USAHA KECIL SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN PROFESI

USAHA KECIL SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN PROFESI Syahelmi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

PENDAHULUAN Seperti yang tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). dimana ditegaskan bahwa pemerataan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan Demokrasi Ekonomi. agar upaya pembangunan yang ditandai dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dari usaha kecil dan menengah yang dikembangkan sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat. Untuk mempercepat lajunya pertumbuhan dunia usaha dan pemerataan kegiatan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat perlu lebih diberi perhatian untuk menumbuhkan gerakan ekonomi rakyat yang merupakan wadah dalam menggalang kemajuan ekonomi rakyat disemua kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu berperan bersama pelaku ekonomi lainnya dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mewujudkan kepedulian propesi untuk pengusaha kecil dan menengah yang merupakan bagian dari pengusaha nasional agar menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri dilaksanakan upaya peningkatan prakarsa. etos kerja dan peran di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat baik di dalam peningkatan kemampuan kewirausahaan dan manajemen serta kemampuan pengusaha dan pemanfaatan teknologi bagi para pengusaha. Sebagai pembahasan ini dilakukan secara deskriptif, bagaimana tentang kendala, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha. disamping kebijaksanaan dan langkah-langkah yang telah dan akan di tempuh untuk mengatasi berbagi hambatan dan tantangan serta manfaat peluang yang ada.

II. KEBIJAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 1. Tantangan, Peluang dan Kendala a. Tantangan Dimaksud dengan tantangan di mana pengusaha kecil merupakan suatu hal yang akan mewujudkan pengusaha kecil menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri dalam megembangkan usahanya dan juga mampu untuk menghadapi era globalisasi seperti yang terjadi pada saat reformasi sekarang ini, di mana pengusaha harus dapat meningkatkan produktifnas, efisiensi sehingga barang dan jasa yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi, selaras dengan perkembangan pembangunan yang dinamis dan pertumbuhan

e-USU Repository ©2004 Universitas Suamtera Utara

1

ekonomi akan terbuka berbagai peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha kecil dalam mengembangkan dirinya. b. Peluang Untuk mendukung keberhasilan pembinaan pengusaha kecil terdapat berbagai. peluang yang dapat dimanfaatkan mengembangkan usaha di masa yang akan datang antara lain : 1. Adanya keamanan politik yang kuat pemerintah dan tuntutan masyarakat dalam membangun sistem ekonomi yang demokratis berdasarkan atas azas kekeluargaan, ditunjukkan oleh herbagai kebijaksanaan moneter, ekonomi, perkreditan dan pemerataan pembangunan. 2. Pertumbuhann ekonomi yang cukup tinggi akan membuka berbagai peluang usaha dan semakin meningkatnya daya beli masyarakat. 3. Berlangsungnya proses transformasi dan globalisasi ekonomi akan semakin memperluas bidang-bidang usaha yang dapat ditangani oleh pengusaha kecil. 4. Semakin berkembangnya semangat keterbukaan demokratisasi akan meningkatkan pengusaha kecil. c. Kendala Dalam memanfaatkan tantangan dan peluang tersebut masih ada kendala utama yang dihadapi dalam pembinaan pengusaha kecil ini yaitu tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang umumnya masih rendah. Kendala ini mempengaruhi kemampuan pengusaha keeil dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kendala utama tersebut menimbulkan kendala yang spesifik yaitu : 1. Kurang mampu dalam memanfaatkan dan memperluas peluang dan akses pasar. 2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan akses terhadap sumber permodalan. 3. Keterbatasan dalam penguasaan dan akses pada tehnologi dan informasi. 4. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen. 5. Keterbatasan jaringan usaha kerja sama usaha baik antara sesama pengusaha kecil maupun dengan pelaku ekonomi lainnya yang sudah lebih maju. Selain dari kendala diatas pengusaha kecil ini menghadapi kendala yang berada diluar (external) antara lain : 1. Iklim berusaha yang kurang kondusif karena masih adanya persaingan yang tidak sehat. 2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. 3. Pembinaan yang masih kurang terpadu. 4. Kurangnya pemahaman, kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap koperasi. Oleh karena itu agar peluang yang ada dapat di manfaatkan, maka pembinaan pada pengusaha kecil intinya di arahkan pada peningkatan kemampuan pengusaha kecil agar dapat melakukan fungsi dan peranannya.


