WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang
:
a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok perumahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, yang merupakan peningkatan usaha-usaha penyediaan rumah yang layak, yang dapat dijangkau oleh daya ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah; b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud, pengaturan dan pembinaan rumah susun dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman dari arahan Menteri yang bersangkutan yang kebijakan Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Nomor 10); Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Berita Daerah Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin; 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah Lembaga Legislatif Kota Banjarmasin; 5. Rumah Susun Sederhana Sewa selanjutnya dapat disebut RUSUNAWA adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagianbagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama; 6. Penduduk Kota adalah orang atau orang-orang yang bertempat tinggal dan terdaftar sebagai warga Kota Banjarmasin; 7. Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas diatasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya yang secara keseluruhan merupakan kesatuan permukiman; 8. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun yang dapat dimanfaatkan secara bersama baik untuk penghuni rumah susun maupun masyarakat sekitar; 9. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama termasuk bagi warga masyarakat sekitar yang memanfaatkannya; 10. Lembaga Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan suatu badan yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 11. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun; 12. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum; 13. Pengelolaan RUSUNAWA adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan; 14. Paguyuban warga atau perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni RUSUNAWA; 15. Upah Minimum Propinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum regional Propinsi Kalimantan Selatan; 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa selanjutnya disebut UPTD adalah Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Banjarmasin; 17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Organisasi Unit Pelayanan Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa;
18. 19.
Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Sewa selanjutnya disebut Unit Hunian adalah satuan-satuan ruang hunian yang disewakan; Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, yaitu mempunyai penghasilan berdasarkan Upah Minimum Propinsi.
BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan pembangunan rumah susun adalah : a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum pemanfaatannya; b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah dan ruang didaerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang; c. Untuk memberikan pedoman agar dapat memenuhi tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengelolaan RUSUNAWA; d. Agar pengelolaan RUSUNAWA berjalan secara konsisten dan dapat terlaksana tepat kepada kelompok sasaran, sehingga pemeliharaan Aset dapat terlaksana dengan baik, layak huni dan berkelanjutan. Pasal 3 Sasaran pembangunan Rumah Susun adalah memberikan fasilitas rumah dengan sistem sewa untuk : a. Masyarakat berpenghasilan rendah yang berdomisili di daerah, diutamakan masyarakat yang berada diwilayah sekitar bantaran sungai, padat dan kumuh maupun tempat-tempat yang rawan bencana dan korban bencana; b. Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana di maksud pada huruf a Pasal ini, adalah : 1. pendapatan tiap bulan maksimal 2 (dua) kali UMP; 2. belum memiliki rumah tinggal yang tetap.
BAB III KEPEMILIKAN Pasal 4 (1) Rumah Susun yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pihak Lain yang diserahkan kepada Pemerintah Kota dan atau yang dibangun oleh Pemerintah Kota di atas tanah milik Pemerintah Kota adalah Rumah Susun Milik Pemerintah Kota. (2) Rusunawa dimiliki badan usaha, koperasi dan perorangan yang pembangunannya harus bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kota. BAB IV KELAYAKAN Pasal 5 (1) Satuan rumah susun yang telah dibangun baru dapat dijual atau disewakan untuk dihuni setelah mendapat izin kelayakan untuk dihuni dari Pemerintah Kota. (2) Ketentuan mengenai izin kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk tim dengan Keputusan Walikota.
BAB V PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA Bagian Pertama Penghunian Pasal 6 Setiap warga masyarakat yang berdomisili di daerah dan secara administratif tercatat sebagai penduduk kota berhak untuk menjadi penghuni Rumah Susun.
Pasal 7 Penghuni Rumah Susun harus membentuk perhimpunan penghuni untuk mengurus kepentingan bersama.
Pasal 8 Setiap Penghuni di Rumah Susun berhak : a. Menempati Unit Hunian sebagai tempat tinggal yang disewanya lengkap dengan fasilitas yang ada baik yang berupa lingkungan, bagian bersama, dan benda bersama; b. Mengajukan keberatan atas pelayanan yang kurang baik kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT); c. Memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kebijakan dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Susun; d. Memperoleh fasilitas air bersih, penerangan dan penampungan sampah; e. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Rumah Susun; f. Menerima kembali uang jaminan setelah berakhir masa sewa.
Pasal 9 Setiap Penghuni Rumah Susun wajib : a. Menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam unit hunian, dan lingkungan Rumah Susun; b. Mematuhi tata tertib dan peraturan yang sudah ditetapkan; c. Membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan; d. Membayar uang jaminan sesuai dengan ketentuan; e. Memelihara Rumah Susun yang disewa dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan; f. Membayar biaya penggunaan listrik; g. Membayar biaya pengelolaan sampah; h. Membayar biaya penggunaan air bersih; i. Membayar iuran bersama demi kepentingan bersama yang besarnya ditentukan dalam musyawarah bersama penghuni; j. Menyerahkan kembali Unit Hunian Rumah Susun apabila Perjanjian Sewa-menyewa telah berakhir masa sewanya, dengan tanpa syarat apapun.
Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Penghunian Pasal 10 Setiap warga masyarakat yang akan menghuni Rumah Susun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Penduduk Kota yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga; b. Memiliki pekerjaan tetap, baik bekerja di sektor formal maupun informal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan bagi yang bekerja secara formal dan Surat Keterangan dari RT, Lurah, dan Camat bagi yang bekerja secara informal; c. Berpenghasilan rendah dengan pendapatan maksimal 2 (dua) kali UMP yang dibuktikan dengan struk gaji bagi karyawan Pemerintah atau swasta yang ditandatangani oleh pengelola gaji dan rincian pendapatan bagi yang bukan karyawan yang diketahui oleh RT, Lurah, dan Camat; d. Sudah berkeluarga/menikah dengan dibuktikan Surat Nikah; e. Maksimal anggota keluarga adalah 4 (empat) orang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga; f. Belum memiliki rumah tinggal tetap yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai dan photo berwarna terbaru diketahui oleh RT, Lurah, dan Camat.
Pasal 11 Persyaratan untuk melakukan kontrak, apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
Pasal 12 (1) Masyarakat yang akan menghuni Rumah Susun harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD. (2) Mengisi formulir yang telah disediakan. (3) Untuk menentukan pemohon yang memenuhi persyaratan akan diseleksi oleh Tim Seleksi. (4) Dasar penentuan seleksi menggunakan pembobotan yang diatur oleh Tim Seleksi. (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur Pembina dan pengawas, tokoh masyarakat dan unsur UPTD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan unsur Pembina dan pengawas, tokoh masyarakat dan unsur UPTD.
Pasal 13 Calon penghuni yang dinyatakan telah lulus seleksi untuk menentukan Unit Hunian dilakukan melalui pengundian sesuai dengan lantai hunian.
Pasal 14 Penghuni yang akan memperpanjang masa kontrak ditentukan oleh Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan Pasal 10.
Pasal 15 Calon penghuni yang lolos seleksi dan dinyatakan berhak untuk menjadi penghuni Rumah Susun harus : a. Menandatangani Surat Perjanjian Sewa-menyewa Unit Hunian; b. Membuat Surat Pernyataan sanggup mentaati segala peraturan yang ada; c. Membayar uang sewa bulan pertama dan uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali uang sewa; d. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hunian Rumah Susun.
Bagian Ketiga Pengelolaan Bagian Bersama dan Benda Bersama Pasal 16 (1) Bagian bersama terdiri dari fasilitas umum dan fasilitas sosial. (2) Bagian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal 17 Guna memenuhi kebutuhan penghuni dapat disediakan kios yang besarnya tarif sewanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 18 (1) Benda Bersama antara lain meliputi : a. Gerobak sampah; b. Tempat sampah; c. Antena. (2) Benda Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal 19 Pengelolaan dan pemanfaatan Bagian Bersama dan Benda Bersama akan diatur kemudian oleh UPTD.
BAB VI TATA TERTIB, LARANGAN DAN SANKSI Bagian Pertama Tata Tertib Pasal 20 Setiap penghuni harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Menjaga dan bertanggung jawab bersama terhadap lingkungan bersama, bagian bersama, dan benda bersama; b. Menjaga ketertiban dan menjalin hubungan kekeluargaan dengan penghuni maupun masyarakat disekitarnya; c. Memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukkannya;
d. e. f. g. h. i.
Meletakkan kendaraan, gerobak, sepeda, becak dan lainnya pada tempat yang tersedia; Melaporkan kepada pengurus RT atau RW setempat apabila ada tamu yang menginap; Menciptakan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kerapian lingkungan; Merawat tanaman yang ada di depan dan dihalaman hunian masing-masing; Membuang sampah ditempat yang telah ditentukan; Membayar ganti rugi setiap kerusakan benda bersama dan bagian bersama akibat kelalaian penghuni.
Bagian Kedua Larangan Pasal 21 Setiap Penghuni Rumah Susun dilarang : a. Menambah atau mengurangi bangunan yang telah ada tanpa ijin tertulis dari UPTD dan Pemerintah Kota; b. Mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh Unit Hunian tersebut pada pihak lain; c. Menggunakan ruang dalam Rumah Susun yang disewanya untuk kepentingan usaha ataupun kepentingan lainnnya yang mengganggu ketenangan penyewa lainnya; d. Menyewa lebih dari satu Unit Hunian; e. Merusak Benda Bersama dan Barang Bersama; f. Mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah atau membuat kebisingan; g. Menambah instalasi air dan listrik tanpa ijin tertulis UPTD dan Pemerintah Kota; h. Memasang alat komunikasi dan antena radio/televisi diluar yang disediakan UPTD; i. Merombak bangunan dan komponennya tanpa ijin tertulis UPTD; j. Memelihara binatang yang mengganggu keindahan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan tinggal di Rumah Susun; k. Menanam tanaman terlarang yang membahayakan orang lain; l. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kesusilaan (berjudi, minum-minuman keras, narkoba, berbuat maksiat yang melanggar larangan agama dan kesusilaan); m. Memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar Rumah Susun untuk keperluan pribadi (mencuci, menjemur, gudang barang dan lain-lain) yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan; n. Memanfaatkan halaman rumah susun sebagai tempat usaha, tempat penitipan mobil, gerobak, sepeda motor dan lain-lain tanpa izin tertulis UPTD; o. Memasak dengan menggunakan kayu bakar.
Bagian Ketiga Sanksi Pasal 22 (1) Sanksi administrasi dapat diberikan dengan pembatalan perjanjian secara sepihak dan uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan apabila penghuni melakukan pelanggaran antara lain :
a. Melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 20 dan Pasal 21; b. Tidak segera menempati hunian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Menyewa; c. Tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; d. Meninggalkan Rumah Susun lebih dari 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan pada UPTD; e. Melakukan pelanggaran lainnya yang termaktub dalam isi perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati.
