Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
11 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 55- 65
WAKAF DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU (Suatu Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam) Nurul Hukmiah1, Syahrizal Abbas2, Ilyas Ismail3 1)
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: According to statute No. 41 of 2004 on waqf, which is a waqf is legal to separate and or give up some of his property to be used permanently or for a specified period of time in accordance with their interests aimed at public welfare interests of worship or according to the shari'ah. Waqf in Islamic law mentioned is put of beneficial ownership of property without subtracting the object to be left the individuals or groups (organizations) in order to be used for purposes that do not conflict with the Shari'ah in forever. The second definition of waqf seen a significant difference in the presence of some new and important clauses in the legislation. Among which, the courage to change the concept of waqf absolutism forever be a relative. The results showed that, first, Basis of Statute No. 41 of 2004 provides for a time limit fixed objects endowments, namely: judicial discretion, maqashid Syar'iyyah, the benefit to facilitate the ‘wakif’, economic empowerment foundation, and sociological communities. Second, the provisions of Islamic law when endowments are given a period of time is endowments including environmental issues of fiqh, not shari'ah. This means that all rules and regulations relating to waqf is jurisprudence which is the result of the human perspective that is subject to the sociological determinants. Basically substances contained in the provisions of Article 1, clause (1) of Statute No. 41 of 2004 on Waqf is the value of the benefit of waqf property. So that the principle of expediency objects into foundation endowments are most relevant to the existence of the object itself. Logical consequence of the endowment period of time (temporary) that more and more people to mewakafkan their property, because endowments forever (eternal) is identical to eliminate tenure. With the increasing number of enthusiasts indirectly waqf property is also growing, so it is possible to be developed to the maximum for the welfare of the community. Keywords: Endowments and Certain Period Abstrak: Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya yang bertujuan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari‟ah. Dalam hukum Islam disebutkan wakaf adalah melepas kepemilikan atas harta yang bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari‟at dalam waktu selama-lamanya. Dari kedua definisi wakaf terlihat perbedaan yang signifikan dengan adanya beberapa hal baru maupun klausul penting dalam UU tersebut . diantaranya yaitu, keberanian merubah konsep absoltisme wakaf selam-lamanya menjadi bersifat relatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi batas waktu untuk wakaf benda tetap, yaitu: berdasarkan pertimbangan yuridis, maqashid syar‟iyyah, kemaslahatan untuk memudahkan si wakif, landasan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sosiologis masyarakat. Kedua, Ketentuan hukum Islam bila wakaf diberikan dalam jangka waktu tertentu yakni masalah wakaf termasuk lingkungan fiqh, bukan syari‟at. Artinya segala aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan wakaf hanyalah fiqih yang merupakan hasil pandang manusia yang tunduk kepada determinan-determinan sosiologis. Pada dasarnya substansi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah nilai manfaat dari harta benda wakaf. Sehingga azas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Konsekuensi logis dari wakaf jangka waktu (temporer) yaitu semakin banyaknya masyarakat untuk mewakafkan harta benda mereka, karena wakaf selamanya (abadi) identik dengan menghilangkan hak kepemilikan. Dengan makin banyaknya peminat wakaf secara tidak langsung harta benda wakaf juga makin bertambah, sehingga hal ini memungkinkan untuk dapat dikembangkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan ummat. Kata Kunci: Wakaf dan Jangka Waktu
55 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala PENDAHULUAN
Pulan
Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi
(Muhammad
yang potensial untuk dikembangkan selama bisa
2004:159). Sedangkan dalam Undang-Undang
dikelola
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada
secara
perwakafan
optimal,
merupakan
karena salah
institusi
satu
aset
untuk
jangka Abid
waktu Abdullah
dua
tahun”
Al-Kabisi,
Pasal 1, yang dimaksud dengan wakaf adalah
kebudayaan nasional dari aspek sosial yang
perbuatan
perlu mendapat perhatian sebagai penopang
memisahkan dan atau menyerahkan sebagian
hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu,
harta
kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di
sesuai dengan kepentingannya. Wakaf bertujuan
Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang
untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan
tidak
tidak dikelola secara
umum menurut syariah. Wakaf yang telah
produktif dalam arti hanya digunakan untuk
diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Di antara
masjid, mushalla, pondok pesantren, sekolah,
peraturan yang sudah disahkan bangsa ini adalah
makam dan sebagainya.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
bergerak dan
hukum
benda
wakif
(pewakaf)
untuk
miliknya untuk dimanfaatkan
Dalam hukum Islam (Definisi hukum
wakaf. Dan untuk melengkapi undang-undang
Islam yang dimaksud adalah KHI dan fiqih
tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan
mazhab) wakaf adalah melepas kepemilikan atas
Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang
harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada
2004 tentang wakaf.
