WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG IZIN USAHA PENYELENGGARA SALON KECANTIKAN DAN PEMANGKAS RAMBUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang :
a. bahwa keberadaan usaha Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut di Kota Banjarmasin selama ini tidak tertata, maka perlu kiranya dilakukan penataan, pematauan serta penertiban usaha Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut, sehingga diharapkan dapat berdampak positif, berdayaguna dan berhasilguna; b. bahwa kegiatan penataan, pemantauan dan penertiban usaha Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut perlu di atur melalui Peraturan Izin usaha penyelenggara salon kecantikan dan pemangkas rambut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
2 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pemberian Izin dan Retribusi Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 14 Tahun 1996 Seri B Nomor 7); 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2000 Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan. Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2002 Nomor 1); 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2001 Nomor 28) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG IZIN USAHA PENYELENGGARA SALON KECANTIKAN DAN PEMANGKAS RAMBUT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin. 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah Badan Legislatif Kota Banjarmasin. 5. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/ usaha. 6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
3 7. Salon Kecantikan adalah kegiatan yang terdiri Tata Kecantikan Kulit, Tata Rias Pengantin/ Dekorasi Gedung dan Tata Kecantikan Rambut, yang bertempat dalam satu rumah atau bangunan yang memiliki peralatan kecantikan untuk dihiaskan atau diberikan kepada seseorang melalui jasa keterampilan untuk merubah wajah atau penampilan tubuh seseorang ataupun gedung menjadi lebih baik, cantik atau manis menurut pandangan umum. 8. Pemangkas Rambut adalah kegiatan di tempat/bangunan yang bersih seluruh atau sebagian tempat atau bangunan tersebut terjadi pemotongan rambut kepala baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan yang dewasa atau anak-anak sehingga menimbulkan kerapian pada yang bersangkutan. 9. Penyelenggara adalah pelaksana kegiatan operasional sebagai Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut baik pemilik secara keseluruhan maupun secara sebagian ataupun sebagai pekerja yang diberi suatu tanggung jawab atas pelaksanaan Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut tersebut. 10. Izin Usaha Penyelenggara Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut adalah izin untuk menjalankan usaha atau kegiatan daripada Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut tersebut sehingga dapat melayani pemakai atau pengguna Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut tersebut secara keseluruhan atau sebagian.
BAB II OBJEK DAN SUBJEK Pasal 2 Objek Izin Usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut adalah setiap pemberian izin operasional penyelenggaraan Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut. Pasal 3 Subjek Izin Usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Izin Usaha terhadap salon kecantikan dan atau pemangkas rambut dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan salon kecantikan dan atau pemangkas rambut. Pasal 5 Tujuan Izin Usaha sebagaiman dimaksud Pasal 2, adalah upaya pengarahan agar keberadaan salon kecantikan dan atau pemangkas rambut beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasilguna.
4
BAB IV PERIZINAN Pasal 6 Setiap orang atau badan yang mengusahakan salon kecantikan dan atau pemangkas rambut dalam Daerah wajib mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 7 (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 6, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
adalah sebagai berikut : a. Persyaratan permohonan izin Salon Kecantikan agar melampirkan : 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. 2. Photo copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) 3. Surat pernyataan tidak melakukan tindakan asusila yang bermaterai cukup. 4. Daftar tenaga kerja. 5. Surat pernyataan tidak menyediakan minuman keras dan obat-obatan terlarang yang bermaterai cukup. 6. Photo copy sertifikat keahlian 7. Khusus untuk kelas A melampirkan photocopy SIUP dan Izin Gangguan (HO) 8. Surat Izin Lingkungan yang diketahui oleh Ketua RT. 9. Semua persyaratan photocopy sebagaimana dimaksud point 1, 2, 6 dan 7 dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang photocopy atau memperlihatkan yang asli. b. Persyaratan permohonan izin Pemangkas Rambut agar melampirkan : 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. 2. Photo copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) 3. Daftar tenaga kerja.
Pasal 8 (1) Izin Usaha penyelenggara Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut diberikan atas nama penyelenggara. (2) Dalam surat izin usaha penyelenggara Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dimuat ketentuan-ketentuan yang harus yang dipatuhi oleh penyelenggara. Pasal 9 (1) Jangka waktu berlakunya izin usaha penyelenggara Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan tidak terputus waktu pelaksanaan serta tidak dapat dipindahtangankan. (2) Untuk pengendalian dan pengawasan izin usaha penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, penyelenggara diwajibkan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal Surat Izin Usaha diterbitkan. (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, adalah sebagai berikut melampirkan : a. Photo copy surat Izin Usaha Penyelenggara Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut. b. Photo copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SITU) c. Daftar tenaga kerja.
5 BAB V PEMBINAAN Pasal 10 Penyelenggara usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut berkewajiban untuk : a. Bertanggung jawab atas ketertiban, ketentraman, kesusilaan dan kebersihan, keamanan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut. b. Memelihara keharmonisan kerja sesama karyawan yang ada dalam Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut termasuk keamanan dan kenyamanan para peminat atau pengunjung. c. Menyediakan tempat duduk bagi para pelanggan secara tertib dan dapat secara transparan dipandang oleh umum. d. Membuat dan memasang papan nama usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut secara jelas dengan sopan dan tertib, tidak menimbulkan dugaan kearah asusila yang negatif. Pasal 11 Penyelenggara usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dilarang : a. Menggunakan tempat usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut sebagai tempat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan etika, moral dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b. Menampung pekerja-pekerja yang bukan ahlinya, sehingga melakukan keresahan dan kerusakan etika. c. Memperkerjakan tenaga kerja yang belum dewasa.
BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Izin usaha penyelenggara salon kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dapat dicabut dan tidak berlaku apabila penyelenggara : a. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan. b. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Usaha penyelenggara Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut. c. Melakukan perubahan dan perluasan tempat usaha dan tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.. d. Memindahtangankan Surat Izin Usaha Penyelenggara. Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut kepada pihak lain. e. Tidak melakukan Daftar Ulang. f. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11.
BAB VII PENGAWASAN Pasal 13 (1) Pengawasan terhadap Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dilaksanakan oleh Walikota melalui instansi yang ditunjuk.
6 (2) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. (3) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan, Walikota berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Usaha Penyelenggara Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut serta dilakukan penyegalan. BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah: a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelangggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut. c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut. d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Barang siapa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 6, diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
7
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Dengan diberlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal WALIKOTA BANJARMASIN,
H.A.YUDHI WAHYUNI
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
H.DIDIT WAHYUNIE
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2007 NOMOR