Pasal 23 (1) Sanksi Teknis dapat dikenakan pada penghuni berupa pemutusan aliran listrik dan air bersih, apabila terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 20 (duapuluh) setiap bulan. (2) Sanksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Penghuni tidak menghiraukan peringatan UPTD yang disampaikan kepada Penghuni paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan bersangkutan.
Pasal 24 Apabila penghuni terlambat membayar uang sewa sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka yang bersangkutan harus mengosongkan Unit Hunian tanpa syarat.
Pasal 25 (1) Apabila penghuni tidak melakukan pengosongan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka UPTD dapat meminta pihak berwenang untuk melakukan pemaksaan. (2) Dalam hal penghuni dipaksa mengosongkan Unit Hunian maka yang bersangkutan tidak berhak atas pembayaran kembali uang jaminannya.
Bagian Keempat Batas Waktu Penghunian Pasal 26 (1) Batas waktu penghunian Rumah Susun adalah 3 (tiga) bulan. (2) Penghuni yang telah sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat mengajukan perpanjangan, maksimal selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat memperpanjang kembali. (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat diberikan, apabila selama menghuni telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 20 dan Pasal 21.
BAB VII BIAYA SEWA Pasal 27 (1) Besarnya tarif sewa Unit Hunian tidak lebih besar 1/3 (sepertiga) dari UMP. (2) Tarif sewa Unit hunian didasarkan pada : a. Luas Lantai; b. Tinggi Lantai Unit Sewa; dan c. Kwalitas Unit sewa. (3) Besarnya tarif sewa secara rinci ditetapkan oleh Walikota. (4) Tarif sewa akan ditinjau dan di evaluasi kembali setiap 1 (satu) tahun.
Pasal 28 Besaran Uang Sewa Bagian bersama dan Benda Bersama selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18, ditentukan lebih lanjut oleh UPTD setelah mendapat persetujuan Tim Pembina dan Pengawas.
Pasal 29 Pembayaran Uang Sewa dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan pada UPTD dan disetorkan pada kas daerah
BAB VIII MANAJEMEN PENGELOLAAN Pasal 30 (1) Pengelolaan RUSUNAWA diwadahi dalam organisasi dengan nama UPTD. (2) UPTD adalah lembaga struktural dan berbentuk unit layanan milik Pemerintah Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (3) Tugas Pokok, Fungsi UPTD dan yang berhubungan dengan Pengelolaan Rumah Susun diatur dalam Peraturan Walikota
BAB IX PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 31 (1) Pembiayaan untuk operasional UPTD terdiri atas : a. hasil persewaan; b. bantuan Pemerintah Kota; c. bantuan pihak lain yang sah; d. pendapatan lain yang sah. (2) Pengelolaan keuangan UPTD sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Pembiayaan untuk operasional Tim Pembina dan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
Pasal 32 UPTD wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan operasional dan keuangan setiap bulan kepada Kepala Instansi yang membidangi perumahan. BAB X PENYIDIKAN Pasal 33
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 34 Barang siapa yang melakukan perusakan bagian bersama, benda bersama atau satuan rumah susun dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB XII PENUTUP Pasal 35 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 24 Maret 2009 WALIKOTA BANJARMASIN, ttd H. A. YUDHI WAHYUNI
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 30 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN
ttd H. DIDIT WAHYUNIE
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2009 NOMOR 2
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN : :
SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH
Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama Pemohon 2. Tempat dan Tanggal Lahir 3. Nomor KTP Kota Banjarmasin 4. Pekerjaan 5. Alamat Tempat Kerja 6. Alamat Sekarang
: : : : : :
Adalah benar tinggal dialamat tersebut dengan status : (lingkari pernyataan yang benar) 1. mengontrak 2. magersari/ngindung 3. menyewa 4. menumpang 5. lainnya, sebutkan : ........................ Dengan ini menyatakan bahwa Saya benar – benar belum memiliki rumah. Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Banjarmasin,
2008
Yang Menyatakan,
( .................................................... )
Mengetahui, RT ......
RW ......
LURAH ..............
CAMAT ...............
( ............................)
( ........................... )
(............................ )
( ...........................)
WALIKOTA BANJARMASIN,
H. A. YUDHI WAHYUNI
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN : :
FORMULIR PERMOHONAN
Lamp Hal
: : Permohonan Sewa Rumah Susun
KEPADA YTH. BAPAK / IBU MANAJER PENGELOLA RUMAH SUSUN MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Di BANJARMASIN
Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Pemohon Tempat dan Tanggal Lahir Nomor KTP Kota Banjarmasin Pekerjaan Alamat Tempat Kerja Alamat Sekarang
: : : : : :
Mengajukan permohonan untuk dapat menyewa Rumah Susun milik Pemerintah Kota Banjarmasin di................................... Demikian permohonan ini, atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.
Banjarmasin,
2008
PEMOHON,
(............................................................)
