WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang
: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengubah UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 dan peraturan pelaksana yang mengatur Retribusi Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1980 tentang Retribusi Pasar Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, perlu direvisi kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan Kota Banjarmasin, dengan tetap berpedoman pada Peraturan PerundangUndangan yang berlaku; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.
BANJARMASIN
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin. 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah Lembaga Legislatif Kota Banjarmasin. 5. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin. 6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarmasin. 7. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan Pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta. 8. Pasar Swalayan (Supermarket) adalah pasar yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan teknik pelayanan oleh konsumen itu sendiri. 9. Toko Serba Ada (Departement Store) selanjutnya disingkat Toserba adalah toko skala besar yang melakukan penjualan berbagai macam barang. 10. Toko Swalayan adalah toko yang melakukan penjualan barang-barang dengan tidak menggunakan bantuan pelayanan. 11. Toko adalah suatu ruangan tertutup yang disediakan untuk memasarkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha. 12. Los adalah bangunan tetap dalam lingkup pasar tanpa dilengkapi dinding. 13. Kios adalah tempat berjualan di dalam pasar yang dibuat sedemikian rupa antara yang satu dengan yang lainnya dibatasi dinding sekat pemisah. 14. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti lapangan, dan lainnya di dalam lingkungan pasar atau pada tempattempat tertentu di luar kawasan pasar, yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan. 15. Lingkungan pasar adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 200 M. 16. Pasar Ramadhan adalah suatu pelataran khusus yang dipergunakan untuk memasarkan barangbarang dagangan khusus dalam bulan Ramadhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 17. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha. 19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha. 20. Retribusi Pelayanan Pasar selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas pasar. 21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan PerundangUndangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 22. Masa Retribusi adalah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pasar. 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang. 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau laba. 26. Pungutan adalah satu rangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, besarnya retribusi yang datang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi data pengawasan penyetorannya. 27. Area I adalah Toko-toko yang berada di dalam lingkungan pasar wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Selatan. 28. Area II adalah Toko-toko yang berada di dalam lingkungan pasar wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Barat serta Kecamatan Banjarmasin Utara. 29. Area III adalah Toko-toko yang berada di dalam lingkungan pasar wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah, sebagian berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota yang khusus disediakan untuk berdagang. Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang disediakan dengan pembayaran. (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi : a. pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Tradisional atau Modern berupa Halaman/ Pelataran; b. Los dan Bak; c. Kios; d. Toko;
Pasar 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan fasilitas pasar.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi dalam Peraturan Daerah ini termasuk golongan retribusi jasa umum.
BAB IV KETENTUAN TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR Pasal 6 Tempat atau lokasi suatu pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pasal 7 (1) Setiap Orang/Badan yang menggunakan tempat di Lingkungan pasar wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota (2) Permohonan izin tempat di Lingkungan pasar diajukan secara tertulis kepada Walikota (3) Tata cara dan prosedur perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ukuran, jenis tempat, dan kelas pasar yang digunakan. BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 9 Prinsip penetapan Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi biaya penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10 (1) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan tempat fasilitas pasar dikenakan retribusi. (2) Izin menempati tempat fasilitas pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Toko dalam Area I Rp. 750,- / hari b. Toko dalam Area II Rp. 750,- / hari c. Toko dalam Area III Rp. 750,- / hari
(4) Besar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pasar Ramadhan : - Ukuran 1,5 x 2 M Rp. 7.500,- / hari b. Pemakaian Pelataran : - Ukuran 1 M2 Rp. 500,- / hari c. Pemakaian Los dan Bak Rp. 600,- / hari Lantai I : - Ukuran 1 x 2 M/1,5 x 1,75 M Rp. 500,- / hari - Ukuran 1,60 x 2,40 M Rp. 750,- / hari Lantai II : - Ukuran 1,5 x 1,75 M Rp. 500,- / hari / kapling d. Penggunaan Fasilitas : - Payung - Meja e. Sarana Kebersihan Umum : - Mandi - Buang air besar - Buang air kecil
Rp. 1.000,- / buah / hari Rp. 1.000,- / buah / hari Rp. 1.000,- / sekali pakai Rp. 750,- / sekali pakai Rp. 500,- / sekali pakai 50.,- / m2
f
Pemeliharaan Kebersihan
Rp.
g
Tempat Bongkar Muat Barang 1. Kendaraan besar 2. Kendaraan sedang 3. Kendaraan kecil
Rp. Rp. Rp.