perorangan atau kelompok (organisasi) agar
Merujuk kepada penyebutan dalam beberapa
dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak
pengertian wakaf yang disampaikan dalam
bertentangan dengan syari‟at, dalam waktu
Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa
selama-lamanya (Ahmad Rofiq, 1995:69)
perbedaan yang signifikan dengan ketentuan
Dalam hal ini, ada juga yang disebut
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41
wakaf sementara (muaqqat), yaitu wakaf yang
Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam beberapa
diberikan sementara waktu, baik hanya dalam
literatur fiqih dan Kompilasi Hukum Islam
waktu dua atau lima tahun saja. Akan tetapi
disebutkan bahwa harta wakaf berlaku sebagai
mayoritas ulama berpendapat bahwa wakaf
wakaf untuk selama-lamanya tanpa mengenal
harus diberikan secara permanen (selamanya).
batas waktu tertentu. Sedangkan dalam Undang-
Itu harus ditunjukkan dengan statemen yang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
menunjuk makna tersebut. Oleh sebab itu, wakaf
ditetapkan bahwa wakaf dapat dilakukan untuk
yang terbatas pada jangka waktu tertentu
sementara waktu atau dalam batasan waktu
(muaqqat) adalah tidak sah. Misalnya seseorang
tertentu sesuai dengan keinginan orang yang
berkata “Aku mewakafkan rumah ini kepada si Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 56
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mewakafkan harta baik itu benda tetap maupun
masih kurang apabila hanya mendasarkan
benda tidak tetap.
ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Untuk itu ditetapkanlah Instruksi
Landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
Presiden
Nomor
1
Tahun
2004 Memberi Batas Waktu Untuk Wakaf
Kompilasi Hukum
Permasalahan dalam masyarakat kerap timbul
Abdullah Al-Kabisi, 2004:256)
1991
Tentang
Islam (Muhammad Abid
mewarnai sejarah perwakafan di Indonesia,
Obyek hukum wakaf berdasarkan
seperti objek wakaf, jangka waktu wakaf, nadzir
ketentuan Kompilasi Hukum Islam meliputi
hingga peralihan harta wakaf. Pertimbangan-
benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini dapat
pertimbangan hukum pun muncul dari berbagai
diketahui berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4
ahli dan disampaikan dalam beberapa wacana
Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian
ilmiah. Perkembangan wakaf yang sangat maju
benda wakaf adalah segala benda baik bergerak
di Indonesia mendorong terbentuknya Peraturan
atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai
Perwakafan untuk menjawab polemik wakaf
menurut ajaran Islam. Sayangnya perluasan
yang terjadi dalam masyarakat, sayangnya
obyek hukum itu hanyalah merupakan wacana
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini
sehingga untuk saat ini perlu sekali segera
hanya membatasi obyek wakaf hanya pada tanah
dibentuk peraturan perundang-undangan yang
hak milik saja, tidak mencakup harta lainnya
mengatur tentang wakaf dalam bentuk undang-
yang
undang.
dimiliki
mengakomodir
oleh
wakif.
seluruh
Dan
pendapat
belum mazhab
Pemikiran
mengenai yang dapat
tentang wakaf diantaranya adalah tentang jangka
menjadi wakif adalah perlu adanya perluasan
waktu wakaf, begitu juga prosedur yang
siapa saja yang dapat menjadi wakif. Selama ini
dilakukan tidak cukup akad wakaf dilakukan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28
secara lisan saja.
Tahun 1977 wakif hanya dibatasi pada orang,
Dalam praktek adanya Peraturan
orang-orang, atau badan hukum yang memiliki
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tidak dapat
tanah hak milik. Obyek wakaf hanya dibatasi
efektif karena disebagian masyarakat ada yang
pada benda tetap yang berupa tanah hak milik
enggan untuk mewakafkan tanahnya karena
saja. Untuk memberikan dorongan bagai umat
bebarapa
adanya
Islam untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah
Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan
kepada Allah melalui wakaf maka tidak perlulah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
seseorang itu menunggu mempunyai tanah hak
Peradilan Agama, dibutuhkan suatu pedoman
milik. Cukup apabila seseorang itu memiliki
untuk menyelesaikan sengketa tentang wakaf
harta baik benda tetap atau benda tidak tetap,
yang dirasa oleh hakim Pengadilan Agama
asalkan benda itu merupakan harta milik wakif
57 -
alasan.