WALIKOTA BANJARMASIN
H. A. YUDHI WAHYUNI
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR : TANGGAL :
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RUMAH SUSUN GANDA MAQFIRAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Nomor :…………………… Pada hari ini …………. tanggal … (….…) bulan …….. Tahun ..… (.............) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama Jabatan
: …………………………… : MANAJER Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Ganda Maqfirah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin demikian berdasarkan (SK pengangkatannya) bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Ganda Maqfirah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Alamat : …………………………………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama Pekerjaan Alamat
: ………………………………. : ………………………………… : Rumah Susun Ganda Maqfirah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang terletak di …………………………., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa menyewa Unit Hunian di Rumah Susun Blok ….. Nomor ….. yang terletak di ……….. Kelurahan …….. Kecamatan …………Banjarmasin, dengan ketentuan sebagai berikut : BAB I PEMBERIAN IJIN Pasal 1 Berdasarkan peraturab perundang – undangan yang berlaku PIHAK PERTAMA memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk menyewa Unit Hunian di Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang terletak di ………………………. Pada blok ……. Lantai ………. Nomor …… Pasal 2 (1) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal …. Bulan ……….. tahun……….. sampai dengan tanggal ………… bulan ……….. tahun………… (2) Apabila jangka waktu Perjanjian Sewa menyewa ini telah berakhir, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk menyewa Unit Hunian di Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini untuk satu kali perpanjangan atau 3 tahun lagi. (3) Apabila jangka waktu sewa menyewa dan perpanjangan telah berakhir atau PIHAK KEDUA telah menyewa dan menempati Unit Hunian di Rumah Susun selama – lamanya 6
tahun, maka tanpa alasan apapun PIHAK KEDUA harus mengembalikan Unit Hunian yang disewanya kepada PIHAK PERTAMA.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1) PIHAK PERTAMA berhak : a. menerima uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa, yang diterima pada awal Perjanjian Sewa menyewa dilakukan; b. menerima uang sewa yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp. 75.000,(tujuh puluh lima ribu rupiah), selambat – lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan yang sedang berjalan; c. menerima uang biaya penggunaan listrik dari PIHAK KEDUA yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penggunaannya; d. menerima uang biaya penggunaan air bersih dari PIHAK KEDUA yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penggunaannya; e. menerima uang biaya pengelolaan sampah dari PIHAK KEDUA yang besarnya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor…….Tahun………tentang Pengelolaan Kebersihan dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor ….. Tahun ……. Tentang Retribusi Kebersihan; f. menerima uang iuran bersama dari PIHAK KEDUA yang besarnya ditentukan dalam musyawarah bersama yang dipimpin oleh PIHAK PERTAMA; g. menegur baik dengan lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila tidak mentaati Tata Tertib Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; h. menerima kembali Unit Hunian di Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang telah disewa oleh PIHAK KEDUA apabila jangk awaktu sewa menyewa telah berakhir. (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban : a. menyediakan Unit Hunian di Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini; b. menyediakan fasilitas penunjang Rumah Susun seperti kebutuhan listrikdan air minum, juga menyediakan bagian bersama dan benda bersama seperti runag pertemuan, tempat sampah, dan jaringan antena TV. Pasal 4 (1) PIHAK KEDUA berhak : a. menempati Unit Hunian di Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan ynag berlaku; b. menerima kembali uang jaminan sewa apabila jangka waktu sewanya telah berakhir. (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk : a. membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa, yang diserahkan pada awal Perjanjian sewa menyewa ini dilakukan; b. membayar uang sewa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan selambat – lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan yang sedang berjalan kepada PIHAK PERTAMA; c. membayar biaya penggunaan listrik; d. membayar biaya penggunaan air bersih; e. membayar biaya pengelolaan sampah;
f. membayar iuran bersama demi kepentingan bersama yang besarnya ditentukan dalam musyawarah bersama yang dipimpin oleh PIHAK PERTAMA; g. mentaati tata tertib Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; h. menyerahkan kembali Unit Hunian di Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang disewa oleh PIHAK KEDUA yang telah berakhir jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
BAB III LARANGAN Pasal 5 (1) PIHAK KEDUA dilarang menambah dan mengurangi bangunan yang telah ada tanpa ijin tertulis PIHAK PERTAMA; (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh kamar Rumah susun kepada PIHAK LAIN; (3) PIHAK KEDUA dilarang menggunakan ruang dalam Rumah Susun yang disewanya untuk kepentingan usaha ataupun kepentingan lainnya yang mengganggu ketenangan penyewa lainnya; (4) PIHAK KEDUA dilarang menyewa lebih dari satu Unit Hunian; (5) PIHAK KEDUA dilarang merusak benda bersama dan barang bersama; (6) PIHAK KEDUA dilarang mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah atau membuat kebisingan; (7) PIHAK KEDUA dilarang menambah instalasi air dan listrik tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA; (8) PIHAK KEDUA dilarang memasak alat komunikasi dan antenaradio / televisi diluar yang disediakan PIHAK PERTAMA; (9) PIHAK KEDUA dilarang merombak bangunan dan komponennya tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA; (10)PIHAK KEDUA dilarang memelihara binatang yang mengganggu keindahan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan tinggal di Rumah Susun; (11)PIHAK KEDUA dilarang menanam tanaman terlarang yang membahayakan orang lain; (12 )PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kesusilaan (berjudi, minum minuman keras, narkoba, berbuat maksit yang melanggar larangan agama dan kesusilaan); (13)PIHAK KEDUA dilarang memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar rumah susun untuk keperluan pribadi (mencuci, menjemur, gudang barang dan lain – lain) yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan; (14)PIHAK KEDUA dilarang memasak dengan menggunakan kayu bakar.
BAB IV SANKSI Pasal 6 (1) PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi dalam hal melanggar Perjanjian Sewa menyewa, kewajiban, larangan, maupun tata tertib. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dibedakan antara sanksi administrasi dan sanksi teknis.
