V. Roundtable Of Sustainable Palm Oil (RSPO) 1. Latar Belakang Dan Sejarah Pendirian RSPO Hal yang melatarbelakangi adanya RSPO adalah: Perkembangan pembangunan kelapa sawit yang begitu pesat dan diperkirakan/dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial Pengalihan fungsi hutan alam yang bernilai konservasi tinggi , terancamnya keanekaragaman hayati, konversi lahan gambut sehingga melepaskan gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global Pembangunan perkebunan yang tidak memperhatikan hak-hak adat, ulayat, masyarakat asli tanpa ijin masyarakat terkait sehingga menimbulkan konflik sosial Kampanye menentang pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap dampak negatif pembangunan perkebunan yang tidak berkelanjutan Kampanye terhadap dampak negatif pembangunan perkebunan tersebut mengakibatkan pembeli minyak kelapa sawit di eropa dan amerika serikat mulai menuntut agar setiap barang yang mengandung minyak sawit harus berasal dari perkebunan sawit lestari Dari hal diatas maka untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun 2004 harus, unilever, Golden Hope, Mpoa Malaysia, Migros, Sainsbury dan difasilitasi oleh WWF memprakarsai dibentuknya Roundtable Of Sustainable Palm Oil (RSPO).
RSPO merupakan asosiasi internasional yang berpusat di zurich, sekretariat di malaysia dan perwakilan di indonesia. Rspo merupakan asosiasi bukan profit yang mempromosikan penanaman dan penggunaan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan melalui kerjasama operasi didalam supply chain (rantai pasar) dan dialog terbuka dengan stakeholdernya (stakeholder” para pihak yang berkepentingan dengan kelapan sawit (petani, perusahaan, pemerintah, pemerhati lingkungan dan masyarakat adat, bank, pedagang, pembeli). RSPO terbentuk dengan anggota biasa dan gabungan anggota yg terdiri dari 7 sektor yang berbeda, yaitu: 1. Petani /penanam kelapa sawit 2. Pengolah minyak sawit atau pedagang 3. Konsumen dari pabrik barang-barang 4. Pengecer/retailer 5. BANK/investor 6. LSM lingkungan/konservasi alam 7. LSM social/pengembangan Setiap anggota baru yang akan mendaftar harus mempunyai kekhususan dan mempunyai sarat masuk pada salah satu sektor diatas.
A. Alur Produksi Sawit
POHON INDUSTRI SAWIT
TANDAN BUAH SEGAR
BATANG & PELEPAH
MDF, PULP & KERTAS, KOMPOS, KARBON, RAYON
DAGING BUAH
INTI SAWIT
CANGKANG
MDF, PULP & KERTAS
BUAH SAWIT
TANDAN KOSONG SAWIT
AMPAS
B. BAKAR, KARBONPAKAN TERNAK
PKO
PANGAN M. GOREN, MARGARINE, CONFECTIONERIES, SHORTENING, VANASPATI, ES CREAM, YOGHURT, FOOD EMULSIFIER, CREAMER, M. GORENG MERAH
SERAT
CPO B. BAKAR, MDF, KOMPOST
NON PANGAN FATTY ACID, METYL ESTER, FATTY ALCOHOL FATTY AMINE, KOSMETIK, M. GEMUK, LILIN, SURFACTANT, EMULSIFIER, SABUN, EPOXY, PELUMAS, CAT, TOILETRIES, FARMASI
B. Rantai pasar kelapa sawit Rantai pasar kelapa sawit ( value chain-sumber rspo.org) bisa dilihat dari 4 peran utama yaitu: PELAKU PASAR
PERAN
Produsen -producer Petani Perkebunan Pabrik
Pedagang-traders
Pabrik –manufacture -
Pangan
-
Non pangan
Pengecer-retailers
Menanam kelapa sawit Memproduksi tbs Mengubah tbs menjadi cpo dan pko Menyimpan dan/atau pengapalan minyak sawit (cpo dan pko) Membeli dan menjual minyak sawit (cpo dan pko) Menyaring minyak sawit Memproduksi bahanbahan (produce ingredients) Memproduksi bahanbahan untuk konsumen (produce consumer goods) Pengepakan/label untuk barang konsumen (pack/label consumer goods) Mendistribusikan barang yang berlabel (distribute labeled goods) Menjual barang ke konsumen (sell goods to consumers)
C. Prinsip Dan Kriteria RSPO RSPO mendefiniskan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah perkebunan yang sesuai dengan Prinsip dan Kriteria produksi minyak sawit berkelanjutan (P & C) yang terdiri dari 8 prinsip dan 39 kriteria. Dengan menerapkan
