AKUNTANSI PERPAJAKAN Modul ke:
PEMBUKUAN & PENCATATAN Fakultas
EKONOMI Program Studi
MAGISTER AKUNTANSI www.mercubuana.ac.id
Dr. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA. HP/WA : 081218888013 Email :
[email protected]
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur utk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak Berakhir. (UU No. 6 Tahun 1983 std . tentang KUP pasal 1 angka 26). Stdgt dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Dasar hukum kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah UU No. 6 Tahun 1983 stdtd. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP pasal 28 (1): – “Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”.
PEMBUKUAN Merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang: – Keadaan harta. – Kewajiban. – Modal. – Penghasilan dan biaya. – Penjualan dan pembelian. – Harga perolehan dan penyerahan BKP/JKP.
By : DR. Suhirman Madjid, SE.,MSi.,Ak.,CA
YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN `
Wajib Pajak (WP) Badan;
`
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) ; -Æ Wajib Pencatatan
By : DR. Suhirman Madjid, SE.,MSi.,Ak.,CA
Adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Wajib Pencatatan adalah Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), Dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wajib Pencatatan adalah Orang Pribadi yang tidak kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pencatatan sebagai dasar penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah: – Pengisian SPT. – Penghitungan penghasilan kena pajak. – Penghitungan PPN dan PPnBM. – Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas. Tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah: – Pengisian SPT. – Penghitungan penghasilan kena pajak. – Penghitungan PPN dan PPnBM.
Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dan khusus untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%
Memperlihatkan pembukuan,pencatatan,atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar,atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia,tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku,catatan,atau dokmen lain. Tidak menyimpan buku,catatan,atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelole secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia.dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam(enam)bulan dan paling lama 6(enam) tahun dan denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4(empat)kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana menjadi 2(dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1(satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
(1) Berdasar Pembukuan. (2) Berdasar Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), Menggunakan pencatatan (3) Berdasar norma Khusus (NPK); Norma Penghitungan Khusus untuk Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri, BOT, Pengeboran gas, minyak bumi, Ansuransi Luar Negeri. Perusahaan Dagang Asing.
Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial Dokumen
Pembukuan/ Akuntansi Laporan Keuangan Komersial
Standar Akuntansi Keuangan
Rekonsiliasi
Dasar Perundangan-undangan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya
Neraca
Daftar Perhitungan Laba Rugi
Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Fiskal
Laba Rugi Fiskal
Beda Waktu
Penghasilan Kena Pajak
Beda Tetap
Pajak Terutang
Pajak yang Harus Dibayar Sendiri SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/Badan
Pajak yang Kurang/Lebih Dibayar
Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai: – Keadaan kas dan bank. – Daftar utang dan piutang. – Daftar persediaan barang. – Pada akhir tahun pajak membuat neraca dan laporan laba/rugi. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan: – Huruf latin. – Angka arab. – Mata uang rupiah. – Dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus ada izin Menteri Keuangan.
Pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus ada persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan/pencatatan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun.
WAJIB PAJAK-BADAN
WAJIB PAJAK-ORANG PRIBADI
METODE PEMBUKUAN
METODE PEMBUKUAN
METODE PENCATATAN
PENGHASILAN BRUTO
PENGHASILAN BRUTO
PEREDARAN BRUTO
(-)
(-)
(x)
BIAYA FISKAL
BIAYA FISKAL
% NPPN
(-)
(-)
(-)
PENGHASILAN NETO (-)
PENGHASILAN NETO (-)
PENGHASILAN NETO
KOMPENSASI KERUGIAN
KOMPENSASI KERUGIAN
(-)
(-) PTKP PENGHASILAN KENA PAJAK
PTKP
y y y y y y y y y y y
Kesatuan usaha Harga perolehan Obyektif Going concern Unit pengukuran Periode akuntansi Matching Konsisten Materialitas Konservatisme Realisasi
By : DR. Suhirman Madjid, SE.,MSi.,Ak.,CA
a. b. c. d. e.
ea f.
laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode; laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; laporan perubahan ekuitas selama periode; laporan arus kas selama periode; catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.
Tujuan Laporan Keuangan: Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi
Memberikan informasi keuangan yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kondisi dan potensi perusahaan. Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihakpihak yang berkepentingan
Relevan Jelas dan dapat dimengerti Dapat diuji kebenarannya Netral Tepat waktu Dapat diperbandingkan Lengkap
DR. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA.
