ANTAR LEMBAGA
Upaya Mendongkrak BUMN yang Terus Merugi
foto: berita ekonomi
Dahlan Iskan
BUMN belum cukup ampuh untuk menjamin kontribusi maksimal bagi perekonomian negara. Perusahaan pelat merah yang merugi akan ditransformasikan menjadi anak perusahaan BUMN yang mapan.
S
ekalipun BUMN dinilai memiliki potensi sangat besar, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menilai pendayagunaan potensi yang besar tersebut masih belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah pemborosan yang terjadi di mana-mana. Akibatnya, meskipun saat ini negara memiliki 142 perusahaan BUMN dengan aset dan biaya operasional hingga Rp1.075 triliun, tak cukup ampuh untuk menjamin kontribusi maksimal perekonomian bangsa. Apa yang disampaikan Presiden SBY susai melantik para menterinya
30
oktober 2011
di Istana Negara, Jakarta, karuan saja sangat mengusik perhatian Dahlan Iskan yang baru saja dilantik menjadi menteri BUMN. Tak mengherankan bila dalam beberapa pekan ini Menteri BUMN Dahlan Iskan mulai sibuk melakukan berbagai pembenahan guna merealisasikan apa yang diharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gebrakan Dahlan yang cukup berani terkait transformasi sejumlah BUMN yang merugi diubah menjadi anak perusahaan BUMN yang sudah mapan. Proses pengambilalihan tersebut, katanya, diharapkan
bisa diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Menurut data kementerian, total BUMB merugi dan akan ditransformasi sebanyak 15 perusahaan. Pada tahap awal, baru tujuh BUMN yang akan direstrukturisasi, delapan lainnya akan digodok tahun depan. Namun untuk mentransformasikan BUMN yang merugi itu tentu tidak mudah. Paling tidak pemerintah merevisi PP 41/2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan (Menkeu) yang dinilai kerap jadi ganjalan bagi BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Pasalnya, dalam regulasi itu, ada empat aksi korporasi yang wewenangnya di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) yaitu akuisisi, merger, likuidasi, dan privatisasi. Adapun BUMN yang akan melalukan transformasi antara lain, PT Balai Pustaka yang merupakan perusahaan penerbitan nantinya akan diambil alih PT Telkom. Namun akuisisi dilakukan setelah PT Balai Pustaka melakukan merger dengan PT Prandya Paramita melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sementara itu PT Sarana Karya yang bergerak dibidang konstruksi akan diambil alih PT Wijaya Karya. Namun pengambilalihan tersebut akan dilakukan setelah PT Sarana Karya menyelesaikan urusannya dengan PT Timah. Perum Produksi Film Negara (PFN) akan diambil alih oleh PT Adhi Karya yang notabene adalah perusahaan konstruksi. Selanjutnya, PT Energy Management Indonesia (EMI) yang menjalankan bisnis di bidang konservasi dan manajemen energi akan diambil alih PT Surveyor Indonesia. Adapun, PT Survey Udara Penas akan menjadi anak Warta BPK
ANTAR LEMBAGA perusahaan PT Angkasa Pura, dan PT Pembangunan dan Perumahan (PP) akan mengambil alih PT Industri Sandang. Sejauah ini Kementerian BUMN belum memustuskan bentuk restrukturisasi yang akan dilakukan terhadap PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang merupakan perusahaan penghasil kertas kantong semen PT Inglas yang membidangi pembuatan kemasan gelas dan PT Industri Kapal Indonesia (IKI). Namun, Istaka Karya yang sudah dipailitkan akibat terjerat utang tidak akan diselamatkan. Walaupun dalam rencana itu terdapat sejumlah BUMN merugi yang bidang usahanya tidak sama ataupun mirip dengan perusahaan yang mengakuisisi. Bos Jawa Pos tersebut menyatakan hal itu bukanlah masalah besar. Menurut dia, di dunia bisnis, pengubahan bidang usaha adalah hal yang biasa. “Di dunia bisnis swasta bahkan ada perusahaan sepatu yang tiba-tiba berubah bisnis menjadi perusahaan elektronik. Malah setelah itu, mereka jadi semakin besar,” katanya Jadi, katanya, hal ini tidak akan memberikan pengaruh buruk terhadap bisnis perusahaan yang menjadi induk maupun yang ditransformasi. Namun demikian, perusahaan BUMN yang merugi tersebut harus mengubah nama, tujuan, bahkan bidang usahanya. “Tapi status badan hukumnya yaitu perusahaan terbatas (PT) tidak berubah,” katanya menegaskan.
Gebrakan Kedalam.
