VOLUME 2 NOMOR 3, DESEMBER

ISSN 2337 - 7852

kuntansi KESATUAN VOLUME 2 NOMOR 3, DESEMBER 2014

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESATUAN BOGOR

Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan

Vol. 2

No. 3

Hlm. 206-259

Bogor, Desember 2014

ISSN 2337 - 7852

ISSN 2337 - 7852

kuntansi KESATUAN VOLUME 2 NOMOR 3, DESEMBER 2014

DAFTAR ISI Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pendistribusian Terhadap Pertanggungjawaban Dana Dari Donatur Pada Yayasan Gibbon Indonesia ……………………………………………………………………………..

206 - 215

Penerapan Manajemen Kas Dalam Kaitannya Dengan Pengendalian Kas, Hutang Dan Piutang Dengan Memanfaatkan Laporan Arus Kas (Studi Kasus Pada Pdam Tirta Pakuan Kota Bogor) ………………………………….

216 - 222

Analisis Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Pada PT. Jasaraharja Putera) ………………

223 - 230

Analisis Pengaruh Penerapan Psak No.46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Lima Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI………………………………………….

231 - 236

Evaluasi Atas Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Kaitannya Dengan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Bank Bni Syariah Cabang Bogor) ………

237 - 241

Penerapan Psak 24 (Revisi 2010) Atas Imbalan Kerja Perusahaan Go Public …….

242 - 247

Analisis Kebijakan Segmen Pada Perusahaan Asosiasi Serta Kaitannya Dengan Psak No 5 (Literatur Pada Berbagai Perusahaan Tbk Di Indonesia) ……………..

248 - 259

Accounting Infromation System

206 Submitted: JANUARI 2014

Accepted: AGUSTUS 2014

PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DANA DARI DONATUR PADA YAYASAN GIBBON INDONESIA Oleh: Tri Intan Mutria Jaya, Muanas Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor email : [email protected] ABSTRACT People’s awareness towards development progress leads to an increasing number of non profit organizations. As an organization, it differs from any other institution, especially about who actually own it, is it the members, donors, etc.This research will investigate the application of accounting information system on fund acceptance from donors and its distribution to partners as a form of responsibility. The results show that Yayasan Gibbon Indonesia has been effectively using appropriate accounting system to manage the donors’ funds, supported with necessary documents and procedures in allocating the funds. Keywords : Accounting Information System, Acceptance of Funds, Distribution of Funds, Accountability of Funds

PENDAHULUAN

JIAKES Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 2 No. 3, 2014 pg. 206-259 STIE Kesatuan ISSN 2337 – 7852

Pertumbuhan organisasi nirlaba dewasa ini meningkat, seiring tingkat kesadaran masyarakat terhadap kemajuan pembangunan. Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya (laba). Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya ’pemilik’ organisasi nirlaba, apakah anggota, donatur atau lainnya. Sistem informasi akuntansi yang efektif penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi. Penerapan Sistem Informasi akuntansi harus memenuhi spesifikasi informasi yang dibutuhkan oleh organisasi, Untuk mendapatkan kepercayaan donatur, organisasi nirlaba harus dapat mengembangkan sistem informasi akuntansi yang tepat dan benar dalam kaitannya dengan penerimaan, pendistribusian dan pertanggungjawaban dana. Penelitian ini, akan mencoba melakukan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap proses penerimaan dana dari donatur, pendistribusian dana yang diperoleh dari donatur kepada mitra-mitra dan pertanggungjawaban dana dalam kaitannya dengan tingkat kepercayaan donatur.

TINJAUAN TEORITIS Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi adalah “sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur dan Accounting atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi Information System informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah”. Sistem informasi adalah “sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu”. Dalam sistem informasi diperlukan klasifikasi alur informasi, karena adanya keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi. Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif dan efisien bagi pengambilan keputusan Sistem Akuntansi menurut Mulyadi (2001,3) adalah organisasi formulir, catatan dan laporan keuangan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2003,1) dalam Accounting Information System dalam Deddy Jacobus, sistem informasi akuntansi adalah “kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lain menjadi informasi”. Menurut Sutabri (2004,6), sistem informasi akuntansi adalah “kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi”. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan apakah secara manual atau terkomputerisasi. Subsistem sistem informasi akuntansi memproses transaksi keuangan dan non keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemprosesan transaksi keuangan. Menurut James A. Hall (2001,10) sistem akuntansi terdiri dari 3 subsistem utama, yaitu: 1. Sistem Pemprosesan Transaksi/Transaction Processing System. Mendukung operasi bisnis setiap hari dengan sejumlah dokumen dan pesan untuk para pemakai organisasi.

207

2. Sistem Pelaporan Buku Besar/Keuangan/General Ledger/Financial Reporting System. 3. Sistem Pelaporan Manajemen/Management Reporting System. Menyediakan manajemen internal laporan keuangan dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Operasi dalam suatu sistem akuntansi meliputi tiga tahapan : 1. Harus mengenal dokumen bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan. 2. Harus mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum dalam dokumen bukti transaksi ke dalam catatan akuntansi. 3. Harus meringkas informasi yang tercantum dalam catatan akuntansi menjadi laporan untuk manajemen dan pihak lain yang berkepentingan. Sistem informasi akuntansi menurut Marshall B. Romney (2006,3) terdiri dari: 1. Orang, yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan berbagai fungsi. 2. Prosedur, baik manual maupun otomatis yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi. 3. Data, tentang proses-proses bisnis. 4. Software, yang dipakai untuk memproses data organisasi. 5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Accounting Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Information System Setiap organisasi menyesuaikan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan. Tujuan sistem informasi yang spesifik dapat berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain.

208

Sistem informasi akuntansi berfokus pada pemahaman cara sistem akuntansi bekerja; bagaimana cara mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi suatu organisasi, bagaimana mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan pihak manajemen untuk menjalankan organisasi, dan bagaimana cara memastikan ketersediaan, keandalan, dan keakuratan informasi tersebut. LINGKUNGAN EKSTERN PERUSAHAAN LINGKUNGAN INTERN PERUSAHAAN

Data

Proses

Informasi

Gambar 2.1 Lingkungan Dari Sistem Informasi Akuntansi Tujuan akhir dari proses akuntansi adalah dihasilkannya informasi. Menurut Teguh Wahyono (2004,14-15) informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan akan dipergunakan oleh berbagai kelompok untuk tujuan yang berbeda, yaitu: 1. Lingkungan intern, antara lain : pemilik perusahaan, manajemen, dan investor. 2. Lingkungan ekstern, antara lain : pemerintah, Akuntan publik, dll. Fungsi sebuah sistem informasi akuntansi menurut Marshall B. Romney (2006,3) adalah: 1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas, dan pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas, agar manajemen, pegawai, dan pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (review) hal-hal yang telah terjadi. 2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan andal. Tujuan dari sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2001,19) adalah:

1. Menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru 2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada 3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, untuk memperbaiki tingkat keandalan/reliability informasi akuntansi 4. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi Menurut James A. Hall (2001,8) tujuan sistem informasi akuntansi terbagi menjadi : 1. Mendukung fungsi kepengurusan manajemen. 2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen. 3. Mendukung kegiatan operasi perusahaan. Prinsip dalam menetapkan apakah suatu sistem andal atau tidak adalah:  Ketersediaan/availability  Keamanan/security  Dapat dipelihara/maintainability  Integritas/integrity Agar suatu sistem informasi akuntansi (manual maupun komputerisasi) dapat berjalan dengan efisien, hendaknya memperhatikan : 1. 2. 3. 4.

Pengendalian/pengawasan Kesesuaian/kompabilitas Fleksibilitas Hubungan keuntungan-biaya yang layak Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002,11-12) dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan/PSAK no.1 kendala informasi yang relevan dan andal adalah:    

Tepat waktu Keseimbangan biaya manfaat Keseimbangan antara karakteristik kualitatif Penyajian wajar

Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Sistem informasi berbasis komputer dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi, termasuk siklus pemprosesan transaksi akuntansi, penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi, sehingga merupakan satu rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi yang berguna. (Bodnar dan Hopwood dalam Julianto dan Lilis, 2006,6-8). Proses komputerisasi akuntansi dapat digambarkan:

Accounting Information System

209


Kegiatan operasional Perusahaan Pengumpulan data Data

210

Data

Data

Transaksi & Jurnal Input Data Jurnal

Prosedur Simpan

Prosedur Posting

Ke Komputer

PROSES KOMPUTER

Prosedur Hitung

Pengolahan Data

Laporan Keuangan

Kegiatan Perusahaan

Penyampaian Hasil

Gambar Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi Sistem informasi berbasis komputer menurut George H. Bodnar (2003,5) adalah “kumpulan perangkat keras/hardware dan perangkat lunak/software yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat”. Sistem yang terkomputerisasi menggunakan struktur menu untuk menyusun fungsi akuntansi. Pencatatan transaksi, neraca sisa, prosedur penutupan semua dilakukan secara otomatis dalam sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Menurut Sutabri (2004;13) karakteristik sistem informasi akuntansi berbasis komputer adalah : 1. 2. 3. 4. 5.

Melaksanakan tugas yang diperlukan Berpegang pada prosedur standar Menangani data yang rinci Berfokus pada data masa lampau Menyediakan informasi pemecah masalah yang minimal Manfaat dari sistem informasi akuntansi berbasis komputer adalah :

1. 2. 3. 4.

Verifikasi Sortir Transmission Perhitungan

Pendapat Teguh Wahyono (2004, 30-31) keuntungan dari sistem informasi Accounting berbasis komputer antara lain: Information System 1. Proses pengolahan yang cepat 2. Tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi 3. Efisiensi sumber daya Konsep Dasar Pemikiran Akuntansi Organisasi Nirlaba Financial Accounting Standard Board (FASB) telah menyusun standar laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang tidak secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan, namun mempunyai kepentingan. FASB berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba non-pemerintah, sementara US Government Accountingg Standard Board (GASB) menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat dan federal AS. International Federation of Accountant (IFAC) membentuk IFAC Public Sector Committee (PSC) yang bertugas menyusun International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). Istilah Public Sector berarti pemerintah nasional, pemerintah regional (misalnya Negara bagian, daerah otonom, provinsi, daerah istimewa), pemerintah lokal (misalnya kota mandiri), dan entitas pemerintah terkait (misalnya perusahaan negara, komisi khusus). Dengan demikian PSC tidak menyusun standar akuntansi sektor publik nonpemerintah. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba S. Hadibroto, Dachnial Lubis dan Sudrajat Sukadam mengatakan bahwa : Laporan keuangan menceritakan jumlah keuntungan atau tingkat keuntungan yang dicapai oleh manajemen dalam suatu periode, apakah cukup wajar sesuai dengan penggunaan sumber-sumber yang ada dalam perusahaan. Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah “bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi: neraca, laporan perubahan posisi keuangan (seperti; laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan, seperti: informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”. Menurut kamus Akuntansi (Syahrul dan M. Afni Nizar: 2000,370), laporan keuangan adalah catatan tertulis tentang status keuangan dari individu, asosiasi atau organisasi bisnis. Laporan keuangan termasuk neraca, laba rugi atau laporan operasional, serta laporan perubahan posisi keuangan didalamnya juga termasuk laporan arus kas, laporan perubahan laba ditahan dan analisa lainnya. Laporan-laporan tersebut digabungkan dengan laporan tambahan untuk menunjukkan status keuangan atau kinerja organisasi. Contoh laporan tambahan adalah laporan keuangan yang disesuaikan dengan inflasi sejumlah badan atau materi tambahan yang diperlukan untuk perusahaan yang dimiliki publik”. Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntasi Keuangan (2004,1.2) adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan penguna laporan dalam

211

rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi menjunjukan pertanggungjawaban Accounting Information System manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

212

Sedangkan tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK 45 (2004,45.2) adalah “menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba”. Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menurut PSAK 45 (2004,45.3) adalah menyajikan informasi: 1. Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan aset bersih suatu organisasi 2. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lain yang mengubah nilai dan sifat aset bersih 3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya 4. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh pada likuiditas 5. Usaha jasa suatu organisasi Menurut PSAK 45 (2004,45.1) pihak pengguna laporan keuangan oganisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut dan cara manajer melaksanakan tanggung jawab maupun aspek kinerja manajer. Laporan keuangan pada organisasi nirlaba menurut SAK (2004,45.3) meliputi: 1. Laporan posisi keuangan a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaan eksternal 2. Laporan aktivitas 3. Laporan arus kas 4. Catatan atas laporan keuangan Di Indonesia, ada dua jenis badan hukum untuk organisasi nirlaba: foundations (yayasan) dan associations (perkumpulan). Diberlakukannya UU No 16/2001 sejumlah LSM, khususnya organisasi yang aktif dalam gerakan sosial dan memiliki basis luas dapat mempertimbangkan status hukum, apakah akan tetap yayasan atau menjadi sebuah perkumpulan.

Penerimaan pada Organisasi Nirlaba Setiap transaksi dicatat dalam ayat jurnal tersendiri. Transaksi dicatat dalam suatu Buku Jurnal Umum. Ayat jurnal ini harus menginformasikan: 1. Tanggal transaksi; 2. Akun yang dipengaruhi oleh transaksi beserta jumlah nominalnya. 3. Keterangan transaksi. 4. Referensi untuk posting Dalam organisasi nirlaba, transaksi rutin yang sering terjadi dan perlu dibuat jurnalnya antara lain: a. Penerimaan/Pengeluaran Kas/Bank b. Transfer Dana Antar Rekening c. Pembayaran Implementasi Program

d. e. f. g. h.

