Versi Bahasa Indonesia bagian penting EOI Memperkuat penyelenggaraan Pelayanan Dasar Di Wilayah Papua Landasan Tahap II 3.
Pengajuan Proposal
Pernyataan minat (EOI) harus diajukan dengan email ke
[email protected] pada saat penutupan EOI tertera dibawah ini. Pengajuan proposal harus di alamatkan ke: Kepada: Senior Procurement Manager Subjek: “LANDASAN Phase II” Pernyataan minat harus diajukan paling lambat tanggal 2 Mei 2016, Jam 16.00 WIB (waktu penutupan EOI). Pengajuan proposal harus diterima dalam format pdf, dan dapat disajikan dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia Adalah tanggung-jawab dari organisasi yang berminat untuk memastikan pengajuan termasuk semua lampiran di terima di alamat email diatas sebelum waktu penutupan. Masa berlaku periode EOI adalah 12 minggu (kecuali jika dinegosiasikan) Semua pertanyaan harus dikirimkan secara tertulis ke
[email protected]. Setiap pertanyaan dari organisasi yang berminat harus di kirimkan paling lambat 3 hari sebelum waktu penutupan EOI. KOMPAK berhak mengeluarkan atau mengumumkan pertanyaan-pertanyaan dari organisasi yang berminat ke semua organisasi yang berhubungan. Setiap pengajuan yang diterima setelah penutupan EOI akan di pertimbangkan sebagai pengajuan proposal yang terlambat. Adalah kebijakan KOMPAK untuk menerima atau menolak pengajuan yang terlambat.
4.
Pengajuan EOI
Pengajuan EOI harus memuat informasi sebagai berikut: o o o
o o
Surat pernyataan bahwa organisasi yang berminat memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang akan timbul apabila organisasi yang berminat terpilih untuk menyediakan pekerjaan; Formulir pernyataan pengajuan proposal yang ditanda-tangani yang tersedia pada Skedul A; Melengkapi formulir Skedul B, paling banyak 10 halaman, dengan memberikan pernyataan kemampuan yang menjelaskan tentang sektor LANDASAN dan kategori pendukungnya sesuai pada TOR trelampir dan juga menjawab kriteria pemilihan sebagaimana yang tercantum pada bagian 5 dari EOI. Melampirkan paling banyak 3 CV dari personel utama untuk mendemonstrasikan persyaratan personel yang dibutuhkan sesuai yang tercantum pada ToR. Setiap CV yang diberikan tidak lebih dari 3 halaman, dengan menggunakan format yang tersedia di Annex 2 dari EOI ini; Melengkapi Skedul C paling banyak 1 halaman yang menyediakan struktur perusahaan dari organisasi yang berminat; Melengkapi Skedul D yang menjelaskan tentang detail pekerjaan yang sama yang sudah pernah dilakukan oleh organisasi yang berminat termasuk kontak referensi yang sesuai menggunakan format yang tersedia di Skedul D. (mencantumkan paling banyak 5 pengalaman proyek untuk mendemonstrasikan pengalaman proyek yang berhubungan dengan kegiatan ini dan setiap pengalaman proyek yang dilampirkan hanya boleh disajikan dalam satu halaman).
• Proposal yang diajukan oleh organisasi yang berminat harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada EOI ini. Organisasi yang berminat harus menerima apabila ada
kelalaian dalam menyediakan semua informasi di atas dapat mengakibatkan proposal mereka tidak dipertimbangkan untuk proses selanjutnya. • Proposal akan dinyatakan tidak sesuai apabila lalai untuk memenuhi persyaratan dari salah satu kondisi tersebut. • KOMPAK berhak untuk meminta klarifikasi dari proposal yang tidak memenuhi syarat. • KOMPAK bisa dan sangat berhak untuk menilai atau menolak proposal yang tidak memenuhi syarat dan tidak akan melakukan korespondensi atau berdiskusi tentang keputusan untuk menilai atau menolak proposal yang tidak memenuhi syarat . 5.
Penilaian EOI
Oganisasi yang berminat harus mempunyai badan hukum di Indonesia dan sudah beroperasi paling lama 3 tahun berturut-turut. Proposal akan dinilai dengan menggunakan kriteria dan bobot sebagai berikut: Kriteria
Bobot EOI
Pemahaman konteks, misi diartikulasikan dengan jelas dan fokus organisasional pada masalah dan tantangan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar di wilayah Papua.
30
Memperlihatkan kemampuan dalam memberikan keahlian teknis berkualitas tinggi, kapasitas kelembagaan dan pengalaman yang spesifik dalam bidang kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan pembangunan masyarakat yang berfokus pada kabupaten, kecamatan, unit-unit pelayanan dasar dan pedesaan; pembangunan kapasitas dan pendampingan, mengelola proyek, pemantauan dan membuat laporan. Mampu untuk memperlihatkan menggunakan inovasi seperti ICT untuk memberikan solusi alternatif terhadap outcome penyelenggaraan pelayanan daerah akan merupakan suatu kelebihan.
30
Memperlihatkan keahlian organisasi yang kuat termasuk dalam kebijakan, prosedur, sistem dan personel dalam pengelolaan keuangan termasuk mitigasi penipuan dan kemampuan untuk membuat sub-hibah/sub-kontrak bilamana relevan1
20
Memperlihatkan hubungan kerja yang serasi dan keterlibatan yang kuat dengan para pemangku kepentingan utama Pemerintah Indonesia (GOI) di tingkat nasional dan lebih penting lagi di tingkat subnasional.
