TATA KELOLA SUMBERDAYA ALAM DAN HUTAN ACEH MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN RENDAH EMISI
VISI DAN MISI PEMERINTAH ACEH VISI “ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI”
MISI
1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ; 2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat ; 3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia; 4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan; 5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA
Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan;
•
•
Terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana, perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata; Sumber : Dok. RPJMA
Forest Cover 1945 Forest Cover 1980 Forest Cover 1990 Forest Cover 2000 Forest Cover 2006
PERUBAHAN TUTUPAN HUTAN DI ACEH
KAWASAN HUTAN ACEH (KEPMENHUT (KEPMENHUT Nomor: Nomor: SK.941/Menhut SK.941/Menhut--II/2013) HUTAN KONSERVASI : 1.057.942 Ha (29,70 %) a. Cagar Alam b. Suaka Margasatwa c. Taman Nasional Gunung Leuser d. Taman Wisata Alam : - Darat - Laut e. TAHURA f. Taman Buru
LUAS KAWASAN HUTAN dan PERAIRAN 3.562.291 Ha (62,75 %)
: 15.688 Ha : 81.827 Ha : 624.388 Ha : 30.076 Ha : 211.023 Ha : 8.620 Ha : 86.320 Ha
HUTAN LINDUNG : 1.790.256 Ha (50,26%)
HUTAN PRUDUKSI : 714.083 Ha (20.05%)
KONDISI TUTUPAN HUTAN ACEH
SUMBER : Kemenhut, 2012
Sebaran Deforestasi dalam Fungsi Kawasan Tahun 2000 s.d 2009 (ribu hektar) 140.000,00 120.000,00
116.130,73
100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00
Luas
Total Emisi Aceh di Tahun 2020 (BAU) : ± 39.436.146,05 (tCO2-eq) Aceh dengan Kemampuan sendiri berkomitmen menurunkan emisi Sebesar 7% atau sebesar ± 36.675.615,83 (tCO2-eq); Dengan intervensi dan bantuan pihak luar, berpotensi akan di turunkan sebesar 20% atau Emisi Aceh menjadi: ± 31.548.916,84 di tahun 2020
KOMITMEN PENURUNAN EMISI DI ACEH
EMISI BAU TAHUNAN
60.000.000
INISIATIF PEMERINTAH ACEH 7%
5.000.000
39.436.146,05 36.675.615,83
36.086.497,62 33.560.442,78
35.698.445,60 33.199.554,41
32.670.139,40 30.383.229,64
32.334.925,48
32.015.674,13
29.595.333,26
29.305.762,87
31.548.916,84 31.206.654,97 28.869.198,09 28.558.756,48 28.263.097,80 26.136.111,52
DUKUNGAN BP REDD 20 %
2 per. Mov. Avg. (EMISI BAU TAHUNAN) 2 per. Mov. Avg. (INISIATIF PEMERINTAH ACEH 7%) 2 per. Mov. Avg. (DUKUNGAN BP REDD 20 %)
10.578.673,43
3.722.845,85
10.000.000
3.509.886,68
3.367.913,90
15.000.000
10.294.727,87
20.000.000
10.081.768,70
25.000.000
26.825.780,42
30.000.000
24.412.258,46
22.424.639,54
35.000.000
-
TON CO2-eq
40.000.000
29.029.981,55
45.000.000
35.328.872,25 32.855.851,20
50.000.000
39.008.318,71 36.277.736,40
55.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TAHUN
STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN ACEH
Revisi tata ruang sesuai kebutuhan berimbang (ekologi, ekonomi sosial)
Meninjau status dan luas izin konsesi
Evaluasi Peruntukan Lahan Perizinan
Rasionalisasi industri kayu, sesuai dengan ketersediaan bahan baku
Pengembangan hasil hutan non kayu
Penataan kembali lembaga dan tata hubungan kerja pengelolaan hutan aceh
Reorientasi prioritas lokasi penanaman dan RHL
Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan
Mengupayakan berbagai sumber pendanaan untuk RHL (APBA, APBN, Donor dll)
Mengembangkan hutan tanaman/ Perhutanan Sosial (HTI, HTR, HKm, Hutan rakyat dll)
Penegakan hukum
Pencegahan/pengurangan laju kerusakan hutan (Reduksi laju deforestasi)
Mengupayakan sistem pengamanan hutan menjadi lebih efisien dan efektif Optimalisasi Dukungan Operasional Tenaga Pengamanan Hutan Pengembangan pengamanan hutan secara partisipatif Penyedian alternatif mata pencarian
TATA KELOLA HUTAN ACEH 1. Menata ulang kawasan hutan di dalam RTRWA sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan hutan. 2. Penataan organisasi dengan membentuk lembaga pengelola hutan di tingkat tapak sebagai unit operasional pengelolaan hutan (7 Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH dengan wilayah kerja berbasis DAS). 3. Mengoptimalkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan secara seimbang dan berkepastian hukum.
lanjut...