Sebelum melakukan gebrakan keluar, pada hari-hari pertamanya menjabat sebagai Menteri BUMN mantan Dirut PLN ini juga sudah melakukan penertiban kedalam dengan meng intruksi agar seluruh perusahaan milik negara serentak melakukan rapat internal setiap Selasa, sesuai dengan Rapat Pimpinan (Rapim) di Kementerian BUMN. Penyeragaman waktu rapat tersebut dimaksudkan agar rapat masing-
Warta BPK
masing BUMN dapat berlangsung efektif dan tidak terganggu oleh keperluan lain “Jadi pada saat yang bersamaan tidak ada direksi atau komisaris BUMN yang keluar kantor. Semuanya fokus rapat,” kata Dahlan .Dengan begitu terjadi kesamaan seluruh BUMN yaitu, Senin konsolidasi internal, Selasa rapat manajemen, sehingga efektif bekerja adalah Rabu, Kamis dan Jumat. Sedangkan dua hari lainnya Sabtu dan Minggu diarahkan agar digunakan untuk peninjauan ataupun peresmian proyek-proyek.”Meninjau atau meresmikan proyek jangan di hari Rabu atau Kamis, tidak efektif karena merupakan hari kerja,” ujarnya. Sementara itu selain pengetatan pelaksanaan rapat, Dahlan juga menegaskan pihaknya akan memperketat kegiatan surat menyurat. “Saya menargetkan aktivitas atau kegiatan surat-menyurat, pembuatan laporan, dan rapat-rapat diturunkan hingga 50 persen. Ini bagian dari awal pelaksanaan efisiensi di BUMN,” ujarnya. Langkah Menteri Negara BUMN tersebut juga diikuti dengan aturan mengenai larangan komite untuk ikut rapat Direksi pada setiap Perusahaan BUMN. Sebab berdasar kan pengalamannya di PLN, dalam setiap rapat direksi yang banyak bicara justru komite-komite.- Dengan demikian rapat-rapat hanya akan diikuti Direksi,
Komisaris, dan Sekertaris. Namun demikian Dahlan menegaskan, adanya aturan seperti itu tentunya tidak untuk menafikan keberadaan komite-komite. “Secara praktik itu tentu bukan manajemen yang baik karena dalam setiap rapat ada yang perlu disembunyikan dan ada juga yang bisa diberitahu pada pihak luar tetapi secara prinsip setiap rapat direksi tidak boleh ada orang luar,” katanya. Dahlan Iskan mengatakan 80% BUMN tidak maju karena direksi tidak kompak. Hal itu disebabkan adanya persaingan antara direktur dengan direktur utama. “Mereka tidak rukun. Akhirnya pegawai dan juga perusahaan jadi korbannya. Saya akan atasi masalah itu, karena kasihan perusahaan dan karyawannya kalau direksi tidak rukun hanya karena ada pihak yang mengintervensi Perusahaan tersebut,” tuturnya. Sayangnya, kata Dahlan, orang yang mengintervensi tersebut kebanyakan pihak yang ‘diundang’ oleh kedua pejabat tinggi di BUMN itu. “Biasanya itu terjadi pada direktur yang terlalu ambisius sehingga mencaricari cara agar dia bisa menjadi direktur utama dengan cara mencari dukungan dari luar yang menyebabkan keduanya tidak rukun,” paparnya. bd
Lima Langkah Awal Menteri BUMN. - Kurangi aktivitas kegiatan surat-menyurat, pembuatan laporan dan rapat sampai dengan 50% dan lebih banyak bekerja - Beri keleluasaan bagi BUMN melakukan aksi-aksi korporasi yang menuntut lebih banyak bekerja - Rapat serentak tiap hari Selasa, agar berlangsung efektif dan tidak terganggu keperluan lain, “Bahkan ketika ada agenda rapat dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terpaksa kita tolak karena harus menuntaskan rapat internal terlebih dahulu”. - Mewajibkan Direksi BUMN hadir dalam rapat di Kemetrian BUMN, “Pihaknya tidak menerima alasan apapun bila rapat pimpinan itu tidak dihadiri” - Peninjauan atau peresmian proyek-proyek di hari Sabtu– Minggu, “Meninjau atau meresmikan proyek jangan di hari Rabu atau Kamis, tidak efektif karena merupakan hari kerja” bd
OKTOBER 2011
31
ANTAR LEMBAGA
OJK Akhirnya Terwujud Setelah melewati perjalanan panjang dan terjal, akhirnya DPR mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK). OJK akan mengambil alih pengawasan bank yang selama ini dilakukan BI dan Bapepam-LK.
foto: vivanews.com
Harry Azhar
D
PR akhirnya mengesahkan RUU OJK pada 27 Oktober dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. UU mulai berlaku per 1 Januari 2013. Seiring dengan berlakunya UU, institusi baru ini direncanakan terbentuk secepat-cepatnya pada awal 2013, paling lambat pada akhir 2013. Rencananya, pada 31 Desember 2012, Bapepam LK sudah bisa melebur ke dalam OJK. Sementara pengawasan Bank Indonesia masuk ke OJK pada awal 2013 dan paling akhir Desember 2013. Menurut Wakil Ketua Komisi XI Hary Azar Aziz, pembahasan RUU OJK antara DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan telah menyepakati bahwa OJK akan mengambil alih pengawasan bank yang selama ini dilakukan BI dan Bapepam-LK. Mengenai komposisi pimpinan OJK atau Dewan Komisioner, pada rapat yang berlangsung Senin, 17 Oktober
