WACANA MENGHIDUPKAN KEMBALI GBHN DALAM SISTEM PRESIDENSIL INDONESIA (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia)

WACANA MENGHIDUPKAN KEMBALI GBHN DALAM SISTEM PRESIDENSIL INDONESIA (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) Mei Susanto Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, 40132, Telepon 022-2503271, Fax 022-2533705, Email. [email protected] Tulisan Diterima: 11-05-2017; Direvisi: 05-08-2017; Disetujui Diterbitkan: 22-08-2017

ABSTRACT This research examine the discourse of reviving the Directive Principle of State Policies (DPSP) as a national development planning guideline that is often contrary with a presidential system. The problem research, first what is the legal form of DPSP that does not conflict with the presidential system? Second, what are the legal implications of DPSP violations by the President according the presidential system? By using normative legal research methods, this research concluded that DPSP is not always in conflict with presidential system by placing it in the constitution. The legal form DPSP in the constitution makes national development planning not only the preident domain, but result of mutual agreement in accordance with the social basis of the pluralistic Indonesian society. The DPSP violations cannot have implications for dismissal of the President, because DPSP is still a morally binding guide. The legal system for evaluating DPSP violations can be through the MPR by ordering the House of Representatives to effectively use parliamentary budgetary rights or the Constitutional Court with judicial review or constitutional complaint. The Revive of DPSP can be done by amendment the 1945 Constitution by the MPR. Keywords: Constitution, Directive Principle of State Policies, Presidential System. ABSTRAK Penelitian ini membahas wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman perencanaan pembangunan nasional yang sering dibenturkan dengan sistem presidensil. Permasalahan yang diteliti, pertama bagaimana bentuk hukum GBHN yang tidak bertentangan dengan sistem presidensil? Kedua, bagaimana implikasi hukum pelanggaran GBHN oleh Presiden sesuai sistem presidensil? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini memperoleh kesimpulan GBHN tidak selalu bertentangan dengan sistem presidensil dengan cara menempatkannya dalam konstitusi. Bentuk hukum GBHN dalam konstitusi membuat perencanaan pembangunan nasional tidak menjadi domain presiden saja tetapi hasil kesepakatan bersama sesuai dengan basis sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Pelanggaran GBHN tidak dapat berimplikasi pada pemberhentian Presiden, karena GBHN masih bersifat panduan yang mengikat secara moral. Pranata hukum untuk mengevaluasi pelanggaran GBHN, dapat melalui MPR dengan memerintahkan DPR untuk menggunakan hak budget parlemen secara efektif atau Mahkamah Konstitusi melalui judicial review ataupun constitutional complaint. Penghidupan GBHN ini dapat dilakukan dengan melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 oleh MPR. Kata Kunci: Konstitusi, GBHN, Sistem Presidensil.

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, September 2017: 427 - 445

427

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi AkreditasiLIPI: LIPINo:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 : No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 Volume 17 Nomor 2, Juni 2017

p-ISSN 1410-5632 p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561 e-ISSN 2579-8561

Volume 17, Nomor 3, September 2017

PENDAHULUAN Mitra Bebestari memperhatikan pembangunan yang Garis-Garis Besar Haluan Negara berkelanjutan. Menurut Mega, gagasan (GBHN) menjadi salahNugroho satu isu sentral 1. Prof. Dr. Hibnu pemilihan langsung ditelurkan untuk yang (Hukum menjadi perbincangan Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto) mendekatkan rakyat kepada calon ketatanegaraan pada saat ini. Dalam 2. Prof.Dr.Rianto S.H., M.A. pemimpinnya itu adalah suatu hal yang berbagai kesempatan Adi, sosialisasi empat (Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jaya, Jakarta) positifKristen dalamAtma demokrasi. Namun, ketika pilar bernegara oleh Majelis terjadi pergantian pemimpin, berganti pula Permusyawaratan Rakyat S.H.,M.H., (MPR), wacana 3. Dr. Dra. Farhana, M.Pd. kebijakan yang dilahirkan di dalam menghidupkan GBHN Hukum sebagaiUniversitas (Hukum kembali Pidana, Fakultas Islam, Jakarta) pembangunan. Inilah kelemahan yang pedoman perencanaan pembangunan 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. mengancam pembangunan nasional yang nasional menjadi salah satu materinya. Hal (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Arberkelanjutan. Atas kritik tersebut, tersebut tidak terlepas dari Rekomendasi Raniry, Banda Aceh) disarankanlah wacana menghidupkan Nomor 2 Keputusan MPR RI Nomor kembali Pembangunan Nasional Semesta 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi 5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. MPR (Hukum Administrsasi Negara, Badan Penelitian danyang Pengembangan Berencana dulu pernahKementerian ada ketika RI Masa Jabatan 2009-2014, yang Dalam Negeri) Orde Lama, ataupun Garis-Garis Besar menyebutkan ”Melakukan reformulasi Haluan Negara (GBHN) yang pernah ada sistem perencanaan pembangunan nasional ketika Orde Baru. dengan model GBHN sebagai haluan Alamat Redaksi: Silang Hukum pendapatpun muncul terhadap penyelenggaraan negara” (Sadono, 2016: Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan dan HAM Hukum dan HAM Republik Indonesia kritik Megawati tersebut. Namun, sebagai 2). Inilah cikal bakal Kementerian ”formal” merebaknya Jl. HR. Rasuna Kav.4-5,, Lantai pemimpin 7, Kuningan, theJakarta rulingSelatan party saat ini, ide isu menghidupkan kembaliSaid GBHN Telefon (021)2525015, (021)memperoleh 2526438 tersebut sambutan yang dimana dalam Undang-Undang Dasar Faksimili cukup luas dari berbagai elemen Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Sebelum Perubahan (asli) Email : masyarakat, khususnya lembaga-lembaga negara. Salah satu tanggapan yang balitbangkumham@gmail menjadi salah satu kewenangan MPR menarik ditulis Yudi Latif dalam Harian [email protected] (Pasal 3) namun setelah dilakukannya Kompas 12 Februari 2016 berjudul Basis [email protected] Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Sosial GBHN. Dalam tulisannya, Yudi kewenangan tersebut dihapuskan. Latif menggunakan pendekatan demokrasi Wacana tersebut seolah memperoleh mayotarian vs demokrasi konsensus dari “gaungnya”, setelah Presiden ke-5 RI Percetakan pemikir kenamaan Arend Lijphart. Melalui sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati PT Pohon Cahaya pendekatan demokrasi Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440 tersebut, Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional mayotarian tidak compatible untuk Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340 PDI-P,pada 10-12 Januari 2016 di Jakarta Indonesia karena akan mengancam menyampaikan pidato yang menyindir kelompok minoritas. Demokrasi model perencanaan pembangunan saat ini hanya cocokhasil jikapenelitian pemerintahan Redaksidiibaratkannya menerima naskah karya poco-poco asli yang aktual dimayotarian bidang hukum berupa dari yang seperti dapat dimenangkan secara bergantian baik berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan (http://nasional.kompas.com/read/2016/ pihak mayoritas dan minoritas, yang itu lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat 01/10/16053561/Kritik.Demokrasi.Indon hanya mungkin terjadi dinegara yang redaksi. esia.Megawati.Sebut.seperti.Pocopoco, menganut sistemtidak dwimengubah partai seperti Redaksi 24 berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang isinya. diakses Mei 2016). Kondisi demikian Selandia Baru spasi dan diakibatkan model kepemimpinan negararedaksi, Amerika, Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat maksimum Inggris, 30 halaman A4, diketik Barbados. Selain itu demokrasi mayotarian rangkap dikirim Email [email protected] atau melalui aplikasi Open Jounal Indonesia yang melalui saat ini menggunakan juga cocok bagi negara yang System presidensil, (OJS) pada URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure sistem dimana Presiden dan masyarakatnya homogen. Dua kondisi Wakil Presiden dipilih secara langsung tersebut tidak ada di Indonesia, sehingga oleh rakyat dalam pemilihan umum, model demokrasi mayotarian dianggap membuat Presiden dan Wakil Presiden tidak akan cocok untuk diberlakukan di terpilih sibuk menerjemahkan visi-misi Indonesia (Yudi Latif, Basis Sosial dan janji politik yang dibuatnya ketika pemilihan umum, tanpa kemudian GBHN, Harian Kompas 12 Februari

428

Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Dalam Sistem...

(Mei Susanto)


De Jure

Akreditasi AkreditasiLIPI: LIPI:No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 Volume 17 Nomor 2, Juni 2017



lembaga perwakilan terlengkap yakni 2016. http://print.kompas.com/baca/ DAFTAR ISI MPR sudah berganti model perwakilannya 2016/02/12/Basis-Sosial-GBHN, diakses Halaman dengan kewenangan yang juga kurang 24 Mei 2016). DAFTAR ISI memadai. MPR terdiri dari anggota DPR Karena itu, Yudi Latif menyanjung ADVERTORIAL dan anggota DPD, yang menunjukkan para founding fathers Indonesia yang KUMPULAN ABSTRAK hanya merepresentasikan perwakilan menyusun pemerintahan Indonesia dengan politik daerah, sementara demokrasi Tatanan permusyawaratan yang Perubahan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat dan Sukuperwakilan Baduy perwakilan fungsional ditiadakan (Manan, menekankan daya-daya konsensus Provinsi Banten (The Change of Legal Culture Order on Indigenous People 2003: 72). Sementara itu kewenangan (mufakat) di in bawah sistematik negara of Baduy Tribe The Banten Province) .................................................................. 309- 328 yang bersifat strategis hanya mengubah kekeluargaan. Demokrasi Otom Mustomi UUD dan memberhentikan Presiden permusyawaratan ini berusaha mengatasi dan/atau Wakil Presiden dalam proses paham perseorangan dan golongan. Yang Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana impeachment. Dua kewenangan tersebut dihindari bukan saja dikte-dikte diktator of Blasphemy Di Indonesia (An Conflict Accomplishment in Indonesia`s bersifat tidak pasti dan harus menunggu mayoritas, juga dikte-dikte Criminal Lawmelainkan Perspective) ....................................................................................... 329 - 350 momentum perubahan undang-undang tirani minoritas Ahmad Jazuli dari oligarki elite penguasa dasar dan penjatuhan Presiden dan/atau dan pengusaha. Dalam ungkapan Wakil Presiden. Soekarno, demokrasi kita janganlah Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum TindakSelain Pidanaitu, MPR hanya kewenangan yang sifatnya mengikuti model "mayorokrasi" dan Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimumdiberikan Remedium Principles seremonial berkaitan dengan pelantikan "minorokrasi". in Law Enforcement of Criminal Act of Narcotics Abuses) ...................................... 351 - 363 Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan Dalam Novita Sarikonteks negara kekeluargaan demikian, terdapat kesenjangan antara dengan demokrasi konsensus ala kondisi ideal yang dicita-citakan dalam Indonesia, kebijakan dasar (rencana) Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan konsepInstitutions) negara ................... kekeluargaan 365 dengan pembangunan tidaklah diserahkan kepada (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional -379 ketentuan dalam Perubahan UUD NRI Presiden sebagai ekspresi kekuatan Ulang Mangun Sosiawan Tahun 1945 khususnya berkaitan dengan majoritarian. Kebijakan dasar rencana kelembagaan MPR termasuk dalam pembangunan harus dirumuskan bersama Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pengimplementasian kewenangan melalui mekanisme seluruh (Justice for Convicts atkonsensus the Correctional Institutions) ............................................. 381MPR - 394 yang terbatas tersebut. representasi kekuatan politik rakyat dalam Penny Naluria Utami Dihapuskannya kewenangan MPR suatu lembaga perwakilan terlengkap. untuk Karena itu,Bagipara founding dalam fathers Upah Layak Pekerja/Buruh Perspektif Hukum membuat dan HAM GBHN sendiri sejalan dengan perubahan ................... sistem hubungan merumuskan UUD 1945 (Decent Wages for Laborers in Lawdengan and Human Right`s Perspective) 395antara - 412 MPR dengan Presiden, dimana Presiden menempatkan MPR sebagai lembaga Oki Wahju Budijanto dipilih langsung oleh rakyat (direct perwakilan terlengkap karena di dalamnya popular vote), yang meniadakan hubungan terdapat unsurHakim DPR, utusan golonganPraperadilan: dan Pertimbangan Atas Keputusan Studi Putusan tanggungjawab Presiden kepada MPR, utusan daerah, yang masing-masing unsur Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan sehingga GBHN sebagai instrumen mencerminkan keterwakilan politik, Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment pengukur pertanggungjawaban Presiden fungsional dan teritorial, seluruh Study of Verdict Number :sehingga 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation tidak diperlukan lagi (Manan, 2003: elemen masyarakat hendak dan ........................................................ Termination of Criminal Act dirangkul of Money Politic) 413 - 79425 80). Sebelum Perubahan UUD NRI Tahun diberikan tempatnya di Saefudin lembaga Hardianto Djanggih&Yusuf 1945, kewenangan MPR membuat GBHN perwakilan (Asshiddiqie, 2008: 153). yangPresidensil diformalkan dalam bentuk hukum Dengan demikian MPR diberikan Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Indonesia Ketetapan (TAP) MPR, yang ditempatkan kewenangan membuat GBHN sebagai (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427 - 445 sebagai peraturan perundang-undangan pedoman pembangunan nasional yang Mei Susanto tingkat tinggi di bawah UUD 1945 dan di berkelanjutan sebagaimana terdapat dalam atas UU, yang sejalan dengan kewenangan Pasal 3 UUD 1945 Sebelum Perubahan, BIODATA PENULIS MPR memilih Presiden dan Wakil “Majelis Permusyawaratan Rakyat PEDOMAN PENULISAN Presiden serta menetapkan GBHN dalam menetapkan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tingkat garis-garis besar daripada haluan negara.” tinggi. Oleh karena itu pelanggaran Permasalahannya, setelah reformasi terhadap GBHN pun akan memberikan khususnya melalui Perubahan UUD 1945,

