.Sy KETUA

WAKAF DAN NAZHIR

Oleh : Drs.H.Razali Jaya,M.Sy KETUA

Disampaikan pada acara pengukuhan Pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Lingga, April 2016

BIOGRAFI

BIOGRAFI Drs.H.Razali Jaya,M.Sy Tempat tanggal lahir Selat Panjang, 07 Januari 1954. Riwayat Pendidikan : 1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) No.2 Tanjung Batu Kundur tahun 1967 2. PGAN 4 tahun Tanjung Batu Kundur tahun 1971 3. PGAN 6 tahun Tanung Batu Kundur tahun 1973 4. SM.IAIN Susqa Pekan Baru tahun 1977 5. Sarjana (S1) IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 1982 6. Magister Syari’ah (S2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau) tahun 2014

Riwayat Pekerjaan : 1. Ka Subaag Tata Usaha Kantir Depertemen Agama Kota Batam tahun 1988-1993 2. ,

Ka.

Seksi

Bimbingan

Kelembagaan

Agama

Islam

Kantor Deperteman Agama Kota Batam tahun 19931998 3. Ka Subabag Tata Usaha Kantor Depertemen Agama Kota Batam tahun 1998-2001 4. Kepala Kantor Depertemen Agama Kabupaten Karimun tahun 2001-2006 5. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2006-2011 6. Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 sampai 2014 7. Staf Khusus Gubernur tahun 2014 sampai sekarang

Riwayat Organisasi : 1. Ketua Majelis Dakwah Islamiyah (MDI)

Kota Batam

tahun 1986-1996 2. Ketua Forum Musyawarah Umat Beragama (FMUB) Kota Batam tahun 1995-2000 3. Sekretaris MUI Kota Batam tahun 1990-1995 4. Wakil Ketua IPHI Kota Batam tahun 1990-1995, 5. Wakil Ketua PWNU Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012-2017 6. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Aburrahman (SAR) Kepulauan Riau

Persiapan Negeri tahun 2010-

2014 7. Ketua FKUB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2016 8. Ketua BWI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2014 9. Ketua Mesjid Raya Provinsi Kepulauan Riau tahun 20122015 10. Wakil Ketua BP Asrama Haji Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang.

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

5.

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif .

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. 7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia

II. LEMBAGA WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 1. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. a. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 1) Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; 3) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; 4) Memberhentikan dan mengganti Nazhir; memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

b. Susunan organisasi perwakilan BWI berdasarkan Peraturan BWI adalah terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. 1. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud terdiri atas: Ketua; Anggota. 2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud terdiri atas: Ketua; Wakil Ketua ; Sekretaris; Bendahara; Divisi Pembinaan Nazhir; Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf; Divisi Hubungan Masyarakat; Divisi Kelembagaan; Divisi Penelitian dan Pengembangan.

8

2. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuik mengembangkan perwakafan di Indonesia di rtingkat Provinsi. Tugas Dan Wewenang Perwakilan Bwi Provinsi 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI ditingkat Provinsi 2. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi; 3. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Prov. Baik kedalam maupun keluar 5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000M2 (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M2(dua puluh ribu meter persegi); 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m2 sampai dengan 20.000 M2(dua puluh ribu meter persegi);

7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000M2 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan setatus harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M2 (sertibu meter persegi 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI

10

3. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kab/Kota Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuik mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota Tugas Dan Wewenang Perwakilan Bwi Kabupaten/Kota 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI ditingkat Kabupaten/Kota 2. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Kabupaten/Kota; 3. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota. Baik kedalam maupun keluar 5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000M2 (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M2(dua puluh ribu meter persegi); 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m2 sampai dengan 20.000 M2(dua puluh ribu meter persegi);

7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000M2 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan setatus harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M2 (sertibu meter persegi 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI provinsi

12

WAKAF

HARTA BENDA WAKAF DALAM UU NOMOR 41 TAHUN 2004 Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. (Pasal 1 Ayat 5) Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah Harta benda wakaf terdiri dari : 1. Benda Tidak bergerak, dan 2. Benda bergerak

