Vol.6 No.2 2014 PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI DENPASAR DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA1 Oleh : I Dewa Made Suartha (
[email protected]) I Gede Artha (
[email protected])2 ABSTRACT How is the implementation of duties and authorities of supervisors and observers judges of Denpasar District Court in founding the convict? What are obstacles that occur in implementation of duties and authorities of supervisors and observers judges of Denpasar District Court in founding the convict? The method used in this research was empirical legal research. Its characteristic is descriptive. The data sources that used are primary data, secondary data and tertiary data. The primary data / field data were obtained by interviewing the relevant law enforcement officer that has been determined as a sample. The secondary data were obtained of literature studies. The data was analyzed by qualitative descriptive analysis to get the vivid conclusion and description in discussing the problems in this research. Conclusions derived from this study include: implementation of duties and authorities of supervisors and observers judges of Denpasar District Court in founding the convict are not running optimally in accordance with the legislation in force. The factor that obstruct are the numbers of supervisors and observers judges of Denpasar District Court were not adequate, that was one person, there was no special fund (Operational fund) and there were no strict sanctions for those when they could not do the duties according to the applicable law; they could only appeal to the law enforcement agencies / officers of Class IIA Denpasar Penitentiary founding the convict. Keywords: founding the convict, supervisors and observers judges.
1
Karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian yang dibiayai dari dana Dipa BLU Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UNUD dengan SK Direktur Nomor 1432/UN.14.4/HK/2013, telah dipresentasikan dalam seminar/FGD di Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada tanggal 11 Nopember 2013. 2 Para penulis adalah Dosen pada Program Studi Magister (S2) IlmuHukum Program Pascasarjana UNUD dan Fakultas Hukum UNUD Denpasar-Bali.
275
Vol.6 No.2 2014 PENDAHULUAN
bahan penelitian demi ketetapan
1. Latar Belakang Masalah
yang bermanfaat bagi pemidanaan,
I.
Tugas
hakim
tidak
hanya
yang
diperoleh
dari
perilaku
memeriksa, mengadili, dan memutus
narapidana atau pembinaan lembaga
perkara di dalam persidangan saja,
pemasyarakatan
melainkan
memiliki
timbal balik terhadap narapidana
tugas untuk melakukan pengawasan
selama menjalani pidananya”. Pasal
dan
terhadap
55 ayat (1) Undang-Undang Nomor
pelaksanaan putusan pengadilan. Hal
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
tersebut diatur dalam Pasal 277 ayat
Kehakiman,
(1) jo Pasal 280 ayat (1) dan (2)
”Ketua pengadilan wajib mengawasi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
pelaksanaan
1981 tentang Kitab Undang Hukum
yang telah memproleh kekuatan
Acara Pidana (KUHAP).
hukum tetap”.
hakim
juga
pengamatan
serta
pengaruh
dinyatakan
putusan
bahwa:
pengadilan
Pasal 277 ayat (1) dinyatakan,
Berkaitan dengan hal tersebut
bahwa:”Pada setiap pengadilan harus
di atas, selama ini ada fenomena
ada hakim yang diberi tugas khusus
hukum di masyarakat, yaitu lembaga
untuk
membantu
ketua
dalam
pemasyarakatan (lapas) dimaksudkan
melakukan
pengawasan
dan
untuk membina narapidana agar
pengamatan
terhadap
pengadilan
yang
putusan
menjatuhkan
p
menjadi
warga
diterima
oleh
yang
baik
masyarakat.
