WA R TA e - P R O C U R EM EN T ED I S I I I

WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

1

Salam warta,

TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT Pemimpin Umum Kepala Pusat LPSE Pemimpin Redaksi Mulat Handayani Dewan Redaksi Samsul Hidayat Asnidar Luqman Joyo Kartono Indro Bawono Erwin M. Lucky Akbar Redaktur Pelaksana Slamet Jumadi Penulis dan Reporter Edi Purwanto Raditya Yudha Perdana Achmad Zaki Rifai Wahyu Stiawan Nanang Mai Rofiq Bary R. Pratama Dina Karlina A. Lubis Layouter dan Designer Wardah Adina Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855 [email protected]

2

Untuk edisi kedua ini, kami mengambil tema besar yang cukup menarik yaitu “Perangi Korupsi Dengan e-Procurement” dimana dalam mengupas tema tersebut tim reportase Warta e-Procurement telah menyajikan secara ekslusif hasil wawancara dengan salah satu Pimpinan Tinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Bapak M. Jasin, sebagai narasumber untuk memberikan tanggapan mengenai tema besar yang kami sajikan dari perspektif KPK sebagai aparat fungsional pemberantas korupsi di negara ini dengan mengangkat topik “e-Procurement : Jembatan Menuju Anti Korupsi.” Tema besar yang kami ambil untuk edisi kedua Warta e-Procurement ini, tidak terlepas dari dasar pembentukan Pusat LPSE itu sendiri, yaitu sebagai implementasi dari amanat dalam Inpres 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana diktum 11 dalam Inpres tersebut berbunyi: Khusus kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Meneg PPN/Kepala melakukan kajian dan ujicoba untuk pelaksanaan sistem e-Procurement yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan capaian kinerja yang telah kami lakukan sampai menjelang akhir kuartal keempat tahun anggaran 2011 yang meliputi: untuk penyedia barang dan jasa yang telah terverifikasi menjadi pengguna sistem pasar virtual LPSE Kementerian Keuangan adalah sebanyak 4.640 penyedia, dengan total transaksi pengadaan barang dan jasa yang berhasil dihimpun sampai dengan bulan November 2011 adalah 1,75 trilyun dan menghasilkan penghematan sebesar 301,28 milyar. Selain itu, LPSE Kementerian Keuangan juga telah secara resmi melayani 26 Instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan yang

WARTA e - PROC UREME UREM ENT • E D IS I II • 2 0 1 1

DARI WARTA

Tak terasa semester II Tahun Anggaran 2011 akan segera berakhir dan tahun 2012 telah diambang pintu untuk kita sambut dengan semangat baru dan penuh optimisme. Untuk itu, menjelang akhir tahun anggaran 2011 Warta e-Procurement Pusat LPSE kembali hadir untuk menyapa para pengguna sistem dan memberikan informasi terkait dengan kebijakan dan layanan e-Procurement yang telah dilakukan sampai dengan edisi kedua tahun anggaran 2011 ini.

DARI WARTA

terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum di tingkat Pusat, serta Perguruan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pelaksanaan kerja sama di daerah. Capaian kinerja yang telah kami lakukan, semakin sempurna setelah pada tahun ini Pusat LPSE berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen Mutu, dan membuat kami sejajar dengan unit organisasi lainnya yang telah menerapkan manajemen mutu sesuai dengan standar internasional. Dan perlu kami sampaikan disini bahwa seluruh layanan yang kami berikan dan upaya-upaya yang telah kami lakukan untuk melaksanakannya adalah tidak terlepas dari adanya nilai-nilai Kementerian Keuangan yang terus diupayakan untuk terinternalisasi di dalam budaya (culture) dan perilaku (behaviour) organisasi Pusat LPSE Kementerian Keuangan. Kami sangat percaya integritas adalah kunci utama untuk bekerja secara baik dan benar, baik sesuai dengan aturan dan benar bahwa pekerjaan itu adalah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Sehingga untuk mengintegrasikan apa yang kami percayai dari integritas tersebut, kami harus profesional berkesinambungan menjadi organisasi pembelajar (learning organization). Dan salah satu ciri dari organisasi pembelajar adalah kami harus mampu bersinergi untuk melaksanakan seluruh tugas yang kami lakukan, baik untuk berkoordinasi maupun bekerja sama dalam menyelesaikan segala permasalahan yang kami hadapi. Dimana dengan itu semua, kami percaya, Insya Allah kami mampu memberikan layanan yang prima dan selalu mengarah kepada kesempurnaan yaitu dalam hal ini totalitas Pusat LPSE sebagai

abdi negara dan abdi masyarakat yang harus selalu memberikan pelayanan prima kepada para stakeholders. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Warta e-Procurement edisi II dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengguna jasa baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun K/L/instansi lainnya, termasuk dalam hal ini KPK yang juga berkontribusi dalam membantu penulisan dalam edisi Warta e-Procurement kali ini.

Redaksi WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

3

PERANGI KORUPSI DENGAN e-PROCUREMENT

PENDAHULUAN

K

etika mendengar kata “korupsi”, tak dapat disangkal pikiran kita akan langsung tertuju pada penggelapan dana bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Korupsi masih menjadi momok yang menghantui tetapi sekaligus menjadi hal yang biasa bagi masyarakat di Indonesia. Di mata pengusaha dan dunia bisnis, korupsi di Indonesia sudah mempunyai “nama” tersendiri. Dan tak dapat disangkal potensi korupsi terbesar di dunia kepemerintahan saat ini terdapat dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tahun 2007, lebih dari 70 persennya adalah kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu kasus korupsi yang menyeret Nama Nazarudin pun kembali tersirat di ingatan kita dan menempel erat dengan kasus korupsinya yang terkenal yaitu kasus Pengadaan Wisma Atlet senilai Rp191,6 milliar yang hingga kini kasusnya masih bergulir. Faktor-faktor yang membuat bidang pengadaan 4

WARTA e - PROC UREME NT • E D IS I II • 2 0 1 1

barang dan jasa pemerintah sebagai ladang subur terjadi korupsi antara lain besarnya jumlah dana (anggaran) yang beredar, masih tertutupnya penyelenggaraan pengadaan, dan prosedur pengadaan yang harus diikuti terlalu banyak (sangat kompleks). e-Procurement hadir sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk menekan terjadinya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Dengan terlaksananya e-procurement, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa khususnya di lingkungan pemerintah akan terselenggara dengan baik, sehingga diharapkan peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat ditekan. Manfaat lain yang mungkin dapat dicapai adalah e-procurement dapat menghemat anggaran negara hingga mencapai 10-20 persen dari total pagu anggaran, serta sekitar 70-80 persen untuk biaya operasional1.

MENGENALI KORUPSI Bila kita kupas lebih mendalam mengenai arti kata korupsi, dapat kita ketahui bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin inilah diserap ke banyak bahasa Eropa antara lain seperti Inggris yaitu corruption & corrupt; Perancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptive dan korruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata korupsi kemudian diturunkan ke dalam Bahasa Indonesia2.

1 ) Dr. Idriss Sulaiman & Tandiono Chen, Catatan Khusus bagi Implementasi e-Procurement di Indonesia, www.clgi.or.id (Tahun IV Nomor 3-Juli-September 2005)

WARTA UTAMA

SUMBER: WWW.MATANEWS.COM

WARTA UTAMA

dapat kita temui dalam 13 buah pasal yang terkandung dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan dengan rinci mengenai perbuatan/tindakan/kebijakan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda karena korupsi. SUMBER: WWW.MARAMEDIA.RO

Kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai korup; busuk; palsu; atau suap. Dapat juga diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Kamus Hukum, 2002). Berdasarkan pemahaman yang terkandung dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. Secara melawan hukum diartikan meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan (melawan hukum formil), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materiil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah dianggap ada apabila unsurunsur perbuatan yang telah dirumuskan terpenuhi, bukan dengan timbulnya akibat. Definisi korupsi secara jelas dan terperinci 2 ) LAN, Percepatan Pemberantasan Korupsi, LAN, Jakarta 2009

Tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut terdiri atas 2 (dua) jenis delik yang mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan 28 jenis lainnya mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya. Bila dirumuskan kembali secara sederhana, ketigapuluh delik tersebut dapat dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok, sebagai berikut: 1. Kerugian Keuangan Negara; 2. Suap Menyuap; 3. Penggelapan dalam Jabatan; 4. Pemerasan; 5. Perbuatan Curang; 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; 7. Gratifikasi. Dapat kita lihat bahwa ketujuh jenis tindak pidana korupsi tersebut sangat mungkin terjadi di dalam konteks kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya bila dilaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan secara konvensional. Selain karena masih terbukanya peluang untuk terjadinya praktik KKN, tetapi juga disebabkan banyaknya dokumen fisik yang harus disiapkan, administrasi dokumen yang masih memakan banyak tempat, serta banyaknya waktu yang harus disiapkan dan belum lagi terkendala kurangnya SDM yang ada masih menjadi masalah-masalah klise yang timbul dalam pengadaan barang dan jasa konvensional. WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

5

Saat ini pemerintah juga terus berinovasi untuk mencari pemecahan masalah tersebut. Dan salah satu solusi yang dianggap terbaik adalah pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement.

Sudah menjadi informasi umum bahwa kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sebagian besar adalah praktik korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa (khususnya yang dilakukan secara konvensional) selama ini masih menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Hingga November 2009, KPK telah mencatat 2.100 pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari 50 perkara yang sudah tertangani KPK, penyimpangan yang dilakukan antara lain adalah adanya penunjukan langsung yang merugikan hingga 94 persen atau senilaii Rp647 milliar, dan 6 persennya (sekitar Rp41,3 milliar) adalah penggelembungan (mark-up) harga atas harga per satuan proyek3. Potensi KKN dapat terjadi jika pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pemerintah selaku penyedia dan pengguna anggaran, vendor sebagai penyedia barang, konsultan selaku penyedia jasa, dan masyarakat sebagai penerima manfaat tidak

SUMBER: WWW.OSTGLOBALSOLUTIONS.COM

6


Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yang saat ini harus dikembangkan dan digunakan adalah adanya proses yang lebih terbuka, sehingga memberikan kesempatan untuk menjalankan pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif dan efisien. Proses yang terbuka/transparan ini akan dapat memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang dan jasa sekaligus dalam pelaksanaannya akan mendapat pengawasan dari masyarakat. Proses transparansi pengadaan barang dan jasa saat ini sudah dapat dilakukan melalui proses yang disebut e-procurement dan e-announcement. e-procurement diartikan sebagai proses pengadaan barang dan jasa secara on-line/berbasis internet sehingga proses pengumuman, pendaftaran, proses penawaran, aanwijzing, hasil evaluasi atas penawaran dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Sedangkan e-announcement merupakan tahap awal dari e-procurement yaitu proses pengumuman pengadaan barang dan jasa melalui sarana elektronik (berbasis internet)4. Dengan melaksanakan e-procurement dan e-announcement, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa akan tercapai sehingga peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bisa diminimalisir. e-procurement sebagai sebuah sistem baru pada pengadaan barang dan jasa saat ini perlahan mulai dikenal luas, hal ini juga dikarenakan Pemerintah Indonesia telah mewajibkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah kedepannya akan 3 ) Yudho G. Sucahyo dan Yova Ruldeviyani, Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik, LKPP, November 2009 4 ) Mochammad Jasin, Aida Ratna Zulaiha, Eric Juliana Rachman, dan Niken Ariati, Mencegah Korupsi melalui e-Procurement, KPK, Desember 2007

WARTA UTAMA

e-PROCUREMENT SEBAGAI SARANA INOVATIF PENCEGAHAN KORUPSI

dikawal dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar.

WARTA UTAMA

dilaksanakan melalui proses e-procurement, maka mau tidak mau seluruh instansi pemerintah harus mulai mempelajari dan memahami pelaksanaan e-procurement ini. Hal ini telah ditetapkan dalam pasal 131 Perpres 54/2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi lainnya wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012”. Proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional sangat memungkinkan seringnya terjadi tatap muka antara panitia pengadaan dan calon penyedia barang dan jasa. Dari tatap muka tersebut akan membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa terkait. Sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement berhasil meminimalisir peluang tatap muka karena hampir seluruh proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui fasilitas teknologi informasi berbasis internet (web based). Berkurangnya frekuensi pertemuan atau bahkan hilang sama sekali dapat menghindarkan terjadinya komunikasi verbal, karena komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuapan, ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. KKN biasanya terjadi akibat adanya komunikasi verbal ini. Selain berkurangnya tatap muka, output sistem e-procurement juga berupa transparansi dan peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi dapat dirasakan mampu mencegah tindakan KKN dan tercapainya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang

SUMBER: FILIPINOSCRIBBLES.WORDPRESS.COM

efektif dan efisien. Terjaminnya keamanan dokumen penawaran dari calon penyedia barang dan jasa juga merupakan upaya yang dilakukan supaya KKN tidak terjadi antara penyedia dan panitia pengadaan maupun antara penyedia dengan penyedia yang lain. Sistem e-procurement telah didesain untuk memastikan bahwa tidak akan ada peluang untuk terjadinya pengaturan pemenang paket pengadaan (tender). Hal tersebut disebabkan seluruh tahapan proses pengadaan barang jasa elektronik ini dijalankan dan diatur oleh sistem. Setiap peserta yang tidak memenuhi syarat akan tereliminasi oleh sistem, begitupun dengan pengaturan penyelesaian setiap proses pengadaan yang dilakukan. Outcome e-procurement dalam bentuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan dampak pada berkurangnya peluang korupsi pada APBN dan APBD, peningkatan serta pemerataan kesempatan bagi pengusaha kecil, serta menciptakan penghematan yang berkesinambungan pada APBN dan APBD. Hasil nyata dampak e-procurement dalam kaitannya dengan usaha pemerintah memerangi korupsi dapat kita lihat pada tabel berikut: WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

7

TABEL I. JUMLAH PENGADUAN DI PROVINSI JAWA BARAT TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Pengaduan Nama Satker

Tahun Anggaran 2009

Tahun Anggaran 2010

1.

Provinsi Jawa Barat

6

1

2.

Pemerintah Kab./Kota/BUMN/Instansi Vertikal Jumlah

34

13

40

14

Keterangan: Berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh KPK per tahun 2010 Sebagai referensi lain, dapat kita lihat tabel berikut yang menggambarkan fluktuasi jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dari sektor pengadaan barang/jasa sejak tahun 2004 (sebelum implementasi e-procurement) hingga tahun 2010 (setelah pelaksanaan e-procurement) sebagai berikut:

apakah ini adalah efek secara langsung ataupun tidak. Lebih lanjut lagi, bila kita kaitkan dengan pembahasan tentang bagaimana e-procurement dapat membantu memerangi korupsi, dapat kita lihat data di tabel II

TABEL II. JUMLAH PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK DARI SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA No.

Jenis Perkara

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Jumlah

1.

Pengadaan Barang/Jasa

2

12

8

14

18

16

16

86

2.

Perijinan

5

1

3

1

3.

Penyuapan

2

4

13

12

4.

Pungutan

7

2

3

5.

Penyalahgunaan Anggaran

5

3

10

8

5

31

27

24

47

37

40

196

Jumlah

7

2

19

10 19

57 12

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2010 Dari kedua tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-procurement terbukti dapat mengurangi masalahmasalah pengadaan yang biasanya timbul pada proses pengadaan barang/jasa secara konvensional. Keluhan masyarakat terkait pengadaan barang/jasa (pada data tabel I di atas dikhususkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat) berkurang secara signifikan dari 40 kali pengaduan di tahun 2009 menjadi 14 kali saja di tahun 2010. Sedikit banyak kondisi ini tercipta sebagai efek positif dari implementasi e-procurement, terlepas dari 8


mengenai jumlah penanganan kasus korupsi oleh KPK di sektor pengadaan barang/jasa. Di masa-masa pra penerapan e-procurement (sebelum tahun 2008) jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK berfluktuasi dengan jumlah tertinggi di tahun 2008 sebanyak 18 kasus. Pasca penerapan e-procurement, jumlah ini berkurang (walau belum secara signifikan) menjadi 16 kasus di tahun 2009 dan 2010. Inilah hasil secara nyata yang dapat dirasakan dari implementasi e-procurement, bahwa tindakan KKN dapat secara perlahan berkurang dan bahwa pengawasan akan

WARTA UTAMA

No

WARTA UTAMA

akuntabilitas dan indikasi terjadinya KKN di pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan. Tetapi perlu diingat pula bahwa mengiringi pelaksanaan e-procurement, masih tetap diperlukan adanya pengawasan proses pengadaan yang dilakukan oleh pihak luar/masyarakat umum. Tujuannya adalah (1) agar kesalahan/kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa dapat terdeteksi lebih dini, (2) permasalahan dan penyelesaiannya dapat ditemukan dan diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat tanpa ada unsur kepentingan dari panitia pengadaan atapun penyedia barang dan jasa, dan (3) kehati-kehatian petugas dan peserta lebih tinggi dalam menjalankan pekerjaannya karena adanya pengawasan dari pihak luar/ masyarakat umum.

PENUTUP Strategi implementasi e-procurement terkait dalam upaya Pemerintah untuk mengurangi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara perlahan mulai dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan di daerah. Tetapi usaha keras sebenarnya yang harus dilakukan agar implementasi ini berjalan maksimal adalah dukungan dari penggunanya sendiri (panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa). Perubahan pola pikir untuk terus taat pada peraturan adalah

SUMBER: JIMMYSLONINA.BLOGSPOT.COM

benteng yang paling tangguh dalam usaha penangkalan tindak KKN. Adapun faktorfaktor lain yang sekiranya dapat menunjang keberhasilan e-procurement sebagai sarana inovatif pencegahan korupsi antara lain (1) komitmen dan sikap konsisten yang tinggi dari setiap pimpinan instansi khususnya dalam tindakan pencegahan korupsi, (2) dukungan SDM di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, (3) dasar hukum yang kuat, dan (4) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Selain itu, pengawasan melekat serta sikap kritis dari masyarakat juga akan memberikan nilai tambah pada tindakan pencegahan korupsi melalui implementasi e-procurement ini. Sehingga diharapkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah akan dapat kembali terbentuk serta manfaat yang dikembalikan kepada masyarakat akan lebih optimal. (wahyu)

Daftar Pustaka: 1. Dr. Idriss Sulaiman & Tandiono Chen, Catatan Khusus bagi Implementasi e-Procurement di Indonesia, www.clgi.or.id (Tahun IV Nomor 3-Juli-September 2005); 2. LAN, Percepatan Pemberantasan Korupsi, LAN, Jakarta 2009; 3. Yudho G. Sucahyo dan Yova Ruldeviyani, Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik, LKPP, Nov 2009; 4. Mochammad Jasin, Aida Ratna Zulaiha, Eric Juliana Rachman, dan Niken Ariati, Mencegah Korupsi melalui e-Procurement, KPK, Desember 2007.


9

e-PROCUREMENT: JEMBATAN MENUJU PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTI KORUPSI

Meskipun beliau bernama M. Jasin tapi kami biasa memanggil Bapak M. Yasin karena ejaan lama dengan penggunaan huruf “J” yang sebenarnya memiliki arti ejaan “Y” lebih familiar di mulut dan pendengaran kami. Sehingga begitulah beliau akrab disapa dengan pembawaan yang tenang menyampaikan pandangannya mengenai penerapan e-procurement di Indonesia hingga harapannya terhadap adanya prospek pengadaan anti korupsi di masa mendatang. Berikut petikan wawancara dengan beliau yang telah disarikan oleh Tim Warta e-Procurement. PANDANGAN PENERAPAN e-PROCUREMENT

A

manat tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tertuang dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 pada Diktum kesebelas angka 1 yang mengamanatkan melakukan kajian dan uji coba pelaksanaan e-procurement di Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Meneg. Perencanaan Pembangunan Nasional. Mengingat amanat dimaksud, e-procurement dapat dilihat sebagai suatu terobosan baru untuk mengatasi masalah korupsi di sektor pengadaan. KPK menyadari bahwa kasus korupsi yang ditangani sampai sekarang yang dominan adalah dari kasus pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2006, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dan BUMN hampir mencapai 80%. Maka, dari sisi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, metode pengadaan secara elektronik diharapkan dapat membantu program pencegahan korupsi. Korupsi tersebut 10


dapat diminimalisir karena transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sebagai contoh, misalnya, pada tahap perencanaan bisa saja sudah diarahkan kepada rekanan tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan, sehingga proses pelaksanaan pengadaan diarahkan pada rekanan tersebut, namun dengan sistem pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, praktikpraktik tersebut dapat diminimalisir. Pria yang lahir 58 tahun silam ini menjelaskan beberapa manfaat pengadaan barang dan jasa secara elektronik, seperti berikut ini : 1. Tidak hanya penyedia saja yang bisa melihat proses pengadaannya tetapi setiap orang dapat memonitor proses pelaksanaan pengadaan sehingga tingkat transparansi menjadi lebih baik daripada sistem konvensional. 2. Rekanan dapat saling melihat pertanyaan dan jawaban pada saat aanwijzing dan

WARTA TOKOH

Ditemui di sela kesibukannya di Jakarta pada akhir bulan November yang lalu, Wakil Ketua KPK, M. Jasin, memaparkan kepada Tim Warta e-Procurement mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam e-procurement sebagai jembatan menuju pengadaan barang dan jasa anti korupsi. Pria yang lahir di Blitar, 58 tahun silam ini telah mengabdikan diri lebih dari satu dekade untuk berjuang keras menggeluti dunia pemberantasan korupsi sejak Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) terbentuk hingga sekarang menduduki Wakil Pimpinan KPK Bidang Pencegahan.