Pasal 7 Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini dikenakan dalam bentuk pembatalan Perjanjian Sewa menyewa secara sepihak dan uang yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) butir a Perjanjian ini tidak dikembalikan karena telah melakukan pelanggaran : 1. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian ini; 2. tidak segera menempati Unit Hunian di Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Sewa menyewa antara kedua belah pihak; 3. tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut –turut; 4. meningglkan Unit Hunian di Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini lebih dari 1 (satu) bulan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 8 (1) Sanksi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini dikenakan dalam bentuk pemutusan aliran listrik dan air bersih, apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 10 setiap bulan; (2) Sanksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan bersangkutan. Pasal 9 Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) butir b Perjanjian inisampai dengan 3 (tiga) bulan berturut – turut, maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan dan meninggalkan Unit Hunian tanpa syarat apapun. Pasal 10 (1) Pada waktu harus mengosongkan dan meninggalkan Unit Hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak segera melakukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemaksaan pengosongan. (2) Setelah pelaksanaan pemaksaan pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran kembali uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir b Perjanjian ini.
BAB V PEMUTUSAN PERJANJIAN Pasal 11 Perjanjian Sewa menyewa ini dinyatakan telah berakhir apabila : 1. jangka waktu perjanjian telah berakhir; 2. PIHAK KEDUA meninggalkan / mengosongkan Unit Hunian di rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini selama 1 (satu) bulan berturut – turut tanpa pembritahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA; 3. PIHAK KEDUA tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut – turut; 4. PIHAK KEDUA menambah, mengurangi, atau merubah bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA;
5. PIHAK KEDUA terbukti telah melanggar tata tertib Rumah Susun, sehingga menyebabkan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kesehatan penyewa lainnya menjadi terganggu. Demikian Surat Perjanjian Sewa menyewa ini dibuat di Banjarmasin, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Surat Perjanjian Sewa menyewa ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
(………………………………)
(……………………………) Manajer RUSUN
WALIKOTA BANJARMASIN
H. A. YUDHI WAHYUNI
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN : :
SURAT PERNYATAAN Pada hari ini ………….. tanggal …………. bulan ……….. tahun dua ribu delapan, saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Tempat / tanggal lahir : Nomor KTP : Status Perkawinan : Alamat Rumah : Pekerjaan : Alamat Pekerjaan :
Selaku pemohon Unit Hunian di Rumah susun Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dengan ini menyatakan bahwa : 1. saya menyewa Unit Hunian Rumah Susun di …………………, Blok………Lantai ….. Nomor ………; 2. saya sanggup dan bersedia membayar sewa Unit Hunian dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 3. saya sanggup membayar iuran untuk kebersihan lingkungan; 4. saya sanggup membayar uang rekening penggunaan listrik, air bersih atas hunian yang saya tempati; 5. saya sanggup membayar bila tiap tahun ada penyesuaian tarif sewa Unit Hunian karena kebijakan baru atas dasar kesepakatan antara perwakilan warga dan Badan Pengelola Rumah Susun; 6. saya setuju jangka waktu sewa ruang hunian dimaksud selama 3 tahun, terhitung tanggal …..s/d tanggal …….; 7. Unit Hunian tersebut akan dihuni sebanyak maksimal 5 (lima) orang yang seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan nama – nama penghuni serta hubungan kekerabatan sebagai berikut : NO
NAMA
UMUR
HUBUNGAN KEKERABATAN
KETERANGAN
1 2 3 4 5 8. selama menjadi penghuni Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Banjarmasin, saya beserta dengan keluarga / penghuni yang menjadi tanggung jawab saya akan selalu sanggup mematuhi segala ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan; 9. saya selaku kepala keluarga bertanggung jawab atas segala kelakuan keluarga / penghuni saya dan menyatakan berkelakuan baik, partisipatif dan tidak pernah terlibat perkara kriminal;
10. dikemudian hari ternyata saya atau keluarga / penghuni yang menjadi tanggung jawab saya terbukti mengingkari surat pernyataan ini, maka saya bersedia mengosongkan Unit Hunian
dan menyerahkan kembali pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun dan hak menyewa menjadi batal / gugur; 11. kami bersedia menerima denda atau sanksi bila pada suatu saat saya menunggak sewa atau kewajiban lainnya.
Demikianlah pernyataan ini saya buat diatas kertas bermaterai cukup dan saya bubuhi tanda tangan serta tanggal pernyataan ini dibuat.
MENGETAHUI Manajer Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Ganda Maqfirah
Yang Membuat Pernyataan
(………………………………)
(………………………………..)
WALIKOTA BANJARMSIN
H. A. YUDHI WAHYUNI
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN : :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS RUMAH SUSUN GANDA MAQFIRAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA
TIM PEMBINA DAN PENGAWAS
KEPALA DINAS TATA KOTA DAN KEINDAHAN KOTA BANJARMASIN
KEPALA UPT SEKRETARIS
MANAGER ADM. KEUANGAN & PEMASARAN
MANAGER PENYEWAAN & PENGHUNIAN
MANAGER TEKNIS
MANAGER LOKASI
KA. UNIT ADM. KEUANGAN
KA. UNIT PENYEWAAN
KA. UNIT MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & UTILITAS
PENGAWAS
KA. UNIT PROMOSI & PEMASARAN
KA. UNIT SOSIALISASI & PENGHUNIAN
KA. UNIT BANG. GEDUNG & EKSTERIOR
WALIKOTA BANJARMASIN,
H. A. YUDHI WAHYUNI
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN : :
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RUMAH SUSUN GANDA MAQFIRAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Alamat : ……………………………………………………..Banjarmasin BERITA ACARA SERAH TERIMA HUNIAN RUMAH SUSUN GANDA MAQFIRAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TANGGAL NOMOR
:……………….. : ……………….
