UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (STUDI DI KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN, DKI JAKARTA)

UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (STUDI DI KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN, DKI JAKARTA) Tri Saputra Sakti dan Kusnar Budi Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 16140 E-mail: [email protected], [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh sektor pemerintahan yang terkait dengan program Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Kota Bambu Selatan dalam mencegah penyakit Demam Berdarah Dengue. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Upaya yang dilakukan sektor pemerintahan yang terkait dengan program Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Kota Bambu Selatan sudah cukup baik di antaranya dengan membuat produk hukum yang masih terkait dengan program tersebut, kerjasama dengan pihak swasta, mengadakan sosialisasi masal, mengadakan lomba bebas jentik, inovasi adanya reward dan punishment untuk warga, dan pengadaan anggaran untuk program pemberantasan sarang nyamuk. Selain itu juga dilihat dari adanya upaya sektor pemerintahan yang terkait dengan progam ini membuat partisipasi masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan cukup tinggi dengan pemahaman dan kesadaran yang dimiliki. Kata Kunci

: Demam Berdarah Dengue; Upaya; Partisipasi Masyarakat; Program Pemberantasan Sarang Nyamuk.

Efforts to Intensifying Public Participation on Mosquito’s Nest Extermination Program (Study at Kelurahan Kota Bambu Selatan, DKI Jakarta) Abstract The purpose of this research is to analyze effort to intensifying public participation on Mosquito’s Nest Extermination Program at Kelurahan Kota Bambu Selatan to prevent Dengue Fever. The method use for the research is qualitative. Efforts made by the government sector related Mosquito’s Nest Extermination program in Kelurahan Kota Bambu Selatan has been good enough, they make laws that are still associated with the program, cooperation with the private sector, held a mass socialization, free competitions held larvae, the presence of reward innovation and punishment for citizens, and procurement budgets for Mosquito’s Nest Extermination program. It is also seen from the government sector efforts associated with this program makes participation in Kelurahan Kota Bambu Selatan is quite high with an understanding and awareness which they owned. Keywords

: Dengue Fever; Efforts; Mosquito’s Nest Extermination Program; Public Participation.

Upaya meningkatkan…, Tri Saputra Sakti, FISIP UI, 2014

Pendahuluan Penyakit DBD adalah penyakit menular yang sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Indonesia menempati urutan nomor tiga terbanyak di dunia untuk jumlah angka penderita DBD, dengan Brazil sebagai jumlah penderita terbanyak sedunia (Bekti, 2013). Sepanjang 2012, Kementrian Kesehatan RI mencatat 90.245 penderita. Hingga pertengahan tahun 2013, kasus demam berdarah terjadi di tiga puluh satu provinsi dengan penderita 48.905 orang, 376 di antaranya meninggal dunia (Kurniati, 2013). Dengan demikian, tentu merupakan langkah tepat jika pemerintah merumuskan suatu kebijakan untuk menanggulangi penyakit DBD di Indonesia mengingat kasus yang terjadi. Kasus DBD di Indonesia paling banyak terjadi di kota besar (Anna, 2011) dan persebarannya dari tahun ke tahun meningkat tajam, namun sampai pada tahun 2013, terdapat lima provinsi yang memiliki angka insiden DBD tertinggi, yaitu Bali, DKI Jakarta, Kalimantan 1 Timur, Sulawesi Tengah, dan DI Yogyakarta (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014) Pemerintah berupaya menghasilkan kebijakan mengenai penanggulangan penyakit demam berdarah, termasuk Pemprov DKI Jakarta. Pada tahun 2007, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah. Pasal 3 dari Perda tersebut menyebutkan bahwa pencegahan penyakit DBD merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat dilakukan melalui penggalakkan upaya dalam program PSN melingkupi PSN-3M PLUS, PJB, Surveilans, dan Sosialisasi. Salah satu program pemerintah untuk menanggulangi dan memperkecil angka pengidap penyakit DBD adalah program PSN yang memerlukan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari jentik nyamuk. Program PSN didefinisikan sebagai kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes aibopictus. Selain itu terdapat pula Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) yakni pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk dan jentik nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus oleh Petugas Kesehatan untuk mengetahui ada atau tidaknya jentik nyamuk pada tatanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa warga atau masyarakat yang dilatih dan dididik sebagai Juru Pemantau Jentik untuk melakukan proses edukasi dan memantau pelaksanaan PSN oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa program ini memang tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam mencapai keberhasilannya, dan kader Jumantik dalam me-monitoring program ini. Program PSN sendiri dilakukan oleh warga yang disosialisasikan oleh kelurahan


