WALIKOTA MATARAM PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 16 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
b.
bahwa Keputusan Walikota Mataram Nomor 26 /KPTS/2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram perlu dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
Mengingat
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor : 3 Seri : D); 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor : 4 Seri : D);
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram. 3. Walikota adalah Walikota Mataram. 4. Daerah adalah Daerah Kota Mataram. 5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Mataram; 6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. 7.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kota Mataram. 8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan. 9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan. 10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya. BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Pakaian Dinas terdiri dari : a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; 1. PDH Warna khaki; dan 2. PDH Batik Sasambo dan/atau tenun ikat sebagai kain ciri khas daerah b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah. h. Pakaian Perlindungan Masyarakat disingkat pakaian LINMAS; dan i. Pakaian Korps Pegawai Negeri Sipil disingkat Pakaian KORPRI. 3
Pasal 3 Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai. Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 4 (1)
PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2)
PDH terdiri dari : a. PDH warna khaki terdiri dari : 1. PDH Pria : a). Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki; b). Celana panjang warna khaki; dan c). Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam. 2. PDH Wanita : a). Baju lengan pendek/panjang berlidah bahu, warna khaki; b). Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan c). Sepatu pantovel warna hitam. 3. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. b. PDH Batik Sasambo dan/atau Tenun Ikat ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
(3)
Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
(4)
Bagi Pegawai Golongan III/d ke bawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek. Pasal 5
PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari: a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria : 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki; 2. Celana panjang warna khaki; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat. 4
b. PDH Camat dan Lurah Wanita: 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat. c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian Pasal 6 (1)
PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
(2)
PSH Pria : a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah.
(3)
PSH Wanita : a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah.
(4)
PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian keempat Pakaian Sipil Resmi Pasal 7
(1)
PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamutamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
(2)
PSR Pria : a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah.
(3)
PSR Wanita : a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah.
(4)
PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
5
Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap Pasal 8 (1) (2)
PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri. PSL pria : a. Jas warna gelap; b. Celana panjang warna sama; dan c. Kemeja dengan dasi.
(3)
PSL wanita : a. Jas warna gelap; b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan c. Kemeja dengan dasi
(4)
PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan Pasal 9
(1)
PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah petugas operasional pada Dinas Perhubungan, Petugas Operasional Pemadam Kebakaran, Petugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Medis dan Para Medis pada Rumah Sakit/Puskesmas dan atau petugas operasional lainnya sepanjang ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu.
(3)
PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan. Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Upacara Pasal 10
PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya. Pasal 11 PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari : 6
a. PDU Camat dan Lurah Pria : 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; 2. Celana panjang warna putih; dan 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam. b. PDU Camat dan Lurah Wanita : 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna dengan kancing warna kuning; 2 Rok warna putih 15 cm. dibawah lutut; dan 3. Sepatu fantovel warna hitam.
putih
c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Kedelapan Pakaian Dinas LINMAS Pasal 12 Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan atau sesuai kebutuhan. Pasal 13 Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari : a. Pakaian Dinas LINMAS Pria : 1. Baju lengan pendek/panjang berwarna hijau muda, krah berdiri, dipakai lidah pundak, saku 2 (dua) pakai tutup, kancing baju 5 (lima) buah; 2. Celana panjang berwarna hijau muda, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah; 3. Topi lapangan untuk PNS pria berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Pertahanan Sipil ditengah bagian depan, pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi pejabat struktural Eselon II, lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat struktural Eselon III; 4. Tali pundak (bagi yang berhak memakai). 5. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan Lambang Pertahanan Sipil; 6. Sepatu rendah dari kulit warna hitam (pakai tali), kaos kaki hitam. b. Pakaian Dinas LINMAS Wanita : 1. Baju lengan pendek/panjang berwarna hijau muda, krah rebah, pakai lidah pundak, saku 2 (dua) pakai tutup, kancing baju 4 (empat) buah; 2. Rok 15 cm di bawah lutut berwarna hijau muda, dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut menggunakan flui belakang; 3. Topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Pertahanan Sipil di tengah bagian depan, pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi pejabat struktural Eselon II, lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat struktural Eselon III; 7
4. Tali pundak (bagi yang berhak memakai); 5. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan Lambang Pertahanan Sipil; 6. Sepatu rendah dari kulit warna hitam (tanpa tali). d. Pakaian Dinas LINMAS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. e. Bagi Pegawai Golongan III/d ke bawah memakai Pakaian Dinas Linmas dengan kemeja lengan pendek. Pasal 14 Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini. BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 15 Atribut Pakaian Dinas terdiri dari: a. Tutup Kepala; b. Tanda Pangkat; c. Tanda Jabatan; d. Lencana KORPRI; e. Tanda Jasa; f. Papan Nama; g. Nama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah h. Lambang Daerah; i. Tanda Pengenal; j. Topi LINMAS; k. Badge LINMAS; l. Tanda Satuan LINMAS; m. Monograf LINMAS. Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 16 Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari : a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan c. Topi Lapangan. Bagian Ketiga Tanda Pangkat Pasal 17 (1)
Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah. 8
(2)
Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
(3)
Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan. Bagian Keempat Tanda Jabatan Pasal 18
(1)
Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
(2)
Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
(3)
Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
Pasal
15
huruf c
Bagian Kelima Lencana KORPRI Pasal 19 (1)
Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
(2)
Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk Pakaian Dinas LINMAS dan PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
(3)
Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri. Bagian Keenam Tanda Jasa Pasal 20
(1)
Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
(2)
Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pita Tanda Jasa; b. Bintang Tanda Jasa.