Seiring
dengan
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala secara keseluruhan dan adanya niat wakif untuk
dan menyelamatkan harta wakaf benda tetap
mewakafkan hartanya itu secara kekal atau terus
untuk publik. Hal itu tidak berarti wakaf hanya
menerus. Terhadap hal ini ada pemikiran dari
dapat dilaksanakan untuk benda yang berupa
KH. Sechul Hadi Permono mengenai seorang
tanah hak milik saja, karena Inpres Nomor 1
wakif dapat mewakafkan hartanya misalnya
Tahun 1991 membuka perluasan obyek wakaf
tanah hak miliknya untuk jangka waktu tertentu,
meliputi benda bergerak atau tidak bergerak
tujuannya untuk memanfaatkan lahan tidur.
milik wakaf. Oleh karena itu perlu penekanan
Sebagaimana pengertian wakaf menurutnya
secara yuridis tentang benda apa saja yang dapat
yaitu:
atau
diwakafkan ke dalam undang-undang wakaf
sekelompok orang atau badan hukum untuk
nantinya. Sebagai bahan pertimbangan obyek
memisahkan sebagian dari harta miliknya dan
wakaf perlu penekanan pada substansi benda
melembagakannya guna kepentingan ibadah
wakaf atau unsure pokok benda wakaf yaitu
atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan
harus
ajaran Islam dan perundang-undangan yang
Perdebatan tentang unsur kekal dari benda
berlaku (Sechul Hadi Permono: 2002)
wakaf tampak antara madzab Syafi‟I dan Hanafi
perbuatan
hukum
seseorang
Berkaitan dengan hal itu tidaklah tepat pengertian
wakaf
untuk
harta
berhenti
atau
penahanan
pokoknya.
dengan madzab Maliki .
yang
Imam Syafi'i misalnya, sangat menekankan
penyerahannya untuk jangka waktu tertentu.
wakaf pada fixed asset (harta tetap) sehingga
Sebab syarat adanya wakaf adalah seseorang itu
menjadikannya
menyerahkan hartanya untuk kepentingan Allah
Mengingat di Indonesia secara fikih kebanyakan
semata dan bersifat kekal atau untuk selama-
adalah pengikut mazhab Syafi'i, maka bentuk
lamanya. Apabila harta itu diperluas tidak hanya
wakaf yang lazim kita dapatkan berupa tanah,
tanah hak milik saja itu benar asalkan tetap harta
masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.
itu merupakan milik wakif secara keseluruhan.
Di
sebagai
lain
syarat
pihak,
sah
Imam
wakaf.
Maliki
Apabila tentang lamanya atau waktu wakaf yang
mengartikan ''keabadian'' lebih pada nature
dibatasi sekehendak wakif maka hal itu bukanlah
barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap
memenuhi unsur wakaf dan hanya dapat disebut
maupun aset bergerak. Untuk aset tetap, seperti
sebagai sedekah. Selanjutnya pemikiran kedua
tanah,
mengenai perbaikan wakaf dalam suatu undang-
memang tanah dapat dipakai selama tidak ada
undang adalah mengenai harta wakaf. Hukum
longsor atau bencana alam yang menghilangkan
Islam tidak membatasi obyek hukum wakaf
fisik tanah tersebut, demikian juga halnya
hanya pada tanah hak milik saja. Keberadaan
dengan masjid atau madrasah. Selain itu Imam
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
Maliki memperluas lahan wakaf mencakup
memang hanya dibatasi pada tanah hak milik
barang-barang bergerak lainnya, seperti wakaf
saja. Hal ini untuk memudahkan pemantauan
susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu.
unsur
keabadian
terpenuhi
karena
Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 58
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon,
maqashid syari’ah dalam perkembangan fiqh
sementara yang diambil manfaatnya adalah susu
Islam di Indonesia, dalam konsep maqashid
dan buah. Ia membuka luas kesempatan untuk
syari’ah peninjauan terhadap hukum ditinjau
memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun,
dari
termasuk aset yang paling likuid yaitu uang
mengapaikan
tunai (cash waqf) (Muhammad Syafi‟i Antonio:
pensyari‟atan. Sehinggga kalau dikembalikan
2002)
pada tujuan akhir wakaf sebagai amalan
tujuan
akhir
pensyari‟atan
konsekuensi
dari
tanpa sebuah
Dari uraian di atas dapat dipikirkan
jariah yang selalu berfaidah tentunya tidak
adanya perluasan mengenai obyek hukum wakaf.
