URGENSI DAN KEDUDUKAN KEPANITERAAN DI PENGADILAN AGAMA DAN IMPLEMENTASINYA

URGENSI DAN KEDUDUKAN KEPANITERAAN DI PENGADILAN AGAMA DAN IMPLEMENTASINYA Tobibatussaadah dan Eko Andika STAIN Jurai Siwo Metro Email: [email protected], [email protected]

Abstract Religious Courts, as defined in Article 2 of Law No. 3 of 2006, is one of the perpetrators of Judicial Power for the people who are Muslims seeking justice regarding a particular case. The main task is to examine, cut, and finish the case at the first level among people who are Muslims in the field of: Marriage, Inheritance, Probate, Grant, Awqaf, Zakat, Infaq, Shadaqah and Economics Shariah. Likewise with the Registrar’s Office in the Religious, with the Registrar’s Office in accordance with Article 26, Paragraph 7 jo. Article 44 explains that the structure of the Registrar’s Office as one of the supporting system of court organization and at the same time is also a major supporter of the judicial function, has the double duty.This study aims to describe the urgency and the position of Registrar of the Court of Religion and Religious Courts Metro implementation in IB classes. This study uses Data Sources Primary, Secondary and Tertiary and data collection techniques using documentation and interviews. The analysis used in this research is using qualitative descriptive method using inductive way of thinking. From the research, that the Registrar of the Court of religion Metro Class IB incumbent Registrar concurrent positions as Secretary and assisted by the Deputy Registrar and the Deputy Secretary of

138 Tobibatussaadah dan Eko Andika

the Religious Court. Concurrently with the position that due to the lack of rules implementing regulatory duties and functions Registrar / Secretary. Likewise with the duties and functions of the Registrar’s Office of Religious Courts Metro Class IB refer to the Religious Courts Law and the Decision of the Supreme Court as well as the regulations issued by the Religious Courts Metro is the Decree of the Chairman of the Religious Metro Class IB Keywords: Religious Court, Registrar’s Office, the Judicial Power, Law on Religious Courts, Supreme Court Decision Abstrak Peradilan Agama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006, adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Tugas pokoknya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Ekonomi Syari’ah. Demikian halnya dengan Kepaniteraan di Pengadilan Agama, dengan adanya Kepaniteraan menurut Pasal 26 Ayat 7 jo. Pasal 44 menerangkan bahwa struktur Kepaniteraan sebagai salah satu sistem pendukung organisasi pengadilan dan sekaligus pula pendukung utama fungsi peradilan, mempunyai tugas ganda. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan urgensi dan kedudukan Kepaniteraan di Pengadilan Agama dan implementasinya di Pengadilan Agama Metro Kelas IB. Penelitian ini menggunakan Sumber Data Primer, Sekunder dan Tersier dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.Dari hasil penelitian, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas IB dalam jabatan Panitera merangkap jabatan sebagai Sekretaris dan dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Pengadilan Agama. Dengan adanya jabatan yang dirangkap dikarenakan ADZKIYA SEPTEMBER 2015

Urgensi dan Kedudukan Kepaniteraan di Pengadilan Agama...

139

belum adanya aturan pelaksanaan terhadap peraturan Tugas Pokok dan Fungsi Panitera / Sekretaris. Demikian halnya dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas IB mengacu kepada Undang-undang Peradilan Agama dan Keputusan Mahkamah Agung serta adanya aturan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Metro ialah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB. Kata kunci: Peradilan Agama, Kepaniteraan, Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undangtentang Peradilan Agama, Keputusan Mahkamah Agung.