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17 Nomor 3, September 2017: 427 - 445

429


De Jure




presidensil secara lebih komprehensif. konsekuensi permintaan pertanggungMitra Bebestari Terutama bentuk hukum GBHN dan jawaban dari MPR kepada Presiden dan implikasi pelanggaran yang mungkin Wakil 1. Presiden. Prof. Dr. Hibnu Nugroho terjadi.Soedirman, Dengan Purwokerto) demikian diharapkan Karena Perubahan UUD 1945 dengan (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal diperoleh gambaran kemungkinan adanya semangat memperkuat sistem presidensil 2. Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A. pembangunan model GBHN yang sejalan dengan salah satu bentuknya Presiden (Sosiologi Hukum, Kristen Jaya, Jakarta) dengan sistemAtma presidensil. dipilih langsung oleh Fakultas rakyat, Hukum maka Universitas Adapun rumusan masalah yang hendak penghapusan kewenangan MPR membuat 3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana GBHN menurut IsraFakultas adalah suatu halUniversitas (Hukum Saldi Pidana, Hukum Islam, Jakarta) bentuk hukum GBHN yang tidak yang logis. Apalagi MPR bukan lagi 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. bertentangan dengan sistem pemerintahan sebagai lembaga tertinggi dan tidak (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Arpresidensil? Dan bagaimana implikasi memiliki kewenangan memilih dan Raniry, Banda Aceh) hukum pelanggaran GBHN oleh Presiden mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, agar tidak merusak bangunan sistem yang5.berakibat pertanggungjawaban Dr. Hadipada Supratikta, M.M. pemerintahan presidensil yangKementerian dianut? (Hukum Administrsasi Negara,dan Badan Penelitian dan Pengembangan pelaksanaan GBHN oleh Presiden Negeri) kepada Wakil Dalam Presiden MPR METODE PENELITIAN (Isra,http://nasional.kompas.com/read/2 Alamat Redaksi: Penelitian ini merupakan pe016/01/12/15320071/Wacana.Menghidu nelitian hukum (legal research), yang Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pkan.GBHN?page=all, diakses 6 Juni menurut Sugeng Istanto adalah Kementerian RepublikF.Indonesia 2016). Menurut Saldi Isra, Hukum wacanadan HAM yang Selatan diterapkan atau RasunaGBHN Said Kav.4-5, 7, Kuningan, Jakarta menghidupkanJl. HR. kembali patut Lantai penelitian diberlakukan khusus pada ilmu hukum (021)2525015, (021) 2526438 ditolak karena tidak Telefon sesuai lagi dengan Faksimili (Istanto, 2007: 29). Morris L. Cohen bangunan sistem pemerintahan presidensil yang telah disepakati dipertahankan saat Email : mengatakan legal research is the process of finding the law that governs activities in perubahan UUD 1945. balitbangkumham@gmail Karena human society (Dalam Marzuki, 2005: [email protected] membayangkan GBHN dibuat MPR tentu 29). Lebih spesifik penelitian ini saja menempatkan kembali [email protected] sebagai merupakan penelitian hukum normatif lembaga tertinggi negara. Dalam posisi ini, yang meneliti azas hukum, sistematika GBHN yang dibuat MPR tentu saja akan hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah menghadirkan pola sistem perPercetakan hukum dan perbandingan hukum tanggungjawaban Presiden kepada PT MPR Pohon Cahaya (Soekanto, 2007: 51). Berdasarkan hal Baru 18 Jakarta Barat 11440 (Isra, 2016: 14). Jalan KalauGedung hendak tersebut, GBHN dikaitkan (021)permasalahan 5670340 mengembalikan pola Telpon lama, (021) jalan 5600111, yang Faksimili dengan sistem pemerintahan presidensil, harus ditempuh kembali secara utuh pada diteliti dengan menggunakan penelitian pola hubungan antar lembaga sebelum untuk berupa mendapatkan deskripsi Redaksi menerima naskahatau karyacampakkan asli yang aktual dihukum bidang hukum hasil penelitian dari perubahan UUD 1945 mengenai hukum menyangkut berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, sertayang berbagai kalangan sistem presidensil. aktivitaspribadi pemerintahan dalam lainnya. yang dimuatbaik merupakan pendapat penulisnya, bukanmenyusun pendapat KeduaTulisan-tulisan pendapat pakar tersebut, itu perencanaan pembangunan GBHN yang redaksi. Yudi Latif dan Saldi Isra memiliki basis sejalansepanjang dengan tidak sistem pemerintahan Redaksi berhakdapat menolak, menyingkat naskah tulisan mengubah isinya. teoritis yang dibenarkan. Tetapi Jugadiketik dilakukan muncul tulisan pertanyaan duaredaksi, presidensil Naskah dapat adalah, dikirim apakah ke alamat maksimum 30tersebut. halaman A4, spasi pengkajian yangOpen diterapkan rangkap Email [email protected] atauaturan-aturan melalui aplikasi Jounal pendapatdikirim tersebutmelalui tidak dapat disandingkan dalam pelaksanaan model perencanaan System (OJS)dapat pada URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure dan tidak saling melengkapi? pembangunan Indonesia yang saat ini Apakah perencanaan pembangunan model menggunakan Sistem Perencanaan GBHN akan selalu bertabrakan dengan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana sistem presidensil? Pembangunan Jangka Panjang Nasional Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka hendak membedah permasalahan Menengah Nasional (RPJMN) serta menghidupkan kembali GBHN yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan

430


(Mei Susanto)


De Jure




politik hukum, politik energi, politik mempelajari juga model GBHN yang DAFTAR ISI pangan, dan sebagainya. pernah berlaku di Indonesia. Halaman Istilah haluan negara sendiri Merujuk pada pendekatan dalam DAFTAR ISI dipergunakan dalam UUD NRI Tahun penelitian hukum, penulis menggunakan ADVERTORIAL 1945 (Sebelum Perubahan) tepatnya Pasal pendekatan perundang-undangan (statute KUMPULAN ABSTRAK 3 yang menyebut “MPR menetapkan UUD approach), pendekatan konseptual danAdat garis-garis besar daripada haluan (conceptual approach), pendekatan Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Suku Baduy negara” dan People Penjelasannya “...DPR perbandingan Provinsi Banten (comparative (The Change ofapproach), Legal Culture Order on Indigenous senantiasa dapat mengawasi tindakandan pendekatan filosofis of Baduy Tribe in The Banten(philosophical Province) .................................................................. 309- 328 tindakan Presiden dan jika Dewan approach) (Marzuki, 2005:92-95). Otom Mustomi menganggap bahwa Presiden sungguh Pendekatan perundang-undangan melanggar haluan digunakan untuk meneliti, mendalami, Penyelesaian Konflik Penodaan Agamadan dalam Perspektif Hukum Pidana negara yang telah menelaah berbagai peraturan perundang- of Blasphemy ditetapkan oleh undang-undang dasar Di Indonesia (An Conflict Accomplishment in Indonesia`s undangan mengatur model atau Majelis Permusyawaratan Criminal Lawyang Perspective) ....................................................................................... 329 - 350 Rakyat...” (cetak tebal penulis). Dari perencanaan nasional. Ahmad Jazuli pembangunan kutipan tersebut, maka dapat diketahui Pendekatan konseptual digunakan untuk bahwa haluan negara mendalami model perencanaan Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak PidanaIndonesia dapat UUD NRI Tahun 1945 pembangunan nasional yang ideal, apakah Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimumbersumber Remedium pada Principles dan adapula yang ditetapkan oleh MPR. GBHN atau SPPN ofdengan RPJPN in Law Enforcement Criminal Act of dan Narcotics Abuses) ...................................... 351 - 363 Menurut Bagir Manan keberadaan RPJMN yang saat ini ada. Lebih jauh, Novita Sari GBHN dalam UUD 1945 Sebelum pendalaman perencanaan pembangunan Perubahan tidak dapat dilepaskan dari soal model GBHN menggunakan pendekatan Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan kedaulatan rakyat (Manan dalam Harijanti, filosofis (philosophical approach) sebagai (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) ................... 365 -379 2016: 18-19). Manan mengatakan: bentuk demokrasi konsensus yang sesuai Ulang Mangun Sosiawan “keinginan para pendiri negara dan dengan basis sosial masyarakat Indonesia.Sementara pendekatan Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatanpenyusun UUD untuk menciptakan dan menyelenggarakan kedaulatan381rakyat perbandingan dilakukan melihat (Justice for Convicts at thedengan Correctional Institutions) ............................................. - 394 yang terarah dan terbimbing. Sebagai beberapa negara yang mengatur directive Penny Naluria Utami penjelmaan kedaulatan rakyat yang principles atau GBHN dalam terarah dan terbimbing, diciptakan penyelenggaraan Upah Layak Bagibernegaranya. Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM sistem garis-garis besar daripada (Decent Wages for Laborers in Law and Human Right`s Perspective) ................... 395haluan - 412 negara bukan sekedar wujud sistem PEMBAHASAN Oki Wahju Budijanto kerja atas dasar perencanaan (planning A. Haluan Negara dan Sistem system), sebagai sarana Pemerintahan Presidensil Pertimbangan Hakim Atas Keputusan Praperadilan: Studi Putusan tetapi melaksanakan kedaulatan rakyat yang Haluan dalam Kamus Besar Bahasa Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan terarah dan terbimbing)” Indonesia (KBBI) mengandung arti arah Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment Konteks kedaulatan menunjukkan tujuan atau : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk pedoman Study of Verdict Number on Investigation bahwa ada keterkaitan antara 413 Pasal 3 (http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/ Termination of Criminal Act of Money Politic)........................................................ - 425 dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 index.php, diakses 24 Mei 2016). Bagi Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin Sebelum Perubahan. Jimly Asshiddiqie haluan negara sama berdasarkan pengalaman dengan policy atau kebijakan Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam SistemSementara Presidensilitu, Indonesia UUD 1945 Sebelum Perubahan, (Asshiddiqie, 2010: 17). Haluan negara (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427Jimly - 445 menyebutkan haluan negara mencakup merupakan arah bagi Mei Susanto pedoman pengertian: penyelenggaraan negara. Haluan negara (1) Haluan negara yang tercantum dapat berupaPENULIS haluan politik baik di bidang BIODATA dalam UUD 1945; ekonomi, PEDOMANkebudayaan, PENULISANataupun hukum. (2) Haluan negara yang tertuang dalam Dengan demikian istilah ini dapat ketetapan-ketetapan MPR/S; dikaitkan dengan pengertian politik dalam arti luas, seperti tercermin dalam istilah politik ekonomi, politik kebudayaan,