1. benda tidak bergerak: a. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 4) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Benda bergerak Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF Adapun langkah-langkah untuk pengembangan harta benda wakaf : 1.Meningkatkan kompetensi dan jaringan BWI, baik perwakilan maupun pusat; 2.Mensosialisasikan peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. 3.Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. 4.Mengkoordinasi dan membina para nazhir wakaf, serta meningkatkan profesionalitas dan keamanahan mereka dalam mengelola dan pengembangan harta wakaf. 5.Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.

17

6. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melakukan pemetaan dan pengembangan tanah wakaf untuk tujuan produktif. 7.Menggalakan penghimpunan dana wakaf uang, baik dalam pola umum dengan tanpa menyebutkan peruntukan wakaf untuk investasi tertentu, maupun dalam pola khusus dengan menyebutkan peruntukan investasi tertentu. 8.Melakukan investasi harta benda wakaf, melalui upaya pengembangan, pemberdayaan dan pemberian nilai tambah ekonomi, serta peningkatan nilai manfaat sosial atas harta benda wakaf. 9.Menyalurkan hasil investasi harta benda wakaf kepada mauquf’alaih sesuai dengan yang ditetapkan dalam ikrar wakaf.

18

Data Harta Benda Wakaf Provinsi Kepri Tanah Wakaf Provinsi Kepulauan Riau

Sumber : www.inwak.bwi-kepri.or.id/ (Informasi Wakaf Perwakuilan BWI Provinsi Kepri)

Tanah Wakaf Berdasarkan Peruntukkannya












Data Harta Benda Wakaf Provinsi Kepri Data Harta Benda wakaf bisa dilihat di SISTEM INFORMASI WAKAF Secara gelobal bisa diakses di Portal SIWAK www.siwak.kemenag.go.id/ Secara Khusus bisa dilihat di Perwakilan BWI Provinsi Kepulauan Riau www.inwak.bwi-kepri.or.id/ Untuk saat ini Informasi Wakaf Kepri masih mengacu pada SIWAK.

Data SIWAK di input dari Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan KUA masing-masing Kecamatan. Dengan terbentuknya Perwakilan BWI di Masing-masing Kabupaten, Kita bisa mengecek kebenaran data yang terhimpun di SISTEM INFORMASI WAKAF tersebut sekaligus MENGARSIPKAN DOKUMEN-DOKUMEN Harta benda wakaf di Kantor Perwakilan BWI Baik di Kabupaten maupun Di Provinsi. Karena itu HARTA KEKAYAAN WAKAF PERLU DI SELAMATKAN

WAKAF UANG

PERMASALAHAN WAKAF UANG 1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman umat Islam KEPRI terhadap wakaf uang setelah berlaku nya undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf ? 2. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang di KEPRI setelah berlakunya undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf ? 3. Hambatan-hambatan saja pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat ?

DASAR SYAR’I Al-Qur’an al Baqarah: 267

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk dan lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

AL-SUNNAH Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, ia bersabda, “siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin suatu kesusahan dari kesusahan dunia, Allah akan menghilangkan darinya kesusahan hari kiamat, siapa yang memudahkan (manusia) dari suatu kesulitan, maka Allah akan memudahkannya kesulitannya di dunia dan akhirat, siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu membantu hambaNya selama hambaNya membantu saudaranya…..” HR Muslim.