Pendahuluan Pada hakikatnya lembaga yang melaksanakan tugas pergerakan Hukum dan keadilan demi terciptanya suatu ketertiban dan kedamaian di Negara Hukum Republik Indonesia adalah dilakukan oleh Kekuasaan Kehakiman.1 Kekuasaan Kehakiman sebagai Kekuasaan Negara, salah satu institusi pelaksananya adalah Peradilan Agama. Dengan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang diajukan kepadanya dari golongan rakyat yang beragama Islam atau dari golongan yang menundukkan dirinya kepada Hukum Islam.2 Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Badan Peradilan Agama, yang lingkup tugasnya begitu berat dan luas, tentunya perlu mempunyai susunan dan struktur organisasi yang memadai dengan beban tugasnya, baik yang menyangkut penanganan perkara maupun administrasinya. Dengan kemandirian susunan dan struktur organisasi ini, akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan Peradilan itu sendiri.Kepaniteraan Pengadilan Agama memiliki Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 335. 2 Taufiq Hamami, Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945, (Jakarta: PT Tatanusa, 2013), h. 22. 1

Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 2


peran yang sangat penting dan diperlukan, dikarenakan Panitera dapat melakukan tugasnya di administrasi dan di bagian umum suatu kesekretariatan sehingga Panitera memberikan pengaruh kelancaran dalam penyelenggaraan Peradilan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqoh, dan Ekonomi Syari’ah3 Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat dipahami bahwa kewenangan Pengadilan Agama ditambah tugas dan wewenangnya yaitu perkara ekonomi syari’ah. Bahwa sangat dipastikan kesiapan para Hakim dan Panitera di suatu Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa serta mengadilan perkara ekonomi syari’ah. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tatacara dan pengelolaan administrasi pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor dan lain-lain. Tetapi akan juga mempengaruhi kelancaran administrasi peradilan dalam undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya walaupun dalam rangka koordinasi pertanggung jawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat yaitu Penitera yang merangkap sebagai Sekretaris. Selaku Panitera ia menangani administrasi pekara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis Peradilan (yustisial). Dalam pelaksanaan tugas ini Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda.4 Mardani, HukumAcara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari‘ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 54-55. 4 Penjelasan Peraturan Perundang-Undang Dalam, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Repulik Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), h. 228. 3

ADZKIYA SEPTEMBER 2015


141

Demikian Panitera yang bertugas memimpin bagian administrasi atau tata usaha dibantu oleh Wakil Panitera, dan Panitera Muda. Administrasi perkara Pengadilan Agama sangat berkaitan erat dengan adanya Kepaniteraan, dikarenakan Kepaniteraan yang mengelola segala bagian administrasi perkara. Sehingga terdapat perbedaan jenis administrasi perkara dan administrasi yang berisifat teknis yustisial di satu pihak, sedangkan dipihak lain terdapat jenis administrasi umum termasuk kepegawaian dan keuangan. Badan peradilan menurut jenisnya administrasi pengadilan dibedakan menjadi dua, yaitu administrasi perkara dan adminidtrasi umum. Panitera yang merangkap sebagai sekretaris pengadilan yang dibantu oleh wakil Panitera, dan wakil Sekretaris. Wakil Panitera dan staf Kepaniteraan bertugas membantu Hakim dalam bidang Peradilan. Wakil Sekretaris dan staf Sekretaris menunaikan tiga bidang administrasi umum. Hal itu menuntut perubahan organisasi dan tata kerja Pengadilan, khususnya dalam Kepaniteraan yang berlaku sebelum UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989. Panitera ialah sebagai penyelenggara administrasi perkara serta mengikuti semua sidang serta musyawarah-musyawarah Pengadilan dengan mencatat secara teliti semua hal yang dibicarakan. Ia harus membuat Berita Acara Sidang-Sidang pemeriksaan perkara, maka didalam praktik, tugas tersebut dilakukan oleh Panitera Pengganti.5 Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.6 Berdasarkan ketentuan itu, dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 004 Tahun 1992 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam keputusannya diatur hal-hal berikut:7Kedudukan, tugas, fungsi, dan klasifikasi Kepaniteraan Pengadilan Agama, Susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas I (satu) 5 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet I h. 10. 6 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 102 Tentang Peradilan Agama. 7 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 135-136.



A, Susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas I (satu) B, Susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas II (dua) A, Susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas II (dua) B, Kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama., Susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, Tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Berdasarkan kutipan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatas dapat disimpulkan bahwa setiap Panitera memiliki tugas dan tanggung jawab di suatu Peradilan Agama itu dikeluarkan oleh Putusan Mahkamah Agung. Dengan aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yaitu terdapatnya susunan organisasi serta kedudukan Kepaniteraan Pengadilan menurut kelas dan tingkatannya.Prosedur penerimaan perkara dilakukan pertama-tama melalui meja pertama, dengan tugas sebagaimana dikehendaki oleh bindalmin. Guna memenuhi maksud tertib administrasi; diperlukan adanya buku register perkara yaitu :Register Induk Perkara Gugatan, Register Induk Perkara Permohonan, Register Permohonan Banding, Register Permohonan Kasasi, Register Permohonan Peninjauan Kembali, Register Eksekusi, Register Surat Kuasa, Register Penyitaan Barang tidak bergerak, Register Penyitaan Barang bergerak, Register Akta Cerai, Register Permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa”.8Dapat dipahami bahwa dalam penerimaan perkara oleh petugas meja satu, dan dalam tertib administrasi diperlukan adanya buku register yang diperlukan. Demikian halnya dengan Kepaniteraan di Pengadilan Agama, dengan adanya Kepaniteraan menurut Pasal 26 Ayat 7 jo. Pasal 44 menerangkan bahwa struktur Kepaniteraan sebagai salah satu sistem pendukung organisasi pengadilan dan sekaligus pula pendukung utama fungsi peradilan, mempunyai tugas ganda.9 Pada diri dan jabatannya melekat jabatan Panitera merangkap Sekretaris Pengadilan. Untuk melancarkan tugas Kepaniteraan dan kesekretariatan yang dijabat Panitera/Sekretaris, dia dibantu 8 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pelatihan KePaniteraan Peradian Agama Angkatan IV 1993, (Palembang, 1993), h. 3. 9 Muhammad Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 109-110.



143

oleh seorang Wakil Panitera dan seorang Wakil Sekretaris. Wakil Panitera mempunyai fungsi: 1. Memimpin dan membagi hasil semua tugas fungsional peradilan. 2. Memimpin dan membawahi petugas fungsional murni yang terdiri atas para Panitera Pengganti, serta petugas fungsional yang bersifat struktural yaitu para Panitera Muda. 3. Menyeleksi sejumlah Panitera Pengganti yang berpatokan pula jatah bezetting (pengisian formasi). Sedangkan tugas kesekretariatan Panitera dibantu oleh seorang Wail Sekretaris.10 Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung merangkap Sekretaris Jendral Mahkamah Agung. Setelah UndangUndang tersebut di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka jabatan Panitera dan Sekretaris tidak dirangkap oleh seorang pejabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.11Penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan: mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi dalam undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang Muhammad Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, (Undang-Undang No 7 Tahun 1989), (Jakarta:Sinar Grafika, 2003), cet 4, h. 124. 11 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, ( Jakarta: Kencana, 2005), h. 34. 10