(3)
Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
(4)
Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa. 9
Bagian Ketujuh Papan Nama Pasal 21 (1)
Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
(2)
Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, Pakaian Dinas LINMAS dan PDU; dan b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL. Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Pasal 22
(1)
Nama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menunjukkan tempat kerja.
(2)
Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
(3)
Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
(4)
Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
(5)
Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KOTA MATARAM. Bagian Kesembilan Lambang Daerah Pasal 23
(1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah. (2)
Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah Nama Pemerintah Daerah.
(3)
Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 10
Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal Pasal 24 (1)
Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
(2)
Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
(3)
Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI. Pasal 25
(1)
Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
(2)
Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran : a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm. Pasal 26
Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari : a. Bagian depan : 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian; 2. Lambang Daerah; 3. Nama Pemerintah Daerah; dan 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi. b. Bagian Belakang : 1. Nama Pegawai; 2. Nomor Induk Pegawai (NIP); 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional; 4. Golongan Darah; 5. Alamat Kantor; 6. Tanggal dikeluarkan; 7. Pejabat yang mengeluarkan; 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan. Pasal 27 (1)
Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
(2)
Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. warna merah untuk pejabat eselon II; b. warna biru untuk pejabat eselon III; c. warna hijau untuk pejabat eselon IV; d. warna kuning untuk pejabat eselon V; e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional. 11
Bagian Kesebelas Topi LINMAS Pasal 28 Topi LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j terdiri dari : a. Topi LINMAS terbuat dari kain warna hijau muda, tanpa tulisan disamping kanan maupun kiri; b. Klep terbuat dari plastik/ mika yang dilapisi kain warna hijau muda; c. Lambang LINMAS terbuat dari jahitan bordir benang emas di tengah bagian depan; d. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) untuk pejabat struktural Eselon II, serta lambang padi dan kapas (single) bagi pejabat struktural Eselon III. Bagian Keduabelas Bedge LINMAS Pasal 29 Badge LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k terdiri dari : a. Badge LINMAS dipasang pada lengan baju sebelah kanan; b. Terbuat dari kain berwarna merah darah dengan jahitan bordir berbentuk perisai berujung lima, berisi gambar sebatang pohon beringin dengan daun warna hijau, batang pohon, akar dan akar gantung (sulur) warna coklat, dua pucuk bambu runcing warna kuning, ruas-ruas berwarna hitam, pita putih membentang pada ujung kelima akar dengan tulisan PERTAHANAN SIPIL warna hitam. Bagian Ketigabelas Tanda Satuan LINMAS Pasal 30 Tanda Satuan LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l terdiri dari : a. Tanda Satuan LINMAS dipasang diatas saku sebelah kiri dan di atas Badge LINMAS; b. Terbuat dari jahitan bordir warna kuning dengan tulisan LINMAS dan garis tepi warna hitam, ukuran lebar 2.5 cm dan panjang 12 cm. Bagian Keempatbelas Monograf LINMAS Pasal 31 Monograf LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m terdiri dari : 12
a. Monograf LINMAS dipasang diatas kelopak leher baju sebelah kanan dan kiri; b. Terbuat dari jahitan bordir warna kuning dan lingkaran hijau muda dengan ukuran 2.5 cm x 2.5 cm. Pasal 32 Jenis Atribut Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT Pasal 33 (1)
Atribut Pakaian Dinas LINMAS di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas, Tanda Satuan LINMAS, Bedge LINMAS, Monograf LINMAS, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Lambang Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
(2)
Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas, Nama Pemerintah Provinsi, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
(3)
Atribut PDH Batik Sasambo dan/atau tenun ikat ciri khas daerah terdiri atas, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
(4)
Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas Nama dan Lambang Daerah, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda Jasa.