20
TOTAL
100
1 Hal ini dapat ditunjukkan melalui dokumentasi dari organisasi pelaksana yang mendapatkan hibah yang diberikan oleh DFAT/sub-kontrak atau kontrak donor lainnya dengan standar yang sama dan persyaratan kepatuhan. Atau, hasil audit ekternal atas keuangan atau sistem yang sebelumnya dapat didokumentasikan.
KOMPAK berhak untuk meminta klarifikasi dan melakukan negosiasi dari proposal terpilih yang sudah di seleksi setelah penutupan EOI. Diskusi tersebut akan di dokumentasikan sebagai bagian dari proposal untuk tujuan penilaian/evaluasi. Organisasi yang tidak terpilih tanpa kecuali, tidak akan meminta ganti rugi ke KOMPAK jika ada penambahan atau perubahan dari semua proposal yang diberikan. KOMPAK tidak terikat atau tidak diharuskan menerima proposal apapun. KOMPAK mempunyai hak untuk menerima atau menolak proposal apapun, dan untuk membatalkan proses EOI dan menolak semua proposal yang masuk, pada setiap waktu sebelum kontrak di berikan, tanpa membuat pertanggungjawaban kepada organisasi yang berminat yang terpengaruh. Apabila diminta, organisasi yang tidak terpilih dapat meminta penilaian singkat secara tertulis tentang prosedur pemilihan dan penilaian proposal dibandingkan dengan proposal-proposal yang terpilih. Keputusan dari tim evaluasi adalah final, dan pengajuan penilaian balik dari proses evaluasi hanya bertujuan untuk tujuan niat baik dan perbaikan kualitas saja. Tidak akan ada korespondensi lebih lanjut atas penilaian balik tersebut.
6.
Daftar pendek
Setelah tahap pertama dari proses evaluasi selesai, akan di terbitkan dokumen Pengajuan Proposal yang lengkap (RFP) kepada organisasi yang terpilih sesuai dengan daftar pendek, dan organisasi terpilih tersebut akan menyiapkan proposal yang lengkap. Organisasi terpilih yang terdapat pada daftar pendek tidak menjamin bahwa kontrak akan di berikan kepada organisasi yang tercantum pada daftar tersebut. Proposal akan di nilai berdasarkan kriteria seleksi yang tertera di RFP. Organisasi yang menyiapkan proposal lengkap akan di pilih oleh tim evaluasi sebagai organisasi terpilih dan akan memasuki tahap negosiasi untuk kontrak yang akan melaksanakan program LANDASAN. Penerimaan kontrak dan penandatanganan akan menjadi kesatuan dalam proses negosiasi yang sukses termasuk pertimbangan untuk value for money. Pengadaan jasa ini harus dilengkapi sesuai dengan spesifikasi dari TOR yang disetujui, rencana kerja dan anggaran dalam kontrak yang disetujui.
Lampiran 1 – KERANGKA ACUAN KERJA MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DI WILAYAH PAPUA
LANDASAN TAHAP II
1.
TUJUAN
LATAR BELAKANG Kerangka Acuan Kerja (ToR) ini untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia (GoI) dalam memperkuat kapasitas penyelenggaraan pelayanan dasar dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penyediaan layanan lokal di provinsi Papua dan Papua Barat. Dukungan akan diberikan di empat sektor utama; kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan pengembangan masyarakat yang berfokus pada kabupaten, kecamatan, unit pelayanan dasar dan desa-desa. 2.
LATAR BELAKANG
Pekerjaan ini berawal dari strategi penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pemerintah Indonesia sendiri, yang menargetkan intervensi langsung penyelenggaraan pelayanan lokal dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam memberikan pelayanan. Landasan Tahap I adalah proyek percontohan yang mulai beroperasi pada awal 2014 di bawah Kemitraan Australia-Indonesia untuk Desentralisasi (AIPD)2. Proyek berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah kabupaten, penyedia pelayanan dasar dan masyarakat untuk mengelola pelayanan dasar yang lebih efektif. Landasan mengadopsi strategi ganda dimana intervensi pembangunan kapasitas yang langsung menargetkan kabupaten, unit pelayanan dan desa-desa, selain memberikan fasilitas untuk interaksi vertikal dan horisontal antara tingkat dan sektor. Sebagai hasilnya, proyek ini mampu untuk menguji cobakan pendekatan holistik untuk perbaikan pelayanan dasar di daerah target. Landasan Tahap II dilanjutkan di bawah KOMPAK dan akan tetap menjadi proyek utama dalam dukungan untuk meningkatkan akses secara keseluruhan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan lokal. Proyek Landasan merupakan sebuah kerangkakerja penyelenggaraan pelayanan dasar yang kompleks, bekerja di beberapa sektor dan di berbagai tingkat pemerintahan. Sasaran utama untuk dukungan adalah unit pelayanan dasar dalam pendidikan, kesehatan dan identitas hukum, di samping desa sendiri yang berkaitan dengan pembangunan desa. Selanjutnya, kerangka menetapkan Kecamatan berada di pusat koordinasi tingkat lokal dan pemberian pelayanan terpadu. Dengan demikian kerangkakerja tersebut bertujuan memberikan pendekatan holistik untuk mengatasi kemacetan pelayanan di garis terdepan dan menciptakan integrasi dan kolaborasi antara tingkattingkat pemerintahan. Tantangan utamanya adalah bahwa unit-unit penyelenggara pelayanan dasar dan pemerintah desa menerima dana dari lembaga Pemerintah Indonesia yang berbeda melalui proses pendanaan yang berbeda, dan dalam kasus wilayah Papua suatu peningkatan kantong fiskal bertahap sebagai akibat dari Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus). Pusat Kesehatan Primer (Puskesmas), misalnya, mendapatkan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), anggaran pemerintah sub-nasional (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), sistem Asuransi Kesehatan Nasional (Jaminan Kesehatan Nasional, JKN), dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus). Ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi perencanaan, sinkronisasi anggaran, pengadaan publik, manajemen keuangan, pelaporan dan pelaksanaan pelayanan tidak hanya untuk Puskesmas tetapi untuk semua unit layanan garis depan dan desa-desa. 2
Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi (AIPD) mulai beroperasi di tahun 2011 dan selesai pada bulan Juni 2015
Oleh karena itu, menanggulangi masalah-masalah penyelenggaraan pelayanan dasar dan kemacetan di wilayah Papua bukan semata-mata tentang mengalokasikan dana tambahan terhadap penyelenggaraan pelayanan, tetapi adalah masalah meningkatkan kapasitas lokal untuk mengalokasikan dan mengelola dana yang sudah ada. Meskipun menargetkan unit-unit pelayanan dasar, kerangka kerja ini juga akan menargetkan intervensi di tingkat Kabupaten yang berfokus pada perencanaan dan penganggaran kabupaten di samping peran kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) di dalam identitas hukum, pendidikan dan kesehatan pada khususnya. Tingkat provinsi tidak akan ditargetkan sebagai penerima langsung dari kegiatan proyek, namun dua provinsi dianggap sebagai mitra kunci dan faktor penentu dalam penyelenggaraan pelayanan lokal, dan kerjasama erat pada tingkat ini dipertimbangkan. 3.
TUJUAN
KOMPAK mencari Mitra Pelaksana untuk membantu dalam upaya untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas kabupaten, kecamatan, unit pelayanan dasar dan desa-desa dalam menyelenggarakan pelayanan lokal. Secara khusus tujuan proyek adalah untuk memastikan bahwa: • •
Pemerintahan lokal (termasuk unit-unit pelayanan) di wilayah Papua mempunyai lembaga dengan kapasitas operasional untuk menangani kebutuhan pelayanan dasar yang efektif. Dana desa di wilayah Papua dipergunakan untuk menangani kebutuhan-kebutuhan prioritas bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, khususnya perempuan.
Sasaran utama untuk dukungan ini adalah unit-unit penyelenggaraan pelayanan dasar di dalam bidang: • • • •
Sektor pendidikan (sekolah dasar); Secktor kesehatan (Puskesmas); Pelayanan Identitas hukum di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa; dan Desa itu sendiri.
Intervensi ini akan menggabungkan dukungan untuk seluruh rantai pasokan mengingat lingkungan eksternal di mana unit-unit penyelenggara pelayanan ini beroperasi juga memainkan peran kunci dalam menentukan efisiensi dan efektivitas masing-masing unit. Secara khusus, dukungan untuk tingkat kabupaten akan menjadi penting karena ini adalah tingkatan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan lokal. Selanjutnya, mengingat peran mandat dari kantor Kecamatan dengan koordinasi dan pengawasan seperti yang digariskan dalam UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dukungan juga akan diberikan ke tingkat ini untuk mengaktifkan Kecamatan dalam mencapai potensinya. Untuk melengkapi rantai penyelenggaraan ini, intervensi langsung di tingkat desa juga telah disertakan karena mereka adalah penerima pelayanan pemerintah dan karena itu harus memainkan peran dalam menentukan prioritas dan menuntut perbaikan pelayanan lokal. Selain itu, sesuai UU 6/2014 tentang Pembangunan Desa, setiap desa sekarang memiliki kapasitas fiskal substansial yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai bersama penyelenggaraan pelayanan lokal di tingkat ini, oleh karena itu juga harus dilihat sebagai kontributor utama terhadap meningkatnya pelayanan lokal. Dengan demikian kerangka kerja tersebut bertujuan memberikan pendekatan holistik untuk mengatasi kemacetan penyelenggaraan pelayanan dasar dan menciptakan integrasi dan kolaborasi antar tingkatan. Landasan akan fokus terutama pada aspek tata kelola yang berkaitan dengan pelayanan lokal di sektor yang dipilih. Artinya, manajemen penyelenggaran pelayanan secara keseluruhan, proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan tahunan dan penganggaran, PFM termasuk pengadaan publik dan pekerjaan di bidang serupa dengan tujuan untuk menegakkan perubahan sistematis untuk menunjukkan bagaimana hambatan dalam pelayanan ditangani dan pelayanan diselenggarakan. Proyek ini bertujuan untuk memastikan kerjasama erat dan koordinasi dengan program spesifik sektor lain dengan asumsi bahwa usaha gabungan akan memberikan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian, proyek mengakui keterbatasan, namun akan berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan yang lebih luas dari waktu ke waktu.
