W A L I K O T A B A N J A R M A S I N

WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG SEWA TOKO, KIOS, BAK, DAN LOS PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang

Mengingat

:

:

a. Bahwa toko, kios, bak dan los pasar milik Pemerintah Kota adalah merupakan satu aset Daerah yang banyak menunjang PAD melalui pungutan sewa terhadap pemakai sarana pasar milik Pemerintah Kota, dan menyesuaikan dengan perkembangan sekarang maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sewa Toko, Kios, Bak, dan Los Pasar Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin perlu direvisi dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; b.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

huruf a di atas, perlu

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

9.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG SEWA TOKO, KIOS, BAK, DAN LOS PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

3

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin. 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah Lembaga Legislatif Kota Banjarmasin. 5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin. 6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarmasin. 7. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan Pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta. 8. Toko adalah suatu ruangan tertutup yang disediakan untuk memasarkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha. 9. Los adalah bangunan tetap dalam lingkup pasar tanpa dilengkapi dinding. 10. Kios adalah tempat berjualan di dalam pasar yang dibuat sedemikian rupa antara yang satu dengan yang lainnya dibatasi dinding sekat pemisah.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK SEWA Pasal 2 (2). Obyek Sewa adalah sarana atau tempat berjualan dalam pasar yang sesuai dengan peruntukannya, terdiri dari toko, kios, bak dan los pasar milik Pemerintah Kota dan atau milik swasta/pihak ketiga yang diserahkan kepada Pemerintah Kota. (2) Subyek Sewa adalah orang pribadi dan atau badan usaha yang mendapatkan hak sewa atas sarana atau tempat berjualan dalam pasar milik Pemerintah Kota setelah mendapatkan persetujuan/izin dari Walikota.

BAB III SEWA Pasal 3 (1) Pemegang hak sewa di Wajibkan membuat kontrak/perjanjian sewa menyewa dengan Walikota, melalui Dinas Pengelolaan Pasar. (2) Pelaksana Pengelolaan Hak Sewa Pasar milik Pemerintah Kota menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Pengelolaan Pasar. (3) Tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan hak sewa, berakhirnya hak sewa, perpanjangan hak sewa, dan pencabutan hak sewa, diatur dengan Peraturan Walikota.

4

Pasal 4 (1) Tarif Sewa toko, kios, bak, dan los pasar milik Pemerintah Kota, ditetapkan per meter kubik (M3) pada masing-masing Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sektor I, II, dan III adalah sebagai berikut : A. Wilayah Kerja Unit Pasar Sektor I Pasar Antasari : 1. Toko Lantai I Toko Lantai II / III

Rp. 5.000,- per M3 perbulan Rp. 4.500,- per M3 perbulan

2. Kios Lantai I Kios Lantai II/ III


3. Warung Lantai I Warung Lantai II


4. Los Lantai I Los Lantai II Los Pasar Pagi (ikan basah / sayur)

Rp. 4.000,- per M3 perbulan Rp. 3.500,- per M3 perbulan Rp. 2.500,- per M3 perbulan

B. Wilayah Kerja Unit Pasar Sektor II adalah : 1. Pasar Terminal Km. 6

: Rp.

2. Pasar Abadi ; Abadi Beton Abadi Miring Kayu/Laut

: Rp. 2.300,- per M3 perbulan : Rp. 1.200,- per M3 perbulan

3. Pasar Telawang ; Telawang Baru Lantai Dasar Telawang Lantai I

: Rp. 950,- per M3 perbulan : Rp. 950,- per M3 perbulan

4. Pasar Teluk Dalam Muara

: Rp.

5. Pasar Kuripan Lantai Dasar

: Rp. 1.500,- per M3 perbulan

Kuripan Lantai I

650,- per M3 perbulan


: Rp.


6. Pasar Cemara

: Rp.


7. Pasar Pandu Lantai Dasar


Pandu Lantai I

: Rp.


8. Pasar Gedang : Kios Bak dan Los

: Rp. 1.000,- per M3 perbulan : Rp. 750,- per M3 perbulan

9. Pasar Pekauman : Kios Bak dan Los


10. Pekauman Lingkungan : Kios Bak dan Los


5

11. Pasar Induk Banjar Raya


12. Pasar Jahri Saleh

: Rp.

13. Pasar Keastriaan 13.1 Toko/kios 2.2 Bak dan Los


14. Pasar Batuah

: Rp.


15. Pasar Teluk Tiram

: Rp.


16. Pasar Bapindo (Ex.Pacinan)

: Rp.


17. Pasar Teluk Tiram Darat

: Rp.


18. Pasar Prona Lokasi

: Rp.



C. Wilayah Kerja Unit Pasar Sektor III adalah : 1. Pasar Baru Permai ; 1.1 Baru Permai Lantai Dasar 1.2 Baru Permai Lantai Dasar Miring 1.3 Baru Permai Lantai I 1.4 Baru Permai Lantai I Miring 1.5 Baru Permai Khusus

: Rp. 3.880,- per M3 perbulan : Rp. 3.880,- per M3 perbulan : Rp. 3.880,- per M3 perbulan : Rp. 3.880,- per M3 perbulan : Rp. 3.880,- per M3 perbulan

2. Pasar Lima : 2.1 Pasar Lima Beton Lantai I 2.2 Pasar Lima Beton Lantai II 2.3 Pasar Lima Laut 2.4 Pasar Lima Tahap I - Kios - Bak Besar - Bak Kecil

: Rp. : Rp. : Rp.