2

2. Kebijaksanaan Pembinaan Untuk melaksanakan suatu kebijakan terhadap pembinaan pengusaha kecil dapat dilalui dengan pendekatan ataupun strategi antara lain : a. Pendekatan Melalui Kelompok Atau Himpunan. Pendekatan ini usahanya mempunyai prospek untuk berkembang dibina secara individual dan di dorong menjadi anggota assosiasi, kelompok himpunan yang baru. Dengan adanya kelompok maupun himpunan akan mempermudah pembentukan jaringan usaha dalam persaingan. b. Pendekatan Melalui Koperasi. Pengusaha kecil yang belum layak ekonomi di dorong untuk menjadi anggota koperasi. membentuk koperasi baru atau bagi pengusaha kecil yang telah membentuk kelompok dapat menjadi unit usaha. c. Strategi Pembinaan. Strategi yang ditempuh dalam melaksanakan pengembangan dalam di lakukan dengan : 1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif Untuk menciptakan iklim usaha ini dapat dilakukan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang meliputi berbagai aspek : (1). Aspek pendanaan Dalam aspek pendanaan, Pemerintah telah dan akan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk : (a) memperluas sumber pendanaan, (b) meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, dan (c) wemberikan kemudahan dalam pendanaan, seperti : Kredit Perbankan Dalam aspek pendanaan ini, Pemerintah menyediakan berbagai skim kredit dari perbankan untuk Koperasi dan Usaha Kecil antara lain Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Kepala KUD (KKUD), Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kredit Usaha Kecil (KUK), dan Kredit Kelayakan Usaha (KKU) Khusus untuk KKU. kredit ini lebih menitikberatkan pada potensi atau kelayakan usaha dari pada agunan yang biasanya dijadikan persyaratan oleh bank selama ini dalam pemberian kredit untuk berusaha. Dalam kaitan pendanaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil ini, perlu dicatat bahwa BRI telah dan sedang terus meningkatkan pangsanya melalui pemberian kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil. Kalau pada tahun 1991 pangsa kredit BRI masih dibawah 25%, sekarang telah mendekati angka 45% dan akan terus ditingkatkan untuk mencapai target 75%. Pembiayaan Non Bank Disamping sumber dana dari lembaga perbankan, untuk memperkuat permodalan bagi Koperasi dan Usaha Kecil juga dikembangkan pendanaan dari lembaga pembiayaan bukan bank antara lain ; Kredit Candak Kulak (KCK), Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Pegadaian, dana pembinaan yang berasal dari sebagian laba BUMN, dan yang juga sedang dikembangkan adalah sumber pendanaan dari Perusahaan Modal Ventura (PMV). Sejak tahun 1991 sampai dengan tahun ini telah didirikan lebih