WARTA TOKOH WAKIL PIMPINAN KPK BIDANG PENCEGAHAN M. JASIN

harga penawaran masing-masing rekanan diumumkan setelah pelaksanaan evaluasi. 3. Tidak ada face to face comunication, semua dilaksanakan secara elektronik, khusus untuk aanwijzing jika memerlukan pertemuan untuk aanwijzing lapangan, masih dimungkinkan. 4. Sistem Pengadaan Secara Elktronik dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem lainnya antara lain e-planning/e-budgeting/ e-announcement/e-procurement/e-audit/ e-delivery. 5. Pengawasan tender tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha/mitra usaha, tetapi juga dapat dilakukan oleh over site individual/ pengamat dari lembaga masyarakat. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

secara elektronik belum diterapkan pada semua instansi pemerintah dan secara bertahap akan terus dikembangkan implementasinya. Saat ini tidak kurang dari 247 lembaga/ pemerintah/Daerah/Instansi yang sudah melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik baik yang sudah mandiri maupun bergabung dengan instansi lain yang sudah menerapkan e-procurement seperti halnya KPK yang sudah bergabung dan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan sejak tahun 2009. Beliau menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi sarana untuk memudahkan pelaksanaan pengadaan secara elektronik karena satuan kerja/instansi tidak harus menyiapkan secara mandiri mulai dari sisi kesiapan teknis, peralatan, maupun sumber daya sehingga banyak yang bisa dihemat. WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

11

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS Dengan transparansi melalui e-procurement ini, maka akan mendorong setiap penyimpangan yang terjadi akan mudah diidentifikasi dan penyimpangan tersebut akan memunculkan laporan dari masyarakat baik yang berasal dari individu atau kelompok seperi LSM, atau bahkan oleh aparat penegak hukum. Melalui sistem pengadaan barang/ jasa secara elektronik, bukan berarti bahwa korupsi tidak ada disitu. Semuanya kembali kepada individu yang menggunakan karena e-procurement hanya merupakan alat saja. Yang lebih penting adalah a man behind the gun. Jika orang yang menggunakan alatnya dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Jadi masih tetap ada peluang untuk melakukan rekayasa namun peluang untuk melakukan rekayasa/penyimpangan melalui lelang secara elektronik akan lebih sulit dilakukan jika dibandingkan dengan lelang secara konvensional. Oleh karenanya ke depan korupsi di bidang pengadaan itu akan terminimalisir melalui sistem e-procurement. KPK mendorong agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini bisa meluas tidak hanya di 247 lembaga/instansi tapi ke seluruh instansi pemerintah di pusat maupun di pemerintah baik itu BUMN maupun BUMD. Sudah banyak BUMN yang mengadakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. 12


“Semuanya kembali kepada individu yang menggunakan karena e-procurement hanya merupakan alat saja. Ibaratnya seperti a man behind the gun. Jadi jika orang itu menggunakan alatnya dengan baik, maka hasilnya juga akan baik...” Disamping itu, diharapkan e-procurement ini dapat dikembangkan menjadi lebih canggih dan dapat mengatasi permasalahan sistem yang terjadi sampai saat ini sehingga segala sesuatunya dapat dilaksanakan dengan baik. Jika sekarang belum ada sistem e-planning maka perlu dikembangkan dan belajar tentang penerapan e-planning pada instansi yang sudah menerapkannya. Apabila sistem itu sudah diterapkan di daerah, maka tidak perlu malu untuk belajar ke daerah. Beliau berharap peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus bisa mengakomodir dinamika perkembangan teknologi karena yang namanya kualitas itu harus bisa selalu diperbaiki. Sedangkan pada sistem e-procurement, pada bagian yang kurang sempurna, bisa terus disempurnakan dan dilengkapi lagi termasuk kelengkapan sistem seperti e-planning, e-budgeting, e-announcement, e-audit dan e-delivery.

“Dinamika perkembangan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus bisa mengakomodir dinamika perkembangan teknologi karena yang namanya quality itu harus bisa selalu diperbaiki (can always be improved). ” Sistem-sistem ini nantinya juga diterapkan di Kementerian Keuangan.

harus

Dalam pengadaan barang dan jasa itu tidak hanya panitia saja yang terlibat tetapi juga

WARTA TOKOH

“Jadi korupsi yang berasal dari pengadaan barang dan jasa itu bisa diminimalisir dengan perubahan metode secara elektronik karena transparansi dan akuntabilitas tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik tentu berbeda jika dibandingkan pelaksanaan barang dan jasa secara konvensional.”

WARTA TOKOH

semakin kesulitan mencari bagaimana cara mengembalikan dana pemilihan Kepala Daerah. Akhirnya ditempuh cara lain misalnya melalui promosi atau recruitment pegawai. Praktik KKN saat ini sudah merebak dan dilakukan dimana-mana. Misalnya ada praktik, untuk jadi polisi, tentara, bahkan TKI harus bayar uang sogokan ke oknum-oknum tertentu.

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggran). Bahkan PPK dan KPA bisa saja bermain dalam proses pengadaan barang/jasa. Apalagi adanya sistem demokrasi di negeri kita yang melakukan pemilihan langsung baik untuk Gubernur, Bupati, maupun Walikota. Karena sistem pemilihan yang membutuhkan dana yang besar untuk memenangkan maka proses pengadaan akan semakin rawan oleh korupsi. Masing-masing pejabat akan berusaha untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan selama pemilihan. Namun peluang penyimpangan tersebut diciutkan melalui sistem pengadaan barang dan jasa dengan e-procurement sehingga akan

Jadi memang sistem di negara kita ini masih rawan korupsi. Oleh karena itu, kita sangat mendukung program e-procurement ini dan kita akan melakukan koordinasi ke semua instansi pemerintah melalui Bidang Pencegahan meskipun sebenarnya lembaga yang mempunyai kewajiban mempromosikan dan otorisasi peraturan pengadaan barang dan jasa adalah LKPP. Namun, bukan berarti kita membiarkan LKPP bekerja sendiri. Kita harus turut membantu mempromosikan program ini misalnya melalui buletin mengenai sistem baru yang dapat menawarkan adanya penghematan sehingga dapat menarik para bupati/pimpinan yang masih memiliki integritas. Jika, sudah tertarik, maka bisa mencari informasi lebih lanjut ke Kementerian Keuangan. Sedangkan KPK sendiri akan terus mendorong agar tidak ada yang melakukan penyimpangan dalam sistem e-procurement. Kalau sampai ada penyimpangan maka akan segera ditangkap.

INTEGRITAS, DEDIKASI, PENDIDIKAN HUKUM, MORAL, DAN AGAMA Tentunya semua tahapan lelang yang dilakukan di lelang secara elektronik hampir sama seperti yang dilaksanakan di lelang secara konvensional. Baik dari tahap perencanaan maupun tahap penyusunan spesifikasi teknisnya. Dalam hal penyusunan spesifikasi teknis, dapat saja diarahkan pada ke merk atau rekanan tertentu. Meskipun yang mendaftar banyak namun sebenarnya yang bisa melaksanakan hanya penyedia tertentu sedangkan yang lainnya hanya WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

13

WARTA TOKOH SUASANA WAWANCARA TIM WARTA E-PROCUREMENT DENGAN M. JASIN

perusahaan-perusahaan semu. Kasus-kasus seperti ini dapat saja terjadi meskipun sudah memakai e-procurement. Namun, dengan sistem e-procurement diharapkan penyimpangan-penyimpangan tersebut akan dengan cepat terbongkar melalui laporan dari masyarakat. Jadi pencegahan korupsi di bidang pengadaan ini tidak cukup hanya melalui e-procurement melainkan perlu suatu integrated strategy. Di samping itu, dihimbau kepada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi perlu untuk meningkatkan pengawasan internalnya dan jangan sampai pengawas internal ini malah mengajari hal-hal yang tidak benar. Misalnya mengajari bagaimana cara menghindar/lepas dari pengawasan masyarakat atau cara untuk lepas dari penelusuran penegak hukum. Jadi, Inspektorat sendiri perlu memiliki: 1. Integritas dan dedikasi yang tinggi; 2. Sistem yang bagus dan kokoh; 3. Penegakan kode etik yang tegas; 14


4. Pelaporan kekayaan yang benar 5. Pembelakukan suatu reward and punishment; 6. Penerapan remunerasi; 7. Adanya performance evaluation sehingga semua elemen di atas diharapkan integrated; dan 8. Adanya pendidikan hukum, moral, dan agama sehingga koruptor itu tidak hanya takut kepada inspektorat & penegak hukum tapi juga takut kepada Yang Maha Kuasa. KPK menyelenggarakan penilaian inisiatif anti korupsi. Kementerian Keuangan sudah ikut di tingkat compliance, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan kode etik (perlu diteliti lebih dalam: kode etiknya sudah diterapkan atau tidak, kode etiknya sudah pernah memberikan sanksi tegas atau belum). Hal ini dilakukan karena KPK memang punya kewenangan, bukan karena KPK merupakan organisasi yang super body tapi ini memang demi kemanfaatan

WARTA TOKOH

dan perbaikan negara. Evaluasi untuk instansi yang paling banyak memiliki inisiatif dalam mencegah korupsi termasuk melalui pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini menjadi poin plus dalam penilaian kita. Bapak Herry Purnomo pada saat menjabat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, kami nilai bagus ketika meraih skor pada saat di survey oleh KPK dalam hal insiatif anti korupsi. Jadi gabungan beberapa faktor/item yang menjadi unsur yang akan dievaluasi dalam pencegahan korupsi, salah satunya adalah e-procurement. Dalam kaitannya pengadaan barang/ jasa secara elektronik, M. Jasin pernah menyampaikan kepada Dunia Internasional bahwa kita sudah melaksanakan e-procurement ini. Kebetulan, Beliau sebagai anggota dari OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dan pernah menyampaikan hal tersebut. Jadi yang dibahas dalam organisasi ini juga termasuk pengadaan barang dan jasa yang paling tidak harus mengikuti asas-asas yang dikeluarkan oleh WTO antara lain adalah tidak adanya diskriminasi dan peningkatan efisiensi. Tentunya Indonesia tidak akan keberatan menerapkan hal itu karena kita telah menjadi pioneer yang memulai sistem ini atas inisiatif kita sendiri. Bahkan ketika ada undangan public governance di Perancis, kita sudah sampaikan hal itu dan kita sampaikan juga bahwa kita menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

HARAPAN PENERAPAN e-PROCUREMENT SEKARANG DAN MASA MENDATANG E-procurement merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk bisa memberantas korupsi sampai tuntas masih bergantung kepada integritas orangnya. Harapan saya tentunya akan terminimalisir kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di

Indonesia dan saya yakin korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa akan berkurang karena kita juga menyediakan pengaduan secara elektronik yang disebut dengan KPK Wishtleblower’s System yaitu misalnya digunakan jika ada seseorang yang akan melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi. Wishtleblower’s System dioperasikan melalui www.kpk.go.id sehingga informasi itu akan langsung sampai ke KPK. Sistem ini dilakukan melalui mekanisme elektronik sehingga akan dideteksi mana laporan yang benar dan mana laporan yang tidak benar. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pelaporan, dan aman untuk pelapor sehingga kasusnya diharapkan akan dengan mudah terbongkar. Ibaratnya kita bisa menangkap ikan tapi airnya tidak keruh. Laporan bisa dikirim dari berbagai tempat seperti Papua, Timor Leste, Washington DC, dan sebagainya. Jadi sistem ini cukup memudahkan untuk pelapor sehingga misalnya jika dalam pengadaan barang dan jasa ada penyimpangan, baik itu dengan cara elektronik maupun dengan cara konvensional, maka mudah bagi KPK untuk menangani permasalahan jika ada laporan yang masuk. Hal ini juga berlaku jika ada kasus bagi-bagi uang yang melanggar hukum yang diharapkan ada salah seorang yang berhati nurani bersih dan melaporkan hal tersebut. Dengan adanya sistem pengadaan barang dan jasa yang sudah bagus dan masih adanya orang-orang yang punya hati nurani maka diharapkan kasus-kasus yang berbau penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, dimanapun tempatnya akan dengan mudah terbongkar. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