Selain itu, fokus yang spesifik akan ditargetkan pada kesehatan dan khususnya memperkuat kapasitas lokal lembaga pemerintah, unit-unit pelayanan dan masyarakat madani untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan primer di Provinsi Papua untuk mencapai kontrol yang efektif atas penyakit menular, terutama melalui rancangan dan penyelenggaraan yang bermutu bagus dan kegiatan yang ditargetkan mempunyai dampak tinggi terhadap HIV/AIDS. Kategori Dukungan Diperkirakan bahwa proyek ini akan memberikan dukungan untuk berbagai area fokus sektoral melalui Bantuan Teknis (TA) dan inisiatif Pengembangan Kapasitas (CD) dalam beberapa atau semua kategori dukungan berikut ini: 1)
TA dan pengembangan kapasitas / inisiatif penguatan kelembagaan: Jenis intervensi ini akan disampaikan melalui kegiatan pelatihan kelas untuk topik yang diidentifikasi. Selain itu, mentoring atau pelatihan magang akan membentuk bagian penting dari strategi ini untuk meningkatkan kapasitas lokal secara keseluruhan. Mengakui bahwa pembangunan kapasitas tidak hanya tentang sumber daya manusia yang ditingkatkan, proyek ini juga akan mendukung bantuan teknis terhadap peningkatan kerangka peraturan unit-unit pelayanan seperti pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Puskesmas, PERDA lokal untuk pelimpahan wewenang kepada tingkat kecamatan untuk fungsi pencatatan sipil, dll. Diharapkan bahwa mayoritas modul pelatihan akan dikembangkan oleh KOMPAK dalam kerjasama erat dengan mitra pelaksana.
2)
Solusi berbasis Teknologi dan dukungan: Pada tahap ini unit layanan yang paling lokal mengumpulkan data untuk tujuan tunggal pelaporan yang bukan semata-mata merupakan masalah kepatuhan namun lebih untuk perencanaan atau tujuan analisis lainnya. Tujuan dari jenis intervensi adalah untuk menciptakan pergeseran 'budaya' untuk menggunakan data untuk tujuan analisis, perencanaan dan manajemen, di samping untuk meningkatkan kapasitas lokal untuk melakukannya. Selanjutnya, tingkat lokal beroperasi terutama dengan menggunakan alat manual untuk pengumpulan data, pelaporan dan pengawasan staf / pelaksanaan kegiatan. Hal ini disamping memakan waktu dan juga akan meningkatkan kemungkinan pelaporan tidak akurat terutama untuk unit layanan lokal dan untuk unit tingkat yang lebih tinggi yang menerima informasi yang diperlukan. Pemasukan data sering terjadi setidaknya dua kali untuk setiap item yang dilaporkan yang dianggap berisiko tinggi dalam hal kesalahan. Mendukung gerakan menuju instrumen berbasis teknologi akan berkontribusi untuk memberikan waktu bebas supaya staf dapat melakaukan tugas-tugas penyelenggaraan pelayanan yang lebih langsung lainnya, yang memungkinkan penggunaan alat-alat analisis canggih, memastikan pengawasan staf yang lebih akurat, selain perbaikan dalam hal kualitas keseluruhan dan akurasi pelaporan. Dengan kata lain, langkah tersebut memiliki potensi pendukung perbaikan dalam efisiensi penyelenggaraan pelayanan. KOMPAK telah membentuk hubungan kerja dengan Pulse Lab PBB Jakarta (PLJ) untuk kerjasama dalam hal merancang dan pengujian berbagai prototipe dari solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan. Mitra pelaksana akan memberikan kontribusi untuk strategi kemitraan dan inovasi ini.
3)
Menguji coba sistem insentif berbasis kinerja lokal: Ada beberapa sistem kinerja, namun pada tahap ini sangat sedikit yang langsung mendapatkan insentif. Orang-orang yang mendapatkan insentif biasanya dikaitkan dengan kinerja pribadi daripada ‘kinerja unit’. Oleh karena itu ada kesempatan untuk meninjau pilihan untuk sistem kinerja tingkat lokal yang berfokus pada isu-isu 'lokal' dan yang dapat mendukung perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan lokal. Beberapa jenis sistem insentif yang berbasis kinerja akan dikembangkan dalam kerjasama erat antara KOMPAK, mitra pelaksana dan mitra pemerintah daerah.
4)
Pembelajaran dalam Penelitian dan kebijakan: Proyek ini merupakan program percontohan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap diskusi serta debat kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Selain memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek dengan tujuan untuk mengidentifikasi pembelajaran berdasarkan bukti, proyek ini bertujuan untuk menyebarkan tim penelitian di bidang tertentu di mana kebutuhan untuk analisis yang mendalam akan diidentifikasi selama pelaksanaan proyek.