p&c akan memberikan manfaat dari segi ekonomi, social maupun lingkungan secara berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Secara ringkas prinsip rspo terdiri atas: 1. Transparansi 2. Undang-undang /legalitas perijinan Legalitas perijinan dalam pembukaan lahan perkebunan dari pemerintah 3. Ekonomi Modal pengembangan kebun dan pengelolahannya 4. Praktik yang baik 5. Lingkungan 6. Sosial 7. HCV (High Consevation Value) 5,6 & 7 merupakan mempertimbangkan dampak/akibat social bagi masyarakat dengan adanya pembukaan kebun skala besar ataupun kecil. Karena mungkin tidak sesuai dengan budaya pertanian setempat dan meminggirkan masyarakat setempat karena dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan tanaman tersebut. (ini untuk mengakomodir pemerhati social masyarakat) Dari aspek lingkungan, perubahan/pemusnahan tumbuhan dan hewanhewan local, yang akan merusak keanekaragaman hayati local. (ini buat pemerhati lingkungan, yg konsen dengan kerusakan alam) 8. Perbaikan terus menerus ini terkait keberlanjutan kebun jangka panjang. Jadi pertimbangan prinsip dari 1-8 menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluati serta prinsip keberlanjutan Secara detail P & C dari RSPO adalah sebagai berikut : No PRINSIP KRITERIA 1 Prinsip 1: Kriteria 1.1. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit Komitment memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak lain terhadap menyangkut isu-isu lingkungan, sosial dan hukum yang transparansi. relevan dengan kriteria rspo, dalam bahasa dan bentuk yang memadai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pembuatan kebijakan Kriteria 1.2 dokumen manajemen dapat diakses oleh publik, kecuali bila dicegah oleh aturan kerahasiaan dagang atau ketika keterbukaan informasi akan berdampak negatif pada lingkungan dan sosial 2 Prinsip 2: Kriteria 2.1 semua hukum dan peraturan Memenuhi hukum berlaku/diratifikasi baik di tingkat lokal, national maupun dan peraturan internasional dipenuhi yang berlaku. Kriteria 2.2 hak untuk menggunakan tanah dapat
3
4
dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan. Kriteria 2.3 penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak legal maupun hak adat para pengguna lain tanpa adanya persetujuan tanpa paksa dari mereka. Prinsip 3: Kriteria 3.1 terdapat rencana manajemen yang Komitmen diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai terhadap keamanan ekonomi dan keuangan kelayakan ekonomi Dalam jangka panjang. dan keuangan jangka panjang Prinsip 4: Kriteria 4.1 prosedur operasi didokumentasikan Penggunaan Secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau praktik terbaik Secara konsisten tepat oleh Kriteria 4.2 praktik-praktik mempertahankan kesuburan perkebunan dan tanah sampai pada suatu tingkat atau, pabrik Jika memungkinkan, meningkatkan kesuburan Tanah sampai pada tingkat, yang dapat memastikan hasil optimum dan berkelanjutan Kriteria 4.3 praktik-praktik meminimalisasi dan Mengendalikan erosi dan degradasi tanah. Kriteria 4.4 praktik-praktik mempertahankan Kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air Tanah. Kriteria 4.5 hama, penyakit, gulma dan spesies Baru yang agresif dikelola secara efektif menggunakan teknik pemberantasan hama Terpadu (pht) secara tepat. Kriteria 4.6 bahan kimia pertanian digunakan Dengan cara-cara tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan bahan prophylactic dan ketika bahan kimia pertanian dikategorikan sebagai tipe 1a atau 1b who atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar konvensi stockholm dan rotterdam digunakan, maka pihak perkebunan harus secara aktif melakukan upaya identifikasi bahan alternative dan proses ini harus didokumentasikan. Kriteria 4.7 rencana kesehatan dan keselamatan Kerja dielaborasi, disebarluaskan dan Diimplemantasikan secara efektif.