32
oktober 2011
2011, menyepakati panitia seleksi anggota Dewan Komisioner terdiri atas unsur Kementerian Keuangan, BI, industri perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, dan akademisi. Pembentukan dewan ini dilegalkan melalui keputusan presiden. Seleksi dimulai lewat pengumuman di media massa. “Presiden memilih 14 orang dari 21 calon yang diajukan dan dipilih DPR sebanyak tujuh dari 14 orang tersebut. Anggota Dewan Komisioner disahkan presiden. Dua orang anggota ex-officio, satu dari Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia cenderung disepakati sehingga jumlah total anggota dewan sembilan orang. Yang belum disepakati apakah anggota Dewan Komisioner ex-officio punya voting right atau tidak,” ungkap Harry. Terkait hal ini, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menjelaskan nantinya akan ada sembilan anggota Dewan Komisioner. Dua orang sebagai
ex-officio yang berasal dari Bapepam-LK dan BI, serta tujuh orang non-ex officio. Untuk memilih sembilan anggota dewan itu, akan diadakan seleksi yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Sistem seleksinya adalah dengan dibentuk panitia seleksi atas dasar Keputusan Presiden. Panitia seleksi diketuai Menteri Keuangan. Kemudian, panitia seleksi akan mengundang pemerintah, masyarakat, dan akademisi. “Diundang dengan cara diumumkan, ataupun panitia seleksi secara aktif mencari talenta-talenta yang mempunyai reputasi, pengalaman, dan keahlian yang baik untuk bisa menjadi calon Dewan Komisioner,” jelas Agus. Seleksi tersebut akan dimulai dengan menjaring 21 calon anggota Dewan Komisioner yang akan diusulkan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden akan memilih 14 calon terbaik. Dari 14 calon tersebut kemudian akan menjalani fit-and-proper test di DPR untuk penetapan tujuh anggota Dewan Komisioner. Sementara itu, khusus untuk ketua Dewan Komisioner, dari 14 calon yang diusulkan kepada DPR, presiden akan memilih dua calon yang direkomendasikan untuk menjadi ketua. Dari dua calon ini nanti akan diseleksi di level pertama fit and proper DPR. Yang terpilih ketua jadi ketua, sedangkan yang tidak terpilih boleh menjadi calon bagi anggota komisioner. Proses pemilihan Dewan Komisioner OJK sendiri akan segera dilakukan selepas ditandatangani Presiden, sebelum pembentukan OJK pada 1 Januari 2013. Mengenai hak voting, Agus Marto menyatakan kesepakatan yang telah dicapai antara pemerintah dan DPR adalah pemberian hak voting kepada anggota Dewan Komisioner ex-officio. Artinya, ex officio akan memiliki voting rights. Di sisi lain, dalam hal kewenangan, hak penuntutan OJK ditiadakan. Namun, OJK akan punya kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan. Hasil penyidikan akan ditindaklanjuti Kejaksaan Agung selama 90 hari untuk kemudian dibawa ke pengadilan atau
Warta BPK
ANTAR LEMBAGA
Jalan Panjang Menuju OJK Penetapan RUU OJK ternyata tak semudah yang dibayangkan. Hal ini diakui pimpinan sidang paripurna DPR Priyo Budi Santoso. “RUU ini dalam pembahasannya paling banyak deadlock, ngadat, dan ngambek. Namun, atas nama bersama telah diputuskan. Alhamdulillah, RUU ini sudah selesai dan disetujui seluruh fraksi menjadi UU,” ungkapnya. Ketua Tim Panitia Khusus RUU OJK Nusron Wahid mengatakan pembahasan draf RUU OJK ini berlangsung dalam 433 hari terhitung sejak 18 Agustus 2010 sampai 25 Oktober 2011. “Pembahasan dilakukan selama lima masa sidang setelah mengajukan tiga kali permintaan perpanjangan Nusron Wahid waktu untuk menyelesaikan 593 daftar inventaris masalah (DIM),” katanya. Pansus RUU OJK juga sampai melakukan kunjungan kerja ke empat negara dan kunjungan dalam negeri. Selain itu menerima pendapat dan masukan dari pakar, akademisi dan praktisi di sektor jasa keuangan yang dinilai dapat memberikan referensi dalam memperkaya khasanah keilmuan serta informasi untuk mendukung proses penyusunan UU ini. Bahkan, pada saat penyesahan beberapa fraksi memberikan catatan keberatannya atas draf RUU ini. Beberapa fraksi tersebut yakni Golkar, PDIP, Hanura, dan ditolak. Terkait pembiayaan juga disepakati. Pada awal pembentukan, pembiayaan OJK berasal dari APBN. Namun, ke depan diharapkan industri keuangan yang terkait bisa memberikan kontribusi terhadap pembiayaan OJK. Dalam draf RUU OJK, diketahui bahwa otoritas pengawasan ini tugasnya tidak hanya mengawasi perbankan. Ada tiga tugas yang diemban yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan secara terpadu, independen, dan akuntabel terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di bidang industri keuangan nonbank.