431


De Jure




(keadilan sosial bagi seluruh rakyat), (3) Haluan negara dalam pengertian Mitra Bebestari terwujudnya masyarakat Indonesia yang program kerja yang tertuang dalam demokratis dan mandiri serta GBHN; dan 1. Ketetapan Prof. Dr. MPR Hibnutentang Nugroho terlaksananya negara berdasarkan atas (4) Haluan negara yang tertuang dalam (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto) hukum dan berkonstitusi. Politik hukum UU APBN. (Asshiddiqie, 2010: 2. Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A. temporer adalah kebijaksanaan yang 18). Hukum, Fakultas bahwa Hukum Universitas Kristendari Atmawaktu Jaya, Jakarta) ditetapkan kewaktu sesuai Lebih(Sosiologi lanjut Jimly mengatakan dengan kebutuhan. Seperti penentuan segala bentuk peraturan perundang3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. prioritas pembentukan peraturan undangan yang Pidana, mengikat umum jugaUniversitas (Hukum Fakultas Hukum Islam, Jakarta) perundang-undangan, penghapusan sisaberisi haluan, pedoman dan pegangan 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. sisa peraturan perundang-undangan normatif yang harus dijadikan acuan (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Arkolonial, pembaharuan peraturan dalam proses penyelenggaraan kekuasaan Raniry, Banda Aceh) perundang-undangan di bidang ekonomi, negara. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan peraturan perundangSetelah Perubahan UUD M.M. 1945, haluan 5. Dr. Hadi Supratikta, undangandan yang menunjang pembangunan Negara, Badan Penelitian Pengembangan Kementerian negara (Hukum IndonesiaAdministrsasi meliputi UUD 1945, nasional dan sebagainya. Dalam TAP MPR yangNegeri) masih berlaku, UU APBN Adapun sistem UUD 1945 (Sebelum dan peraturan perundang-undangan Perubahan) menghendaki suatu pola lainnnya yang menunjukkan haluanAlamat dan Redaksi: kebijaksanaan tersusun secara pedoman dalamGedung penyelenggaran negara. dan Pengembangan Badan Penelitian Hukumyang dan HAM sistematik, spesifik dan terencana dari Kementerian berbagai Hukum dan HAM Republik Indonesia Dengan dinormatifkannya ke waktu yangSelatan ditunjukkan adanya Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, 7, Kuningan, Jakarta macam haluan negara dalam bentuk Lantai waktu GBHN. Indonesia yang sedang Telefon (021)2525015, Faksimili (021)Bagi 2526438 hukum (peraturan perundang-undangan), membangun, politik hukum yang temporer maka dapat dikatakan bahwa haluan negara tersebut merupakan sebuah politik Email : lebih ditujukan pada pembaharuan hukum untuk mewujudkan suatu sistem hukum hukum (kebijakan hukum). Bagirbalitbangkumham@gmail Manan nasional dan berbagai aturan hukum yang [email protected] menyebutkan politik hukum ada yang dapat memenuhi kebutuhan Indonesia [email protected] bersifat tetap (permanen) dan ada yang yang merdeka, berdaulat menuju temporer (Manan, Makalah 2003: 2-3). masyarakat yang adil dan makmur. Karena Politik hukum permanen atau tetap bagi itu politik hukum temporer ini seiring juga Indonesia, antara lain: (i) ada satu Percetakan dengan kebijakan dalam bidang ekonomi, kesatuan sistem hukum Indonesia;PT(ii) Pohon Cahaya politik, sosial dan lain-lain. Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440 sistem hukum nasional dibangun Dari konsep haluan negara tersebut, Telponmemperkokoh (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340 berdasarkan dan untuk diperoleh pembelajaran bahwa haluan sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945; (iii) negara Indonesia dapat termuat di berbagai tidak ada hukum yang memberikan hakperaturan perundang-undangan. Redaksi menerima aslitertentu yang aktual dimacam bidang hukum berupa hasil penelitian dari hak istimewa padanaskah warga karya negara Yang UUD berbagai 1945 kalangan Sebelum berbagai kalangan, penelitiagama. hukum, praktisi dan menarik teoritisi, serta berdasarkan suku, seperti: ras atau Perubahan memang menghendaki adanya lainnya. yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat KalaupunTulisan-tulisan ada perbedaan semata-mata haluan negara sebagai pedoman bagi redaksi. didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia yang tidak sedang membangun. Redaksi berhak kesatuan menolak, dan menyingkat naskah tulisan sepanjang mengubah isinya. dalam rangka persatuan hukum haluan A4, negara sebagai bangsa; tulisan (iv) dapat pembentukan hukumredaksi, Bentuk Naskah dikirim ke alamat maksimum 30 halaman diketik spasi wujud perencanaan rangkap dikirimkemajemukan melalui Emailmasyarakat; [email protected] atau melalui pembangunan aplikasi Open dengan Jounal memperhatikan model GBHN yang berisikan panduan System (OJS) pada (v) hukum adat danURL/website: hukum tidakhttp://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure tertulis program kerja yang bersifat konkrit dan lainnya diakui sebagai subsistem nasional dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan sepanjang nyata-nyata hidup dan perkembangan pembangunan. dipertahankan dalam pergaulan Sementara itu, jika berbicara mengenai masyarakat; (vi) pembentukan hukum sistem pemerintahan, maka dalam konsep sepenuhnya didasarkan pada partisipasi dasarnya, sistem pemerintahan dibedakan masyarakat; dan (vii) hukum dibentuk dan antara sistem pemerintahan parlementer ditegakkan demi kesejahteraan umum

432


(Mei Susanto)


De Jure




adalah Amerika Serikat. Dalam dan sistem pemerintahan presidensil DAFTAR ISI praktiknya, muncul banyak varian dalam (Manan, 2006: 13-14). Sistem Halaman penyelenggaraan sistem pemerintahan, pemerintahan parlementer menampakkan DAFTAR ISI baik di parlementer maupun presidensil. berbagai ciri utama. Pertama, ada dua ADVERTORIAL Bahkan muncul varian campuran antara kelembagaan eksekutif, yaitu eksekutif KUMPULAN ABSTRAK parlementer dan presidensil seperti di yang menjalankan dan bertanggung jawab Perancis. atas penyelenggaraan pemerintahan dan Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Dari uraian tersebut, eksekutifBanten yang(The tidak dapat diminta Provinsi Change of Legal Culture Order on Indigenous People inti dari sistem pemerintahan adalah berkaitan dengan tata pertanggungjawaban penyelenggaraan of Baduy Tribe in Theatas Banten Province) .................................................................. 309- 328 cara pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Eksekutif pertama biasanya Otom Mustomi pemerintahan eksekutif dalam satu disebut dengan kepala pemerintahan dan tatatanan negara ada di tanganKonflik kabinet Penodaan atau dewan menteri. Penyelesaian Agama dalam Perspektif Hukum Pidanademokrasi (Manan, 2005: in250). Berdasarkan korespondensi Eksekutif kedua, adalah Accomplishment kepala negara, of Blasphemy Di Indonesia (An Conflict Indonesia`s empirik yang dilakukan M. Adnan yaitu rajaLaw bagiPerspective) kerajaan dan Presiden bagi Criminal ....................................................................................... 329Yazar - 350 Zulfikar terhadap 194 konstitusi negararepublik. Pertanggungjawaban eksekutif Ahmad Jazuli negara di dunia yang diunggah kedua, dilaksanakan oleh eksekutif Comparative Constitutions pertama. C.F. Strong menyebut real Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Project dari Texas, menunjukkan bahwa executive bagi eksekutif yang menjalankan Penyalahgunaan Narkotika(Application of UltimumUniversity Remedium of Principles setiap ...................................... negara yang menggunakan dan atas Act jalannya in Lawbertanggungjawab Enforcement of Criminal of Narcotics Abuses) 351sistem - 363 pemerintahan parlementer mengatur pemerintahan Novita Sari dan nominal executive bagi pertanggungjawaban kepala pemerintahan eksekutif yang tidak dapat diminta kepada parlemen, sebaliknya kepala pertanggungjawaban dalam menjalankan Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan pemerintahan pada setiap negara pemerintahan. Kedua, kabinet atau dewan (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) ................... 365 yang -379 menggunakan sistem presidensil tidak menteri bertanggung jawab kepada badan Ulang Mangun Sosiawan bertanggungjawab kepada badan legislatif perwakilan rakyat, sedangkan kepala negara tidak diganggu (canPemasyarakatan do (Zulfikar, 2016: 88). Keadilan bagidapat Narapidana di gugat Lembaga Jika dilihat dari dua model381sistem no wrong). Maksudatbertanggung jawab (Justice for Convicts the Correctional Institutions) ............................................. - 394 pemerintahan tersebut, maka sebagaimana eksekutif adalah eksekutif tersebut dapat Penny Naluria Utami telah diulas, sistem pemerintahan dijatuhkan dengan mosi tidak percaya oleh presidensil tidak menghendaki adanya badan perwakilan. Adapun negara Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalamyang Perspektif Hukum dan HAM pertanggungjawaban di tengah-tengah sering menjadi rujukan sistem (Decent Wages for Laborers in Law and Human Right`s Perspective) ................... 395 - 412 masa jabatan dalam urusan kebijakan. Hal pemerintahan parlementer adalah Inggris. Oki Wahju Budijanto tersebutlah yang membuat pola Adapun sistem pemerintahan pembangunan model GBHN presidensil hanya mengenal satu eksekutif. Pertimbangan Hakim Atas Keputusan Praperadilan:perencanaan Studi Putusan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Fungsi kepala pemerintahan Tentang (chief Penghentian Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Penyidikan Sebelum Perubahan ditinggalkan. Walau executive) dan kepala negara (head of Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment demikian, ada pelajaran yang dapat state) ada pada Number satu tangan dan tunggal Study of Verdict : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation diambil dari penjabaran diatas, bahwa (single executive). Pemegang kekuasaan Termination of Criminal Act of Money Politic)........................................................ 413 -bagi 425 Indonesia yang sedang membangun eksekutif dalam sistemSaefudin presidensil Hardiantotunggal Djanggih&Yusuf (development countries), perencanaan tidak bertanggung jawab kepada badan pembangunan yang terencana model perwakilan rakyat, tetapi langsung kepada Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia GBHN layak untuk dipertimbangkan. rakyat pemilih karena dipilih langsung (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427 - 445 Melalui UU No. 25 Tahun 2004 atau dipilih melalui badan pemilih Mei Susanto tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (electoral college). Karena itu masa Nasional (SPPN) dan UU No. 17 Tahun jabatan Presiden biasanya tetap (fixed), BIODATA PENULIS 2007 tentang Perencanaan Pembangunan dan hanya dapat dipertanggungjawabkan PEDOMAN PENULISAN Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dalam jabatan melalui prosedur sebenarnya pembangunan berencana telah impeachment dengan alasan hukum. diakomodir dalam peraturan perundangAdapun negara yang sering menjadi undangan. Walau demikian perujukan sistem pemerintahan presidensil