Strategi secara menyeluruh adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk perbaikan pembangunan kapasitas lokal dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi tingkat pemangku kepentingan lokal dalam melaksanakan mandat mereka. Dengan demikian, proyek dan intervensi akan dipandang berguna dan tidak dilihat sebagai 'beban' tambahan bagi para pemangku kepentingan lokal dan mitra kerja, yang akan membangun Landasan sebagai mitra terpercaya di semua tingkatan. 4. CAPAIAN YANG DIHARAPKAN Program ini mempunyai beberapa capaian yang diharapkan: •
Capaian 1: Pemerintah Daerah dan unit pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pengguna pelayanan dasar dengan lebih baik; o Capaian Menengah 1.1: Meningkatnya pengaturan transfer fiskal untuk menyelenggarakan pelayanan dasar o Capaian Menengah 1.2: Pemerintah Daerah dan Unit Pelayanan sudah memperkuat sistem, proses dan prosedur.
•
Capaian 2: Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari meningkatnya tata kelola desa. o Capaian Menengah 2.1: Pemerintah desa mempergunakan bukti dan pemahaman lokal yang diperlukan untuk membuat keputusan pembangunan desa. o Capaian Menengah 2.2: Masyarakat dan lembaga desa secara efektif terlibat di dalam unit pemerintahan dan unit pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Rancangan kerangka kinerja dan hasil-hasil kerangka kerja telah dikembangkan dan disediakan dalam Lampiran 1 dari TOR ini. Kerangka kerja ini menyediakan hasil-hasil indikatif dan penyelenggaraan, dan diharapkan dapat diselesaikan dalam kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lokal dan mitra pelaksana sebelum proyek dimulai. 5.
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Diharapkan Landasan Tahap II akan mulai pada bulan Juli 2016 dan berlangsung sampai dengan Mei 2018 dengan kemungkinan perpanjangan. Cakupan proyek belum selesai saat ini, namun, diharapkan proyek ini akan beroperasi di daerah / unit berikut ini: Daerah/Unit Sasaran Provinsi Kabupaten
Jumalh daerah/unit 2 8
Keterangan Provinsi Papua dan Papua Barat Proyek ini akan menargetkan empat Kabupaten di setiap provinsi yang salah satunya adalah Kabupaten di dataran tinggi
Kecamatan
16
Proyek ini akan menargetkan dua kecamatan di setiap Kabupaten.
Puskesmas
16
Sekolah Dasar
120
Desa-desa
120
Proyek ini akan menargetkan satu Puskesmas di setiap Kecamatan yang terpilih. Proyek ini akan menargetkan 10 sekolah dasar di setiap Kecamatan yang terpilih. Proyek ini akan menargetkan 10 desa di setiap Kecamatan yang terpilih.
Diasumsikan bahwa kegiatan-kegiatan awal ini akan dimulai paling tidak 25 persen dari wilayah sasaran/unit yang ditargetkan di tahun 2016, sedangkan unit sisanya akan dimasukkan mulai Januari 2017.
Pekerjaannya akan dilakukan dalam tiga tahap pokok: Tahap 1: Inception Manajemen Proyek: • Menugaskan tim LANDASAN di kedua provinsi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama KOMPAK. • Meninjau kembali dan jika perlu membuat revisi rencana kerja proyek, waktu dan anggaran sesuai dengan realitas lokal di tempat . • Mendukung struktur tata kelola yang ditetapkan setempat untuk memastikan keputusan-keputusan programatik dan anggaran diambil dalam waktu yang tepat. • Mendukung finalisasi kerangka kerja LANDASAN dan M&E yang sudah disetujui dan sasaran proyek yang dilokalisir. • Mendukung finalisasi kerangka kerja Penjaminan Mutu LANDASAN yang sudah disetujui Rancangan dan Manajemen – Komponen Kesehatan • Mitra pelaksana yang berhasil juga diperlukan untuk, bersama dengan KOMPAK, bersama-sama merancang dan kemudian mengawasi pelaksanaan atas komponen kerja untuk menangani pemeriksaanh dan pengobatan HIV. Sosialisasi Proyek dan Komunikasi: • Mensosialisasikan LANDASAN Tahap II kepada semua pemangku kepentingan yang relevan melalui rapat dan sarana komunikasi lainnya dengan erat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan staf KOMPAK. • Mengembangkan sebuah manajemen pengetahuan dan strategi komunikasi untuk proyek sejalan dengan manajemen pengetahuan dan strategi komunikasi KOMPAK. Kegiatan-kegiatan Pengembangan Kapasitas dan BantuanTeknis: • Finalisasi pengaturan pelaksanaan dengan mitra kerja lokal (lembaga pemerintah dan non- pemerintah serta individu) untuk pelatihan lokal dan kegiatan pembangunan kapasitas di bidang kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan pembangunan masyarakat. • Mengidentifikasi penerima manfaat untuk kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas lokal di unit-unit pelayanan dasar yang ditargetkan dan aparat desa. • Mendukung finalisasi strategi pembangunan kapasitas dan modul pelatihan. • Menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih (TOT) yang diperlukan di beberapa daerah yang ditargetkan. • Mendukung percobaan modul pelatihan yang baru. • Memulai dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan awal yang berkaitan dengan pendampingan terhadap unitunit penyelenggaraan pelayanan dasar yang sudah terlatih dengan baik dalam kegiatan-kegiatan yang ditentukan. • Mengidentifikasi para mitra lokal NGO/CSO untuk mendukung kegiatan dalam meningkatkan akses masyarakat dan tuntutan akan pelayanan kesehatan pada umumnya dan secara khusus pelayanan terhadap HIV/AIDS. Solusi berbasis teknologi: • Mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan KOMPAK/PLJ dalam mengidentifikasi prototipe yang berpotensi untuk inovasi yang didukung data dalam penyelenggaraan pelayanan lokal berbasis pada dorongan dan gagasan lokal. Insentif berbasis Kinerja: • Mendukung rancangan yang dimulai secara lokal dalam sistem insentif berbasis kinerja di daerah-daerah yang ditentukan. Dengan asumsi bahwa titik awal akan menjadi pengembangan lebih lanjut dari kerangka kerja Desa Model yang dikembangkan di bawah LANDASAN Tahap I, namun hal ini dapat juga diperluas ke sektor yang lain. Tahap 2: Pelaksanaan secara penuh • Mitra pelaksana akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan sehari-hari rencana kerja yang telah disepakati dan diharapkan akan memberikan outputs dan outcomes yang disepakati dalam kerangka proyek secara keseluruhan. • Keterlibatan dengan CSO lokal dalam menyelenggarakan peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan untuk kegiatan yang diidentifikasi guna memastikan alih pengetahuan ke lembaga setempat. Memberikan pengawasan teknis dan dukungan ketika ada pelatihan atau kegiatan lain yang diselenggarakan oleh pihak ketiga.