sehingga tiap keluarga ikut turut serta melaksanakan program PSN tanpa terkecuali. Salah satu kelurahan yang memiliki kondisi lingkungan yang dapat dikatakan rawan dalam penyakit DBD di Kecamatan Palmerah adalah Kelurahan Kota Bambu Selatan. Hal ini dikarenakan Kelurahan Kota Bambu Selatan dilewati oleh sebuah kanal yang dangkal dan sering meluber ke aspal ketika hujan terjadi sehingga menyebabkan banjir. Kelurahan Kota Bambu Selatan termasuk di dalam kawasan menengah ke bawah sehingga belum memiliki kesadaran penuh akan penerapan PHBS. Dalam tingkat kelurahan, program PNS merupakan tingkat yang paling menentukan karena secara teknis dilaksanakan tiap-tiap warga yang ada di dalam satu Rukun Warga (RW) yang akan diakomodir oleh koordinator kelurahan. Kelurahan ini memiliki riwayat baik di Kecamatan Palmerah adalah Kelurahan Kota Bambu Selatan. Kelurahan Kota Bambu Selatan pernah mendapat penghargaan sebagai juara ketiga lomba penerapan PSN se-Jakarta Barat pada tahun 2013 yang kontradiktif dengan prevalensi paling tinggi penyakit DBD di Kecamatan Palmerah. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Walikota yang menetapkan pemenang lomba RW bebas jentik yang terdapat di RW 09 Kelurahan Kota Bambu Selatan sebagai perwakilan dari Kecamatan Palmerah. Berdasarkan dari penjabaran di atas, mengingat betapa pentingnya peran instansi terkait dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi sebuah program, maka penelitian ini akan membahas mengenai upaya instansi pemerintah terkait dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Provinsi DKI Jakarta serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam program PSN di Kelurahan Kota Bambu Selatan, DKI Jakarta setelah dilakukan upaya sektor yang terkait dalam program tersebut.

Tinjauan Teoritis Terdapat beberapa konsep dalam penelitian ini, di antaranya adalah partisipasi, partisipasi masyarakat, dan pencegahan penyakit menular. Jalal dan Supradi (2001: 19) mendefinisikan partisipasi sebagai suatu keadaan yang mana pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan, dan jasa. Partisipasi sebagai proses dimana pemangku kepentingan mempengaruhi dan berbagai pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka. Dari sudut pandang ini partisipasi dilihat pada tataran konsultasi


atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek, dari evaluasi kebutuhan, penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Bentuk partisipasi menurut Effendi (dalam Dwiningrum, 2011: 58), terbagi atas: a.

Partisipasi Vertikal Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan yang mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b.

Partisipasi Horizontal Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa yang mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Berbeda dengan partisipasi, Chapman dan Kirk (2001: 3) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah bagaimana keterlibatan masyarakat terkait dengan adanya tugas dan kerjasama, pengambilan keputusan, pelaksanaan proyek, dan perwakilan dalam struktur kerjasama formal. James Midgley (dalam Muluk, 2009: 83) kemudian menegaskan bahwa partisipasi masyarakat disebut tercapai apabila program yang diinginkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif terpelihara oleh mereka setelah semua dukungan eksternal berakhir. Pandangan ini secara praktik dianggap lebih relevan karena mempertimbangkan kapasitas masyarakat dan mengakui adanya kebutuhan akan bantuan eksternal dalam pengembangan partisipasi masyarakat. Dalam upaya untuk mendorong dialog yang lebih tercerahkan, Sherry Arnstein (dalam Burns, 1994: 156) menetapkan sebuah tipologi atau tangga partisipasi masyarakat yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Tipologi Sherry Arnstein mengidentifikasi delapan tingkat partisipasi, dengan masing-masing jenjang pada tangga sesuai dengan tingkat kekuasaan warga negara dalam menentukan produk akhir. Karakteristik dari delapan tingkatan tersebut yaitu: 1.

Manipulation (Manipulasi). Tingkat ini bukanlah tingkat partisipasi masyarakat yang murni, karena telah diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi oleh pihak penguasa.

2.

Therapy (Terapi atau Pengobatan). Di tingkat ini, pemegang kekuasaan menganggap ketidakberdayaan sebagai penyakit mental.

3.

Information (Pemberian Informasi). Memberikan informasi kepada masyarakat akan hak, tanggung jawab, dan pilihan mereka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menuju partisipasi masyarakat.


4.

Calculation (Konsultasi). Pada tingkat ini, masyarakat diminta pendapat sehingga dapat dianggap merupakan langkah logis menuju partisipasi penuh.

5.

Placation (Penempatan). Pada tahap ini masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal pengaruh tersebut tidak memiliki jaminan akan diperhatikan.

6.

Partnership (Kerja Sama). Pada tingkat ini, kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Pemegang kekuasaan dan masyarakat sepakat untuk memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

7.

Delegated Power (Pendelegasian Kekuasaan). Negosiasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah bisa mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan pada masyarakat terhadap rencana atau program tertentu.

8.

Citizen Control (Kontrol Masyarakat) Pada tingkat ini, masyarakat menginginkan adanya jaminan akan kewenangan untuk mengatur program atau kelembagaan diberikan pada mereka, bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan aspekaspek manajerial dan bisa mengadakan negosiasi apabila ada pihak ketiga yang akan mengadakan perubahan. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, nilai publik harus diciptakan agar masyarakat

berperan aktif dalam sebuah program maupun instrument kebijakan. Bozeman (2007: 18) menyebutkan bahwa nilai publik merupakan konsensus normatif tentang (1) hak-hak dan manfaat dan prerogatif yang dimiliki publik terhadap kebijakan dan program; (2) kewajiban akan adanya hubungan masyarakat dan negara satu sama lain; dan (3) prinsip-prinsip yang harus dijadikan pegangan oleh dalam membuat kebijakan. Moore (2005: 26) mengatakan bahwa penciptaan nilai publik terdiri dari 3 (tiga) isu utama, yaitu: peran pemerintah dalam masyarakat, peran manajer pemerintah, dan teknik yang dibutuhkan oleh manajer publik. Nilai publik pada dasarnya merupakan sebuah pemikiran dan tindakan strategis oleh para pembuat kebijakan publik dan manajer, dalam menghadapi kompleksitas dan penghematan. Nilai publik dapat diartikan sebagai sebuah pemikiran dan tindakan strategis oleh para pembuat kebijakan publik dan manajer, dalam menghadapi kompleksitas dan penghematan atau sebuah sarana populer untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Moore, 2005: 27). Metode Penelitian


Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif fleksibel sehingga dengan jalannya penelitian dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (Herdiansyah, 2010: 46-47). Ada pun penelitian ini akan menganalisis fenomena sosial, yaitu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PSN di Kelurahan Kota Bambu Selatan, DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan studi terhadap bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, internet, serta dokumen-dokumen instansi yang terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PSN di Kelurahan Kota Bambu Selatan, DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan coding dalam melakukan analisis data mengenai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PSN di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah open coding, axial coding dan selective coding. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi analisis data kualitatif yaitu metode ilustratif. Metode ilustratif menerapkan teori untuk situasi historis atau latar sosial konkret dan mengorganisir data berdasarkan teori.

Hasil dan Pembahasan Bagian ini akan menjelaskan mengenai manfaat program PSN, upaya yang dilakukan sektor terkait untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PSN, serta partisipasi masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan. Manfaat Program Status gawat penyakit DBD dalam suatu wilayah dilihat dari angka prevalensi. Secara umum prevalensi adalah bagian dari studi epidemiologi yang membawa pengertian jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada suatu tempo waktu dihubungkan dengan besar populasi dari mana kasus itu berasal. Pada tahun 2013, Kecamatan Palmerah menjadi kecamatan dengan angka prevalensi tertinggi di DKI Jakarta. Dengan status tersebut, Kecamatan Palmerah sudah sepantasnya melakukan pencegahan dan penanggulangan di wilayahnya dan melakukan penyuluhan program PSN. Pada tahun yang sama Kelurahan Kota Bambu Selatan mendapat juara ketiga lomba RW bebas jentik seJakarta Barat mewakili Kecamatan Palmerah. Adanya kontradiktif penghargaan dan jumlah


pengidap penyakit DBD menjadi sebuah tanda tanya mengenai keberhasilan program PSN yang memiliki outcome berupa masyarakat yang berpartisipasi dalam program tersebut dan akhirnya memiliki angka bebas jentik yang tinggi. Artinya, unit pemerintahan yang berkaitan dengan program PSN memiliki upaya yang tinggi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di kelurahan ini sehingga dapat menjadikan kelurahan tersebut memiliki ABJ yang tinggi dan berada pada urutan ketiga dalam perlombaan yang diadakan oleh Pemkot Administrasi Jakarta Barat. Di antara seluruh program yang dicanangkan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyakit DBD, program PSN menjadi progam unggulan yang menjadi ujung tombak dalam pemutus penyebaran penyakit DBD, selain juga karena mudah dan murah dilakukan. Hal ini dikarenakan sampai sekarang belum terdapat obat yang dapat menyembuhkan penyakit DBD. Program PSN sebagai program pemerintah dalam mencegah adanya perkembangan vektor nyamuk penyebab penyakit DBD. Dengan berjalannya program PSN yang baik dan diterima oleh masyarakat secara luas tentu akan berimplikasi pada menurunnya tersangka dan pengidap penyakit DBD di dalam wilayah yang masyarakatnya mendukung program tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya, diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan kegiatan PSN. Manfaat dari program ini dapat dirasakan jika seluruh elemen masyarakat mendukung dan turut berpartisipasi aktif dalam implementasinya. Manfaat adanya program ini juga dirasakan bagi masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan, yakni dengan menurunnya pengidap penyakit DBD serta ABJ yang tinggi. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program PSN 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam level pemerintah provinsi, keseriusan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue adalah dengan merespons kebijakan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yaitu membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue. Hal ini juga diikuti oleh terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue. Peraturan Gubernur tersebut memaparkan secara jelas mengenai petunjuk pelaksanaan programprogram yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007, dengan sorotan utama dana yang dialokasikan dalam program. Hal ini menjadi upaya dari Pemprov DKI Jakarta agar tiap organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan program-program


yang tertuang dalam Perda tersebut semakin memiliki komitmen dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2012, muncul Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012 yang berisi Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue. Perubahan dalam peraturan gubernur tersebut hanya pada pasal 20 yang menyebutkan perubahan dalam pengalokasian anggaran APBD. Selain itu, adanya sanksi yang juga tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue Pasal 21 belum sepenuhnya diterapkan bagi mereka yang rumahnya ditemukan jentik (pada monitoring program PSN). Sanksi yang tertuang di dalam perda tersebut menyebutkan bahwa akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari teguran halus, teguran tertulis, lalu denda dan pidana. Pelaksanaan sanksi bagi mereka yang lalai hanya sebatas kebijakan yang tidak berarti bagi masyarakat, termasuk di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Program PSN yang digalakkan oleh pemerintah lebih banyak menyoroti tingkah laku orang dewasa. Padahal juga harus diperhatikan bahwa penyakit DBD juga riskan terjadi pada anak-anak dan terjadi penyebarannya di sekolah. Dari sini, pemerintah juga harus tanggap dan aktif dalam penanganan kasus yang terjadi di sekolah. Hal ternyata menjadi salah satu pemicu keikutsertaan pemangku kepentingan lain yang ingin bekerjasama dalam melawan penyakit DBD di lingkungan sekolah, yaitu SC Johnson dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang bekerjasama untuk membuat sebuah pelatihan Jumantik Cilik pada 200 siswa yang melibatkan 50 Sekolah Dasar (SD) di lima area yang memiliki tingkat prevalensi yang tinggi, salah satunya adalah Kecamatan Palmerah. Kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain seperti pihak swasta dan membuat sebuah program turunan dari program PSN ini menjadi sebuah upaya dari Pemprov DKI Jakarta yang beriringan dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam menggalakkan dan meningkatkan partisipasi

masyarakat

dalam

program

PSN.