hanya berbentuk pada benda yang nampak
Dapat berupa uang yang dimiliki oleh wakif
semata, akan tetapi juga pada benda yang
berapapun
dan
sudah tidak ada lagi tetapi massih terdapat
dikumpulkan oleh suatu badan baik badan
manfaat yang mengalir padanya. Maka dari
bentukan pemerintah atau badan sosial yang
pada itu wakaf sementara waktu menjadi
nantinya dapat dibelikan sebuah lahan misalnya
pilihan bagi mereka yang memiliki sedikit
dibelikan tanah hak milik yang nantinya dapat
harta untuk diwakafkan. Apabila telah sampai
diubah menjadi tanah wakaf dan usaha untuk
waktu akhir wakaf dan harta tersebut diambil
mengakomodir pendapat para ulama mazhab
kembali hendaknya manfaat yang telkah
tentang kekekalan harta wakaf.
diberikan melalui wakaf dalam jangka waktu
jumlahnya
yang
dikelola
Sesuai dengan yang telah disebutkan
tertentu dapat berlanjut.
sebelumnya penetapan pengertian wakaf yang
Pertimbangan selanjutnya adalah
menyebutkan kebolehan mewakafkan sesuatu
sosiologis masyarakat Indonesia yang gemar
dalam
bergotong
jangka
tertentu
berdasarkan
pada
royong
terutama
keadaan
untuk
pertimbangan yuridis dalam metodologi hukum
kemaslahatan ummat, diantaranya adalah
Islam terhadap penggabungan berbagai macam
kegemaran masyarakat untuk mewakafkan
mazhab fiqh dalam konsep fiqh Indonesia yang
harta bendanya. Dalam hal ini para perumus
di kristalkan dalam bentuk undang-undang di
Undang-Undang
negara indonesia, tanpa mengkhususkan pada
kebiasaan ini dapat diatur dalam Undang-
mazhab tertentu sehingga secara keseluruhan
Undang dan dipermudah prosesnya sehingga
dapat dipergunakan oleh seluruh umat Islam
dalm Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Indonesia yang multi mazhab, sehingga kesemua
ini terdapat berbagai perkembangan fiqh
mazhab
terakomodir
wakaf meliputi kebolehan wakaf uang,
tersebut
walaupun
dalam undang-undang tidak
dalam
satu
permasalahan. Pertimbangan kedua adalah konsep 59 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
kebolehan
wakaf
ini
berharap
sementara
bahwa
waktu,
kebolehan pengalihan fungsi wakaf dan lain sebagainya.
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Ketentuan
Hukum
Islam
Bila
Wakaf
Hal ini karena harta benda yang sudah
Diberikan Untuk Jangka Waktu Tertentu
diwakafkan, tidak lagi menjadi haknya, akan
Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
tetapi mutlak menjadi hak Allah (Ahmad Rofiq,
2004 tentang Wakaf menjelaskan, “wakaf adalah
2003: 515) Sesuatu tindakan yang ironis, apabila
perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
terjadi
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
hartanya,
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
menjadi miliknya sendiri. Karena di sinilah letak
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
keiklasan seseorang tersebut, seorang wakif
kesejahteraan umum menurut syari‟ah.”
sebelum mewakafkan hartanya di jalan Allah
Di dalam kitab Sahih Muslim tidak diketahui
maka terlebih dahulu seharusnya telah benar-
ada
penarikan
benar mempertimbangkanya, termasuk di dalam
kembali wakaf. Terlebih-lebih dalam wakaf,
meminta persetujuan ahli waris agar dikemudian
begitu ikrar diucapkan maka menurut mayoritas
hari tidak timbul penyesalan akibat tindakannya
ulama kepemilikan wakif menjadi gugur dan
itu. Wakaf sebagai tindakan tabarru’ yang murni
beralih menjadi milik Allah. Ini diperkuat lagi
mengharapkan
dengan adanya qarinah dalam hadis Umar ibn
dilakukan
al-Khattab tentang wakaf, “bahwa harta wakaf
(Ahmad Rofiq, 2003: 515)
penjelasan
dibolehkannya
seseorang
meriwayatkan
tentang
enam
menegaskan
jalur
bahwa
menariknya
ridha
setelah
mewakafkan
Allah,
kembali
hendaknya
syarat-syarat
terpenuhi
pendapat dalam mencantumkan syarat permanen
dan tidak bisa pula dihibahkan. ketentuan
kemudian
telah
Akan tetapi para fuqaha berbeda
tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan
Dalam
yang
hibah, hadits
Rasulullah
Muslim yang SAW,
pada
wakaf,
mencantumkan
diantara dan
mereka ada
ada
yang
yang tidak
mencantumkan. Karena itu, ada diantara fuqaha yang membolehkan wakaf muaqqat (wakaf
mengibaratkan: قال اننبي:عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال ئ ثُ َّم يَعُىْ ُد ُ ب يَ ِق ِ انعائد فى هبته كا ْان َك ْه: صتى هللا عهيه وسهم
untuk jangka waktu tertentu) (Muhammad Abid Abdullah
Al-Kabisi,
2004:
159).