Untuk Pedagang Tetap Pasar dikenakan Retribusi 1. Izin baru 2. Perpanjangan
Rp. 25.000,Rp. 15.000,-
Pemindahantanganan/balik nama 1. Toko 2. Los/ bak
Rp. 25.000,Rp. 15.000,-
h
i
5.000,- / kendaraan 3.500,- / kendaraan 2.500,- / kendaraan
BAB VIII KHUSUS PEMAKAIAN LOS DAN BAK Pasal 11 Tata cara pemakaian dan penggunaan los dan bak akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 12 Wilayah Pemungutan Retribusi adalah pasar dalam Daerah.
BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13 (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa fasilitas Pasar. (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi sebagai berikut : a. Pemanfaatan fasilitas Pasar pada pagi/siang hari dimulai pukul 06.00 s/d 18.00 WITA b. Pemanfaatan fasilitas Pasar pada malam hari dimulai pukul 18.00 s/d 06.00 WITA Pasal 14 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, karcis atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara Bruto/ keseluruhan ke Kas Daerah. (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. (4) SKPD ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilunasi paling lama 15 (limabelas) hari setelah saat terutang. Pasal 17 Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pasal 18 (1) Atas permohonan wajib retribusi, Walikota dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan denda administrasi 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari jumlah retribusi terutang. (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG Pasal 19 (1) Surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi hutangnya. (3) Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Walikota dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB XV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 21 Para pedagang/pemakai fasilitas pasar diwajibkan : a. Memelihara kebersihan, kerapian, keamanan, tempat pedagang di lingkungan pasar serta memelihara inventaris pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Menempatkan dan menata barang dagangannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu ketertiban lalu lintas barang, orang di dalam pasar. c. Memenuhi kewajiban membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 22 Setiap orang atau badan usaha dilarang : a. Meletakkan barang-barang dagangan di tempat lain selain dari yang telah ditentukan, merubah lapangan pasar/pelataran atau bangunan pasar. b. Memasang alat penutup/layar, atap, tenda dan tambahan lainnya. c. Meletakkan barang-barang dagangan atau melakukan pekerjaan yang dapat merusak jalan masuk/keluar pasar. d. Membuang sampah tidak pada tempatnya. e. Menyalakan api di dalam pasar yang sifatnya akan dan dapat membahayakan atau merugikan orang lain. f. Melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dilarang oleh PerundangUndangan yang berlaku. g. Memberikan izin diluar wewenangnya.
Pasal 23 Tanpa seizin Walikota dilarang : a. Mendirikan los atau bangunan dalam lapangan pasar b. Meletakkan atau menumpuk barang di tempat yang tingginya lebih dari 1,50 M. c. Memperjualbelikan dan atau memindahtangankan kepada pihak lain. BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24 Dalam hal wajib Retribusi melanggar ketentuan dalam Pasal 21, 22 huruf a, b, c, d, Pasal 23 huruf b dan c, dikenakan sanksi administrasi berupa : 1. Tidak boleh memanfaatkan fasilitas-fasilitas pasar selama kewajibannya tidak dipenuhi 2. Hak untuk memanfaatkan fasilitas pasar dicabut.
BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, f, g dan Pasal 23 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1980 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah dan Kotamadya Dati II Banjarmasin Tahun 1980 Seri B Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 02 Juni 2008 WALIKOTA BANJARMASIN,
Ttd. H. A. YUDHI WAHYUNI Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, Ttd.
H. DIDIT WAHYUNIE
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 18