     Jika seseorang telah meninggal, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara (1) Shodaqah jariah (on-going charity), (2) Ilmu yang bermanfaat dan (3) Anak yang shaleh yang mendoakan Orang tuanya (HR. Bukhari)

“Dan dari Ibnu Umar bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah), Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Nabi menjawab, “Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya (subtance) dan sedekahkanlah hasilnya (benefit).’ Kemudian Umar menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi; yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (Ibnu sabil); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik.” Dan dalam suatu riwayat dikatakan,”…..dengan syarat jangan dikuasai pokoknya (substance).” (HR. Al-jama’ah)

ISLAM DAN TA’AWUN • Keadilan ekonomi adalah suatu keniscayaan dalam ajaran Islam. • Membangun keadilan diperlukan berbagai produk, baik yang terkait dengan bisnis maupun yang terkait dengan sosial. • Wakaf merupakan produk sosial untuk membangun perekonomian masyarakat muslim. • Wakaf uang adalah cara mudah untuk membangun kekuatan di sektor keuangan publik.

MEMAHAMI BERBAGAI QAIDAH

• Pada dasarnya semua muamalat boleh dilakukan, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. • Segala mudarat harus dihindari sedapat mungkin. • Segala mudharat (bahaya) dihilangkan. • Dimana terdapat kemaslahatan disana terdapat hukum Allah.

DASAR HUKUM WAKAF UANG 1. UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 2. PP No.42/2006 Tentang Pelaksanaan UU No.

41 Tahun 2004. 3. PMA No. 04 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. 4. FATWA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002, Tentang Wakaf Uang. Yang isinya sebagai berikut:

a. Wakaf uang (cash wakaf/wakaf al-nuqud) adalah

b. c. d.

e.

wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang adalah suratsurat berharga. Wakaf uang hukumya jawaz (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iy. Nilao pokok wakaf HARUS DI JAMIN kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

WAKAF UANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF • Pasal 28 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. • Pasal 29 1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. 2) Wakaf bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. 3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

• Pasal 22 (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kepada rupiah (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

hadir di Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; b. menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan; c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW. 4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebgaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. 5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir dihadapan PPAIW yang selanjutnya nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. a.

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

• Pasal 45 (1) Nazhir Wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya yang tercantum dalam AIW. (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

• Pasal 46 Pengelolaan dan Pengmbangan harta benda dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau international, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dikelola oleh BWI. • Pasal 47 Dalam hal harta wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

• Pasal 48 (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI (2) Pengelolaan dan pengambangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produkproduk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. (3)Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang pada LKSPWU dimaksud. (4) Pengelolan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bang syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peratujran perundang-undangan. (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi diluar bank syariah harus di asuransikan pada asuransi syariah.

APLIKASI WAKAF UANG DI INDONESIA • Yang berhak menerima wakaf uang adalah lembaga Keuangan Syariah (LKS) • Untuk tahap awal BWI telah bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, BSM, Bank DKI (syariah), Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah, Bank SyariahBUKOPIN, Bank BTN syariah, BPD Jateng Syariah, BPD DIY Syariah, BPD Kepri Riau Syariah

LEMBAGA LAIN

Beberapa lembaga di luar BWI yang mengelola wakaf uang dan telah terdaftar sebagai nazhir wakaf uang di BWI adalah: a. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang b. PBNU c. Yayasan Haji Sepanjang Hayat d. Yayasan Wakaf Pondok Indah

PENGEMBANGAN KE DEPAN • Lembaga Keuangan Syariah lainnya di luar perbankan, seperti sekuritas, asuransi, koperasi, BMT dan lain-lain • Potensi lain adalah bekerjasama dengan berbagai lembaga lain yang bukan menamakan diri sebagai lembaga syariah.

MANFAAT WAKAF UANG 1. Ibadah dan Pahala Wakaf tidak hanya diperoleh

oleh orang yang punya banyak tanah dan harta (orang kaya). 2. Dengan Wakaf Uang, Tukang Gorengan, PNS, Wiraswasta, Pelajar dapat memperoleh pahala wakaf yang akan diterima selama di dunia hingga di Alam Kubur. 3. Wakif dapat berwakaf uang tunai dari Rp.100 Ribudan apabila telah mencapai Rp. 1 Juta wakaf akan memperoleh SERTIFIKAT WAKAF UANG. 4. Dapat Memajukan Perekonomian dan Kesejahtraan Umat.