Tugas yang Luas Tugas dan wewenang OJK ini Warta BPK
Gerindra. Empat fraksi itu memberikan nota keberatan (minderheid nota) terhadap beberapa substansi dan materi yang terkandung dalam UU OJK. Jika ditarik jauh ke belakang pembentukan OJK ini merupakan amanat dari UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI. Sehingga untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap UU, OJK sebaiknya tetap dibentuk. Pada sidang paripurna DPR pada tanggal 19 Desember 2003, amendemen UU Bank Indonesia telah diselesaikan. Penyelesaiannya memakan waktu tiga tahun. Jangka waktu yang lama untuk menyelesaikan amandemen sebuah undang-undang. Salah satu masalah krusial yang memperlambat proses amendemen ini adalah menentukan siapa yang berwenang mengawasi industri perbankan. Terjadi tarik ulur yang alot antara Bank Indonesia dan pemerintah yang dalam kaitan ini diwakili oleh Departemen Keuangan. Kompromi yang dicapai akhirnya menetapkan bahwa OJK akan dibentuk paling lambat tahun 2010. Sebelum diamendemen bunyi ketentuannya adalah Lembaga Peng awas Jasa Keuangan/LPJK (yang kemudian menjadi OJK) paling lambat sudah harus dibentuk pada akhir Desember 2002. and
terbilang luas. Padahal, tujuan awal dibentuknya OJK hanya mengacu kepada sektor pengawasan perbankan yang dilepas dari BI. Dengan tugas dan wewenang OJK yang sedemikian luas tersebut, wewenang BI kepada perbankan seluruhnya hilang dan berpindah ke OJK, kecuali terkait lender of last resort dalam memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP). Sebagai bentuk pensahan RUU OJK ini, pemerintah dan DPR juga menyepakati adanya forum komunikasi yang berfungsi untuk mengatasi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia dalam sebuah pasal pada RUU OJK. Prinsip-prinsip dari forum tersebut identik dengan prinsip UU Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Apabila RUU OJK sudah disahkan, secara otomatis pasal tersebut juga
sudah dapat diberlakukan. Pasal yang identik dengan UU JPSK tersebut akan berlaku sampai UU JPSK disahkan. Dengan kata lain, sebelum RUU JPSK disahkan yang drafnya akan dikirim ke DPR, pasal di UU OJK yang mengurai bagaimana BI, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan OJK berkoordinasi dalam kondisi krisis ekonomi, akan tetap berlaku. Anggota Panitia Khusus RUU OJK Kemal Azis Stamboel menyatakan RUU OJK telah memberi ruang untuk koordinasi dan pengambilan keputusan di antara otoritas terutama ketika terjadi krisis secara cepat. Hal ini diharapkan akan dapat memitigasi risiko krisis di tengah kondisi perekonomian global yang semakin tidak stabil dan rentan. Kehadiran OJK, menurut Kemal, sangat penting dalam rangka mendesain arsitektur baru sektor OKTOBER 2011
33
ANTAR LEMBAGA keuangan melalui regulasi dan supervisi yang ketat dan sophisticated. “Hal ini sangat penting untuk mengurangi risiko krisis yang diakibatkan kelemahan dan kejahatan dalam sektor keuangan [financial sector’s misdeeds] dan untuk memperkokoh sektor keuangan di Indonesia di tengah ancaman perekonomian dan sektor keuangan dunia yang semakin tidak stabil dan rentan,” ucap Kemal. Gubernur BI Darmin Nasution akan merespons RUU OJK setelah ditandatangani Presiden. Setelah itu, pihaknya baru akan mempelajari substansi RUU tersebut. Namun, secara hukum BI akan menghormati aturan itu.
“Kalau masuk ke substansi kita tunggu ditandatangani dulu, jadi yang mana pun yang masuk [ke dalam OJK], kita akan melihat dan menyesuaikan diri. Memang pengawasan nanti tidak ada lagi di BI. kita mau baca dulu substansinya, biar jelas. Secara hukum tidak ada masalah kalau UU itu berlaku,” tegasnya, belum lama ini. Menurut dia, di luar pengawasan perbankan, masih ada fungsi-fungsi lain di bank sentral seperti pemeriksaan. Jadi saat ini BI masih menunggu kejelasan dari substansi lembaga yang nantinya akan mengawasi industri keuangan secara menyeluruh tersebut. Darmin mengatakan dengan
berdirinya OJK, bank sentral akan mempersempit direktorat yang saat ini cukup banyak. “Kita tentu akan segara membuat desain setelah kita membawa bagaimana persisnya substansinya. Kita akan mendesain ulang beberapa direktorat,” paparnya. Selama proses transisi, dewan komisioner OJK membentuk tim transisi untuk membantu kelancaran proses peralihan dari otoritas pengawas yang lama ke OJK. Adapun, terkait pejabat dan pegawai yang dialihkan untuk dipekerjakan di OJK, pejabat dan pegawai tersebut wajib menetapkan and pilihan status.
Nota Keberatan atas UU Otoritas Jasa Keuangan 1. Fraksi Golkar, bahwa anggota dewan komisioner ex-o fficio OJK dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki hak suara. Selain itu, peralihan tugas, fungsi dan kewenangan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dari BI ke OJK selambatnya 31 Desember 2014
2. PDIP berpendapat kewenangan penyidikan tidak men jadi bagian kewenangan OJK. 3. Partai Gerindra berpendapat peralihan tugas, fungsi, wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perban kan dari BI ke OJK selambatnya 31 Desember 2014. 4. Partai Hanura berpendapat anggota dewan komisioner ex-officio dari Kemenkeu dan BI tidak memiliki hak suara.
Di Negara Lain, OJK Tak Berhasil Fungsi yang sama dengan OJK juga diterapkan di sejumlah negara. Nyatanya, tak cukup berhasil juga. Inggris. Peran OJK dinilai gagal menjalankan tugas menjaga stabilitas sistem keuangannya. Inggris yang telah memisahkan pengawasan bank dari bank sentral tidak luput dari krisis dan mengalami kegagalan bank dalam krisis keuangan global saat ini. Pada kasus Northern Rock di Inggris, Bank of England (BoE) sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan memberikan lender of last resort tidak dapat mengakses informasi individual bank secara cepat. Pada akhirnya Inggris melalui parlemennya, memberikan kewenangan kembali kepada BoE untuk mengawasi lembaga perbankan dan jasa keuangan. Padahal sebelumnya Financial Service Authority (FSA) atau OJK-nya Inggris ini diberi kekuasaan untuk mengawasi perbankan dan jasa keuangan lainnya. Amerika Serikat. Krisis keuangan yang terjadi di sana yang secara cepat mengalir dan menyebar pada sistem keuangan dunia, ditengarai diakibatkan oleh tak mampunya otoritas jasa keuangan dalam mengidentifikasi potensi macetnya subprime mortgage.