merangkap sebagai Sekretaris.12 Dengan luasnya tugas yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, dengan adanya pengelolaan administrasi Pengadilan. Yaitu administrasi perkara dan administrasi umum yang mana dipisahkan dalam penanganannya akan tetapi dibawah tanggungjawab Panitera yang merangkap sebagai Sekretaris. Asas kebebasan dan kemandirian Hakim, sebagaimana Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, menghendaki tidak dicampuradukkan antara bidang teknis peradilan dengan bidang umum. Dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan dalam Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 43 bahwa pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang di pimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, dan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.13 Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 tidak dicampuradukkannya antara bidang teknis peradilan dengan bidang umum. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera dan dibantu oleh Wakil Panitera dan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris. Undang-Udang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa Panitera Pengadilan merangkap sebagai Sekretaris Pengadilan.14 Sedangakan didalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan dalam Pasal 44 bahwa Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan.15 Didalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menerangkan tentang Panitera di dalam Pasal 35 yaitu Panitera tidak boleh merangkap menjadi:Wali, Pengampu, Advokat, dan Pejabat peradilan yang lain. Yang disebut dengan pejabat peradilan yang lain yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera ialah Sekretaris, Penjelasan umum Nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 13 Ibid, 14 Taufiq Hamami, Peradilan Agama., h. 457. Lihat juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 44 tentang Peradilan Agama. 15 Taufiq Hamami, Peradilan Agama., h. 494. Lihat juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 44 tentang Peradilan Agama. 12



145

Wakil Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengagnti, Juru Sita, Juru Sita Pengaganti, dan pejabat sktuktural lainnya.16undang-undang telah menjelaskan jabatan Panitera sesuai dengan aturannya yaitu adanya pemisahan antara jabaan Panitera dan sekretaris. Akan tetapi dalam implementasinya belum mengarah kepada undang-undang tersebut, sehingga jabatan Panitera Pengadilan yang merangkap sebagai Sekretaris pengadilan, dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekrertaris. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, mengenai jabatan antara Panitera Pengadilan yang merangkap sebagai Sekretaris Pengadilan. Dengan pentingnya penelitian ini, maka peneliti melakukan penulisan dengan judul Urgensi Dan Kedudukan Kepaniteraan di Pengadilan Agama dan Implementasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Kelas IB). Penelitian ini dilakukan di Kota Metro di Pengadilan Agama Metro Kelas IB, jenis penenelitian dan sumber data penelitian ini ialah jenis penelitian penelitian yang digunakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang menjadi sumber utamanya. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Wawancara dan Dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus.

Pembahasan A. Urgensi Dan Kedudukan Kepaniteraan Di Pengadilan Agama Metro Kelas IB. Urgensi Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas IB Pada dasarnya memilki peran yang sangat penting dalam Pengadilan Agama dikarenakan Panitera juga sebagai pembantu 16 Taufiq Hamami, Peradilan Agama., 514-115. Lihat juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 35.



Hakim dalam persidangan dan pengarsipan berkas perkara yang telah diputus.17 Peran Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas IB yang dijabat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan yang dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris memiliki peran yang sangat penting dikarenakan Panitera/Sekretaris dapat dikatakan sebagai salah satu pembantu Hakim dalam persidangan dan penyelenggara bagian administrasi perkara dan administrasi umum. penyelenggara administrasi perkara yang di jabat oleh Panitera dan administrasi umum dijabat oleh Sekretaris. Administrasi umum, seperti administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan kantor, dan lain-lain ditangani oleh Sekretaris. Dalam pelaksanaan tugasnnya dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan Kepala Subbagian/Urusan Kepegawaian, Kepala Subbagian/ Urusan Keuangan, dan Kepala Subbagian/Urusan Umum. Pada dasarnya Kedudukan kepaniteraan di Pengadilan Agama Metro Kelas IB ialah sebagai berikut:18 (1) Merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan, (2) Sebagai pengelola keuangan titipan pihak ketiga (panjar biaya perkara). (3) Pejabat kuasa pengguna anggaran dan barang. Dapat dipahami bahwa kedudukan Kepaniteraan di Pengadilan Agama Metro Kelas IB ialah memiliki peran yang sangat penting selain penyenggara administrai perkara dan administrasi umum Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama juga sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan kemudian sebagai pengelolaan keuangan dan sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran dan barang. Pada dasarnya aturan tugas Kepaniteraan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu menerangkan tentang Panitera tidak boleh merangkap menjadi: Wali, Pengampu, Advokat, dan Pejabat peradilan yang 17 Wawancara terhadap Machfudl. S Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IB pada tanggal 2 April 2015. 18 Dokumentasi Kedudukan Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas IB dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB Nomor: W8-A2/18/Kp.02.1/1/2015. Tentang Kedudukan, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pejabat Serta Pergawai di Lingkungan Pengadilan Agama Metro Kelas IB Tahun 2015h. 6.