dan Akan
idana perampasan kemerdekaan,”dan
tetapi kenyataannya, narapidana yang
Pasal 280 ayat (1) dinyatakan,
telah keluar dari lapas, justru kembali
bahwa:”Hakim
ke lapas karena kembali melakukan
pengawas
dan
pengamat mengadakan pengawasan
tindak
guna memproleh kepastian bahwa
residivis. Ada juga secara ekstrim
putusan
dilaksanakan
menyebutkan lapas sebagai sekolah
sebagaimana mestinya” serta ayat (2)
tinggi kejahatan, karena dari sekedar
”Hakim
melakukan tindak pidana (tindak
pengamat
pidana ringan) menjadi penjahat
pengadilan
dinyatakan, pengawas mengadakan
bahwa dan
:
pengamatan
pidana
dengan
sebutan
untuk 276
Vol.6 No.2 2014 yang luar biasa3. Terhadap fenomena
kehidupan nyata.4 Sifat penelitian ini
tersebut bagaimana peranan hakim
adalah deskriptif. Peneltian deskriptif
pengawas dan pengamat (hakim
bertujuan untuk menentukan ada
wasmat)
tidaknya
Pengadilan
Denpasar
dalam
narapidana
di
lapas
Negeri
klas
masyarakat.5Sumber
IIA
Berdasarkan diatas,
maka
latar
dapatlah
berikut :
yang
dan wewenang hakim wasmat Negeri
Denpasar
dalam pembinaan narapidana?. b) Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat
hakim
Pengadilan
Negeri
wasmat Denpasar
dalam pembinaan narapidana?.
penelitian
yang
digunakan adalah jenis penelitian empiris,
dimana
data
yang
primer diperoleh
primer
diperoleh
dari
hasil
wawancara mendalam dengan Ketua Hakim
wasmat
Pengadilan
Negeri Denpasar, serta Kepala dan Petugas Pembinaan serta narapidana lapas
klas
IIA
Denpasar.
Data
sekunder bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.7Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa kaedah dasar
METODE PENELITIAN Jenis
Data
langsung dari sumber pertama.6Data
dan
a) Bagaimanakah pelaksanaan tugas
Pengadilan
sekunder.
merupakan
uraian
dirumuskan permasalahan sebagai
(UUDNRI Tahun 1945), peraturan perundang-undangan, hukum yang
hukum
dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam
3
data
digunakan adalah data primer dan data
hukum
suatu
gejala dengan gejala lain dalam
2. Rumusan Masalah
II.
antara
pembinaan
Denpasar.
belakang
hubungan
H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, 2011, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, hal. 179.
4
Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 69. 5 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25. 6 Ibid., hal. 30. 7 Fakultas Hukum Unud, Op.cit., hal. 69.
277
Vol.6 No.2 2014 tidak tertulis.8Bahan hukum sekunder
gambaran
berupa rancangan undang-undang,
pembahasan masalah.
hasil
penelitian,
pendapat
media serta jurnal hukum.9Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum ensiklopedia.10Penelitian
mempergunakan
teknik
ini non
probability sampling, yaitu purposive sampling.
Penentuan
sampel
dilakukan
berdasarkan
tujuan
tertentu, ditentukan
yaitu
sampel
sendiri
oleh
dipilih/ peneliti
berdasarkan pertimbangan, bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat/karakteristik tertentu yang merupakan
ciri
populasinya.11 dianalisis
utama
dari
Kesseluruhan
secara
kualitatif
data atau
analisis deskriptif kualitatif. Baik data primer mapun sekunder diolah dan dianalisis secara sistimatis yang dipaparkan dalam bentuk uraianuraian yang berhubungan dengan teori ataupun asas hukum yang terdapat
dalam
hukum
pidana,
sehinga diproleh suatu simpulan dan
8
Loc.cit. Ibid. 10 Ibid., hal. 70. 11 Op.cit., hal. 74-75.
jelas
dalam
pakar
hukum, karya tulis hukum dimuat di
dan
yang
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan
Tugas
dan
Wewenang Hakim Pengawas dan
Pengamat
Negeri
Pengadilan
Denpasar
dalam
Pembinaan Narapidana Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat
(hakim
wasmat)
di
Pengadilan Negeri Denpasar dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, maka dapat dianalisis, bahwa
idealnya
dengan
adanya
ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan, maka kesenjangan (gap) yang ada antara apa yang diputuskan
hakim dan
kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga
pemasyarakatan
terpidana
dipekerjakan
dijembatani.