15

WARTA TOKOH

ditambah kewajiban melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mewajibkan Kementerian/Lembaga/Satker Perangkat daerah/Instansi Lainnya untuk melaksanakan sistem itu pada tahun 2012, maka diharapkan pada tahun 2012 tingkat korupsi dapat ditekan. Sistem e-procurement ini merupakan perubahan yang luar biasa dan kita selalu mendukung hal itu. Kita harus tetap anti korupsi dimanapun berada. Atas dasar hati nurani yang tertanam, budaya kerja yang baik, dan sistem yang sudah bagus, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan sejak zaman Ibu Sri Mulyani akan menjadi modal berharga mewujudkan hasil yang bagus. Jadi harapan M. Jasin sebagai pimpinan KPK, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang baik ini tidak hanya diterapkan di KPK dan Kementerian Keuangan, namun diharapkan

16


juga penerapan di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga akan semakin banyak yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dengan demikian, diharapkan transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat serta penghematan keuangan negara dapat tercapai dan hasil penghematan ini bisa digunakan untuk membiayai peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti subsidi bidang pendidikan dan kesehatan. (radit)

“Dengan adanya pengadaan barang dan jasa yang sudah bagus, diikuti dengan seseorang yang masih punya hati nurani maka kasus-kasus yang berbau penyimpangan di pengadaan barang dan jasanya dimanapun tempatnya akan terbongkar, jadi ini harapan kita kedepannya.”

WARTA KEGIATAN

P

PERTEMUAN KOORDINASI KE-7 LPSE NASIONAL

ertemuan Koordinasi LPSE Nasional adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh LKPP yang dihadiri perwakilan LPSE seluruh Indonesia untuk membahas dan mengkoordinasikan program-program yang akan dijalankan oleh LPSE. Diharapkan dengan diselenggarakannya Pertemuan Koordinasi, LPSE semakin tangguh dan andal dalam memberikan layanan pengadaan secara elektronik. Pertemuan Koordinasi ke-7 LPSE Nasional kali ini mengambil tema Bersatu Mengawal Pengadaan Bebas Korupsi, yang dilaksanakan pada tanggal 21 - 23 November 2011, bertempat di Sanur Paradise Plaza Hotel & Suite, Bali. Pertemuan Koordinasi ke-7 LPSE Nasional ini dihadiri oleh seluruh LPSE yang telah berdiri. Sebelumnya LKPP telah menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Koordinasi LPSE Nasional di berbagai tempat dengan tema yang selalu berbeda untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kredibel, diantaranya:

1. Pertemuan Koordinasi ke-1 LPSE Nasional diselenggarakan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2008, dengan mengambil tema “Pertemuan Koordinasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional”. Ini adalah langkah awal penerapan pengadaan secara elektronik di Indonesia. 2. Pertemuan Koordinasi ke-2 LPSE Nasional diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, pada tanggal 18 Juni 2009, dengan mengambil tema “Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dengan e-Procurement”. 3. Pertemuan Koordinasi ke-3 LPSE Nasional diselenggarakan di Hotel Goodway, Batam, pada tanggal 19-20 November 2009. 4. Pertemuan Koordinasi ke-4 LPSE Nasional diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, pada tanggal 30-31 Maret 2010, dengan mengambil tema “Pengenalan Inaproc dan Membangun Kemitraan Regional”. 5. Pertemuan Koordinasi ke-5 LPSE Nasional diselenggarakan di Hotel Le Grandeur, Balikpapan, pada tanggal 24-26 November 2010, dengan mengambil tema “Peran WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

17

dengan 26 pembicara yang membahas 4 topik yaitu: 1. Peran LPSE dalam Pencegahan Korupsi 2. Pengembangan Teknologi Akses Komunikasi Data untuk LPSE 3. Best Practice Implementasi Agregasi Data Penyedia 4. Pemanfaatan Aplikasi TTS untuk Peningkatan Layanan yang Lebih Responsif

ASIA & PACIFIC CONFERENCE ON ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUREMENT (E-GP)

A

sia & Pacific Conference On Electronic Government Procurement (E-GP) diadakan tanggal 22-24 Desember 2011 bertempat di Hotel Intercotinental, Denpasar, Bali. Koferensi ini merupakan kerja sama Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Konferensi yang diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai negara itu mengambil tema “e-GP untuk Pengadaan Publik Yang Efektif.” LPSE Kementerian Keuangan berkesempatan menghadiri acara tersebut.

18


Konferensi membahas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menciptakan kemampuan untuk melakukan pendekatan manajemen yang lebih strategis pada pengadaan publik. Pengadaan Pemerintah Secara Elektronik atau yang biasa dikenal sebagai “e-GP”, memungkinkan pekerjaan pengadaan yang lebih transparan publik dan akses lebih luas terhadap informasi dan pasar. Hal ini memberikan kesempatan untuk memperkenalkan langkah-langkah inovatif menggunakan ITC untuk merampingkan pengadaan publik untuk efisiensi dan ekonomi.

WARTA KEGIATAN

LPSE Menyongsong Kebijakan Penerapan e-Procurement 2012”. 6. Pertemuan Koordinasi ke-6 LPSE Nasional diselenggarakan Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada tanggal 7-9 Juni 2011, dengan mengambil tema “Bersama Meningkatkan Kualitas LPSE yang Selalu Berinovasi”. Pada Pertemuan Koordinasi ke-7 ini dibagi dalam 3 ruang pembahasan terdiri dari 12 sesi

WARTA KEGIATAN

e-GP juga membantu meningkatkan tata kelola dan mengurangi korupsi terutama saat terintegrasi dengan fungsi pemerintah yang lain seperti anggaran, pajak dan audit. Dalam beberapa tahun terakhir, e-GP telah menjadi prioritas dalam agenda reformasi pengadaan publik di banyak negara di seluruh dunia dan ada peningkatan permintaan untuk sebuah forum regional untuk berbagi ide, pengalaman, mendiskusikan masalah umum pada pengembangan dan penerapan e-GP. Konferensi difasilitasi dalam diskusi yang dipimpin oleh perwakilan negara dan e-GP ahli

THE 4TH KSN EXPO & AWARDS 2011

P

ada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2011, bertempat di Jakarta Convention Center, Jakarta telah diadakan pameran The 4th KSN Expo & Awards 2011. Perhelatan tahunan ini digelar guna menyambut Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 20 Desember mendatang. Pameran ini digagas oleh Kementerian Sosial dan beberapa asosiasi pendukung lainnya. Tahun ini, acara tersebut digelar berbarengan dengan even International Conference on Social Welfare Issues in The ASEAN Region 2011. Pameran yang dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial Salim Saggaf Aldjufri ini diikuti lebih dari 400 peserta, yang berasal dari pemerintah,

tentang manfaat e-procurement, reformasi pengadaan dan e-GP, perencanaan strategis, implementasi e-GP, e-GP model bisnis, e-GP fungsi dan integrasi dengan e-sistem pemerintahan, kerangka kelembagaan dan peraturan untuk e-GP, e-GP inter-operabilitas, dan peran MDB, mitra pembangunan & kerja sama Selatan-Selatan. Produk utama dari Konferensi akan tindakan MDB rencana untuk mempromosikan e-GP di Asia dan Pasifik, dan sebuah buku pegangan tentang bagaimana mengembangkan dan menerapkan e-GP.

LSM, dunia usaha, UKM mandiri, organisasi sosial, organisasi pemuda dan perusahaan swasta. Ajang yang berlangsung hingga 30 Oktober 2011 tersebut diharapkan dapat menjadi fasilitas bertukar pengalaman dan pengetahuan diantara praktisi pekerja sosial, pendidik pekerjaan sosial, sarjana kebijakan sosial, mahasiswa, pejabat pemerintah, dan pengambil keputusan untuk mengeksplorasi tantangan umum dan potensi kolaborasi dan kemitraan dalam mempromosikan kesejahteraan sosial di kawasan Asean. Kementerian Keuangan dalam hal ini Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Dalam pameran tersebut, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menyajikan informasi seperti layanan tata cara registrasi dan verifikasi bagi penyedia barang/jasa maupun panitia pengadaan, layanan help desk, layanan bidding room, layanan kerja sama penggunaan fasilitasi LPSE Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Komisi/Lembaga lainnya serta layanan pelatihan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Diharapkan dengan mengikuti pameran ini, informasi tentang e-Procurement dapat terpublikasikan secara cepat dan luas kepada masyarakat. WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

19

erlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, salah satu implikasinya adalah kewajiban K/L/D/I untuk menerapkan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) yang dimulai paling lambat tahun 2012 untuk sebagian paket-paket pekerjaan. Untuk memenuhi salah satu ketentuan dalam amanat Perpres 54 Tahun 2010 tersebut, K/L/D/I mulai mempersiapkan sarana dan prasarana serta SDM yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Dalam rangka persiapan tersebut, beberapa K/L/D/I melakukan studi banding ke LPSE yang telah dibentuk seperti LPSE Kementerian Keuangan. Dalam rentang dua bulan yaitu Oktober sampai dengan November 2011, LPSE Kementerian Keuangan menerima kunjungan studi banding dari 4 instansi yaitu: Kejaksaan Agung, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Negara BUMN, dan Pengelola Gelora Bung Karno. Kegiatan studi banding oleh Kejaksaan Agung dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2011. Lembaga Administrasi Negara (LAN) tanggal 25 Oktober 2011, Kementerian Negara BUMN 20


tanggal 7 November 2011, serta Pengelola Gelora Bung Karno tanggal 21 November 2011. Rombongan dari 4 (empat) instansi ini diterima oleh Perwakilan Pusat LPSE yaitu Bapak Moh.Hatta selaku Kepala Pusat LPSE (studi banding dengan Pengelola Gelora Bung Karno), Ibu Mulat Handayani selaku Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna (studi banding Dari LAN), Bapak Luqman Joyo Kartono selaku Kepala Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem (studi banding dari Kementerian Negara BUMN) serta Bapak Indro Bawono selaku Kepala Subbidang Publikasi dan Kerja sama (studi banding dari Kejaksanan Agung). Dalam sambutannya perwakilan dari Pusat LPSE menjelaskan bahwa LPSE Kementerian Keuangan baru dilaunching akhir tahun 2008 lalu. Dengan usia hampir 3 (tiga) tahun beroperasi, fungsi dan peran LPSE Kementerian Keuangan saat ini selain melayani satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Keuangan juga satuan kerja pada Kementerian/Komisi/ Lembaga yang telah bekerja sama dengan LPSE Kementerian Keuangan. “Hingga saat ini pelayanan LPSE Kementerian Keuangan berjalan lancar dan belum ada hambatan.