PRAKTEK WAKAF DI ZAMAN RASULULLAH (4 langkah) :

SAHABAT

BERWAKAF TANAH DAN KEBUN

DIKEL OLA

HASILNYA DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMMAT

PRAKTEK WAKAF TUNAI (5 langkah): UMMAT ISLAM

BERWAKAF TUNAI (Rp. 100.000,500.000,- dll)

DI BELIKAN TANAH, KEBUN DAN GEDUNG , dll

DIKEL OLA

HASILNYA DI GUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMMAT

JENIS WAKAF 1. WAKAF MUQAYYAD / SEMENTARA -

Jenis wakaf dimana orang yang berwakaf (wakif) memberi wakafnya dalam jangka waktu tertentu (sementara). Dimana setelah akad wakaf berakhir Dana Wakaf akan dikembalikan lagi secara utuh kepada Wakif oleh Nazir.

Cth:Bapak Abdullah BERWAKAF Rp. 10 juta dalam jangka waktu 6 bulan saja, setelah 6 bulan dana tersebut dikembalikan lagi secara utuh kepada Bpk. Abdullah, jadi selanjutnya yang dikelola oleh NAZIR hanya BAGI HASIL nya saja.

2. WAKAF ABADAN / PERMANEN -

Jenis wakaf dimana orang yang berwakaf (wakif) memberi wakafnya TANPA JANGKA WAKTU (selamanya/permanen) untuk dikelola oleh NAZIR .

Cth: Bapak Rudi BERWAKAF Rp. 10 juta , dana ini akan dikelola oleh NAZIR selamanya, tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya kembali

ALUR PROSES WAKAF UANG

PNS / IBU 2 PENGAJIAN

MASYARAKAT

PEDAGANG

Bank Muamalat / kantor BWI



Penyerahan Sertifikat kepada WAKIF / KUPON

Koordinasi dengan BWI untuk Penerbitan SERTIFIKAT WAKAF RESMI

1. Wakif datang ke Bank Muamalat atau sekretariat

Perwakilan BWI Kepri. 2. Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Melampirkan fotokopi kartu identitas dari (KTP/SIM) 3. Wakif menyetaor Wakaf uang ke Rekening Nomor : 55555.00000. atas nama BWI PERWAKILAN PROVINSI KEPRI di BANK MUAMALAT 4. BANK Muamalat mencetak bukti Sertifikat wakaf Uang (SWU)

5. Bank Muamalat memberikan Sertifikat Wakaf

kepada para Wakif. 6. Khususnya transfer DANA WAKAF uang tunai

bank lain/mesin ATM, pe-Wakif dimohon agar menginformasikan ke Bank MUAMALAT Cabang Tanjungpinang (Batu 9/simp. Pamedan) TELP. 0771-441999/318319 untuk dimasukkan datanya dalam DATABASE Nasional dan untuk mendapatkan SERTIFIKAT WAKAF.

APA MANFAATNYA WAKAF TUNAI (WAKAF UANG)..?? • Pemberi wakaf (wakif) tidak hanya orang kaya atau tuan tanah namun bisa semua golongan ummat Islam (tukang gorengan, Pedagang, PNS dll) • Sertifikat Wakaf dapat disesuaikan Pecahan nya dengan kemampuan orang yang berwakaf (cth : pecahan 250.000, Pecahan Rp. 500.000,- dll) • Wakif tidak harus orang kaya atau tuan tanah karena lebih mudah dengan pecahan wakaf yangh dibuat dan dapat dilakukan secara kolektif.