Hakim
jika dapat
akan
lebih
didekatkan dengan jaksa (sebagai eksekutor/pelaksana pejabat
lembaga
Hakim
akan
putusan)
dan
pemasyarakatan. dapat
mengikuti
perkembangan keadaan terpidana,
9
sehingga
dapat
aktif
memberi
278
Vol.6 No.2 2014 pendapatnya dalam hal pelepasan
3) Hakim pengawas dan pengamat
bersyarat. Dengan demikian tujuan
mengadakan pengawasan guna
pemidanaan dapat dicapai. Hakim
memperoleh
dapat
putusan pengadilan dilaksanakan
mengikuti
perkembangan
kepastian
bahwa
terpidana sebagai narapidana dan
semestinya.
Hakim
juga perlakuan petugas lembaga
mengadakan
penelitian
pemasyarakatan yang bersangkutan.
ketetapan yang bermanfaat bagi
Pelaksanaan pengawasan dan
tersebut
pemidanaan,
serta
pengamatan yang dilakukan oleh
timbal
antara
hakim
Undang
narapidana
pidana
narapidana
menurut
Undang
Kitab
Hukum
Acara
(KUHAP) adalah : 1) Mula-mula tembusan
balik
mengirim
berita
acara
tetap
pengaruh
dan
perilaku
pembinaan
oleh
pemasyarakatan. jaksa
demi
lembaga Pengamatan
dilaksanakan
terpidana
selesai
setelah menjalani
pelaksanaan putusan pengadilan
pidananya.
yang
olehnya,
pengamatan berlaku pula bagi
lembaga
pemidanaan bersyarat. (Pasal 280
ditandatangani
kepada
kepala
pemasyarakatan, terpidana dan pengadilan
yang
Pengawasan
dan
KUHAP);
memutus
4) Atas permintaan hakim pengawas
perkara tersebut pada tingkat
dan pengamat, kepala lembaga
pertama. (Pasal 278 KUHAP);
pemasyarakatan
2) Panitera mencatat pelaksanaan tersebut pengawasan
dalam dan
menyampaikan
informasi secara berkala atau
register
sewaktu-waktu tentang perilaku
pengamatan.
narapidana tertentu yang ada
Register tersebut wajib dibuat,
dalam
pengamatan
ditutup dan ditandatangani oleh
tersebut. (Pasal 281 KUHAP);
panitera setiap hari kerja dan
5) Hakim
untuk diketahui ditandatangani
dengan
juga oleh hakim pengawas dan
pemasyarakatan
pengamat. (Pasal 279 KUHAP);
pembinaan narapidana tertentu. Hasil
dapat
hakim
membicarakan
kepala
lembaga
tentang
pengawasan
cara
dan 279
Vol.6 No.2 2014 pengamatan
dilaporkan
oleh
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA
hakim pengawas dan pengamat
Denpasar
kepada ketua pengadilan secara
kepada
berkala. (Pasal 282 dan 283
tanggung jawab tidak beralih pada
KUHAP).12
bawahannya. Pelaksanaan tugas dan
Wewenang pengawasan dan
menyerahkan
mandat
bawahannya,
sehingga
wewenang hakim pengawas dan
pengamatan sebagaimana pendapat
pengamat
merupakan
H.D. Stout, adalah keseluruhan hak
sehingga
selama
dan kewajiban yang secara eksplisit
tugasnya wajib melaporkan secara
diberikan
berkala kepada Ketua Pengadilan
undang
oleh pembuat undangkepada
subyek
hukum
mandat, pelaksanaan
Negeri Denpasar. Demikian pula
publik. Senada dengan pendapat
pelaksanaan
tersebut
narapidana,
petugas
tidak
bertanggung
jawab
hasil
mengenai
Made Arya Utama atribusi,
wewenang
wewenang,
I
mengatakan: asli
yang
tugas
pembinaannya,
pembinaan
melainkan
yang
diperoleh langsung dari peraturan
bertangung jawab adalah Kepala
perundang-undangan;
Lembaga
delegasi,
Pemasyarakatan.