433


De Jure




memperhatikan pembangunan berlaksanaannya dibentuk melalui Peraturan Mitra Bebestari kelanjutan dan terlalu Presiden sentris. Presiden tentang Rencana Pembangunan Ardilafiza menyebut sistem Jangka Menengah Nasional 1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho(RPJMN). perencanaan pembangunan setelah Dengan (Hukum bentuk Pidana, hukumFakultas Perpres, maka Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto) perubahan UUD 1945 sebagai sistem kedudukan Presiden sangat power full 2. Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A. perencanaan pembangunan yang dalam menentukan perencanaan (Sosiologi Hukum, Fakultas Kristen Atma Jaya, pragmatis. Alasannya visiJakarta) dan misi calon pembangunan jangka menengah 5 Hukum (lima) Universitas Presiden adalah satu-satunya dasar pilihan tahunan (RPJMN). Hal inilah yang di M.Pd. awal 3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., rakyat dalam pemilihan umum. Tidak ada dikritik, (Hukum karena perencanaan pembangunan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam, Jakarta) batasan visi dan misi yang diperjanjikan menjadi Presiden sentris atau executive 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. pada pemilih, semuanya diserahkan pada minded yang itu tidak sejalan dengan basis (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Armekanisme pasar. Tidak ada batasan yang sosial rakyat Indonesia yang majemuk, Raniry, Banda Aceh) mengarahkan atau membatasi visi dan misi beragam dengan sistem multi partai. calon Presiden, tidak juga konstitusi Dengan bentuk hukum undang-undang 5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. negara dan atau Pengembangan filosofis negara, apalagi (Hukum Administrsasi Negara, Badan Penelitian Kementerian untuk SPPN dan RPJPN serta lebih khusus keberlanjutan visi dan misi Presiden Dalam Negeri) (perpres) untuk peraturan presiden sebelumnya. Kebutuhan rakyat pemilih RPJMN, maka bentuk regulasinya lebih yang lebih bersifat emosional dan fleksible, dimana Presiden setiap Alamat saat Redaksi: didasarkanHukum padadan HAM kebutuhan sesaat dapat mengubahnya sesuai dengan Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan menyebabkan pembangunan negara Kementerian Republik Indonesia kebutuhannya (Rohi, 2013:Hukum 87).dan HAM tidak tentuSelatan arah karena tidak Jl. HR. Rasuna Saidmembuat Kav.4-5, Lantai semakin 7, Kuningan, Jakarta Fleksibilitas regulasi tersebut adanya prioritas yang harus Telefon (021)2525015, (021)skala 2526438 sistem perencanaan pembangunan sangat Faksimili dilakukan (Ardilafiza, 2016: 39-40). mudah berubah sesuai dengan keinginan pemimpin yang terpilih dan sedang Email : Padahal perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana telah balitbangkumham@gmail memimpin. disinggung berkaitan erat dengan [email protected] kedaulatan rakyat. Bagir Manan [email protected] B. Sistem Presidensil yang Terpimpin menjelaskan sebab mengapa pelaksanaan Konstitusi dan Bentuk Hukum kedaulatan rakyat perlu bimbingan GBHN tidaklah semata-mata didasarkan atas Sebagaimana sempat diutarakan, sistem Percetakan pertimbangan efektivitas, efisiensi ataupun presidensil yang saat ini dianut Indonesia PT Pohon Cahaya ketertiban Gedung Baru 18 Jakarta Barat dalam 11440 berdemokrasi, melainkan merupakan pilihan terbaikJalan sebagai bentuk pula didasarkan pada pertimbangan bahwa (021) 5600111, (021) 5670340 penguatan derajat Telpon kedaulatan rakyat Faksimili rakyat belum memiliki dasar-dasar dan terutama berkaitan dengan pemilihan syarat-syarat untuk menjalankan presiden yang langsung dilakukan oleh yangberupa kompleks. Berdemokrasi Redaksi menerima naskah presiden karya asliterpilih yang aktual didemokrasi bidang hukum hasil penelitian dari rakyat. Dengan demikian, membutuhkan (democratic berbagai kalangan, seperti: peneliti dan teoritisi,kematangan serta berbagai kalangan akan memiliki legitimasi yang tinggi hukum, serta praktisi maturity) (Manan dalam lainnya. yang dimuat pendapat pribadi penulisnya, bukanHarijanti, pendapat memilikiTulisan-tulisan ikatan (bonding) yang merupakan kuat redaksi. dengan rakyatnya. Sebab itulah sistem 2016: 19). Sistem perencanaan pembangunan Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. presidensil ini masih layak dipertahankan. banyak manfaat.A4, Misalnya Melalui pemilihan langsung, makaredaksi, memiliki Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat maksimum 30 halaman diketik Bagir spasi Manan mengungkapkan beberapa rangkap dikirim dan melalui Email [email protected] atau melalui aplikasi Openmanfaat Jounal Calon Presiden Wakil Presiden dapat dari sistem perencanaan pembangunan, System (OJS) pada memberikan janjiURL/website: kampanye http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure dalam yaitu: pertama, sebagai cara mewujudkan memimpin pemerintahan dan partisipasi demokratik dalam menyelesaikan persoalan bangsa, sebagai penyelenggaraan negara atau pebahan jualan kepada rakyat sehingga merintahan, terutama yang bertalian menjadi referensi rakyat dalam memilih. dengan pembangunan nasional; kedua, Sebagaimana sempat diutarakan, hal inilah sebagai cara menjamin agar yang menjadi persoalan, karena janji penyelenggaraan negara atau kampanye tersebut sering kali tidak

434


(Mei Susanto)


De Jure




banyak negara yang mengikuti pemerintahan terutama pembangunan DAFTAR ISI pencantuman DPSP dalam konstitusinya, nasional dijalankan sesuai dengan Halaman seperti Belgia, India, Filipina, Afrika kepentingan rakyat banyak; ketiga, sebagai DAFTAR ISI Selatan dan lain-lain. Menurut cara menjaga efisiensi dan efektivitas ADVERTORIAL Asshiddiqie, terjadi tren perumusan DPSP penyelenggaraan negara dan pemerintahan KUMPULAN ABSTRAK dalam konstitusi negara-negara di dunia cq pembangunan nasional, mengingat saat ini Suku yang Baduy berisikan konstitusi ekonomi sumber-sumber (resources) dalam Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat sekaligus konstitusi sosial (Asshiddiqie, pembangunan terbatas (Manan, 2). Provinsi Banten (The Change of 2016: Legal Culture Order on Indigenous People Banyak pihak yang menyebut model 2010: 107). of Baduy Tribe in The Banten Province) .................................................................. 309- 328 Yang menarik adalah model Filipina, perencanaan pembangunan banyak dianut Otom Mustomi mengingat Filipina menganut sistem oleh negara-negara sosialis karena adanya presidensil yang artinya dapat menjadi dominasi negara dalam persoalan ekonomi Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana contohinbagi Indonesia yang juga menganut dibandingkan negara-negara liberal yang of Blasphemy Di Indonesia (An Conflict Accomplishment Indonesia`s sistem presidensil. Dalam Kontitusi lebih menyerahkan persoalan Criminal Law Perspective) ....................................................................................... 329 - 350 Filipina 1987, ketentuan DPSP diatur pembangunan Ahmad Jazuli ke mekanisme pasar. Hal dalam Pasal II dengan judul Declaration of tersebut memang menjadi diskursus Principles State Policies, antara lain mengenai hubungan antara peran negara Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukumand Tindak Pidana mengenai national economy and dengan kondisi Narkotika(Application politik, ekonomi dan Penyalahgunaan of Ultimumberisikan Remedium Principles patrimony, persolan reformasi agraria sosial. Namun demikian, menurut Bagir in Law Enforcement of Criminal Act of Narcotics Abuses) ...................................... 351 - dan 363 kekayaan sumber daya alam, land reform Manan, dalam perkembangan perbedaan Novita Sari perkotaan dan perumahan, perburuhan, tersebut tidak bersifat fundamental, karena dan lain-lain. Konstitusi Filipina sendiri di negara-negara baik dengan paham Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan membedakan secara tegas antara365 prinsipliberal maupun sosialis, perencanaan (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) ................... -379 prinsip (principles) dan kebijakan(planning) menjadi subsistem pengelolaan Ulang Mangun Sosiawan kebijakan (policies). Prinsip-prinsip negara dan pemerintahan (Manan, 2016: dimaksudkan sebagai sebuah aturan yang 2). Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mengikat (bindingrules) yang381harus Bertalian denganat the dasar kedaulatan (Justice for Convicts Correctional Institutions) ............................................. - 394 dipatuhi oleh pemerintah dalam rakyat, kematangan berdemokrasi serta Penny Naluria Utami melaksanakan berbagai tindakan, termasuk model demokrasi konsensus yang menjadi pembentukan sedangkan ciri membutuhkan Upahdemokrasi Layak BagiIndonesia, Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM aturan, kebijakan-kebijakan merupakan 395 petunjuk panduanWages pelaksanaannya. Karena (Decent for Laborers in Lawitu, andide Human Right`s Perspective) ................... - 412 (guidelines) bagi orientas negara. Dalam menghidupkan kembali GBHN sebagai Oki Wahju Budijanto praktiknya, perbedaan antara keduanya panduan pembangunan menemui sumir karena tidak seluruh prinsip relevansinya. Pertanyaannya, bagaimana Pertimbangan Hakim Atas Keputusan Praperadilan:menjadi Studi Putusan bersifat self-executor dan justru beberapa model penghidupan kembali GBHN yang Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan kebijakan menjadikan masih sejalan dengan sistem presidensil Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgmentbeberapa hak sebagai justiciablerights (Harijanti, 2016: yang dianut? Studyhendak of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation Jimly Asshiddiqie dalam bukunya 20). Termination of Criminal Act of Money Politic)........................................................ 413 - 425 Negara Brazil yang juga menerapkan Konstitusi Ekonomi yang menyebutkan Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin sistem presidensil, memiliki ketentuan adanya gejala umum beberapa negara yangPresidensil berisikanIndonesia DPSP walaupun tidak didunia memasukkan haluan negara dalam Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem diberikan judul DPSP. Dalam Konstitusi konstitusinya (Asshiddiqie, 2010: 100(The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427 - 445 Brazil disebutkan beberapa bab penting 106). Konstitusi Irlandia sejak 1937 telah Mei Susanto misalnya mengenai prinsip-prinsip mencantumkan Directive Principles of fundamental, hak-hak fundamental dan State Policy (DPSP) yang berisikan BIODATA PENULIS jaminannya, hak sosial, kewarganegaraan, panduan kebijakan ekonomi, mekanisme PEDOMAN PENULISAN hak politik dan lain-lain yang banyak pasar bebas, intervensi negara dan lain-lain berisikan prinsip-prinsip haluan negara (Dalam Konstitusi Irlandia Perubahan 2015, bab tersebut berjudul Directive (Konstitusi Brazil, dalam Principles of Social Policy). Sejak itu, https://www.constituteproject.org/consti