Berdasarkan Hasil Rapat Pengurus Perwakilan BWI Prov. Kepri Ditetapkan Akan Dilaksanakan Beberapa Program Sebagai Berikut

1. Program EKONOMI KERAKYATAN :   

Pembangunan Mini Market Halal (MMH) di Tanjungpinang, Batam dan Karimun. Rumah Kost Muslim (RKM) di Batam dan Tanjungpinang. Restoran Muslim Halal (RMH)

2. Program PENDIDIKAN 3. Program KESEHATAN 4. Program KEAGAMAAN

Hasil dari Program ini akan dimanfaatkan untuk membantu :

o Fakir Miskin.

o Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pelajar o o o

o

dan Mahasiswa . Bantuan Pelayanan Kesehatan. Bantuan Dakwah. Bantuan untuk Masjid dan Mushalla. Serta bantuan-bantuan lain untuk kesejahtraan umat.

POTENSI WAQAF TUNAI DI TANJUNGPINANG (1) Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang = 200 .000 orang Asumsi penduduk beragama Islam sekitar 80 % = 160.000 orang Asumsi hanya 30 % ikut program Waqaf Tunai = 48.000 orang  48.000 orang POTENSI Waqaf yang dapat dikumpulkan @ Rp. 1.000.000,- :

48.000 x Rp. 1.000.000 = Rp. 48.000.000.000,Bagi Hasil Investasi setiap Tahun : Rp. 48.000.000.000 x (nisbah 58 : 42) setara 8 % = Rp. 3.840.000.000 Bagi Hasil Investasi setiap Bulan yang dpt dipergunakan untuk UMMAT : Rp. 3.840.000.000 / 12

= Rp. 320.000.000,- /bulan

POTENSI WAQAF TUNAI DI TANJUNGPINANG (2) Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang = 200 .000 orang Asumsi penduduk beragama Islam sekitar 80 % = 160.000 orang

Asumsi hanya 30 % ikut program Waqaf Tunai = 48.000 orang  48.000 orang POTENSI Waqaf yang dapat dikumpulkan @ Rp. 500.000,- :

48.000 x Rp. 500.000 = Rp. 24.000.000.000,Bagi Hasil Investasi setiap Tahun : Rp. 24.000.000.000 x (nisbah 58 : 42) setara 8 % = Rp. 1.920.000.000 Bagi Hasil Investasi setiap Bulan yang dpt dipergunakan untuk UMMAT : Rp. 1.920.000.000 / 12

= Rp. 160.000.000,- /bulan

SERTIFIKAT WAKAF UANG Ya Allah, semoga Engkau memberikan balasan Pahala , Keberkahan dan Tambahan rezeki bagi para pewakif ini,…. Amin”

Nomor Registrasi Sertifikat : …./BWI – KEPRI/IV/2016 Model Wakaf : TETAP (Abadan) Nama Wakif Tempat Tanggal Lahir Alamat Ahli Waris Nominal Wakaf Ikrar Wakaf

: Aneu Dewiriana : Cirebon, 19 Mei 1964 : Jl. Beo Indah I No. 34 Medan : Amalia Hana Firdausi : Rp. 50.000.000,: ( Lima puluh juta rupiah) : Agar dikelola Oleh Nadzir dengan Amanah dan Sesuai Syariat Islam

Tanjung Pinang , 15 Januari 2012

WAKIF

NADZIR

BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN PROVINSI KEPRI

Contoh Sertifikat Uang

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Menerima Sertifikat Wakaf Uang Pertama Di Provinsi Kepulauan Riau Diserahkan Oleh Ketua Bwi Pusat Kh. Toha Hasan (15/02/2012)

62

Contoh Kupon Wakaf Uang

No. Register : ………

KUPON WAKAF UANG Rp. 100.000,(seratus Ribu Rupiah )

Ya Allah…, semoga Engkau memberikan balasan Pahala , Keberkahan dan Tambahan rezeki bagi para pewakif ini,…. Amin” Tanjung Pinang , 15 Januari 2012

WAKIF



KUPON WAKAF UANG Rp. 200.000,(dua ratus Ribu Rupiah )


WAKIF



KUPON WAKAF UANG Rp. 500.000,( LIMA ratus Ribu Rupiah )