penyerahan wewenang kepada pihak
kewenangan
lain, sehingga terjadi perpindahan
Negeri
tanggung
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA
pelimpahan
jawab;
dan
mandat,
wewenang
kepada
Ketua
Jadi
Denpasar
Denpasar
Pengadilan dan
Kepala
masing-masing
pada
bawahannya, sehingga tidak terjadi
institusi yang dipimpinnya, hanya
perpindahan tanggung jawab.
korelasinya dalam sistem peradilan
Berkaitan implementasi teori
pidana. Oleh karena
itu segala
kewenangan tersebut diatas, dapatlah
perbaikan dan masukan berkaitan
diketahui bahwa Ketua Pengadilan
dengan pembinaan narapidana dari
Negeri dengan hakim pengawas dan
hakim
pengawas
dan
pengamat identik dengan Kepala
hanya
bersifat
imbauan
pengamat saja,
pelaksanaan sepenuhnya tergantung 12
Andi Hamzah, 2011, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 294.
pada petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. 280
Vol.6 No.2 2014 Kemudian
apabila
dikaji
dihimbaupun
merasa
dengan teori pengawasan, menurut
keharusan
untuk
Sujamto, pengawasan adalah segala
himbauan
tersebut,
usaha
sanksi
atau
kegiatan
untuk
mengetahui dan menilai kenyataan yang
sebenarnya
pelaksanaan tugas
mengenai
yang
tidak
ada
melaksanakan kecuali
memaksa
ada untuk
melaksanakan himbauan tersebut. Menurut
Gunawan
hakim
Tri
atau kegiatan
Budiono,
pengawas
dan
apakah sesuai dengan semestinya
pengamat
Pengadilan
atau tidak. Senada dengan pendapat
Denpasar,
bahwa
diatas, Bagir Manan, menggunakan
pengawasan dan pengamatan lebih
istilah kontrol yang mengandung
bersifat koordinasi dengan kepala
dimensi
Negeri
pelaksanaan
pengawasan
dan
atau petugas pembinaan lembaga
(berkaitan
dengan
pemasyarakatan klas IIA Denpasar.
arahan) serta pertanggungjawaban.
Sesuai dengan ketentuan dalam buku
Jadi kontrol lebih luas maknanya
panduan
dengan
pengamatan hakim pengawas dan
pengendalian
pengawasan.
Apabila
pengawasan
dan
dikaitkan dengan pelaksanaan tugas
pengamat
hanya
dan wewenang hakim pengawas dan
terpidana
tertentu
pengamat, maka bertujuan untuk
menjalani pidananya selama 1 (satu)
mengetahui
apakah
tahun atau lebih. Hakim pengawas
dilaksanakan
dan pengamat Pengadilan Negeri
putusan
kepastian telah
sebagaimana mestinya. Apabila ada
Denpasar
ketidak
pengawasan
sesuaian,
maka
hakim
mewawancarai yang
mengatakan dilakukan
telah
bahwa langsung
pengawas dan pengamat memberikan
terjun ke lembaga pemasyarakatan
masukan
terkait
klas IIA Denpasar untuk melakukan
dengan itu. Artinya hanya bersifat
wawancara dengan 2-6 narapidana
menghimbau kepada petugas yang
narkoba dan petugasnya dan terakhir
bersangkutan. Apakah dilaksanakan
dilakukan antara 3-6 bulan Tahun
atau
2012. Sedangkan untuk Tahun 2013
kepada
tidak
petugas
himbauan
tersebut,
tergantung kepada petugas
yang
ini belum pernah dilakukan, karena
dihimbau tersebut. Petugas yang
kesibukannya menangani perkara di 281
Vol.6 No.2 2014 Pengadilan
Negeri
Denpasar.
Kegiatan pengawasan ini sudah di laporkan
secara
berkala
pemasyarakatan
klas
IIA
masyarakat belum pernah.
kepada
Selanjutnya Mikha dan Budi
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
Utami,
Untuk pengamatan narapidana di
melakukan
pembinaan
masyarakat
narapidana
klas
menjalani
yang
telah
pidana
di
selesai
di
14
mengatakan
telah
rutin
terhadap
IIA
Denpasar,
lembaga
berupa keterampilan sesuai dengan
pemasyarakatan klas IIA Denpasar
pilihannya, seperti membuat alat-alat
belum pernah dilaksanakan.13
rumah tangga, menjahit, bengkel,
Sedangkan I Gusti Ngurah Wiratna,
mengatakan
sistem
beternak/bertani, olahraga dan lainlain.