550,- per M3 perbulan 550,- per M3 perbulan 550,- per M3 perbulan

: Rp. 1.180,- per M3 perbulan : Rp. 1.500,- per M3 perbulan : Rp. 1.400,- per M3 perbulan

2.5 Pasar Lima Tahap II : Rp. 550,- per M3 perbulan - Kios : Rp. 1.180,- per M3 perbulan - Bak Besar : Rp. 1.760,- per M3 perbulan - Bak Kecil : Rp. 1.730,- per M3 perbulan

2.6 Pasar Lima Tahap III : - Kios Besar - Kios Kecil - Bak Kecil


2.7 Pasar Lima Tahap IV : - Kios - Bak Besar - Bak Kecil


6

2. 8 Pasar Lima Tahap V : - Kios Besar - Bak Besar


2. 9 Pasar Lima Tahap VI : - Kios Besar - Bak Besar - Bak Kecil


2.10 Pasar Sandang Pangan 2.11 Pasar Ansyor 2.12 Blok ODI 2.13 Blok Samping Capitol 2.14 Pasar Indah Permai 2.15 Pasar Ayam 2.16 Pasar Sudi Rapi 2.17 Pasar Daging

: Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp.

550,- per M3 perbulan 550,- per M3 perbulan 550,- per M3 perbulan 550,- per M3 perbulan 550,- per M3 perbulan 550,- per M3 perbulan 550,- per M3 perbulan 550,- per M3 perbulan

3. Pasar Niaga Timur 3.1 Niaga Timur Lantai I 3.2 Niaga Timur Lantai II


4. Pasar Ex. Pom Bensin

: Rp.


5. Pasar Cempaka : 5.1 Samping Cempaka Lantai I 5.2 Samping Cempaka Lantai II 5.3 Blok Anda Optikal

: Rp. : Rp. : Rp.


6. Pasar Malabar

: Rp.


7. Pasar Sudi Mampir : 7.1 Sudi Mampir Lantai I, dan III : Rp. 7.2 Samping Sudi Mampir Lantai I, dan III : Rp. 7.3 Blok Kembang : Rp. 7.4 Blok Keramik : Rp. 7.5 Belakang Sudi Mampir Lantai I, dan III : Rp. 7.6 Muka Jembatan Sudi Mampir : Rp.

950,- per M3 perbulan 950,- per M3 perbulan 950,- per M3 perbulan 830,- per M3 perbulan 950,- per M3 perbulan 950,- per M3 perbulan

8. Pasar Ujung Murung : 8.1 Ujung Murung 8.2 Atom Kilat 8.3 Samping Atom Kilat

: Rp. : Rp. : Rp.


9. Blok Hanifat dan Blok Permata : 9.1 Blok Hanifah Lantai I 9.2 Blok Hanifah Lantai II 9.3 Blok Permata

: Rp. : Rp. : Rp.


: Rp.


10. Pasar Kupu-Kupu

(2) Pembayaran Sewa, wajib dilaksanakan setiap tanggal 10 paling lambat pada setiap bulan berikutnya dengan menggunakan Kartu Merah sebagai alat bukti pencatatan pembayaran, dan apabila terlambat, dikenakan Denda sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah yang wajib dibayar setiap bulan.

7

(3) Untuk tarif sewa, toko, kios, bak dan los pada Wilayah Pasar Sentra Antasari sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, tarif untuk pemungutannya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota apabila perjanjian dengan pihak ketiga berakhir atau dengan keadaan tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan hak pengelolaannya akan beralih ke Pemerintah Kota

Pasal 5 (1) Pemegang Hak Sewa dapat memindahkan hak sewa kepada orang pribadi dan atau badan usaha lain, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk mendapatkan persetujuan dan izin dari Walikota melalui Dinas Pengelolaan Pasar. (2) Pemindahan Hak Sewa dan Biaya Balik Nama pemegang hak sewa atas toko, kios, bak, dan los pasar milik Pemerintah Kota, dikenakan pungutan 6 (enam) kali jumlah pembayaran sewa perbulan, dan pungutan uang leges sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada pemohon. (3) Hasil pembayaran pemindahan hak dan biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pasal ini, selambat-lambatnya 1 X 24 jam disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 6 (1) Apabila Pemegang Hak Sewa melakukan tunggakan pembayaran sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, Pemerintah Kota akan mengeluarkan Surat Peringatan yang berisikan untuk melunasi pembayaran sewa, denda dan pemutusan kontrak sewa menyewa. (2) Apabila Surat Peringatan tidak diindahkan selama 3 (tiga) bulan sejak Surat Peringatan diterima oleh Pemegang Hak Sewa, maka Pemerintah Kota memutuskan kontrak perjanjian sewa menyewa atau pencabutan hak sewanya. (3) Sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemegang Sewa tetap diwajibkan membayar kerugian kepada Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V PENYIDIKAN Pasal 7 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

8

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah: a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelangggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut; c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut; d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 8 (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,(Limapuluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

9

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sewa Toko, Kios, Bak, dan Los Pasar Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Kotmadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Tahun 1996 Nomor 12) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Juni 2008 WALIKOTA BANJARMASIN,

TTD H.A.YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 8 Juni 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

TTD H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 7

W A L I K O T A B A N J A R M A S I N

Recommend Documents