Outcome

yang

diinginkan

dengan

diberlakukannya Jumantik Cilik lewat Jambore Jumantik Cilik tersebut adalah mereka dapat mensosialisasikan bagaimana mencegah DBD dengan berbagai cara serta melakukan program PSN secara rutin. Program turunan dari PSN yang merupakan inovasi ini juga sudah dirasakan manfaatnya pada wilayah Kelurahan Kota Bambu Selatan. Selain itu yang perlu diperhatikan lagi adalah pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terkait program PSN. Pemantauan yang dilakukan di level Rukun Warga (RW) ini menghasilkan catatan berupa angka bebas jentik, pelaporan tersangka dan pengidap penyakit DBD, beserta angka prevalensi dalam suatu wilayah, yang nantinya dilaporkan dengan prosedur sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam


kaitannya dengan pemantauan, masyarakat juga dapat melihat pencatatan surveilens yang seharusnya mudah didapatkan oleh publik, hal ini tidak terlihat. Hal tersebut dapat dilihat dari belum update-nya data yang tersaji dalam situs resmi Surveilans Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yaitu surveilans-dinkesdki.net/. 2.Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Walikota Jakarta Barat bersama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat sudah sewajarnya menggalakkan program PSN untuk menekan laju penyakit DBD. Hal ini dikarenakan status yang kerapkali didapatkan oleh Kota Administrasi Jakarta Barat terkait dengan penyakit DBD, yakni angka prevalensi tertinggi. Pemkot Administrasi Jakarta Barat melaksanakan peraturan daerah yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta, selain itu juga membuat gebrakan-gebrakan mengenai penggalakkan program PSN agar lebih adaptif dan dapat diterima oleh masyarakat Jakarta Barat. Walikota Jakarta Barat dalam hal ini didampingi oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat berperan sebagai pemimpin pembangunan kesehatan dalam masyarakat dengan melakukan pendekatanpendekatan, baik formal maupun informal. Formal dalam artian resmi dan tertuang dalam kebijakan berupa Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat, dan informal dalam artian tidak tertuang dalam kebijakan namun tetap menjadi support system dalam penggalakkan program PSN. Hal tersebut juga bertujuan agar kebijakan yang nantinya keluar untuk mendukung program ini sesuai dengan kondisi lapangan warga Jakarta Barat. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Administrasi Jakara Barat adalah penggalakkan program PSN lewat lomba RW bebas jentik yang diselenggarakan serentak di Jakarta Barat. Lomba bebas jentik yang diselenggarakan tiap tahunnya ini secara langsung membuat sebuah kompetisi sehat dalam penyampaian sosialisasi sehingga terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program PSN di tiap Rukun Warga (RW) yang ada di Jakarta Barat. Kelurahan Kota Bambu Selatan merupakan salah satu kelurahan yang termotivasi untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi lebih gencar. Adanya lomba RW bebas jentik yang diadakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat diapresiasi positif bagi para kader dan koordinator Jumantik Kelurahan Kota Bambu Selatan dalam mensosialisasikan program PSN. Dalam penanggulangan penyakit DBD, Walikota Jakarta Barat sudah cukup serius, dan hal tersebut menjadi prioritas dalam penanggulangan penyakit. Hal ini terlihat dalam Surat Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Barat No.1603/2012 tentang pembentukan Tim Pembina dan Penanggungjawab Tatanan Kota Sehat Kota Administrasi Jakarta Barat yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, PSN menjadi salah satu fokus utama dalam


