WALIKOTA
BANJARMASIN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR
04 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang :
a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kota Banjarmasin diberi kewenangan untuk menetapkan retribusi perizinan terhadap sarana pelayanan angkutan penumpang umum milik perorangan atau badan; b. bahwa ketertiban, keamanan, dan kelancaran arus moda transportasi bagi kepentingan umum dalam bentuk pelayanan angkutan umum akan dapat terwujud dengan mengaturnya dalam bentuk penetapan pada suatu atau beberapa trayek tertentu; c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan Dibidang Angkutan Umum Di Jalan Dan Kursus Mengemudi , perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan peraturan yang yang lebih tinggi kedudukannya dan kondisi saat ini; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Trayek ;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai UndangUndang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 3 Tahun 1993 Seri D Nomor Seri 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN TRAYEK
DAERAH
TENTANG RETRIBUSI IZIN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Banjarmasin; 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin; 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin; 4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin; 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarmasin; 6. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan; 7. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 8. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum terkait dalam trayek tetap dan teratur; 9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delepan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkat bagasi; 10. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum dijalan;
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
digerakkan
oleh
12. Peruntukan kendaraan bermotor adalah peruntukan bagi kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan teknis penggunaannya; 13. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi; 14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah; 15. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang; 16. Izin Trayek adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada atau beberapa trayek tertentu termasuk angkutan taksi; 17. Kartu Pengawasan Trayek adalah kartu atau surat yang merupakan kutipan dari Izin Trayek dan Izin Operasi yang wajib dibawa oleh setiap mobil penumpang umum dan mobil bus umum dalam kegiatannya melayani pengangkutan orang; 18. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus; 19. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka perizinan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; 20. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam wilayah Daerah; 21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; 22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah; 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhitung;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda; 27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi; 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan retribusi daerah; 29. Kartu Pengawasan (KP) adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap kendaraan bermotor yang telah mendapat izin trayek; 30. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, penilaian dan tindakan kolektif terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
Pasal 3 Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin trayek.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin diberikan, jenis angkutan, kapasitas angkutan dan jangka waktu.
yang
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1)
Atas dasar pelayanan pemberian izin trayek dan kartu pengawasan dikenakan tarif retribusi.
(2)
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan besaran sebagai berikut: a. Izin trayek untuk angkutan penumpang, terdiri dari: 1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp. 100.000,2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 150.000,3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 175.000,4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 200.000,b. Kartu Pengawasan Trayek untuk angkutan penumpang , terdiri dari : 1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp. 50.000,2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 75.000,-
3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk 4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk c. Perubahan trayek, terdiri dari : 1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk 2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk 3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk 4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk
Rp. 100.000,Rp. 125.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp.
150.000,200.000,250.000,300.000,-
d. Izin insidentil/ penyimpangan trayek, terdiri dari: 1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp. 10.000,2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 15.000,3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 20.000,4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 25.000,(3)
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan biaya administrasi dengan besaran sebagai berikut: a. formulir Rp. 5.000,b. penggantian kartu pengawasan Rp. 10.000,c. stiker trayek Rp. 25.000,-
Pasal 9 (1)
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)
Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 10 Pemungutan retribusi adalah di wilayah Kota Banjarmasin.
BAB VIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Masa retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa izin trayek dan kartu pengawasan. Pasal 12 Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13 (1)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
(3)
Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1)
Pembayar retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak saat retribusi terutang.
Pasal 15 (1)
Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang diberikan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu SSRD, SKRDKBT dan STRD.
(2)
Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
(3)
Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi akan diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 16 (1)
Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan, dapat diberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan;
(2)
Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 17 (1)
Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
(2)
Bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 18 (1)
Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif ebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Dalam hal pejabat yang ditunjuk dan atau petugas pelaksana tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 20 (1)
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang lain seperti SKRDKBT dan STRD Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan surat paksa.
(2)
Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 21 (1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan kepada Walikota.
(2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tetulis kepada Walikota dengan sekurangkurangnya menyebutkan: a. nama dan alamat wajib retribusi. b. masa retribusi. c. alasan yang singkat dan jelas.
(3)
Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
(4)
Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan.
Pasal 22 (1)
Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(2)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
(3)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka waktu 5 (lima) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran retribusi. Pasal 23
(1)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
(2)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XV KADALUWARSA Pasal 24 (1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2)
Kadaluarsa retribusi tertangguh apabila:
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
a. diterbitkannya surat penagihan dan surat paksa atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 25 (1)
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
(2)
Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah; a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; dan/atau k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan di daerah sebelumnya, yang mengatur perihal izin trayek masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Di Jalan Dan Kursus Mengemudi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 31 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.