Akan
)(متفق عهيه.ُقَ ْي َه
menjelaskan lebih rinci pendapat masing-masing
Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata, “Nabi
kelompok. Serta akan dikemukakan mana
SAW bersabda, “orang yang menarik kembali
pendapat lebih kuat. Mayoritas ulama dari
pemberiannya bagaikan anjing yang muntah
kalangan Syafi‟iyah, Hanafiyah, kecuali Abu
kemudian
Yusuf pada satu riwayat Hanabilah, Zaidiyah,
menjilat
kembali
muntahannya.”
(Ibnu Hajar al-Afqalani, 2006: 199)
Ja‟fariyah dan Zahiriyah. Mereka berpendapat
Oleh karena itu dengan mengqiyaskan tindakan
bahwa wakaf harus diberikan secara permanen
wakaf dengan hibah, dapat dipahami bahwa
(selamanya), dan harus disertakan statemen yang
menarik kembali harta wakaf hukumnya haram.
menunjukkan makna tersebut. Oleh sebab itu, Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 60
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala wakaf yang terbatas pada jangka waktu tertentu
Adapun alasannya, bahwa pada saat kita
(muaqqat) adalah tidak sah. Misalnya seseorang
dibolehkan bertakarub kepada Allah dengan
berkata, “aku mewakafkan rumah ini kepada
seluruh harta atau separuhnya, maka kita juga
Pulan
dibolehkan bertakarrub kepada Allah sepanjang
untuk
jangka
(Muhammad
Abid
waktu
dua
Abdullah
tahun”
Al-Kabisi,
2004:159)
waktu atau separuhnya. Ketiga, menyatakan bahwa wakaf yang tidak
Imam
Mawardi
berkata,
“adapun
disyaratkan qabul (penerimaan), seperti wakaf
syarat yang kedua adalah statemen (sighat)
pada
fakir
miskin,
tidak
pengaruh
pada
wakaf itu bersifat langgeng dan tidak terputus.
pembatasan waktu, seperti dalam memerdekakan
Maka, jika wakif membatasi waktu, seperti:
budak. Oleh karena itu, wakaf yang demikian
“Saya mewakafkan kepada Pulan setahun”,
adalah sah, sementara syarat pembatasan waktu
maka wakafnya tidak sah.
tetap batal (Muhammad Abid Abdullah Al-
Ibn Abidin berkata: “Yang benar bahwa sifat
Kabisi, 2004: 159)
ta’bid (selamanya) merupakan syarat dalam
Para fuqaha di kalangan Hanafiyah
berwakaf, akan tetapi pengucapannya bukanlah
membedakan antara adanya ruju’ (menarik
merupakan
Yusuf,
kembali) dari pihak wakif dengan adanya syarat
sedangkan menurut Muhammad, penyebutan
tauqid (pembatasan waktu) semata. Jika si wakif
atau pengucapan tersebut harus ada dalam
mensyaratkan menarik kembali harta wakaf
akad.”
(ruju‟) setelah selesai waktu yang ditentukan,
syarat
menurut
Abu
Dari kalangan Syafi‟iyah, terdapat tiga pendapat
dalam
mengatakan
masalah
bahwa
wakaf
ini,
pertama,
tersebut
untuk pengelolaan harta wakaf, seperti “Saya wakafkan rumah ini kepada kaum fakir miskin
batal.
untuk jangka waktu satu tahun saja, kemudian
Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama
rumah itu kembali menjadi milikku.” Maka, para
fiqh dari kalangan Syafi‟iyah. Imam al-Syairazi
fuqaha Hanafiyah sepakat bahwa wakaf seperti
berkata, wakaf tidak diperbolehkan untuk jangka
ini tidak sah.