5
Prinsip 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati
6
Prinsip 6: Pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena Dampak perkebunan dan pabrik
Kriteria 4.8 seluruh staf, karyawan, petani dan Kontraktor haruslah dilatih secara tepat. Kriteria 5.1 aspek-aspek manajemen perkebunan Dan pabrik yang menimbulkan dampak lingkungan Diidentifkasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu. Kriteria 5.2 status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajamen. Kriteria 5.3 limbah harus dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara Bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial Kriteria 5.4 efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan. Kriteria 5.5 penggunaan pembakaran untuk pembuangan limbah dan untuk penyiapan lahan untuk penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpa-bakar asean atau panduan local serupa. Kriteria 5.6 rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, Dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitor Kriteria 6.1 aspek-aspek pengelolaan perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak sosial diidentifikasi secara partisipatif dan rencana-rencana untuk mencegah dampak negatif dan untuk mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang Berkesinambungan. Kriteria 6.2 terdapat metode terbuka dan transparan untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan antara perkebunan dan/atau pabrik, komunitas lokal, dan pihak lain yang dirugikan atau berkepentingan. Kriteria 6.3 terdapat system yang disepakati dan Didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhankeluhan dan penderitaan-penderitaan, yang
diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak Kriteria 6.4 setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak Adat dilakukan melalui system terdokumentasi Yang memungkinkan komunitas adat dan stakeholder lain memberikan pandanganpandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri Kriteria 6.5 upah dan persyaratan-persyaratan bagi karyawan dan/atau karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan untuk memberikan pendapatan tambahan. Kriteria 6.6 perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk mengeluarkan pendapat secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dilarang oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi media asosiasi independen dan bebas dan hak mengeluarkan pendapat yang Setara bagi seluruh karyawan. Kriteria 6.7 buruh anak-anak tidak diperbolehkan. Anakanak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan. Pekerjaan yang dilakukan oleh anakanak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak Mengganggu program pendidikan mereka. Kriteria 6.8 perusahaan tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi berbasis ras, kasta, kebangsaan, agama, ketidakmampuan fisik, Jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, Afiliasi politik atau umur Kriteria 6.9 kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksi mereka dikembangkan dan diaplikasikan Kriteria 6.10 pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya Kriteria 6.11 perkebunan dan pabrik berkontribusi
7
Prinsip 7: Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab
8
Prinsip 8: Komitmen terhadap perbaikan menerus
teruspada
terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan sejauh memungkinkan. Kriteria 7.1 suatu kajian lingkungan dan sosial yang Komprehensif dan partisipatif dilakukan sebelum menetapkan suatu wilayah perkebunan atau operasi Baru, atau perluasan kawasan sudah ada, dan hasilnya diintegrasikan ke dalam perencanaan, Pengelolaan dan operasi Kriteria 7.2 survey tanah dan informasi topografi Digunakan untuk perencanaan lokasi kerja dalam rangka penetapan kawasan penanaman baru, dan Hasilnya diintegrasikan ke dalam rencana dan operasi Kriteria 7.3 penanaman baru sejak nopember 2005 (yang merupakan perkiraan saat