Penerimaan Sumbangan Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai Pembayaran Uang Muka Pertanggungjawaban Uang Muka Pembayaran Beban Administrasi Kantor Dalam organisasi nirlaba, sumbangan dari donatur merupakan pendapatan pokok yang harus disalurkan dan dikelola secara transparan. Sesuai dengan konsep dasar organisasi nirlaba, maka dalam penerimaan sumbangan terdapat pembatasan yang berkaitan dengan implementasinya. Pembatasan tersebut berasal dari perjanjian dari donatur pada saat memberikan sumbangan. Setiap organisasi nirlaba memegang kepercayaan masyarakat. Organisasi bertanggung jawab dengan bebas dan akurat berbagi informasi tentang, keuangan pemerintahan dan operasi. Hasil penelitian Maya Indrisari (2008) terkait dengan Evaluasi Atas Perbandingan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Access Dengan Sofware Program FINA Dalam Kaitannya Dengan Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada Yayasan Gibbon Indonesia) mengatakan dalam FINA keinginan manajemen untuk mengetahui aktivitas keuangan per donatur dapat diperoleh, karena dilengkapi modul pembiayaan per Donatur dan per Proyek, kelemahannya bahwa program ini dikhususkan bagi perusahaan bisnis/profit. Hasil penelitian Destara Rosadi Tinon Kuncoro Rini (2011) terkait dengan Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada LAZIS Sabilillah Malang) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan LAZIS Sabilillah kurang efektif karena masih menggunakan sistem yang manual dan penerapan PSAK No. 45 yang masih belum sempurna dalam pelaporan keuangannya. Hasil penelitian Shinta Dharmasari (2005) terkait dengan Manfaat Akuntansi Dana dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaporan Keuangan Gereja (Studi Kasus pada Gereja GPDI Lengkong Kecil Bandung) menunjukan bahwa manfaat akuntansi dana berjalan efektif terhadap penerapan dana dan pelaporan keuangan gereja, karena telah mengikuti segala prosedur yang ditetapkan dan adanya sumberdaya manusia yang mampu melakukan tugas dengan baik untuk melakukan fungsi pencatatan terhadap transaksi yang ada dalam aktivitas gereja. METODOLOGI PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif, dengan variabel bebas (X): penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan (X1), penerapan system informasi akuntansi pendistribusian dana (X2) pada Yayasan Gibbon Indonesia. Dan Variabel terikat (Y): pertanggungjawaban dana dari donatur pada Yayasan Gibbon Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari: data primer dan data sekunder, dengan melakukan : observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif untuk mempermudah dalam melakukan analisis. HASIL PEMBAHASAN


213

Accounting Setiap terjadi transaksi keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran uang Information System melalui kas atau rekening bank, kasir akan menyiapkan voucher yang sudah dicetak sesuai nomor urut. Voucher YGI yaitu Bank Voucher, Cash Voucher dan General Journal Voucher. Voucher pada YGI dibuat dua rangkap, lembar pertama berwarna putih, dan rangkap ke dua berwarna merah muda. Tujuannya untuk meminimalisasi kehilangan data jika salah satu voucher hilang atau terselip. Voucher dibuat oleh kasir jika terjadi proses transaksi keuangan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Lalu diserahkan kepada chief accounting untuk dicek kembali apakah kasir sudah mencatat sesuai nomor akun, kemudian diserahkan kembali kepada kasir untuk diinput dalam software akuntansi FINA. Setelah itu, voucher di simpan dan disusun sesuai nomor urut voucher untuk diserahkan kepada direktur setiap akhir bulan. YGI mempertahankan pengendalian internal untuk menghindari adanya kecurangan, sesuai aturan baku yaitu semua pengeluaran dan pendanaan kepada mitra dilakukan sesuai dengan intruksi tertulis/lisan direktur lalu cek/giro diproses dengan tandatangani dari direktur dan manager program. Untuk pengeluaran kas rutin dan jumlahnya tidak besar dapat dilakukan tanpa persetujuan direktur, cukup persetujuan chief accounting, seperti: pembayaran langganan koran, pembelian alat tulis kantor, serta pembelian kebutuhan rumah tangga kantor. Setelah kasir menginput transaksi kedalam software akuntansi FINA, chief accounting akan mengecek kembali hasil input, guna menghindari kesalahan faktor human error. Seluruh laporan keuangan YGI yang telah diperiksa oleh chief accounting kemudian diajukan untuk ditandatangani direktur dan manager program. Pengeluaran dana yang tidak terlalu besar dapat menggunakan petty cash/kas kecil, tetapi untuk pengeluaran dana lebih dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menggunakan cek ataupun giro yang ada di rekening bank. Demi keamanan dan pengendalian internal yang baik jumlah petty cash tidak boleh melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

214

Dari dana yang distribusikan kepada Mitra/LSM lain akan menghasilkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas penggunaan dana yang ada dan menjelaskan bahwa dana digunakan untuk pembelian/pembiayaan yang sesuai. Chief accounting akan mengecek realisasi dana pada mitra terhadap pembukuan di YGI serta mengevaluasi kembali sebagai bahan pertanggung-jawaban YGI ke donatur. Laporan keuangan yang terbuka/transparansi dalam pengelolaannya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan donatur dimana pelaporan yang tertib administrasi akan menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya. Dalam suatu LSM, kepercayaan donatur bisa dikatakan sebagai modal kerja, tanpa adanya kepercayaan donatur, yayasan tidak akan dapat melakukan aktivitas secara efektif dan efesien. SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil simpulan: 1. Penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dana sudah baik dan sesuai dengan peruntukannya. 2. Penerapan sistem informasi akuntansi pada YGI sudah baik. Prosedur dalam pengeluaran dana jelas. 3. Penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pendistribusian terhadap pertanggungjawaban dana dari donatur pada YGI sudah baik dan didukung dengan kelengkapan bon, nota, voucher, memo dan lainnya, sehingga tidak ada penyimpangan dana sebagai pertanggungjawaban kepada donatur.

SARAN


Saran yang dapat diberikan antara lain: 1. Agar YGI tetap mempertahankan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pendistribusian dana yang ada, sehingga dapat mendeskripsikan secara terperinci dan akurat prosedur lengkap aliran dana YGI. 2. YGI agar terus mengikuti perkembangan informasi akuntansi baik tingkat nasional maupun internasional, sesuai standar akuntansi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKAs Bodnar, George H. & William S. Hopwood. 2003, Accounting Information System, Diterjemahkan oleh Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati. PT.Indeks Gramedia. Jakarta. Harahap, Sofyan Syafri, 2002, Teori Akuntansi Laporan Keuangan, PT.Bumi Aksara, Jakarta Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta. Jusup, Al Haryono, 2001, Dasar-dasar Akuntansi jilid 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN Yogyakarta. Marom, Chairul. 2004, Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, PT.Grasindo Jakarta. McLeod, Raymond and George Schell, 2004. Management Information Systems. 9 edition. Pearson Education, Inc, New Jersey. Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Salemba Empat, Jakarta. Riahi, Ahmed dan Belkaoui. 2000. Teori Akuntansi, diterjemahkan oleh Marwata, Harjanti, Kurniawan dan Alia Ariesanti. Salemba Empat, Jakarta. Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2005, Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9, diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Stice, Earl K, K Fred Skousen dan James D. Stice. 2005, Akuntansi Intermediate edisi 15, diterjemahkan oleh Safrida Rumondang Parulian dan Ahmad Maulana. Salemba Empat, Jakarta. Tata Sutabri. 2004, Sistem Informasi Akuntansi, Andi, Yogjakarta. Thompson, Ronald and William Cats-Baril. 2003. Information Tecnology and Management. The McGraw-Hill Companies Inc., New York. Wahyono, Teguh. 2004. Sistem Informasi Akuntansi, Desain dan Pemrograman Komputer. Penerbit Andi, Yogyakarta. Warren, Carl S., James M. Reeve, dan Philip E. Fess. 2005. Accounting 21e. Thomson South Western, Singapore. Warren, Carl S., James M. Reeve, dan Philip E. Fess. 2005. Accounting, Pengantar Akuntansi edisi 21, diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan. Salemba Empat, Jakarta. Williams, Jan R., Susan F.Haka, Mark S.Bettner, Robert F.Meigs. 2003. Financial Accounting, International edition, The McGraw-Hill Companies Inc., New York Indrisari, Maya. 2008. Evaluasi Atas Perbandingan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Access Dengan Sofware Program Fina Dalam Kaitannya Dengan Pelaporan Keuangan. Bogor.

215

Cash Management

216 Submitted: APRIL 2014 Accepted: DESEMBER 2014

PENERAPAN MANAJEMEN KAS DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENDALIAN KAS, HUTANG DAN PIUTANG DENGAN MEMANFAATKAN LAPORAN ARUS KAS (Studi Kasus pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor) Asteria Caterinah Budiman dan Bambang Pamungkas Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, Indonesia Email : [email protected]

ABSTRACT Cash is a firm’s most liquid asset and has a decisive position in keeping the smooth operations of the company. The larger the cash, the more liquid the company be. But larger cash means also low cash turnover. Thus, a cash management is necessary to effectively and efficiently manage the firm’s liquid asset. This research is aimed at investigating how PDAM Tirta Pakuan implement its cash management and relate it with the control of cash-in-flow and cash-out-flow by utilizing the firm’s the cash flow. The result shows that PDAM TPKB implements its cash management and cash budget in the beginning of period based on previous year’s report. The predicted budget for cash outflow when compared with its realization in 2009 tend to be unfavorable for the firm, however the deviation is contradictive in 2010. Keywords : cash management, cash flow PENDAHULUAN

JIAKES Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 2 No. 3, 2014 pg. 206 - 259 STIE Kesatuan ISSN 2337 – 7852

Setiap perusahaan atau badan usaha pada umumnya didirikan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang maksimum, untuk mempertinggi tingkat pertumbuhan perusahaan. Untuk mencapai laba yang maksimum perusahaan perlu mengetahui perkembangan usahanya dari waktu ke waktu. Kas di perlukan baik untuk membiayai biaya operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Kas merupakan harta perusahaan yang paling likuid. Kas mempunyai kedudukan sentral dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan.membutuhkan pengelolaan khusus yang di sebut manajemen kas agar perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Jika semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya tetapi suatu perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah yang besar berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan adanya kelebihan investasi dalam kas dan berarti pula bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas sehingga banyak dana yang menganggur, sedangkan jumlah kas yang efektif kecil akan diperoleh tingkat perputaran kas yang tinggi dan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar, tetapi setiap perusahaan yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan likuiditas akhirnya perusahaan itu akan

1

dalam keadaan likuid apabila sewaktu-waktu ada tagihan perusahaan akan kesulitan untuk segera memenuhi kewajibannya. Dalam menganalisa arus kas, setiap perusahaan mempunyai sistem yang berbeda-beda sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan tersebut. Biasanya dalam penentuan dan pemakaian sistem analisa laporan arus kas sering terjadi kesalahankesalahan sehingga hasil dari laporan arus kasnya tidak sesuai dengan jumlah persediaan kas yang sebenarnya di perusahaan. Laporan sumber dan penggunaan kas akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksirkan kebutuhan di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada, atau dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas di masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA Beberapa teori yang mendasari penelitian ini adalah Manajemen Kas dan Arus Kas. Menurut Weston JF dan Hermanson RH dalam arifin (2001:7) pengertian manajemen kas adalah pengawasan investasi harta nyata yang paling lancar berupa uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Brigham & Houston (2004,143) diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto dalam buku manajemen keuangan menyatakan bahwa “Tujuan manajemen kas adalah untuk meminimalkan jumlah kas yang harus dimiliki perusahaan guna menjalankan aktivitas bisnis secara normal.” Pengertian laporan arus kas menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:257), yaitu suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan :operasi, investasi dan pembiayaan. Menurut Donald E.Kieso (2004,1204) “The statement of cash flows therefore report cash receipt, cash payment, and net change in cash resulting from operating, investing, and financing activities of an enterprise during a period,in a format that reconciles the beginning and ending cash balances”. Adapun kegunaan arus kas menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty dalam buku Analisis Laporan Keuangan (2002:29), yaitu memberikan informasi untuk : 1. Mengetahui perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan kemampuan mempengaruhi arus kas. 2. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. 3. Mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. 4. Dapat menggunakan informasi arus kas historis sebagai indicator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. 5. Meneliti kecermatan taksiran arus kas masa depan dan menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah Metode deskriftif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data yang ada dan dianalisis untuk diambil kesimpulan mengenai Manajemen Kas dan Arus Kas.

Cash Management

______217

Cash Management

218______

HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Penerapan Manajemen Kas dalam Kaitannya dengan Pengendalian Kas, Hutang dan Piutang dengan Memanfaatkan Laporan Arus Kas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor merupakan perusahaan daerah yang memberikan pelayanan berupa air minum secara memadai, adil, merata dan berkesinambungan kepada masyarakat kota Bogor. Dalam kaitannya dengan penerapan manajemen kas, PDAM TPKB menyusun Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diawal periode dengan memperhatikan rencana kerja dan program tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah. Dari prediksi penerimaan kas, perusahaan tidak membuat adanya prediksi penerimaan kas yang mungkin diterima baik penerimaan kas dari hutang maupun piutang usaha. Sedangkan rincian prediksi pengeluaran kas untuk pembayaran hutang adalah : Pembayaran angsuran hutang Pemasangan Baru Rp 7.532.485.000,sedangkan jumlah kewajiban hutang jangka panjang Rp 9.174.292.000,Selain dengan membuat anggaran penerimaan dan pengeluaran pada awal periode maka dalam upaya untuk memanajemen kasnya perusahaan juga menggunakan alat-alat manajemen kas lainnya. Alat manajemen kas tersebut meliputi: 1. Rasio Perputaran Kas Penjualan bersih PDAM selama tahun 2010 yaitu Rp 119.308.262.039,64, Sedangkan jumlah Modal Kerja Bersih perusahaan selama tahun 2010 yaitu : Rp. 24.180.135.323,4 – Rp. 18.921.893.278,82 = Rp. 5.258.242.050 Rasio perputaran kas =

R

R

.

.

.

.

.

.

,

= 5 kali

2. Model manajemen kas Perusahaan PDAM bekerjasama dengan Bank BJB dalam mengelola kas perusahaan. Biaya tetap untuk melakukan transaksi adalah Rp 12.500, kebutuhan kas PDAM setahun yaitu Rp 147.072.270.265 (kas yang dibutuhkan untuk kegiatan operasi, investasi maupun pendanaan). Deposito Berjangka - Rupiah Currency IDR

1 bln 5.0 %

3 bln 5.5%

Saldo kas optimal perusahaan : C*

=√

=

.

�

,

.

.

.

Rp 258.555.665,-

6 bln 5.5%

12 bln 5.5%

24 bln 5.0 %

Cash Management

Saldo rata-rata kas =

R

.

.

,−

______219

= Rp 129.277.832,5 Sedangkan saldo kas minimum perusahaan yaitu : T a Pe e a a a e a = T a Pe a a Ka .

.

.

= = Rp 29.181.006.005

Jumlah saldo minimum yang harus tersedia diperusahaan Rp 29.181.006.005 untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan.

adalah

Berdasarkan laporan arus kas perusahaan penulis akan memaparkan secara terinci kas, hutang dan piutang yang diterima dan dikeluarkan perusahaan, sebagai berikut : 1. Jumlah kas yang diterima pada tahun 2010 yaitu Rp 118.827.478.225,44 sedangkan jumlah kas yang dikeluarkan pembelian persediaan selama tahun 2010 yaitu Rp 7.397.353.727,00. 2. Penerimaan kas dari hutang lancar sebesar Rp 5.364.929.274,94. Pengeluaran kas atas hutang lancar sebesar Rp 5.993.816.666,00 3. Pengeluaran kas atas hutang jangka panjang sebesar Rp 7.929.105.455,95. 4. Untuk piutang, perusahaan tidak menerima kas atas piutang pada tahun 2010 dimana saldo piutang di tahun 2010 tidak berkurang namun semakin bertambah dengan selisih Rp 480.783.814,20. Hasil analisis varians perbandingan anggaran dengan realisasi anggaran dalam laporan arus kas perusahaan tahun 2009 dan 2010 diketahui bahwa anggaran yang dibuat oleh perusahaan dapat mengendalikan penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode. Penyimpangan penerimaan dan pengeluaran kas ditahun 2010 lebih baik dibandingkan dengan penyimpangan penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi pada tahun 2009. Pada tahun 2009 dan 2010 penyimpangan penerimaan kas dari aktivitas operasional menguntungkan perusahaan. Hasil analisi varians pada pengeluaran kas dari aktivitas operasi pada tahun 2010 merugikan perusahaan, namun persentase penyimpangan tidak signifikan karena nilai penyimpangannya tidak besar. Pengeluaran kas untuk aktivitas investasi merugikan perusahaan baik pada tahun 2009 maupun 2010. Investasi pada PDAM tidak dapat di anggaran secara tepat dikarenakan adanya kebijakan pihak manajemen dalam menggelola kas yang menggagur atau kas yang dinilai tidak digunakan pada periode berjalan. Sedangkan hasil analisis varians penerimaan kas pada aktivitas pendanaan juga merugikan pada tahun 2009 dan 2010 tetapi hasil analisis varians pengeluaran kas di tahun 2010 mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan 2009. Penyimpangan pengeluaran kas pada aktivitas pembiayaan di tahun 2010 menguntungkan perusahaan dibandingkan dengan penyimpangan pengeluaran kas pada aktivitas pembiayaan tahun 2009.