WARTA KEGIATAN

B

STUDI BANDING 4 KEMENTERIAN/LEMBAGA KE LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN

WARTA KEGIATAN

Pelayanannyapun sudah mencapai 784 paket pekerjaan yang telah dapat diselesaikan dengan nilai pagu sebesar Rp2,72 T (data per 27 Oktober 2011). Tujuan 4 (empat) instansi tersebut berkunjung ke LPSE Kementerian Keuangan adalah untuk melihat dan mempelajari cara pengembangan sistem LPSE yang merupakan terapan dari aplikasi e-government tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, bagaimana cara mengimplementasikan sistem tersebut serta faktor-faktor apa saja sebagai pendukung agar LPSE dapat berjalan dengan baik. Beberapa pertanyaan dalam studi banding tersebut antara lain: masalah koordinasi bagi unit-unit instansi di daerah dalam rangka penggunaan aplikasi LPSE, kapasitas server LPSE Kementerian Keuangan, tata cara/mekanisme untuk bergabung dengan LPSE Kementerian Keuangan, keuntungan bergabung

B

dengan LPSE Kementerian Keuangan atau mendirikan LPSE sendiri, serta agregasi LPSE Kementerian Keuangan dengan LPSE lain. Dalam kesimpulannya Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan Moh. Hatta menguraikan “LPSE dapat berjalan dengan baik jika memiliki infrastruktur yang kuat, SDM yang profesional, Infrastruktur TIK (e-government) yang bagus, serta terpenting adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan di dalam memajukan e-government. Setelah acara sambutan dan diskusi, tim dari 4 (empat) instansi yang berbeda tersebut meninjau tempat layanan registrasi dan verifikasi serta tempat pelatihan LPSE Kementerian Keuangan yang berada di lantai Mezanine Gedung Djuanda I. Sebagai sesi akhir, Kepala Pusat LPSE menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dari Kejaksaan Agung, LAN, Kementerian BUMN dan Pengelola Gelora Bung Karno.

RAKOR LPSE

ertempat di Hotel Puri Casablanca, Jakarta tanggal 28 sampai dengan 30 September 2011, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menyelenggarakan rapat koordinasi bagi Koordinator LPSE Daerah. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak M.Hatta selaku Kepala Pusat LPSE serta diikuti oleh 32 orang Koordinator LPSE

daerah atau yang mewakilinya yang berasal dari 32 Provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Pusat LPSE mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

21

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENGELOLA LPSE BERPRESTASI

untuk pertama kalinya diselenggarakan pada awal tahun anggaran 2011, sebagai media komunikasi antara Pusat LPSE dengan perwakilan Pengelola LPSE di daerah untuk mendiskusikan dan membahas mengenai perkembangan implementasi layanan lelang secara elektronik (e-procurement) serta merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun pelaksanaan rakor pada bulan September ini adalah untuk pelaksanaan semester II pada tahun anggaran

Berdasarkan hasil diskusi rakor tersebut, dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu strategi pemenuhan SDM Pengelola LPSE di daerah, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung layanan e-procurement di daerah, penyediaan anggaran yang memadai guna mendukung operasionalisasi layanan LPSE di daerah, penyempurnaan proses bisnis yang perlu dilakukan untuk mensukseskan kebijakan dan implementasi e-procurement, serta koordinasi dengan Koordinator Pengelola LPSE yang lebih intensif.

SOSIALISASI APLIKASI RUP

G

una memudahkan PA/KPA di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengumumkan RUP, Pusat LPSE Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Pusintek telah membangun aplikasi RUP yang terintegrasi dengan website Kementerian Keuangan dan Portal Pengadaan nasional.

22


Dalam rangka mempercepat implementasi aplikasi RUP telah diselenggarakan sosialisasi pada tanggal 5 Desember 2011 yang bertempat di ruang pelatihan Pusat LPSE yang diikuti oleh perwakilan masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan perwakilan masing-masing unit eselon II pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dengan adanya acara ini diharapkan pelaksanaan pengumuman RUP berjalan dengan baik dan dapat mendukung terwujudnya prinsip-prinsip pengadaaan yang transparan dan akuntabel.

WARTA KEGIATAN

2011, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan e-procurement yang diselenggarakan pada masing-masing daerah, mereviu dan memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja e-procurement yang dihasilkan, serta untuk meminta masukan dari Pengelola LPSE di daerah mengenai rencana pengembangan organisasi Pusat LPSE ke depan.

WARTA KEGIATAN

pelaksana harian Sekretaris Jenderal. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa pada dasarnya penyediaan setiap barang dan jasa pemerintah berasal dari dana yang telah dicanangkan dalam APBN. “APBN itu misalnya dari pajak dan lain sebagainya, diharapkan dapat kembali lagi kepada rakyat dengan proses yang baik, efisien, efektif dan juga transparan dan akuntabel,” imbuhnya. Menurut Sonny, pasar barang dan jasa di Indonesia juga harus terus didorong untuk berkembang. “Selama ini terkesan ekslusif, dianggap hanya melibatkan sebagian kecil dari jumlah seluruh perusahaan yang ada di Indonesia,” katanya. Data menunjukkan, hanya 3,5 persen dari total perusahaan barang dan jasa yang mampu sebagai penyelenggara pengadaan yang ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

FORUM DISKUSI PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK

D

alam rangka memperbaiki pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi dengan tema “Peningkatan Peran Serta Penyedia dalam Mensukseskan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012”. Forum diskusi ini diselenggarakan pada hari Kamis, 24 November 2011, bertempat di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan yang dihadiri kurang lebih 500 penyedia barang/ jasa. Acara dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho, sebagai

Narasumber dalam forum diskusi ini adalah Vigo Widjanarko (Biro Perencanaan dan Keuangan), Ilhamsyah (Biro Perlengkapan), Samsul Hidayat (Pusat LPSE), Sri Hartati (Pusintek) dan yang menjadi moderator dalam forum diskusi ini adalah Moh. Hatta, Kepala Pusat LPSE. Forum diskusi ini dimaksudkan sebagai sarana/media komunikasi antara penyedia dan pemerintah terkait pelaksanaan pengadaan beserta masalah yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya. Dalam acara ini dipaparkan anggaran belanja barang dan modal Kemenkeu 2012, strategi pelaksanaan anggaran dalam mempercepat realisasi anggaran tahun 2012, prosedur pengadaan barang/jasa, prosedur pelaksanaan dan stategi e-Procurement di Kemenkeu, serta jaringan dan infrastruktur sistem e-Procurement Kemenkeu. Diharapkan dengan adanya forum diskusi ini, ke depan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kementerian Keuangan akan lebih baik lagi. WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

23

WORKSHOP ON E-PROCUREMENT SYSTEM LEARNING FROM THE GOVERNMENT OF WESTERN AUSTRALIA WARTA KEGIATAN

P

ada tanggal 12 sd. 13 Desember 2011, bertempat di ruang Mezzanine Ballrom, Hotel Aryaduta, Sekretaris Jenderal yang diwakili oleh Kepala Pusat LPSE Moh. Hatta membuka acara Workshop on e-Procurement System Learning from The Government of Western Australia yang bertemakan “e-Government Procurement Integration Into The Public Financial Management System”. Dalam sambutannya Moh. Hatta mengatakan bahwa sejak 2008, Kemenkeu menjadi pilot project dalam melakukan pengadaan barang dan jasa online (e-procurement), yang dilakukan oleh LPSE. “e-Procurement merupakan salah satu dari program reformasi birokrasi di Kemenkeu yang sampai saat ini masih terus berlangsung,” katanya. Salah satu tujuan dari e-procurement ini adalah mengurangi kelemahan dan kekurangan dalam pengadaan barang dan jasa. “Selain menghindari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), melalui pengadaan dari LPSE, diharapkan penyerapan anggaran dapat

24


terlaksana lebih cepat,” ungkap Hatta. Dalam kegiatan tersebut dihadirkan 2 (dua) orang narasumber yaitu Pasque Richichi (Pemegang CPA (Certified Practicing Accountant) dan General Manager of Lottery West dan Arie Karyadie (Local Procurement Specialist) serta diikuti 40 (empat puluh) orang peserta. Dalam workshop tersebut disampaikan beberapa fakta perbandingan tentang kondisi antara Indonesia dengan Australia Barat yang berpengaruh pada penerapan implementasi e-procurement di masing-masing negara serta penerapan dan pengembangan e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan. Harapan melalui terselenggaranya acara ini adalah sebagai bahan pembelajaran terhadap tipe-tipe e-procurement yang telah dijalankan oleh negara lain serta pemahaman akan best practice dari negara lain seperti Western Australia yang merupakan salah satu pelopor e-procurement. (zaki)

WARTA INFO

e

RENCANA PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI DIGITAL

-procurement merupakan proses pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi. Penggunaan jaringan internet akan memudahkan penyedia barang dan jasa dalam mengikuti pelelangan. Kini penyedia tidak perlu lagi datang ke tempat lelang untuk melakukan pendaftaran lelang. Pengiriman dokumen juga dapat dilakukan dari tempat kerja penyedia karena berbentuk file. Proses alur data melalui internet ini tidak ada yang dapat memastikan otentikasi dan keamanannya. Apakah dokumen tersebut tidak dimanipulasi di perjalanan (internet) ataukah dokumen tersebut dapat diterima sesuai dengan file aslinya (uncorrupted). Oleh karena itu dibutuhkan jaminan keamanan yang ekstra terhadap dokumen penawaran. Sampai saat ini dalam sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dipergunakan aplikasi pengaman dokumen (apendo). Apendo adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara bekerja sama

dengan LKPP. Apendo dibuat untuk mengunci file penawaran agar tidak dapat dibuka oleh selain panitia dan di luar waktu yang ditentukan. Terdapat 2 apendo, apendo penyedia dan apendo panitia. Apendo penyedia dipergunakan penyedia untuk menyandi/mengacak (enkripsi) dokumen penawaran yang akan dikirimkan agar tidak dapat dibuka oleh selain panitia dan di luar waktu yang ditentukan. Apendo panitia dipergunakan panitia untuk membuka (dekripsi) dokumen penawaran yang telah dikirimkan penyedia. Pembukaan penawaran hanya dapat dilakukan jika jadwal sudah memasuki tahap pembukaan penawaran. Aplikasi pengaman dokumen direncanakan akan digantikan oleh sistem pengamanan komunikasi dokumen (sispamkom dok). Sispamkom dok adalah sebuah sistem terintegrasi yang akan menjawab semua kebutuhan LPSE dalam hal pertukaran dokumen, sistem ini menggunakan konsep Public Key Infrastructure, dimana setiap entitas yang terlibat akan memiliki sebuah sertifikat digital yang nantinya akan berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional, sebagai tanda pengenal yang sekaligus dapat digunakan sebagai kunci dalam hal pengamanan dokumen. Jadi setiap penyedia dan panitia akan mempunyai sertifikat digital masing – masing yang berfungsi untuk menandatangani dokumen digital.


25

No 1.

2.

3.

5.

6.

7.

8. 9.