3

dan 32 PMV dengan modal keseluruhan sebanyak Rp 206,1 miliar. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan penyertaan modal kepada sejumlah perusahaan patungan usaha yang melibatkan 93 Koperasi dan Usaha Kecil. Melalui modal ventura ini, Koperasi dan Usaha Kecil tidak lagi dibebani dengan masalah beban bunga yang barus dibayar setiap bulan. (2). Aspek Persaingan Pemerintah telah dan akan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk : (a) meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil, (b) mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli. dan monopsoni yang merugikan Usaha Kecil, dan (c) mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil. Berkaitan dengan aspek persaingan ini pemerintah memberikan peluang usaha bagi usaha kecil dalam pengadaan barang pemerintah berdasarkan Keppres No.16/1994 jo Keppres No. 24/1995. Dalam pelaksanaannya untuk pengadaan barang dan jasa melalui Keppres No. 16/1994 jo Keppres No. 24/1995. Berdasarkan laporan Gubernur seluruh Indonesia realisasi pengadaan barang dan jasa pengusaha kecil dan koperasi tahun 1995/1996 sebesar Rp 1,27 trilyun atau sebesar 1,5% dari nilai DIP/DIK sebesar Rp 77,9 trilyun. (3). Aspek Prasarana Pemerintah telah dan akan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk : (a) mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Kecil, dan (b) memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Kecil. (4). Aspek Informasi Pemerintah telah dan akan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: (a) membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis, dan (b) mengadakan dan meyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain, dan mutu. (5). Aspek Kemitraan Pemerintah telah dan akan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: (a) mewujudkan kemitraan, dan (b) mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi dan Usaha Kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.Untuk meningkatkan dan megembangkan kemitraan, bersama-sama dengan Departemen dan instansi terkait telah dikembangkan berbagai pola kemitraan yaitu Pola lnti-Plasma, Subkontrak, Dagang Umum, Waralaba, Keagenan dan bentuk-bentuk lainnya.


4

Berdasarkan hasil koordinasi dengan lnstansi Terkait dan laporan dari Kanwil Depkop dan PPK, sampai saat ini telah terjalin hubungan kemitraan 372 BUMS/BUMN dengan 155.595 Koperasi/KUD dengan nilai kemitraan Rp 4.059 juta. Selanjutnya kemitran dengan kelompok Jimbaran telah dilaksanakan inventarisasi. Koperasi dan Usaha Kecil yang telah bermitra dengan Usaha Besar. Data sementara hasil inventarisasi telah ada 64.478 Koperasi/Usaha Kecil melakukan kemitraan dengan 35 group Usaha Besar Kelompok Jimbaran dengan nilai kemitraan Rp 2,8 trilyun. (6). Aspek Yang Lain Dalam aspek perizinan usaha, Pemerintah telah dan akan mendapat peraturan perundang-undangan dan kebijaksanan untuk: (a) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya sistem satu atap, dan (b) memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan. (7). Aspek Perlindungan Pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: (a) menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta loksai lainnya, (b) mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun, dan (c) mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung dari Usaha Kecil. 2. Program pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil Selain penumbuhan iklim usaha yang kondusi, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil juga dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan, baik oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diberbagai bidang usaha : a). Pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan : (1) meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan, (2) meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan dan (3) memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan. b). Pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik dalam maupun di luar negeri dilakukan dengan : (1) melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, (2) meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran (3) menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar. (4) mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi. dan (5) memasarkan produk usaha kecil. c). Pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan (a) memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan, (b) meningkatkan


5

ketrampilan teknis manajerial, (c) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil dan (d) menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi usaha kecil. Sampai saat ini telah ditempatkan tenaga Petugas Konsultasi Lapangan (PKL) sejumlah 1.397 orang yang tersebar disetiap Kabupaten, seluruh Indonesia. d). Selanjutnya pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi dilakukan dengan : (1) meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu, (2) meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru, (3) memberikan insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup, (4) meningkatkan kerja sama dan alih teknologi. (5) meningkatkan kemampuan memenuhi standardisasi teknologi, dan (6) menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil. Untuk pengembangan pengusaha kecil dibidang teknologi ini telah diadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam pengembangan Inkubatof yang saat ini telah kerjasama dengan 13 Perguruan Tinggi.