34
oktober 2011
Pada kasus di AS, dengan pengawasan yang berlapis dan pelopor pengawasan berbasis risiko bisa terpuruk dalam krisis ekonomi, yang bermula dari macetnya subprime mortgage. Hal ini mencerminkan tetap adanya sisi kelemahan suatu sistem pengawasan, yang dalam hal ini bersumber dari keserakahan pelaku pasarnya. Krisis itu akhirnya membuat AS terpuruk dalam resesi serta jatuhnya bank dan lembaga keuangan papan atas yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dalam kasus Amerika Serikat ini, pemicu krisis disebabkan adanya kelemahan pengawasan di bidang nonbank (shadow banking), yang membiarkan akumulasi risiko yang berlebihan pada lembaga-lembaga tersebut. Tercatat sekurangnya 40 bank bangkrut di negara itu. Sekarang, AS memberikan kewenangan yang lebih besar kepada The Fed atau bank sentralnya AS. Korea Selatan. Sempat memiliki OJK. Namun dianggap tidak berhasil karena juga terjadi perdebatan sengit di sana, sehingga OJK berjalan kurang mulus. Jerman. Sempat menjadi konsultan pemerintah dalam pembentukan BI yang independen telah kembali ke pengawasan bank oleh bank sentral. Warta BPK
ROAD TO WTP
Cegah Kebocoran dengan Sistem Real Cost Pemda Kalimantan Selatan sepenuhnya dukung BPK Sinergi untuk memudahkan akses data keuangan kepada para auditee. Guna menekan biaya perjalanan dinas, akan diterapkan sistem real cost.
warta bpk/rianto prawoto
Rudy Arifin
S
elama dua tahun berturut-turut pemerintah daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) selalu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Namun, Gubernur Kalsel Rudy Arifin menegaskan sampai saat ini masih terus berusaha menyempurnakan pengelolaan keuangan dengan melakukan berbagai langkah perbaikan. Salah satu langkah perbaikan yang segera diterapkan menyangkut pergantian sesuai real cost terhadap biaya perjalanan dinas. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan anggaran dan mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Rudy mengakui opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas hasil laporan keuangan Pemprov Kalsel yang dikeluarkan BPK, telah memacu
Warta BPK
seluruh jajaran pemda untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tertinggi itu merupakan gambaran akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, lanjutnya, begitu BPK merencanakan pengembangan sinergi sistem informasi akses data dengan membentuk pusat data melalui strategi link and match dengan pemda di seluruh provinsi, pihaknya menyambut baik rencana itu. “Kami dari pemprov/kabupaten kota se-Kalimantan Selatan mendukung sepenuhnya dan mengapresiasi upaya BPK dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi untuk akses data ini. Kami yakin semua itu pada akhirnya untuk kepentingan bersama dalam upaya memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.” Menurut dia, transparansi dan akuntabilitas bisa menjadi pilar utama serta barometer baik buruknya kinerja penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.. Dia menjelaskan bentuk konkret dari apresiasi akan diwujudkan dengan kesiapan bekerjasama di bidang pemeriksaan keuangan dalam bentuk apapun. Pasalnya, selama ini keberhasilan Provinsi Kalsel dalam
melakukan pengelolaan keuangan daerah tidak terpisahkan dari peran aktif yang dimainkan oleh lembaga pemeriksa.. “BPK tidak henti-hentinya memberikan pembinaan, pengarahan serta pengawasan.” Gubernur menambahkan sekalipun hingga saat ini hasil pemeriksaan laporan keuangan Provinsi Kalsel masih mendapatkan opini WDP, akan tetapi selama 2 tahun terakhir mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Keuangan. “Yang lebih membanggakan penghargaan pada 2010 hanya diberikan kepada empat provinsi di Indonesia, dan salah satunya Kalimantan Selatan,” paparnya. Pada 2009, provinsi ini mendapatkan bonus sebesar Rp25 miliar. Namun, di sisi lain tidak mendapatkan DAU yang besarnya kurang lebih sama dengan bonus yang diterima. “Pada 2010, kami kembali mendapatkan bonus denga jumlah yang sama, tetapi tidak ada potongan lagi, sehingga bisa kita manfaatkan dengan baik,” paparnya. Dalam hal pengeloaan keuangan daerah di lingkungan Provinsi Kalsel, tambah Rudy, strategi utama yang diterapkan adalah tertib administrasi keuangan dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. OKTOBER 2011
35
ROAD TO WTP “Mulai tahun depan kami akan menerapkan system real cost pada komponen tertentu untuk perjalanan dinas . Bahkan kedepannya nanti seluruh komponen perjalanan dinas akan diterapkan sistem itu,” katanya. Menurut dia, MOU dengan BPK menjadi sangat relevan dengan upaya perbaikan di sektor keuangan yang sedang dikembangkan pemerintah daerah. Terutama untuk memadukan dengan sistem aplikasi yang sudah dimiliki, yakni Sistem Informasi Pengeloaan Kuangan Daerah (SIPKD). Melalui SIPKD itu, tuturnya, tercakup seluruh proses penatausahaan dari penyediaan anggaran, belanja, hingga pertanggungjawabannya. “Dengan adanya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi yang baik tentunya kami semua mengharapkan adanya hasil yang lebih berkualitas sehingga pada gilirannya kesejahteraan masyarakatpun bisa terwujud,” tegasnya. Mengenai APBD, Gubernur menuturkan bila dilihat dari segi pendapatan daerah, Provinsi Kalsel termasuk memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup tinggi. Selama ini 50% APBD Pemprov/Kabupaten Kota se-Kalsel berasal dari PAD. “Apalagi dalam menjalankan sistem
pengelolaan keuangan daerah ini kami benar-benar telah menerapkan tertib administrasi dan penatausahaan yang baik, sehingga kebocoran-kebocoran itu diminimalisir.” Rudy mengakui langkah yang diambilnya diikuti oleh seluruh pemda di provinsi. Oleh karena itu semua pemda menyatakan siap dan mendukung rencana BPK karena pada dasarnya mereka sudah memanfaatkan teknologi informasi (TI) sebagai basis kerja. “Mungkin yang masih menjadi kendala terkait dengan soffware yang digunakan serta aplikasi yang kemungkinan masih belum seragam. Kalau semua ini sudah bisa teratasi, saya kira mulai tahun depan BPK sudah bisa melakukan pilot project, sehingga e-audit secepatnya bisa segera direalisasikan.” Dia menambahkan bila dalam penandatangan MOU yang telah dilakukan itu ada dua kabupaten yang tertinggal, bukan disebabkan oleh hal teknis. Semua itu hanya disebabkan masalah nonteknis. “Bupati Tabalong mendadak tidak bisa hadir karena adiknya meninggal dunia. Adapun, bupati sedang menghadiri rapat penting yang berkaitan dengan batas wilayah
warta bpk/rianto prawoto
Gubernur Kalsel Rudy Arifin dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Jack Anwar Mursidi tengah menandatangani Nota Kesepahaman disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo.
