WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR
9
TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatnya pembiayaan sarana dan prasarana kesehatan maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 16) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu direvisi kembali ;
b.
bahwa unit-unit pelayanan teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tidak hanya melayani masyarakat di dalam daerah Kota Banjarmasin tetapi juga melayani mayarakat di luar daerah Kota Banjarmasin;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsiderans di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Perizinan Dibidang Kesehatan;
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Daerah, Sekertariat Dewan Perwakilam Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan, dan Kelurahan Kota Banjarmasin, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin . 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Walikota adalah Walikota Banjarmasin .
4.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5.
Puskesmas adalah perangkat pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6.
Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah perangkat pembantu pelaksana teknis Puskesmas Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7.
Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah sarana pelayanan kesehatan ditingkat kelurahan yang merupakan wujud Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat wilayah setempat atas dasar musyawarah.
8.
Tindakan adalah suatu kegiatan yang dialami penderita, mengandung resiko, selain mendapatkan obat yang memerlukan keterampilan khusus untuk pelaksanaannya. Kegiatan ini diperlukan sebagai bagian yang menunjang proses pengobatan dan penyembuhan.
9.
Tindakan medis adalah tindakan yang menyangkut kegiatan pengobatan tanpa alat bantu pisau bedah termasuk pelayanan gigi.
10.
Tindakan bedah adalah tindakan yang menyangkut kegiatan pengobatan dengan alat bantu pisau bedah.
11.
Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang yang masuk ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12.
Tindakan fisioterapi adalah tindakan pelayanan rehabilitasi medik (melalui latihan – latihan fisik dan penyinaran ) dalam menunjang penyembuhan.
13.
Penunjang diagnostik adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium, elektromedik dan diagnostik khusus untuk menegakkan diagnosa.
14.
Radiologi adalah alat penunjang diagnostik yang menggunakan sinar - X.
15.
Laboratorium adalah alat penunjang diagnostik yang menggunakan bahan kimia (reagensia).
16.
Konsultasi kesehatan adalah konsultasi berupa pelayanan berkaitan dengan kesehatan
17.
Pemberian Surat Keterangan Kesehatan adalah surat keterangan yang menunjukan status kesehatan seseorang berupa surat keterangan sehat, sakit, calon pengantin, kehamilan/melahirkan, kematian dan calon jemaah haji.
18.
Mobil Ambulance adalah kendaraan yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk digunakan melayani/membawa/mengirim pasien.
19.
Mobil Pusling adalah kendaraan Puskesmas Keliling yang dilengkapi dengan alat kesehatan dan digunakan untuk pelayanan kesehatan keliling.
20.
Perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang / badan yang menyediakan atau mendirikan jasa pelayanan kesehatan yang wajib mendapatkan izin Walikota.
radiologi,
21.
22.
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi / badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan dan perizinan kesehatan.
23.
Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mengisi data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
24.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
25.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
BAB II JENIS /GOLONGAN RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN KESEHATAN Pasal 2 (1) (2) (3) (4)
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Jenis/ golongan Pelayanan Kesehatan sebagaimana pada lampiran tabel A. Retribusi Perizinan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu. Jenis/ golongan Perizinan Kesehatan sebagaimana pada lampiran tabel B.
BAB III NAMA , OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribuís sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan.
BAB V PELAYANAN KESEHATAN Pasal 5 (1) Pelayanan kesehatan gratis diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan. (2). Pelayanan Kesehatan yang masih dikenakan retribusi adalah : a. Surat Keterangan Kesehatan. b. Pemakaian Mobil Ambulance/Pusling. c. Surat Keterangan Membawa Jenazah Keluar Daerah. (3). Bagi penduduk di luar Kota Banjarmasin yang berobat di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Poskesdes dikenakan retribusi.
BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Besarnya retribusi yang dikenakan kepada Subjek Retribusi adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN Pasal 8 Pemungutan retribusi adalah di wilayah Kota Banjarmasin.
BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 9 (1) Pemungutan dilaksanakan oleh petugas Dinas Kesehatan atau instansi Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Walikota.
(2) Hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan diterima oleh Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima di Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Kesehatan atau Bendaharawan Khusus Penerima di Dinas Kesehatan. (3) Hasil pemungutan Retribusi Perizinan diterima oleh Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima di Dinas Kesehatan. (4) Hasil pungutan retribusi yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, semuanya disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Setiap pelunasan pembayaran pungutan menurut Peraturan Daerah ini, diberikan bukti pembayaran kepada yang bersangkutan. (4) Bukti penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3), dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SPTRD. (2) Sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Retribusi bagi pemilik izin praktek dan atau izin pelayanan apabila tidak memenuhi kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah batas waktu yang telah ditentukan maka dikenakan sanksi pencabutan izin.
BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRD, dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 13 (1) Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan penyidikan disertai surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang dan memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan menyampaikan hasil penyidikan, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undang yang berlaku.
BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 14 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Hasil denda yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal WALIKOTA BANJARMASIN,
H.A. YUDHI WAHYUNI
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
H. DIDIT WAHYUNIE
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2007 NOMOR
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR
TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN
Tabel A NO. I
JENIS PEMERIKSAAN
TARIF (Rp)
Rawat jalan di Puskesmas dan Pustu
II
1 Rawat jalan dokter umum/dokter gigi
5.000
2 Rawat jalan pelayanan dekter spesialis
20.000
Perawatan gigi 1 Cabut gigi susu
6.000
2 Cabut gigi susu dengan komplikasi
7.000
3 Cabut gigi tetap seri, taring, premolar 1&2,
7.500
4 Cabut gigi molar 1 , 2 dan 3
20.000
6 Perawatan pulp capping
6.000
7 Tumpatan sementara
6.000
8 Tumpatan Amalgam
7.500
9 Tumpatan glass ionomer
9.000
10 Buang karang gigi per 5 gigi 11 Incisi abscess
15.000 9.000
12 Operculectomy
12.000
13 Koreksi oklusi
7.500
III Tindakan 1 Pembersihan Luka
10.000
2 Jahit luka 1-4 jahitan
10.000
3 Jahit luka 5-10 jahitan
15.000
4 Jahit luka > 10 jahitan
20.000
5 Circumsisi / khitan
50.000
6 Lepas jahitan
6.500
7 Tindik daun telinga
7.000
8 Mengangkat atherom / lipom
20.000
9 Perawatan luka bakar < 10%
20.000
10 Perawatan luka bakar > 10% Tidak kompleks
30.000
11 Incisi / eksisi
15.000
12 Gigitan Binatang
7.500
13 Ekstraksi Kuku
20.000
14 Ekstraksi corpos alineum
10.000
15 Jahit telinga dawir
15.000
16 Suntikan ATS ( Tidak termasuk Anti Tetanus Serum )
15.000
17 Suntikan SABU ( Tidak termasuk Serum Anti Bisa Ular )
15.000
18 Pemasangan IUD
15.000
19 Pelepasan IUD
10.000
20 Pemasangan implant
20.000
21
30.000
pelepasan implant