Pemantauan berkala kegiatan-kegiatan proyek dan pengumpulan data untuk dimasukkan ke dalam kerangka kerja M & E yang sudah disetujui. Memastikan informasi yang berkaitan dengan proyek dan hasilnya dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan kunci secara teratur. Pelapora berkala (kegiatan, hasil-hasil, tantangan dan keuangan) sesuai dengan kerangka kerja dan format laporan yang sudah disetujui. Memberikan dukungan kesekretariatan kepada struktur tata kelola proyek lokal.
• • • •
Tahap 3: Peninjauan kembali dan evaluasi Projek • Menyelesaikan pemasukan data untuk M&E dan analisa hasil terhadap target-target yang sudah ditentukan; • Mendukung tinjauan pertengahan/akhir; • Kegiatan laporan akhir termasuk deskripsi kegiatan, prestasi, tantangan, pembelajaran, kontribusi kebijakan, rekomendasi untuk program di masa mendatang dan laporan keuangan. A. DELIVERABLES No
Deliverable
Waktu/Kapan
Tahap 1: Tahap Insepsi 1
Rencana kerja terperinci untuk pelaksanaan LANDASAN Tahap II termasuk (tetapi tidak terbatas pada) strategi pelaksanaan yang sudah diperbaharui, jangka waktu, risiko dan matriks mitigasi, identifikasi para mitra inti dan pemangku kepentingan lainnya, dan anggaran.
2 minggu sesudah kontrak ditandatangani
2
Penetapan dan penugasan tim LANDASAN di Papua dan Papua Barat. Juga diharapkan bahwa keterlibatan awal dengan mitra kerja lokal berlangsung dalam periode ini.
1 bulan sesudah kontrak ditandatangani
3
Rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2017 dikembangkan dalam kolaborasi dan koordinasi dengan struktur tata kelola proyek Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan
Pertengahan Desember 2016
4
Laporan Insepsi menguraikan kemajuan pelaksaanaan sampai saat ini dibandingkan terhadap rencana kerja, pengeluaran sampai hari ini dan kemajuannya terhadap outputs dan outcomes yang sudah disetujui, perubahan jangka waktu penyampaian tonggak capaian dan saran-saran untuk perubahan model penyampaian dan strategi untuk pelaksanaan LANDASAN Tahap II bila diperlukan.
Pertengahan Desember 2016
Tahap 2: Pelaksanaan Proyek 5
Rencana Kerja tahunan menguraikan rencana-rencana tahunan, target dan anggaran. Rencana kerja harus dikembangkan melalui koordinasi erat dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan pemerintahan lokal dan KOMPAK.
Pertengahan Desember untuk masing-masing FY-1
6
Laporan Kemajuan per Kuartal menguraikan kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana kerja, pengeluaran sampai saat ini dan deskripsi kemajuan secara rinci dibandingkan dengan outputs dan outcomes, M&E yang terbaru dan analisa data dengan tujuan manajemen berbasis hasil, dan hikmah pembelajaran yang dipetik di tahap ini.
Setiap kuartal
Tahap 3: Peninjauan dan Evaluasi Proyek 6
Laporan Akhir termasuk data seutuhnya yang sesuai dengan kerangka kerja M&E yang sudah ditetapkan, deskripsi kegiatan dan pencapaian (termasuk tahap satu dan dua ), tantangan, hikmah pembelajaran, kontribusi kebijakan, rekomendasi untuk pembuatan program di masa mendatang dan laporan keuangan.
Laporan akhir semua kegiatan dalam waktu 2 minggu sebelum kontrak berakhir, dan laporan keuangan penuh didalam tenggat waktu yang sudah disetujui sesudah penutupan operasional.