Pendaftaran sertifikat

Pendaftaran sertifikat

Not Available

Available

Dokumen Lelang

Dokumen Lelang

Disetujui panitia dengan mengasosiasikan pada user id/password yang digunakan

Disetujui dan ditandatangani oleh panitia dengan menggunakan sertifikat digital

Identitas digital Penyedia

Sertifikat dan private key penyedia

a. Tersimpan di Server LPSE b. Copy-Paste secara manual ke APENDO

a. Tersimpan oleh masing-masing penyedia, Server OSD dan Server LPSE b. Otomatis

Kunci Publik Dokumen

Sertifikat Panitia

a. Tersimpan di Server LPSE b. Copy-Paste secara manual ke APENDO

a. Tersimpan di Server OSD dan Server LPSE b. Otomatis

Kunci Private Dokumen

Kunci Privat Panitia

a. Tersimpan di Server LPSE b. Kerahasiaan oleh Server LPSE

a. Tersimpan oleh masing-masing panitia b. Kerahasiaan oleh masing-masing panitia

Pengiriman Dokumen Penawaran

Pengiriman Dokumen Penawaran

a. Proses enkripsi offline b. Copy-Paste Kunci Publik Dokumen c. Identitas Digital Penyedia d. Upload manual

a. Proses enkripsi online b. Otomatis c. Tandatangan Digital Penyedia d. Upload otomatis

Pembukaan dokumen penawaran

Pembukaan dokumen penawaran

a. Download file manual b. Proses dekripsi offline c. Copy-Paste Kunci Private Dokumen d. Verifikasi identitas digital penyedia

a. Download file otomatis b. Proses dekripsi online c. Kunci Private masing-masing Panitia Lelang d. Verifikasi tandatangan digital penyedia

Upload dokumen

Upload dokumen

Terasosiasi dengan user id/password

Ditandatangani dengan sertifikat digital

Verifikasi Tandatangan

Verifikasi Tandatangan

Not Available

Available

Gambaran perbedaan implementasi apendo dan sispamkom dok dapat dilihat di atas. Sebagai dasar pemberlakuan sertifikasi digital ini dibentuk: 1) Nota Kesepahaman LEMSANEG dan LKPP Nomor HK.104/PERJ/2798/2008 dan Nomor 004/MOU/DII/X/2008 Tentang Pemanfaatan Persandian di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) Perjanjian Kerja sama Teknis Dit. E-Procurement LKPP dan Pusat Pengkajian Komunikasi Sandi LEMSANEG Nomor 006/KT/DII.3/XI/2008 dan Nomor

26

Sispamkom dok.


KH.106/PERJ.2902.A/2008 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen. Sampai saat ini pemberlakuan sertifikasi digital hanya tinggal menunggu pengesahan Peraturan Kepala LEMSANEG tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Otoritas Sertifikat Digital (OSD) untuk lingkup pengadaan secara elektronik pemerintah. Jadi dapat dipastikan sebentar lagi apendo akan digantikan dengan sistem pengamananan dokumen yang akan lebih memberikan kemudahan kepada para penggunanya. (edi)

WARTA INFO

4.

Apendo

WARTA INFO

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA e-TENDERING

JENIS PEMILIHAN SECARA e-TENDERING 1. Jenis pemilihan penyedia barang/jasa terdiri dari: a) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana. b) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung. c) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi yang dilakukan dengan Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana. 2. Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa mengikuti metode yang tersedia pada aplikasi SPSE.

AKTIVITAS PEMILIHAN SECARA e-TENDERING 1. Persiapan Pemilihan Para pihak yang terlibat dalam e-tendering adalah : a. PPK 1) PPK menyerahkan surat beserta lampirannya yang berisikan paket, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan umum kontrak kepada ULP dapat berbentuk dokumen elektronik; 2) Aktivitas pada butir 1) dilaksanakan di luar aplikasi SPSE;3) PPK yang belum mendapatkan kode akses (user ID dan Password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE dengan memberikan Surat

Keputusan/Perintah/Penunjukkan sebagai PPK. b. ULP 1) ULP menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK; 2) ULP menyerahkan surat keputusan tentang kepanitian untuk paket pemilihan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses untuk masing-masing nama yang tertera dalam kepanitian; 3) ULP membuat dokumen pengadaan dalam bentuk softcopy; 4) Aktivitas pada butir 1) dan 2) dilaksanakan di luar aplikasi SPSE. c. Penyedia Barang/Jasa 1) Penyedia barang/jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE; 2) Untuk penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain, maka semua anggota berhak untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE. d. LPSE 1) LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan tentang WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

27

28


tatap muka melalui aplikasi SPSE; 2) ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan hanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir; 3) ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadwal; 4) Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, ULP masih mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaanpertanyaan yang mungkin belum terjawab; 5) Untuk menjawab pertanyaan beberapa menit sebelum tahapan penjelasan terakhir (10 menit terakhir), ULP dapat menambah waktu penjelasan; 6) Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir yang dijawab pada masa penambahan waktu, penyedia barang/jasa tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali; 7) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemililhan, ULP dapat melaksanakan proses penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/ lokasi pekerjaan; 8) Pelaksanaan penjelasan lanjutan dilakukan oleh seorang selain ULP, misal ULP menunjuk seorang atau beberapa tenaga ahli memberi penjelasan (aanwijer) yang telah ditetapkan oleh PPK, dan pelaksanaan penjelasan lanjutan dibuktikan dengan Berita Acara Penjelasan Lanjutan; 9) ULP tidak perlu membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan

WARTA INFO

penunjukan/pengangkatan PPK, Pokja ULP, kepanitian untuk paket pemilihan; 2) LPSE melakukan verifikasi jati diri pimpinan perusahaan terhadap penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan pendaftaran melalui aplikasi SPSE namun belum tercatat sebagai Pengguna SPSE. 2. Pelaksanaan Pemilihan a. Pembuatan Paket dan Pendaftaran 1) ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE, lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan, berdasarkan informasi yang diberikan PA/KPA/PPK maupun keputusan internal ULP; 2) ULP memasukkan nomor surat dan file atau softcopy yang diterbitkan oleh PPK yang menjadi dasar pembuatan paket sebagaimana dimaksud pada butir 1; 3) ULP membuat jadwal pelaksanaan pemilihan pengadaan, di mana penentuan hari dan jam pada jadwal pemilihan untuk tahap pengumuman, Pengambilan dokumen lelang, dan Pemasukan dokumen penawaran menggunakan hari kalender dan menghiraukan jam kerja; 4) File dokumen pengadaan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE; 5) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket baru/awal; 6) Untuk penyedia barang/ jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain, maka pendaftaran lelang dilakukan oleh pimpinan (leadfirm) konsorsium atau bentuk kerja sama lain. b. Pemberian Penjelasan 1) Proses Penjelasan (aanwizing) dilakukan secara online tanpa

WARTA INFO

(BAPP); 10) Perubahan (addendum) dapat dilakukan secara berulang dengan batas akhir 2 (dua) hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir; 11 Berita Acara Penjelasan lanjutan (BAPL), menjadi bagian dari addendum, jika tidak ada addendum maka BAPL menjadi bagian dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP); 12) Peserta yang tidak mengikuti penejelasan pekerjaan tidak dapat digugurkan. c. Pemasukan Kualifikasi 1) Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE; 2) ULP dilarang meminta penyedia barang/jasa untuk mengupload softcopy lampiran dokumen yang dipersyaratkan dalam data isian kualifikasi; 3) Penyedia barang/jasa dilarang memasukkan softcopy data kualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE termasuk APENDO; 4) Jika formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang diminta oleh ULP, maka data kualifikasi tersebut di-upload pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE; 5) Pada prakualifikasi, ULP dapat memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE untuk meminta penyedia barang/jasa melengkapi formulir kualifikasinya; 6) Dengan mengirimkan data

kualifikasi secara elektronik, penyedia barang/jasa menyetujui pertanyaan sebagai berikut: a) Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; b) Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk Daftar Hitam; c) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemui bahwa data/ dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka penandatanganan dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Pemasukan Penawaran 1) Dokumen penawaran disampaikan dengan bentuk file, yang diunggah melalui aplikasi SPSE; 2) Penyampaian penawaran dapat dilakukan secara satu file, yaitu penyampaian dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga dalam satu file penawaran, di mana evaluasi dilakukan setelah file penawaran dibuka; 3) Penyampaian penawaran secara dua file, yaitu penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis dalam satu file, dan penawaran harga dalam file penawaran lainnya, di mana evaluasi administrasi dan teknis dilakukan sebelum file penawaran WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

29

30


9) APENDO sebagaimana dimaksud butir 6) dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara yang khusus diperuntukkan bagi aplikasi SPSE; 10)ULP bila dianggap perlu dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemasukan penawaran, dengan ketentuan wajib menginputkan alasan sebenarnya. e. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi 1) Tahap Pembukaan Penawaran, ULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO; 2) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE; 3) ULP dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah; 4) Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (file dengan ekstensi *.rhs), ULP wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) tersebut kepada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP; 5) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada ULP; 6) Dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana angka 4) diatas, ULP dapat melakukan pemunduran jadwal; 7) Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi)

WARTA INFO

dibuka; 4) Surat penawaran dan/ atau surat lain bagian dari dokumen dalam proses pengadan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini tidak memerluhkan tanda tangan basah dan stempel sehingga penyedia penyedia barang/jasa tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli, kecuali surat lain yang memerluhkan tanda tangan basah dari pihak lain, contoh: surat dukungan bank, surat keterangan fiskal (tax clearance); 5) Surat penawaran ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan/ direktur perusahaan/ atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; 6) Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barang/jasa mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyadian dengan menggunakan APENDO; 7) Penyedia barang/jasa dapat melakukan upload file penawaran secara berulang untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen; 8) Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO;

WARTA INFO

dilakukan secara manual (offline), dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE; 8) ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan tentang keabsahan dan substansi jaminan penawaran; 9) Ketidakabsahaan atau kemungkinan penolakan klaim jaminan terhadap softcopy surat jaminan yang ditunjukkan oleh ULP dapat berakibat pada gugurnya syarat administrasi; 10) Pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran asli dilaksanakan terhadap calon pemenang; 11) Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk melalui email) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE; 12) Penggunaan aplikasi APENDO oleh bukan pihak yang sebenarnya akan berakibat penawaran dianggap tidak sah. f. Sangahan 1) Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada ULP melalui aplikasi SPSE; 2) Aplikasi SPSE digunakan ULP

untuk menjawab sanggahan yang diajukan peserta pemilihan yang dikirimkan pada batas akhir waktu tahap sanggah; 3) Dalam hal terdapat sanggah banding, peserta pemilihan memberitahuan informasi sanggahan banding kepada ULP melalui fasilitas yang tersedia dalam aplikasi SPSE; 4) Kealpaan dan Kelalaian pemberitahuan informasi sanggah banding di atas oleh peserta pemilihan sebaimana dimaksud dalam butir 3 tidak menggugurkan proses sanggahan banding. g. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa PPK membuat surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan menggunakan fasilitas dan berdasarkan format penulisan yang tersedia dalam aplikasi SPSE. h. Penandatanganan Kontrak 1) Disertai dengan asli dokumen penawaran, pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK yang dilakukan di luar SPSE; 2) PPK memasukkan informasi mengenai kontrak dalam aplikasi SPSE; 3) PPK dapat mengunggah softcopy kontrak atau ringkasan kontrak dalam aplikasi SPSE. (dina)