pengadopsian kriteria rspo oleh anggotanya) tidak menggantikan hutan alam atau kawasan yang memiliki satu atau lebih nilai konservasi tinggi Kriteria 7.4 penanaman ekstensif di lerengan curam Dan/atau tanah tidak subur dan rentan, dihindari. Kriteria 7.5 tidak ada penanaman baru dilakukan di Tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan bebas, Didahulukan dan diinformasikan (fpic) dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri Kriteria 7.6 masyarakat lokal diberikan kompensasi Untuk akuisisi tanah sudah disetujui dan dibebaskan dari pelepasan haknya dengan syarat harus melalui Proses fpic dan persetujuan yang sudah disepakati Kriteria 7.7 penggunaan api dalam penyiapan lahan Penanaman baru dihindari kecuali dalam situasi tertentu, sebagaimana terdapat dalam panduan Tanpa-bakar asean maupun praktik terbaik yang ada Di region Kriteria 8.1 pihak perkebunan dan pabrik kelapa Sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang Aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang
wilayah-wilayah utama aktiftas
Kontinu pada operasi-operasi kunci
D. Tahapan Sertifikasi RSPO pada prinsipnya adalah berbasis kinerja bukan berbasis manajemen sistem dan prosedur operasi seperti lembaga sistem verifikasi lainnya. Sistem sertifikasi: system sertifikasi berkelompok dengan tahapan sebagai berikut Tahapan sertifikasi RSPO : NO TAHAPAN KETERANGAN 1 Pembentukan kelompok Unit manager kelompok: sertifikasi - Peraturan (kewajiban/tanggung jawab, hak - Manager - Internal Control System (ICS) Anggota kelompok Kewajiban/tanggung jawab dan hak 2 Legalisasi kelompok 3 Pengumpulan data dasar Antara lain: status lahan, luas kebun, petani anggota kondisi ekonomi petani, kondisi social petani dll 4 Pelatihan untuk ICS dan ICS: P&C RSPO, Group Certification anggota System, Gap (Good Agricultural Practices (Praktek Pertanian Yang Baik) , Documentasi Anggota: P&C RSPO, GAP, Documentasi 5 Pemeriksaan internal Dilakukan oleh ics dan petani. Praktek tidak sesuai dengan P&C diidentifikasi dan disussun rencana perbaikan ( Correction Action Request = CAR) 6 Pelaksanaan perbaikan Dilakukan bersama oleh ICS dengan sesuai CAR petani. Semua car dilakukan dengan pedoman gap dan P&C RSPO 7 Pre audit Dilakukan oleh ICS bersama dengan external auditor (lembaga sertifikasi). Ketidaksesuaian dengan P&C RSPO diidentifikasi dan disususn rencana perbaikan (CAR) 8 Pelaksanaan perbaikan Dilakukan oleh ICS bersama dengan
sesuai CAR
9
10
petani untuk tahap petama agar diusahakan semua indicator mayor dapat dipenuhi Sesudah perbaikan Semua indikator, terutama dilakukan dan ics indikator mayor, telah dipenuhi, menyatakan maka menejer Kelompok mengundang lembaga sertifikasi untuk melakukan audit utama (main audit) Main audit (audit utama) - Pelaksana audit adalah lembaga sertifikasi yang telah terdaftar di rspo. Unit - Menejer dan anggota akan diaudit - Unit menejer akan diaudit terhadap rspo standard for group certification, - Sedangkan anggota akan diaudit terhadap interpretasi nasional - Prinsip & kriteria rspo untuk produksi minyak sawit berkelanjutan - Untuk petani kelapa sawit swadaya republik indonesia
Apa implikasinya jikalau petani menerapkan RSPO atau kebunnya telah bersertifikat? Pasti akan muncul pertanyaan mereka terkait dengan ini. Pastinya “harga jual” yang beda. Seperti halnya produk-produk pertanian organik dan non organik. Berapa perbedaan harga antara yang bersertifikat RSPO dan tidak di pasar dunia. Petani akan tertarik dengan ini. Karna mereka akan melihat tingkat efisiensi curahan tenaga dan waktu yang dialokasikan agar mendapat sertifikat RSPO jika memang layak. Jika pendekatan “harga” tidak membuat mereka mau ikut, gunakan tren pembeli internasional di rotterdam, chicago market terkait dengan produk-produk yang merusak lingkungan dan mengabaikan masyarakat lokal? saat ini kebanyakan produk sawit indonesia masih mengalir ke india dan china