147

lain. Yang disebut dengan pejabat peradilan yang lain yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera ialah Sekretaris, Wakil Sekretaris, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengagnti, Jru Suta, Juru Sita Pengaganti, dan pejabat sktuktural lainnya. Akan tetapi jabatan Kepaniteraan di Pengadilan Agama Metro Kelas IB yang masih di pimpin langsung oleh Panitera yang merangkap Sekretris Pengadilan Agama. Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang jabatan panitera. Begitupun dengan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan tugas Kepaniteraan seperti Keputusn Mahkamah Agung tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sedangkan kedudukan kepaniteraan di Pengadilan Agama yaitu di Pengadilan Agama Metro Kelas IB berpengaruh penting dikarenakan Panitera juga sebagai pembantu Hakim dalam persidangan dan pengarsipan berkas perkara yang telah diputus. Begitupun dengan jabatan Panitera yang merangkap sebagai Sekretaris bahwa belum ada ketentuan dalam pelaksanaan dari undang-undang Peradilan Agama sehingga jabatan Pantiera dan Sekretrais Pengadilan Agama Metro Kelas IB dan Pengadilan lainya yang berada di Indonesia masih dirangkap oleh satu orang.19 Pada dasarnya jabatan panitera dan sekretaris di Pengadilan Agama Metro Kelas IB masih dirangkap oleh satu orang. Wakil Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB menjelaskan bahwa aturan undang-undang Kepaniteraan di suatu Peradilan Agama sudah ada akan tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada. Sedangkan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan Pengadilan Agama begitu luas dan memiliki tanggungjawab yang berat.20 Dapat disimpulkan bahwa, Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas IB memiliki tugas yang sangat penting dan dibutuhkan di pengadilan agama. Dalam jabatannya Panitera dan Sekretaris dirangkap oleh satu orang yang disebut dengan Pansek atau Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Metro dikarenakan 19 Wawancara terhadap Machfudl. S Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IB pada hari Kamis 2 April 2015. 20 Wawancara terhadap Sahrudin Wakil Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB pada hari Selasa 7 April 2015.



belum adanya peraturan pelaksaan dalam undang-undang. Dalam kedudukannya Panitera sebagai salah satu unsur pimpinan dalam suatu Pengadilan Agama sebagai penyelenggaraan administrasi perkara dan admnistrasi umum.

B. Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas IB. Tugas Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas IB ialah sebagai salah satu unsur pimpinan, maka unsur pimpinan ialah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang menggerakkan atau menjalankan perkantoran di pengadilan itu ialah Panitera. Dapat diketahui bahwa administrasi Pengadilan memiliki dua jenis yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Administrasi perkara ialah tangani oleh Panitera dan Wakil Panitera dan beberapa Panitera Muda. Sedangkan administrasi umum ialah di tangani oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan Kepala Subbagian/Urusan Kepegawaian, Kepala Subbagian/ Urusan Keungan dan Kepala Subbagian/Urusan Umum.21 Tugas Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas IB tidak memiliki perbedaan antara Pengadilan Agama Metro Kelas IB dengan Kelas IA dan II yang membedakan adalah kepangkatan dan kaitannya juga dengan tunjangan antara Kelas IB, IA dan Kelas II. dengan demikian tugas Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas IB mengacu ke Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Kemudian jabatan Panitera dan Sekretaris di Pengadilan Agama Metro Kelas IB setiap pejabatnya telah dilakukan sumpah, karena seseorang dalam jabatan harus disumpah dan dilantik. Tugas pokok dan fungsi Panitera di Pengadilan Agama Metro Kelas IB selain mengacu kepada undang-undang Peradilan Agama dengan ditambah Wawancara terhadap A. Rahman, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Metro Kelas IB pada hari Kamis 2 April 2015. 21