Berdasarkan pada Surat Perjanjian Sewa menyewa Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Banjarmasin NOMOR ……….. tanggal ………………. tahun …………….., maka kepada tersebut dibawah ini : Nama : Tempat / tanggal lahir : Pekerjaan : No. KTP / SIM : Telah diserahkan 1 (satu) set kunci rumah dari Unit Hunian Rumah Susun di ………..Blok ……. Lantai …………. Nomor ………….. dalam keadaan baik, oleh karena itu yang bersangkutan berhak dan diizinkan menempati / menghuni Unit Hunian tersebut terhitung tanggal ………. s/d tanggal ………..
PENYEWA
(……………………………)
MANAJER Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun ………………………………..
(……………………………….)
Catatan : Surat Izin Menghuni agar disimpan dengan baik dan diperlihatkan, apabila Badan Pengelola Rumah Susun atau pihak yang berwajib mendatangi Unit Hunian saudara.
WALIKOTA BANJARMASIN,
H. A. YUDHI WAHYUNI
BADAN PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA GANDA MAQFIRAH ALAMAT : …………………………………………………………………………………
Persyaratan dan Tata cara Penghunian : Setiap warga masyarakat yang akan menghuni Rumah Susun harus mematuhi persyaratan sebagai berikut : a. Penduduk Kota Banjarmasin yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga (C1) b. Memiliki pekerjaan tetap, baik bekerja disektor formal maupun informal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pimpinan bagi yang bekerja secara formal dan Surat Keterangan RT, RW, Lurah dan Camat bagi yang bekerja secara informal.
c. Berpenghasilan rendah dengan pendapatan antara 1 (satu) kali UMP sampai dengan 2 (dua) kali UMP yang dibuktikan dengan struktur gaji bagi karyawan swasta yang ditanda tangani oleh pengelola gaji dan rincian pendapatn bagi yang bukan karyawan yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat. d. Sudah berkeluarga / menikah dengan dibuktikan Surat Nikah. e. Maksimal anggota keluarga adalah 5 (lima) orang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga. f. Belum memiliki rumah tinggal tetap yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai dan diketahui oler RT, RW, Lurah, dan Camat. Setiap Penghuni Rumah Susun Berhak : a. Menempati Unit Hunian sebagi tempat tinggal yang disewanya lengkap dengan fasilitas yang ada baik yang berupa lingkungan, bagian bersama dan benda bersama. b. Mengajukan keberatan atas pelayanan yang kurang baik dari Badan Pengelola. c. Memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kebijakan dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Susun. d. Memperoleh fasilitas air bersih, penerangan dan penampungan sampah. e. Memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Rumah Susun. f. Menerima kembali uang jaminan setelah berakhir masa sewa. g. Memelihara fasilitas taman disekitar rumah sewa. Setiap Penghuni Rumah Susun Wajib : 1. Menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam unit hunian dan lingkungan Rumah Susun. 2. Mematuhi tata tertib dan peraturan yang sudah ditetapkan. 3. Membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan. 4. Membayar uang jaminan sesuai dengan ketentuan. 5. Memelihara Rumah Susun yang disewa dengan sebaik – baiknya esuai ketentuan. 6. Membayar biaya penggunaan listrik. 7. Membayar biaya pengelolaan samaph. 8. Membayar biaya penggunaan air bersih. 9. Membayar iuran bersama demi kepentingan bersama yang besarnya ditentukan dalam musyawarah bersama penghuni. 10. Menyerahkan kembali Unit Hunian Rumah Susun apabila Perjanjian Sewa menyewa telah berakhir masa sewanya dengan tanpa syarat. 11. Dilarang merubah / menambah Rumah Susun yang ada dari ketentuan.
TATA TERTIB PENGHUNI Setiap penghuni harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Menjaga dan bertanggung jawab bersama terhadap lingkungan bersama, bagian bersama dan benda bersama. b. Menjaga ketertiban dan kenyamanan serta menjalin hubungan kekeluargaan dengan penghuni maupun masyarakat disekitarnya. c. Memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukkannya. d. Meletakkan kendaraan, gerobak,sepeda, becak dan lainnya pada tempat yang tersedia. e. Melaporkan kepada Pengurus RT atau RW setempat apabila ada tamu yang menginap f. Menciptakan keamanan, kebersamaan, kenyamanan, kebersiahan dan kerapian lingkungan.
g. Merawat taman disekitar dan yang ada didepan hunian masing – masing. h. Membuang sampah ditempat yang telah ditentukan, membayar ganti rugi setiap kerusakan benda bersama dan bagian bersama akibat kelalaian penghuni.