Cash Management

220______

SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada manajemen kas dalam kaitannya dengan pengendalian kas masuk dan kas keluar dengan memanfaatan laporan arus kas PDAM Tirta pakuan Kota Bogor, maka dapat diambil kesimpulan berikut : a. PDAM Tirta Pakuan telah menerapkan manajemen kas dalam upaya mengendalikan arus kas masuk yaitu dengan membuat anggaran kas pada awal periode yang berlaku untuk selama satu tahun kedepan dimana untuk penetapan anggaran didasarkan pada kebutuhan kas tahun sebelumnya yang tercermin pada laporan arus kas disesuaikan dengan kebutuhan kas untuk program-program yang akan dijalankan selama satu tahun ke depan. Anggaran penerimaan kas untuk piutang dan hutang pada perusahaan PDAM telah dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan yang akan diterima pada periode berjalan. Dalam menentukan ketersediaan kas PDAM TPKB memberikan dana dalam bentuk kas yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya sebesar Rp 10.000.000. Berdasarkan hasil analisis varians manajemen kas yaitu anggaran PDAM dalam kaitannya dengan penerimaan kas tahun 2009 dan 2010 telah terjadi peningkatan. Anggaran yang telah dibuat dapat digunakan untuk mengendalikan penerimaan kas PDAM sehingga hasil penyimpangan dari penerimaan kas menguntungkan perusahaan. b. PDAM TPKB juga telah menerapkan manajemen kas dalam upaya mengendalikan arus kas keluar yaitu dengan membuat rincian anggaran kas selama satu tahun ke depan. Dalam kaitannya dengan pengendalian kas keluar, PDAM TPKB membuat anggaran pengeluaran kas atas hutang pada periode berjalan. Hasil analisis varians pengeluaran kas terhadap realisasi anggaran yaitu bahwa perusahaan membuat anggaran kas keluar untuk aktivitas operasi lebih sedikit dibandingkan dengan realisasi anggaran kas keluar baik pada tahun 2009 maupun 2010. Penyimpangan yang dihasilkan merugikan perusahaan. Sedangkan dari aktivitas investasi pada tahun 2010 mengalami penyimpangan merugikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi dari segi pembayaran hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang menghasilkan penyimpangan yang menguntungkan bagi perusahaan. Hasil analisis varians pengeluaran kas untuk aktivitas pembiayaan pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang baik dibandingkan dengan tahun 2009. Penyimpangan yang terjadi dalam kaitannya dengan pengeluaran kas dengan realisasinya yaitu menguntungkan perusahaan. c. Untuk mencatat aktivitas penerimaan kas masuk dan kas keluar, PDAM membuat laporan arus kas berdasarkan metode tidak langsung dan metode langsung yang meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Laporan ini digunakan memberikan informasi kemampuan entitas dalam menghasilkan, merencanakan, mengontrol arus kas masuk dengan arus kas keluar pada periode tersebut, dan menyajikan informasi mengenai proyeksi return dari sumber kekayaan perusahaan serta posisi keuangan selama satu periode tersebut. Dari laporan arus kas perusahaan diketahui jumlah kas yang diterima pada tahun 2010 yaitu Rp 118.827.478.225,44 sedangkan jumlah kas yang dikeluarkan pembelian persediaan selama tahun 2010 yaitu Rp 7.397.353.727,00. d. Penerapan manajemen kas dalam kaitannya dengan pengendalian kas masuk dan kas keluar pada PDAM TPKB dengan memanfaatkan laporan arus kas pada periode tahun sebelumnya yaitu dengan membuat anggaran kas di awal periode.

Realisasi dari anggaran kas yang telah dibuat terlihat dari laporan arus kas di akhir periode. Hasil analisis varians dari tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan. Prediksi anggaran untuk pengeluaran kas dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2009 cenderung merugikan perusahaan, namun pada tahun 2010 hasil penyimpangannya membaik yaitu menguntungkan perusahaan. Untuk analisis pengeluaran hutang, jumlah yang dianggarkan lebih besar daripada realisasi pengeluaran kas. Sedangkan untuk piutang, PDAM tidak membuat anggaran penerimaan piutang serta penerimaan dari piutang tidak dijabarkan lebih rinci oleh PDAM. Dari analisis diatas menekankan bahwa manajemen kas yang dibuat oleh PDAM Tirta pakuan dalam kaitannya dengan pengendalian kas dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan. SARAN Dalam penerapan manajemen kas PDAM TPKB membuat rincian anggaran kas selama satu tahun kedepan. Sebaiknya PDAM membuat rincian anggaran penerimaan kas dari jumlah piutang yang ada, dan membuat rincian realisasinya atas piutang yang dapat tertagih. Dan untuk perkiraan atas pengeluaran kas yang telah ditentukan pada periode sebelumnya dilakukan tindakan koreksi dahulu disesuaikan dengan program-program yang akan dijalankan selama satu periode ke depan. Anggaran kas keluar baik untuk aktivitas operasi, invetasi maupun pembiayaan sebaiknya dianggarkan lebih banyak agar mencapai tingkat yang diinginkan dan tidak terjadi penyimpangan yang relatif besar dengan realisasinya. Apabila anggaran keluar lebih sedikit dibandingkan dengan realisasi anggaran maka hal ini akan merugikan perusahaan. Meskipun penyimpangan terjadi masih dibatas pengendalian manajemen, sebaiknya di tahun berikutnya perusahaan dapat mengantisipasi hal ini.

DAFTAR PUSTAKA dan Loebbecke. 2003. Auditing Pendekatan Terpadu,.Edisi Indonesia.Terjemahan Jusuf,Amir A.Salemba Empat, Jakarta. Bambang Riyanto,2001,Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan.Edisi ke Empat.BPFE.Yogyakarta Block,Stanley B., and Geoffrey A.Hirt.2005.Foundations of Financial Management.Edisi Kesebelas.Newyork:McGraw Hill,Inc. Brigham & Houston,2004.Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto Jakarta:Penerbit Salemba Empat Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty ,2002.Analisis Laporan Keuangan; Konsep dan Aplikasi.Yogyakarta :UPP AMPYKPN Hanafi,mamduh,M.2004.Manajemen Keuangan.Edisi 2004/2005.Yogyakarta.BPFE Harahap Sofyan Syafri.2001.Analisis Kritis atas laporan Keuangan.Edisi Revisi. Jakarta :Raja Grafindo Pustaka Utama. Hartanto.2002.Akuntansi keuangan menengah.Yogyakarta :BPFE. James C dan Van Horne,2005.Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan.Edisi keduabelas. diterjemahkan oleh Fitriani dan Deny.Jakarta :Penerbit Salemba Empat. James O Gill.2004.Dasar-dasar Analisis Keuangan.Jakarta:PPM Arens

Cash Management

______221

Cash Management

222______

Kieso,Donald E.,Jerry J.W. and Warfield d.Terry.2004.Akuntansi Intermediate.Jilid 1.PT gelora Aksara Pratama : Jakarta. Kuswadi.2005. Cara Mudah Memahami Angka-angka dan Manajemen Keuangan bagi Oranga Awam.Jakarta:Elex Media Komputindo. Munawir,Slamet.2004. Analisa Laporan Keuangan. Edisi ke Empat. Yogyakarta:Liberty. Rina Siagaan.2008. Analisa Manajemen Kas dalam kaitannya dengan Tingkat Profitabilitas Perusahan Study Kasus PT Mandiri Sukses Motor.Bogor:STIE Kesatuan Robert N. Anthony and Vijay Govindarajan. 2003. Management Control Systems, 11th Edition, McGraw-Hill Companies Inc, United States of America. Syamrilaode.2001.Pengertian Manajemen Kas.http://shvoong.com(diakses 15 oktober 2010) Warren, R. F. (2005). Pengantar akuntansi jilid 1 dan 2 (edisi 21). (Alih bahasa Aria Farahmita, Amanugrahani, Taufik Hendrawan). Jakarta: Penerbit Salemba Empat

ANALISIS PENDAPATAN PREMI DAN BEBAN KLAIM TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI (Studi kasus pada PT. Jasaraharja Putera) Annisha Uliana M. dan David HM Hasibuan Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, Indonesia Email : [email protected]

Premium Income, Claims Expense



ABSTRACT The purpose of this research is to investigate and analyse th effect premium income and claims expense, on financial statements. The data were collected by observations and thn analysed using comaparative and/or trend analysis. This analysis is used to identify the changes that occurred in the financial statements of the insurance company, as indications of presence of a premium increase or decrease revenue and claims expense in the amount of IDR or percentage in a certain period. The results showed that (1) premium income and expense claims in a period of increased and decreased, (2) increase or decrease in premium income was very influential on the insurance company's financial statements, (3) increase or decrease the burden of claims is very influential on the financial statements of insurance companies. Keywords : premium income, claims expense, financial statements of insurance companies PENDAHULUAN Saat ini, perusahaan-perusahaan asuransi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut banyak mengeluarkan produk-produk asuransi yang menarik bagi masyarakat dan tentunya dapat menjawab semua kebutuhan masyarakat sehingga perusahaan-perusahaan asuransi tersebut mengalami peningkatan pendapatan dan keuntungan yang sangat signifikan. Meskipun sebagian besar masyarakat belum percaya sepenuhnya dan belum mengerti fungsi dari asuransi tersebut, perusahaan asuransi tetap memberikan informasi dan pemahaman-pemahaman mengenai produk-produk asuransi itu sendiri dan fungsinya. Kegiatan perusahaan asuransi pada umumnya merupakan bisnis kepercayaan masyarakat. Untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat maka perusahaanperusahaan asuransi kini memperbaiki kedudukannya dengan cara memperbaiki pelayanan dan memperbaiki kualitas benefit dari produk-produk yang mereka luncurkan. Selain itu, menerbitkan laporan keuangan merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban perusahaan asuransi kepada masyarakat. Dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan berpatokan pada PSAK No. 28 untuk mencatat setiap transaksi di perusahaan asuransi. Laporan laba rugi merupakan salah satu informasi yang dapat memperlihatkan kinerja keuangan perusahaan.


Suatu perusahaan didirikan untuk memperoleh pendapatan yang setinggiPremium Income, tingginya dengan pengeluaran yang relatif kecil. Pengertian pendapatan adalah Claims Expense penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, dividen, dan sewa. Secara umum, perusahaan asuransi memperoleh pendapatan dari 224______ royalty setiap penjualan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dan menurut PSAK No. 28, pendapatan perusahaan asuransi berasal dari premi asuransi. Untuk jasa (service) yang dilakukan ini, perusahaan asuransi menerima pembayaran yang disebut premi. Atas dasar inilah, perusahaan asuransi dapat membantu masyarakat dalam menghadapi resiko/beban keuangan dalam hal mengalami peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang tidak terduga datangnya. Premi asuransi adalah imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh pihak tertanggung (pada asuransi kerugian). TINJAUAN PUSTAKA Beberapa teori yang mendasari penelitian ini adalah Pendapatan Premi dan Beban Klaim terhadap Laporan Keuangan. Di Indonesia, pengertian Asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut Buku Ikatan Akuntansi Indonesia (2002, 285), “Pendapatan premi adalah premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan.” Pengertian beban klaim menurut M. Wahyu Prihantoro (2001, 56) adalah sebagai berikut: “Beban klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung dari pihak penanggung atau perusahaan asuransi (ceding company) sehubungan dengan telah terjadinya kerugian.” Laporan keuangan menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis yang dikutip oleh Munawar (2004, 5) dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan menyatakan bahwa : Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun untuk akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus (laba yang ditahan). METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Analisis Pendapatan Premi dan Beban Klaim terhadap Premium Income, Laporan Keuangan ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dimana Claims Expense dilakukan dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis mengenai pendapatan premi dan beban klaim terhadap laporan keuangan perusahaan asuransi.