149

aturan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB Nomor: W8-A2/18/Kp.02.1/1/2015. yang mengatur tugas Panitera dan Sekretaris yaitu:22 1. Tugas Pokok Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas IB. a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasinya. b. Membantu Hakim menghadiri dan mencatat jalannya persidangan. c. Menunjuk seorang Panitera Pengganti untuk diperbantukan pada majelis Hakim. d. Membuat dan melegalisir salinan putusan / penetapan. e. Menerbitkan akta cerai untuk para pihak selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. f. Mendaftarkan surat kuasa dan melegalisir surat-surat yang akan dijadikan alat bukti dalam persidangan. g. Menandatangani akta pembagian waris (comparisi) bersama ketua. h. Menegur kekurangan biaya perkara terhadap pihak dan memerintahkan untuk menambahnya. i. Menyatakan bahwa perkara tersebut dicoret dari tegister sesuai perintah ketua majelis Hakim. j. Menerima berkas perkara dari ketua setelah diterbitkan PMH, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis. k. Mengelola penerimaan dan pengeluaran serta bertanggung jawab atas keuangan perkara, uang titipan pihak ketiga, uang leges dan biaya lainnya yang berhubungan dengan perkara. l. Bertanggung jawab dalam pengisian kebenaran data dalam buku induk keuangan perkara, PNBP. m. Melakukan penutupan buku induk keuangan perkara dan buku keuangan biaya eksekusi. Wawancara terhadap Sahrudin Wakil Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB pada hari Selasa Tanggal 7 April 2015. 22



n. Mengelola permintaan bantuan dari Pengadilan Agama lain yang berhubungan dengan perkara. o. Melaporkan kegiatan Panitera kepada ketua setiap diperlukan. p. Melaksanakan eksekusi putusan perkara yang diperintahkan oleh Ketua dibanti Juru Sita/ Jurusita Pengganti. q. Menunjuk seorang Juru Sita Pengganti untuk memanggil pihak-pihak berperkara. r. Melaksanakan penyitaan (sita jaminan, sita eksekusi). s. Bertanggung jawab dalam pembuatan dan kebenaran data laporan perkara / keuangan perkara. t. Membuat catatan pada buku kutipan Akta Nikah sesuai perkara yang bersangkutan. u. Membuat surat keterangan tentang permohonan perkara kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal. v. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan / penetapan, dokumen, akta, buku register, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. w. Menandatanggani salinan putusan / penetapan. x. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Wakil Pantiera di bidang tehnis administrasi Kepaniteraan. y. Memberikan penilaian prestasi kerja pegawai dan periliaku kerja kepada Wakil Panitera, Panitera Pengganti Dan Jurusita / Jurusita Pengganti. 2. Tugas Pokok Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas IB. a. Melegalisir salinan / foto copy surat-surat yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, Menandatangani surat pengantar, Memberi bimbingan dan petunjuk kepada Wakil Sekretaris, dalam bidang administrasi Kesekretariatan, Membrikan penilaian prestasi kerja pegawai dan perilaku kerja kepada Wakil Sekretaris, Merumuskan program umum Pengadilan.23 23

Dokumentasi Tugas Panitera dan Sekretaris dalam Surat Keputusan



151

b. Dapat disimpulkan bahwa, tugas pokok dan fungsi kepaniteraan di Pengadilan Agama Metro Kelas IB sangatlah penting dikarenakan Panitera sebagai unsur pembantu pimpinan di Pengadilan Agama Metro Kelas IB. Sedangkan dalam tugas tata kerja panitera tidak ada perbedaan dengan tugas tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA, dan II yang membedakan hanyalah kepangkatan dan tunjangan. c. Pada dasarnya dalam jabatan Panitera maka disumpah dan dilantik.24 Dalam tugas pokok dan fungsi Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas IB mengacu kepada KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, bahkan job discription dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB Nomor : W8-A2/18/ Kp.02.1/ I/2015. Tentang kedudukan, tata kerja dan uraian tugas pejabat serta pergawai di lingkungan Pengadilan Agama Metro Kelas IB Tahun 2015.

C. Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas IB. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa, implementasi tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas IB mengacu kepada UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Keputusan Mahkamah Agung : KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, kemudian ditambah dengan surat keputusan tentang kedudukan tata kerja dan uraian tugas (Job Discription) dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB Nomor : W8-A2/18/ Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB Nomor: W8-A2/18/Kp.02.1/1/2015. Tentang Kedudukan, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pejabat Serta Pergawai di Lingkungan Pengadilan Agama Metro Kelas IB Tahun 2015 h. 7. 24 Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 37 ayat 1 dan 2 Tentang Peradilan Agama. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 2


Kp.02.1/I/2015. Tentang Kedudukan, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pejabat Serta Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Metro Kelas IB tahun 2015.25 Berdasarkan penelitian yang dilakukkan di Pengadilan Agama Metro Kelas IB dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan. Maka dapat dikatakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas IB ialah mengacu kepada Undang – Undang Peradilan Agama dan Keputusan Mahkamah Agung kemudian ditambah dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB yaitu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB Nomor : W8A2/18/Kp.02.1/I/2015.

Simpulan Urgensi Kepaniteraan di Pengadilan Agama Metro Kelas IB memiliki peran yang begitu penting dalam penyelenggaraan administrasi Pengadilan yaitu administrai perkara dan administrasi umum. Administrasi perkara ialah tanggung jawab Panitera dan administrasi umum tanggung jawab Sekretaris. Kedudukan Kepaniteraan di Pengadilan Agama Metro Kelas IB ialah Merupakan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Sebagai pengelola keuangan titipan pihak ketiga (panjar biaya perkara), Pejabat kuasa pengguna anggaran dan barang di Pengadilan Agama Metro. Implementasi tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas IB ialah mengacu kepada UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Keputusan Mahkamah Agung : KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB Nomor : W8-A2/18/Kp.02.1/I/2015. Tentang kedudukan, tata kerja dan uraian tugas pejabat serta pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Metro Kelas IB Tahun Dokumentasi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB Nomor: W8-A2/18/Kp.02.1/1/2015. 25



153

2015. Akan tetapi jabatan Panitera / Sekretaris masih dirangkap oleh satu orang yang dinamakan Pansek atau Panitera Sekretaris Pengadilan kemudian dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan terhadap undang-undang Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA Bisri, Cik Hasan, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997. Hamami,Taufiq, Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Amandemen Ke Tiga Uud 1945, Jakarta: PT Tatanusa, 2013. Harahap, Muhammad Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997. Harahap, Muhammad Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, (Undang-Undang No 7 Tahun 1989), Jakarta:Sinar Grafika, 2003. Mahkamah Agung, Pelatihan Kepaniteraan Peradian Agama Angkatan IV 1993, Palembang, 1993. Mahkamag Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta: 2013. Mardani, HukumAcara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari‘ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005. R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 1997. Sejarah Pengadilan Agama Metro, http://www.pa-metro.go.id, diunduh pada Tanggal 6 April 2015. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IB Nomor: W8-A2/18/Kp.02.1/1/2015. Tentang Kedudukan, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pejabat Serta Pergawai di Lingkungan Pengadilan Agama Metro Kelas IB Tahun Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 2


2015. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penjelasan Peraturan Perundang-Undang Dalam, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Repulik Indonesia, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.


URGENSI DAN KEDUDUKAN KEPANITERAAN DI PENGADILAN AGAMA DAN IMPLEMENTASINYA

Recommend Documents