36
OKTOBER 2011
daerahnya yang bertautan dengan salah satu pemda lain.”
Dua Masalah Menyinggung hasil pemeriksan laporan keuangan Provinsi Kalsel dan sejumlah pemda pada 2011 masih mendapat opini WDP. Pasalnya, hingga saat ini masih ada dua hal menjadi catatan BPK yaitu masalah aset daerah dan penyertaaan modal pemda. Dalam hal aset dearah, ini sebenarnya masalah klasik yang dihadapi hampir seluruh pemda di Indonesia. Untuk menyelesaikannya memang membutuhkan waktu yang agak lama karena yang diperlukan bukan sekadar data atau pemetaan, tetapi juga menyangkut keabsahan kepemilikannya, termasuk surat-surat yang harus ditelusuri dari awal. “Semua ini memang membutuhkan waktu dan ketelitian. karena pada umumnya masalah aset ini merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. Namun, semua itu sudah kami agendakan menjadi salah satu prioritas. Mudah-mudahan bisa secepatnya kami selesaikan,” tegasnya. Adapun, masalah yang berkaitan dengan penyertaan modal pemda tengah ditata kembali sehingga aplikasinya bisa menjadi lebih jelas bagi BPK yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. “Kalau kita lihat secara sekilas. Saya sebagai gubernur memang cukup puas dengan laporan keuangan seluruh pemprov/kabupaten kota se-Kalsel yang rata-rata sudah baik. Dari 14 pemda se Kalsel, 13 di antaranya mendapatkan opini WDP dengan catatan yang sama, yaitu masalah aset“ Untuk mengatisipasi kota Banjarmasin yang belakangan ini perkembangannya semakin pesat, Pemprov Kalsel kini tengah berupaya menggeser kantor pemerintahan ke Kota Banjar Baru. Dengan adanya pemisahan antara pusat pemerintahan dengan pusat perdagangan diharapkan kinerja Pemprov Kalsel juga akan semakin kinclong sehingga hasil audit kinerjanya kelak bisa dibanggakan. bd Warta BPK
BPK DAERAH
S
ekalipun belum begitu lama sebagai kepala BPK Perwakilan Kalsel, Jack Anwar Mursadi yakin bahwa kualitas pelaporan pemda di wilayahnya terus membaik. Menurut dia, hampir semua entitas di Kalsel telah berupaya mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai guna menunjang laporan pengelolaan keuangan. Keyakinan itu juga didasarkan atas dukungan pemerintah daerah di seluruh provinsi melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan pihak BPK dalam program BPK Sinergi, pada 27 Oktober 2011. Penandatanganan dilakukan oleh satu pemprov, dua pemkot, dan 11 pemkab. Adapun dua kabupaten segera menyusul. Jack Anwar menjelaskan secara garis besar laporan keuangan entitas cukup baik, meskipun dari pemeriksaan masih ditemukan beberapa kelemahan di antaranya kelengkapan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan). “Memang masih perlu adanya pembenahan terutama dalam hal penatausahaan. Pada umumnya, dalam laporan keuangan penatausahaan auditee masih kurang tertib dan penyajian belum sesuai dengan SAP [Standar Akuntansi Pemeriksa].” Dia menambahkan masalah lain yang sering terjadi terkait dengan pencatatan aset tetap. Untuk bisa menyajikan aset tetap yang akurat dan diperkuat dengan bukti yang memiliki dasar hukum, tuturnya, memerlukan waktu yang cukup untuk menelusurinya. Pasalnya, sebagian aset yang sudah berpindah tangan berasal dari warisan pemerintahan sebelumnya. Belum lagi, tegasnya, kalau kabupaten itu baru dibentuk dari pemekaran. Selain itu, yang perlu segera dibenahi adalah menyangkut masalah investasi pemerintah daerah seperti penyertaan modal. “Jadi secara teknis bisa dikatakan,
Warta BPK
Jack Anwar Mursadi
BPK Kalsel Prioritaskan Audit Lingkungan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan memiliki 14 wilayah kerja, 13 di antaranya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK di provinsi ini te ngah memprioritaskan pada audit dengan perspektif lingkungan hidup.