WAKIF


WAKAF TERUS MENGALIR TANPA ADA AKHIR UMUR BISA SAJA BERAKHIR BERBUAT BAIK JANGAN BERAKHIR

Kunjungi: www.bwi-kepri.or.id www.inwak.bwi-kepri.or.id www.nazhir.bwi-kepri.or.id www.wakafcentre.com 67

NAZHIR

PENGERTIAN NAZHIR Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab nazhara, yang artinya menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun Nazhir adalah adalah isimfa’il dari kata kerja nazhara yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas. Sedangkan nazhir wakaf atau bisa disebut Nazhir adalah orang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan , Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukan nadzir wakaf. Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingannya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

NAZHIR PASAL 9

Nazhir meliputi: a. Perseorangan; b. Organisasi; atau c. Badan hukum;

PASAL 10

1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : e. Mampu secara jasmani dan a. WNI; rohani; dan b. Beragama Islam; f. Tidak tyerhalang melakukan c. Dewasa; perbuatan hukum d. Amanah;

NAZHIR

2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

NAZHIR 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, d. kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

TUGAS NAZHIR PASAL 11

Nazhir mempunyai tugas : a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

POSISI NAZHIR Tentang posisi nazhir juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4 PP., pasal 1 huruf e PMA, sebagai berikut: Nazhir, adalah kelompok orang atau Badan Hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda-benda wakaf. Susunan kelompok orang di sini sekurang-kurangnya tiga orang, satu di antaranya sebagai nazhir. Dengan batasan nazhir ini maka perorangan tidak dapat ditunjuk sebagai nazhir. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan benda-benda wakaf oleh perseorangan, memudahkan pengawasan dan menghilangkan benih kecurigaan dan perselisihan, serta memudahkan koordinasi dan bimbingan. Usaha pemerintah ini semata-mata untuk mendorong dan meningkatkan produktivitas dan bukan untuk menguasai

TUGAS DAN MASA BAKTI NAZHIR  Tugas Nazhir adalah mengadministrasikan, mengelola mengembangkan, mengawasi, melindungi harta benda wakaf dan membuat laporan secara berkala kepada Menteri Agama dan BWI mengenai kegiatan perwakapan.  Masa Bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali Nazhir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah dilaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan perundangundangan

HAK-HAK NAZHIR

Seorang nadzir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang ia kelola dan kembangkan. Hal ini berdasarkan praktek sahabat Umar Bin Khatab Dan Ali Bin Abu Thalib. Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad nadzir berhak mendapat upah dari hasil usaha harta wakaf yang telah dikembangkan. Adapun besarnya berbeda satu sama lain sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diembankan. Tetap sesuai dengan ketentuan wakif, jika wakif tidak menetapkan, maka ditetapkan oleh hakim atau kesepakatan para pengelola/managemen wakaf yang ada. Sementara madzhab Syafi’i menyatakan bahwa wakif tidak berhak mendapatkan bagian.

HAK-HAK NAZHIR Di dalam Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Menteri Agama disebutkan beberapa pasal dan ayat mengenai hak dan kewajiban nazhir, di antaranya: a. Kewajiban nazhir 1. Mengurus dan mengawasi harta wakaf, yaitu a. menyimpan lembar kedua salinan akta ikrar b. memelihara tanah wakaf c. memanfaatkan tanah wakaf d. memelihara dan berusaha meningkatkan hasil e. menyelenggarakan pembukuan wakaf, yaitu:

1. Buku tentang keadaan tanah wakaf 2. buku tentang pengelolaan dan hasi 3. buku tentang penggunaan hasil (pasal 7 ayat 1 PP, pasal 10 ayat 1 PMA). 2. Memberikan laporan kepada KUA Kecamatan, yaitu a. hasil pencatatan wakaf tanah milik oleh pejabat agraria b. perubahan status tanah dan perubahan penggunaannya. c. pelaksanaan kewajiban nazhir pasal 20 ayat 1 PP setiap tahun sekali pada akhir bulan Desember