pembangunan kesehatan di wilayah Jakarta Barat. Keseriusan tersebut juga tertuang dalam kebijakan berupa Keputusan Walikota Jakarta Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN) Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang mencantumkan bahwa anggota tim kordinasi dan monitoring pelaksanaan program PSN. Masih terkait program PSN, tentunya masyarakat akan lebih tertarik mengikuti sebuah program jika pimpinannya juga mau turun serta dalam pelaksanaannya. Hal ini juga dilakukan oleh Walikota Jakarta Barat dengan melakukan Grebek PSN. Pemantauan yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Barat menjadi sebuah aksi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PSN. Hal ini dijadikan momentum bagi Walikota Jakarta Barat agar warganya juga makin berperan aktif dalam program tersebut. 3. Aparatur Kecamatan Palmerah Para camat yang ada di Jakarta Barat berperan sebagai frontliner segala kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Tanpa terkecuali program PSN. Meski aparatur kecamatan tidak benar-benar langsung memantau aktivitas program PSN, garis koordinasi antara kecamatan dan kelurahan-kelurahan yang ada di bawahnya menjadi sangat penting. Puskesmas Kecamatan Palmerah juga bertanggung jawab dalam mengingkatkan angka prevalensi yang terjadi di wilayahnya karena hal tersebut juga terkait dalam pembangunan kesehatan yang seharusnya dilakukan oleh Puskesmas. Pada tahun 2013, ketika Kecamatan Palmerah menjadi wilayah yang paling tinggi angka prevalensi pengidap penyakit DBD, Puskesmas Kecamatan mengambil tindakan proaktif dalam merespons hal ini yakni membuat koordinator wilayah. Koordinator Wilayah (korwil) bukan hal baru dalam memonitor program PSN. Hal tersebut sudah dicanangkan oleh Pemkot Administrasi Jakarta Barat, dan Puskesmas Kecamatan Palmerah merasakan hal tersebut perlu dilakukan juga dalam lini kelurahan dan bahkan langsung ke tataran Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Sebelum akhirnya disetujui oleh Kepala Camat Palmerah, pihak dari Puskesmas sudah berinisiatif lebih dulu bekerja sama dengan Puksesmas-Puskesmas kelurahan untuk melakukan pembagian tim korwil di kelurahan. Keseriusan pihak Kecamatan Palmerah juga dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan dalam program PSN. Dalam pelaksanaannya di lapangan, Kepala Camat Palmerah juga melakukan aksi yang sama dengan Walikota Jakarta Barat, yaitu melakukan Grebek PSN untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PSN di wilayahnya, yakni Grebek PSN yang ada pada level kecamatan.


4. Aparatur Kelurahan Kota Bambu Selatan Kelurahan Kota Bambu Selatan merupakan unit pemerintahan terkecil yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dalam program PSN. Hal tersebut membuat pihak Kelurahan Kota Bambu Selatan melakukan aksi dan upaya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD dan tentunya sesuai dengan karakteristik masyarakat di sana. Pihak Kelurahan Kota Bambu Selatan memiliki awareness yang cukup baik dalam melihat program PSN. Hal tersebut juga tercetus dalam upaya yang responsif terhadap status penyakit DBD di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Sosialisasi untuk mendapatkan pemahaman dari masyarakat merupakan salah satu cara ampuh yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah kasus penderita DBD di Kelurahan Kota Bambu Selatan yang menunjukkan penurunan. dalam pelaksanaan program PSN di Kelurahan Kota Bambu Selatan memiliki garis kordinasi yang baik dan saling menopang untuk keberhasilan program. Hal ini juga berdampak pada angka pengidap penyakit DBD yang menurun. Salah satu upaya yang dilakukan kelurahan ini adalah mengadakan evaluasi mingguan program PSN yang mana seharusnya evaluasi dilakukan dalam satu bulan satu kali. Adanya evaluasi per minggu ini diharapkan bahwa hambatan dan kendala pelaksanaan program PSN dapat diatasi dan terjawab pada hari itu juga. Program PSN sendiri akan berhasil jika pemahaman masyarakat mengenai program dan urgensi akan keberadaan program ini tersampaikan dengan baik. Di sini yang menjadi ujung tombak dalam transfer of knowledge adalah para kader Jumantik karena yang langsung turun melihat pelaksanaan program PSN di rumah-rumah warga. Tugas kader Jumantik adalah memantau jentik tiap minggu pada hari Jumat, memberikan peringatan kepada kepala keluarga apabila ketika dipantau ditemukan jentik, menghitung ABJ, dan melaporkan kepada Puskesmas apabila ditemukan kasus DBD. Peran pihak Kelurahan Kota Bambu Selatan di sini adalah menjaga ritme performa kader Jumantik agar dalam pelaksanannya di lapangan, selain memeriksa dan memonitor program ini, juga dapat mensosialisasikan dan memberikan pemahaman yang baik pada tiap warga. Pengarahan yang diberikan oleh pihak Kelurahan Kota Bambu Selatan khususnya pada bidang Kesejahteraan Masyarakat, menjadi hal yang perlu dilakukan untuk tetap memotivasi kader Jumantik. Sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, Kepala Lurah Kota Bambu Selatan selalu mengingatkan para kader dan koordinator Jumantik untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik karena hal ini menyangkut pembangunan kesehatan yang ada di lingkungan mereka sendiri.