B. KEBUTUHAN PERSONEL Mitra kerja yang berhasil diharapkan untuk memberikan tim yang berkualitas dan memperlihatkan kapasitas teknis dan kelembagaan untuk melakukan tugas-tugas di atas. Paling tidak, komposisi tim haruslah mempunyai gabungan kecakapan teknis yang beragam seperti PFM (perencanaan, membuat anggaran dan mengadakan barang), kesehatan, pendidikan, identitas hukum, pengembangan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, sistem mengelola informasi, analisa kebijakan dan advokasi, membuat rancangan program dan mengatur pelaksanaan. Mitra kerja yang berhasil harus mampu memperlihatkan bahwa ia mempunyai kecakapan yang diperlukan, atau mempunyai akses terhadap pengetahuan spesifik dan berpengalaman dalam: •
Empat bidang sektor kunci: pendidikan, kesehatan, identitas hukum dan pengembangan masyarakat;
•
Penyelenggaraan inisiatif pembangunan kapasitas di tingkat lokal;
•
Kemampuan yang teruji dalam membangun hubungan kerjasama yang efektif dengan pemerintah lokal, unit penyelenggara pelayanan dasar, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat Madani (CSO) dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan;
•
Mempunyai kemampuan kelembagaan dan peraturan dan berpengalaman dalam melakukan sub-kontrak dengan mitra kerja yang lain untuk kegiatan-kegiatan teknis yang spesifik;
•
Mempunyai pengalaman bekerja sebelumnya dalam konteks Papua akan dipandang sebagai nilai tambah.
Pernyataan pengalaman di masa lalu dalam menyelenggarakan pelayanan yang serupa, dan bukti kapasitas kelembagaan serta personil kunci harus dilampirkan di dalam proposal. Mitra pelaksana tidak harus mempunyai tim penuh saat mereka mengajukan proposal. Jika terpilih, mitra pelaksana yang berhasil akan erat bekerjasama dengan KOMPAK untuk memilih personil yang paling cocok kualifikasi dan pengalamannya untuk pelaksanaan LANDASAN Tahap II. Organisasi yang tertarik di dalam kemitraan dapat mencakup: perguruan tinggi, LSM Indonesia, LSM
Internasional dan sektor swasta. 8. PELAPORAN Mitra pelaksana yang berhasil akan erat bekerjasama dengan anggota tim KOMPAK yang relevan, lembaga Pemerintah Indonesia yang relevan di masing-masing tingkat, unit-unit pelayanan dasar yang dipilih dan maysarakat. Mitra pelaksana yang berhasil akan melaporkan kegiatan sehari-hari kepada Manager Proyek Papua yang di dedikasikan KOMPAK untuk LANDASAN. Kantor perwakilan provinsi di Papua dan Papua Barat juga akan memberikan dukungan pengawasan dan pemantauan atas pekerjaan yang sedang berlangsung di bawah kemitraan ini bila diperlukan. Persyaratan pelaporan atas kegiatan-kegiatan seperti yang diuraikan dalam bab Deliverables di atas. Laporan teknis harus diserahkan dalam 2 salinan dalam bentuk cetakan maupun dalam elektronik dan dalam bahasa Inggris maupun Bahasa Indoensia. Mitra pelaksana yang berhasil harus menyerahkan laporan keuangan bulanan atau seperti yang diberitahukan oleh KOMPAK. Setelah proyek selesai, mitra pelaksana yang berhasil akan mengatur sebuah audit eksternal yang akan didanai oleh KOMPAK. Mitra pelaksana yang berhasil juga harus mematuhi semua kabijakan DFAT yang relevan dan kebijakan serta peraturan KOMPAK termasuk yang mengenai Memaksimalkan Manfaat Nilai Uang, biaya satuan, mitigasi penipuan, dan perlindungan anak. 9. PENERIMA MANFAAT Mengingat bahwa kegiatan-kegiatan di dalam Kerangka Acuan Kerja ini fokusnya ditekankan pada penyelenggaraan pelayanan dasar, maka penerima manfaat langsung outputs kegiatan ini adalah Pemerintah Indonesia (Kementerian yang relevan, pemerintahan kabupaten, pemerintahan kecamatan, dan unit-unit pelayanan dasar), pemerintahan desa dan penerima manfaat tidak langsung adalah para pengguna unit-unit penyelenggaraan pelayanan dasar. 10. KEPENTINGAN STRATEGIS Kegiatan ini sepenuhnya sejalan dengan outcome 1 program mKOMPAK yaitu: Pemerintah Daerah dan unit-unit pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pengguna pelayanan dasar dengan lebih baik dengan secara langsung menargetkan dan mendukung peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan pelayanan dasar; dan outcome 2 KOMPAK yaitu: Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dengan secara langsung menargetkan dan mendukung pemerintahan desa dalam perencanaan dan membuat anggaran, pelaksanaan anggaran desa, pembuatan laporan, pengumpulan data dan analisa, serta koordinasi dengan proses-proses pemerintah daerah. 11.
KRITERIA SELEKSI
Kriteria seleksi untuk EOI dan proposal lengkap tercantum dalam daftar di bawah ini.
Kriteria
Bobot EOI
Bobot proposal
Pemahaman konteks, misi diartikulasikan dengan jelas dan fokus organisasional pada masalah dan tantangan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar di wilayah Papua
30
23
Memperlihatkan kemampuan dalam memberikan keahlian teknis berkualitas tinggi, kapasitas kelembagaan dan pengalaman yang spesifik dalam bidang kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan pembangunan masyarakat yang berfokus pada kabupaten, kecamatan, unit-unit pelayanan dasar dan pedesaan; pembangunan kapasitas dan pendampingan, mengelola proyek, pemantauan dan membuat laporan. Mampu untuk memperlihatkan menggunakan inovasi seperti ICT untuk memberikan solusi alternatif terhadap outcome penyelenggaraan pelayanan daerah akan merupakan suatu kelebihan.