3. Melaporkan anggota nazhir yang berhenti dari jabatan 4. Mengusulkan anggota pengganti kepada Kepala KUA Kecamatan tempat tanah wakaf berada, untuk disahkan keanggotaannya Semua ini dilakukan untuk memudahan koordinasi dan pengawasan, dan oleh sebab itu nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang wajar atas usaha dan jerih payahnya (pasal 8 PP) untuk menghindari penyalahgunaan tujuan wakaf

HAK NAZHIR B. Hak nazhir sesuai ketentuan pasal 11 PMA adalah

1. Menerima hasil tanah wakaf dengan tidak melebihi dari 10% hasil bersih 2. Menggunakan fasilitas dan hasil tanah wakaf sepanjang diperlukan PASAL 12 UU RI NO. 41 Tahun 2004

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

NAZHIR PROFESIONAL Nazhir, sebagai yang mendapat amanat dari wakif harus profesional dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan dan mengembangkan wakaf. Dalam mengembangkan wakaf tentunya Nazhir harus berpegang teguh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh al-Syari’ (Allah). Kehadiran Nazhir sebagai pihak pengelola yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid sepakat tidak menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakif, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum)

Pengangkatan Nazhir Wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia Pada dasarnya siapapun dapat menjadi Nazfir sepanjang ai bisa melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena tugas Nazhir menyangkut harta benda yang bermanfaat harus disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya, jabatan harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas tersebut. Para Imam mazhab sepakat pentingnya Nazhir memenuhi syarat adil dan mampu.

Menurut Jumhur Ulama, maksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut syari’at Islam. Sedangkan mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan (memanfaatkan) apa yang dijaga (dikelola)nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat taklif, yakni dewasa dan berakal. Jika Nazhir tidak memenuhu syarat adil dan mampu , hakim (pemerintah) boleh menahan wakaf itu dari Nazhir.

PERSYARATAN NAZHIR PROFESIONAL 1. Syarat Moral, meliputi : a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari’ah maupun perundangundangan negara RI b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha d. Pilihan, sunguh-sungguh dan suka tantangan e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

2. Syarat manajemen, meliputi: a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership. b. Visioner c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan. d. Profesional dalam bidang pengelolaaan harta e. Ada masa bakti Nazhir f. Memiliki program kerja yang jelas 3. Syarat bisnis, meliputi: a. Mempunyai keinginan b. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur

3. Syarat bisnis, meliputi: a. Mempunyai keinginan b. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur

Sebagai Nazhir harus menehuhi syarat-syarat sebagaimana disebut di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang lagi. Untuk itu dalam persoalan nazhir ini ada beberapa istilah yang harus dirubah paradikmanya. Yaitu :

 Dari pengelolaan yang bersifat konsumtif menuju pengelolaan bersifat prodiktif  Dari nazhir tradisional yang mendasarkan kepada kepercayaan semata menuju nazhir profesional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing-masing.

 Dari nazhir kelembagaan jawabannya.

perseorangan menuju nazhir agar mudah pertanggung

Agar nazhir dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka bagi nazhir, khususnya nazhir wakaf uang juga harus memiliki kemampuan yang lain, di antaranya:

1. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait masalah perwakafan. Seorang nazhir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf yang ada dalam syari’at Islam dan dalam perundangundangan positif di Indonesia. Tanpa memahami hal-hal tersebut, dipastikan nazhir tidak akan mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar

2. Memahami ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syari’ah dan instrumen keuangan syari’ah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang nazhir khususnya nazhir wakaf uang dituntut memiliki dan memahami ekonomi syari’ah dan instrumen keuangan syari’ah 3. Memahami praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai negara. Dengan demikian yang bersangkutan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang yang dilakukan di Bangladesh, Turki dan lain-lain.