LARANGAN Setiap Penghuni Rumah Susun dilarang : a. menambah atau mengurangi bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis dari Badan Pengelola dan Pemerintah Daerah; b. Mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh Unit Hunian Rumah Susun tersebut pada pihak lain; c. Menggunakan ruang dalam Rumah Susun yang disewanya untuk kepentingan lainnya yang mengganggu ketenganan penyewa lainnya; d. Menyewa lebih dari satu Unit Hunian; e. Merusak benda bersama dan barang bersama; f. Mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah, atau membuat kebisingan; g. Menamgah instalasi air dan listrik tanpa izin tertulis Badan Pengelola atau Pemerintah Daerah; h. Memasang alat komunikasi dan antena radio / televisi diluar yang disediakan Badan Pengelola; i. Merombak bangunan dan komponennya tanpa izin tertulis Badan Pengelola; j. Memelihara binatang yang mengganggu keindahan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan tinggal di Rumah Susun; k. Menanam tanaman terlarang yang membahayakan orang lain; l. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesusilaan (berjudi, minum minuman keras, narkoba, berbuat maksit yang melanggar larangan agama dan kesusilaan); m. Memanfaatkan halaman luar ruangan hunian / selasar / teras Rumah Susun untuk keperluan pribadi (mencuci, menjemur, gudang barang dan lain – lain) yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan, dan kenyamanan; n. Memasak dengan menggunakan kayu bakar.
SANKSI (1) Penghuni Unit Hunian di Rumah Susun dapat dikenakan sanksi apabila melanggar Perjanjian Sewa menyewa yang telah disepakati, sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf a Keputusan ini. (2) Sanksi dapat dibedakan antara sanksi administrasi dan sanksi teknis. Sanksi Administrasi dapat diberikan dengan pembatalan perjanjian secara sepihak dan uang yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan karena telah melakukan pelanggaran antara lain : 1. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 20 Keputusan ini. 2. tidak segera menempati hunian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian Sewa menyewa. 3. tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut – turut. 4. meninggalkan Rumah Susun lebih dari 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan pada Badan Pengelola. (1) Sanksi Teknis dapat dikenakan pada penghuni berupa pemutusan aliran listrik dan air bersih, apabila terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. (2) Sanksi Teknis sebagaimana maksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah Penghuni tidak menghiraukan peringatan Badan Pengelola yang disampaikan kepada Penghuni paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan bersangkutan.
Apabila Penghuni terlambat membayar uang sewa sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut – turut, maka yang bersangkutan harus mengosongkan Unit Hunian tanpa syarat. (1) Apabila Penghuni tidak melakukan pengosongan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Keputusan ini, maka Badan Pengelola dapat meminta pihak berwenang untuk melakukan pemaksaan. (2) Dalam hal penghuni dipaksamengosongkan Unit Hunian maka yang bersangkutan tidak berhak atas pembayaran kembali jaminannya.
Batas Waktu Penghunian (1) Batas waktu penghunian Rumah Susun adalah 3 (tiga) tahun (2) Penghuni yang telah sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat mengajukan perpanjangan, maksimal diberikan untuk 1 (satu) kali atau selama 3 (tiga) tahun (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat diberikan, apabila selama menghuni telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan ini, dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 19 dan Pasal 20 Keputusan ini.
SLIP PEMBAYARAN REKENING AIR “RUSUNAWA” NAMA ALAMAT BULAN
: : BLOK ……… Lt ……..No…… :
Petunjuk Meter Akhir Awal
Perincian Pemakaian Pemakaian m3 Tarif 0 – 15 16 – 30
Pemeliharan Meteran
Jumlah Tagihan
31 – 50
Jumlah Tagihan Air + Tagihan Non Air (denda) Pembayaran selambat – lambatnya tanggal 17 tiap bulan
Badan Pengelola Rumah Susun No. Kwitansi ………………..
Banjarmasin,
2008
Bukti Kas Penerimaan Bulan……………….. Telah terima dari Uang Sejumlah Penghuni Untuk Pembayaran
: : : Blok ……Nomor... : 1.1 Sewa Hunian 1.2 Sewa Kios 1.3 Ruang Pertemuan 1.4 Ruang TK 1.5 Iuran PLN dan PDAM 1.6 Iuran Sampah, Jaga Malam 1.7 MCK Umum 1.8 Administrasi 1.9 Denda
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Tanggal JUMLAH Rp. ……………………..
2008 PENERIMA,
(………………………………)
PEMBERITAHUAN TAGIHAN BULAN : ………………….
NAMA
:
ALAMAT
: BLOK : …………… LANTAI : ……………… NOMOR : ………….
HUNIAN
: Rp.
LISTRIK
: Rp.
AIR
: Rp.
SAMPAH
: Rp.
JAGA MALAM
: Rp.
ADMINISTRASI
: Rp.
TOTAL
: Rp. ( ………………………………………………………………..)
Banjarmasin,
2008
BADAN PENGELOLA RUMAH SUSUN MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Alamat : Lampiran - 1 No. Formulir
FORMULIR PENDAFTARAN Permohonan Menghuni Rusunawa
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Alamat : Tempat / Tanggal Lahir Nomor KTP Status Tempat Tinggal Sekarang
: : : Sewa
Kontrak
Numpang
Fasilitas Perusahaan
Lain - lain
Jumlah Keluarga / Pengikut : ……………….Orang Pekerjaan : ………………….. Gaji : Rp. …………./ Bln Alamat Pekerjaan : …………………………………………………… ……………………………………………………. Berita ini kami mengajukan permohonan untuk menyewa Rusunawa Tipe 21 lanatai …… Dengan cara pembayaran bulanan. Kami telah melengkapi permohonan ini berupa : 1
Surat Pernyataan
2
Data Pemohon dan Kependudukan
3
Data Pemohon dan Kependudukan dan Belum Memiliki Rumah
Banjarmasin,
2008
Diketahui : Kelurahan atau Kantor Tempat Bekerja
Pemohon :
...............................................