TATA KELOLA HUTAN ACEH 4. Melengkapi beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Aceh, yang dapat memperkuat kelestarian hutan ; 5. Bersinergi dan bekerjasama secara nyata dengan berbagai pihak yang peduli dengan kelestarian hutan; 6. Mendorong semua pihak untuk mengikuti aturan hukum.
SASARAN PERBAIKAN TATA KELOLA 1. Aspek ekologi : pemantapan sumberdaya Hutan, tidak menurunkan fungsi hutan sebagai penyeimbang lingkungan, mencegah menurunnya keanekaragaman hayati. 2. Aspek sosial : menyediakan akses serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, sekaligus sebagai solusi dari permasalahan tenurial (tumpang tindih penggunan lahan). 3. Aspek ekonomi : memberikan kepastian dalam hal kelestarian produksi dan usaha.
Yang telah dilaksanakan/dicapai....
PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
PEMANFAATAN HASIL HUTAN
Industri pengolahan veneer bahan baku kayu lapis
PENGELOLAAN HUTAN KEMITRAAN / KOLABORASI
Pengelolaan Hutan Berbasis Kemitraan sebagai penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan; Identifikasi potensi pengelolan sumberdaya hutan (Rotan, Getah Pinus, kayu Putih, Pelet Biomasa, Hasil Hutan Kayu, Jasa Lingkungan); Mengembangkan Investasi berbasis kemitraan dengan berbagai pihak (Masyarakat, Pihak Swasta, BUMN, Pemerintah, dan PMA).
PENGELOLAAN HUTAN KEMITRAAN / KOLABORASI
Penyadapan dan pemanfaatan getah pinus
PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN DAN HUTAN ALAM
Persemaian tanaman kehutanan
PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN
Pengembangan hutan tanaman jabon
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI DAN PEREDARAN HASIL HUTAN
Industri pengolahan kayu gergajian
PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON KAYU
Pengembangan komoditi rotan, getah pinus
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN ( Penegakan Hukum)
Peningkatan kapasitas Penegak Hukum di Bidang Kehutanan (PPNS, Polhut) Polhut); Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam proses penegakan hukum dengan Institusi terkait (Opsdu) (Opsdu); Pelibatan masyarakat secara aktif perlindungan dan konservasi hutan hutan;;
dalam
Peningkatan kesadaran berbagai pihak dalam kontek perlindungan dan konservasi hutan, melalui upaya prefentif, penyuluhan dan pendampingan pendampingan..
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN ( Penegakan Hukum)
Apel siaga pengamanan hutan
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN ( Penegakan Hukum)
Operasi illegal logging dan kebakaran hutan
Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Penanaman tanaman unggulan kehutanan
PENGEMBANGAN EKOWISATA
Ekowisata tracking hutan alam
TERIMA KASIH
KELEMBAGAAN REDD DI ACEH (TASKFORCE) Tujuan Pembentukan: 1. Menjadi wadah bagi kegiatan REDD di Aceh, sekaligus sebagai pusat koordinasi lintas sektoral anggota berasal dari stakeholders terkait; 2. Menjadi katalis untuk mendorong percepatan perbaikan sistem tata kelola hutan, lahan gambut dan APL yang memungkinkan penurunan deforestasi dan degradasi; 3. Memastikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan, distribusi manfaat yang adil bagi pihak-pihak yang menjalankan program/proyek/kegiatan REDD+ dengan pemenuhan persyaratanintegritas sistem pelaksanaan REDD (audit dan safeguards).
CAPAIAN TASK FORCE REDD ACEH 1. Fasilitasi penyelesaian Protokol REDD Aceh, RAD, SRAP; 2. Pelaksanaan sosialisasi REDD di Kab/Kota; 3. Melaksanakan training MRV bagi tim REL (reference emmision level); 4. Fasilitasi MoU dengan BP-REDD+; 5. Mendorong pelaksanaan pembangunan rendah emisi pada masingmasing SKPD (beberapa kepala SKPD terkait masuk dalam struktur TF REDD Aceh.
TANTANGAN PENYELENGGARAAN TUPOKSI TASK FORCE REDD ACEH •
Tidak memiliki sumber pendanaan yang pasti akses pendanaan ke lembaga donor masil terbatas;
•
Belum memiliki sekretariat, untuk sementara masih menempel di Bappeda; dan
•
Dokumentasi dan distribusi informasi terkait mitigasi perubahan iklim masing-masing sektoral belum berjalan optimal.