Mengenai
adanya
kegiatan
pengawasan yang dilakukan oleh
hakim pengawas dan pengamat di
hakim
lembaga pemasyarakatan klas IIA
pengawas
dan
pengamat
Pengadilan Negeri Denpasar lebih
Denpasar
bersifat koordinasi secara berkala
tidak tahu. Hal yang sama juga
dilakukan antara 3-6 bulan sekali dan
terjadi pada narapidananya juga tidak
biasanya
mengetahui
juga
mewancarai
dilakukan dengan
beberapa
narapidana
keduanya
adanya
mengatakan
kegiatan
pengawasan dan pengamatan dari
yang ada di lembaga pemasyarakatan
hakim
klas
Pengadilan Negeri Denpasar.15
IIA
Denpasar
dan
juga
memberikan masukan demi kebaikan
pengawas
Bertitik
dan
tolak
pengamat
dari
hasil
pemasyarakatan narapidana sesuai
wawancara tersebut diatas, dapat
dengan kebutuhan para narapidana
diketahui bahwa pelaksanaan tugas
selama menjalani pemasyarakatan.
dan wewenang hakim pengawas dan
Untuk pengamatan narapidana yang telah
selesai
pemasyarakatan
13
menjalani di
lembaga
Gunawan Tribudiono, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar, Wawancara, Di Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 9 September 2013.
14
I Gusti Ngurah Wirata, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, Wawancara, Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, Tanggal 11 September 2013 15 Mikha dan Budi Utami, Bagian Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, Wawancara, Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, Tanggal 11 September 2013.
282
Vol.6 No.2 2014 pengamat
Pengadilan
Denpasar optimal dalam
belum
berjalan
sebagaimana ketentuan
Negeri
pemasyarakatan. Pengamatan tetap
secara
dilaksanakan
ditentukan
undang-undang
yang berlaku. (vide: Pasal 278-283 KUHAP).
selesai
setelah
terpidana
menjalani
pidananya.
Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat”. Gustav Radbruch, mengemukakan dalam perkembangannya hukum
2. Faktor
Penghambat
Pelaksanaan
dari
Tugas
dan
Wewenang Hakim Pengawas dan
Pengamat
dalam
Pembinaan Narapidana Berdasarkan mengenai
hasil
yang
menjadi
faktor
dan wewenang hakim pengawas dan di
Denpasar
Pengadilan dan
Negeri Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar dapat dianalisis, bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal
280
KUHAP,
dinyatakan” Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memproleh kepastian bahwa putusan
pengadilan
dilaksanakan
semestinya.
Hakim
mengadakan
penelitian
ketetapan
yang
tiga idea dasar dalam berhukum, pertama
kepastian
tersebut
bermanfaat
demi bagi
pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga
hukum
(rechtssicherheit), kedua keadilan (gerechtigheit),
penelitian
penghambat dari pelaksanaan tugas
pengamat
mencari idealnya, yaitu terwujudnya
dan
kemanfaatan Dalam
hal
ketiga
(zweckmassigheit). ini
sesuai
dengan
ketentuan Pasal 280 KUHP diatas, maka yang dijadikan tolak ukur dalam penerapan hukum oleh Gustav Radbruch adalah kepastian, bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang hakim
wasmat
pengadilan
dapat
agar
putusan
dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Kenyataannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, artinya
apakah
putusan
telah
dilaksanakan sebagaimana mestinya tidak
dapat
beberapa
dipastikan,
faktor
yang
karena menjadi 283
Vol.6 No.2 2014 penghambat pelaksanaan tugas dan
sistem
hukum
itu,
mencakup
wewenang hakim wasmat tesebut.
keputusan yang mereka keluarkan
Teori sistem hukum, Lawrence
atau aturan baru yang mereka susun.
M. Friedman, mengatakan bahwa
Substansi hukum yang dimaksud
sistem hukum terdiri dari:”struktur
dalam penelitian ini adalah Pasal
hukum (legal structure), substansi
278-283 KUHAP dan peraturan yang
(legal substance), dan budaya hukum
terkait
(legal culture). Komponen struktur
pembahasan. Budaya hukum adalah
hukum mencakup berbagai institusi
sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada
yang diciptakan oleh sistem hukum
hubungannya dengan hukum atau
dengan berbagai macam fungsinya
sitem hukum, berikut sikap-sikap dan
dalam rangka mendukung bekerjanya
nilai-nilai
sistem hukum tersebut. Salah satu
pengaruh kepada tingkah laku yang
institusi tersebut adalah Pengadilan
berkaitan dengan hukum dan institusi
Negeri dan Ketua/Hakim Wasmat
hukum,
serta Lembaga Pemasyarakatan dan
Budaya hukum dalam penelitian ini
Kepala
adalah
serta
Petugas/pembinaan
Narapidana Klas IIA Komponen
inilah
Denpasar.
yang
lainnya
dengan
yang
positif
pokok
memberikan
maupun
budaya
orang/kelompok
negatif.
hukum orang
dari yang
sangat
mempunyai profesi di bidang hukum,
menentukan di dalam penerapan
seperti: Ketua Pengadilan dan Hakim
hukum (penegakan hukum), karena
Wasmat
berkaitan
Denpasar,
langsung
dengan
Pengadilan Kepala
pelaksanaan tugas dan wewenang
Pembinaan
hakim
Pemasyarakatan
wasmat
putusan sebagaimana
dapat
guna
mencapai
dilaksanakan
mestinya.
dan
Petugas
Narapidana
Lembaga
Klas
IIA
16
Denpasar .
Substansi
hukum adalah aturan-aturan, norma-
Negeri
Soerjono Soekanto, mengemukakan
masalah
pokok
penegakan
norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam
16
Lawrence M. Friedman, 2012, On Legal Developman, dalam Rutgers Law Review. Vol. 24.
284
Vol.6 No.2 2014 hukum sebenarnya terletak pada
tolak ukur dari pada efektifitas
beberapa faktor, sebagai berikut:
penegakan hukum17.
1) Faktor hukumnya sendiri, yang di
Menurut
Sugeng
Riono,
dalam penelitian ini dibatasi pada
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,
Pasal 278-283 KUHAP saja;
bahwa pelaksanaan tugas hakim
2) Faktor penegak hukum, pihak-
wasmat selama ini masih bersifat
pihak yang menerapkan hukum,
koordinasi saja antar petugas hukum
yakni Ketua dan Hakim Wasmat
yang berkaitan dengan pengawasan
Pengadilan
Denpasar
hakim wasmat tersebut dan belum
Petugas
berjalan secara optimal sebagaimana
pembinaan narapidana klas IIA
diatur di dalam undang-undang. Hal
Denpasar;
ini
serta
Negeri
Kepala
3) Faktor
dan
sarana
termasuk
atau
tenaga
yang
fasilitas
ditugaskan sebagai hakim wasmat
yang
masih terbatas, yakni satu orang saja,
keuangan
mendukung penegakan hukum; 4) Faktor
disebabkan
dana khusus untuk ini tidak ada,
masyarakat,
yakni
sehingga tidak bisa memaksakan
dimana
hukum
petugas, terpaksa hanya koordinasi
lingkungan
tersebut berlaku atau diterapkan;
secara berkala mereka lakukan18.
dan
Gunawan Tri Budiono, hakim
5) Faktor
kebudayaan,
yakni
wasmat Pengadilan Negeri Denpasar,
sebagai hasil karya, cipta, dan
mengatakan bahwa yang menjadi
rasa yang didasarkan pada karsa
faktor penghambat pelaksanaan tugas
manusia
dan
di
dalam
pergaulan
hidup.
wewenang
hakim
wasmat
Pengadilan Negeri Denpasar adalah:
Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena
dengan merupakan
eratnya,
oleh
esensi
dari
penegakan hukum, juga merupakan
17
Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal.8-9. 18 Soegeng Riono, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Wawancara, Di Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 9 September 2013.
285
Vol.6 No.2 2014 a) Jumlah
hakim
Pengadilan
wasmat
Negeri
Denpasar
pidana tidak dapat dilaksanakan, karena sulit mencari datanya.19
hanya satu orang, sehingga masih
Kemudian I Gusti Ngurah
kurang memadai untuk jumlah
Wiratna,
narapidana
dari
pelaksanaan tugas hakim selama ini
daya
masih bersifat koordinasi saja antar
tampung yang dimiliki lembaga
pejabat hukum terkait, dan belum
pemasyarakatan
berjalan
1750
kapasitas
300
orang orang
klas
IIA
Denpasar; b) Tidak
mengatakan
optimal
bahwa
sebagaimana
perintah undang-undang. Kendalanya
ada
dana
khusus
yang muncul selama ini adalah faktor
(oprasional) untuk hakim wasmat
struktur
dalam pelaksanaan tugas dan
faktor yang lain telah sesuai dengan
wewenang tersebut;
kebutuhan saat sekarang.20
c) Pengawasan
hanya
bersifat
koordinasi antar pejabat terkait; d) Bila
ingin
menyampaikan
dan
budaya,
sedangkan
Sedangkan Mikha dan Budi Utami, Kasubag dan Pembinaan Lapas
klas
IIA
Denpasar,
pendapat kepada ketua/petugas
mengatakan
lembaga pemsyarakatan klas IIA
pengawasan
Denpasar,
bersifat
Pengadilan Negeri Denpasar, masih
menghimbau (diterima atau tidak
bersifat koordinasi saja, tidak pernah
tergantung
ada hakim wasmat terjun langsung
hanyalah
pejabat
yang
bersangkutan);
melakukan
e) Tidak ada sanksi yang tegas, bagi
narapidana
pelaksanaan hakim
wawancara atau
dengan
wasmat
dengan petugas
pejabat yang bersangkutan yang
pembinaan narapidana. Kami tadak
tidak melaksanakan tugas sesuai
tahu dan tidak kenal dengan hakim
dengan
wasmat Pengadilan Negeri Denpasar,
ketentuan
undang-
undang. f) Untuk
sehingga pengamatan
tidak
pernah
ada
mantan
narapidana yang telah menjalani 19 20
Gunawan Tribudiono, Op.cit. I Gusti Ngurah Wirata, Op.cit.
286
Vol.6 No.2 2014 pengawasan langsung ke Lapas klas IIA Denpasar.
21
tentang
Terhadap faktor-faktor yang menjadi
kepercayaan, harapan dan pandangan
penghambat
pelaksanaan
hukum.
masyarakat
Nampaknya
disekitar
hukum/penerapan
penegakan
norma
hakim
tugas dan wewenang hakim wasmat
wasmat Pengadilan Negeri Denpasar
Pengadilan Negeri Denpasar, bila
tidak ada yang tahu masalah tersebut.
dikaji
dari
teori
sistem
hukum
khususnya struktur hukum (legal structure)
dari
Lawrence
Friedman
nampaknya
M.
struktur
hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu
hakim
wasmat
sangat
berperanan penting dalam tugas dan wewenang
pengawasan
pengamatan
di
dan
Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar. Beberapa faktor kendala yang telah dikemukakan di atas, nampaknya faktor struktur hukum yang paling menentukan Faktor
berjalannya
substansi
sistem.
hukum
(legal
substance) tidak ada norma yang salah atau tidak jelas, melainkan sudah
jelas.
budaya
hukum
Sedangkan (legal
faktor culture),
merupakan suasana pikiran sosial yang menetukan bagaimana hukum itu
digunakan,
disalahgunakan. meliputi
dihindari Budaya
ide-ide,
atau hukum
sikap-sikap,
IV. SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Dari pembahasan
keseluruhan
uraian
permasalahan
diatas,
maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut : 1) Pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat Pengadilan dalam
Negeri
pembinaan
Denpasar narapidana,
belum berjalan secara optimal sebagaimana dalam
yang
ketentuan
perundang-undangan
diatur
di
peraturan yang
berlaku, yaitu Pasal 278-283 KUHAP. 2) Yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat Pengadilan dalam
Negeri
pembinaan
Denpasar narapidana
adalah : a) Jumlah hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri
21
Mikha dan Budi Utami, Op.cit.