Dalam pelaksanaannya pun, dalam tataran RW, pihak Kelurahan Kota Bambu Selatan juga membiarkan Rukun Warga (RW) yang ada di bawah garis kepemimpinannya memiliki inovasi terkait program PSN. Salah satunya adalah RW 07 yang membuat sebuah denda berupa pembelian pot bunga dan tanamannya jika di rumahnya ditemukan jentik oleh Jumantik. Sedangkan bagi rumah yang kerapkali bebas jentik, akan diberikan hadiah berupa pot bunga yang menjadi denda dari warga yang rumahnya terdapat jentik tersebut. Begitu pula pada RW 06 yang mana jika ditemukan jentik di rumahnya akan mendapatkan stiker dengan asumsi efek jera pada warga yang rumahnya terdapat jentik. Selain itu, pihak Kelurahan Kota Bambu Selatan juga mencanangkan adanya Jumantik Cilik yang diadaptasi dari kerjasama antara Pemkot Administrasi Jakarta Barat dengan SC Johnson dan IAKMI. Salah satu Jumantik Cilik yang direkrut terdapat di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Pihak Kelurahan Kota Bambu Selatan menginginkan lebih banyak lagi Jumantik Cilik yang ada di lingkungan tersebut karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PSN karena dimonitor langsung oleh para Jumantik Cilik. Selanjutnya, pihak Kelurahan Kota Bambu Selatan ingin mengadakan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain jika membuat acara besar mengenai PSN. Dua hal tersebut memang belum dijalankan oleh pihak kelurahan. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan dalam Program PSN Partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat; mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab; mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta; menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah. Begitu pula pada program PSN, partisipasi memiliki peran penting karena merupakan proses belajar masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Partisipasi masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan dalam program PSN tergolong pada partisipasi vertikal sesuai dengan bentuk partisipasi yang dijabarkan oleh Effendi (dalam Dwiningrum, 2011). Hal ini disebabkan dalam program PSN, petunjuk pelaksanaannya sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pencegahan Penyakit DBD yang mana secara jelas program ini sudah memiliki aturan baku dari segi pelaksanaannya sehingga masyarakat berada dalam status bawahan, pengikut, atau klien dalam program PSN. Sama halnya dengan program dan kebijakan yang dituangkan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat dalam program PSN dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki mengenai program PSN itu sendiri. Sebelumnya, masyarakat Kota Bambu Selatan tidak


memiliki kesadaran yang penuh akan pentingnya program PSN ini. Dapat dikatakan bahwa pendidikan dan ekonomi rendah yang masih terdapat di Kelurahan Kota Bambu Selatan masih mengindikasikan adanya ketidakpedulian terhadap program PSN ini. Melihat frame yang digunakan oleh Sherry Arstein, posisi partisipasi masyarakat dalam program PSN dapat dikatakan berada dalam degrees of tokenism. Degrees of tokenism sendiri terdiri dari information, consultation, dan placation. Fakta di lapangan mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan berada pada tahap calculation yang mana masyarakat diminta pendapatnya. Pendapat masyarakat ini dianggap sebagai langkah menuju partisipasi penuh dan dilakukan dalam bentuk rapat formal yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan maupun rapat informal yang dilaksanakan pada tingkat RT maupun RW, yaitu dalam pertemuan warga yang mana terkadang didatangi oleh pihak kelurahan untuk didengar langsung. Pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat terkait program PSN ditampung untuk pelaksanaan program tersebut ke depannya yang dilaksanakan secara gradual per minggu. Meski demikian, partisipasi masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan dalam program PSN ini tidak sepenuhnya berada dalam tangga calculation. Hal ini terlihat dalam pemantauan pelaksanaan progam yang dilakukan tiap hari Jumat dimana program ini memerhatikan abstraksi statistik akan pelibatan masyarakat lewat formulir yang dimiliki oleh para kader Jumantik yang nantinya akan dilaporkan pada pihak kelurahan dan Puskesmas. Secara teknis, abstraksi statistik menjadi suatu yang dilihat dan diukur dalam pelaksanaan program PSN, yaitu tanda tangan warga yang diminta oleh kader Jumantik. Dari sini, dilihat bahwa pihak kelurahan dan kader Jumantik memiliki bukti dalam rangkaian pelibatan masyarakat dalam program PSN. Fakta ini mengacu pada tahap calculation pada tangga partisipasi Sherry Arstein. Kenyataan di lapangan, partisipasi masyarakat dalam program PSN memperlihatkan bahwa bukan hanya pada tahap calculation, tapi juga dalam tahap placation. Masyarakat juga memiliki beberapa pengaruh terhadap pelaksanaan program PSN meski tidak menjadi jaminan apakah pendapat mereka akan didengar. Dalam pelaksanaan program PSN, masyarakat memberikan masukan lewat kader Jumantik yang sedang memantau dan masukan itu diteruskan pada Kesmas Kelurahan Kota Bambu Selatan juga Puskesmas Kelurahan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan diperbolehkan untuk memberikan pendapat dan masukan terkait dalam program PSN, tetapi keputusan tetap diambil oleh pihak kelurahan. Hal ini sesuai dengan karakteristik placation, tangga partisipasi Sherry Arstein yang berada di atas calculation. Fakta yang ada di lapangan menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan dalam program PSN masih


dalam tahap degrees of tokenism yakni pada tangga calculation dan placation. Selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh Darjono bahwa partisipasi masyarakat memiliki tiga bentuk, yaitu dalam proses perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi atau pemantauan program. 1. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan Setiap kebijakan atau program akan terasa bermanfaat jika dalam tahap perencanaannya pun melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam program PSN sendiri, perencanaan yang dimaksud lebih mengarah pada bagaimana pihak kelurahan, Puskesmas Kelurahan, beserta kader Jumantik dalam pelaksanaan PSN dan program tambahannya. Perencanaan teknis program PSN pun sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue, sehingga dalam perencanaan program yang dimaksud lebih pada kegiatan tambahan yang memungkinkan terjadi dalam program PSN atau perencanaan teknis untuk mendukung program tersebut. Perencanaan program PSN diawali dengan pembuatan jadwal bulanan untuk RT dan RW. Biasanya dalam tahap perencanaan ini, akan ditentukan di RW mana evaluasi akan berlangsung dalam empat kali pertemuan dalam satu bulan tersebut.