III. USAHA KECIL SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN PROFESI 1. Kondisi Usaha Kecil a. Penyebaran Diberbagai Sektor Usaha Pengusaha kecil jumlahnya cukup besar dan bergerak di berbagai sektor ekonomi serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu mempunyai potensi yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian nsional. Hal ini dapat ditunjukkan dan data BPS tahun 1995, pengusaha Kecil di Indonesia sejumlah 33,4 juta yang tersebar di berbagai sektor dengan rincian berusaha di sektor pertanian 21,3 juta (63,8%), berusaha di sektor pertambangan/penggalian 0,87 jura (2,6%), berusaha di sektor industri pengolahan 2,5 juta (7,5%), berusaha di sektor bagunan/konstruksi 0,87 juta (2,6%). berusaha di sektor perdagangan 5,8 juta (17,4%) berusaha di sektor angkutan (darat/sungai/danau) 1.2 juta (3,6%), berusaha di sektor keuangan dan asuransi 0,2 juta (0,6%) clan berusaha di sektor jasa 1,6 juta (4,8%). b. Kondisi Berdasarkan Omzet Apabila dilihat dari batasan omzet, sampai dengan Rp. 10 juta 89,5%, Rp 10 juta s/d Rp 49,9 juta 8,1%, Rp 50 juta s/d Rp 99 juta 1,3%, Rp 100 juta s/d Rp 499 juta 1,0% dan Rp 500 juta s/d Rp 1 milyar 8,1 %. c. Tingkat Pendidikan Kemudian dikaitkan dengan tingkat pendidikan, pengusaha kecil dan menengah di Indonesia pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, sebagian begai usaha kecil lebih dari 94% berpendidikan paling tinggi SMTP dan hanya 5,8% berpendidikan SMTA keatas. Berdasarkan kondisi pengusaha kecil yang demikian dikaitkan dengan sistem akuntansi pola pembinaannya pun akan berbeda. Untuk strata yang mempunyai omzet Rp 50 juta s/d Rp 100 juta pada umumnya belum memiliki pembukuan yang baik. Oleh karena itu


6

perlu adanya bimbingan dan konsultasi tentang cara penyusunan pembukuan, pelajaran, sistem pengendalian intern, penyusunan prosedur serta mekanisme kerja agar efisien dan efektif yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Pengusaha kecil yang memiliki omzet Rp 100 juta s/d Rp 1 milyar perlu adanya bimbingan dan konsultasi mengenai Financial Audit, Management Audit dan Operasional Audit, dengan demikian organisasi dan manajemen serta program dan kegiatan serta laporan keuangan yang disusun oleh pengusaha kecil dapat sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia. Dengan demikian apabila diperiksa oleh akuntan publik dapat menghasilkan kualifikasi wajar tanpa syarat. Akuntansi sebagai alat manajemen dapat memberikan telaahan terhadap usaha yang telah dan sedang dilakukan untuk dapat memberikan bahan informasi dalam pengambilan keputusan bagi manajemen. Dengan diterapkannya prinsip akuntansi di dalam perusahaan akan membantu pengusaha kecil dalam mengambil keputusan. 2. Pemberdayaan Usaha Kecil Telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 9/1995 tentang Usaha Kecil bahwa pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan pemberdayaan usaha kecil diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah. Untuk itu perlu adanya pembinaan secara intensif dan yang mengarah kepada pembinaan secara individual berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil yang bersangkutan. 3. Keberhasilan Pembinaan Usaha Kecil di Amerika Serikat Terdapat tiga program pokok dari Small Business Administration (SBA) yaitu : a. Program Garansi Pinjaman (Loan Guaranti Program), yaitu SBA menyediakan garansi terhadap pinjaman usaha kecil senilai maksimum US $ 750.000. b. Bantuan teknis dan manajemen meliputi : (a). Pusat Informasi Bisnis (Bisnis Information Center). Dewasa ini terdapat 25 Pusat Informasi Bisnis kepada usaha kecil yang dikembangkan bersama perusahaan swasta. (b). Pusat Pengembangan Usaha Kecil (Small Business Development Centres atau SBDC). Pengadaan barang dan jasa pemerintah (c). (Government Procurement). Dalam tahun 1992 usaha kecil mendapat nilai kontrak pengadaan sebesar US $ 61,6 milyar dari total kontrak pengadaan sebesar US :& 199,8 milyar atau sebesar 30,6% dari total pengadaan barang dan jasa pemerintah dan terjadi peningkatan bila dibandingkan tahun 1991 yang hanya sebesar 29,9%. Tenaga Sukarelawan (d). Konsultan atau (Service Corp's of Retired Executives/Score). Dewasa ini terdapat 13.000 tenaga konsultan ahli diantaranya 80% tenaga sukarelawan dan pengusaha yang sudah pensiun, yang memberikan pelayanan konsultasi manajemen dan teknik kepada usaha kecil (e). Penyediaan lokasi usaha strategis dan nilai modal kepada usaha kecil. c. Advocacy, Kantor advocacy di bawah SBA memberikan usulan dan sasaran untuk memberdayakan usaha kecil kepada pemeintah dan kongres. Tahun 1995 telah disampaikan 60 rekomendasi untuk memberdayakan usaha kecil dalam pengembangan usaha nasional.


