AKUNTANSI PERPAJAKAN Modul ke:
Akuntansi Pajak atas Piutang Fakultas
EKONOMI Program Studi
MAGISTER AKUNTANSI www.mercubuana.ac.id
Dr. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA. HP/WA : 081218888013 Email :
[email protected]
TM 4 Akuntansi Pajak atas Piutang
By : DR. Suhirman Madjid, SE.,MSi.,Ak.,CA
PIUTANG ”Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya” (Warren Reeve dan Fess).
KLASIFIKASI PIUTANG Piutang dagang (Accounts Receivable)—digunakan saat menjual barang atau jasa dengan kredit, dan biasanya diperkirakan dapat ditagih dalam waktu yang singkat. Wesel Tagih (Notes Receivable)—digunakan saat memberikan kredit dalam bentuk yang formal secara tertulis, disebut promissory note. Piutang Lainnya—termasuk piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari karyawan.
PIUTANG TIDAK TERTAGIH
Terhadap piutang yang diragukan tingkat kolektabilitasnya, perusahaan dapat menghapuskan dan membebankannya pada cadangan kerugian piutang tidak tertagih
AKUNTANSI PIUTANG (Selain Bank, SGU dengan Hak Opsi dan Asuransi)
Standar Akuntansi Keuangan mengatur penyajian piutang dalam laporan keuangan dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan diikuti dengan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih Metode Penghapusan Piutang Menurut Akuntansi Komersial Terdapat dua metode penghapusan piutang dalam akuntansi komersial yaitu : a. Metode Penghapusan Langsung (Direct Write -off Method) b. Metode Penyisihan (Allowance Method) Metode penghapusan langsung digunakan apabila kemungkinan tidak tertagihnya piutang relatif kecil (immaterial) dan jarang terjadi. Sebaliknya jika berdasarkan pengalaman jumlah piutang tak tertagih relatif besar dan sering terjadi, entitas menggunakan metode penyisihan
Metode Penghapusan Langsung
Metode ini tidak konsisten dengan matching principle. Piutang yang terbukti tak dapat tertagih dan dihapus tahun tersebut menjadi tak berharga. Beban Piutang Tak Tertagih didebit dan Piutang Dagang dikredit setiap transaksi penghapusan.
Metode Pencadangan (Allowance Method)
Metode ini konsisten dengan matching principle. Manajemen membuat estimasi setiap tahun berapa
bagian piutang yang tidak dapat tertagih. Beban Piutang Tak Tertagih (Uncollectible Accounts Expense) didebit dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Allowance for Doubtful Accounts) dikredit. Piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih didebit ke akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan dikredit ke akun Piutang Dagang.
Mengestimasi piutang tak tertagih pada metode pencadangan: • Persentase penjualan • Analisis piutang dengan - Daftar umur piutang - Persentase Piutang rata-rata
PIUTANG MENURUT AKUNTANSI VS PAJAK Piutang Usaha terjadi karena adanya pemberian kredit pada transaksi penjualan dari penjual pada konsumen. Piutang dapat dicatat jika barang telah diserahkan. Terhadap piutang yang diragukan tingkat kolektabilitasnya, perusahaan dapat menghapuskan dan membebankannya pada cadangan dimaksud. Ketentuan pajak tidak memperkenankan pada cadangan penghapusan tersebut. Ketentuan pajak lebih melihat realitas dan memberlakukan metode penghapusan langsung (direct written off).
Didalam system perpajakan untuk
piutang dagang yang bisa
mengurangi terhadap jumlah nominal piutang dagang adalah trade discount (diskon perniagaan) dan cash discount (diskon kas), dan retur penjualan. Praktek akuntansi komersial membukukan unsur diatas dengan mengurangkannya kedalam penjualan bruto.
KETERANGAN-KETERANGAN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBUKUAN PIUTANG TERUTAMA UNTUK PERPAJAKAN
1.Nama dan alamat lengkap debitur 2.Jumlah Piutang kepada masing-masing debitur 3.Saat timbul maupun berkurangnya piutang 4.Jenis Piutang 5.Hak Penerimaan bunga 6.Tanggal Jatuh Tempo piutang 7.Jumlah Piutang yang dapat dihapuskan 8.Keterangan lainnya yang berkaitang dengan piutang
Syarat-syarat Penghapusan Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf (h) adalah sebagai berikut Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
Pembentukan Cadangan/Pemupukan Dana Cadangan Untuk Jenis Usaha Tertentu, Diperkenankan sesuai dengan PMK-81/PMK.03/2009 dan ketentuan perpajakan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
Piutang dalam Hubungan Istimewa Piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak dimana perusahaan mempunyai hubungan istimewa 1.
Pengeluaran atau pembebanan yang dilakukan oleh WP kepada pihak lain dalam hubungan istimewa untuk biaya suatu usaha, seperti sewa kantor, asuransi, listrik, dan lainlain; penjualan harta tetap seperti mesin di mana pengeluaran atau pembebanan tersebut akan ditagih lagi kepada pihak tersebut
2. Peminjaman dana 3. Transaksi penyerahan barang atau penyerahan jas
Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila
1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; 2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau 3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
Contoh : Pada tanggal 25 Oktober 2012 PT. LisDa menjual barang secara kredit sebesar Rp 10.000.000 (sudah termasuk PPN 10%). PT. LisDa telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 15
MAret
2010.