Setelah itu akan

diadakan rapat yang mengundang instansi terkait, seperti Puskesmas, Kasie Kesmas Kelurahan, dan Bendahara. Setelah perencanaan jadwal, dilanjutkan dengan pendataan kebutuhan selama pelaksanaan PSN di lapangan. Biasanya lebih pada tataran teknis, seperti sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut seperti kebutuhan senter dan baterai untuk pengecekan dan monitoring yang dilakukan pada warga. Selanjutnya informasi akan diberikan melalui rapat yang diadakan dalam tingkat RW, yang juga melibatkan tokoh masyarakat serta kader Jumantik yang bertugas. Masyarakat sendiri tidak berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pendapatnya dalam tahap perencanaan ini karena suara dari masyarakat terangkum dalam pertemuan informal. 2. Partisipasi Masyaraka dalam Tahap Pelaksanaan Sama halnya dengan kebijakan, program tanpa pelaksanaan juga hanya akan sekedar menjadi dokumen dan arsip semata. Program sebagai turunan dari kebijakan publik yang telah diformulasikan harus diimplementasikan. Dalam pelaksanaan program PSN, masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan dapat digolongkan cukup tinggi partisipasinya. Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kelurahan Kota Bambu Selatan, masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan mayoritas sudah melakukan apa yang harus dilakukan dalam program PSN sehingga jarang ditemukan jentik nyamuk di rumah warga. Meski demikian


masih ada masyarakat yang tidak mendukung program ini. Kebanyakan yang belum mendukung program PSN adalah orang baru yang ada di wilayah Kelurahan Kota Bambu Selatan. Hal ini dikarenakan orang baru tersebut belum mengenal secara baik kader Jumantik sehingga masih menyisakan kecurigaan jika kader masuk ke dalam rumah. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat akan partisipasi masyarakat dalam program PSN karena pemahaman yang kurang dari warga. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang tidak merata akan pemahaman dari program PSN. Partisipasi masyarakat dengan ketersediaan rumahnya dimasuki oleh kader Jumantik dapat berefek pada monitoring program PSN yang lebih mudah. Tentunya setelah program PSN akan ada program selanjutnya yang masih berkaitan dengan pencegahan penyakit DBD yakni Penelitian Epidemiologi (PE) yang mana akan memberikan gambaran mengenai lokasilokasi paling sering ditemukannya jentik, setelah itu dapat dibuat pemetaan untuk menentukan bagian mana dari wilayah Kelurahan Kota Bambu Selatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus jika dilihat dari urgensi pengidap penyakit DBD. Tentunya hal ini menjadi sebuah aksi responsif dari pihak Kelurahan Kota Bambu Selatan. kesiagaan peralatan serta perlengkapan apabila terjadi banyak kasus DBD. 3. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Evaluasi Pada tahapan evaluasi, masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan tidak serta merta langsung menyampaikan saran dan kritiknya secara lisan pada pihak Kelurahan Kota Bambu Selatan ataupun Puskesmas Kelurahan. Ketika para kader Jumantik memonitor dan melakukan pemeriksaan jentik, saat itu pula biasanya warga atau masyarakat memberikan masukan dan kritik mengenai program PSN yang dilaksanakan. Selanjutnya kader Jumantik yang bertugas akan langsung menyampaikan hal tersebut pada rapat evaluasi yang dilakukan bersama dengan pihak Kelurahan Kota Bambu Selatan dan Puskesmas kelurahan. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan tergolong aktif dalam memberikan saran dan feedback terhadap program PSN. Evaluasi yang diadakan untuk program PSN yang dilakukan oleh pihak kelurahan, Puskesmas, dan para kader Jumantik dilaksanakan langsung setelah turun ke lapangan. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, para kader dan koordinator begitu mengerti tentang lapangan dan aktif bertanya pada pihak kelurahan maupun Puskesmas mengenai evaluasi yang diberikan. Selain itu, kader maupun koordinator Jumantik juga menyalurkan pendapat, saran, dan kritik yang biasanya diterima oleh masyarakat ketika mereka melaksanakan monitoring program PSN. Inisiatif yang dilakukan oleh Kelurahan


Kota Bambu Selatan membuktikan bahwa mereka menginginkan adanya feedback secara langsung yang dikemukakan oleh masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan melalui kader dan koordinator Jumantik yang bertugas di lapangan. Meski demikian, dalam tahap evaluasi program PSN ini tidak hanya pada rapat mingguan yang dilakukan dan terkesan formal, tetapi dalam tahap informal juga bisa mengeluarkan opini mereka. Sayangnya dalam rapat evaluasi yang dilakukan tiap minggu pada hari Jumat tersebut tidak hanya berfokus pada program PSN. Sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, rapat evaluasi yang dilakukan oleh aparatur Kelurahan Kota Bambu Selatan termasuk Kepala Lurah dan Kasie Kesejahteraan Masyarakat, Puskesmas Kelurahan Kota Bambu Selatan, beberapa tokoh masyarakat, serta kader dan koordinator Jumantik, mereka juga membagi rapat evaluasi tersebut dengan berbagi informasi mengenai kesehatan. Dari analisis yang telah peneliti uraikan, dapat dilihat bahwa upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Pemberantasan Sarang Nyamuk direspons dengan baik oleh masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan. Dalam hal ini, pemerintah dan instansi terkait dalam program memiliki keinginan yang kuat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut meski terdapat berbagai hambatan. Upaya yang dilakukan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Kota Bambu Selatan, dan hal ini diperkuat oleh pihak Kelurahan Kota Bambu Selatan dalam merespons instruksi dari atasannya terkait program PSN. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program PSN dilakukan melalui berbagai jalur (multichannel), dengan mengutamakan peran Kepala Lurah Kota Bambu Selatan yang mencakup upaya yang ada dalam berbagai tataran pemerintah dan dijewantahkan dalam program-program turunan dari program PSN itu sendiri.