7

Dengan besarnya perhatian terhadap pembinaan usaha kecil di Amerika, maka jumlah usaha kecil maupun perannya di Amerika Serikat semakin meningkat. Bila pada tahun 1995 jumlah pengusaha kecil 21,5 juta maka, pada tahun 1997 telah mencapai 23 juta usaha kecil. Peranan terhadap produk nasional bruto juga meningkat, bila pada tahun 1993 telah mencapai 40%. 4. Peluang Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keputusan Presiden No. 16/1994 jo Keppres 24/1995 Pengusaha Kecil dan Koperasi diberikan peluang usaha untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaannya selama dua tahun ini belum ada yang mengevaluasi apakah peluang usaha dimaksud benar-benar dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi. Disamping itu belum ada sistem pengendalian dan pelaporan mengenai pemanfaatan peluang usaha pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah. Peluang usaha tersebut memberikan kepastian usaha kepada usaha kecil dan koperasi. Data yang dapat dihimpun oleh Depkop dan PPK baru 1.5% peluang usaha tersebut dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi. Apabila tidak ditangani secara sungguh-sungguh maka peluang usaha tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu mengingat tenaga Akuntan sebagian besar bekerja di lnstansi Pemerintah dan BUMN diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penyusunan sistem pengendalian dan laporan pelaksanaan Keppres dimaksud. Disamping itu juga mengadakan evaluasi pemanfaatan peluang usaha dimaksud. 5. Pusat Pengembangan Usaha Kecil (PPUK) Dalam rangka melaksanakan pembinaan usaha kecil beberapa Departemen Teknis telah membuat Pilot Proyek pembentukan wadah/lembaga sebagai tempat untuk memberikan informasi dan konsultasi. Departemen Perindustrian dan Perdagangan membentuk pusat Informasi Bisnis (WARSI) dan Klinik Konsultasi Usaha di beberapa Kabupaten. Departemen Koperasi dan PPK membuat Pilot Proyek pembentukan Pusat Konsultasi Koperasi dan Pengusaha Kecil bekerja sama dengan Perguruan Tinggi ditingkat Propinsi. Disamping itu juga dibentuk Unit Konsultasi Keliling kerjasama dengan Konsultan. Lembaga yang dibentuk sebagai Pilot Proyek ini belum berjalan secara efektif dan efisien karena tujuan dan sasaran Pembinaan PK dikaitkan dengan tugas dan fungsi oleh Departemen yang bersangkutan. Beberapa pemikiran untuk pembentukan PPUK sebagai berikut : a. Pembentukan PPUK bertujuan untuk memberdayakan usaha kecil dengan memberikan bantuan manajemen dalam bentuk konsultasi dan informasi usaha secara terpadu dan profesional. b. PPUK dirancang sebagai "vocal point" dalam mengkaitkan seluruh sumber daya yang tersedia baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. c. PPUK dibawah manajemen dan arahan Depkop dan PPK tanpa mengurangi eksistensi dan peran instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kecil. d. Tanggung jawab manajemen program secara keseluruhan ada pada Depkop dan PPK di berbagai tingkat organisasinya, tanggung jawab di tingkat pusat Dirjen PPK, di tingkat Kanwil Kabit PPK dan di tingkat Kabupaten oleh Kasi PPK.