SIstem
pencatatan
persediaan
yang
digunakan oleh PT. LisDa adalah perpetual, dimana harga pokok penjualan adalah Rp 6.500.000. Jurnal : Tanggal 25 2012
Keterangan Oktober Piutang Usaha
D
K
10.000.000
PPN Keluaran
9.090.901*
Penjualan
909.099
*(100/110 x 10.000.000 HPP Persediaan
6.500.000 6.500.000
Apabila menggunakan system periodic
Tanggal
Keterangan
D
25 Oktober 2012
Piutang Usaha
10.000.000
K
PPN Keluaran
9.090.901*
Penjualan
909.099
*(100/110 x 10.000.000
Jika perusahaan belum dikukuhkan sebagai PKP, PPN masukan tetap dikenakan, tetapi tidak dapat dikreditkan sehingga PPN sbg HPP
Tanggal
Keterangan
D
25 Oktober 2012
Piutang Usaha
10.000.000
Penjualan
HPP Persediaan
K
10.000.000
6.500.000 6.500.000
Wesel Tagih Wesel tagih timbul dari utang piutang penyerahan barang atau jasa. Bunga yang diterima pada saat pelunasan merupakan penghasilan pemegang wesel dan biaya bagi penerbit promes. Penghasilan bunga diskonto merupakan obyek potongan PPh pasal 23 (WP dalam negeri) atau PPh pasal 26 (WP luar negeri) .
2 0
Contoh Kasus Wesel Tagih (Pendiskontoan, Pajak Atas Bunga Dipotong Di Muka Oleh Pembeli) Wesel milik PT. Andi, nominal Rp. 1 juta tertanggal 10 Juni 1915, jangka waktu 60 hari (jatuh tempo 9 Agustus 1915), didiskontokan kepada PT. Iwan pada 25 Juni 1915. Jika disepakati tarif diskonto 12%, uang yang akan diterima PT. Andi pada setiap kondisi berikut : wesel tanpa bunga, dengan bunga 9% dan 15%.
2 1
C ONTOH K ASUS W ESEL TAGIH (P ENDISKONTOAN , PAJAK ATAS BUNGA DIPOTONG DI MUKA OLEH PEMBELI ) Penjelasan
22
Jenis Wesel Tanpa bunga
Bunga 9%
Bunga 15%
Nominal Bunga : - 9%x(60/360)x1.000.000 - 15%x(60/360)x1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Tidak ada -
15.000 -
25.000
Nilai jatuh tempo : Diskonto : a. 12%x(45/360)x1.000.000 = b. 12%x(45/360)x1.015.000 = c. 12%x(45/360)x1.025.000 =
1.000.000
1.015.000
1.025.000
15.000 -
15.225 -
15.375
Hasil Penjualan :
985.000
999.775
1.009.625
21/09/2016
C ONTOH K ASUS W ESEL TAGIH (P ENDISKONTOAN , PAJAK ATAS BUNGA DIPOTONG DI MUKA OLEH PEMBELI ) Pencatatan penyesuaian penghasilan bunga dalam masa kepemilikan wesel (holding period) sbb :
Wesel dengan bunga 9%
Wesel dengan bunga 15%
1. Penyesuaian penghasilan bunga(10-25 juni 1993) Piutang bunga 3.750 Pengahsilan bunga 3.750
Piutang bunga 6.250 Penghasilan bunga 6.250
2. Pencatatan penjualan wesel Kas Rugi penjualan wesel Piutang bunga Piutang wesel 23
999.775 3.975 3.750 1.000.000 21/09/2016
Kas 1.009.625 Piutang bunga 6.250 Piutang wesel 1.000.000 Laba penjualan wesel 3.375
3. P IUTANG U SAHA Piutang usaha timbul karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. ) Untuk tujuan PPh : saat pencatatan penjualan mengikuti praktek
akuntansi komersial.
) Untuk tujuan PPn : dapat berbeda dengan akuntansi komersial &
PPh. Pengusaha diminta untuk menerbitkan faktur pajak selambatnya 30 hari setelah penyerahan barang dari penjualan (faktur standar) atau bersama-sama pada akhir bulan (faktur gabungan).
) Untuk tujuan perpajakan : pembukuan penyisihan untuk potongan
tunai & retur penjualan tidak diperkenankan, tetapi memberlakukan metode penghapusan piutang langsung (direct written off).
Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa
21/09/2016
2 4
4. P IUTANG YANG LAIN Merupakan piutang yang terjadi karena transaksi di luar aktivitas usaha. )
Untuk tujuan pajak : ketentuan pasal 18 ayat 4 UU PPh piutang kepada perusahaan afiliasi dikarakteristik sebagai modal.
)
Untuk pembukuan komersial : diakui sebagai piutang afiliasi untuk laporan keuangan fiskalÆ dimasukkan dalam kelompok penyertaan pada perusahaan afiliasi/investasi. 21/09/2016
2 5
T
H E
E
N D
DR. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA.