Kesimpulan Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal, yaitu: 1.

Dari tiap level pemerintahan, mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Aparatur Kecamatan Palmerah, maupun Kelurahan Kota Bambu Selatan memiliki cara tersendiri untuk mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program PSN. Upaya-upaya tersebut juga berpengaruh dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam program PSN. Pengaruh tersebut dikarenakan kesigapan peran Kepala Lurah Kota Bambu Selatan


yang sigap merespons instruksi atasan terkait program PSN. Meski demikian, upayaupaya meningkatkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PSN masih terdapat beberapa kendala yang berasal dari dalam pemerintah itu sendiri, seperti kurang aktifnya kader Jumantik, tidak diberlakukannya sanksi sesuai dengan perda, serta data hasil pemantauan program PSN yang tidak ter-update. 2.

Partisipasi masyarakat dalam program PSN di Kelurahan Kota Bambu Selatan sudah tergolong cukup tinggi dengan adanya kesadaran dan pemahaman akan manfaat dari program tersebut. Hal ini berdampak pada tingginya angka bebas jentik dan turunnya pengidap penyakit DBD di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Hal ini dikarenakan komunikasi antar sektor terkait program PSN terbina dengan baik. Selain itu, komunikasi antara Kelurahan Kota Bambu Selatan dengan kader dan koordinator Jumantik juga dapat dikatakan baik meski dalam pelaksanaannya belum semua masyarakat di Kelurahan Kota Bambu Selatan berpartisipasi aktif.

Saran 1.

Perlu diberlakukannya Gebyar Jumantik yang dijalankan secara gradual di Kelurahan Kota Bambu Selatan sehingga masyarakat semakin aware dan berpartisipasi aktif dalam program Pemberantasan Sarang Nyamuk. Hal ini dapat diadaptasi oleh kelurahan lain sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PSN.

2.

Perlu adanya pelatihan khusus mengenai pengembangan dan pemberdayaan Kader Jumantik dalam monitoring program PSN, bukan hanya di Kelurahan Kota Bambu Selatan, tetapi juga di kelurahan yang lain. Hal ini dikarenakan tidak meratanya informasi yang diberikan pada Kader Jumantik. Hal ini juga terkait pada adanya program turunan Jumantik Cilik.

3.

Aparatur kelurahan mempertegas sanksi jika ditemukan adanya jentik di dalam rumah warga. Sanksi yang diterapkan juga harus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pencegahan Penyakit Demam Berdarah dan dilakukan berjenjang sampai pada tahap denda.

4.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta selalu update dalam memperbaharui data angka penyakitan maupun angka bebas jentik yang ada di kelurahan-kelurahan DKI Jakarta agar publik dapat mengetahui dan merespons informasi ini dengan mudah.

5.

Pengoptimalan peran kelurahan dan puskesmas dalam program PSN.


Daftar Referensi 1.

Anna, Lusia Kus (Ed). (2011). “Kasus DBD di Indonesia Tertinggi di ASEAN”, Kompas.

Diunduh

di

http://internasional.kompas.com/read/2011/02/

19/07163187/Kasus.DBD.di.Indonesia.Tertinggi.di.ASEAN pada 17 September 2013, pukul 12.27 WIB. 2.

Bekti. (2013). “Angka Kejadian DBD Masih Tinggi di Indonesia”, Medica Store. Diunduh

di

http://medicastore.com/berita/211/Angka_Kejadian_

DBD_Masih_Tinggi_di_Indonesia.html pada 14 September 2013 pukul 12.40 WIB. 3.

Bozeman, B. (2007). Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism. Washington, D.C.: Georgetown University Press

4.

Burns, Danny, Robin Hambleton, dan Paul Hoggett. (1994). The Politics of Decentralisation: Revitalising Local Democracy. London: The McMillan.

5.

Chapman, M., dan Kirk, K. (2001). Lesson for Community Capacity Building: A Summary of Research Evidence. Edinburgh: Scottish Homes.

6.

Dwiningrum, Siti Irene Astuti. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

7.

Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

8.

Jalal, Fasli dan Dedi, Supriadi. (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Adicita.

9.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). “Pemberantasan Demam Berdarah Membutuhkan Komitmen Semua Pihak”, Kemenkes RI. Diunduh di http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=1547 pada 26 September 2013 pukul 12.01 WIB.

10.

Kurniati, Dian. (2013). “Kemenkes: Indonesia MasihEndemisDemamBerdarah”, Tempo.

Diunduh

di

http://www.tempo.co/read/news/2013/07/26/

173500085/Kemenkes-Indonesia-Masih-Endemis-Demam-Berdarah

pada

14

September 2013 pukul 15.38 WIB. 11.

Moore, M. (1995). Creating Public Value - Strategic Management in Government. Cambridge: Harvard University Press.

12.

Muluk, M.R. Khairul. (2009). Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Surabaya: ITS Press.


UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (STUDI DI KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN, DKI JAKARTA)

Recommend Documents