13 wilayah kerja mendapat opini WDP karena terdapat dampak dari pembatasan ruang lingkup atau salah saji pada akun material,” tuturnya. Jack Anwar menambahkan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, pada semester I/2011 telah
dilaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemda. Adapun, pada semester II dilakukan PDTT dan kinerja dengan penekanan kepada belanja infrastuktur dan pelayanan kesehatan. Satu hal yang kini tengah OKTOBER 2011
37
BPK DAERAH menjadi prioritas BPK Perwakilan Kalsel adalah pemeriksaan keuangan bernuansa lingkungan. Bagi BPK Kalsel, hal ini menjadi sangat penting karena provinsi ini merupakan derah tambang batu bara dan mineral lain seperti bijih besi. Adapun, pemeriksaan kinerja merupakan respons terhadap kebijakan BPK. Lantas apa yang masih menjadi kendala bagi BPK Kalsel dalam menjalankan tugasnya? Menurut Jack Anwar, masalah paling serius adalah keterbatasan SDM. “Belum meratanya pemahaman dan kemampuan auditor untuk melakukan pemeriksaan berperspektif lingkungan dan kinerja inilah yang kemungkinannya masih akan menjadi hambatan tersendiri.” Sementara itu, menyangkut untuk membekali mental para auditor agar tak terjerumus pada perbuatan yang tercela, Jack Anwar menegaskan bahwa selama ini BPK, baik BPK Pusat maupun Perwakilan selalu memberikan arahan agar para auditor tetap menjaga integritas, independensi dan profesionalisme. “Pembekalan semacam ini selalu kita sampaikan menjelang tim berangkat memeriksa. Hal ini sangat penting karena bagi BPK , masalah integritas, independensi dan profesionalisme adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar,” tegasnya. Strategi lain untuk menjaga moralitas para auditor adalah melakukan rolling penugasan pemeriksaan anggota tim. “Maksimal mereka hanya bisa lima kali berturut-turut memeriksa entitas yang sama. Ketua tim maksimal hanya tiga kali berturut-turut pada entitas yang sama. Masih ada lagi caracara preventif misalnya dengan mengoptimalkan fungsi pengendali teknis,” jelasnya. Juga dengan jalan membangun jalur komunikasi dengan pemimpin entitas untuk pengaduan/ pelaporan perilaku pemeriksa yang menyimpang dari tugasnya. Bisa
38
OKTOBER 2011
juga meminta agar pihak entitas tidak mengiming-iming atau menggoda auditor di lapangan. Mengenai pemahaman entitas terhadap BPK Sinergi, Jack Anwar menegaskan apa yang direncanakan BPK merupakan terobosan yang tepat untuk mewujudkan pemeriksaan yang efektif dan efisien. Sistem ini dapat mengatasi kendala jarak/ kondisi geografis dan waktu. Oleh karena itu, perwakilan siap mengimplementasikan e-audit. Dia menambahkan hingga saat ini memang masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan. Misalnya, menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunak yang akan digunakan dalam kegiatan ini. Selain itu, juga perlu diatur secara jelas unit kerja yang bertanggung jawab dalam menjalankan program e-audit tersebut. Kendala yang kemungkinan dihadapi auditee sangat beragam, baik infrastruktur, teknologi yang digunakan, maupun sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya kemungkinan muncul berbagai variasi. Menurut Jack Anwar, perlu adanya pelatihan/ pembekalan kepada pemeriksa terkait implementasi e-audit sebagaimana pernah dilakukan beberapa waktu
Wilayah Pemeriksaan BPK Perwakilan Kal-Sel Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kab. Barito Kuala Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Laut Kab. Kotabaru Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tabalong Kab. Balangan Kota Banjarbaru
lalu.
Sosialisasi BPK Sinergi Pada 5 Mei 2011, BPK Perwakilan Provinsi Kalsel menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi BPK Sinergi melalui Strategi Pemeriksaan Berbasis Elektronik atau E-Audit. Sosialisasi itu bertempat di Auditorium BPK Kalsel mengundang Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala Biro/ Bagian Keuangan/DPPKA/DPPKAD se-provinsi serta dihadiri oleh pejabat struktural dan pemeriksa di lingkungan BPK provinsi. Narasumber berasal dari Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara BPK yaitu Kepala Seksi Direktorat Legislasi, Analisis dan Informasi Hukum Dian Rosdiana dan Kepala Subbagian Pemrograman Aplikasi Komputer pada Biro Teknologi Informasi Pingky Dezar Zulkarnain. Bertindak sebagai moderator adalah Kepala Subauditorat Kalsel II Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Aryo Seto Bomantari. Materi sosialisasi adalah mengenai grand design e-audit menuju BPK Sinergi dan penjelasan mengenai Konsep Nota Kesepahaman antara BPK dengan pemda sebagai bagian dari tindak lanjut mengenai Konsep BPK Sinergi yang dicetuskan oleh Ketua BPK. Sosialisasi ini juga membahas mengenai aspek-aspek hukum terkait penandatanganan Nota Kesepahaman dan pelaksanaan pemeriksaan berbasis elektronik atau e-audit. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan pemda se-Kalsel memiliki pemahaman yang sama dengan BPK terkait pelaksanaan pemeriksaan berbasis elektronik yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman. Selain itu, diharapkan pemda dapat menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dan dibahas bersama-sama dengan BPK. bd Warta BPK
PROFESI
Dedikasi Akuntan RI Diakui di Asean Akuntan senior Indonesia Djoko Susanto mendapatkan penghargaan dari ASEAN Federation of Accountants karena dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme selama 34 tahun.