waktu tertentu, karena pada dasarnya wakaf adalah
mengeluarkan
harta dengan
tujuan
Adapun pendapat para fuqaha dari kalangan
Hanabilah,
mensyaratkan
ta’bid
takarrub kepada Allah. Karena itu, tidak
(abadi/selamnya) dalam wakaf secara mutlak.
dibolehkan
waktu
Mereka juga secara mutlak tidak membolehkan
tertentu, seperti halnya pembebasan budak dan
wakaf muaqqat (sementara). Alasan mereka
sedekah.
bahwa
Kedua, menyatakan bahwa wakaf tersebut sah,
ketentuan wakaf yang tidak bisa ditawar lagi.
dan
Karena tujuan wakaf adalah mengeluarkan harta
akan
berwakaf
berakhir
untuk
jangka
bersamaan
dengan
selamnya
Allah,
menjadi
untuk
pendapat ini berasal dari Abul Abbas bin Suraij.
demikian tidak dibolehkan membatasi wakaf
Volume 3, No. 1, Februari 2015
kepada
sudah
berakhirnya jangka waktu yang ditentukan,
61 -
bertakarub
karena
dengan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dalam waktu tertentu. Pendapat mereka ini
yang dilakukan denngan tidak menjualnya, tidak
berdasarkan qiyas wakaf terhadap pembebasan
menghibahkan dan tidak mewariskannya.
budak. Sebab, dalam pembebasan budak tidak
Akan tetapi seiring perkembangan
diperkenankan untuk jangka waktu tertentu,
zaman, ketentuan wakaf banyak diatur melalui
begitu
ijtihad.
pula
dalam
wakaf.
kemudian
ia
Dengan
penggunaan
ijtihad
ini,
mewakafkan selama masa kontrak ini untuk
diharapkan perwakafan dapat lebih maju, karena
kegiatan ibadah kaum muslimin.
fuqaha dari berbagai disiplin ilmu dapat
Imam Malik berpendapat bahwa harta
mengembangkan wakaf dalam bentuk baru
yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang
menurut kebutuhan zaman dengan menggunakan
mewakafkan, artinya harta wakaf itu tidak keluar
manajemen modern yang sesuai dengan prinsip
dari wakif, tetapi walaupun harta itu (mauquf)
syari„at. Mereka dapat membentuk lembaga
tidak lepas dari wakif, harta itu tidak boleh di-
riset
tasyaruf-kan atau ditransaksikan oleh wakif.
pengembangan wakaf baru yang sesuai dengan
Wakif dilarang menjual, menghibahkan dan
kondisi wilayah masing-masing dan untuk
mewariskan harta wakafnya (Imam Malik :
operasionalisasinya, mereka dapat bekerjasama
417)
dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di
untuk
melakukan
penelitian
bagi
Wakaf boleh untuk waktu tertentu
luar negeri. Di samping itu, negara masing-
sesuai yang dikehendaki oleh wakif, boleh untuk
masing dapat mengaturnya melalui peraturan
selama-selamanya dan boleh untuk 5 (lima)
perundang-undangan agar berlaku efektif di
tahun misalnya, sesuai yang ditentukan oleh
masyarakat.
Hal
wakif, kalau wakif tidak menentukan waktunya,
merupakan
bagian
maka wakaf berlaku selama-lamanya, karena
memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk
menurut Imam Malik bahwa harta wakaf itu
pelaksanaannya. Walaupun
tidak keluar dari wakif dan boleh untuk waktu
yang penting dalam perwakafan harus tetap
tertentu
yang
menjadi perhatian, misalnya fuqahā meyepakati
ditentukan oleh wakif sudah habis, si wakif boleh
persyaratan wakaf, yaitu tujuannya harus dalam
mengambil kembali hartanya.
rangka
saja,
Alasan
maka
yang
apabila
waktu
digunakan
dalam
pendapatnya adalah pengertian dari hadits Umar ibn Khattab bahwa yang disedekahkan dalam wakaf itu hanyalah manfaat dari harta wakaf itu, sedangkan asalnya ditahan, yang dimaksud dengan menahan asalnya ) (تحبس االصمadalah menahan benda itu dari memindahkan milik
ini
disebabkan
hukum
mendekatkan
Islam
demikian
diri
wakaf yang
hal-hal
kepada
Allah
SWT, pengelola wakaf harus mengusahakan agar
manfaat
wakaf
terus
berlanjut
atau
berulang, sebab wakaf mengandung makna pemanfaatan secara berulang, karena hal ini terkandung dalam pengertian “sadaqah jariyah”. Di
kalangan
fuqahā,
timbul
pengembangan pemikiran di bidang perwakafan yang memungkinkan di kalangan mereka terjadi Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 62
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala perbedaan pendapat. Misalnya ulama mazhab
wakaf
Maliki membolehkan pembatasan waktu pada
lembaga ekonomi dengan kesempurnaan nilai-
untuk
menciptakan
nilainya dan infra struktur kelembagaannya serta
menegaskan wakaf sementara hukumnya batal.