______225

HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Pendapatan Premi dan Beban Klaim Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Pada PT. Jasaraharja Putera Tabel 1 Analisis Perbandingan Neraca Laporan Keuangan per-31 Des 2010 & 2011 Naik atau Turun * 2010 31-Des atas 2011 Rp % 2010 2011 ASET Investasi : Deposito Berjangka & Sertifikat Berjangka Saham Obligasi & MTN Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh BI Unit Penyertaan Reksadana Penyertaan Langsung Bangunan dengan hak Strata atau Tanah dengan bangunan untuk Investasi Pinjaman Hipotik Investasi Lain Jumlah Investasi Bukan Investasi Kas dan Bank Tagihan Premi Penutupan Langsung Tagihan Reasuransi Tagihan Hasil Investasi Bangunan dengan hak Strata atau Tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri Perangkat Keras Komputer Aktiva Tetap Lain Aktiva Lain

Ratio

289.237 248.698

-40.539

-14,0

0,9

1.765 17.228 128.025 163.689

15.463 35.664

876,1 27,9

9,8 1,3

42.000

42.000

0

0

1

46.176 8.674

110.035 8.674

63.859 0

138,3 0

2,4 1

1.665 1.665 517.542 591.989

0 74.447

0 14,4

1 1,1

71.383

61.872

-9.511

-13,3

0,9

24.519

20.265

-4.254

-17,3

0,8

43.899 1.093

41.147 2.347

-2.752 1.254

-6,3 114,7

0,9 2,1

16.185

15.578

-607

-3,8

1,0

2.651 9.577 17.573

4.541 12.119 53.309

1.890 2.542 35.736

71,3 26,5 203,4

1,7 1,3 3,0


226______

Jumlah Bukan Investasi Jumlah Aset LIABILITAS & EKUITAS Hutang Hutang Klaim Hutang Reasuransi Hutang Komisi Hutang Pajak Biaya yang masih harus dibayar Hutang Lain Jumlah Hutang Cadangan Teknis Cadangan atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Cadangan Klaim (EKRS) Jumlah Cadangan Teknis Jumlah Liabilitas Pinjaman Subordinasi EKUITAS Modal Disetor Agio Saham Komponen Ekuitas Lainnya Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaannya Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

186.880 211.178 704.422 803.167

24.298 98.745

13,0 14,0

1,1 1,1

28.781 33.357

21.689 41.263

-7.092 7.906

-24,6 23,7

0,8 1,2

8.676

4.985

-3.691

-42,5

0,6

5.959

4.533

-1.426

-23,9

0,8

85.727 97.022 162.500 169.492

11.295 6.992

13,2 4,3

1,1 1,0

164.987 187.440

22.453

13,6

1,1

44.912

58.285

13.373

29,8

1,3

209.899 245.725 372.399 415.217

35.826 42.818

17,1 11,5

1,2 1,1

100.000 100.000

0

0

1,0

2.820

115,1

2,2

162.055 213.074

51.019

31,5

1,3

67.518

69.606

2.088

3,1

1,0

332.023 387.950

55.927

16,8

1,2

704.422 803.167

98.745

14,0

1,1

2.450

5.270

Berdasarkan data neraca perbandingan di atas dapat ditentukan perubahanperubahan yang penting bagi perusahaan asuransi yaitu sebagai berikut : a. Dengan bertambahnya jumlah investasi sebesar 14,4% menunjukkan bahwa hasil ini lebih baik bila dibandingkan dengan jumlah bukan investasi sebesar 13%. Kenaikan yang tidak besar ini diakibatkan oleh adanya penurunan jumlah deposito berjangka dan sertifikat berjangka dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 40.539. walaupun banyak akun neraca lain yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan akan tetapi tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah investasi perusahaan, karena deposito berjangka ini merupakan investasi utama pada perusahaan. b. Adanya penurunan dari akun kewajiban yaitu hutang klaim sebesar 7.092 yang menunjukkan bahwa perusahaan telah membayarkan klaim yang diajukan oleh

pihak tertanggung. Selanjutnya ada kenaikan dari hutang reasuransi sebesar 7.906. Premium Income, kenaikan ini dikarenakan perusahaan belum membayar hutang kepada pihak Claims Expense reasuradur dalam pengalihan resiko yang tidak dapat ditanggulangi oleh perusahaan asuransi. Dari penjelasan ini maka jumlah hutang mengalami kenaikan sebesar 4,3%. c. Adanya kenaikan pada cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan ______227 sebesar 13,6% atau sebesar 22.453 dikarenakan premi yang masih berada di pihak tertanggung diakui oleh perusahaan sebagai premi yang belum merupakan pendapatan. Selanjutnya cadangan klaim EKRS atau estimasi klaim tanggungan sendiri mengalami kenaikan sebesar 29,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak klaim yang sudah dicatat oleh perusahaan akan tetapi pembayaran ganti ruginya kepada pihak tertanggung belum dilakukan. Dari hasil analisis perbandingan neraca di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan yang terjadi pada neraca perusahaan asuransi cukup baik. Ada kenaikan yang cukup signifikan dan ada pula penurunan yang tidak terlalu besar. Tabel 2 Analisis perbandingan laporan laba rugi komprehensif per-31 Des 2010 & 2011 Berkurang Periode Bertambah 2010 2011 Rp % PENDAPATAN UNDERWRITING Premi Bruto : Premi Penutupan langsung 546.124 610.380 64.256 11,8 28.757 41.856 13.099 45,6 Premi Penutupan Tidak Langsung Komisi Dibayar 108.825 124.491 -15.666 14,4 Jumlah Premi Bruto 466.056 527.745 61.689 13,2 Premi Reasuransi : Premi Reasuransi Dibayar Komisi Reasuransi Diterima Jumlah Premi Reasuransi Premi Neto Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP : CAPYBMP Tahun Lalu CAPYBMP Tahun Berjalan Jumlah Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP Jumlah Pendapatan Premi Neto

162.412 -53.834 108.578 357.478

Ratio

1,1 1,5

1,1 1,1

183.636 -60.844 122.792 404.953

21.224 -7.010 14.214 47.475

13,1 13,0 13,1 13,3

1,1 1,1 1,1 1,1

142.167 164.987 164.987 187.440

22.820

16,1

1,2

-22.453

13,6

1,1

367

-1,6

1,0

47.842

14,3

1,1

-22.820

-22.453

334.658 382.500


228______

Pendapatan Underwriting Lain Neto PENDAPATAN UNDERWRITING

11.295

2.106

22,9

1,2

343.847 393.795

49.948

14,5

1,1

189.483 225.818 62.488 72.774

36.335 10.286

19,2 16,5

1,2 1,2

44.912

58.285

13.373

29,8

1,3

39.268

44.912

5.644

14,4

1,1

132.639 166.417

33.778

25,5

1,3

Beban Underwriting Lain Neto

37.388

44.577

7.189

19,2

1,2

BEBAN UNDERWRITING

170.027 210.994

40.967

24,1

1,2

HASIL UNDERWRITING

173.820 182.801

8.981

5,2

1,1

Hasil Investasi

34.456

42.769

8.313

24,1

1,2

45.877

BEBAN UNDERWRITING Beban Klaim : Klaim Bruto Klaim Reasuransi Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Cadangan Klaim Tahun Berjalan Cadangan Klaim Tahun Lalu Jumlah Beban Klaim

9.189

Beban Usaha : Beban Pemasaran Beban Umum dan Administrasi Jumlah Beban Usaha

54.521

8.644

18,8

1,2

81.674 87.512 127.551 142.033

5.838 14.482

7,1 11,4

1,1 1,1

LABA (RUGI) USAHA ASURANSI

80.725

83.537

2.812

3,5

1,0

Hasil Investasi Lain

3.593

3.629

36

1,0

1,0

84.318 -16.800 67.518

87.166 -17.560 69.606

2.848 -760 2.088

3,4 4,5 3,1

1,0 1,0 1,0

2.450

2.820

370

15,1

1,2

LABA SEBELUM PAJAK Pajak Penghasilan LABA SETELAH PAJAK PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga

Selisih Penilaian Aset Tetap TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

69.968

72.426

2.458

3,5

1,0

Berdasarkan data perbandingan laporan laba rugi komprehensif di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut : a. Pendapatan premi bruto penutupan langsung yang diperoleh perusahaan mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 64.256 atau sebesar 11,8%. Hal ini menunjukkan adanya perubahan yang baik yang diperoleh dari pihak tertanggung, agen, dan juga broker asuransi. Sedangkan pendapatan premi bruto penutupan tidak langsung yang diperoleh perusahaan mengalami kenaikan yang cukup baik juga yaitu sebesar 45,6%. Meningkatnya jumlah pendapatan premi bruto diperoleh atas kerjasama PT. Jasaraharja Putera dengan lembaga perbankan, leasing, bengkel, PT. KAI, dan penerbangan (Garuda Indonesia). b. Pendapatan premi reasuransi yang diperoleh perusahaan dalam premi reasuransi dibayar mengalami kenaikan sebesar 13,1% karena perusahaan harus membayar premi kepada pihak reasuradur yang berdasarkan perjanjian reasuransi. Sedangkan komisi reasuransi diterima mengalami kenaikan sebesar 13%. c. Pendapatan premi neto mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 47.475 atau sebesar 13,3%. Premi neto ini diperoleh dari jumlah premi bruto dikurangi jumlah premi reasuransi. d. Adanya kenaikan pada klaim bruto sebesar 19,2% menunjukkan bahwa banyaknya klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung. e. Jumlah pendapatan premi neto mengalami kenaikan sebesar 47.842 atau sebesar 14,3% dan jumlah beban klaim mengalami kenaikan juga sebesar 33.378 atau sebesar 25,5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar premi yang diperoleh maka semakin besar juga klaim yang harus dibayarkan. f. Hasil underwriting setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan kinerja underwriting cukup baik bagi perusahaan. g. Hasil investasi yang diperoleh perusahaan mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 8.313 atau sebesar 24,1%. Perolehan hasil investasi yang dicapai cukup memuaskan karena selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. h. Beban usaha perusahaan pun mengalami kenaikan misalnya beban pemasaran yang mengalami kenaikan sebesar 8.644 atau sebesar 18,8%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempromosikan perusahaan ataupun melakukan perjalanan dinas cukup besar. Sedangkan beban umum dan administrasi juga mengalami kenaikan sebesar 5.838 atau sebesar 7,1%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar gaji pegawai atau membiayai perlengkapan perusahaan cukup besar. i. Pajak penghasilan perusahaan mengalami kenaikan sebesar 760 atau 4,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan mengalami kenaikan yang cukup besar. Sehingga laba setelah pajaknya pun mengalami kenaikan. j. Adanya kenaikan surat berharga yang menjadi pendapatan komprehensif lain setelah pajak juga dapat mempengaruhi besarnya total laba (rugi) komprehensif. Kenaikan surat berharga sebesar 370 atau sebesar 15,1% ini mempengaruhi total laba (rugi) komprehensif menjadi 72.426 (dalam jutaan rupiah) pada tahun 2011.


______229


230______

k. Laba yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja operasional perusahaan yang sudah cukup baik. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pendapatan premi dan beban klaim terhadap laporan keuangan perusahaan asuransi PT. Jasaraharja Putera, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kenaikan ataupun penurunan pendapatan premi dan beban klaim sangat mempengaruhi laporan keuangan PT. Jasaraharja Putera. Pendapatan premi pada laporan laba rugi perusahaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena PT. Jasaraharja Putera mengeluarkan produk-produk yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan kenaikan atau penurunan beban klaim juga sangat mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan. Kenaikan beban klaim disebabkan oleh masih banyaknya klaim yang belum dibayar perusahaan kepada pihak tertanggung. DAFTAR PUSTAKA Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield. 2005. Accounting Principle. Harahap, Sofyan Syafri. 2002. Teori Akuntansi Laporan Keuangan, hal 7. Jakarta: PT Bumi Aksara. Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso and Paul D. Kommel. 2002. Accounting Principle. Jerry J. Weygandt, Donald D. Kieso, and Paul D. Kommel. 2002. Accounting Principle, hal 494. Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Mangani, Ktut Silvanita. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Penerbit Erlangga. Munawar. 2004. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Nonna Belle. 2012. Homework – Akuntansi Asuransi Kerugian dalam http://nonnababybelle.blogspot.com/home-work-akuntansi-asuransikerugian.html diunduh pada sabtu, 1 September 2012 jam 21.18 Rahmat Slamet. 2009. Tutorial AAMAI Subjek 101 Praktek Asuransi. Rick Antlle and Stanley J. Gartska. 2002. Financial Accounting. Rizki Ayu Adiani Putri. 2010. Tugas 3 Riset Akuntansi dalam http://kikyblogskikyblogs.blogspot.com/?44,49 diunduh pada minggu, 5 Agustus 2012 jam 13.34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi Pasal 1, ayat 1. Warren. Carl S, James M. Reeve, Philip E. Fees. 2005. Accounting. South western: Thompson Corporation. Wawan Junaidi. 2011. Klasifikasi Produk Asuransi dalam http://wawanjunaidi.blogspot.com/search/label/ekonomi/2011/01/klasifikasi-produkasuransi.html diunduh pada senin, 27 Agustus 2012 jam 21.30.

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PSAK NO.46 TERHADAP LAPORAN LABA RUGI PADA LIMA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI

PSAK 46, Deffered Tax Assets

231 Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Email : [email protected]

Submitted: JANUARI 2014

ABSTRACT The purpose of this research is to examine if PSAK NO. 46 is applied by these following companies: the PT Astra International Tbk, PT Mustika Ratu Tbk, PT Indah Maju Tbk, PT Gudang Garam Tbk, and PT Aneka Tambang, Tbk. and how its application influences the companies’ income statements. The data of the income statements were obtained from Pojok Bursa Efek Indonesia at STIE Kesatuan. The results showed that in the application of PSAK NO. 46 will develop assets and deferred tax liabilities interest arising due to temporary differences. The application of PSAK NO. 46 give rise to a difference between the burden of income tax with income tax debt resulting from the existence of differences in recognition of taxdeferred interest assets, which is set to PSAK NO. 46.


Keywords : PSAK 46, Deferred Tax Assets, Income Tax Expenses PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan mengikuti suatu standar akuntansi yang diterima secara umum dalam menyusun laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan berbagai alasan, standar itu berbeda dengan ketentuan perpajakan yang juga memanfaatkan informasi akuntansi. Akibat adanya perbedaan beberapa hal dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan, maka laba keuangan sebelum pajak (pretax financial income) atau laba untuk tujuan pembukuan, berbeda dengan laba kena pajak (taxable income) untuk tujuan perpajakan. Melalui permasalahan yang timbul di atas, maka pada tanggal 23 Desember 1997, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Di dalam PSAK 46, diatur mengenai pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Apabila sebelumnya perusahaan menggunakan “tax payable method” dalam akuntansi pajak penghasilan, maka dengan diberlakukannya PSAK 46, perusahaan harus melakukan perubahan mendasar dalam akuntansi pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan perusahaan harus menghitung dan mengakui “pajak

1



232______

tangguhan” (deferred tax) atas “future tax effects” dengan menggunakan “balance sheet liability method” atau disebut juga “asset/ liability method”. TINJAUAN PUSTAKA Beberapa teori yang mendasari penelitian ini adalah Penerapan PSAK No.46 tentang akuntansi pajak penghasilan terhadap Laporan Laba Rugi. Menurut pendapat Prof.Dr.Rochmat, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak, pada buku Erly Suandy (2008,7) definisi pajak adalah : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut PSAK Nomor 46 Paragraf 4, “pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas”. Kieso et al. (2004) berpendapat,“The income statement, often called the statement of income or statement of earnings, is the report that measures the success of enterprise operations for a given period of time”. Mengenai kegunaan dari laporan laba rugi Kieso et al. (2004) menyatakan, The income statement provides investors and creditors with information that helps them predict the amounts, timing, and uncertainty of future cash flowa. Also, the incomes statement helps users determine the risk (level of uncertainty) of not achieving particular cash flow”. Marisi P. Purba dalam bukunya Akuntansi Pajak Penghasilan (2005,20) menyimpulkan bahwa : Pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi dan beda waktu (temporary difference) antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. METODE PENELITIAN Analisis pengaruh penerapan PSAK No. 46 dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dianalisis dalam melakukan penelitian ini. Setelah itu, hasil dari penelitian itu dibandingkan dengan sebelum melakukan penelitian dan bagaimana pengaruhnya. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Pengaruh Penerapan PSAK No.46 Terhadap Laporan Laba Rugi Dalam penyajiannya, PSAK 46 mengakui adanya beban pajak penghasilan yang ditimbulkan dari jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deffered tax) yang akan menjadi unsur penambah dari laba (rugi) bersih sebelum pajak. Perbedaan dari pajak terutang dengan beban pajak penghasilan selama yang termasuk perbedaan temporer, dicatat sebagai akun pajak tangguhan baik aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan. Dimana akun tersebut merupakan akun-akun yang ada di neraca sehingga nilainya tidak akan terhapus atau akan tetap ada selama pajak tangguhan tersebut dipulihkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa dalam PT. Astra Internasional, PT. Mustika Ratu, PT. Mayora Indah, PT. Gudang Garam, dan PT. Aneka Tambang, terdapat perbedaan temporer yang berbeda-beda.