(5)
Atribut PSH terdiri atas Papan Nama, Lencana Korpri dan Tanda Pengenal.
(6)
Atribut PSR hanya Papan Nama.
(7)
PSL tidak memakai atribut.
(8)
Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas Nama Pemda Provinsi, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Lencana Korpri, Papan Nama, dan Tanda Pengenal yang penggunaannya disesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
(9)
Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana Korpri, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa.
13
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34 Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 35 Jadwal penggunaan pakaian dinas adalah sebagai berikut : a. Hari Senin memakai Pakaian Dinas LINMAS lengkap dengan atributnya. b. Hari Selasa sampai dengan hari Rabu memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki lengkap dengan atributnya. c. Hari Kamis memakai PDH Batik Sasambo atau Tenun Ikat lengkap dengan atributnya. d. Hari Jum’at memakai Pakaian Muslim bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama non Muslim menyesuaikan. e. Hari Sabtu memakai Pakaian Olahraga, atau memakai PDH Batik Sasambo/Tenun Ikat. Pasal 36 Pemakaian PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 pada huruf c dan huruf e, dapat dipakai sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 37 Pakaian Korpri dipakai pada saat HUT KORPRI, Hari Besar Nasional dan atau sesuai kebutuhan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pakaian Seragam Bagi Pegawai Lingkup Dinas Perhubungan Kota Mataram agar segera menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Keputusan Walikota Mataram Nomor : 26/KPTS/2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14
Pasal 40 Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram bertanggung jawab secara berkesinambungan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini. Pasal 41 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram
Ditetapkan di Mataram pada tanggal 27 April 2011 WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH Diundangkan di Mataram pada tanggal 27 April 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,
H. L. MAKMUR SAID BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN : 2011 NOMOR : 13
SERI : E
15
LAMPIRAN I :
PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 16 TAHUN 2011 TANGGAL : 27 APRIL 2011
I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH A. PAKAIAN DINAS HARIAN 1. PDH PRIA
Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h.
Lidah bahu Nama Pemerintah Provinsi Kancing baju Papan nama Saku baju Ikat pinggang Saku depan Krah baju
i. j. k. l. m. n. o.
Lencana Korpri Nama Pemerintah Daerah Lambang Daerah Tanda Pengenal Sambungan baju Lengan panjang Saku belakang
16
2. PDH WANITA
Keterangan : a. b. c. d. e.
Nama Pemerintah Provinsi Kancing baju Papan nama Krah rebah Lencana Korpri
f. g. h. i. j.
Nama Pemerintah Daerah Lambang Daerah Tanda Pengenal Saku baju depan Celana Panjang
17
3. PDH WANITA BERJILBAB
Keterangan : a. b. c. d. e. f.
Nama Pemerintah Provinsi Papan nama Kancing baju Kerudung Krah rebah Lencana Korpri
g. h. i. i. k.
Nama Pemerintah Daerah Lambang Daerah Tanda Pengenal Saku baju depan Celana Panjang
18
4. PDH WANITA HAMIL
Keterangan : a. b. c. d. e. f.
Nama Pemerintah Provinsi Papan nama Kancing baju Flui depan Krah rebah Lencana Korpri
g. h. i. i. k.
Nama Pemerintah Daerah Lambang Daerah Tanda Pengenal Flui belakang Celana Panjang
19
B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) 1. PSH PRIA
Keterangan : a. b. c. d.
Krah Berdiri Lencana Korpri Saku Baju depan Tanda Pengenal
e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing g. Papan nama
20
2. PSH WANITA
Keterangan : a. b. c. d.
Krah Berdiri Lencana Korpri Saku Baju depan Tanda Pengenal
e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing g. Papan nama
21
3. PSH WANITA BERJILBAB
Keterangan : a. b. c. d.
Krah Berdiri Lencana Korpri Saku Baju depan Tanda Pengenal
e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing g. Papan nama
22
5. PSH WANITA HAMIL
Keterangan : a. Krah Berdiri b. Lencana Korpri c. Saku Baju depan
d. Tanda Pengenal e. Kancing f. Papan nama
23
C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) 1. PSR PRIA
Keterangan : a. b. c. d.
Krah Berdiri Lencana Korpri Saku Baju depan Tanda Pengenal
e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing g. Papan nama
24
2. PSR WANITA
Keterangan : a. b. c. d.
Krah rebah Lencana Korpri Saku Baju atas Tanda Pengenal
e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing g. Papan nama
25
3. PSR WANITA BERJILBAB
Keterangan : a. b. c. d.