435


De Jure




https://www.constituteproject.org/consti tution/Brazil_2015?lang=en, diakses 5 Bebestari Mitra Agustus 2017). Hal sama terdapat di tution/ Republic_of_Korea_1987? lang=en, diakses 5 Agutus 2017). Tiga Korea yang jugaNugroho menganut sistem 1. Selatan Prof. Dr. Hibnu negara Soedirman, tersebut, baik Filipina, Brazil dan presidensil, dalam konstitusinya (Hukum Pidana, Fakultas mengatur Hukum, Univ. Jenderal Purwokerto) Korea Selatan menjadi contoh negara yang mengenai hal-hal yang bersifat haluan 2. Prof.Dr.Rianto Adi, S.H.,hak M.A.dan menganut sistem presidensil yang juga negara berkaitan dengan (Sosiologi Hukum, Fakultas Kristen Atma Jaya, Jakarta) mengatur prinsip-prinsip haluan negara kewajiban warga negara Hukum serta Universitas dalam konstitusinya. pembangunan ekonomi 3. Dr. Dra. dalam Farhana,bidang S.H.,M.H., M.Pd. (Konstitusi Korea Selatan,Universitas Islam, Jakarta) (Hukum Pidana, Fakultas Hukum 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. Tabel 1 Perbandingan Negara Yang Menerapkan Haluan Negara (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri ArNegara Sistem Haluan Negara Raniry, Banda Aceh) Pemerintahan 5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. Disebutkan secara tegas dalam Pasal 45 Konstitusi Irlandia Sistem Parlementer (Hukum Administrsasi Negara, Badan dan Pengembangan Kementerian Irlandia 2015Penelitian yang berjudul Directive Principles of Dalam Negeri) Social Policy. (sumber Konstitusi Irlandia 2015, https://www.constituteproject.org/constitution/Ireland_2 Alamat Redaksi: 015?lang=en, diakses 5 Agustus 2017). Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan dan IV HAM India Sistem Parlementer Disebutkkan secara tegas Hukum dalam Bab Konstitusi India Kementerian Hukum HAM RepublikPrinciples Indonesia of State Policy, dengan dan judul Directive Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Jakarta Selatan (sumber Lantai 7, Kuningan, Konstitusi India, Telefon (021)2525015, Faksimili (021) 2526438 https://www.constituteproject.org/constitution/India_201 5?lang=en, diakses 5 Agustus 2017). Emailsecara : Filipina Sistem Presidensil Disebutkan tegas dalam Pasal II Konstitusi balitbangkumham@gmail Filipina 1987 dengan Declaration of Principles and State [email protected] Policies Principles, (sumber Konstitusi Filipina, [email protected] https://www.constituteproject.org/constitution/Philippin es_1987?lang=en, diakses 5 Agustus, 2017). Afrika Sistem Tidak disebutkan secara tegas dalam Konstitusi Afrika Percetakan Selatan pemerintahan Selatan, namun beberapa pengaturan di dalamnya PT Pohon campuran mengandung Cahaya prinsip haluan negara (sumber Konstitusi Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440 Afrika Selatan, Telpon (021)https://www.constituteproject.org/constitution/South_Af 5600111, Faksimili (021) 5670340 rica_2012?lang=en, diakses 5 Agustus 2017). Brazil Sistem Presidensil Tidak disebutkan secara tegas dalam Konstitusi Brazil, Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari namun beberapa pengaturan memperlihatkan prinsipberbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan prinsip haluan negara (sumber Konstitusi Brazil, lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_20 redaksi. 15?lang=en, diakses 5 Agustus 2017). Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi Korea Sistem Presidensil Tidak disebutkan secara tegas dalam Konstitusi Korea rangkap dikirim melalui Email [email protected] atau melalui aplikasi Open Jounal Selatan Selatan, namun beberapa pengaturan memperlihatkan System (OJS) pada URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure prinsip-prinsip haluan negara (sumber Konstitusi Korea Selatan 1987, https://www.constituteproject.org/constitution/Republic _of_Korea_1987?lang= en, diakses 25 Agustus 2017) Perbandingan beberapa negara tersebut menunjukkan telah terjadi tren perumusan

436

haluan negara atau DPSP dalam konstitusi, baik secara langsung maupun tidak


(Mei Susanto)


De Jure




disertai penyempurnaan-penyempurnaan langsung, yang tidak menggantungkan DAFTAR ISI sehingga dapat dijadikan pedoman pada sistem pemerintahan yang dianut. Halaman pembangunan yang berkelanjutan serta Dengan demikian, terjadi konvergensi DAFTAR ISI dapat dilakukan penegakannya. Dari yang menunjukkan perlunya haluan negara ADVERTORIAL sinilah, cikal bakal GBHN yang termuat dalam pembangunan negara tersebut. KUMPULAN ABSTRAK dalam Konstitusi Indonesia telah ada. Apabila dilihat hal tersebut tidak lain Selain itu, Baduy menempatkan GBHN dalam karena keterbutuhan negara-negara yang Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku UUD NRI Tahun People 1945 dianggap tepat jika bersangkutan negara Provinsi Bantenkhususnya (The Changebagi of Legal Culture Order on Indigenous dilihat dari basis sosial bangsa Indonesia. berkembang. of Baduy Tribe in The Banten Province) .................................................................. 309- 328 Sebagai negara kekeluargaan, maka sudah Dengan melihat tren tersebut, maka Otom Mustomi selayaknya pembangunan nasional tidak menempatkan DPSP atau GBHN dalam dirumuskan sendiri, tetapi harus konstitusi adalah suatu hal yang wajar. Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana dirumuskan bersama. Dengan demikian Karenanya, materi muatan konstitusi of Blasphemy Di Indonesia (An Conflict Accomplishment in Indonesia`s GBHN yang merupakan pedoman sebagaimana pendapat J.G. Steenbeek Criminal Law Perspective) ....................................................................................... 329 - 350 pembangunan berkelanjutan merupakan yang dikutip Ahmad Jazuli Sri Soemantri (Soemantri, hasil konsensus bersama dari seluruh 1987: 51), yakni (1) Jaminan hak-hak asasi warga negaranya. Karenanya, selain manusia dan warga Negara; (2) Susunan Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana GBHN dalam UUD NRI ketatanegaraan bersifat fundamental; Penyalahgunaanyang Narkotika(Application of Ultimummenempatkan Remedium Principles Tahun ...................................... 1945, patut pula dipikirkan dan (3)Enforcement Pembagian dan pembatasan in Law of Criminal Act oftugas Narcotics Abuses) 351 -agar 363 MPR dapat kembali merepresentasikan ketatanegaraan yang juga bersifat Novita Sari seluruh kelompok kepentingan yang ada, fundamental, sudah tidak cukup lagi. mengingat saat ini MPR hanya Selain 3 materi muatan yang prinsip tadi, Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan merepresentasikan perwakilan politik dan maka materi muatan yang berisikan haluan (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions)................... 365 -379 daerah. Padahal, MPR yang dulu pembangunan negara juga menjadi Ulang Mangun Sosiawan diidealkan para pendiri bangsa, kebutuhan yang layak dimasukkan. menampung seluruh perwakilan baik UUD bagi NRINarapidana Tahun di1945 Setelah Keadilan Lembaga Pemasyarakatan politik, daerah maupun fungsional, Perubahan, sebenarnya telah memuat (Justice for Convicts at the Correctional Institutions) ............................................. 381 - 394 sehingga ketika MPR melakukan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Penny Naluria Utami permusyawaratan ia hendak menghadirkan prinsip penyelenggaraan negara untuk negara dan persatuan mengurusi dan kebudayaan Upah Layak pendidikan Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum HAM yang dapat mengatasi pahamPerspective) perseorangan dan golongan, (Bab XIII, 31 danin Law 32), and serta (Decent WagesPasal for Laborers Human Right`s ................... 395 - 412 sebagai pantulan dari semangat perekonomian nasional dan kesejahteraan Oki Wahju Budijanto kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan sosial (Bab XIV, Pasal 33 dan 34). dengan mengakui adanya Ketentuan sebenarnya Pertimbangantersebut Hakim Atas Keputusandapat Praperadilan:Indonesia Studi Putusan “kesederajatan/persamaan dalam dikatakan sebagai sebuah haluan negara, Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan perbedaan” (Latif, 2016: 148). Oleh walaupun tidak diberikan judul “GarisTindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment karena itu perwakilan fungsional yang Garis Haluan Negara”. Namun, pada Study Besar of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation telah dihapuskan patut untuk 413 diadakan praktiknya kali dilanggar, misalnya Terminationsering of Criminal Act of Money Politic)........................................................ - 425 kembali dengan model pengisian yang dalam hal Djanggih&Yusuf prioritas anggaran Saefudin pendidikan Hardianto lebih jelas dan terukur. sekurang-kurangnya dua puluh persen dari menempatkan APBN dan APBD (Pasal 31 Ayat 4), Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam SistemDengan Presidensil Indonesia GBHN dalam UUD NRI 1945, maka status427 hukum penguasaan cabang-cabang produksi yang (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... - 445 GBHN akan sangat kuat. Sesuai dengan penting dan menguasai hajat hidup orang Mei Susanto ajaran supremasi konstitusi yang dianut banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 Indonesia, maka kedudukan GBHN-pun Ayat 2 dan PENULIS 3) yang ternyata diprivatisasi, BIODATA menjadi supreme. Sejalan dengan sistem maupun fakirPENULISAN miskin dan anak-anak yang PEDOMAN presidensil yang dianut Indonesia, maka terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Ayat 1). Atas dasar hal tersebut, kampanye pemilihan umum, memberikan semestinya ketentuan-ketentuan ini janji kampanye yang merupakan ditegaskan sebagai sebuah haluan negara


437


De Jure




dokumen anggaran tahunan. Dengan terjemahan dari GBHN yang tercantum Mitra Bebestari melihat pihak yang mengajukan, maka dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, sudah pasti rencana 4 tahunan tersebut setelah terpilihpun, Presiden dan Wakil 1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho didasarkan pada visi dan misi Presiden Presiden(Hukum akan bekerja sesuai dengan janji Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto) Brazil saat pemilu dan harus sesuai dengan kampanye yang selaras dengan GBHN, 2. Prof.Dr.Rianto S.H., M.A. indikatif anggaran (bahkan pada saat sehingga pembangunanAdi, berkelanjutanpun (Sosiologi Hukum, Fakultas Atma Jaya, Jakarta) pemiluKristen berlangsung, diadakan rapat yang dapat dilaksanakan serta tidak adaHukum lagi Universitas dihadiri para perwakilan calon Presiden istilah yang maju-mundur 3. pembangunan Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. untuk menginformasikan kepada Kongres alias poco-poco. Atas dasar hal Hukum tersebut,Universitas (Hukum Pidana, Fakultas Islam, Jakarta) mengenai dokumen anggaran dan maka sistem presidensil yang dianut 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. indikator anggaran yang masuk akal). adalah sistem presidensil yang terpimpin (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri ArBerdasarkan hal tersebut, menurut Bilal oleh konstitusi yang didalamnya termuat Raniry, Banda Aceh) Dewansyah, pluriannual plan di Brazil garis-garis besar haluan negara (GBHN). seperti RPJMN di Indonesia karena GBHN yang termuat 5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. dalam berisikandan janjiPengembangan kampanye Presiden, namun (Hukum Negara,dan Badan Penelitian Kementerian konstitusi selainAdministrsasi bersifat prinsip yang membedakannya pluriannual plan di Dalam petunjuk, jugaNegeri) dapat berisikan rencana Brazil harus dengan persetujuan Kongres pembangunan jangka panjang nasional Brazil, sementara RPJMN tidak (misalnya 25 tahun atau 50 tahun). Dengan Alamat Redaksi: membutuhkan persetujuan badan demikian, maka tujuan Gedung Badanpembangunan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM perwakilan karena dibentuk dengan Kementerian Republik rakyat Indonesia nasional dalam jangka panjangHukum secaradan HAM presiden 2016:47HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai peraturan 7, Kuningan, Jakarta(Dewansyah, Selatan berkelanjutan Jl. dapat lebih terencanakan. 49). Berdasarkan Telefon (021)2525015, (021) 2526438hal tersebut, maka ke Karena itu, rencana pembangunan jangka Faksimili depan, RPJMN yang dari awal disebut panjang nasional (RPJPN) yang termuat dalam bentuk undang-undang denganEmail : sebagai instrumen pembangunan yang President centris karena dibentuk dalam balitbangkumham@gmail sendirinya dihapuskan. Sementara itu, baju hukum peraturan presiden, diubah berkaitan dengan rencana [email protected] jangka baju hukumnya dalam bentuk undangpembangunan jangka [email protected] nasional undang yang melibatkan perwakilan (RPJMN) untuk jangka waktu 5 tahunan rakyat, sehingga lebih sesuai dengan yang bersifat lebih teknis, merupakan GBHN yang termuat dalam UUD NRI manifestasi janji kampanye Presiden dan Percetakan Tahun 1945. Wakil Presiden yang terpilih dalam PT Pohon Cahaya Dari Baru 18 Jakarta Barat uraian 11440 tersebut, meletakkan pemilihan umum. Agar Jalan tidak Gedung melenceng GBHN dalam UUD NRI Tahun 1945, Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340 dari GBHN yang termuat dalam konstitusi, dimana berisikan Directive Principles of maka RPJMN haruslah dibentuk dengan State Policies dan rencana pembangunan undang-undang. Artinya dengan maka hasil dengan sendirinya Redaksi menerima karya aslirakyat, yang aktual dijangka bidang panjang, hukum berupa penelitian dari persetujuan badannaskah perwakilan termuat politik hukum yang tetap dan berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan sehingga akan lebih mudah melakukan temporer. Politik hukum bukan yang pendapat temporer lainnya. Tulisan-tulisan dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, pengawasan terhadapyang pembentukan tersebut dapat berubah sesuai dengan redaksi. tersebut. RPJMN perkembangan Akibat dari Redaksi menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjangpembangunan. tidak mengubah isinya. Modelberhak RPJMN tersebut sebenarnya ini, maka30proses perubahan UUD spasi NRI hampir model ke pluriannual Naskah mirip tulisandengan dapat dikirim alamat redaksi, hal maksimum halaman A4, diketik Tahun 1945 terlembagakan sesuai rangkap yang dikirim diterapkan melalui [email protected] atau menjadi melalui aplikasi Open Jounal plan Brazil. dengan capaian kebijakan temporer System (OJS)penelitian pada URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure Berdasarkan Bilal Dewansyah, tersebut. Hal ini yang mungkin saja dapat Brazil yang menganut sistem presidensil menimbulkan perdebatan baru, mengingat dan sistem bikameral, menerapkan konstitusi sebuah negara selayaknya tidak pluriannual plan sebagai rencana multi sering diubah. tahun yang diajukan Presiden terpilih Dari segi keberlanjutan, konsep untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. perencanaan pembangunan model GBHN Selain sebagai pedoman perencanaan, lebih memiliki daya laku jangka panjang pulriannual plan juga merupakan