mengatur pengelolaan dan pengembangan harta
Tetapi mazhab ini menambah penjelasan jika
benda wakaf dengan cara berpihak pada
terdapat syarat batasan waktu bagi wakaf masjid
kepentingan masyarakat. Pemerintah di sini
menjadikan wakafnya batal, karena wakaf
dapat berperan sebagai pengontrol kegiatan
masjid bersifat abadi. Demikian juga fuqahā
wakaf, mendorong tumbuhnya wakaf produktif,
berbeda pendapat tentang batasan waktu dalam
dan memberikan fasilitas serta bantuan teknis
wakaf yang muncul dari keinginan wakif.
keuangan.
Sementara
mazhab
dibentuk
Syāfi„i
wakaf.
ulama
yang
Jumhūr menolaknya, tetapi mazhab Māliki membolehkannya kecuali wakaf berupa masjid. Dengan
dibolehkannya
ijtihad
di
bidang
PENUTUP Kesimpulan
perwakafan tersebut, berarti ide-ide tentang
1. Landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
wakaf
2004 memberi batas waktu untuk wakaf benda
sesungguhnya
dapat
menjadi
luas,
termasuk ide bagi wakif dalam menetapkan syarat-syarat yang dianggap sesuai dengan
tetap, yaitu: a. Pertimbangan Yuridis
tujuan wakaf, selama masih dalam batas yang
Berdasarkan
pertimbangan
dibenarkan syari„at, karena yang penting bagi
metodelogi
wakif, tujuan wakaf harus dalam rangka
penggabungan berbagai macam mazhab fiqh
mendekatkan diri kepada Allah swt, jadi bukan
dalam konsep fiqh Indonesia yang dikristalkan
untuk tujuan maksiat atau apa saja yang dapat
dalam bentuk Undang-undang negara Indonesia,
menyebabkan kemaksiatan.
tanpa mengkhususkan pada mazhab tertentu
hukum
yuridis
Islam
dalam terhadap
Pengembangan wakaf melalui ijtihad
sehingga secara keseluruhan dapat digunakan
tersebut, seharusnya, di samping untuk tujuan
oleh seluruh umat Islam Indonesia yang multi
ibadah,
membentuk
mazhab, dan kesemua mazhab tersebut dapat
infrastruktur kelembagaan dalam memberikan
terakomodir dalam Undang-undang walaupun
bantuan sosial dan ekonomi serta tidak dibangun
tidak dalam satu permasalahan.
di atas prinsip mencari keuntungan yang
b. Maqashid Syari‟ah
juga
bertujuan
untuk
sebanyak-banyaknya dan persaingan yang ketat
Dalam konsep maqashid syari‟ah peninjauan
antar pelaku pasar. Untuk mewujudkan tujuan
terhadap hukum ditinjau dari tujuan akhir
ini, maka pemerintah harus mengaturnya melalui
pensyari‟atan tanpa menggapaikan konsekuensi
peraturan
sebagaimana
dari sebuah pensyari‟atan, sehingga kalau
telah disinggung. Undang-undang wakaf ini,
dikembalikan pada tujuan akhir wakaf sebagai
harus menentukan secara tegas karakteristik
shadaqah jariyah yang selalu berfaidah, tentu
63 -
perundang-undangan,
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tidak hanya berbentuk pada yang nampak
menyuruh mensedekahkan hasilnya saja. Dari
semata, akan tetapi juga pada benda yang sudah
penjelasan itu, wakaf boleh untuk masa waktu
tidak ada lagi tetapi masih terdapat manfaat yang
tertentu.
mengalir padanya.
mengemukakan bahwa tidak ada satu dalil yang
Lebih
lanjut
imam
Maliki
mengharuskan wakaf itu untuk selama-lamanya c. Sosiologis Masyarakat
Sehingga dari banyaknya perbedaan pendapat
Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia yang
yang ada, maka ketentuan hukum Islam dan
gemar
untuk
Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang
adalah
wakaf menyebutkan bahwa wakaf dibolehkan
kegemaran masyarakat untuk mewakafkan harta
hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu
bendanya.