31

TIPNOVASI e-PROCUREMENT TIPS - BROWSING YANG AMAN

Saat ini, hampir seluruh tahapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik (e-procurement) memanfaatkan media internet (intranet dan internet). Misalnya, untuk mengajukan penawaran, calon penyedia barang/jasa mengirimkan (upload) dokumen penawarannya melalui media internet tersebut dan harus terjaga kerahasiaannya. Sebagai penyedia layanan pengadaan secara elektronik di Kementerian Keuangan, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menyediakan fasilitas berupa ruang bidding. Ruang bidding ini dapat digunakan oleh penyedia barang/jasa yang mengalami kesulitan mengirimkan dokumen penawarannya dari luar (internet), dengan berbagai kemungkinan seperti: bandwidth yang terbatas dan/atau ukuran file dokumen penawaran terlalu besar (misalnya diatas 50 Mb). Koneksi yang tersedia di ruang bidding merupakan jaringan lokal (intranet), sehingga proses pengiriman dokumen dapat dilakukan dengan cepat. Ruang bidding pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan warnet, dimana siapapun dapat menggunakan komputer yang ada untuk browsing. Pengguna dituntut untuk memperhatikan keamanan terkait hal-hal yang bersifat rahasia, seperti user ID dan password. Kasus 1: Metode yang dapat dipakai untuk mendapatkan 32


user ID dan password target/korban antara lain, memasang tools seperti key logger. Tools ini dapat merekam seluruh aktivitas penekanan tombol keyboard dan menyimpan hasilnya kedalam file bertipe *.txt. Beberapa key logger, dapat mengirimkan hasil rekaman tersebut ke email tertentu secara periodik. Icon key logger terletak di systray (pojok kanan bawah pada layar komputer), dan biasanya sengaja disembunyikan (hidden) agar pengguna tidak menyadari bahwa aktivitas mereka direkam oleh key logger. Tips 1: Sebelum melakukan browsing, tekan kombinasi tombol [Ctrl]+[Shift]+[Alt]+F. Apabila icon key logger tidak tampil, pengguna dapat melanjutkan browsing. Sebaliknya, apabila icon tersebut tampil, pengguna dapat mematikannya dengan cara klik kanan pada icon, kemudian klik Exit. Kasus 2: Pencurian user ID dan password dengan cara melihat cookies yang ada di browser. Ketika anda memasukkan user ID dan password di browser kemudian menekan tombol [Enter] atau tombol Login, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah (uji coba menggunakan

WARTA INFO

C

alon penyedia barang/jasa yang mengikuti e-procurement, pasti membutuhkan internet yang aman dan nyaman sebagai media komunikasi dengan panitia/pokja ULP.

WARTA INFO

browser Mozilla Firefox 8.0). Apabila anda memilih “Remember Password”, maka user ID dan password anda akan tersimpan di cookies browser. Pengguna lain dapat masuk ke akun anda tanpa perlu memasukkan user ID dan password sekalipun. Tips 2: Gunakan private browsing. Masing-masing browser memiliki istilah yang berbeda-beda, yaitu : 1. Internet Explorer (IE) - InPrivate Browsing (kombinasi tombol [Ctrl]+[Shift]+P). Untuk melakukan private browsing: Tools ‒› InPrivate Browsing. 2. Mozilla Firefox - Private Browsing (kombinasi tombol [Ctrl]+[Shift]+P). Untuk melakukan private browsing: Tools ‒› Start Private Browsing. 3. Google Chrome - Incognito Window (kombinasi tombol [Ctrl]+[Shift]+N). Untuk melakukan private browsing: klik icon (bagian kanan atas pada browser) ‒› New Incognito Window. 4. Opera versi 11.xx - Private Tab dan Private Window. Untuk melakukan private browsing: Tabs and Windows ‒› New Private Tab / New Private Window. Tips 3: Bersihkan browser cache, cookies dan history setelah browsing. 1. Internet Explorer (kombinasi tombol [Ctrl]+[Shift]+[Del]). Untuk membersihkan browser cache, cookies dan history: Tools ‒› Delete Browsing History. Beri tanda √ pada semua pilihan seperti yang terlihat pada gambar 1, kemudian klik tombol Delete. 2. Mozilla Firefox (kombinasi tombol [Ctrl]+[Shift]+[Del]). Untuk membersihkan browser cache, cookies dan history: Tools ‒› Clear Recent History. Beri tanda √ pada semua pilihan seperti yang terlihat pada gambar 2, kemudian klik tombol

GAMBAR 1

GAMBAR 2

Clear Now. 3. Google Chrome (kombinasi tombol [Ctrl]+[Shift]+[Del]). Untuk membersihkan browser cache, cookies dan history: klik icon (bagian kanan atas pada browser) ‒› Tools ‒› Clear browsing data. Beri tanda √ pada semua pilihan seperti yang terlihat pada gambar 3, kemudian klik tombol Clear browsing data. WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

33

GAMBAR 3

GAMBAR 4

WARTA INFO

4. Opera. Untuk membersihkan browser cache, cookies dan history: Settings ‒› Delete Private Data. Beri tanda √ pada semua pilihan seperti yang terlihat pada gambar 4, kemudian klik tombol Delete. Sekian tips yang dapat kami berikan kepada

pengguna untuk menjaga keamanan ketika browsing. Semoga bermanfaat.

INOVASI - SISTEM APLIKASI RENCANA UMUM PENGADAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

P

eraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran (PA) mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa kepada masyarakat luas melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi, serta Portal Pengadaan melalui LPSE. Sebagai upaya untuk melaksanakan amanat yang tertuang pada Perpres 54 tahun 2010 pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) tersebut, serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keuangan kepada penggunanya, maka telah dikembangkan sebuah sistem aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan PA dalam mengumumkan RUP. PA di lingkungan Kementerian Keuangan, tersebar di masing-masing Satuan Kerja yang jumlahnya lebih dari 1000 Satuan Kerja di 34


seluruh Indonesia. Selama ini, penyampaian RUP dilakukan secara manual dengan mengirimkan hard copy dan/atau soft copy untuk selanjutnya ditayangkan di portal Kementerian Keuangan. Penyampaian RUP secara manual ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 1. Penyampaian RUP terkadang tidak tepat waktu, 2. Kesulitan dalam penyusunan laporan karena format RUP yang disampaikan tidak seragam, 3. Apabila dokumen RUP disampaikan dalam bentuk hard copy, maka harus dilakukan input ulang untuk selanjutnya ditayangkan di portal Kementerian Keuangan. Sistem aplikasi yang telah dikembangkan oleh Pusat LPSE, yaitu sistem aplikasi RUP, diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi Satuan Kerja untuk mempermudah dalam hal penyusunan RUP serta bagi PA untuk mengumumkan RUP tepat pada waktunya.

WARTA INFO Sistem aplikasi RUP merupakan aplikasi berbasis web, sehingga PA dan Satuan Kerja dimanapun berada dapat mengaksesnya melalui Internet dengan alamat http://www.rup.lpse.depkeu. go.id. Pengguna sistem aplikasi RUP, yaitu admin LPSE pusat, admin LPSE daerah, PA/KPA, dan Satuan Kerja. - Admin LPSE pusat. Pengguna dengan peran sebagai admin LPSE pusat memiliki wewenang untuk menambah, mengubah, serta mengaktifkan/ menonaktifkan pengguna dengan peran sebagai admin LPSE daerah. Selain itu, admin LPSE pusat dapat menambahkan data referensi PA/KPA. - Admin LPSE daerah. Pengguna dengan peran sebagai admin LPSE daerah memiliki wewenang untuk menambah, mengubah, serta mengaktifkan/ menonaktifkan pengguna dengan peran sebagai PA/KPA dan Satuan Kerja yang ada di daerahnya masing-masing.

- PA/KPA. Pengguna dengan peran sebagai PA/KPA memiliki wewenang untuk mengumumkan RUP, membatalkan RUP, dan meng-update realisasi RUP yang telah dibuat oleh Satuan Kerja di lingkungannya. - Satuan Kerja. Pengguna dengan peran sebagai Satuan Kerja memiliki wewenang untuk menyusun RUP dan merekamnya ke dalam sistem aplikasi RUP untuk selanjutnya diumumkan oleh PA/KPA. Satuan Kerja dapat mengubah data RUP yang telah direkam sebelumnya hanya jika PA/KPA tidak menyetujui atau membatalkan daftar RUP yang disampaikan. Pengguna-pengguna sistem aplikasi RUP saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, admin LPSE pusat hanya dapat menambahkan pengguna dengan peran sebagai admin LPSE daerah saja. Admin LPSE pusat tidak dapat menambahkan pengguna dengan WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

35

peran sebagai PA/KPA ataupun sebagai Satuan Kerja.

PA/KPA hanya perlu menekan beberapa tombol saja dan RUP berhasil diumumkan di sistem aplikasi RUP.

Seluruh pengguna yang telah direkam datanya di dalam sistem aplikasi RUP tidak dapat dihapus. Hal tersebut agar aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing pengguna tetap tersimpan di dalam sistem. Misalnya, PA/KPA wilayah Jawa Timur telah mengumumkan RUP untuk tahun anggaran 2012, maka sampai dengan jangka waktu lama, aktivitas yang dilakukan oleh PA/ KPA Jawa Timur tersebut tetap terlacak. Keuntungan dengan diberlakukannya sistem aplikasi RUP ini, yaitu: 1. Daftar RUP dapat disusun dengan mudah, karena Satuan Kerja hanya perlu mengisi kotak isian yang tersedia di dalam aplikasi. Contoh tampilan untuk mengisi daftar RUP dapat dilihat pada gambar.

2. PA/KPA dapat dengan mudah mengumumkan RUP yang telah dibuat oleh Satuan Kerjanya.

36


WARTA INFO

PA/KPA dan Satuan Kerja hanya dapat ditambahkan oleh admin LPSE daerah dimana PA/KPA dan Satuan Kerja tersebut berada. Misalnya, admin LPSE daerah Jawa Timur hanya dapat menambahkan PA/KPA dan Satuan Kerja yang ada di wilayah Jawa Timur saja.