2

Dari lima perusahaan yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan memiliki perbedaan temporer yang mempengaruhi laba sebelum pajak penghasilan atau dasar pengenaan pajak (DPP), yaitu : Liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan atas jasa yang dilakukan pekerja. Imbalan kerja dapat berupa imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja. Pada PT. Astra Internasional Tbk, memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti. Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas biaya jasa lalu yang belum diakui. Dalam menentukan Liabilitas imbalan pasti PT Astra Internasional Tbk menggunakan jasa aktuaris independen untuk menghitung jumlah kewjiban imbalan pastimenggunakan metode projected unit credit. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan. Dengan kata lain dalam penentuan kewajiban imbalan kerja aktuaris independen pun menggunakan estimasi atau perkiraan menjadi dasar dimana estimasi tersebut berasal dari mendiskontokan arus kas di masa depan. Sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak diperkenankan menggunkan dasar estimasi dalam perhitungan kwajiban imbalan kerja tersbut, dasarnya adalah hanya beban yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan atau iuran yang telah dibayarkan ke pegawainya pada periode tersebut kecuali disetujui oleh Direktur Jendral Pajak. Oleh karena itu perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan pengakuan beban imbalan kerja. Menurut PSAK 46, selisih dari perbedaan temporer tersebut akan menimbulkan pajak tangguhan, baik aset pajak tangguhan ataupun liabilitas pajak tangguhan. Disebutkan pada catatan atas laporan keuangan PT. Astra Internasional bahwa terdapat perbedaan temporer yang timbul dari pengakuan liabilitas imbalan kerja adalah sebesar Rp 240 (dalam miliaran). Nilai tersebut merupakan selisih pengakuan beban imbalan kerja yang diakui oleh perusahaan dengan yang diperkenankan oleh Direktur Jendral Pajak. Dengan kata lain terdapat selisih pengakuan atas kewajiban imbalan kerja. Perbedaan temporer yang timbul akan mengakibatkan koreksi fiskal positif sehingga akan menambah laba sebelum pajak penghasilan perusahaan karena terlalu besar mengakui beban tersebut. Oleh karena itu menurut perpajakan nilai kewajiban imbalan kerja yang disetujui oleh DJP yaitu sebesar Rp. 2.501 (dalam miliaran). Nilai tersebut didapat dari beban imbalan kerja sebesar Rp 2.741 dikurangi perbedaan temporer liabilitas imbalan kerja sebesar RP 240. Sedangkan pada PT. Mustika Ratu Tbk, Perhitungan imbalan pasca-kerja ditentukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada awal periode pelaporan diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan yang berpartisipasi. PT. Mustika Ratu Tbk pada catatan atas laporan keuangan menyebutkan bahwa beban imbalan kerja yang diakui perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 2.972.421.266. Nilai tersebut merupakan liabilitas perusahaan yang masih terutang, sehingga akan meningkatkan kewajiban imbalan kerja PT Mustika Ratu

3


______233


234______

Tbk. Dari nilai tersebut terdapat perbedaan temporer yang timbul dari pengakuan kewajiban imbalan keja sebesar Rp 1.620.902.539. Dengan kata lain terdapat selisih pengakuan atas kewajiban imbalan kerja. Perbedaan tersebut akan mengakibatkan koreksi fiskal positif dimana akan menambah laba sebelum pajak penghasilan. Oleh karena itu menurut perpajakan nilai kewajiban imbalan kerja yang disetujui oleh DJP adalah sebesar Rp 1.351.518.727. Dari koreksi fiskal tersebut akan menimbukan aset pajak tangguhan, karena pada saat nilai tersebut dipulihkan dapat menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Aset pajak tanguhan yang timbul adalah sebesar Rp 405.225.635 . Nilai tersebut berasal dari perbedaan temporer atas kewajiban imbalan kerja sebesar Rp 1.620.902.539 dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%. Pada PT. Mayora Indah Tbk, Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasa lalu adalah metode Projected Unit Credit. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan. Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atau perubahan asumsi aktuarial yang melebihi batas koridor atau lebih besar daripada 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini imbalan pasti dibebankan atau dikreditkan ke komponen laba rugi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan, sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan (vested). Pada PT. Gudang Garam Tbk, liabilitas atas imbalan pasca kerja perseroan dan entitas anak dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah imbalan pasca kerja di masa depan yang timbul dari jas ang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode projected unit credit. Dengan kata lain dalam penentuan kewajiban imbalan kerja aktuaris independen pun menggunakan estimasi atau perkiraan menjadi dasar dimana estimasi tersebut berasal dari mendiskontokan arus kas di masa depan. Sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak diperkenankan menggunakan dasar estimasi dalam perhitungan kwajiban imbalan kerja tersbut, dasarnya adalah hanya beban yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan atau iuran yang telah dibayarkan ke pegawainya pada periode tersebut kecuali disetujui oleh Direktur Jendral Pajak. Disebutkan pada catatan atas laporan keuangan PT. Gudang Garam bahwa terdapat perbedaan temporer yang timbul dari pengakuan liabilitas imbalan kerja adalah sebesar Rp 92.450 (dalam jutaan). Nilai tersebut merupakan selisih pengakuan beban imbalan kerja yang diakui oleh perusahaan dengan yang dioerkenankan oleh Direktur Jendral Pajak. Dengan kata lain terdapat slisih pengakuan atas kewajiban imbalan kerja. Perbedaan temporer yang timbul akan mengakibatkan koreksi fiskal positif sehingga akan menambah laba sebelum pajak penghasilan perusahaan karena terlalu besar mengakui beban tersebut. Oleh karena itu menurut perpajakan nilai kewajiban imbalan kerja yang disetujui oleh DJP yaitu sebesar Rp. 788.750 (dalam jutaan). Nilai tersebut didapat dari beban imbalan kerja sebesar Rp 881.200 dikurangi perbedaan temporer liabilitas imbalan kerja sebesar RP 92.450 (dalam jutaan).

4

Dari contoh ilustrasi yang penulis ambil ialah imbalan kerja dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan pasti mengakui adanya liabilitas imbalan kerja dikarenakan perusahaan mempunyai tenaga kerja yang harus dibayar. Dengan kata lain, jika perusahaan tidak membayar atau memiliki tenaga kerja artinya perusahaan tidak dapat berjalan. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa adanya perbedaan temporer ini akan berdampak pada aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan, yang nantinya pada beban pajak penghasilan di laporan laba rugi akan meningkat karena adanya pengakuan pajak tangguhan tersebut. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan riset pada situs resmi BEI dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ke-lima perusahaan yang penulis teliti telah menerapkan PSAK 46 tentang perlakuan akuntansi perpajakan. Dari pembahasan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa : 1. Dalam laporan posisi keuangan PT. Astra Internasional Tbk, PT. Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk, terdapat akun Aset Pajak Tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang ada 2. Pada bagian laporan laba rugi PT. Astra Internasional Tbk, PT. Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk, adanya beban pajak penghasilan yang timbul dari hasil beban pajak kini ditambahkan dengan beban pajak tangguhan. 3. Pada bagian laporan posisi keuangan, terdapat akun aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang menyebabkan koreksi fiskal positif yang berdampak pada bertambahnya nilai laba sebelum pajak penghasilan, sedangkan akun liabilitas pajak tangguhan timbul dari adanya koreksi fiskal negatif yang berdampak pada berkurangnya nilai laba sebelum pajak penghasilan perusahaan. Pengaruh dari penerapan PSAK 46 adalah akan terjadinya perbedaan antara beban pajak penghasilan berupa nilai pajak penghasilan yang diakui oleh perusahaan dengan utang pajak penghasilan yang merupakan pajak penghasilan terutang yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, yang timbul akibat adanya perbedaan temporer. DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jendral Pajak.2011.Pajak Penghasilan (PPh). http://www.pajak.go.id Gunadi. 2004. Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang – Undang Pajak Baru, PT Grasindo. Jakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan No.1 tentang Penyusunan Laporan Keuangan per tanggal 15 Desember 2009.Salemba Empat Jakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. Standar Akuntansi Keuangan No.46 tentang Pajak Penghasilan per tanggal 9 Agustus 2010. Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., Warfield, Terry D.2011.Intermediate Accounting, Volume 1.Willey.Ney York Lumbantoruan, Sophar. 1997. Ensiklopedi Perpajakan Indonesia. Erlangga. Jakarta. Mardiasmo, Edisi Revisi 2009, Perpajakan,Andi. Yogyakarta. Meliala, Tulis S., Francisca Widianti Oetomo. 2008.Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Edisi 5, Semesta Media. Jakarta.

5


______235


236______

Meliala, Tulis S.2006. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta Muljono, Djoko.2006. Akuntansi Pajak, C.V. Andi Offset. Yogyakarta. Purba, Marisi P., Andreas. 2005. Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarka IAS No.12 dan PSAK No.46. Graha Ilmu. Yogyakarta. Resmi, Siti. 2009. Perpajakan:Teori dan Kasus. Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta. Reeve, James M., Carls S.Warrem, Jonathan E. Duchac. 2009. Principal of Accounting Indonesia Adaptation. Salemba Empat. Jakarta. Soemarso, 2004. Akuntansi Suatu Pengantar. Salemba Empat. Jakarta. Stice, Earl K., James D. Stice, dan K. Fred Skousen, 2009. Intermediate Accounting. Edition 13, International Thomson Publishing. Ohio Suandi, Erly. 2008. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta.. Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salemba Empat. Jakarta. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2001. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta. Wicaksono, Bimo Satrio. Pajak Kini dan Pajak Tangguhan. http://jagalan.blog.uns.ac.id (Diakses 2 September 2012) William, Jan., Haka, Susan. 2003. Financial Accounting. MC Graw Hill. New York.

6

Murabahah Accounting

EVALUASI ATAS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH DALAM KAITANNYA DENGAN LAPORAN KEUANGAN ( Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor )

237

Erna Syahrina dan Siti Ita Rosita Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Email : [email protected]

Submitted: JANUARI 2014

ABSTRACT Murabahah financing is one of the Islamic financial institutions to improve their business by mobilizing funds from the public through the provision of goods through trading system where the bank buys goods customer’s needs. The sale of goods shall state the cost and benefits agreed upon by the seller and the buyer. The purpose of this study was to evaluate the treatment and application of accounting in Islamic banking murabahah relating to the financial statements. The evaluation was done to determine whether the treatment and application of accounting murabahah in the Islamic banking and has been applied in accordance with PSAK No. 102, as well as the presentation of financial statements in accordance with PSAK No. 101. Research by the author is in PT. Bank BNI Syariah, Tbk Branch located in Bogor , engaged in the field of Islamic banking. Object of research taken in this study is the product Griya with deferred payment system. In a murabahah transaction tough, Bank BNI Syariah will record murabahah receivables and deferred murabahah profit. Murabahah tough realized gains will be recorded upon receipt of installments from the customer. Murabahah receivables that have not been repaid by the customer will be reported on the balance sheet at net relisasi value, while a legitimate murabahah profits realized will be reported in the income statement. Evaluation results in this study that the application of accounting murabahah punch at PT. Bank BNI Syariah, Tbk Bogor Branch in accordance with PSAK No. 102 and presentation of financial statements in accordance with PSAK No.101.


Keyword: murabahah accounting, financial statements PENDAHULUAN Pasar keuangan menjalankan fungsi ekonomi yang penting dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana. Aliran dana tersebut dapat menempuh dua rute: secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah perantara melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Salah satu jenis lembaga keuangan adalah bank. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai agent of trust yaitu kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan, dapat sebagai agent of development yaitu memperlancar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta dapat sebagai agent of services yaitu menawarkan bermacam- macam jasa kepada masyarakat. Menurut konsepnya bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan konsep akuntansi yang diadopsi dari budaya barat dan kapitalis yang hanya mementingkan materi dan duniawi saja, sedangkan bank syariah berdasarkan perangkat akuntansi syariah yang dalam praktiknya dapat mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dan akuntansi yang sesuai 1



238______

dengan syariah. Bank syariah merupakan sebuah lembaga perbankan yang dalam usahanya berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain tidak menggunakan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya karena bunga merupakan jenis riba yang diharamkan dalam islam. Dengan dilakukannya penelitian diharapakan akan diketahui : 1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan pada Bank BNI Syariah. 2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah pada Bank BNI Syariah berdasarkan PSAK No. 102. 3. Untuk mengetahui kaitan penerapan perlakuan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK No. 102 terhadap kewajaran laporan keuangan Bank BNI Syariah. TINJAUAN PUSTAKA Beberapa teori yang mendasari penelitian ini adalah Akuntansi Murabahah dan PSAK No.102. Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Menurut Drs. Zainul Arifin, MBA dalam Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (2003,2) ”Bank syariah adalah lembaga yang mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam dalm transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis lain yang terkait.” Menurut Sri Nurhayati - Wasilah dalam Akuntansi Syariah di Indonesia (2009,160) “Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.” Menurut Wiroso dalam bukunya Akuntansi Transaksi Syariah (2011,37), laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun tujuan laporan keuangan sebagai berikut : a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

METODE PENELITIAN Penelitian mengenai Evaluasi Atas Penerapan Akuntansi Murabahah dalam Kaitannya dengan Laporan Keuangan ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis mengenai Penerapan Akuntansi Murabahah dan dikaitkan dengan PSAK 102. HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Atas Penerapan Akuntansi Murabahah dalam Kaitannya dengan Laporan Keuangan 1. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin / keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Jenis-jenis pembiayaan murabahah yang disediakan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Bogor antara lain : a. Pembiayaan Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan menggunakan Akad Murabahah (Jual Beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli atau membangun rumah tinggal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masingmasing calon nasabah. b. Pembiayaan Oto iB Hasanah adalah Fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad Murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai. c. Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan perusahaan/ lembaga/ instansi atau profesional berlandaskan akad murabahah (jual beli) untuk pembelian barang dengan agunan berupa fixed asset. d. Pembiayaan Flexi iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/ karyawan perusahaan/ lembaga/ instansi dengan akad murabahah (jual beli) untuk pembelian barang atau akad ijarah (sewa) untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah, travelling, pernikahan dan lain-lain. e. Pembiayaan Haji Hasanah adalah fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah haji melalui penyediaan talangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan porsi haji, yang ditentukan oleh Departemen Agama. 2. Dalam jual beli murabahah, PT. BNI Syariah harus menyatakan harga produk yang ditawarkan kepada pembeli dan menentukan margin (keuntungan) yang akan disepakati kedua belah pihak sebagai penambah harga jual kepada pembeli. Presentase margin yang ditetapkan PT. Bank BNI Syariah sesuai dengan jangka waktu pembeli dalam mengangsur atau mencicil pembiayaan yang diajukan. Semakin lama jangka waktu pembiayaan yang disepakati, maka semakin besar presentase margin yang ditanggung. 3. Secara keseluruhan penerapan akuntansi murabahah PT. Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah, dimana bisa dilihat dalam mengakui keuntungan murabahah saat pembayaran pembiayaan murabahah setiap bulannya. 4. Pada PT. Bank BNI Syariah laporan keuangan disusun dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang “Penyajian Laporan

