WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERIZINAN UNTUK AGEN, SUB AGEN, PANGKALAN PENYALURAN MINYAK TANAH DAN GAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang :
a bahwa minyak tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang dikuasai oleh Negara dan berkaitan dengan hajad hidup orang banyak serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah; b bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Kota Banjarmasin di bidang minyak tanah dan gas dipandang perlu mengatur kegiatan penyaluran atau penjualan minyak tanah dan gas untuk agen dan pangkalan guna pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam dalam melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; c
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyaluran Minyak Tanah dan Gas;
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PERIZINAN UNTUK AGEN, SUB AGEN, PANGKALAN PENYALURAN MINYAK TANAH DAN GAS.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin. 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah Badan Legeslatif Daerah Kota Banjarmasin. 5. Dinas adalah instansi yang menangani pengendalian dampak lingkungan hidup. 6. Kepala Dinas adalah Kepala instansi yang menangani pengendalian dampak lingkungan hidup. 7. Agen Minyak Tanah adalah orang atau badan usaha yang menyalurkan atau mendistribusikan dan melakukan penjualan minyak tanah. 8. Agen Gas (LPJ) adalah orang atau badan usaha yang menyalurkan atau mendistribusikan dan melakukan penjualan gas. 9. Sub Agen adalah orang atau badan usaha yang menyalurkan atau mendistribusikan dan melakukan penjualan yang merupakan perwakilan atau perpanjangan kegiatan dari agen.
10. Pangkalan penyaluran adalah tempat dimana terjadi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan penyaluran minyak tanah. 11. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan suatu kegiatan. 12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.
B A B II OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN Pasal 2
Objek perizinan adalah pemberian izin atas kegiatan agen minyak tanah, dan pangkalan penyaluran minyak tanah, agen gas dan sub agen gas. Pasal 3 Subjek perizinan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan agen minyak tanah, penyaluran minyak tanah , agen gas dan sub agen gas. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Izin untuk agen minyak tanah, pangkalan penyaluran minyak tanah dan agen, sub agen gas dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengawasan keberadaan agen, pangkalan penyaluran minyak tanah dan gas. Pasal 5 Tujuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2, adalah upaya pengarahan agar keberadaan agen, pangkalan penyaluran minyak tanah dan gas beroperasi secara positif, tertib, berdayaguna dan berhasilguna untuk masyarakat.
B A B IV KETENTUAN PERIZINAN Pasal 6 Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan atau agen, penyaluran minyak tanah dan gas di daerah wajib memiliki izin dari Walikota. Pasal 7 (1) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pekerjaan dimulai; (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; Pasal 8
(1) Izin pengusahaan penyaluran minyak tanah dan gas diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; (2) Izin pengusahaan penyaluran minyak tanah dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.
Pasal 9 Izin pengusahaan penyaluran minyak tanah dan gas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dapat diperpanjang oleh pemilik izin.
Pasal 10 Izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 dicabut apabila : a. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin; b. Bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya dampak terhadap lingkungan; c. Atas dasar permintaan pemilik izin; d. Batal demi hukum oleh Keputusan Pengadilan.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengusahaan penyimpanan dan penyaluran minyak tanah dan gas dilakukan oleh Dinas dan Instansi Teknis yang terkait. Pasal 12 Dalam Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 11, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
B A B VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 Izin dapat dicabut dan tidak berlaku apabila penyelenggara : a. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan. e. Bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya dampak terhadap lingkungan; f. Atas dasar permintaan pemilik izin; b. Batal demi hukum oleh Keputusan Pengadilan: c. Melakukan perubahan dan perluasan tempat usaha dan tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; d. Memindahtangankan Surat Izin Usaha kepada pihak lain; e. Tidak melakukan Daftar Ulang.
B A B VII PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah: a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelangggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut. c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut. d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Barang siapa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 6, diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
B A B IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan oleh instansi lain yang bertentangan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Walikota.
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal WALIKOTA BANJARMASIN,
H.A. YUDHI WAHYUNI
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
H. DIDIT WAHYUNIE
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR
