1
2
Untuk Provincial Coordinator dan Long Term Observer Disusun Oleh: Wahidah Suaib Agung Wasono
Partnership for Governance Reform in Indonesia (KEMITRAAN)
2014
3
4
DAFTAR ISI BAB I
SEKILAS TENTANG LEMBAGA KEMITRAAN
8
C
9 9
A B
Kiprah Lembaga Kemitraan Pengalaman Kemitraan dalam Kepemiluan dan Pemantauan Pemilu Kemitraan Pemantau Pemilu Yang Terakreditasi
8
BAB II
SEKILAS TENTANG PEMILU
10 10 10 10 11 11 12
BAB III
PEMANTAU & PEMANTAUAN PEMILU
14
D
15 17
A B C D E F A B C
Jenis Pemilu Tahapan Pemilu Penyelenggara Pemilu Struktur KPU Struktur Pengawas Pemilu Struktur DKPP
Mengapa Pemilu Perlu Dipantau Akreditasi Syarat Pemantau Pemilu Hak, Kewajiban, Larangan Sanksi Bagi Pemantau Pemilu Kode Etik Pemantau Pemilu
14 14
BAB IV
PEMANTAU OLEH KEMITRAAN
20
BAB V
PEMANTAUAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
24
A B C
A B C D E F G H
Lingkup Wilayah Pemantauan Organisasi Pemantauan Cara Kemitraan Menyusun Alat Pemantauan
Dasar Hukum Fokus Pengawasan Hak Pilih Jenis-jenis Daftar Pemilih Pembagian Tugas & Tanggung Jawab KPU dan Jajarannya Sistem Informasi Data Pemilih Pemutahiran Daftar Pemilih Sementara Susunan & Penetapan Daftar Pemilik Sementara
20 20 23
24 24 25 25 26 27 27
5
I J K L M N O
Hasil Pemutakhiran (DPSH) Pengumuman & Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Daftar Pemilih Tambahan Daftar Pemilih Khusus Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pelanggaran Pidana Dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Jadwal Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih
29 30 31 32 33 34 35 39
BAB VI
PEMANTAUAN TAHAPAN KAMPANYE
42
BAB VII
PEMANTAUAN TAHAPAN PENGADAAN & PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILU
60
A B C D E F G H I J
A B C D E F G H I G
BAB VIII
Dasar Hukum Fokus Pemantauan Pengertian & Prinsip Kampanye Pelaksana, Petugas & Peserta Kampanye Materi, Metode Waktu Kampanye Larangan Dalam Kampanye Ketentuan Cuti Dalam Kampanye Penggunaan Fasilitas Negara Pelanggaran Pidana Dalam Tahapan Kampanye Jadwal Kampanye
Dasar Hukum Fokus Pemantauan Jenis Perlengkapan & Prinsip Pengadaan Standar & Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Pelaksanaan Pengadaan Pengepakan Surat Suara Mekanisme Pendistribusian Pengamanan pelanggaran pidana pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu Jadwal Pengadaan & Pendistribusian Perlengkapan Pemilu
PEMANTAUAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA A B C D E
Dasar Hukum Fokus Pemantauan Pelaksanaan Rekapitulasi Jenis Formulir Rekapitulasi Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan
42 42 42 43 44 44 45 47 48 56
60 60 60 61 65 66 67 67 68 70
72 72 72 72 73 73
6
F G H I J
Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kabupaten/Kota Rekapitulasi Perhitungan Suara di Provinsi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Ulang Sanksi Pidana Jadwal Tahapan Rekapitulasi
77 81 84 85 94
BAB IX
TEKNIS PEMANTAUAN
98
BAB X
PELANGGARAN PEMILU & PELAPORANNYA
100
C D
100 101 101
BAB XI
A B A B
Teknis Pemantauan Hasil Pemantauan
Jenis Pelanggaran Siapa Pelapor Pelanggaran & Kepada Siapa Dilaporkan? Informasi yang Harus Disiapkan Saat Melapor Batas Waktu Pelaporan
LAPORAN DAN KOORDINASI HASIL PEMANTAUAN A
B C D
LAMPIRAN
Laporan Proses dan Hasil Pemantauan Internal kemitraan Laporan Pelanggaran Pemilu kepada Pengawas Pemilu Koordinasi Laporan Hasil pemantauan kepada KPU dan Jajarannya Publikasi proses dan Hasil Pemantauan kepada Publik
98 99
100
102 102 102 103 103
105
7
8
BAB I
SEKILAS TENTANG BAB I LEMBAGA KEMITRAAN
A KIPRAH LEMBAGA KEMITRAAN Partnership for Governance Reform atau Kemitraan adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk memajukan reformasi di tingkat nasional dan lokal. Kemitraan membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan. Kemitraan didirikan pada bulan Maret tahun 2000 sebagai sebuah proyek Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme/UNDP) yang dirancang membantu Indonesia mewujudkan tata pemerintahan yang baik di semua tingkat pemerintahan. Kemitraan menjadi sebuah badan hukum mandiri pada tahun 2003 dan terdaftar sebagai sebuah perkumpulan perdata nirlaba. Selama tiga belas tahun terakhir, Kemitraan telah berkembang menjadi organisasi yang dikelola bangsa Indonesia yang terpecaya, mandiri dan terkemuka. Karena kepemilikan nasional ini, Kemitraan memiliki posisi yang unik untuk memprakarsai program-program yang memerlukan dukungan dari pemerintah.
B PENGALAMAN KEMITRAAN DALAM KEPEMILUAN DAN PEMANTAUAN PEMILU Sejak berdirinya, Kemitraan telah secara aktif berperan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih baik melalui program reformasi partai politik dan reformasi kepemiluan. Kemitraan terlibat aktif dan selalu memberikan masukan penting bagi Pemerintah dan Parlemen dalam setiap perubahan perundangan-undangan terkait
9
dengan Kepemiluan dan Partai Politik. Gagasan mengenai Pemilu Serentak adalah salah satu gagasan yang lahir dari diskusi yang digagas oleh Kemitraan. Untuk pemantauan pemilu sendiri, Kemitraan telah terlibat aktif sejak Pemilu 2004. Pada pemilu 2004, Kemitraan bekerjasama dengan kelompok mahasiswa, kelompok disabilitas, dan kelompok perempuan, aktivis anti korupsi, dan kelompok masyarakat lainnya untuk memantau jalannya Pemilu 2004. Begitu juga pada Pemilu 2009, Kemitraan tetap melakukan pemantauan bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil. Pada Pemilu 2014 ini, Kemitraan kembali melakukan pemantauan pemilu secara mandiri melibatkan kelompok masyarakat sipil, mantan penyelenggara pemilu, aktivis, pemuda, dan mahasiswa untuk melakukan pemantauan tahapan-tahapan pemilu dan juga proses pemungutan dan penghitungan suara.
C KEMITRAAN PEMANTAU PEMILU YANG TERAKREDITASI Kemitraan sudah terakreditasi sebagai pemantau di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan akreditasi Nomor: 010/Pemantau Pemilu/KPU-RI/IX/2013. Dengan akreditasi oleh KPU RI ini maka Kemitraan bersama seluruh pemantaunya berhak melakukan pemantauan diseluruh wilayah Indonesia dan dilindungi oleh Undang-undang. Karena sudah terakreditasi di KPU RI, maka Kemitraan tidak perlu melakukan pendaftaran akreditasi ulang di tingkat propinsi maupun kabupaten kota.
10
BAB II
SEKILAS TENTANG PEMILU A JENIS PEMILU Apa saja jenis Pemilu di Indonesia ? Ada 3 jenis Pemilu di Indonesia yakni : a. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil walikota
B TAHAPAN PEMILU Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi : a. penyusunan daftar Pemilih; b. pendaftaran bakal Pasangan Calon; c. penetapan Pasangan Calon; d. masa Kampanye; e. masa tenang; f. pemungutan dan penghitungan suara; g. penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan h. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden. Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
C PENYELENGGARA PEMILU PENGERTIAN PENYELENGGARA PEMILU Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRSD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis
11
LEMBAGA-LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU Penyelenggara Pemilu terdiri dari : a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu
D STRUKTUR KPU Struktur KPU terdiri atas : a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
E
b.
KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
c.
KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
d.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
e.
Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
f.
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
g.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
h.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
STRUKTUR PENGAWAS PEMILU Struktur Pengawas Pemilu terdiri atas : a.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b.
Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
c.
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota) adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
12
d.
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
e.
Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan
F STUKTUR DKPP Berbeda dengan KPU dan Bawaslu yang memiliki struktur sampai ke daerah maka keberadaan DKPP hanya ada di tingkat Pusat.
13
14
BAB III
PEMANTAU & PEMANTAUAN PEMILU
A
MENGAPA PEMILU PERLU DIPANTAU ? 1.
Pengertian Pemantauan Pemilu Pemantauan Pemilihan Umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 ayat 15 PKPU 10 Tahun 2012)
2.
Mengapa rakyat perlu memantau pemilu a.
b. c. d.
B.
Karena rakyat adalah subyek dari demokrasi. Sebagaimana diketahui bahwa negara kita menganut sistem demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itu sangat jelas rakyat mempunyai kedudukan dan posisi penting dalam proses demokrasi. Pemilu adalah sarana untuk memilih perwakilan dan pemimpin rakyat, karena itu penting bagi rakyat untuk terlibat aktif memantau proses dan hasil pemilu. Agar proses dan hasil pemilu berjalan sesuai aturan. Pemantauan diharapkan dapat mendorong terciptanya pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Untuk meningkatkan keabsahan hasil pemilu
AKREDITASI DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU 1.
Pihak yang Boleh Menjadi Pemantau Pemilu a. Pemantau Pemilu dapat berasal dari lembaga, badan hukum atau perwakilan negara, yakni : 1 lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam negeri; 2 badan hukum dalam negeri;
15
3 lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; 4 lembaga pemilihan luar negeri; dan 5 perwakilan negara sahabat di Indonesia b. Pemantau Pemilu juga dapat berasal dari perseorangan yakni perseorangan dalam negeri yang tidak berkedudukan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik, serta perseorangan dari luar negeri 2.
Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Menjadi Pemantau Pemilu Syarat pemantau pemilu adalah : a. bersifat independen; b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya
3.
Akreditasi pemantau Pemilu ? Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 1 ayat 16 PKPU Nomor 10 Tahun 2012
C. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILU 1. Dasar Hukum tentang Hak, Kewajiban, Larangan dan Saksi bagi Pemantau Pemilu UU Nomor 42 Tahun 2008 mengatur tentang Hak, Kewajiban, Larangan dan Sanksi bagi Pemantua Pemilu, yakni dalam pasal-pasal : a. b. c. d. e.
Pasal 178 mengatur tentang hak pemantau pemilu Pasal 179 mengatur tentang kewajiban bagi pemantau pemilu Pasal 180 mengatur tentang larangan bagi pemantau pemilu Pasal 181 mengatur tentang sanksi bagi pemantau pemilu dan pasal 182 mengatur tentang mekanisme penjatuhan sanksi.
2. Hak pemantau Pemilu Pemantau pemilu berhak : a. Mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia b. Mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu c. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS; d. Mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; e. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
16
3. Kewajiban pemantau Pemilu Pemantau Pemilu berkewajiban : a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diterbitkan oleh KPU; c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan; d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan; e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan; f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah pemantauan; g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat; i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan; j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota; dan k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota 4. Larangan bagi pemantau Pemilu Pemantau pemilu dilarang : a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih; c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; d. memihak kepada Pasangan Calon tertentu; e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Pasangan Calon; www.hukumonline.com f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada Pasangan Calon; g. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia; h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan; i. masuk ke dalam TPS; dan/atau j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 5.
Sanksi bagi Pemantau Pemilu yang Melanggar Kewajiban dan Larangan. Pemantau Pemilu yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 178 dan pasal 179 , dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu
17
6.
Mekanisme penjatuhan sanksibagi Pemantauyang Melanggar a. Pelanggaran oleh pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaporkan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. b. Apabila pelanggaran dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. c. Apabila pelanggaran dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, KPU mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. d. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangundangan. e. Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan lain Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melapor kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah.
D. KODE ETIK PEMANTAU PEMILU 1. Dasar Hukum tentang Kode Etik Pemantau Pemilu ? Kode Etik Pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Kode etik tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau Pemilu dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD : 2. Prinsip Dasar Etik yang Wajib Dipatuhi oleh Pemantau Pemilu? a.Non Partisan dan Netral Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial). b.Tanpa Kekerasan (Non Violence) Pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan. c. Menghormati Peraturan Perundang-undangan Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundangundangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Kesukarelaan Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab. e. Integritas Pemantau Pemilu dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi
18
pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilih. Kejujuran Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada. g. Obyektif Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan. h. Kooperatif Pemantau Pemilu dilarang menganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya. i. Transparan Pemantau Pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya. j. Kemandirian Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah. f.
19
BAB IV
20
PEMANTAUAN PEMILU OLEH KEMITRAAN A LINGKUP WILAYAH PEMANTAUAN 1. 2.
Di wilayah mana saja Kemitraan melakukan pemantauan pemilu ? Kemitraan melakukan pemantauan pemilu di 5 (lima) propinsi yakni : Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah dan Sumatera Utara Pada tingkatan apa pemantauan di lakukan di masing-masing wilayah tersebut ? Pemantauan pemilu dilakukan disemua tingkatan mulai tingkat pusat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai tingkat desa dan TPS
B. ORGANISASI PEMANTAUAN 1. Struktur Organisasi Pemantauan Pemilu Kemitraan Tim Pemantauan Pemilu Kemitraan dibentuk secara berjenjang sesuai tingkatan wilayah pemantauan, yakni terbagi atas :
STRUKTUR PEMANTAU a
Tim Pemantau Pusat
b
Provincial Coordinator (PC) atau Koordinator Propinsi
c
Long Term Observer (LTO) atau disebut juga Koordinator Kabupaten/ Kota (Korkab/Korkot)
TANGGUNG JAWAB UMUM 1. Melakukan pemantauan tahapan pemilu ditingkat Pusat 2. Memantau kinerja KPU RI serta Bawaslu RI melakukan pemantauan di tingkat propinsi dan mengkoordinir pelaksanaan pemantauan diwilayah propinsi
melakukan pemantauan pemilu ditingkat kabupaten dan mengkoordinir pelaksanaan pemantauan diwilayah kabupaten/kota
21
d
Short Term Observer (STO)/ Pemantau disebut juga Pemantau Pemilu Lapangan
2.
Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Propinsi (PC) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
3.
Menyusun rencana pemantauan ditingkat dan di wilayah propinsi. Melakukan pemantauan pemilu ditingkat provinsi Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan untuk LTO dan STO serta menjadi fasilitator dalam pelatihan tersebut Mengkoordinir pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh LTO dan STO Melakukan komunikasi dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Propinsi tentang rencana, proses dan hasil pemantauan Menjalin komunikasi dengan stakeholders (pemangku kepentingan) pemilu yang lain seperti partai politik, aparat penegak hukum, LSM terkait dan lain lain Mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan pemilu Melakukan sosialisasi kepada 21 ublic, baik secara langsung maupun melalui media massa tentang rencana, proses dan hasil pemantuan Mengkoordinir laporan proses dan hasil pemantauan oleh LTO dan STO Melakukan pelaporan secara regular kepada Kemitraan tentang proses dan hasil pemantauan
Tugas dan tanggungjawab LTO a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
4.
Melakukan pemantauan pemilu ditingkat Desa (PPS) dan KPPS
Menyusun rencana pemantauan ditingkat dan di wilayah Kabupaten/Kota. Melakukan pemantauan pemilu ditingkat Kabupaten/Kota Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan untuk STO dan menjadi fasilitator dalam pelatihan tersebut Mengkoordinir pelaksanaan pemantauan yang dilakukan STO Melakukan komunikasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota tentang rencana, proses dan hasil pemantauan Menjalin komunikasi dengan stakeholders (pemangku kepentingan) pemilu yang lain seperti partai politik, aparat penegak hukum, LSM terkait dan lain lain diwilayah kabupaten/kota Mendorong masyarakat melakukan pemantauan Pemilu Melakukan sosialisasi kepada 21 ublic, baik secara langsung maupun melalui media massa tentang rencana, proses dan hasil pemantuan Mengkoordinir laporan proses dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh STO Melakukan pelaporan secara regular kepada PC dan Kemitraan tentang proses dan hasil pemantauan
Tugas dan tanggungjawab STO a. b.
Melakukan pemantauan pemilu di TPS dan PPS (tingkat desa) Melakukan pemantauan berdasarkan panduan dan checklist pemantuan yang telah disediakan
22
c. d. e. f. 5.
Melakukan koordinasi dengan KPPS, Pengawas Pemilu lapangan dan PPS setempat terkait rencana, proses dan hasil pemantauan Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemantau pemilu, partai politik, tokoh masyarakat dan lain-lain, terkait pemantauan pemilu yang akan/sedang dilakukan Mendorong masyarakat melakukan pemantauan Melaporkan hasil checklist pemantauan kepada LTO dan Kemitraan
Perbedaan tahapan pemilu yang dipantau oleh Tim Pemantau Pusat, PC, LTO dan STO
YANG DIPANTAU
STRUKTUR PEMANTAU
(Tahapan Pemilu dan Non Tahapan Pemilu)
Tim Pemantau Pusat
Pencalonan Kampanye Dana Kampanye Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU RI Kekerasan dalam Pemilu
PC
LTO
STO
Penyusunan Daftar Pemilih Kampanye Distribusi Logistik, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Propinsi Kekerasan dalam Pemilu Penyusunan Daftar Pemilih Kampanye Distribusi Logistik Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kekerasan dalam Pemilu Distribusi Logistik H-1, Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS
23 C CARA KEMITRAAN MENYUSUN ALAT PEMANTAUAN 1.
Cara Kemitraan Menyusun Alat/Kuisioner pemantauan Kemitraan menyusun alat pemantauan berupa pertanyaan pemantauan berdasarkan Undang-Undang dan obyek non tahapan pemilu yang dipantau. Hal yang menjadi patokan dalam menyusun pertanyaan pemantauan, berdasar pada : a. b. c.
2.
Prosedur apa yang disyaratkan oleh Undang Undang Pemilu dan atau Peraturan KPU pada tahapan yang dipantau. Dalam hal prosedur yang disyaratkan tidak dipatuhi, maka terjadi pelanggaran pemilu Hal-hal apa yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu dan atau Peraturan KPU pada tahapan yang dipantau. Apabila larangan dilakukan, maka terjadi pelanggaran pemilu Tindakan apa yang masuk kategori pidana Pemilu menurut Undang-undang Pemilu
Dasar Hukum yang Dipakai Kemitraan dalam Menyusun Alat Pemantauan Kemitraan menyusun alat pemantauan dengan berdasar pada : b. c. d. e. f. g.
UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2014 tentang Pencalonan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2014 tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Peraturan KPU Nomor 17 tentang Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2014 tentang Norma, Standard an Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
h.
Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU
i.
Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2014.
BAB V
24
PEMANTAUAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
A
DASAR HUKUM Dasar hukum dalam pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dan pemantauan tahapan Penyusunan Daftar Pemilu, berdasar pada : 1. UU NO 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden : b.Pasal 27 sampai 32. c. Ketentuan Pidana, pasal 202, 203, 204, 206, 207, 209 2. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
B
FOKUS PENGAWASAN Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilaksanakan oleh Kemitraan, berfokus pada : 1. Perbedaan jumlah data pemilih antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 dengan data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi perbedaan jumlah DPS, DPSHP, DPT dan DPK 2. Keakuratan data pemilih
25
C HAK PILIH Yang memiliki hak pilih pada Pemilu Presiden dan wakil Presiden adalah : 1.
Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. 2. Warga Negara Indonesia tersebut didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
D JENIS-JENIS DAFTAR PEMILIH 1.
Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (DPS PPWP) adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014.
2.
Daftar Pemilih SementaraHasil Pemuktahiran(DPSHP) adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil verifikasi atas masukan atau tanggapan dari masyarakat.
3.
Daftar Pemilih Tambahandari Pemerintahadalah data dari Pemerintah yang berisi tambahan jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.
4.
Daftar Pemilih Tetap (DPT)adalah:Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan perbaikan DPSHP yang diterima dari PPS.
5.
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT PPWP di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
6.
DaftarPemilih Khusus adalah Daftar Pemilih yang memuatPemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT.
7.
DaftarPemilih Khusus Tambahan(DPKTb) adalah Daftar Pemilih yang memuat pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara.
26
E
PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KPU DAN JAJARANNYA Secara umum tugas KPU, KPU Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS adalah melakukan pemutakhiran, pengumuman, perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, dengan pembagian tugas sebagai berikut :
PENYELENGGARA
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB a.
KPU Propinsi
b.
c. a. b.
KPU Kabupaten/ Kota
c.
d. e. a.
PPK b. c.
Membantu KPU melakukan sosialisasi pemutakhiran daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat luas; Menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A.PPWP) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan jaringan internet; dan Melaksanakan rekapitulasi DPSHP dan DPT Membantu KPU Propinsi melakukan sosialisasi pemutakhiran mencetak dan menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A.PPWP) kepada PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian; melakukan sinkronisasi terhadap DPS PPWP, DPK, dan DPK Tambahan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan mengirimkan hasil sinkronisasi dalam bentuk soft copy kepada PPK dan PPS sebagai bahan menyusun DPSHP PPWP; melakukan rekapitulasi penyusunan DPSHP dan DPT; dan menyusun dan menetapkan DPT. menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A.PPWP) kepada PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian; membantu PPS dalam menyusun DPSHP PPWP; dan melaksanakan rekapitulasi DPSHP dan DPT.
Pasal 7
27
a. b.
PPS
c.
d.
melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data Pemilih di tingkat desa/kelurahan; menerima Data Pemilih Tambahan (Model A.PPWP) dari KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK; melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A PPWP) dan DPTb Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh PPS; dan menyusun dan menetapkan DPSHP PPWP dalam formulir Model A.2-PPWP.
F SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH 1. KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap memiliki Sistem Informasi data Pemilih (Sidalih) yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. 2. Sidalih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih dan memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar Pemilih. 3. Sidalih digunakan oleh KPU untuk menyusun DPSHP PPWP, DPT PPWP dan DPK PPWP. 4. Sidalih dioperasionalkan pada tingkatan penyelenggara Pemilu meliputi KPU, KPU Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK yang memiliki fungsi berbeda-beda pada masing-masing tingkatan. 5. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan di KPU Kabupaten/Kota atau dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan atau diketik di formulir yang telah ditentukan jika PPK komputer tidak bisa dioperasikan.
G PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA 1.
Pengertian Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Daftar Pemilih Presiden dan Wakil Presiden (DPS PPWP) adalah kegiatan pengolahan daftar pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, danDPRD DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 untuk diperbaharui dan menjadi bahan penyusunan DPS Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. Daftar Pemilih Sementara PPWP a. b.