3


______239


240______

Keuangan Syariah”, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Institut Akuntansi Publik Indonesia. SIMPULAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pada PT. BNI Syariah, pembiayaan murabahah telah sesuai syariah karena merupakan akad jual beli beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. 2. Penerapan perlakuan akuntansi murabahah pada PT. BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK No. 102. Pengakuan keuntungan (margin) murabahah pada Bank BNI Syariah dilakukan pada saat nasabah (pembeli) membayar agunannya setiap bulan. 3. Penerapan perlakuan akuntansi murabahah berkaitan dengan kewajaran laporan keuangan. Pencatatan pembiayaan murabahah pada PT. BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK No. 102 dan penyajian laporan keuangan telah mengikuti ketentuan yang ada di PSAK No. 101. 4. Ada sedikit kelemahan pada PT. BNI Syariah dimana SDM PT. BNI Syariah kurang mengetahui tentang jurnal-jurnal akad murabahah karena PT. BNI Syariah telah membuat sistem untuk mempermudah SDM dalam membuat laporan keuangan. DAFTAR PUSTAKA Adrian Sutedi. 2009. Perbankan Syariah Tinjauandan Beberapa Segi Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. Antonio, M. Syafi’I et al. 2002. Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, Ekonisia, Yogyakarta. Askari, Hossein at al. 2009. New Issued in Islamic Finance and Economics, John Willey and Sons (Asia) Pte Ltd., Singapore. Dongoran, Nirwana. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan. Bogor. Heintz, James A., dan Robert W. Parry. 2002. Collage Accounting, South-Western. Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Muhammad dan Dwi Suwiknyo. 2008. Akuntansi Perbankan Syariah, Trusmedia, Jakarta. Muhammad Afdi Nizar Syahrul. 2000. Kamus Akuntansi, Citra Harta Prima, Jakarta. Muhammad Syafi’I Antonio. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta. Niswatin Ma’rufah. 2010. Evaluasi Atas Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Kaitannya Dengan Kewajaran Laporan Keuangan. Bogor. Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. Reeve , J. M et al. 2009. Pengantar Akuntansi Adopsi Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. Riahi, Ahmed dan Belhoui. 2000. Teori Akuntansi, Salemba Empat. Jakarta.

Warkum Sumitro. 2002. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Weygandt kieso kimmel. 2005. Accounting Principles, John Wiley and Sons, Inc. Wiroso. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah, IAI, Jakarta. Zainul Arifin. 2003. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Alvabet, Jakarta.

5


______241

PSAK 24, Employee Benefits

PENERAPAN PSAK 24 (REVISI 2010) ATAS IMBALAN KERJA PERUSAHAAN GO PUBLIC David Tri Alfantoro dan Hastoni



Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Email : [email protected] ABSTRACT The purpose of this study was to determine how management policies in employee benefits and to determine whether the company’s acoounting policies in accordance with PSAK 24 (Revised 2010). Object of this study is Going Public Companies that have adopted PSAK 24 (Revised 2010). The results of this study indicate that the studied Go Public Company has applied the kinds of employee benefits. Ten go public companies examined authors have implemented employee benefits in accordance with SFAS no. 24 (revised 2010). The elements of employee benefits which the company has applied by these ten companies are post-employment health care benefits, pension benefits, other long-term post-employment benefits. Ten go public traded companies studied have presented losses/gains actuarial using OCI approach at the statement of comprehensive income. The ten go public companies have the largest amount of the loss/gain actuarial is PT Bukit Asam for (Rp 879.288 billion), while the public company that has implemented a post-employment medical benefits is PT Bukit Asam and PT Vale Indonesia. Companies that have largest amount of a long-term post-employment benefit liabilities is PT Astra International with Rp 2.741 billion. There is one company that use foreign currency (US Dollar) is PT Vale Indonesia. Key words: Employee Benefits

JIAKES Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 2 No. 2, 2014 pg. 206-259 STIE Kesatuan ISSN 2337 – 7852

PENDAHULUAN Perkembangan dunia ekonomi semakin pesat, sehingga memaksa banyak perusahaan harus terus menerus melakukan gerakan–gerakan cepat untuk menyiasati perubahan ekonomi yang akan datang. Perusahaan harus juga menyesuaikan sistem akuntansi perusahaan dengan perkembangan kebijakan-kebijakan akuntansi yang berlaku pada saat ini, misal tentang imbalan kerja, perusahaan harus memenuhi kewajiban kepada tenaga kerja mereka atas jasa yang telah tenaga kerja lakukan kepada perusahaan, seperti upah, pesangon, gaji, dll. Mengenai imbalan kerja, perusahaan harus mengikuti kebijakan akuntansi yang diatur oleh PSAK 24, dalam PSAK 24 memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan dan beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Salah satu alasan kenapa perusahaan harus menerapkan PSAK-24 adalah adanya prinsip akutansi accrual basis. Perusahaan harus mempersiapkan (mencadangkan/mengakui) utang (liability), untuk imbalan yang akan jatuh tempo nanti. Alasan keduanya adalah tidak ada kewajiban yang tersembunyi. Artinya jika didalam laporan keuangan tidak ada account untuk imbalan pasca kerja (melalui

PSAK-24), maka secara tidak langsung perusahaan sebenarnya “menyembunyikan” kewajiban untuk imbalan pasca kerja. Yang ketiga tentu saja kaitannya dengan arus kas di perusahaan, jika ada karyawan yang keluar karena pensiun dan perusahaan memberikan manfaat pesangon pensiun kepada karyawan tersebut. Maka pada periode berjalan perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang mengurangi laba perusahaan. Jika dari awal perusahaan sudah mencadangkan imbalan pensiun ini (imbalan pasca kerja), maka imbalan pensiun yang dibayarkan tersebut tidak akan secara langsung mengurangi laba, akan tetapi akan mengurangi pencadangan / accrual / kewajiban atas imbalan pasca kerja yang telah di catatkan perusahaan di laporan keuangan. Adapun PSAK 24 revisi 2010 mengacu pada International Accounting Standard 19 (IAS-19) revisi tanggal 1 January 2009, yang mengatur mengenai Employee Benefits. Akan tetapi dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada paragraf – paragraf yang tidak relevan dengan keadaan di Indonesia. TINJAUAN PUSTAKA Beberapa teori yang mendasari penelitian ini adalah Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010). Imbalan Kerja menurut PSAK 24 adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja meliputi: (a) imbalan kerja jangka pendek, seperti upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus (jika terutang dalam waktu 12 bulan pada akhir periode pelaporan), dan imbalan non-moneter (seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk pekerja; (b) imbalan pasca kerja, seperti pensiun, imbalan pensiun lainnya, asuransi jiwa pascakerja, dan imbalan kesehatan pascakerja; (c) imbalan kerja jangka panjang lainnya, termasuk cuti besar, cuti hari raya, imbalan jangka panjang lainnya, imbalan cacat permanent, dan bagi laba, bonus, dan kompensasi yang ditangguhkan (jika terutang seluruhnya lebih dari 12 bulan pada akhir periode pelaporan); (d) pesangon pemutusan kontrak kerja (PKK); dan imbalan berbasis ekuitas Tujuan Imbalan Kerja : “Mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja” Pernyataan ini mengharuskan entitas untuk mengakui: a. liabilitas jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. b. beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja

METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah: Metode deskriftif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data yang ada dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui apakah laporan keuangan mengenai imbalan kerja telah sesuai dengan PSAK 24 (Revisi tahun 2010). HASIL DAN PEMBAHASAN Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi, perusahaan harus mengakui jumlah tak-terdiskontokan


______243


244______

(undiscounted amount) atas imbalan kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut: 1. Sebagai kewajiban, setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar. Apabila jumlah yang dibayar melebihi jumlah tak-terdiskontokan dari imbalan tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar di muka) sejauh pembayaran tersebut akan menimbulkan, misalnya, pengurangan pembayaran di masa depan atau pengembalian kas; atau 2. Sebagai beban, kecuali PSAK lain mewajibkan atau membolehkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset (lihat misalnya, PSAK 14 rev. 2007 persediaan, dan PSAK 16 rev. 2007 : Aset Tetap. (PSAK 24 paragraf 11) Apabila pekerja telah memberikan jasa kepada perusahaan selama suatu periode, maka perusahaan harus mengakui iuran terutang untuk program iuran pasti sebagai kewajiban (beban terakru), setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Jika iuran tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan, maka perusahaan mengakui kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar di muka) sepanjang kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran iuran di masa depan atau dikembalikan. (PSAK 24 paragraf 47) Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti merupakan jumlah bersih dari: 1. Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan; 2. Ditambah keuntungan aktuarial (dikurangi kerugian aktuarial) yang tidak diakui karena perlakuan yang dinyatakan pada paragraf 97 dan 98; 3. Dikurangi biaya jasa lalu yang belum diakui; 4. Dikurangi nilai wajar aset program pada tanggal neraca (jika ada) yang akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban secara langsung. (PSAK 24 paragraf 57) Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, perusahaan harus mengakui total nilai bersih dari jumlah berikut ini sebagai beban atau penghasilan, kecuali jika ada pernyataan lain yang mensyaratkan atau mengijinkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset: 1. Biaya jasa kini (lihat paragraf 68-96); 2. Biaya bunga (lihat paragraf 87); 3. Hasil yang diharapkan dari aset program (lihat paragraf 118-120) dan dari hak penggantian (lihat paragraf 114); 4. Keuntungan dan kerugian aktuarial, seperti disyaratkan sesuai dengan kebijakan akuntansi entitas (lihat paragraf 97-102); 5. Biaya jasa lalu (lihat paragraf 105) 6. Dampak kurtailmen atau penyelesaian program (lihat paragraf 122-123); dan 7. Dampak batasan dalam paragraf 61(b), kecuali diakui diluar laporan laba rugi sesuai dengan paragraf 101. Entitas harus mengakui pesangon PKK sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, perusahaan berkomitmen untuk: 1. Memberhentikan seorang atau kelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal; atau 2. Menyediakan pessangon PKK bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

Pemberi kerja sering menyediakan manfaat bagi pekerja pascapensiun. Terdapat dua bentuk manfaat pascapensiun ini: 1. Manfaat pensiun Di mana pemberi kerja menjanjikan manfaat moneter kepada pekerja pascapensiun. 2. Manfaat lain pascapensiun pekerja Di mana pemberi kerja menyediakan manfaat lain (biasanya moneter) pascapensiun terutama pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa. Imbalan kerja terutama imbalan pasca kerja harus dicadangkan sebagai suatu kewajiban, karena laporan keuangan disusun dengan basis akrual dan jumlahnya biasanya material. Secara garis besar, PSAK no. 24 mengatur imbalan kerja secara luas. Berdasarkan peruntukan dan jatuh temponya, imbalan kerja dibagi menjadi dua bagian yaitu imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja. Dalam penerapan PSAK 24 (revisi 2010) atas imbalan kerja perusahaan go public dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan perusahaan terhadap imbalan kerja dan kesesuaiannya dengan PSAK 24 (Revisi 2010). Berikut adalah 10 perusahaan go public yang penulis teliti sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2010) atas Imbalan Kerja. Tabel 1 Jumlah imbalan kerja beserta laba rugi aktuaria No.

Perusahaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AALI ASII ASGR AUTO PTBA HERO HMSP UNTR INCO EXCL

IKP (Jutaan) 1.240.005 15.555* -

IP (Jutaan) 366.787 1.965.000 23.123 152.497 536.646 212.150 6.665* -

IPJPL (Jutaan) 96.169 982.000 13.516 97.823 530.662 50.344 -

Catatan: (*) : dalam ribuan IKP : Imbalan Kesehatan Pascakerja IP : Imbalan Pensiun IPJPL : Imbalan Pacakerja Jangka Panjang Lainnya LIPJP : Liabilitas Imbalan Pascakerja Jangka Panjang L/R : Laba Rugi AALI : Astra Agro Lestari ASGR : Astra Graphia ASII : Astra International AUTO : Astra Autoparts PTBA : Bukit Asam HMSP : Handala Manjaya Sampoerna HERO : Hero Supermarket INCO : Vale Indonesia UNTR : United Tractor

LIPJP (Jutaan) 424.755 2.741.000 29.707 234.187 2.210.981 262.494 854.970 1.079.679 21.875* 171.030

L/R Aktuaria (Jutaan) (Rp. 88.815) (Rp. 606.000) (Rp. 9418) (Rp. 30.963) (Rp. 879.288) (Rp. 89.591) (Rp. 227.173) (Rp. 366.700) ($ 4.737)* (Rp. 27.642)


______245

EXCL : Xl Axiata PSAK 24, Employee Benefits Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sepuluh perusahaan go public yang diteliti oleh penulis telah menerapkan imbalan kerja no. 24 (revisi 2010). 246______ sesuai PSAK Adapun unsur-unsur imbalan kerja yang telah diterapkan kesepuluh perusahaan tersebut itu adalah imbalan kesehatan pascakerja, imbalan pensiun, imbalan pascakerja jangka panjang lainnya. 1. Sepuluh perusahaan go public yang diteliti telah menyajikan kerugian/keuntungan aktuarial dengan menggunakan pendekatan OCI, pada laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan go public tersebut yang memiliki jumlah kerugian/keuntungan aktuarial terbesar adalah PT Bukit Asam sebesar (Rp. 879.288.000.000). 2. Perusahaan go public tersebut yang telah menerapkan imbalan kesehatan pascakerja adalah PT Bukit Asam dan PT Vale Indonesia. 3. Perusahaan yang memiliki liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang terbesar yaitu PT Astra International sebesar Rp 2.741.000.000 4. Perusahaan yang memakai mata uang asing (US Dollar) terdapat satu perusahaan yaitu PT Vale Indonesia. SIMPULAN Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan terhadap 10 perusahaan go public maka dapat disimpulkan bahwa seluruh perusahaan go public yang diteliti oleh penulis telah menerapkan imbalan kerja sesuai PSAK no. 24 (revisi 2010). DAFTAR PUSTAKA Harahap, Sofyan Safri. 2011. Teori Akuntansi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Martono. 2009. Bank Dan Lembaga Keuangan. Depok: Ekonisia. Mulyadi. 2007. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat. Reeve, dkk. 200. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Reeve, dkk. 200. Principles Of Accounting. Jakarta: Salemba Empat. Ross, Westerfield, dan Jordan. 2009. Pengantar Keuangan Perusahaan. Buku satu. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat. Sondang. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Stice, K. Earl, James D. Stice and K. Fred Skousen. 2009. Intermediate Accounting. Buku Satu. Edisi 15. Jakarta: Salemba Empat. Stice, K. Earl, James D. Stice and K. Fred Skousen. 2003. Intermediate Accounting. New York: Thompson South Western. Waygent, Kieso, and Kimmel. 2002. Accounting Principles. 6th Edition. New York: John Wiley & Sons. Inc. Waygent, Kieso, and Kimmel. 2011. Financial Accounting. IFRS Edition. New York: John Wiley & Sons. Inc. Warren, Reeve, and Fess. 2002. Accounting. 20th Edition. New York: South Western.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 PSAK No.1 Revisi 2009 Penyajian Laporan Keuangan Homepage : id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2063114-jenis-jenislaporan-keuangan/