4. Mengakses ke calon wakif. Idealnya pengelolaan wakaf uang adalah lembaga yang ada kemampuan melakukan akses terdap calon wakif, sehingga nazhir mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak. Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. 5. Mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat berupa investasi jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

6. Melakukan administrasi rekening beneficiary. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumberdaya manusia yang handal. 7. Melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Disamping mampu melakukan investasi, diharapkan nazhir juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada muaqug ‘alaih diharapkan pendistribusinya tudak hanya bersifat konsumtif tetapi dapat memberdayakan mauqug’alaih 8. Mengelola dana wakaf secara trasparan dan akuntabel

PERSYARATAN PERGANTIAN NAZHIR

Nazir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik BWI Pusat maupun Perwakilan BWI Provinsi, Kabupaten/Kota akan mendafat Sertifikat Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir :

Sertifikat Nazhir Perorangan

Sertifikat Nazhir Organisasi/Badan Hukum

Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf 1. Nazhir (perseorangan, organisasi maupun badan hukum) menempati posisi kunci dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, bahkan dapat dikatakan berhasil tidaknya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sangat tergantung kemampuan Nazhir yang bersangkutan. 2. Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Dalam undang-undang tersebut diatur Nazhir memiliki kewajiban meliputi:

a. Mengadmistrasikan, mengelola, mengembangan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf b. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.

KESIMPULAN : TIPS SEBAGAI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

DAN

1. Nazhir memahami dan menguasai peraturan baik berupa syari’at islam, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. 2. Nazhir harus mampu mewujudkan tujuan wakaf menurut Undang-Undang adalah guna keperluan ibadah/ atau kesejahtraan umum menurut syariah. 3. Nazhir harus melaksanakan tugas sebagai seorang nazhir menurut undang-undang yaitu :

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

4. Nazhir harus menjalankan tugas sesuai dengan masa baktinya ( 5 Tahun) dan dapat di angkat kembali serta menerima hak tidak melebihi 10 % 5. Sesuai dengan tuntutan zaman seoarang nazhir harus berusaha memenuhi ketentuan sebagai nazhir profesional. 6. Nazhir (perseorangan, organisasi maupun badan hukum) menempati posisi kunci dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, bahkan dapat dikatakan berhasil tidaknya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sangat tergantung kemampuan Nazhir yang bersangkutan

Data Nazhir Provinsi Kepulauan Riau Sumber :Kantar Kementrian Agama Provinsi, Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

Jumlah Nahir Berdasarkan Peruntukkannya

No

Kabupaten/Kota

Masjid

Surau

Kuburan

Pendidikan

Umum

Jumlah

Nazhir 1

2

1.

Kota Batam

2.

Kota Tanjungpinang

3.

Kabupaten Bintan

4.

Kabupaten Karimun

5.

Kabupaten Natuna

6.

Kabupaten Anambas

7.

Kabupaten Lingga JUMLAH

3 25

4 24

5 16

6 7

7 1

8 73

50

66

48

8

1

147

54

53

8

12

4

131

54

53

8

12

4

131

65

36

25

26

7

159

65

36

25

26

7

159

141

65

10

29

18

263

141

65

10

29

18

263

11

0

0

0

0

11

11

0

0

0

0

11

86

41

20

3

19

169

86

41

20

3

19

169

Sebagai kesimpulan dari materi ini diharapkan kepada peserta workshop untuk merealisasikan dikabupaten kota masing-masing hal-hal sebagai berikut : 1. Bagi Kabupaten/Kota yang belum terbentuk Perwakilan BWI agar segera membentuk Perwakilan BWI di Kabupaten/Kota masing-masing; 2. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Kabupaten/Kota; 3. Mengawasi harta benda wakaf terutama barang bergerak yang telah diwakafkan bersama Nahzir 4. Membantu Nazhir dalam mengembangkan hartya benda wakaf menjadi lebih produktif. 5. Melaporkan masalah-masalah yang berhubungan dengan harta benda wakaf kepada Perwakilan BWI Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

TERIMAKASIH

WAKAF DAN NAZHIR. Oleh : Drs.H.Razali Jaya,M.Sy KETUA

Recommend Documents