438


(Mei Susanto)


De Jure




memberikan penilaian. Dilakukan secara (Sajidin, 2016:99). Hal ini karena GBHN DAFTAR ISI terbuka untuk menutup transaksiHalaman politik tidak akan berpengaruh keberlakukannya yang sangat mungkin muncul. meskipun terjadi pergantian Presiden. DAFTAR ISI Yang menjadi soal adalah implikasi Dengan demikian akan ada jaminan ADVERTORIAL hukum pelanggaran GBHN khususnya pemenuhan dan konsistensi pelaksanaan KUMPULAN ABSTRAK oleh Presiden. Apakah pelanggaran GBHN dokumen perencanaan yang telah dibuat secara hukumBaduy dapat berimplikasi pada dan tidak menyesuaikan diriHukum denganpada selera Perubahan Tatanan Budaya Masyarakat Adat Suku penjatuhan Presiden? pemimpinBanten yang baru. Provinsi (The Change of Legal Culture Order on Indigenous People Padahal sesuai dengan prinsip sistem presidensil, of Baduy Tribe in The Banten Province) .................................................................. 309-masa 328 jabatan Presiden adalah tetap (fixed term) C. Implikasi Hukum Pelanggaran Otom Mustomi dalam rangka mendukung eksekutif yang GBHN oleh Presiden dan Lembagakuat dan stabilPidana (Strong, 1966: 364). Hal Lembaga Konflik Negara Penodaan Lainnya Agama dalam Perspektif Penyelesaian Hukum tersebut juga sejalan bahwa Presiden Dengan menempatkan GBHN dalam of Blasphemy Di Indonesia (An Conflict Accomplishment in Indonesia`s bukan bagian dari lembaga perwakilan UUD NRILaw Tahun 1945, maka kedudukan Criminal Perspective) ....................................................................................... 329 - 350 sehingga Presiden tidak dapat dijatuhkan hukum Ahmad GBHN Jazuli menjadi sangat kuat alias atau diberhentikan dari jabatannya oleh supreme. Atas dasar itu pelanggaran lembaga perwakilan. pula terhadap GBHN harus memiliki dampak Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Begitu Presiden pun tidak dapat atau implikasi Narkotika(Application yang jelas. Baik of ituUltimumsebaliknya, Penyalahgunaan Remedium Principles membubarkan lembaga perwakilan. Dalam implikasi politik, sosial maupun hukum. in Law Enforcement of Criminal Act of Narcotics Abuses) ...................................... 351 - 363 sistem presidensil, Presiden hanya dapat Secara Novita Saripolitik dan sosial pelanggaran diberhentikan pada masa jabatan karena terhadap GBHN akan membuat Presiden alasan hukum dalam proses impeachment dan lembaga-lembaga negara lainnya Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan kehilangan legitimasinya, sehingga (Manan, 2006: 37). (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) ................... 365 -379 Berpedoman pada hal tersebut, maka Presiden dan pemimpin lembaga-lembaga Ulang Mangun Sosiawan kurang tepat kiranya jika pelanggaran negara tersebut dianggap tidak mampu GBHN oleh Presiden dipergunakan menjalankan sehingga tidak layak Keadilan bagiGBHN Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai alat untuk melakukan untuk kembali pemilihan (Justicedipilih for Convicts at thepada Correctional Institutions) ............................................. 381 - 394 pemberhentian karena akan merusak berikutnya. Melalui mekanisme ini pula Penny Naluria Utami bangunan sistem presidensil itu sendiri. akan terbentuk budaya malu (shame Tetapi dan tanpa adanya implikasi hukum, culture) bagiBagi pemimpin bangsa.dalam Seperti Upah Layak Pekerja/Buruh Perspektif Hukum HAM maka Perspective) wibawa ................... GBHN yang395 telah Presiden Ke-3 for Indonesia, yang (Decent Wages Laborers Habibie in Law and Human Right`s - 412 dimasukkan kedalam konstitusi menjadi menolak mencalonkan Oki Wahju Budijanto kembali menjadi hilang, karena pelanggaran terhadap Presiden karena Pidato yang hanya bersifat moral dan Pertanggungjawabannya oleh MPR Pertimbangan Hakim Atasditolak Keputusan Praperadilan:GBHN Studi Putusan tidak mengikat. pada tahun 1999. Dalam konteks ini, Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan itu, dalam konstruksi sistem implikasi politik dan sosial Judge terhadap Tindak Pidana Politik Uang(The ConsiderationsUntuk on Pre-Trial: Judgment pemerintahan presidensil, ada dua pelanggaran bersifat tidak Study of VerdictGBHN Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation mekanisme sebagai bentuk implikasi mengikat danofhanya sebuah seruan Termination Criminal Act of Moneymoral Politic)........................................................ 413 - 425 pelanggaran GBHN yakni pranata hak saja. Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin budget parlemen dan melalui pengadilan. MPR sebagai wujud perwakilan Pertama melalaui pranata hak budget seluruh kelompok masyarakat yang ada Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia parlemen, yakni instrumen dapat diberikan kewenangan memberikan (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... parlemen 427 - 445 dalam pemberian persetujuan RAPBN penilaian atas kinerja Presiden maupun Mei Susanto yang diajukan Presiden yang menurut lembaga-lembaga negara lainnya dalam Bagir Manan adalah salah satu menjalankan GBHN. Untuk menghindari BIODATA PENULIS pengawasan yang efektif terhadap transaksi politik, maka penilaian tersebut PEDOMAN PENULISAN Pemerintah. Bagir Manan dalam makalah harus dilakukan dengan menggunakan Himpunan Tulisan Ilmiah Tentang Sistem ukuran yang jelas dan secara terbuka. Hukum Di Indonesia, menyebutkan hak Penggunaan ukuran yang jelas untuk budget lembaga legislatif memiliki melihat rasionalitas anggota MPR dalam


439


De Jure




Walaupun hak budget parlemen kedudukan yang strategis. Hal tersebut Mitra Bebestari khususnya DPR tidak sekuat hak budget disandarkan pada pendapat Hamilton yang Kongres Amerika, karena dalam konstitusi menyebut cabang legislatif kuat karena 1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho Indonesia, tidak Purwokerto) disetujuinya RAPBN menguasai pundi-pundi uang (purse). (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, tidak membuat government shutdown, Yang dimaksudkan pundi-pundi uang 2. hak Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A. melainkan pemerintah menggunakan adalah anggaran (hak budget). Sebagai (Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jaya, Jakarta) APBNKristen tahun Atma sebelumnya (Susanto, 2016: pemegang hak anggaran, cabang legislatif 71-73), namun hak anggaran tersebut tetap menentukan anggaran negara. 3. Dr. Dra. Farhana, belanja S.H.,M.H., M.Pd. dapat Badan (Hukum legislatif menentukan aloasiUniversitas Pidana, Fakultas Hukum Islam,dijadikan Jakarta) sebagai alat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan anggaran tahunan, bahkan dapat menolak 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. GBHN. Apabila Presiden dan Wakil rencana anggaran yang diajukan (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri ArPresiden, serta lembaga-lembaga negara pemerintah. Selain itu, Hamilton juga Raniry, Banda Aceh) lainnya melakukan pelanggaran terhadap mengatakan kalau cabang eksekutif juga GBHN, maka MPR dapat memerintahkan kuat5.karena menguasai pedang Dr. Hadi Supratikta, M.M.(sword). DPR (dimana sebagian anggota MPR (Hukum Administrsasi Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Yang dimaksudkan dengan pedang adalah adalah anggota DPR), untuk menolak adanya Dalam apatur Negeri) pemerintah seperti tentara, RAPBN yang diajukan Presiden. Melalui polisi, jaksa dan lain-lain aparatur mekanisme ini, Presiden dan Wakil administrasi negara sebagai pelaksana Alamat Redaksi: Presiden Hukum serta lembaga-lembaga negara yang menjalankan dan Penelitian menegakkan Gedung Badan dan Pengembangan dan HAM lainnya dipaksa untuk membuat rencana Kementerian Hukum Republik Indonesia kekuasaannya. Sementara cabangdan HAM pembangunan dalam RAPBN Jl. HR. Rasuna Said menurut Kav.4-5, Lantai program 7, Kuningan, Jakarta Selatan kekuasaan yang paling lemah yang (021) sesuai2526438 dengan GBHN, jika tidak Telefon (021)2525015, Hamilton adalah kekuasaan kehakiman Faksimili sesuai maka proposal anggaran tersebut (yudikatif) karena tidak memiliki pundipundi uang maupun pedang (aparatur) Email : dapat ditolak. Pranata kedua yang dapat dilakukan balitbangkumham@gmail yang akan menopang pelaksanaannya. adalah melalui pengadilan. Kalau [email protected] Bahkan untuk melaksanakan putusannya, menggunakan perbandingan negara-negara [email protected] kekuasaan kehakiman tergantung pada yang telah memuat materi GBHN dalam pemerintah (eksekutif), misalnya jaksa konstitusinya, maka prinsip haluan negara sebagai eksekutor putusan hakim (untuk sebenarnya tidak untuk dibawa ke perkara pidana) (Manan, 200-2001: 2). Percetakan pengadilan (Asshiddiqie, 2010: 107-108). Karena kuatnya kewenangan badan PT Pohon Cahaya Ketentuan yang directive dalam haluan Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440 perwakilan rakyat dalam penentuan negara(021) tersebut dimaksud hanya untuk (021) 5600111, 5670340 anggaran, Kongres Telpon Amerika dapat Faksimili memberikan pedoman moral dan politik menolak memberikan persetujuan terhadap penyelenggara negara untuk menproposal anggaran yang diajukan dalam kebijakan yang bersifat Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dijabarkannya bidang hukum berupa hasil penelitian dari pemerintah. Akibat penolakan Kongres operasional. Bahkan dalam Konstitusi berbagai pemerintahan kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan tersebut, Amerika terancam India Pasal 36penulisnya, disebutkanbukan “No questions lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuatkarena merupakan pendapat pribadi pendapat ditutup (government shutdown) shall be raised in any court as to whether redaksi. penyelenggaraan pemerintahan tidak provisions contained this Part are Redaksi menolak,tanpa menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak in mengubah isinya. mungkin berhak dijalankan adanya not”. Tiada anggaran.tulisan dapat Berdasarkan laporanredaksi, implemented Naskah dikirim ke alamat maksimum 30orhalaman A4, permasalahan diketik spasi yang dapat pengadilan rangkap dikirim Research melalui Email [email protected] ataudiajukan melalui ke aplikasi Open apakah Jounal Congressional Service, peketentuan dalam bagian ini dapat System (OJS) Amerika pada URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure merintahan mengalami pedilaksanakan atau tidak. Dalam ketentuan nutupan pada tahun 1996 selama 21 hari lebih lanjut, disebutkan bahwa negara dari 16 Desember 1995 sampai dengan 6 harus memobilisasikan sumber daya yang Januari 1996, dan pada tahun 2013 selama diperlukan untuk melaksanakan prinsip16 hari dari 1 Oktober 2013 sampai prinsip dan haluan negara. dengan 16 Oktober 2013 (Nagel dan Namun dalam perkembangannya, Murray, 2015). Mahkamah Agung India mengembangkan