3. Pengumuman RUP dapat dilakukan tepat waktu. 4. Masyarakat luas dapat melihat RUP yang telah diumumkan, sekaligus mengetahui update realisasinya. 5. Penyampaian RUP dalam bentuk hard copy (jika diperlukan) dapat dilakukan dengan mudah. PA/KPA hanya perlu menekan tombol “Cetak RUP”. Sistem aplikasi RUP merupakan aplikasi yang terpisah dari portal Kementerian Keuangan maupun portal LPSE Kementerian Keuangan, akan tetapi daftar RUP yang ada di sistem aplikasi RUP telah dihubungkan dengan kedua portal tersebut. Walaupun masyarakat luas tidak mengetahui alamat resmi sistem aplikasi RUP, mereka dapat melihat pengumuman RUP melalui portal Kementerian Keuangan atau portal LPSE Kementerian Keuangan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem aplikasi RUP, anda dapat menghubungi helpdesk LPSE Kementerian Keuangan. (bary)

LIPUTAN LPSE DAERAH

LPSE WILAYAH SULAWESI SELATAN WARTA INFO

tunggu yang cukup memadai, ruang bidding dan ruang pelatihan. Ruang front office yang representatif akan mampu memberikan kesan pertama dari sebuah proses pelayanan. Didukung keberadaan meja front office dengan perangkat komputer desktop untuk pelayanan registrasi maupun helpdesk, dan ruang tunggu dengan kursi tunggu dan seperangkat sice yang memadai, cukup layak untuk memberikan kesan pertama yang cukup manis. Demikian pula untuk 2 ruangan pendukung lainnya, ruang bidding RUANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI

T

untutan akan penanganan proses pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel menjadi bagian tak terpisahkan dalam gerak maju reformasi birokrasi. Salah satu cara untuk mendukung hal tersebut adalah implementasi pengadaan secara elektronik. Seperti yang telah diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 131 bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada tahun anggaran 2012. Sejalan dengan amanat tersebut, LPSE Kementerian Keuangan membuka unit layanan di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya adalah wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini ditujukan untuk memfasilitasi para panitia dan penyedia barang/jasa di wilayah Sulawesi Selatan agar dapat memanfaatkan layanan pengadaan secara elektronik. Unit layanan LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sulawesi Selatan berlaku efektif pada tahun 2011. Saat ini LPSE Kemenkeu Sulawesi Selatan telah beroperasi dengan dukungan sarana ruangan kantor seluas 90m2 yang terdiri atas front office dengan ruang

RUANG BIDDING

dan ruang pelatihan, perangkat komputer desktop dengan cabling yg tertata rapi, mampu memberikan dukungan operasional secara maksimal. Ditambah dengan adanya pendingin ruangan, baik sentral maupun AC split, pemasangan backdrop pemercantik tampilan front office, pemasangan water mark sebagai penguat kesan LPSE di setiap kaca pemisah ruangan, semua ini memberikan nuansa yang nyaman dalam kecanggihan perangkat, sehingga amat mendukung kinerja pelayanan oleh LPSE Kemenkeu Wilayah Sulawesi Selatan. WA R TA e - P R O C U R EM EN T • ED I S I I I • 2 0 1 1

37

RUANG PELATIHAN

Berikut merupakan petikan testimoni para pengguna layanan LPSE Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan: “Keberadaan dan telah beroperasinya LPSE Kemenkeu sangat membantu proses PBJ dengan mempermudah panitia PBJ dalam menjalankan prosedur pelelangan, terutama dalam hal manajemen waktu dan kemudahan evaluasi. Bravo LPSE.” Meyka Dian P. (Panitia PBJ KPPN Mamuju) “Saya selaku penyedia sangat merasa terbantu dengan adanya LPSE khususnya di Kementerian Keuangan. Tidak ada kendala berarti dalam setiap kami mengakses LPSE. Kedepannya saya ingin agar lebih ditingkatan lagi pelayanannya bagi seluruh penyedia, khususnya kemudahan dalam mengakses layanan ini.” Erfin, ST (CV. NU Acces) “Menurut kami pelayanan yang diberikan oleh panitia pengelola LPSE sangat baik. Salah satu contoh informasi mendaftarkan perusahaan pada LPSE sangat terbuka dan sangat membantu kami, begitu pula pada penggunaan sarana ruang bidding dapat kami gunakan dan mendapat bantuan dari pengelola apabila kesulitan mengakses. Saran-saran: sebaiknya pengelola LPSE dibuatkan pakaian seragam yang dipakai pada saat melayani penyedia barang/jasa” Syamsul Alam (CV Eladin Jaya) 38


Bukti kerja keras Tim Pelaksana LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sulawesi Selatan membuahkan hasil dengan mendapatkan penghargaan sebagai LPSE berprestasi pada acara Rakor LPSE Kementerian Keuangan. Apa yang telah dicapai oleh LPSE Kemenkeu Wilayah Sulawesi Selatan tidak lepas dari peran Kepala Kanwil DJKN Makassar selaku Perwakilan Kementerian Keuangan dan Bpk Drs. Mattaro Nurdin Arta, MM yang saat itu menjabat Koordinator LPSE dalam penyiapan berdirinya LPSE bersama para petugas pengelola LPSE yang terdiri dari Admin agency, verifikator, helpdesk dan pihak – pihak terkait. Semoga ke depan LPSE Kemenkeu Wilayah Sulawesi Selatan akan lebih mampu memberikan yang terbaik dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat. Susunan Tim Pelaksana Pengelola LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sulawesi Selatan 1. Penanggung Jawab: Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan 2. Koordinator LPSE: Kepala Rumah Tangga GKN Makassar 3. Admin Agency: Yanto Rohyanto 4. Verifikator: Muh. Aligora 5. Helpdesk: Eko Syahruddin (edi)

WARTA INFO

Keberadaan ruang bidding yang representatif ini banyak digunakan juga oleh vendor untuk mengupload penawaran lelang pada LPSE lain. Dalam segi penataan ruangan dan pemenuhan fasilitas, LPSE Kemenkeu Wilayah Sulawesi Selatan juga telah dijadikan referensi bagi LPSE Universitas Hasanuddin, ketika dalam suatu kesempatan telah melakukan survey dan kunjungan untuk menjadi acuan dalam membangun/menyiapkan sarana dan fasilitas LPSE pada Universitas Hasanuddin.

WARTA INFO

DAFTAR INSTANSI YANG TELAH BEKERJA SAMA DENGAN LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN

1.

LKPP

16.

Arsip Nasional

2.

PPATK

17.

Pengadilan Militer

3.

KPK

18.

4.

Komisi Yudisial

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

5.

Badan Pemeriksa Keuangan

19.

6.

Lembaga Sandi Negara

Dinas Kelautan Perikanan Kalimantan Barat

7.

Sekretariat Negara

20.

Kementerian Luar negeri

8.

Badan Kepegawaian Negara

21.

Kementerian ESDM

9.

Kementerian Sosial

22.

IAIN Aceh Darussalam

23.

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta

24.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Agency: Setneg)

25.

Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi

26.

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK)

10.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

11.

KPPU

12.

Perpustakaan Nasional

13.

BPKP

14.

BMKG

15.

Kementerian Perhubungan


39

Pusat LPSE Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan RI Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Helpdesk Telp: (021) 3449230 psw 6090; (021) 3441159 Email: [email protected], [email protected] Daftar alamat LPSE Kementerian Keuangan di daerah. Silahkan hubungi LPSE terdekat. LPSE Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kanwil Ditjen PBN Bangka Belitung Jl. Sungai Selan No. 91 Pangkal Pinang Telp: (0717) 433425, 422820

LPSE Wilayah Nusa Tenggara Barat KPKNL Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram Telp: (0370) 622286, 632854, 632655

LPSE Wilayah Sulawesi Selatan GKN Makassar Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar (GKN II Lt. 1) Telp: (0411) 425244,425245

LPSE Wilayah Kepulauan Riau KPKNL Batam Jl. Engku Putri (depan Ged.Pusat Informasi Haji) Batam Center - Batam Telp: (0778) 469824, (0778) 469825 Fax: (0778) 469810

LPSE Wilayah Nusa Tenggara Timur GKN Kupang Jl.El Tari II Walikota Baru Kupang Telp: (0380) 823539, 833432

LPSE Wilayah Sulawesi Tenggara KPKNL Kendari Jl. Made Sabara No.6 Kendari

LPSE Wilayah Sumatera Barat KPPN Padang Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 79 Padang Telp: (0751) 27676, 21707, 27432

LPSE Wilayah Jawa Barat GKN Bandung Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung Telp: (022) 4230161

LPSE Wilayah Kalimantan Barat Balai Diklat Keuangan Jl. Sultan Abdurrahman No. 31 Pontianak Telp: (0561) 732622

LPSE Wilayah Gorontalo KPKNL Gorontalo Jl. Raden Saleh No. 7 Gorontalo Telp: (0435) 824802

LPSE Wilayah Riau Kanwil DJP Riau dan Kepri Jl. Jend. Sudirman Nomor 247 Pekan Baru

LPSE Wilayah Jawa Tengah GKN Semarang I Jl. Pemuda No 2 Telp: (024) 3387873 Fax: (024) 3587874

LPSE Wilayah Kalimantan Tengah KPPN Palangkaraya Jl Kapten P. Tandean No. 4 Palangkaraya Kalteng 73112

LPSE Wilayah Sulawesi Barat GKN Mamuju Jl. Ahmad Yani No 14 Mamuju Telp (0426) 21279

LPSE Wilayah Jambi Kanwil Ditjen PBN Jambi Jl. Mayjend. Yoesoef Singedikane No.45 Telanaipura Jambi Telp: (0741) 669528, 668802

LPSE Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta GKN Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta Telp: (0274) 512304, 562375 ext.1055

LPSE Wilayah Kalimantan Selatan KPKNL Banjarmasin Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin Tlp (0511) 4281286 Fax (0511) 4281281

LPSE Wilayah Maluku PSE pada GKN Ambon Jl. Raya Pattimura No. 18 Ambon Telp: (0911) 344355

LPSE Wilayah Sumatera Selatan GKN Palembang Jl. Kapten A. Rivai No 4 Palembang Telp: (0711) 362132

LPSE Wilayah Jawa Timur GKN Surabaya II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya Telp: (031) 5615384, 5615388

LPSE Wilayah Kalimantan Timur GKN Balikpapan Jl. A. Yani 68 Balikpapan Telp: (0542) 4272691, 42770 Fax: (0524) 42768

LPSE Wilayah Maluku Utara KPPN Ternate Jl. Yos Sudarso No. 6 Ternate Telp: (0921) 21655, 21246, 21573, 21495

LPSE Wilayah Bengkulu Kanwil Ditjen PBN Bengkulu Jl. Adam Malik KM. 8 Bengkulu Telp: (0736) 345237

LPSE Wilayah Banten Kanwil DJKN Serang Jl. Diponegoro No. 9-11 Serang Telp: (0254) 210103

LPSE Wilayah Sulawesi Utara GKN Manado Jl. Bethesda No.6 Manado Telp: (0431) 851522

LPSE Wilayah Papua Barat GKN Sorong Jl. Basuki Rachmat Km 7 Sorong

LPSE Wilayah Lampung Kanwil Ditjen PBN Lampung Jl. Cut Mutia Nomor 23 A Lampung Telp: (0721) 471308

LPSE Wilayah Bali GKN Denpasar I Jl. Dr. Kusumaatmadja 19 Renon Denpasar Telp: (0361) 235064

LPSE Wilayah Sulawesi Tengah KPKNL Palu Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 Palu

LPSE Wilayah Papua GKN Jayapura Lt.3 Jl. Ahmad Yani No.8 Jayapura Telp: (0967) 521713, 537106

LPSE Wilayah Aceh GKN Banda Aceh Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh Telp: (0651) 31081

LPSE Wilayah Sumatera Utara GKN Medan Lt. V Jl. Diponegoro 30A Medan I Telp: (061) 4524609

40


WA R TA e - P R O C U R EM EN T ED I S I I I

Recommend Documents