Krah rebah Lencana Korpri Saku Baju atas Tanda Pengenal
e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing g. Papan nama
26
4. PSR WANITA HAMIL
Keterangan : a. Krah rebah b. Lencana Korpri c. Saku Baju atas
d. Tanda pengenal e. Kancing f. Papan nama
27
D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) 1. PSL PRIA
Keterangan : a. Kemeja warna putih b. Dasi c. Lengan panjang
d. Saku atas jas e. Saku bawah jas dengan tutup f. Kancing
28
2. PSL WANITA
Keterangan : a. Kemeja warna putih b. Dasi c. Lengan panjang
d. Saku atas jas e. Saku bawah jas dengan tutup f. Kancing
29
3. PSL WANITA BERJILBAB
Keterangan : a. Kemeja warna putih b. Dasi c. Lengan panjang
d. Saku atas jas e. Saku bawah jas dengan tutup f. Kancing
30
4. PSL WANITA HAMIL
Keterangan : a. b. c. d.
Kemeja warna putih Dasi Lengan panjang Kancing
31
E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN 1. PDL PRIA
Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h.
Lidah bahu Nama Pemerintah Provinsi Kancing baju Papan nama Saku baju Ikat pinggang Saku depan Krah baju
i. j. k. l. m. n.
Lambang Korpri Nama Pemerintah Daerah Lambang Daerah Tanda pengenal Sambungan baju Saku belakang
32
2. PDL WANITA
Keterangan : a. b. c. d. e.
Lidah bahu Nama Pemerintah Provinsi Kancing baju Papan nama Saku baju
f. g. h. i. j.
Krah baju Lambang Korpri Nama Pemerintah Daerah Lambang Daerah Tanda Pengenal
33
F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH 1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH
Keterangan : a. b. c. d. e. f. g.
Tanda pangkat Kancing baju Papan nama Tanda Jabatan Ikat pinggang Saku depan Krah baju
h. i. j. k. l. m. n.
Lencana Korpri Nama Pemerintah Daerah Lambang Daerah Tanda Pengenal Sambungan baju Lengan panjang Saku belakang
34
2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH
Keterangan : a. b. c. d. e. f.
Tanda pangkat Papan nama Tanda Jabatan Kancing baju Krah baju Lencana Korpri
g. h. i. j. k.
Nama Pemerintah Daerah Lambang Daerah Tanda Pengenal Saku depan Celana panjang
35
3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB
Keterangan : a. b. c. d. e. f.
Tanda pangkat Papan nama Tanda Jabatan Kancing baju Kerudung Krah rebah
g. h. i. j. k. l.
Lencana Korpri Nama Pemerintah Daerah Lambang Daerah Tanda Pengenal Saku depan Celana panjang
36
4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL
Keterangan : a. b. c. d. e. f.
Tanda pangkat Papan nama Tanda Jabatan Kancing baju Flui depan Krah rebah
g. h. i. j. k. l.
Lencana Korpri Nama Pemerintah Daerah Lambang Daerah Tanda Pengenal Flui belakang Celana panjang
37
G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH 1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH
Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Lambang Daerah Topi warna hitam Tanda pangkat upacara Dasi Papan Nama Saku atas tertutup Tanda jabatan Jas warna putih Kancing garuda emas
j. k. l. m. n. o. p. q.
Saku bawah tertutup Celana panjang putih Sepatu hitam Kemeja putih Lencana korpri Tanda jasa Belahan jahitan Belahan jas belakang
38
2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH
Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Lambang Daerah Topi warna hitam Tanda pangkat upacara Dasi Papan Nama Tanda jabatan Kancing garuda emas Saku depan tertutup Flui satu rempel
j. k. l. m. n. o. p.
Rok 15 cm di bawah lutut Sepatu hitam Kemeja putih Lencana korpri Tanda jasa Saku atas tertutup Jas warna putih
39
G. PAKAIAN DINAS LINMAS 1. PAKAIAN DINAS LINMAS PRIA
Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h.
Monograf LINMAS Lambang Korpri Tulisan LINMAS Nama Pemerintah Daerah Lambang Daerah Lidah Bahu Tanda Satuan LINMAS Bedge LINMAS
i. j. k. l. m. n. o.
Papan Nama Saku baju Tanda Pengenal Ikat pinggang Saku depan Sambungan baju Saku belakang
40
2. PAKAIAN DINAS LINMAS WANITA
m
Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h.
