WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR
17
TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENYELENGGARA SALON KECANTIKAN DAN PEMANGKAS RAMBUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang :
a. bahwa sehubungan pemberian izin usaha penyelenggara salon kecantikan dan pemangkas rambut dalam rangka upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan dan pemantauan serta penertiban usaha salon kecantikan dan pemangkas rambut, maka kegiatan dimaksud perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pemberian Izin dan Retribusi Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 14 Tahun 1996 Seri B Nomor 7); 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2); 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan. Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2001 Nomor 28) ; 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2003 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENYELENGGARA SALON KECANTIKAN DAN PEMANGKAS RAMBUT
3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin; 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah Lembaga Legislatif Kota Banjarmasin; 5. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Banjarmasin; 6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin 7. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/ usaha. 8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. 9. Salon Kecantikan adalah kegiatan yang bertempat dalam satu rumah atau bangunan yang memiliki peralatan kecantikan untuk dihiaskan atau diberikan kepada seseorang melalui jasa keterampilan untuk merubah wajah atau penampilan tubuh seseorang menjadi lebih baik, cantik atau manis menurut pandangan umum atau sebagian besar pendapat khalayak ramai. 10. Pemangkas Rambut adalah kegiatan di tempat/bangunan yang bersih seluruh atau sebagian tempat atau bangunan tersebut terjadi pemotongan rambut kepala baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan yang dewasa atau anak-anak sehingga menimbulkan kerapian pada yang bersangkutan. 11. Penyelenggara adalah pelaksana kegiatan operasional sebagai Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut baik pemilik secara keseluruhan maupun secara sebagian ataupun sebagai pekerja yang diberi suatu tanggung jawab atas pelaksanaan Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut tersebut.. 12. Izin Operasional Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut adalah izin untuk operasional atau kegiatan daripada Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut tersebut sehingga dapat melayani pemakai atau pengguna Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut tersebut secara keseluruhan atau sebagian. 13. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil diberi tugas tertentu di bidang Perizinan dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Retribusi Perizinan adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 15. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan PerundangundanganRetribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk mengisi data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
4 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga. 21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundangan Retribusi Daerah. 23. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI IZIN USAHA Pasal 2 (1)
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Penyelenggara Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada orang peribadi atau badan untuk mengelola dan mengusahakan Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut. (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 3 Obyek Retribusi Izin Usaha Penyelenggara Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut adalah pemberian izin kepada orang atau badan untuk mengelola dan mengusahakan salon kecantikan dan pemangkas rambut.
Pasal 4 Subyek Izin Usaha Penyelenggara Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut adalah setiap orang atau badan yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi usaha operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
5 BAB IV TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis dan golongan penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. BAB VI RETRIBUSI Pasal 8 (1) Untuk setiap pemberian surat izin usaha operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dikenakan retribusi. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan berdasarkan Kelas menurut Jenis Usaha, Pelayanan dan Fasilitas, sebagaimana diatur pada tabel berikut ini : Kelas Jenis Usaha Fasilitas Kriteria A Tata Kecantikan Kulit Perawatan Muka (Facial), - Memiliki (TKK) Lulur, Timung, Spa, Make sertifikat sesuai Up, Menicure, Pedicure. dengan gaya dan keahlian. Tata Rias Pengantin / Rias Pengantin, Pelaminan, - Punya Dekorasi Gedung Sewa Gaun, Dekorasi tempat/ruang (TRP) (Wedding Organizer). salon. - Punya peralatan Tata Kecantikan Pangkas Rambut, sesuai dengan Rambut (TKR). Rebounding, Cream Bath, penata layanan. Cat Rambut, Sanggul, - Fasilitas Penyambungan Rambut disesuaikan (Hair Extention), Clinical dengan pelayanan Treatmeall B
Tata Kecantikan Kulit Perawatan Muka (Facial), - Memiliki sertifikat (TKK). Lulur, Timung, Spa, Make sesuai dengan Up, Menicure, Pedicure. gaya dan keahlian. Tata Kecantikan Pangkas Rambut, - Punya peralatan Rambut. Rebounding, Cream Bath, sesuai dengan Cat Rambut, Sanggul. penata layanan. - Fasiltas disesuaikan dengan pelayanan
C
Pangkas Rambut Pangkas Rambut (Barber Shop) dan Tata Cream Bath Kecantikan Rambut.
dan Kursi, kaca rias dan sarana peralatan lainnya.
6
(3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. Kelas A dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) b. Kelas B dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) c. Kelas C dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (4) Biaya administrasi her registrasi untuk setiap tahunnya dikenakan biaya 10% dari retribusi perizinan sebagai tanda daftar ulang.
BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan klasifiskasi Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.
Pasal 10 Penetapan retribusi izin operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian Surat Izin Operasional salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 11 (1) Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat izin usaha penyelenggara salon kecantikan dan pemangkas rambut diberikan. (2) Pemungutan retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah diwilayah Kota Banjarmasin. (3) Pemungutan dilaksanakan oleh petugas Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya atau Instansi Pemerintah lainnya yang ditunjuk Walikota. (4) Hasil pungutan retribusi diterima Kas Pembantu atau Bendaharawan Penerima yang ditunjuk dan disetorkan pada Kas Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah.
BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa Retribusi adalah masa-masa pada saat izin diterbitkan sampai habis masa berlakunya izin.
Pasal 11 Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.
7 BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD. (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retrubusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya 3 (tiga) bulan berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan izin
BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.
8
BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB XI KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 18 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 19 (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
9 (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dari SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
Pasal 21 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat wajib retribusi b. masa retribusi c. besarnya kelebihan pembayaran d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
Pasal 22 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah membayar kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan reetribusi ditetapkan oleh Walikota.
BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
10 (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. diterbitkannya surat teguran; atau b. adanya pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XV PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
11
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan diberlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal WALIKOTA BANJARMASIN,
H.A.YUDHI WAHYUNI
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
H.DIDIT WAHYUNIE
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2007 NOMOR