30
23
Memperlihatkan keahlian organisasi yang kuat termasuk dalam kebijakan, prosedur, sistem dan personel dalam pengelolaan keuangan termasuk mitigasi penipuan dan kemampuan untuk membuat subhibah/sub-kontrak bilamana relevan3
20
17
Memperlihatkan hubungan kerja yang serasi dan keterlibatan yang kuat dengan para pemangku kepentingan utama Pemerintah Indonesia (GOI) di tingkat nasional dan lebih penting lagi di tingkat subnasional.
20
17
Proposal Keuangan
n/a
20
100
100
TOTAL
12. Tentang KOMPAK KOMPAK merupakan program tujuh tahun yang didanai oleh Pemerintah Australia, yang bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan dasar dan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. KOMPAK berfokus pada tiga strategi utama: 1) pelayanan dasar yang responsif dan akuntabel, 2) pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat dan inklusif, dan 3) pemberdrayaan masyarakat melalui mobilitas tenaga kerja yang lebih besar dan pilihan ekonomi. Sebagai bagian dari agendanya, KOMPAK berupaya untuk memperkuat kesiap-tanggapan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan ekonomi. Dalam rangka untuk memajukan agenda ini, KOMPAK berupaya untuk bermitra dengan sebuah organisasi yang sudah dikenal mempunyai kapasitas untuk membuat desain, melaksanakan dan secara efektif memantau peningkatan mutu belanja di bidang pelayanan dasar. Membangun berdasar atas pengetahuan yang ada, buktibukti dan inisiatif termasuk beberapa yang berasal dari Indonesia (AIPD, KINERJA, BASIC, P3BM) dalam menentukan cara untuk melembanggakan setiap sarana dan inisiatif untuk mendukung perencanaanpenganggaran dan pemantauan serta evaluasi transfer fiskal dan dana khusus yang dikelola oleh desa kedalam sistem pemerintahan. Kemitraan ini bisa dengan, tetapi tidak terbatas pada, lembaga riset perguruan tinggi, masyaraqkat madani (contohnya organisasi non-pemerintah (LSM), organisasi masyarakat madani (CSO) dll.), sektor swasta, lembaga advokasi, think tank, atau asosiasi profesional. 13. Tentang AbtJTA Abt JTA Asia Pacific merupakan perusahaan konsultan internasional spesialis di bidang kesehatan dan sektor sosial yang menyediakan pelayanan bagi klien publik dan swasta. Abt JTA Asia Pacific sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan Australia sebagai anak perusahaan dari Abt Associates, yang secara berkala menduduki peringkat sebagai salah satu dari 20 lembaga penelitian global teratas dan merupakan salah satu dari 40 inovator pembangunan internasional terkemuka. Klien dalam negeri dan klien internasional kami dari lembaga donor, pemerintahan nasional, operasi pertambangan hingga perusahaan swasta, dan pelayanan kami mencakup beragam bidang termasuk pengelolaan proyek, pengembangan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan jasa, konsultasi dan pelatihan. 3 Hal ini dapat diperlihatkan melalui dokumentasi pelaksanaan organisasional dari hibah/sub-kontrak DFAT lainnya atau kontrak dari donor lain dengan standar dan kepatuhan persyaratan yang serupa. Atau sebagai gantinya, hasil audit keuangan dan sistem eksternal sebelumnya dapat didokumentasikan.
Bekerjasama dengan banyak mitra, Abt JTA Asia Pacific melaksanakan dengan berani solusi-solusi inovasi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan menyampaikan hasil yang sangat berharga bagi para klien kami. Kami memberikan berbagai macam pelayanan yang komprehensif mulai dari kebijakan untuk menyelenggarakan pelayanan di sektor publik dan swasta yang memberikan kontribusi terhadap manfaat jangka panjang bagi klien dan masyarakat. Melakukan operasinya pada lingkungan-lingkungan yang terpencil dan penuh tantangan, kami menawarkan pengalaman yang luas di wilayah tersebut, kapasitas teknis yang kuat, dan rekam jejak yang teruji dalam pengelolaan proyek. Sub-kontraktor harus memperlihatkan integritas tingkat tinggi, dan komitmen terhadap nilai-nilai Abt JTA berikut: •
Dorongan Misi: Kami disatukan oleh misi kami untuk meningkatkan kehidupan manusia diseluruh dunia.
•
Global: kami adalah masyarakat global, yang membawa beragam pengetahuan, keahlian, dan sudut pandang guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Berkomitmen pada Keunggulan: Kami berjuang untuk memenuhi dan melampaui standar profesional tertinggi. Kolaboratif: Kami tahu bahwa bekerja secara kolaboratif membuahkan keunggulan. Akuntabel: Kami bertanggungjawab atas apa yang kami lakukan dan bagaimana kami melakukannya. Seimbang: Kami menjaga energi dan komitmen yang kami bawa dalam melakukan peran kami dengan cara mempromosikan keseimbangan yang sehat antara kehidupan pribadi dan profesional.
• • • •
PERSETUJUAN Nama: Kate Shanahan Posisi: Chief of Program Tandatangan:
Tanggal Persetujuan:
