Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 Oktober 2013
FE Universitas Budi Luhur ISSN: 2252 7141
PENGARUH NILAI KONTRAK, ANGGARAN DAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP LABA (Studi Empiris Pada Usaha Jasa Konsultan Teknik di Jakarta) Isa Ansori Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur Jakarta Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12260 Email:
[email protected]
ABSTRACT This research was conducted in order to investigate the influence of the value of contracts, budgets and income tax on profit, either partially or simultaneously. The results showed that only partial value of the contract does not effected on profit, while budget and income tax has an influence on earnings while simultaneously the value of contracts, budgets and income tax on profit influence. If management wants a better return, it is advisable in making an offer price of management always pay attention to the development of the market price and seek a breakthrough in the auction of goods or services to other parties other than the state owned company and private company. Keyword: the value of contract, budget, income tax, profit. ABSTRAKSI Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti pengaruh nilai kontrak, anggaran dan pajak penghasilan terhadap laba, baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial nilai kontrak tidak berpengaruh terhadap laba, sedang anggaran dan pajak penghasilan mempunyai pengaruh terhadap laba sedangkan secara simultan nilai kontrak, anggaran dan pajak penghasilan terhadap laba mempunyai pengaruh. Apabila manajemen menghendaki laba yang lebih baik, sangat dianjurkan dalam membuat penawaran harga manajemen selalu memperhatikan perkembangan harga pasar dan mencari terobosan dalam mengikuti pelelangan barang / jasa kepada pihak lain selain pemerintah yaitu BUMN maupun Swasta. Kata kunci: nilai kontrak, anggaran, pajak penghasilan, laba.
PENDAHULUAN Usaha Jasa Konsultan Teknik dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) istilah dalam perpajakan disebut Jasa Rekayasa Engineering. Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang acuan pelelangan pengadaan barang dan jasa baik dari Pemerintah, BUMN atau Swasta, yang dimaksud dengan jasa konsultasi adalah jasa 84
Isa Ansori - Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran Dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba…
layanan yang profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah daya pikir (brainware), sedangkan kontrak kerja adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pejabat pembuat komitmen (owner) dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (konsultan). Maksud dari peraturan tersebut untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi serta bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dalam penyelenggaraan konstruksi lebih operasional dan efektif. Bahasa lazim untuk Anggaran dalam Usaha Jasa Konsultan Teknik dinamakan Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek (RAPP), yaitu biaya kontrak yang meliputi biaya-biaya yang dapat didistribusikan kepada suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu sejak tanggal kontrak itu diperoleh sampai dengan penyelesaian akhir dari kontrak tersebut yang dibuat setelah perusahaan mendapatkan / memenangkan sebuah tender dari hasil pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa baik dari Pemerintah, BUMN atau Swasta. Beberapa literatur mengartikan biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa sehingga pengorbanan itu terjadi karena untuk mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan oleh perusahaan, (Harnanto 2003:92). Begitu juga dengan istilah lain dari Nilai Kontrak merupakan hasil pemenangan sebuah tender baik dari Pemerintah, BUMN maupun Swasta, bisa juga dinamakan Rencana Anggaran Biaya (RAB), bisa juga dikatakan pendapatan yaitu arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal atau dari pemilik modal (PSAK No. 23 paragraf 6), yang merupakan kesepakatan nilai biaya yang disetujui menjadi alokasi biaya pelaksanaan pekerjaan / nilai kontrak kerja antara perusahaan pemenang tender dengan pemilik proyek. Dari hasil RAB ini perusahaan membuat alokasi-alokasi biaya untuk pelaksanaan proyek tersebut, hal ini yang menjadi pusat perhatian para pengelola proyek / manajer sehingga pelaksanaan proyek tersebut harus berjalan sesuai jadual dan alokasi biaya kontrak yang telah disepakati bersama. Dalam hasil kontrak kerja / RAB terdapat 2 (dua) golongan biaya yaitu : 1. Biaya Langsung Personil (Biasanya berupa Man Mounth (MM) / Orang Bulan (OB) atau Lumpsum (LS) terdiri dari rincian biaya tenaga ahli yaitu Billing Rate (B/R) dari Ketua Tim, Ahli Jalan Raya, Ahli Lingkungan, dan sebagainya. 85
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 Oktober 2013, hal 84 - 103
2. Biaya Langsung Non Personil merupakan biaya-biaya langsung operasional seperti: biaya operasi kantor, biaya dinas, biaya survey, biaya pelaporan, dan sebagainya yang merupakan hasil kesepakatan kontrak kerja dalam RAB. Payung hukum dari pajak penghasilan final atas usaha jasa konsultansi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2008, tanggal 20 Juli 2008 yang menggantikan PP No. 140 Tahun 2000. Adapun aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 187/PMK.03/2008, tanggal 20 Nopember 2008. Pada saat penelitian ini dibuat, aturan yang berlaku terhadap pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2011 dan yang sebelumnya menggunakan acuan untuk pelelangan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah yaitu PP No. 80 Tahun 2003, serta PERMEN PU No. 07/PRT/M/2011, tanggal 31 Mei 2011 menggantikan PERMEN PU No. 43/PRT/M/2007, sedang pelelangan pengadaan barang dan jasa bagi pihak swasta tidak terikat kepada aturan ini, tergantung kebutuhan dan kemauan pemilik proyek, apakah mengikuti aturan pemerintah atau mengadakan aturan sendiri dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa tersebut.
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Tinjauan Pustaka Nilai kontrak Menurut Accounting Terminology Bulletin No. 2, yang dikutip dalam buku Harahap (1999:39), Nilai Kontrak Proyek adalah nama lain dari pendapatan yang berasal dari penjualan barang dan atau / pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klaim atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka, juga termasuk laba dari penjualan atau pertukaran asset (kecuali dari surat berharga), hak dividen dari investasi dan kenaikan lainnya pada equity pemilik kecuali yang berasal dari modal donasi dan penyesuaian modal. Dari pendapat ini bahwa secara luas pendapatan dianggap termasuk seluruh hasil dari perusahaan dan kegiatan investasi. Dalam hal ini termasuk juga perubahan net asset yang timbul dari kegiatan produksi dan dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva dan investasi, kecuali kontribusi modal dan penyesuaian modal. Menurut 86
Isa Ansori - Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran Dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba…
Financial Accounting Standard Board (FASB) yang dikutip oleh Harahap (1999:58), menyatakan Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan nilai aset dari suatu entity atau penyelesaian kewajiban dari entity atau gabungan dari keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan / produksi barang, pemberian jasa atas pelaksana kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) PSAK 23 paragraf 06 Tahun 2011 menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk termasuk mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi kenaikan modal. Masih menurut IAI PSAK 23 paragraf 03 Tahun 2011, bahwa pendapatan merupakan akibat dari kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan yang meliputi penjualan barang dagang, pelayanan jasa sehingga akan meningkatkan ekuitas perusahaan dengan penegasan kenaikan ekuitas tersebut tidak berasal dari investasi oleh pemilik atau kreditur. Skousen (2001:286), menyatakan “pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan aktiva lainnya sebuah entitas atau pembentukan utangnya (sebuah kombinasi dari keduanya) dari pengantaran barang atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktivitas lain yang membentuk operasi pokok atau sentral entitas yang terus berlangsung.” Pengukuran dan pengakuan pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 23, bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal artinya pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima oleh perusahaan, diluar dari pernyataan dia atas yang tidak memiliki manfaat ekonomi dalam peningkatan ekuitas bagi perusahaan dikeluarkan dari pendapatan. Saat menentukan pendapatan diakui dapat ditinjau dari besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang akan mengalir ke perusahaan dapat diukur dan diprediksi dengan normal. Pengukuran pendapatan Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya 87
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 Oktober 2013, hal 84 - 103
ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Nilai wajar yaitu sebagai suatu jumlah dimana kegiatan mungkin ditukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memakai dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar, barang yang dijual atau jasa yang diberikan untuk diperkirakan atau barter dengan barang atau jasa yang tidak sama, maka pertukaran dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pengembangan Hipotesis Pengakuan pendapatan Menurut PSAK No. 23 kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi, namun dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan ktriteria pengakuan tersebut kepada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal supaya mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Pendapatan dan transaksi penjualan jasa dapat diestimasi atas tugas yang disepakati perusahaan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Menurut SAK, penjualan jasa dapat diakui dengan metode persentase selesai, bila memenuhi seluruh kondisi berikut ini: a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal, b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan, c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan handal, d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya tidak menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan handal. Suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang handal setelah perusahaan tersebut dapat dipisah dengan ketentuan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima oleh pihak-pihak tersebut, antara lain: a. Hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum yang berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima oleh pihak-pihak tersebut, b. Imbalan yang harus dipertukarkan, c. Cara dan persyaratan penyelesaian. 88
Isa Ansori - Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran Dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba…
Dari hasil penelitian empiris dan kajian literatur yang dijelaskan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: H1: Nilai Kontrak berpengaruh terhadap Laba.
Anggaran Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam rangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran sering diartikan sebagai perencanaan laba (profit planing). Dalam perencanaan laba, manajemen menyusun rencana operasional yang implikasinya dinyatakan dalam laporan laba rugi jangka pendek dan jangka panjang, neraca kas dan modal kerja yang diproyeksikan dimasa yang akan datang. Setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan utama untuk memperoleh laba dengan memproduksi barang atau jasa untuk dijual ke konsumen, untuk mencapai tujuan tersebut setiap tahap kegiatan yang akan dilaksanakan diperlukan suatu perencanaan dan pengendalian secara cermat terhadap sumber daya yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Didorong oleh situasi tersebut maka manajemen memerlukan perangkat yang mampu membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi tersebut, salah satu alat manajemen itu adalah anggaran, karena anggaran dapat berfungsi sekaligus berperan untuk memenuhi dua fungsi manajemen yaitu perencanaan dan pengendalian. Pengertian Anggaran M. Nafarin (2000:12): ”anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu”. Bulan (2003:2): ”anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”. Fungsi Anggaran Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Bulan (2000:2-3), menyatakan bahwa fungsi anggaran adalah sebagai 89
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 Oktober 2013, hal 84 - 103
berikut: fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi koordinasi, anggaran sebagai pedoman kerja. Dari hasil penelitian empiris dan kajian literatur yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: H2: Anggaran berpengaruh terhadap laba
Pajak Penghasilan Suandy (2008:7), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun takwim pajak. Yang dimaksud takwim pajak adalah wajib pajak dapat menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak Penghasilan Final (PPh Pasal 4 ayat 2) PSAK 46 paragraf 07 menyebutkan PPh Final adalah bahwa setelah pelunasannya kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena PPh yang tidak bersifat final, pajak jenis ini dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu. Pengenaan pajak secara final berdampak terhadap apabila rugi yang diderita perusahaan tidak dapat dikompensasikan karena pengenaan pajak final pada dasarnya mirip dengan penentuan laba usaha dengan norma, dengan kata lain kerugian yang dimaksud tidak dapat dikompensasikan karena penerapan pajak final dianggap tidak pernah terjadi kerugian. Akuntansi (pelaporan keuangan) dan perpajakan yang baik dan benar akan membantu masyarakat bisnis dalam mengalokasikan berbagai sumber daya secara ekonomis
dan
rasional
yang
merupakan
prasyarat
untuk
mempertahankan
kelangsungan hidup (going concern), eksistensi serta perkembangan masyarakat bisnis di lingkungan global yang semakin kompetitif seperti era saat ini. Dalam hubungan ini akuntansi dan perpajakan memiliki peran kunci dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah dan masyarakat bisnis untuk memenuhi tuntutan kebutuhan atas kondisi bisnisnya, sehingga dapat disimpulkan perbedaan PPh Final dan tidak Final, sebagai berikut: 90
Isa Ansori - Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran Dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba… Tabel 1: Perbedaan PPh Tidak Final dan PPh Final No. 1
2
3
4
5
PPh Tidak Final PPh dihitung dari penghasilan neto yaitu penghasilan bruto (-) biaya-biaya untuk menagih, menghasilkan dan memelihara penghasilan. Dikenakan tarif umum (pasal 17 UU PPh)
Jumlah PPh yang dipotong oleh pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. Biaya-biaya untuk menagih, menghasilkan dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam keadaan rugi wajib pajak tidak membayar PPh bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga 5 (lima) tahun pajak berikutnya.
PPh Final PPh dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya untuk menagih, menghasilkan dan memelihara penghasilan. Dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang diatur dengan PP atau KMK. Jumlah PPh yang dipotong oleh pihak lain atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. Biaya-biaya untuk menagih, menghasilkan dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam keadaan rugi wajib pajak tetap membayar PPh karena pengenaan pajak dikenakan atas penghasilan bruto dan bukan penghasilan neto.
Dari hasil penelitian empiris dan kajian literatur yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: H3: Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap laba.
Laba Konsep dasar umum laba adalah pengembalian (return) yang melebihi investasi atau sebagai jumlah yang dapat dikembalikan oleh entitas kepada investornya sambil tetap mempertahankan tingkat kesejahteraan entitas bersangkutan. Untuk mencapai laba yang optimum diperlukan suatu perencanaan sebagai alat pengendali untuk menilai apakah laba yang direncanakan sesuai dengan realisasinya. Skousen (2001:206),: “Perencanaan laba / Laba yang diharapkan merupakan kenaikan dalam modal atau ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi periferol atau insidental sebuah entitas dan dari semua transaksi lainnya dan peristiwa lain serta keadaan yang mempengaruhi entitas kecuali transaksi yang terjadi dari investasi / penanaman modal oleh pemilik “. Soemarso SR (2004:289), Laba adalah selisih lebih pendapatan atas biayabiaya yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Skousen (2001;206),: “Dalam menentukan laba dalam suatu perusahaan dengan menaksir biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha”. 91
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 Oktober 2013, hal 84 - 103
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penentuan laba yang diinginkan perusahaan, adalah sebagai berikut: a. Menekan biaya produksi atau harga pokok penjualan semaksimal mungkin dengan mempertahankan tingkat harga jual dan volume penjualan yang ada, b. Menentukan harga jual sesuai dengan laba yang diinginkan, c. Meningkatkan volume penjualan secara maksimal. Perencanaan laba berfokus pada masa depan: “apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya”.
KERANGKA PEMIKIRAN Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2010:89). Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 dan Permen PU No. 07/PRT/M/2011, tentang pelelangan pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah, BUMN dan Swasta, perlu dibuat aturan main yang jelas dan terbuka, terutama untuk pelelangan pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah dan BUMN, agar dalam penetapan pemenang tender tidak dapat diganggu gugat alias final karena syaratsyarat maupun ketentuan telah terpenuhi bagi peserta lelang yang diundang (lulus PQ). Setelah ditentukan pemenangnya maka pemerintah dalam hal ini adalah pejabat pembuat komitmen dengan pemenang lelang (konsultan) menanda tangani kontrak kerja yang mengatur hubungan hukum untuk jangka waktu tertentu / awal kontrak hingga selesainya waktu kontrak kerja yang disepakati bersama antara pejabat pembuat komitmen dengan perusahaan pemenang tender (konsultan). Dalam kontrak kerja diatur dan dicantumkan berapa nilai keseluruhan yang terinci baik biaya langsung personil maupun biaya langsung non personil, waktu mulai sampai selesai pekerjaan, sehingga diperlukan perhitungan biaya atau pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa dan pengorbanan yang terjadi sehingga terdapat selisih lebih antara pengorbanan (biaya) dan pengharapan (pendapatan), disebut laba (Harnanto (2003:95).
92
Isa Ansori - Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran Dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba…
Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh mengenai Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba, merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Latar Belakang Penelitian: Belum ada bukti secara empiris yang menyimpulkan bahwa nilai kontrak, anggaran dan pajak penghasilan berpengaruh terhadap laba.
Permasalahan: Bagaimana Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran dan Pajak Penghasilan terhadap Laba?
Model Penelitian: Nilai Kontrak (X1) Anggaran (X2)
Laba (Y)
Pajak Penghasilan (X3)
Metode Analisis Data: Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis
Kesimpulan: Menerima atau menolak hipotesis yang telah diajukan Gambar 1: Kerangka Pemikiran
93
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 Oktober 2013, hal 84 - 103
METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah 100 perusahaan jasa konsultan teknik di Jakarta. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010:115). Penelitian ini dilakukan pada beberapa perusahaan usaha jasa konsultan teknik di Jakarta dengan cara mengambil sumber data sekunder secara langsung. Jumlah data yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 40 proyek / nilai kontrak untuk kurun waktu Tahun 2011.
Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi Variabel Pengukuran operasionalisasi variabel merupakan penjelasan dari pengertian konsep abstrak sehingga dapat diamati dan diukur dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diterima dari responden. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Variabel Nilai Kontrak (X1)
c. Variabel Pajak Penghasilan (X3)
b. Variabel Anggaran (X2)
d. Variabel Laba (Y)
Tabel 2 : Operasionalisasi Variabel No
Variabel
1
Nilai Kontrak (X1)
2
Anggaran (X2)
3
Pajak Penghasilan (X3)
4
Laba (Y)
Definisi Arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Biaya kontrak yang dapat didistribusikan kepada suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu sejak tanggal kontrak yang diperoleh hingga penyelesaian akhir dari kontrak tersebut. Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun takwim pajak. Selisih lebih antara jumlah pendapatan yang dihasilkan dengan jumlah biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan
Indikator
Skala
- Nilai kontrak
Rasio
- Anggaran
Rasio
- PPh Final dan PPh Tidak Final
Rasio
Proyeksi laba rugi
Rasio
-
94
Isa Ansori - Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran Dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba…
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Objek Penelitian Gambaran hasil penelitian untuk variabel independen maupun variabel dependen terdiri atas: Nilai Kontrak (X1), Anggaran (X2) dan Pajak Penghasilan (X3) dan Laba (Y) yang berasal dari 40 data kontrak proyek dari beberapa perusahaan, adalah sebagai berikut: Tabel 3 : Analisis Data Proyek No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Bulan Kerja 2,0 1,0 3,0 8,0 6,0 4,0 4,0 0,5 7,0 4,0 3,0 7,0 4,0 3,0 3,0 4,0 6,0 1,0 7,0 3,5 3,0 5,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 7,0 5,0 7,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 5,0 7,0 6,0
Sumber: diolah sendiri
95
Nilai Kontrak 397.350 85.455 166.120 682.000 616.750 154.336 69.900 44.036 539.625 681.350 1.188.459 371.450 384.050 231.600 336.227 464.500 731.640 47.250 1.210.500 539.825 204.087 1.390.910 1.225.330 424.728 339.864 306.350 446.275 654.000 162.667 1.013.400 342.000 1.021.850 393.150 821.120 734.430 501.990 701.880 574.780 711.765 562.980
Anggaran
PPh
Laba
0.7517 0.8215 0.7432 0.6214 0.7369 0.6595 0.7121 0.6216 0.6983 0.7293 0.8359 0.7457 0.6894 0.8372 0.8183 0.7762 0.7409 0.7421 0.8720 0.8056 0.8202 0.7220 0.7033 0.7509 0.7411 0.7015 0.7673 0.8362 0.8574 0.7542 0.7134 0.8404 0.6827 0.7036 0.6701 0.6625 0.6648 0.6907 0.6913 0.8031
0.0583 0.0605 0.0587 0.0634 0.0626 0.0653 0.0636 0.0590 0.0558 0.0576 0.0577 0.0623 0.0648 0.0581 0.0566 0.0584 0.0646 0.0603 0.0606 0.0637 0.0637 0.0648 0.0552 0.0587 0.0637 0.0652 0.0588 0.0556 0.0583 0.0593 0.0644 0.0544 0.0614 0.0599 0.0590 0.0596 0.0591 0.0572 0.0593 0.0595
0.1899 0.1800 0.1981 0.3152 0.2005 0.2749 0.2243 0.3194 0.2459 0.2131 0.1064 0.1920 0.2458 0.1046 0.1251 0.1624 0.1945 0.1976 0.0674 0.1307 0.1161 0.2132 0.2414 0.1904 0.1952 0.2333 0.1739 0.1082 0.0843 0.1865 0.2222 0.1052 0.0559 0.2365 0.2710 0.2779 0.2760 0.2521 0.2494 0.1375
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 Oktober 2013, hal 84 - 103
Selain itu analisis data proyek dituangkan dalam tabel data statistik seperti yang terlihat di bawah ini: Tabel 4: Statistik Analisis Data Proyek Kontrak N Valid 40 Missing 0 Range 1346874 Minimum 44036 Maximum 1390910 Mean 536899.48 Std. Deviation 345082.850 Variance 1.191E11 Sumber: Data olahan SPSS 17
Anggaran 40 0 .2506 .6214 .8720 .743470 .0657345 .004
PPh 40 0 .0109 .0544 .0653 .060225 .0030502 .000
Laba 40 0 .2520 .0674 .3194 .196300 .0649397 .004
Sebelum melakukan uji statistik langkah awal yang harus dilakukan adalah screening terhadap data yang akan diolah. Salah satu asumsi penggunaan statistik parametrik adalah asumsi multivariate normality yaitu merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri disekitar nilai mean sama dengan nol. Jadi salah satu cara mendeteksi normalitas adalah lewat pengamatan nilai residual. Berikut salah satu cara dengan menggunakan uji Kolgomorov-Smirnov (1-sample K-S): Tabel 5: Uji Kolomogorov-Smirnov Kontrak N 40 Normal Parameters Mean 536899.48 Std.Dev. 345082.850 Most Extreme Diff .109 Absolute Positive .109 Negative -.077 K-S Z .686 Asymp. Sig .734 Sumber: Data olahan SPSS 17
Anggaran 40 .7434470 .0657345 .110
PPh 40 .060225 .0030502 .131
Laba 40 .196300 .0649397 .115
.110 -.098 .697 .717
.131 -.126 .830 .497
.094 -.115 .727 .665
Nilai K-S untuk variabel Nilai Kontrak 0,686 dengan probabilitas signifikansi 0,734 dan nilainya jauh dibawah α=0,05 ± 2,021 atau variabel tidak terdistribusi secara normal. Nilai K-S untuk variabel Anggaran 0,697 dengan probabilitas signifikansi 0,717 dan nilainya jauh dibawah α=0,05 atau variabel tidak terdistribusi secara normal. Nilai K-S untuk variabel Pajak Penghasilan 0,830 dengan probabilitas signifikansi 0,497 dan nilainya jauh di bawah α=0,05 atau variabel tidak terdistribusi secara normal. Nilai
96
Isa Ansori - Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran Dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba…
K-S untuk variabel Perencanaan Laba 0,727 dengan probabilitas signifikansi 0,665 dan nilainya jauh dibawah α=0,05 atau variabel tidak terdistribusi secara normal.
Analisis Data Hasil Penelitian Uji normalitas Cara uji normalitas dengan uji statistik yaitu untuk melihat distribusi dari variabel-variabel yang akan diteliti yaitu dengan cara Skewness dan Kurtosis. Zskew = S – 0 √6/N Zkurt
= K–0 √24/N
Dimana: S= Nilai Skewness N= Jumlah Data K= Nilai Kurtosis
Dan berdasar dari hasil uji pada lampiran P-Plot dapat dilihat bahwa distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dangan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Lihat gambar berikut ini:
Gambar 2: Distribusi P-Plot
97
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 Oktober 2013, hal 84 - 103
Uji asumsi klasik Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi atau uji prasyarat. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa apabila dilakukan analisis regresi tidak terjadi gangguan yang berarti. Pengujian asumsi terdiri dari dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Apabila pengujian prasyarat tersebut terpenuhi, maka model regresi linear tersebut dapat digunakan dan bila tidak dapat dipenuhi, maka model regresi linear tidak dapat digunakan yang berarti harus menggunakan alat analisi lainnya.
Uji multikolinearitas Melihat besaran korelasi antar variabel independen, bahwa hanya nilai kontrak mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel anggaran yaitu 0,34 atau 34%, oleh karena
korelasi
masih
dibawah
95%,
maka
dapat
dikatakan
tidak
terjadi
multikolinearitas yang serius. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat diperoleh tabel koefisien untuk uji multikolinearitas pada tabel dibawah ini: Tabel 6: Uji Multikolinearitas Model
Colinearity Tolerance Nilai Kontrak Proyek .949 Anggaran .919 Pajak Penghasilan .882 Sumber: Data olahan SPSS 17
Statistic VIF 1.054 1.088 1.134
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh variabel independen mempunyai nilai VIF > 10 dan Tolerance < 0,10, sehingga diartikan tidak ada multikolinearitas sehingga model regresi untuk perencanaan laba yang digunakan dalam penelitian dapat dilanjutkan.
Uji heteroskedastisitas Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi. Lihat gambar berikut ini:
98
Isa Ansori - Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran Dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba…
Gambar 3: Distribusi Grafik Scatterplot
Uji autokorelasi Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh tabel rangkuman dari hasil uji autokorelasi sebagai berikut: Tabel 7: Uji Autokorelasi Model Durbin Watson 1 1.645 Sumber: Data olahan SPSS 17
Ternyata koefisien Durbin Watson besarnya 1.645, sedang menurut tabel dengan koefisen 3 yang merupakan variabel independen bagi dl = 1.338 dan du = 1.659, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antara Nilai Kontrak (X1), Anggaran (X2) dan Pajak Penghasilan (X3) terhadap Perencanaan Laba (Y) tidak terjadi autokorelasi. Dengan terpenuhinya uji asumsi klasik seperti yang dipaparkan di atas, maka analisis regresi linear berganda layak dipergunakan dalam model penelitian karena persyaratan statistik terpenuhi.
Uji Hipotesis Uji koefisien determinasi Berdasarkan hasil pengolahan regresi determinasi pada perencanaan laba diketahui bahwa koefisien determinasi, sebagai berikut: Tabel 8: Uji Koefisien Determinasi R Square Adjusted R Std. Square Error 1.000a 1.000 1.000 .0000398 Sumber: Data olahan SPSS 17 R
99
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 Oktober 2013, hal 84 - 103
Dari hasil di atas diketahui bahwa koefisien determinasi R2 = 1.000, artinya bahwa seluruh variabel independen (nilai kontrak, anggaran dan pajak penghasilan) mampu menjelaskan semua variasi dari variabel dependen (laba).
Uji regresi parsial (uji statistik t) Uji statistik t merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya. Berikut ini adalah hasil perhitungan nilai t hitung dan taraf signifikansinya dalam penelitian ini: Tabel 9: Uji Regresi Parsial Model t (Constant) 5807.779 Nilai Kontrak .016 Anggaran -9896.852 Pajak Penghasilan -448.596 Sumber: data Olahan SPSS 17
Sig. .000 .987 .000 .000
Berdasarkan output di atas, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Nilai kontrak Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa probabilitas / signifikansi nilai kontrak sebesar 0.987 < 0.05, maka H1 tidak mendukung, yang artinya nilai kontrak tidak berpengaruh terhadap laba. b.
Anggaran Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa probabiltas / signifikansi sebesar 0.000 > 0.05, maka H2 mendukung, yang artinya anggaran berpengaruh terhadap laba.
c.
Pajak Penghasilan Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa probabilitas / sinifikansi sebesar 0.000 > 0.05, maka H3 mendukung, yang artinya pajak penghasilan
berpengaruh
terhadap laba. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: Y = 5807,779 + 0,016 X1 – 9896,852 X2 – 448,596 X3 Keterangan: Y = Laba X1 = Nilai Kontrak X2 = Anggaran X3 = Pajak Penghasilan a = Konstanta
100
Isa Ansori - Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran Dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba…
Dari persamaan regresi linear di atas, terlihat bahwa konstanta (a) sebesar 5807,779, menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka ratarata laba sebesar 5807,779 setiap proyek. Setiap
mendapat
nilai
kontrak
sebesar
Rp.
1.000.000,-
berarti
akan
meningkatkan laba sebesar Rp. 16.000,.
Uji regresi secara simultan (uji statistik F) Uji statistik F digunakan untuk melihat pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berikut ini adalah hasil penjabaran dalam pengujian dapat dilihat dari tabel: Tabel 10: Uji Statistik F Model
Sum of Df Squares Regression .164 3 Residual .000 36 Total .164 39 Sumber: Data Olahan SPSS 17
Mean square .055 .000
F
Sig.
3.466E7
.000a
Dari tabel di atas, diketahui bahwa probabilitas 0.000 > 0.05, maka H4 mendukung artinya bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
Pembahasan Pengaruh nilai kontrak (X1) terhadap laba H1 :
Nilai Kontrak berpengaruh terhadap Laba. Hasil penelitian menunjukkan probabilitas nilai kontrak sebesar 0.987 < 0.05
berarti nilai kontrak tidak berpengaruh terhadap laba, artinya berapapun nilai kontrak yang diperoleh akan menghasilkan laba. Pengaruh anggaran (X2) terhadap laba H2 :
Anggaran berpengaruh terhadap Laba. Hasil penelitian menunjukkan probabilitas anggaran sebesar 0.000 > 0.05
berarti anggaran berpengaruh terhadap laba, artinya anggaran yang melebihi budget akan mengurangi laba sebesar selisih budget dengan realisasi anggaran laba. Pengaruh pajak penghasilan (X3) terhadap laba H3 :
Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap Laba. Hasil penelitian menunjukkan probabilitas PPh sebesar 0.000 > 0.05 berarti
Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap laba, artinya setiap perubahan kebijakan 101
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 Oktober 2013, hal 84 - 103
pemerintah atas pajak yang telah ditetapkan sebelumnya akan mengurangi laba sebesar selisih perubahan tersebut. Pengaruh nilai kontrak (X1), anggaran (X2) dan pajak penghasilan (X3) terhadap laba H4 :
Nilai Kontrak, Anggaran dan Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap Laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kontrak yang diperoleh sebesar Rp.
1.000.000,- akan menghasilkan laba sebanyak Rp. 16.000,-
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan uraian dan analisa, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1.
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel independen yang mempengaruhi
variabel
dependen
(Laba) adalah anggaran dan pajak
penghasilan sementara variabel independen lain yaitu nilai kontrak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Laba). 2.
Hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan variabel independen ( Nilai Kontrak, Anggaran dan Pajak Penghasilan ) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen ( Laba ).
Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 1.
Untuk peneliti yang berminat mengkaji lebih lanjut tentang usaha jasa konsultan teknik maka peneliti lebih lanjut dapat menambah jumlah sampel penelitian yang lebih banyak untuk kelompok usaha sesuai yang dikehendaki (pilih salah satu bidang konstruksi atau non konstruksi).
2.
Untuk penelitian selanjutnya disarankan pengelompokan bidang usaha yaitu bidang konstruksi dan bidang non konstruksi, karena usaha jasa konsultan teknik mempunyai Sertifikasi Bidang Usaha (SBU) yaitu SBU Bidang Konstruksi dan SBU Bidang Non Konstruksi. Dalam SBU Bidang Konstruksi selain mempunyai sertifikasi konstruksi juga diharuskan mempunyai sertifikasi lainnya yaitu Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Konstruksi yang dikeluarkan atau dilabelisasi masing-masing wilayah Propinsi bagi domisili usaha jasa konsultan teknik. Sedangkan SBU Bidang Non Konstruksi tidak diperlukan mempunyai sertifikasi lainnya. 102
Isa Ansori - Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran Dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba…
DAFTAR PUSTAKA Bulan, Narumondang Siregar (2003), Penyusunan Anggaran Sebagai Alat Manajemen Dalam Mencapai Tujuan, Perpustakaan USU, Medan. FASB, Statement of Financial Accounting Concept No.5, “ Recognation and Measurement in Financial Statement of Bussiness Enterprises, Norwalk, 1984. Harnanto (2003), Akuntansi perpajakan, Yogyakarta, BPFE. Harahap, Sofyan Safri (1999), Teori Akuntansi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan 2011 (Edisi Revisi), Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Nafarin, Muhammad (2000), Penganggaran Perusahaan, Jakarta, Salemba Empat. PP No. 51 Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. PMK No. 187/PMK.03/2008, tentang Pelaksanaan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. PP 54 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha untuk Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah, Penerbit CV Grasindo, Jakarta 2011. Skousen, K. Fred, (2001), Akuntansi Intermediate, Volume Komprehensive, Edisi 9, Jilid 2 Terjemahan Alfonsus Sirait, Erlangga, Jakarta. Soemarso, SR (2004), Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta, Salemba Empat. Suandy Erly, 2008, Perencanaan Pajak, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Sugiyono (2010), Metode Penelitian Bisnis, Penerbit Alfabeta, Bandung.
103