440


(Mei Susanto)


De Jure




memenuhi janjinya. Oleh karena itu, Irene penafsiran yang berhasil menjembatani DAFTAR ISI Grootboom mengajukan permohonan ke antara prinsip-prinsip hak asasi manusia Halaman MK untuk mengeluarkan „perintah‟ yang dengan prinsip-prinsip haluan DAFTAR ISI memaksa Pemerintah memenuhi janjinya. negara/DPSP. ADVERTORIALMenurut MA India, Dalam putusannya MK Afrika Selatan directive principles dapat saja ditegakkan KUMPULAN ABSTRAK mengeluarkan dua “declaratory order”, di pengadilan, tetapi penegakannya itu yakni: specific bukanlah karena Budaya kekuatan Perubahan Tatanan Hukumdirective pada Masyarakat Adat „a Suku Baduy order adderssing the breach by the goverment principlesBanten itu sendiri, melainkan hanya Provinsi (The Change of Legal Culture Order on Indigenous People of its agreement with wallacedene community that 309required apabila berisi hak of Baduydirective Tribe in principles The Bantenitu Province) .................................................................. 328 its reinstantement’, dan ‘a general order asasi manusia. Otom Mustomi declaring (1) that section 26 (2) requires Selain itu, ada juga Putusan MK Afrika the state to Pidana devise and implement a Selatan dalamKonflik kasus Irene Grootboom Penyelesaian Penodaan Agamaand dalam Perspektif Hukum program to progressively implement the others yang (An dianggap landmark of Blasphemy Di Indonesia Conflictsebagai Accomplishment in Indonesia`s right to acces to housing, (2) 329 that- 350 the decision. Kasus ini berkaitan dengan fakta Criminal Law Perspective) ....................................................................................... program must include measures that adanya orang (anak dan dewasa) yang Ahmad900 Jazuli provide for people crisis situations, and hidup dalam lingkungan yang sangat (3) Hukum that theTindak program cureently in place menjijikkan. Mereka kemudian pindah ke Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Pidana short of consntitutional sebuah gedung kosong milik perorangan Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimumfalls Remedium Principles requirements’, (Harijanti, 2011, yang di seberang jalan in Lawberada Enforcement of Criminal Acttempat of Narcotics Abuses) ...................................... 351 -dari 363 http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/ semula mereka tinggal. Suatu hari, pemilik Novita Sari uploads/2016/04/Artikel-14.pdf, diakses gedung hendak meruntuhkan bangunan. 25 Mei 2016). Putusan MK Afrika Selatan Dengan dukungan dewan kota, pemilik Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan memerintahkan negara untuk memenuhi gedung mendapatkan surat perintah (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) ................... 365 -379 kewajiban menyediakan perumahan yang pengadilan untuk meruntuhkan gedung. Ulang Mangun Sosiawan layak bagi warganya yang sejalan dengan Mereka tidak mungkin kembali ke lokasi haluan negara yang terdapat dalam lama karena di lokasi ditersebut Keadilan bagi Narapidana Lembagatelah Pemasyarakatan Konstitusi Afrika Selatan. 381 Sebelum ditempati lain.atSalah satu penghuni (Justice fororang Convicts the Correctional Institutions) ............................................. - 394 putusan tersebut keluar, secara tradisional gedung, yaitu Irene Grootboom membawa Penny Naluria Utami hak-hak ekonomi, sosial dan budaya perkara ini Mahkamah Konstitusi Afrika dianggap Selatan dengan adanyadalam jaminan Upah Layak Bagi asalan Pekerja/Buruh Perspektif Hukum dan tidak HAM dapat ditegakkan di pengadilan dan bersifat non-enforceable, perumahan yang dalam konstitusi. (Decent Wages forlayak Laborers in Law and Human Right`s Perspective) ................... 395 - 412 sementara yang dapat ditegakkan adalah Pada sidangBudijanto awal, pihak pemerintah Oki Wahju hak sipil dan politik (Asshiddiqie, 2010: memberikan beberapa tawaran, yaitu akses Dengan adanya putusan MA tanah, bahanHakim bangunan serta akses Pertimbangan Atas Keputusan Praperadilan:108-109). Studi Putusan India dan MK Afrika Selatan, maka hak beberapa kebutuhan atau pelauanan dasar. Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan ekonomi, sosial budaya harus juga Penghuni menerima tawaran tersebut, Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial:dan Judgment dapat ditegakkan di pengadilan. namun ternyata pemerintah tidak Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation Termination of Criminal Act of Money Politic)........................................................ 413 - 425 Tabel 2 Perbandingan Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin Penegakan Hukum Haluan Negara Negara Menghidupkan dengan Haluan Kembali Negara GBHN dalam Penegakan Hukum Haluan Negara Wacana Sistem Presidensil Indonesia dalam Konstitusinya (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427 - 445 Mei Susanto India Dalam Konstitusi India ditegaskan jika Haluan Negara tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan, BIODATA PENULIS namun Mahkamah Agung India berpendapat bahwa PEDOMAN PENULISAN Haluan Negara dapat saja ditegakkan di pengadilan, tetapi penegakannya bukanlah karena kekuatan dari Haluan Negara tersebut, melainkan hanya apabila Haluan Negara berisikan hak asasi manusia. Dengan demikian, yang ditegakkan adalah konteks Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17 Nomor 3, September 2017: 427 - 445

441


De Jure




hakMitra asasi manusia itu sendiri. Bebestari Afrika Selatan Afrika Selatan pada awalnya hanya mengenal 1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho penegakan hukum di pengadilan hanya untuk hak (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Purwokerto) asasi manusia bidang Soedirman, sipil dan politik, sementara hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat 2. Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A. di pengadilan. perkara Irene (Sosiologi Hukum, Fakultasditegakkan Hukum Universitas Kristen Dalam Atma Jaya, Jakarta) Grootboom and others, Mahkamah Konstitusi 3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd.Selatan memutuskan hak perumahan yang Afrika (Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam, bagian Jakarta)dari hak ekonomi layak yang merupakan harus dipenuhi karena merupakan haluan negara. 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. Dengan Syariah demikian, yang bertalian (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas dan haluan Hukum,negara UniversitasIslam Negeri Ardengan hak asasi manusia dapat ditegakkan di Raniry, Banda Aceh) pengadilan. 5. Dr. demikian, Hadi Supratikta, M.M. kebijakan pemerintah maupun putusan Dengan jika sebelumnya hak (Hukumdi Administrsasi Negara, Badan Penelitian peradilan.dan Pengembangan Di berbagaiKementerian negara, asasi manusia bidang sipil dan politik Dalam Negeri) constitutional complaint menjadi bagian saja yang dapat ditegakkan dipengadilan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi (enforceable), sementara hak asasi Alamat Redaksi: manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan (Ayuni, 2010). Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM budaya tidak Gedung dapat Badan ditegakkan (non Kementerian Hukum Republik Indonesia enforceable atau non justiciable), makadan HAM KESIMPULAN Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta SelatanGBHN dalam Menghidupkan kembali melalui putusan pengadilan tersebut, hak Telefon (021)2525015, Faksimili (021) 2526438 ketatanegaraan Indonesia tidak selalu asasi manusia di bidang ekonomi, sosial bertentangan dengan sistem pemerintahan dan budaya dapat ditegakkan. Adapun hal Email : presidensil yang dianut. Salah satu itu dimasukkan ke dalam haluan negara balitbangkumham@gmail modelnya adalah dengan meletakkan yang diatur dalam konstitusi. Karena itu, [email protected] GBHN sebagai Directive Principles of pelanggaran terhadap GBHN khususnya State Policies di dalam UUD NRI Tahun yang berkaitan dengan hak asasi [email protected] manusia, 1945 dan tidak menjadikannya sebagai alat sangat mungkin ditegakkan melalui pertanggungjawaban bagi Presiden dan pengadilan. Percetakan Wakil Presiden. GBHN inipun dapat Hal tersebut menjadi pelajaran bagi PT Pohon Cahaya menjadi politik hukum yang tetap yang bangsa Indonesia, ke depan jika GBHN JalanNRI Gedung Baru 18 Jakarta tidak Barat perlu 11440 diubah dan juga menjadi politik telah dimuat dalam UUD Tahun Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340 hukum temporer (tidak tetap) khususnya 1945, maka Mahkamah Konstitusi sangat berkaitan dengan pembangunan jangka mungkin menerima gugatan judicial panjang. Dengan demikian dimungkinkan review terhadap undang-undang yang tidak Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidangpelembagaan hukum berupaPerubahan hasil penelitian dari adanya UUD NRI sejalan dengan GBHN. Salah satunya UU berbagai dimana kalangan, seperti: peneliti dan1945 teoritisi, berbagai Tahun setelahserta GBHN jangkakalangan panjang APBN anggaran negara hukum, tidak praktisi lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat tersebut terlaksana misalnya dalam 25 diarahkan untuk memenuhi haluan negara redaksi. (dua puluh lima) atau 50 (lima puluh) tersebut, atau juga peraturan perundangRedaksi menolak, naskah tulisan sepanjang tidakGBHN mengubah tahun sekali. Model dalamisinya. UUD undanganberhak lainnya yang menyingkat tidak sejalan Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi NRI Tahun 1945 tersebut dapat dengan GBHN. Selain itu juga kalau rangkap dikirim melalui Email [email protected] atau melalui aplikasi Open Jounal diakomodir dengan cara melakukan constitutional complaint diakomodir System padakewenangan URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure Perubahan UUD NRI Tahun 1945. sebagai (OJS) salah satu MK, maka Adapun implikasi pelanggaran GBHN hal tersebut dapat pula dipergunakan oleh Presiden dapat berupa sanksi sosial, sebagai pranata mengecek pelanggaran politik dan hukum. Implikasi sosial dan GBHN oleh Presiden dan lembagapolitik dapat dikeluarkan oleh MPR, lembaga negara lainnya. Constitutional sehingga Presiden dianggap tidak cakap complaint adalah salah satu upaya hukum dan tidak pantas lagi menduduki untuk menjamin tidak dilanggarnya hak jabatannya pada pemilihan berikutnya. konstitusional warga negara oleh seluruh

442


(Mei Susanto)