22 Persalinan normal di Puskesmas 23 Pasang kateter 24 Biaya pengambilan pap smear
350.000 5.000 10.000
25 Pasang infus
5.000
26 Pemberian oksigen / jam
5.000
27 Pemasangan spalk
25000
28 Pemakaian Nebulizer
20.000
IV
Tindakan Fisioterapi 1 Tindakan I
7.500
v
VI
2 Tindakan II
21.000
3 Tindakan III
27.000
4 Tindakan IV
35.000
5 ASKES (1 paket)
50.000
Surat Keterangan Pemeriksaan/Pengujian kesehatan 1 Pemeriksaan Kesehatan Umum
5.000
2 Pemeriksaan Kesehatan pelajar
2.500
3 Calon pengantin
10.000
4 Pendidikan/penataran bagi PNS
10.000
5 Melamar pekerjaan
5.000
6 Surat keterangan sakit
5.000
7 Keterangan kehamilan
10.000
8 Test buta warna
10.000
9 Pemeriksaan Mata
10.000
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik 1 HB
2.000
2 Golongan darah
2.000
3 LED/BBS
2.000
4 Angka Leukosit (AL)
2.000
5 Feaces/reduksi
2.000
6 Angka Eritrosit (AE)
2.000
7 Sputum per slide
2.000
8 Esbach/Protein
7.500
9 Urine Rutin
2000
10 PP.Test
15.000
Spectrofotometer 11 Glukosa
8000
12 Urea
8.000
13 Cratinin
9.000
14 kolesterol total
10.000
15 Triglycerid
10.000
16 Billirubin
10.000
17 Kolesterol HDL
10.000
18 Kolesterol LDL
10.000
19 Hematokrit
15.000
20 Thrombosit
15.000
21 Preparat Hapus Malaria
10.000
22 Widal Test
15.000
Radiologi THORAX 23 Film 35 x 35
30.000
24 Film 24 x 24
20.000
25 Jasa Baca Hasil
15.000
Radiologi Gigi 26 Film
7.500
27 Jasa Baca Hasil
5.000
Elektro Kardio Graf (EKG) 28 Pemariksaan EKG
15.000
29 Jasa Baca Hasil
10.000
VII
Pelayanan Jasa Suntikan ( injektie ) 1 Influenza
15.000
2 KB
5.000
3 Vitamin
5.000
VIII
Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Pemeriksaan I
1
Pemeriksaan fisik
2 Paket Pemeriksaan Laboratorium
5.000 22.500
3 Administrasi ( K3JH )
2.500
Pemeriksaan II 4 Pemeriksaan fisik
5.000
5 Paket Pemeriksaan Laboratorium
25.000
6 Administrasi ( K3JH )
5.000
7 1 (satu) paket suntikan
5.000
IX
Pelayanan lainnya 1 Konsultasi Sanitasi, Gizi
2.500
2 Pemakaian Mobil Pusling 30.000
- Pemakaian s/d 10 Km - Pemakaian > 10Km ( dihitung tambahan/Km )
2.000
TABEL B NO.
JENIS PERIZINAN
TARIF (Rp)
I. 1. 2.
Izin Operasional Untuk Selamanya Apotik Toko Obat
1.500.000 300.000
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Izin Operasional Selama 5 (lima) Tahun Laboratorium Balai Pengobatan Optik Rumah Bersalin Tukang Gigi Pemberantasan Hama
1.000.000 750.000 1.000.000 1.000.000 500.000 250.000
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Izin Praktek Selama 5 (lima) Tahun Praktek Dokter Umum Praktek Dokter Gigi Praktek Dokter Spesialis Praktek Bidan Keperawatan Klinik Gizi Klinik Kecantikan Klinik Refleksi
300.000 300.000 600.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 500.000
III. 1. 2. 3.
Izin Kerja Selama 5 (lima) Tahun Apoteker Apoteker Pengganti Apoteker Pendamping
300.000 100.000 200.000
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Asisten Apoteker /AA Refraksionis Optisien Fisiotherafis Tekniker Gigi Perawat Bidan Perawat Gigi Nutrisionis / Gizi
100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
IV. 1. 2. 3. 4.
Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar Panti Tradisional, Tabib/Shinse Perizinan Usaha Distribusi Obat Sediaan Farmasi Bercakupan Kota Rekomendasi Izin Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit
V. 1. 2.
Lain-Lain Surat Keterangan Membawa Mayat Keluar Daerah Surat Tugas Tenaga Medis
200.000 300.000 300.000 1.000.000
100.000 75.000
WALIKOTA BANJARMASIN,
H.A. YUDHI WAHYUNI