287
Vol.6 No.2 2014 Denpasar hanya satu orang
menjalani
pidananya
masih kurang memadai untuk
masyarakat
1750 orang narapidana dari
dilaksanakan,
300 orang daya tampung
mencari datanya.
tidak
di dapat
karena
sulit
yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan
klas
IIA
Bardasarkan pembahasan dan
Denpasar; b) Tidak
ada
dana
khusus
(operasional)
untuk
pelaksanaan
tugas
dan
wewenang hakim pengawas dan
pengamat
Pengadilan
Negeri Denpasar; c) Pengawasan hanya bersifat koordinasi
antar
pejabat
d) Hakim wasmat hanya dapat menghimbau
untuk
memberikan masukan kepada kepala/petugas
pembinaan
e) Tidak ada sanksi yang tegas, untuk hakim wasmat dan pejabat terkait yang tidak melaksanakan
tugas
sesuai
ketentuan
dan
dengan peraturan
perundangundangan
yang
1) Hendaknya
segera
diangkat
hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar
yang
dengan
kebutuhan
pengawasan
dan
disesuaikan dalam
pengamatan
dalam pembinaan narapidana di
Denpasar. 2) Hendaknya
segera
ditentukan
dana khusus pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat
3) Hendaknya segera dibentuk tim koordinasi
yang
lebih
komperensip antar pejabat terkait agar
saling
kepentingan
memahami bersama
dan dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat dalam pembinaan narapidana.
berlaku;
narapidana
disarankan antara lain :
Pengadilan Negeri Denpasar.
narapidana;
f) Untuk
simpulan tersebut di atas, dapat
lembaga pemasyarakatan klas II
terkait;
wewenang
2. Saran
pengamatan yang
telah
4) Hendaknya sanksi
yang
segera tegas
ditentukan terhadap
288
Vol.6 No.2 2014 pejabat
yang
ketentuan
tidak
mentaati
perundang-undangan
dalam pelaksanaan tugas hakim wasmat. 5) Hendaknya
segera
dilakukan
pengamatan oleh hakim wasmat sebagai
penelitian
terhadap
narapidana yang telah selesai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan Denpasar
dan
klas kembali
IIA ke
masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA BUKU : Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Andi Hamzah, 2011, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. H.R.
Gunawan Tri Budiono, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar, Wawancara, Di Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 9 September 2013.
Abdussalam dan DPM Sitompul, 2011, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta.
Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
H.R.
Abdussalam dan Sitompul, 2011, Peradilan Pidana, Agung, Jakarta.
DPM Sistem Restu
I Gusti Ngurah Wiratna, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, Wawancara, Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, Tanggal 11 September 2013. Lawrence M. Friedman, 2012, On Legal Developman, dalam Rutgers Law Review. Vol. 24. Mikha dan Budi Utami, Bagian Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, Wawancara, Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, Tanggal 11 September 2013. Soerjono Soekanto, 2010, FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Soegeng Riono, Ketua Negeri Wawancara, Di Negeri Denpasar, September 2013.
Pengadilan Denpasar, Pengadilan Tanggal 9
289
Vol.6 No.2 2014 INTERNET: Kantor
Wilayah Jawa Barat (Kemenkumham), 2012, Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Lapas Belum Optimal, http://jabar.kemenkumham.go .id/berita-utama/413-peranhakim-pengawas-danpengamat-di-lapas-belumoptimal,Diakses pada tanggal 11 Juni 2013.
UNDANG-UNDANG : Undang-Undang Republik
Dasar
Negara
Indonesia Tahun
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 tenang Pelaksanaan Tugas Hakim Wasmat. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Wasmat.
1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
290