De Jure




kembali GBHN secara langsung di dalam Implikasi sosial dan politik ini masih DAFTAR ISI batang tubuh UUD NRI tahun 1945. bersifat moral dan himbauan saja. Halaman Sementara itu implikasi hukum yang DAFTAR ISI bersifat mengikat, tidak dapat membuat ADVERTORIAL dijatuhkannya ABSTRAK Presiden karena tidak KUMPULAN sejalan dengan sistem presidensil yang dianut. Karena implikasi hukum Perubahan Tatananitu, Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy pelanggaran GBHN dilakukan dalam Provinsi Banten (Thedapat Change of Legal Culture Order on Indigenous People duaBaduy bentuk, pertama memerintahkan of Tribe in TheMPR Banten Province) .................................................................. 309- 328 DPR menggunakan hak budget yang Otom Mustomi dimiliki untuk menolak proposal RAPBN. Dengan demikian Presiden danAgama Lembaga Penyelesaian Konflik Penodaan dalam Perspektif Hukum Pidana Negara Lainnya dipaksa membentuk of Blasphemy in Indonesia`s Di Indonesia (An Conflict Accomplishment rencana dan anggaran yang sesuai Criminalprogram Law Perspective) ....................................................................................... 329 - 350 dengan GBHN. Kedua, melalui Ahmad Jazuli mekanisme pengadilan. Melalui Mahkamah Konstitusi, sangat mungkin Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana menerima judicial review dan Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimum Remedium Principles constitutional complaint jika ada Act kebijakan in Law Enforcement of Criminal of Narcotics Abuses)...................................... 351 - 363 negara Sari yang tidak sesuai dengan GBHN Novita yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Upaya (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions)................... 365 -379 SARAN Ulang Mangun Sosiawan Wacana menghidupkan kembali GBHN dalam sistem presidensildi Lembaga di Indonesia Keadilan bagi Narapidana Pemasyarakatan adalah sangat mungkin danCorrectional wajar sebagai (Justice for Convicts at the Institutions) ............................................. 381 - 394 negara berkembang yang membutuhkan Penny Naluria Utami pedoman perencanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan perubahan UUD Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalamNRI Perspektif Hukum dan HAM Tahun Wages 1945 for yang (Decent Laborersmengakomodir in Law and Human Right`s Perspective) ................... 395 - 412 penghidupan kembali GBHN dengan cara Oki Wahju Budijanto memasukkannya di dalam UUD NRI Tahun 1945 Hakim secara Pertimbangan Ataslangsung Keputusan yang Praperadilan: Studi Putusan didalamnya termuat kebijakan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan perencanaan yangJudge bersifat Tindak Pidanapembangunan Politik Uang(The Considerations on Pre-Trial: Judgment prinsip dan pedoman untuk jangka Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation panjang. Sementara itu, visi misi serta Termination of Criminal Act dan of Money Politic)........................................................ 413 - 425 janji kampanye Presiden dan Wakil Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin Presiden dimuat dalam perencanaan pembangunan jangka Kembali menengah yang Wacana Menghidupkan GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia dibentuk dengan undang-undang untuk (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427 - 445 mengurangi Mei Susanto President Centris. Langkah yang dapat dilakukan dalam mengakomodir hal ini adalah dengan BIODATA PENULIS mendorong sebagai lembaga yang PEDOMAN MPR PENULISAN memiliki kewenangan untuk melakukan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk melakukan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang mengakomodir penghidupan


443


De Jure




-------, Menyongsong Fajar Otonomi DAFTAR KEPUSTAKAAN Mitra Bebestari Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2005. Buku, dan Makalah 1. Jurnal Prof. Dr. Hibnu Nugroho --------, Lembaga Purwokerto) Kepresidenan, FH UII Ardilafiza, Reformulasi Sistem (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Pres, Yogyakarta, 2006. Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Prof.Dr.Rianto S.H., M.A. -------, Mewujudkan Masyarakat Madani Model Garis-GarisAdi,Besar Haluan (Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas KristenNegara Atma Jaya, Jakarta) Republik Dalam Kesatuan Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Makalah, 2016. Indonesia, Majelis, MPRM.Pd. RI, 3. Dr. Dra.Jurnal Farhana, S.H.,M.H., Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Edisi(Hukum 4 TahunPidana, 2016. Fakultas Hukum Universitas Islam, Jakarta) Hukum, Kencana Prenada Media Asshiddiqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. Group, Jakarta, 2005. Tata Negara Indonesia Paska (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri ArRohi, Sofia L., Implikasi Amandemen Reformasi, Buana Ilmu Populer, Raniry, Banda Aceh) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Jakarta, 2008. Sistem Perencanaan Pembangunan ---------, Ekonomi, 5. Dr.Konstitusi Hadi Supratikta, M.M. Kompas Nasional, Politika, Vol. 4. No. 1. (Hukum Administrsasi Negara, Badan Penelitian dan Jurnal Pengembangan Kementerian Media Nusantara, Jakarta, 2010. April 2013. Dalam Negeri) Ayuni, Qurrota, Menggagas Constitutional Sadono, Bambang, Reformulasi GBHN, Complaint di Indonesia, Jurnal Penguatan MPR, dan Penataan DPD, Konstitusi, No. 1, April 2010. Alamat Redaksi: Jurnal Hukum Majelis,dan MPR RI, Edisi 4 Tahun Dewansyah, Bilal, Menempatkan GBHN Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan HAM 2016. Indonesia Hukum dan HAM Republik Dalam Setting Kementerian Sistem Presidensial Syahrul, Pencapaian SDGS Rasuna Said Kav.4-5, 7, Kuningan, Jakarta Selatan Indonesia: Jl. HR. Alternatif dan Lantai Sajidin, (Sustainable Telefon (021)2525015, (021) 2526438Development Goals) Konsekuensinya, Jurnal Majelis, MPR Faksimili Dengan Perencanaan Model GBHN, RI, Edisi 4 Tahun 2016. Harijanti, Susi Dwi, Merumuskan UlangEmail : Jurnal Majelis, MPR RI, Edisi 4 Tahun 2016. Garis-Garis Besar Haluan balitbangkumham@gmail Negara, Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Jurnal Majelis, MPR RI, Edisi [email protected] 4 Tahun Hukum, UI Press, Jakarta, 2007. [email protected] 2016. Soemantri, Sri, Prosedur dan Sistem Isra, Saldi, Wacana Menghidupkan Perubahan Konstitusi, Alumni, GBHN, Jurnal Majelis, MPR RI, Edisi Bandung, 1987. 4 Tahun 2016. Percetakan Strong, C.F., Modern Political Istanto, F. Sugeng, Penelitian Hukum,PT CV. Pohon Cahaya Constitutions, Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440 Sidgwick and Jackson, Ganda, Yogyakarta, 2007. 1966. Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340 Latif, Yudi, Pembukaan Undang-Undang Susanto, Mei, Eksistensi Hak Budget DPR Dasar Sebagai Cita Negara dan Cita Dalam Sistem Ketatanegaraan Hukum, Jurnal Ketatanegaraan, Indonesia, Jurnal Ilmu Redaksi menerima naskah karya hukum Padjadjaran berupa hasil penelitian dari Lembaga Pengkajian MPR asli RI, yang Vol.aktual di bidang (PJIH),serta Vol.berbagai 3 No. 1, Tahun berbagai kalangan,2016. seperti: peneliti hukum, praktisi Hukum dan teoritisi, kalangan 001, Desember 2016. lainnya. yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat Manan, Tulisan-tulisan Bagir, Politik PerundangZulfikar, M. Adnan Yazar, Inhibisi Politik: redaksi. Undangan, Makalah, Jakarta, MPR Sebagaitidak Lembaga Tertinggi Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang mengubah isinya. November 1993. Negara, Jurnal Majelis, RI, Edisi --------, Himpunan Tulisan Ilmiah Tentangredaksi, maksimum Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat 30 halaman A4,MPR diketik spasi 3 Tahun rangkap Email [email protected] atau2016. melalui aplikasi Open Jounal Sistemdikirim Hukummelalui Di Indonesia, Bandung, System (OJS) pada dihimpun oleh URL/website: Mahasiswa http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure Program Doktor Ilmu hukum Program Peraturan Perundang-Undangan UUD 1945 Sebelum Perubahan Pascasarjana Universitas Padjadjaran UUD 1945 Setelah Perubahan Angkatan 2000/2001, 2000. Republik Indonesia, UU No. 25 Tahun --------, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 2004 Tentang Sistem Perencanaan 1945 Baru, FH UII Press, Yogyakarta, Pembangunan Nasional, LN Tahun 2003. 2004 No. 104, TLN No. 4421.

444


(Mei Susanto)


De Jure




http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/i Republik Indonesia, UU No. 17 Tahun DAFTAR ISI ndex.php, diakses 24 Mei 2016.Halaman 2007 Tentang Rencana Pembangunan http://nasional.kompas.com/read/2016/01/ Jangka Panjang Nasional, LN Tahun DAFTAR ISI 10/16053561/Kritik.Demokrasi.Indone 2007 No. 33, TLN No. 4700. ADVERTORIAL sia.Megawati.Sebut.seperti.Pocopoco, KUMPULAN ABSTRAK diakses 25 Mei 2016. Koran dan Internet Jared N. Nagel danBudaya JustinHukum Murray, Past Perubahan Tatanan pada Masyarakat Adat Suku Baduy Government Key Provinsi Banten (The Shutdowns: Change of Legal Culture Order on Indigenous People Resources, Research of Baduy Tribe inCongressional The Banten Province) .................................................................. 309- 328 Service, 29 September 2015. Diunduh Otom Mustomi dari https://www.fas.org/sgp/crs/misc/ R41759.pdf, diakses 8 Juni 2016. Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Konstitusi https://www. of Blasphemy in Indonesia`s Di Indonesia (AnBrazil, Conflict Accomplishment constituteproject.org/constitution/Brazil Criminal Law Perspective) ....................................................................................... 329 - 350 _2015?lang=en, diakses 5 Agustus Ahmad Jazuli 2017). Konstitusi https://www. Penerapan Asas Filipina, Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana constituteproject.org/constitution/Philip Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimum Remedium Principles pines_1987?lang=en, diakses 5 in Law Enforcement of Criminal Act of Narcotics Abuses)...................................... 351 - 363 Agustus, Novita Sari 2017. Konstitusi India, https://www. constituteproject.org/constitution/India Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan _2015?lang=en, Agustus (The Countermeasurediakses Efforts of5Riot at The Correctional Institutions)................... 365 -379 2017. Ulang Mangun Sosiawan Konstitusi Irlandia 2015, https://www. constituteproject.org/constitution/Irelan Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan d_2015?lang=en, 5 Agustus (Justice for Convicts atdiakses the Correctional Institutions) ............................................. 381 - 394 2017. Penny Naluria Utami Konstitusi Korea Selatan 1987, https://www.constituteproject.org/const Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM itution/Republic_of_Korea_1987?lang (Decent Wages for Laborers in Law and Human Right`s Perspective) ................... 395 - 412 en, diakses 25 Agustus 2017). Oki=Wahju Budijanto Saldi Isra di Harian Kompas 12 Januari 2016, Wacana Menghidupkan GBHN, Pertimbangan Hakim Atas Keputusan Praperadilan: Studi Putusan dapat diakses di Penghentian Penyidikan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang http://nasional.kompas.com/read/2016/ Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment 01/12/15320071/Wacana.Menghidupka Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation n.GBHN?page=all,diakses, 6 Juni Termination of Criminal Act of Money Politic)........................................................ 413 - 425 2016. Djanggih&Yusuf Saefudin Hardianto Susi Dwi Hajanti, Perumahan Yang Layak Sebagai Hak Asasi Manusia, Majalah Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia inforum, Edisi 3 Tahun 2011. Diunduh (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427 - 445 Meidari Susantohttp://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2016/04/Artikel14.pdf, diakses 25 Mei 2016. BIODATA PENULIS Yudi Latif, PENULISAN Basis Sosial GBHN, Harian PEDOMAN Kompas 12 Februari 2016. http://print.kompas.com/baca/2016/02/ 12/Basis-Sosial-GBHN, diakses 25 Mei 2016.


445

WACANA MENGHIDUPKAN KEMBALI GBHN DALAM SISTEM PRESIDENSIL INDONESIA (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia)

Recommend Documents