Djoko Susanto
P
foto: Luthfi Mu’awan
rofesi akuntan Indonesia patut berbangga. Pasalnya, di tengah minimnya jum lah akuntan di Indonesiar, ternyata ada yang memiliki dedikasi dan loyalitas dalam mengembangkan profesi ini. Menariknya, dia tidak han ya mengembangkannya di tingkat na sional akan tetapi juga hingga tingkat regional Asean. Dia adalah Prof. Djoko Susanto. Namun, yang lebih membanggakan lagi, atas dedikasi, loyalitas, profesional isme dalam dunia akuntan itu ternyata memperoleh apresiasi dari ASEAN Fe deration of Accountants (AFA), yang beranggotakan 10 asosiasi akuntan negara Asean, dan anggota asosiasi dari CPA Australia, ACCA, dan ICAA. Tengok saja, perhelatan konfe rensi AFA ke-17 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, belum lama ini. Di ajang dua tahunan akuntan Asean tersebut, akutan Indonesia Djoko Susanto mendapat penghargaan dari AFA. Penghargaan ini diberikan karena dianggap sebagai akuntan yang me miliki dedikasi, loyalitas dan profesion alisme dalam mengembangkan pro fesi akuntan di wilayah Asia Tenggara. Bahkan, tak tanggung-tanggung dia telah mengabdikan dirinya selama 34 tahun. Penghargaan diserahkan pada saat pembukaan konferensi tersebut. Djoko Susanto, salah seorang pendiri AFA yang telah menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan Warta BPK
akuntan Asean. Dia juga merupakan Sekjen AFA periode 1984-1986 dan Presiden AFA pada 1994-1996. Keak tifannya untuk memperkuat profesi ini di Asean serta mengangkat nama akuntan regional dalam forum inter nasional hingga saat ini telah berbuah kehormatan menerima penghargaan dari AFA. Selain terkenal dalam forum region al, pada level nasional Djoko Susanto sebelumnya juga memperoleh Lifetime Achievement Award dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Saat ini, dia menjabat sebagai anggota Majelis Kehormatan IAI perode 2010-2014 setelah pada periode sebelumnya menjadi anggota Dewan Pengurus Nasional IAI periode 2006-2010. Alumnus University of Arkansas dan Universitas Gadjah Mada ini, kini juga menjabat sebagai anggota Badan Pe ngurus Harian Sekolah Tinggi Ilmu Eko nomi (STIE) YKPN Yogyakarta. Menurut Manager Public Relation and Membership IAI Afandi Fatriah Mansyur, Djoko Susanto merupakan salah seorang pendiri AFA yang telah menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan akuntan Asean se lama lebih dari 34 tahun. “Keaktifan beliau untuk mem perkuat profesi akuntan serta meng angkat nama akuntan regional dalam forum internasional, berbuah kehor matan dengan menerima penghargaan dari AFA, organisasi yang menaungi lebih dari 140.000 akuntan ,” kata Afan di. Seperti diketahui, konferensi AFA ke-17 dihadiri oleh 1.600 delegasi dari seluruh negara Asean. Tema konferensi
yang diusung kali ini yakni Converge, Transform, Sustain: Towards World Class Exchallence. Sejumlah even juga di gelar dalam konferensi itu seperti AFA Council Meeting dan AFA Roundtable Meeting de ngan para regulator dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Ke menterian Pendidikan, se-Asean. Ke giatan tersebut dihadiri pula oleh aso siasi profesi akuntan regional. Adapun tujuan roundtable adalah mendiskusikan rencana Mutual Recognation Agreement (MRA) untuk profesi akuntan di Asean. Selain itu, juga se bagai persiapan menjelang liberalisasi jasa dan perdagangan Asean 2015. Roundtable meeting ini adalah kelan jutan dari pertemuan serupa di Singa pura. MRA merupakan perjanjian pen gakuan antarnegara terkait dengan jasa akuntansi di tingkat regional Asean. Dalam perhelatan itu delegasi akun tasi Indonesia yang hadir yakni Anggota DPN Jusuf Halim, Direktur Eksekutif IAI Elly Zarni Husin, serta Aucky Pratama, sekretariat AFA. Bergabung sebagai delegasi Indonesia, Langgeng Subur, Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan, be serta delegasi lainnya dari Bapepam-LK, PPAJP, dan salah satu BUMN. Forum AFA merupakan asosiasi un tuk membangun jaringan keorganisa sian akuntan Asean. Selain itu, momen tersebut juga menjadi media organisasi untuk melakukan transfer pengetahuan tentang perkembangan dunia profesi akuntan serta langkah-langkah untuk meningkatkan nama baik pofesi akun tan dalam dunia bisnis global. bw OKTOBER 2011
39
GALLERY FOTO
Ketua BPK memberikan penjelasan di depan peserta Workshop piloting pemeriksaan interim LK semester I tahun 2011 dengan menggunakan e-audit pada 4-7 Oktober 2011
Panitia penyelenggaraan ASEANSAI tengah mengadakan rapat dipimpin oleh Sekjen BPK Hendar Ristriawan.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri memberikan keterangan pers diselasela rapat panitia penyelenggaraan ASEANSAI.
Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah memimpin rapat panitia penyelenggaraan ASEANSAI.
40
OKTOBER 2011
Warta BPK
Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota V BPK Sapto Amal Damandari dan pejabat eselon I dan II BPK pada saat workshop e-audit.
Anggota BPK Moermahadi Djanegara (foto tengah) mendonorkan darahnya pada saat PMI Provinsi Jakarta diundang ke Kantor BPK Pusat.
Ketua BPK Hadi Poernomo tengah mengikuti rangkaian diklat bagi CPNS BPK golongan II dan III di Pusdiklat BPK Jakarta medio Mei September 2011.
Warta BPK
OKTOBER 2011
41