(sementara)
2. Ketentuan hukum Islam bila wakaf diberikaan
(permanen),
dalam jangka waktu tertentu adalah sebagaimana
diwakafkan oleh si wakif.
bergotong
kemaslahatan
royong,
umat,
terutama
diantaranya
dan
atau
tergantung
selama-lamanya
dari
barang
yang
yang telah dibahas dalam pembahasan di atas bahwa
pandangan
hukum
Islam
terhadap
Saran
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
1. Kepada umat muslim diharapkan untuk
Wakaf dalam penetapan wakaf dalam jangka
menjalankan hukum Islam dengan baik
waktu tertentu adalah sesungguhnya dalam
dengan tidak menghalang-halangi orang lain
hukum
perbedaan
untuk berbuat kebaikan, begitu pula dalam
pendapat diantara para fuqaha (ulama mazhab),
menjalankan masalah wakaf, sebagaimana
sebagian fuqaha membolehkan wakaf dalam
kita ketahui wakaf itu merupakan aset yang
jangka waktu tertentu (sementara), sedangkan
sangat berharga nilainya dalam pembangunan
sebagian fuqaha lainnya tidak membolehkan
Islam, disamping itu wakaf juga merupakan
wakaf dalam jangka waktu tertentu melainkan
usaha
harus selama-lamanya (permanen). Contohnya
muslim dalam merelakan melepas hartanya
saja para fuqaha dari mazhab Malikiyah, yang
untuk
mana membolehkan wakaf sementara, sehingga
menghitung jangka waktu dan keuntungan
apabila masa yang telah ditentukan berlalu,
materi.
bolehlah orang yang berwakaf mengambil
2. Kepada
kembali
Islam
harta
banyak
yang
terdapat
telah
diwakafkannya.
pembentukan
kepentingan
kepribadian
orang
pemerintah
lain,
diharapkan
umat
tanpa
dapat
memberi perhatian yang lebih serius terhadap
Pendapat mazhab Imam Maliki beralaskan
persoalan
kepada hadits Ibnu Umar, ketika Rasulullah
persyaratan
menyatakan kepada Umar “jika kamu mau,
pemberdayagunaan harta wakaf, sehingga
tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya”.
tidak ada yang menyalahgunakan barang
Menurut
wakaf.
imam
Maliki
Rasulullah
hanya
wakaf
ini,
maupun
baik
dari
dari
Volume 3, No. 1, Februari 2015
segi segi
- 64
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DAFTAR PUSTAKA Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Jakarta, 2006. Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia. Ciputat Press, Jakarta, 2005. Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, 1994. Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta, 2005. Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, P'T. Alma'arif, Bandung, 1987. Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih (Bagian Munakahat dan Mu’amalat), Kencana, Jakarta, 2004. Amin Summa, M, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004. As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Terjemahan Drs. Muzakkir AS), Jilid 14, PT. Al-Ma‟arif, Jakarta, 1998. Basiq Jalil, A, Peradilan Agama di Indonesia. Kencana Prena Media Group, Jakarta, 2006. Faishal haq, Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, Refka Petra Media, Surabaya, 2007. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Ibnu Hajar al-Afqalani, Bulughul Maram, Semarang-Indonesia:Al-Haimin, t.t. Imam Muslim, Shahih Muslim Jilid 11, Kairo: Dar Al-Ghad Al-Gadeed Egypt-Al65 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Mansoura, 2008. Imam Malik, Al-Muwaththa’ Imam Malik, Beirut: Dar Kitab „Alamiyah, t.t. Muhammad Abid Abdullah, Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf). Dompet Dhuafa Republika, Jakarta, 2004. Muhammad Daud ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Universitas Indonesia, Jakarta, 1998. Muhammad Jawad Mughiniyah, Fiqih Lima Mazhab. Lentera, Jakarta, 2000. Mustaphayuddin Abdul Khalim, Saham wakaf Johor Majelis Agama Islam Johor, Maij, Malaysia, 2010. Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Besar Indonesia Kontemporer. Modern English Press, Jakarta, 1995. Said Aqil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Pena Madani, Jakarta, 2004. Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Syaikh Mahmoud Syaltout, Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqih, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1993. Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional. PT Tatanusa, Jakarta, 2003. Yusuf Qardhawi, Musykilah al-faqr wakaifa Jalajaha al-Islam (Terjemahan Syahril Halim Halim: Kiat Islam Mengataskan Kemiskinan), Gema Insani Press, Jakarta, 1985.