______247

PSAK 5, Operating Segment

ANALISIS KEBIJAKAN SEGMEN PADA PERUSAHAAN ASOSIASI SERTA KAITANNYA DENGAN PSAK NO 5 (Literatur pada berbagai perusahaan Tbk di Indonesia)

248 Submitted: JANUARI 2014 Accepted: AGUSTUS 2014

Ardhi dan Yayuk Nurjanah Program StuZdi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Email : [email protected]

ABSTRACT The purpose of this research is to analyze segment policies applied by association companies, and investigate if such application is in accordance with PSAK No. 5. Generally companies’ segments are consisted of business and geographical segments. The business segment is divided based into products and services. Mean while, the geographical segment is based on its operating regions. The form of its report is consisted of segmented income statement, segmented assets and liabilities, reconciled total revenue, and other material elements between the segment and entities. The result show that most associated companies run their operating segmen based on business and geographic, and not every companies disclose them in accordance with PSAK No. 5. Kata kunci: Business Segment, Geographical Segment, Operating Segment


PENDAHULUAN Perkembangan dunia bisnis semakin ketat. Dengan persaingan perekonomian yang ada sekarang, setiap perusaahaan dituntut untuk menemukan terobosan baru agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Ketatnya persaingan yang ada tentunya akan memberikan keadaan yang sulit bagi setiap perusahaan, terutama bagi perusahaan kecil yang mempunyai pesaing besar, bukan suatu hal yang mustahil, persaingan itu akan mengakibatkan kehancuran. Salah satu tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Dengan adanya penurunan kualitas perusahaan, akan mengakibatkan berkurangnya keinginan para investor untuk menanamkan saham di perusahaan tersebut. Untuk mencegah kehancuran suatu perusahaan, maka tidak jarang suatu perusaan menggabungkan diri dengan beberapa perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah melakukan merger, demi meningkatkan tingkat perekonomiannya. Seperti misalnya bank-bank yang ada di Indonesia, Bank Pikko, Bank Exim, Bank Bumi Daya yang melakukan merger menjadi Bank Mandiri. Dengan melakukan penggabungan usaha, diharapkan akan memperkuat posisinya di pasar dunia, dan meningkatkan penjualan agar operasi perusahaan dapat berkelanjutan dan kompetitif. Dalam memasarkan produknya perusahaan melakukan segmentasi pasar, agar dapat mengetahui produk yang sedang marak disukai konsumen. Walaupun segmentasi pasar memberikan banyak manfaat, namun juga memiliki kelemahan-kelemahan, seperti; biaya produksi yang menjadi lebih tinggi, biaya penelitian atau riset pasar yang bertambah, biaya promosi yang menjadi lebih tinggi ketika mempromosikan produk baru, dan juga bahkan akan menimbulkan

persaingan tidak sehat misalnya kanibalisme sesame produsen untuk produk segmen yang sama. Selain dengan menguasai segmentasi pasar, perusahaan juga berusaha untuk menaikkan biaya-biaya, agar nilai jual produk menjadi tinggi, agar mendapatkan laba yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menetapkan kebijakan segmen antar perusahaan induk dan anak. Kebijakan segmen tersebut, telah diatur dalam PSAK no.5 tentang pelaporan segmen. Dengan berbagai kebijakan segmen yang ada, menjadikan hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti, mengembangkan dan meneliti kebijakan yang ada. Penulis ingin meneliti kebijakan segmen apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut, dan apakah perusahaan itu benar benar menerapkan kebijakan segmen tersebut sesuai dengan PSAK no 5. TINJAUAN PUSTAKA Beberapa teori yang mendasari penelitian ini adalah kebijakan segmen perusahaan asosiasi, peraturan kebijakan segmen yang dikaitkan dengan PSAK No.5. Berdasarkan pada FASB Statement No. 131, yang berlaku untuk perusahaan publik, dikatakan bahwa setiap perusahaan harus melaporkan informasi segmen dengan cara yang sama dengan manajemen mengatur perusahaan dengan unit-unit untuk pengambilan keputusan internal dan tujuan evaluasi kinerja. Komponen utama yang dilaporkan dalam laporan segmen antara lain adalah pendapatan segmen, beban segmen, hasil segmen dan kewajiban segmen. Dalam segmen yang dilaporkan termasuk Segmen Usaha dan Segmen Geografis. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 5 , segmen usaha dapat didefinisikan sebai “Komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk dan jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain”. Segmen Geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dan mempunyai usaha di suatu atau sekelompok Negara dalam suatu wilayah geografis tertentu. FASB Statement No.14 Mengenai pelaporan keuangan segmen, menyatakan bahwa data keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan dipisahkan menurut informasi lini produk dan geografi. Menurut Kotler (2008:95), segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti Negara, Negara bagian, wilayah, provinsi, kota, atau lingkungan. Perusahaan dapat memutuskan untuk dapat beroperasi dalam suatu wilayah geografis, dan dapat beroperasi di semua segmen dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan dan selera yang ada di masing-masing wilayah. Tujuan penyajian informasi menurut segmen adalah menyediakan informasi bagi para pemakai laporan keuangan mengenai skala relative, kontribusi laba dan trend pertumbuhan dari berbagai industry dan wilayah geografis perusahaan yang didiversifikasi untuk memungkinkan para pemakai laporan keuangan membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Pendapatan Segmen adalah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan secara langsung dapat dikaitkan dengan suatu segmen dan porsi yang relevan dari pendapatan perusahaan yang dapat dialokasikan secara rasional kepada suatau segmen, baik berasal dari penjualan kepada pelanggan eksternal maupun dari transaksi dengan segmen lainnya dalam perusahaan yang sama.


______249


250______

METODE PENELITIAN Penelitian ini membahas tentang (a) analisis kebijakan segmen perusahaan asosiasi, (b) peraturan kebijakan segmen yang ada pada PSAK no.5. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan yang ada di antara variabel dan menguji hipotesis penelitian. Berdasarkan batasan tersebut, maka penelitian ini merupakan explanatory search. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan serta menarik kesimpulan yang tidak terlalu jauh dari data. Untuk memudahkan proses analisis, penulis terlebih dahulu membagi variabelvariabel penelitian kedalam dua kelompok, yaitu : 1. Variabel Bebas ( X ) Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau yang diselidiki pengaruhnya, variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebijakan segmen pada perusahaan asosiasi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kebijakan segmen yang digunakan dalam perusahaan asosiasi. 2. Variabel Terikat ( Y ) Variabel terikat adalah gejala atau unsur yang diperoleh variabel lain. Variabel terikat dari penelitian adalah PSAK No.5. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Kebijakan Segmen serta kaitannya dengan PSAK no.5 Berikut hasil analisis yang telah dilakukan pada PT Holcim Indonesia Tbk. Aktivitas utama perusahaan meliputi pengoperasian pabrik semen dan aktivitas lain yang berhubungan dengan industri semen, serta melakukan investasi pada perusahaan lainnya. Perusahaan memiliki entitas asosiasi dengan PT Sadaibakti Pratama, dengan besar kepemilikan 40%. Dalam kegiatan usahanya, PT Holcim Indonesia Tbk, memiliki tiga segmen usaha, yaitu Semen, Beton jadi dan tambang agregat, dan jasa lainnya. Perusahaan beroperasi tiga propinsi, produksi semen dan beton jadi berlokasi di Jawa, jasa transportasi dan distribusi (jasa lain) juga berlokasi di Jawa. Selain itu perusahaan juga melakukan ekspor ke Negara-negara di Asia, dan Negara lain. Untuk lebih jelas, penulis akan menyertakan informasi segmen PT Holcim Indonesia Tbk berdasarkan pada segmen usaha, dan segmen geografisnya.

Tabel 1 Informasi segmen usaha PT Holcim Indonesia Tbk (2012) Keterangan

Penjualan Penjualan eksternal Penjualan antar segmen Jumlah penjualan Pendapatan Keuangan Beban keuangan Laba segmen Informasi lainnya Aset segmen Liabilitas segmen Penambahan aset tetap Penyusutan dan deplesi

Semen

Beton jadi dan Tambang Agregat

Jasa Lainnya

Total setelah eliminasi

6.360.878 372.739 6.733.617 52.333 (199.829) 1.503.249

1.163.086 70.116 1.233.202 4.125 (2.029) 40.136

398 (10.787) (10.128)

7.523.954 7.523.954 45.657 201.446 1.533.257

11.218.362 3.241.381 955.221 612.319

512.056 215.209 12.042 8.816

117.164 299.227 22.131 422

10.950.501 3.423.241 989.394 621.557

PT Holcim Indonesia, sudah memenuhi kriteria yang disebutkan dalam PSAK no. 5, yaitu bahwa perusahaan harus menyampaikan informasi tentang laba atau rugi segmen dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, kewajiban segmen, dan dasar pengukuran. Dalam pelaporan laba rugi segmen, entitas juga telah melaporkan : 1. Pendapatan dari pelanggan eksternal; 2. Pendapatan dari transaksi dengan segmen operasi lain dalam entitas yang sama; 3. Pendapatan bunga; 4. Beban bunga; 5. Penyusutan dan amortisasi; 6. Unsur-unsur material dari penghasilan dan beban 7. Bagian entitas atas laba atau rugi entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas; 8. Beban atau pendapatan pajak penghasilan; dan 9. Unsur-unsur material nonkas selain penyusutan dan amortisasi. PT Holcim juga turut mengungkapkan rekonsiliasi dari informasi segmen. Berikut akan disajikan laporan rekonsiliasi perusahaan: Tabel 2 Rekonsiliasi dan informasi segmen PT Holcim Indonesia (2012) Rekonsiliasi atas Aset Segmen Investasi dalam saham Piutang jangka pendek dan pajang antar segmen Aset Operasi Kelompok Usaha Liabilitas segmen Pinjaman jangka pendek dan panjang antar segmen Liabilitas operasi kelompok usaha

2012 13.043.049 (549.986) (324.546)

2011 11.847.582 (564.505) (332.576)

12.168.517 4.075.007 (324.546)

10.950.501 3.755.817 (332.576)

3.750.461

3.423.241


______251


Untuk segmen geografis, perusahaan dan entitas anak beroprasi di tiga provinsi di Indonesia, sedangkan Holcim Malaysia (HMSB) beroperasi di Malaysia. Berikut ini adalah penjualan konsolidasian perusahaan dan entitas anak berdasarkan segmen geografis tanpa memperhatikan tempat barang dan jasa diproduksi:

252______

Tabel 3 Segmen geografis PT Holcim Indonesia Tbk Segmen geografis Lokal: Jawa Area Lain, termasuk penjualan domestic di Malaysia Ekspor: Negara Asia Negara lain Jumlah

2012

2011

6.544.331 2.427.645

5.440.593 1.902.705

2.404 36.696 9.011.076

39.638 141.028 7.523.964

Entitas melaporkan informasi geografis, yang berisi pendapatan dari pelanggan eksternal yang diatribusikan kepada negara domisili entitas dan yang diatribusikan kepada semua negara asing secara total dimana entitas memperoleh pendapatan. Berikutnya penulis akan mencoba melakukan pengujian atas segmen usaha yang perlu dilaporkan, yaitu uji pendapatan, uji aktiva, dan uji laba usaha pendapatan segmen. Uji pendapatan segmen usaha PT Holcim Indonesia Tbk adalah sebagai berikut: Tabel 4 Uji pendapatan segmen usaha Segmen

Pendapatan segmen usaha

Pendapatan antar segmen

Semen

6.360.878

372.739

Beton Jadi dan tambang agregat Jasa lainnya Total

1.163.086

7.523.964

Nilai uji

>

(10% x 7.966.819) 796.681

Apakah segmen perlu dilaporkan menurut uji pendapatan? Ya

70.116

>

796.681

Ya

442.855

<

796.681

Tidak

Nilai uji pendapatan adalah 796.681, yaitu diperoleh dari 10% total pendapatan dari seluruh pendapatan eksternal dan antar segmen. Segmen semen, Beton jadi dan tambang agregat merupakan segmen yang perlu dilaporkan dalam kriteria ini, tetapi segmen jasa lainnya tidak perlu dilaporkan karena total pendapatannya kurang dari nilai uji. Uji aktiva mencakup perbandingan total jumlah aktiva masing masing segmen usaha, dengan 10% total aktiva seluruh segmen usaha. Berikut tabel uji aktiva PT Holcim Indonesia Tbk:

Tabel 5 Uji aktiva segmen Segmen

Aktiva segmen usaha

Semen Beton Jadi dan tambang agregat Jasa lainnya Total

Nilai uji

Apakah segmen perlu dilaporkan menurut uji pendapatan?