8

e. Program PPUK merupakan program kerjasama antara Departemen Koperasi dan PPK, dunia usaha dari setiap masyarakat setiap tahun untuk menetapkan kesepakatan bersama dalam penyediaan konsultasi, pelatihan dan dukungan khusus bagi pengusaha kecil. f. Pembentukan PPUK disuatu wilayah jumlahnya berdasarkan kebutuhan dan sebaran pengusaha kecil diwilayah tersebut. g. Unit organisasi PPUK dibentuk berdasarkan kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil (disesuaikan dengan strategi pembinaan meliputi bidang pemasaran, permodalan, organisasi dan manajemen, teknologi dan kemitraan). h. PPUK memiliki tanggung jawab dan wewenang : - Menyampaikan program tahunan kepada Direktur Jenderal Pembinaan pengusaha Kecil dengan memperhatikan kepentingan Nasional, Daerah Tingkat I dan Tingkat II. - Mengembangkan rencana implementasi dan mengoperasikan PPUK berdasarkan kesepakatan program tahunan. - Mematuhi ketentuan yang berlaku, Garis-Garis Besar Kebijaksanaan PPUK dan persyaratan yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama. - Memperluas pelayanan apabila diperlukan dan meningkatkan basis pembiayaan. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut untuk memberikan bimbingan dan konsultasi di bidang organisasi dan manajemen, keahlian akuntnan sebagai suatu profesi mempunyai pecan yang sangat besar. Tuntutan profesi sebagai suatu kepedulian terhadap pengembangan usaha kecil diperlukan suatu pengorbanan yang cukup besar baik dari aspek sumbangan pemikiran, biaya maupun waktu yang diperlukan. Sebagai implementasinya diperlukan pengintegrasian lembaga/wadah yang telah dibentuk oleh berbagai Departemen. dunia usaha maupun masyarakat kedalam suatu wadah PPUK trsebut. Berkaitan degan pembinaan pengusaha kecil ini diharapkan ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyusun program bimbingan dan konsultasi di bidang organisasi dan manajemen berdasarkan strata usaha kecil yang kami uraikan diatas yang dijadikan program terpadu dalam wadah PPUK.

PENUTUP 1. Sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Mentri Koperasi dalam pidato pada Hari Koperasi bahwa perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil belum mencapai taraf yang kita dambakan. Perannya dalam perekonomian nasional masih terlalu kecil, karena itu kita harus terus meningkatkan segala daya Upaya yang selama ini kita lakukan. Berkembangnya pengusaha kecil dan Koperasi akan memperluas lapangan kerja, pemerataan. penguasaan teknologi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, bahkan juga akan memantapkan kemandirian ekonomi bangsa karena meningkatnya kemandirian masyarakat dan warga masyarakat. Dengan demikian akan memperkuat pula kesinambungan pembangunan dan stabilitas ekonomi.


9

2. Harapan ke arah untuk meningkatkan peran usaha kecil dalam perekonomian nasional tentu masih membutuhkan perjuangan dan kerja keras dari seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Perlunya kerja keras untuk memberdayakan usaha kecil untuk berperan secara nyata dalam perekonomian nasional disebabkan oleh adanya tuntutan ke arah itu yang semakin jelas terutama dengan adanya ketentuan-ketentuan untuk diberlakukannya sistem perdagangan bebas yang time frame-nya sudah sangat pasti. Dengan demikian dan kondisi lingkungan yang berubah, serta panggilan terhadap tuntutan profesi akuntan sebagai suatu perwujudan kepedulian terhadap pembinaan pengusaha kecil yang pengintegrasian programnya ke dalam wadah PPUK diharapkan dapat mempercepat untuk mewujudkan pengusaha kecil tangguh, mandiri dan meningkat menjadi menengah.


10

USAHA KECIL SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN PROFESI

Recommend Documents