…………………………….
BUKTI PENDAFTARAN & PERMOHONAN MNYEWA UNIT HUNIAN RUSUNAWA Nama Pemohon Alamat
No. Formulir
: : Petugas Pendaftaran
…………………….
BADAN PENGELOLA RUMAH SUSUN GANDA MAQFIRAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Alamat : SURAT PERNYATAAN Pada hari ini, hari ………………. Tanggal ………… bulan ……………… Tahun …… Tahun ………….. Saya yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Nomor KTP / Tanggal : Tempat / Tanggal Lahir : Pekerjaan : Status : Alamat : Selaku pemohon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Ganda Maqfirah dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. a. Bahwa saya memohon menyewa unit hunian type 21 lantai …… b. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar sewa unit dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. …………………… c. Bahwa saya sanggup membayar uang jaminan sewa sebesar Rp. ……………..Uang jaminan tersebut dapat diambil kembali setelah dipotong tunggakan – tunggakan yang apabila unit hunian saya kembalikan dalam keadaan kosong dan baik, atau bilamana Hak Sewa saya tidak diperpanjang lagi. d. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar uang rekening untuk pembayaran pemakaian fasilitas (air, listrik dan gas) atas hunian yang saya tempati. e. Bahwa saya sanggup dan bersedia mematuhi segala ketentuan – ketentuan dan tata cara penghunian di Rusunawa. 2. Bahwa saya setuju jangka waktu sewa ruang hunian dimaksud selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal ………… sampai dengan tanggal ………… 3. Pernyataan dan keterangan ini kami sanggupi dan patuhi, selama kami sebagai penyewa Rusunawa. 4. Bahwa Unit Hunian tersebut akan dihuni sebanyak maksimal 4 (empat) orang (1 KK) yang seluruhnya menjadi tangung jawab dan nama – nama penghuni serta hubungan sebagai berikut : No.
Nama
Umur (Thn)
Hubungan dengan Penyewa
Keterangan
1. 2. 3. 4. 5. Apabila ada hal – hal yang tidak benar atau tidak kami sanggupi kemudian hari, maka pengelola mempunyai hak untuk setiap saat melaksanakan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku atau membutuhkan persetujuan atas permohonan kami. 6. Bahwa selama menjadi penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa saya beserta seluruh keluarga / penghuni yang menjadi tanggung jawab saya tersebut butir 2 diatas akan selalu mematuhi segala ketentuan Tata Tertib yabg telah ditetapkan. 7. Bahwa saya dan seluruh keluarga / penghuni yang menjadi tanggung jawab saya adalah benar dan sesungguhnya berkelakuan baik serta tidak pernah tersangkut perkara kriminal dan tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang. 8. Bahwa bilamana kemudian hari ternyata saya dan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab saya, ternyata :
a. Melanggar ketentuan tata tertib penghunian dan atau b. Tidak mentaati kewajiban membayar uang sewa (menunggak dan atau) c. Terbukti terdapat hal – hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut diatas. 9. Dengan tidak mengurangi isi ketentuan perjanjian sewa menyewa rumah apabila kami menunggak sewa maupun kewajiban lainnya, maka kami memberi kuasa kepada bendaharawan / pembayaran gaji kami pada instansi / perusahaan ……………….. untuk memotong gaji sewa sebesar tunggakan dan kewajiban lainnya selanjutnya akan disetorkan kepada pengelola ditempat. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya diatas kertas bermaterai cukupdan kemudianuntuk itu, saya bubuhi tanda tangan pada hari dan tanggal tersebut diatas.
Yang Membuat Pernyataan
Materai Rp. 6.000,-
BADAN PENGELOLA RUMAH SUSUN GANDA MAQFIRAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Alamat : Lampiran – 3 SURAT KETERANGAN BEKERJA DAN BELUM MEMILIKI RUMAH Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa : Nama :
Umur / Tanggal Lahir : KTP No. : Alamat Rumah : Pekerjaan : Nama Tempat Bekerja : Alamat Tempat Bekerja : Adalah benar : 1. Bekerja pada kantor / perusahaan seperti tertera diatas dengan status : ……………………….gaji / honor. 2. per Bulan Rp. ……………………………..(……………………………………………) 3. Tinggal di alamat diatas dengan status : Mengontrak Menyewa Menumpang Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan menyewa RUSUNAWA DIKETAHUI, LURAH Cap Kantor
Nama : Jabatan :
DIKETAHUI, PIMPINAN TEMPAT KERJA Cap Kantor
Nama : Jabatan :
BADAN PENGELOLA RUMAH SUSUN GANDA MAQFIRAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Alamat : Lampiran – 4 DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN (DPK) FORM
01. Nama Lengkap : 02. Tempat dan Tanggal Lahir : 03. Warga Negara : 04. Agama / Kepercayaan : 05. Menikah / Belum Menikah : 06. Alamat / Tempat Tinggal : 07. Status Tempat Tinggal : 08. Pekerjaan Pemohon : 09. Alamat Tempat Kerja : 10. Penghasilan Rata – rata per Bulan : 11. Pekerjaan Istri / Suami Pemohon : 12. Penghasilan Istri / Suami Pemohon : 13. Alamat Pekerjaan Istri / Suami Pemohon : 14. No. KTP Pemohon : 15. No. KTP Suami / Istri Pemohon :
Banjarmasin, Lampiran
April 2008
: Foto Copy KTP Foto Copy PEMOHON
……………………………….