Krah rebah Monograf LINMAS Lambang Korpri Tulisan LINMAS Nama Pemerintah Daerah Lambang Daerah Tanda pengenal Tanda Satuan LINMAS
i. j. k. l. m.
Bedge LINMAS Papan Nama Kancing baju Saku baju depan Celana Panjang
41
3. PAKAIAN DINAS LINMAS WANITA BERJILBAB
Keterangan : a. Kerudung b. Krah rebah c. Lambang Korpri d. Nama Pemerintah Daerah e. Lambang Daerah f. Tulisan LINMAS g. Tanda Pengenal
h. i. j. k. l. m.
Monograf LINMAS Tanda Satuan LINMAS Bedge LINMAS Papan Nama Saku Baju depan Celana Panjang
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
42
LAMPIRAN II :
PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 16 TAHUN 2011 TANGGAL : 27 APRIL 2011
A. MUTZ Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
B. KOPIAH
43
C. TOPI CAMAT DAN LURAH
Bahan dasar logam warna perak Lambang Daerah Kota Mataram Kain hitam : Jari-jari Vertikal 3,75 cm Jari-jari Horizontal 3,50 cm
44
D. TANDA PANGKAT 1. CAMAT
45
E. TANDA JABATAN 1. CAMAT
2. LURAH
46
F. LENCANA KORPRI
G. PAPAN NAMA
HAERUDDIN
2 CM
8 CM
H. NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH 1. NAMA PEMERINTAH PROVINSI
1,5 CM 6 CM
2. NAMA PEMERINTAH DAERAH
1,5 CM 6 CM
47
I. LAMBANG DAERAH
Hitam 1 Cm Putih Putih
7 Cm
Biru Muda
Hijau
Kuning
4,5 Cm Hitam Merah Jingga Abu-abu Biru Tua 1,5 Cm
3 Cm
3 Cm
6 Cm 1. ARTI LAMBANG a. Perisai : Melambangkakn Ketangguhan dalam menghadapi ancaman, gangguan hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Perisai segi lima ini merupakan manifestari dari Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara dan pandangan hidup bangsa idonesia. b. Bintang : Bersudut lima melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. c. Rantai : Tujuh mata rantai yang bersambung melambangkan keanekaragaman masyarakat yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. d. Kubah : Melambangkan kehidupan masyarakat daerah yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. e. Rangkaian Padi dan Kapas : Melambangkan Keadilan Sosial, tiga puluh satu butir padi melambangkan tanggal 31, dan 8 buah kapas melambangkan bulan Agustus yang menunjukkan hari lahirnya Kota Mataram. Seutas tali pengikat bersimpul tiga melambangkan ikatan yang erat antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. f. Burung Koak Kaok :Termasuk salah satu satwa khas daerah Nusa Tenggara Barat yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Burung ini melambangkan disiplin, hemat, kesetiakawanan dan dinamis. g. Pintu Gerbang berbentuk Lumbung : Melambangkan keterbukaan, etos kerja yang tinggi, hemat dan menunjukkan sikap hidup gotong royong.
1. ARTI WARNA LAMBANG DAERAH a. Biru Muda : Berarti cita-cita yang tidak pernah kering dari seluruh warga Kota Mataram dan berusaha dengan penuh semangat untuk mewujudkan nya. b. Biru Tua : Kesetiaan, yang berarti menjunjung Tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta setia pada Pemerintah Republik Indonesia. c. Merah Jingga : Melambangkan ketangguhan dalam menyongsong masa depan untuk kebenaran dan keadilan. d. Abu-Abu : Warna yang mempunyai sifat netral. Jadi dinamis dalam era globalisasi. e. Kuning : Kejayaan, keberanian berjuang atas dasar kesucian. f. Putih : Kesucian, kejujuran, keluhuran rakyatnya yang senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. g. Hijau : Kemakmuran, kesejukan adalah merupakan cita-cita dari seluruh masyarakat Kota Mataram. h. Hitam : Melambangkan keabadian dan kemantapan untuk meraih harapan.
48
J. TANDA PENGENAL
DEPAN
PEMERINTAH KOTA MATARAM
BELAKANG
Nama
: HAERUDDIN
NIP
: 19800316 2001 1 012
Gol. Darah
: O
Alamat Kantor : Jl. Pejanggik No. 16 Mataram
8,5 CM
Dikeluarkan
: 31 Agustus 2010
Photo 4 x 4,5
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
4,5 CM
K. TANDA SATUAN LINMAS
49
L. BADGE LINMAS
M. MONOGRAF LINMAS
N. TOPI LINMAS BAGI ESELON II
50
O. TOPI LINMAS UNTUK ESELON III
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
51