11.218.362

>

(10% x 11.847.582) 1.184.758

512.056

<

1.184.758

Tidak

117.164 11.847.582

<

1.184.758

Tidak

Ya

Hasil menurut uji pendapatan segmen, menyatakan bahwa segmen yang perlu dilaporkan hanya segmen semen saja, sedangkan segmen beton jadi dan tambang agregat dan jasa lainnya tidak memenuhi uji aktiva segmen. Uji laba usaha segmen membandingkan nilai dari masing-masing laba rugi usaha segmen, dengan 10% dari yang lebih besar antara gabungan laba seluruh segmen, atau gabungan rugi seluruh segmen usaha. Berikut tabel uji laba usaha segmen PT Holcim Indonesia Tbk: Tabel 6 Uji laba usaha pendapatan segmen Segmen

Semen Beton Jadi dan tambang agregat Jasa lainnya Total

Laba segmen usaha

Rugi segmen Usaha

Nilai uji

1.503.249

>

40.136

<

1.543.385

(10.128) (10.128)

<

(10% x1.543.385) 154.338

Apakah segmen perlu dilaporkan menurut uji pendapatan? Ya Tidak

154.338 154.338

Tidak

Nilai uji yang digunakan adalah total nilai dari laba segmen usaha, karena nilainya lebih besar dari total nilai rugi segmen usaha. Dalam uji laba pendapatan, hanya segmen semen yang memenuhi kriteria untuk dilaporkan. Dalam PSAK no 5 dinyatakan total pendapatan eksternal segmen dilaporkan minimal 75% total pendapatan. Jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen operasi diidentifi kasi sebagai segmen dilaporkan. Dalam kasus PT Holcim Indonesia, nilai uji adalah 75% x 7.523.964 yaitu sebesar 5.642.973. Pendapatan eksternal dari segmen yang lolos dari ketiga uji tersebut adalah 6.360.878, lebih besar dari nilai uji, dengan demikian tidak ada lagi segmen yang perlu dilaporkan. Jika pengujian 75% tidak dipenuhi, maka perlu ditambahkan lagi segmen dilaporkan hingga memenuhi kriteria uji 75%. Dari hasil uji di atas, ketiga segmen perusahaan yaitu segmen semen, beton jadi dan tambang agregat, dan jasa lainnya yang tidak perlu dilaporkan yaitu segmen jasa lainnya, karena segmen tersebut tidak memenui kriteria dari seluruh pengujian di atas. Sedangkan segmen beton dan tambang agregat masih memenuhi nilai uji pendapatan segmen usaha. Walaupun segmen tidak memenuhi kriteria nilai uji aktiva


______253


254______

segmen dan laba usaha segmen, segmen tetap termasuk dalam kriteria dilaporkan karena ada salah satu dari ketiga pengujian tersebut yang memenuhi kriteria. Contoh perusahaan berikutnya yang akan dijadikan bahan analisis adalah PT Astra Otoparts Tbk. Perusahaan memiliki entitas asosiasi di berbagai wilayah Asia, tetapi mayoritas entitas asosiasi perusahaan berada di Indonesia. Contoh entitas asosiasi perusahaan adalah PT TD Automotive Compressor Indonesia, dengan besar kepemilikan 25,70% dan berdomisili di Cikarang, PT Denso Indonesia, dengan besar kepemilikan 25,66% dan berdomisili di Jakarta. Semua entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas bergerak dalam industri komponen kendaraan bermotor. Perusahaan memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan lebih dari 20% hak suara investee secara langsung atau tidak langsung Kegiatan perseroan dan entitas anak dibagi dalam dua kelompok utama kegiatan usaha, yaitu perdagangan dan manufaktur komponen kendaraan bermotor. Kegiatan usaha tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen primer. Berikut adalah informasi segmen usaha PT Astra Otoparts Tbk periode 31 Desember 2011: Tabel 7 Informasi Segmen Usaha PT Astra Otoparts Tbk (2011) Perdagangan Pendapatan eksternal Pendapatan antar segmen Pendapatan bersih Beban pokok pendapatan Laba bruto Beban penjualan yang dapat dialokasikan Beban umum dan administrasi Bagian laba bersih entitas asosiasi Penghasilan keuangan Biaya keuangan Lain-lain, bersih Lainnya tidak dapat dialokasikan Laba sebelum pajak penghasilan

3,132,964

Manufaktur komponen kendaraan 4,230,695

Total (setelah eliminasi) 7,363,659

37,349

864,294

-

3,170,313 (2,634,138)

5,094,989 (4,353,029)

7,363,659 (6,126,058)

536,175 (267,679)

741,960 (64,627)

1,237,601 (293,628)

(16,503)

(186,343)

(197,542)

-

693,786

693,786

1,071

36,069

25,125

5,230 -

(26,572) 36,124 -

(14,557) (4,146) (232,910)

258,294

1,230,397

1,255,083

PT Astra melaporkan hasil segmen untuk setiap segmen dilaporkan, laba/rugi bersih pada entitas asosiasi dan pendapatan lainnya. Untuk aset segmen dilaporkan terpisah oleh perusahaan, berikut laporan aset segmen:

Tabel 8 Informasi Aset Segmen PT Astra Otoparts Tbk (2011) Perdagangan

Aset segmen Investasi pada entitas asosiasi Aset yang tidak dapat dialokasikan Total aset konsolidasi Liabilitas segmen Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan Total liabilitas konsolidasi

Jumlah (setelah eliminasi)

1,483,812 -

Manufaktur komponen kendaraan 4,239,457 3,072,986

-

-

2,673,450

(1,052,300)

(1,918,820)

8,881,642 (2,116,879) (1,279,664)

3,135,206 3,072,986

(3,396,543)

Pelaporan aset segmen juga telah sesuai dengan ketentuan PSAK, terdapat aset yang dimiliki pada entitas asosiasi, liabilitas segmen. Berdasarkan segmen geografis, perusahaan beroperasi di dalam negeri dan luar negeri, seluruh aset tidak lancar perusahaan berada di Indonesia. Bentuk primer pelaporan segmen perusahaan adalah segmen usaha, dan segmen geografis sebagai bentuk sekundernya, karena penjualan perusahaan lebih dipengaruhi oleh jenis produk perusahaan dibandingkan dengan lokasi penjualannya. Penulis juga akan melakukan pengujian segmen usaha yang perlu dilaporkan pada PT Astra Otoparts. Berikut uji pendapatan perusahaan: Tabel 9 Uji Pendapatan segmen usaha

Perdagangan Manufaktur komponen kendaraan Total

Pendapatan segmen usaha 3,132,964 4,230,695


7.363.659

901.643

37,349 864,294

> >

Nilai Uji (10% x 8.265.302) 826.530 826.530

Apakah segmen perlu dilaporkan? Ya Ya

Kedua segmen usaha PT Astra Otoparts Tbk telah memenuhi kriteria uji pendapatan segmen usaha, dan perlu dilaporkan menurut uji pendapatan. Berikutnya akan dilakukan pengujian aktiva pada segmen perusahaan: Tabel 10 Uji aktiva segmen Perdagangan Manufaktur komponen kendaraan Jumlah

Aktiva teridentifikasi segmen usaha 1,483,812 7.312.443

> >

Nilai Uji (10% x 8.796.255) 879.625 879.625


8.796.255

PT Astra Otoparts Tbk, memiliki aset yang tidak dapat dialokasikan, karena tidak diketahui berapa jumlah aset pada masing-masing segmen, dan hanya diketahui


_____255


total aset yang tidak dapat dialokasikan, maka aset tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam uji aktiva segmen. Kedua segmen usaha perusahaan telah memenuhi kriteria nilai uji aktiva segmen, dan segmen perlu dilaporkan menurut uji aktiva segmen. Berikutnya akan dilakukan pengujian laba usaha segmen:

256______

Tabel 11 Uji Laba Usaha Pendapatan Segmen

Perdagangan Komponen Manufaktur kendaraan Total

Laba segmen usaha

Rugi segmen usaha

258,294 1,230,397

-

1,488,691

-

Nilai Uji (10% x 1,488,691 ) > >

148,869 148,869


Segmen perdagangan dan komponen manufaktur kendaraan telah memenuhi uji laba usaha segmen. Dari ketiga pengujian, seluruh segmen usaha yang dimiliki PT Astra Otoparts telah memenuhi syarat sebagai segmen dilaporkan. Perusahaan berikutnya yang akan dijadikan bahan analisis adalah PT Harum Energy Tbk. Perusahaan melaporkan segmen-segmen berdasarkan divisi-divisi operasi: 1. Pertambangan 2. Pendapatan sewa dan jasa 3. Lain-lain Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi – divisi operasi: Tabel 12 Informasi segmen PT Harum Energy Tbk (2012) Penjualan eksternal Penjualan antar segmen Jumlah pendapatan Hasil Segmen Beban yang tidak dapat dialokasikan Laba entitas asosiasi dan pengend\alian bersama Laba(sebelum pajak) Informasi Lainnya Aset Aset segmen Investasi entitas asosiasi dan pengendalian bersama Aset yang tidak dapat dialokasikan Jumlah aset Liabilitas Liabilitas segmen Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan Jumlah Liabilitas Pengeluaran modal Penyusutan dan amortisasai

Pertambangan 1.017.930.551 1.017.930.551 196.788.382

Sewa dan Jasa 25.370.565 30.987.346 56.357.911 18.371.132

Lain-Lain (3.665.933)

Konsolidasi 1.043.301.076 1.043.301.076 211.493.581 (1.359.353) 2.875.485 213.009.713

296.889

82.300

225.647

510.716.516 22.341.194

5.581.591 538.639.301 153.549.719

34.343.308

16.226.833

15.914.059 7.686.405

2.268.255 5.060.257

16.202 140.168

109.999862 109.999.862 18.198.516 12.886.830

Perusahaan mencatat laporan segmen dengan mata uang USD. Tabel tersebut menunjukan perusahaan telah memisahkan penjualan eksternal dengan penjualan antar segmen dan telah melakukan pengeliminasian atas penjualan antar segmen. Ada beberapa akun yang tidak dialokasikan oleh perusahaan pada masing-masing segmen, seperti beban segmen, laba entitas asosiasi dan laba segmen sebelum pajak. Hal tersebut mengakibatkan tidak diketahuinya berapa besar kontribusi masingmasing segmen terhadap laba secara keseluruhan. Perusahaan juga telah menampilkan seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya penulis akan mencoba melakukan pengujian terhadap segmen yang dilaporkan perusahaan, dengan uji pendapatan segmen, dan uji aktiva segmen. Uji laba usaha segmen tidak dapat dilakukan, karena perusahaan tidak menyampaikan laba pada masing-masing segmen, perusahaan hanya menyampaikan total laba yang diperoleh dari semua segmen yang dimiliki. Tabel 13 Uji pendapatan segmen usaha PT Harum Energy Tbk

Pertambangan Sewa dan Jasa Lain-lain Total

Pendapatan segmen usaha


1.017.930 25.370 1.043.300

30.987 30.987

Nilai Uji (10% x1.074.287) > < <

107.428 107.428 107.428

Apakah segmen perlu dilaporkan? Ya Tidak Tidak

Dari uji pendapatan segmen usaha, hanya segmen pertambangan yang memenui kriteria sebagai segmen yang harus dilaporkan, sedangkan segmen sewa dan jasa, dan segmen lain-lain jumlah pendapatannya kurang dari nilai uji yang ditetapkan. Tabel 14 Uji aktiva segmen usaha PT Harum Energy Tbk Pertambangan Sewa dan Jasa Lain-lain Total

Aktiva teridentifikasi segmen usaha 296.889 82.300 225.647 604.836

> > >

Nilai Uji (10% x604.836) 60.483 60.483 60.483

Apakah segmen perlu dilaporkan? Ya Ya Ya

Pada uji aktiva segmen usaha, ketiga segmen yang dimiliki PT Harum Energy Tbk, telah melebihi nilai uji yang ditetapkan, oleh karena itu seluruh segmen yang dimiliki perusahaan perlu dilaporkan. Total pendapatan eksternal segmen dilaporkan minimal 75% total pendapatan. Dalam kasus PT Harum Energy Tbk, maka nilai uji ditetapkan dari 75% x 1.043.300, yaitu sebesar 782.475. Pendapatan eksternal dari segmen pertambangan, sewa dan jasa, dan segmen lain-lain sebesar 1.043.300 lebih besar dari nilai uji 75% sehingga tidak perlu lagi adanya penambahan segmen untuk memenuhi nilai uji 75%. SIMPULAN 1.

Perusahaan asosiasi yang dijadikan bahan peneliti penulis menetapkan segmen operasinya menurut kegiatan usaha dan jasa, juga menurut wilayah mereka beroperasi. PT Mitra Adi Perkasa Tbk dan PT Intiland Development, telah melaporkan segmen usahanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu pula dengan segmen usaha PT Citra Tubindo, namun format laporan yang ditetapkan


______257


258______

2.

PT Citra Tubindo Tbk memiliki perbedaan. PT Erajaya Swasembada Tbk dan PT Harum Energy Tbk melaporkan segmen geografisnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK no 5 tetapi, perusahaan tidak menyertakan laporan aset yang dimiliki setiap wilayah geografis. PT Indonesia Prima Property dan PT Medco Energi Internasional melaporkan segmen geografis secara lengkap beserta dengan rincian aset di setiap wilayahnya. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk tidak melaporkan rincian segmen geografisnya. Seharusnya perusahaan menyertakannya, karena perusahaan beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Sedangkan untuk geografis PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk tidak melaporkan secara rinci. PT Holcim Indonesia Tbk dan PT Astra Otoparts membuat laporan segmen usaha dan segmen geografis sesuai dengan ketetapan pada PSAK no 5. Untuk mengetahui segmen yang dilaporkan sudah memenuhi kriteria kualitatif, maka penulis melakukan uji pendapatan segmen, uji aktiva dan uji laba usaha. Segmen jasa lainnya PT Holcim Indonesia Tbk memenuhi kriteria tersebut, namun tetap dilaporkan perusahaan. Hal tersebut mungkin karena perusahaan menganggap segmen tersebut memiliki informasi penting bagi para pengguna laporan keuangan. PT Astra Otoparts melaporkan segmen usaha dan segmen geografisnya sesuai PSAK no 5 dan seluruh segmennya telah memenuhi kriteria kualitatif. PT Harum Energy Tbk dalam laporan segmen usahanya tidak menyampaikan laba segmen untuk masing-masing segmen. Perusahaan hanya menyampaikan laba segmen secara keseluruhan dari ketiga segmen yang dimiliki, oleh karena itu uji laba usaha tidak dapat dilakukan. Dari uji pendapatan segmen, hanya segmen pertambangan yang memenuhi nilai uji. Namun pada uji aktiva segmen, ketiga segmen memenuhi nilai uji, sehingga ketiga segmen tersebut telah memenuhi kriteria kualitatif, karena hanya perlu salah satu dari ketiga penguji kualitatif saja. Segmen geografisnya telah dilaporkan sesuai ketentuan. DAFTAR PUSTAKA

Ankarath, Nandakumar. 2012. Memahami IFRS : Standar Pelaporan Keuangan Internasional. PT Indeks, Jakarta Beams, Floyd A. 2007. Akuntansi Lanjutan Jilid 2. PT Indeks, Jakarta Beker, Richard E. 2008. Advance Financial Accounting. Salemba Empat, Jogjakarta. Ermayanti, Dwi. 2009. Penggabungan Badan Usaha dan Akuisisi. http://wordpress.com (Diakses 7 Agustus 2012) Haya, Ibnu. 2012. Contoh Merger, Konsolidasi, Akuisisi. http://ibnuhaya.blogspot.com (Diakses 1 September 2012) Hery. 2009. Teori Akuntansi . Prenada Media Grup, Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. Pernyatan Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat, Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012. Salemba Empat, Jakarta Karyawati, Gorilda. 2009. Akuntansi Keuangan Lanjutan Edisi IFRS. Erlangga, Jakarta Keiso, Jerry, Weygand. 2007. Akuntansi Intermediate. John Wilet and Sons Inc, New York Kotler, Philip, 2008. Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium diterjemahkan Benyamin Molan, PT. Prenhallindo, Jakarta

Kusnaidi. 2002. Pengantar Akuntansi 2. Taroda, Malang Mardiyanto, Handono. 2008. Intisari Manajemen Keuangan. Grasindo, Jakarta Martini, Dwi. 2011. PSAK 5 Segmen Operasi. http://akuntan-si.blogspot.com (Diakses 7 Agustus 2012) Resmi, Siti. 2002. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. STIE YKPN, Yogyakarta Tanzil, J. 2012. Metode Ekuitas vs Metode Biaya Dalam Laporan Keuangan Perusahaan yang Memiliki Investasi dalam Entitas Asosiasi. http://jtanzilco.com (Diakses 22 Agustus 2012) Website: 1) www.books.google.com 2) www.Goggle.com 3) www.idx.co.id


______259

VOLUME 2 NOMOR 3, DESEMBER

Recommend Documents