KPU, KPU Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan PPS menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model A.3- KPU) sebagai DPS PPWP dengan menggunakan Model A.1-PPWP. DPS PPWP memuat informasi:
28
a) nomor kartu keluarga (NKK); b) nomor induk kependudukan (NIK); c) nama; d) tempat e) tempat dan tanggal lahir f) jenis kelamin g) status kawin h) alamat; dan i) jenis disabilitas Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. DPS PPWP yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dapat dimasukkan dalam DPT sepanjang memenuhi syarat sebagai Pemilih. KPUKabupaten/Kota menyalin Model A.3-KPU menjadi Model A.1-PPWP dengan menggunakan sistem informasi data Pemilih atau program excel bagi KPU Kabupaten/Kota yang memiliki kendala jaringan internet. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran DPS PPWP paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pemutakhiran DPS PPWP dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS.
c. d. e. f. 3.
Daftar Pemilih Tambahan dari Kementerian Dalam Negeri a.
b.
4.
KPU melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan data dari Pemerintah yang berisi tambahan jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau disebut Daftar Pemilih Tambahan. KPU menyampaikan Daftar Pemilih Tambahan dari Kementerian dalan Negeri kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sistem Data Pemilih menjadi Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Model A.PPWP.
Sinkronisasi DPSdengan DPTb, DPKTb Pileg dan Data Kementerian Dalam Negeri a.
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi terhadap DPS dengan DPTb, DPK, dan DPKb pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan data dari Kementerian Dalam Negeri
b.
Hasil sinkronisasi digunakan sebagai bahan penyusunan DPS PPWP dalam Model PPWP yang kemudian dilakukan pemutakhiran oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
c.
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Model A.PPWP kepada PPK dan PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian.
d.
KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Daftar Pemilih Tambahan dan DPTb Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
e.
Pencocokan dan penelitian terhadap Model A.PPWP dan DPTb Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.
29
H SUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN (DPSH) 1. Pencocokan dan Penelitian DPS PPWP a.
Dalam kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap Model A PPWP, PPS memastikan bahwa Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memastikan data Pemilih sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki.
b.
Dalam hal terdapat data Pemilih di dalam Model A PPWP tidak sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki Pemilih, PPS memperbaiki data Pemilih berdasarkan identitas kependudukan sah yang dimiliki Pemilih.
c.
PPS mencoret atau menghapus Pemilih yang ada dalam Model A PPWP jika Pemilih tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, karena: 1) 2) 3) 4)
meninggal dunia; pindah domisili; tidak dikenal; atau menjadi anggota TNI/Polri.
d.
PPS memberikan catatan jenis kecacatan bagi Pemilih yang cacat dan nomor TPS di dalam kolom keterangan pada formulir Model A.PPWP.
e.
Dalam kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap DPTb (Model A.4-KPU) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, PPS memeriksa dan menanyakan ulang kepada Pemilih yang terdapat di DPTb akan menggunakan hak pilihnya di TPS yang sama.
f.
Dalam hal Pemilih yang terdaftar di DPTb akan menggunakan di TPS yang sama, maka PPS mendaftar Pemilih tersebut kedalam DPSHP PPWP.
g.
Dalam hal Pemilih yang terdaftar di DPTb tidak lagi menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, PPS tidak mendaftarkan ke DPSHP PPWP.
h.
Dalam hal terdapat Pemilih belum terdaftar dalam, PPS mendaftarkan ke dalam DPSHP PPWP dengan mengisi semua kolom Model A.2 PPWP secara lengkap dan akurat.
2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) a.
b. c. d.
PPS menyusun DPSHP PPWP dengan cara menggabungkan daftar Pemilih hasil sinkronisasi DPS PPWP, DPK, DPK Tambahan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A PPWP) dan DPTb yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian. Penyusunan DPSHP PPWP menggunakan formulir Model A.2-PPWP. PPS menyusun DPSHP PPWP dengan jumlah Pemilih paling banyak 800 (delapan ratus) Pemilih untuk setiap TPS. Dalam menentukan jumlah Pemilih untuk setiap TPS, PPS dapat menggabungkan TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang saling berdekatan dengan memerhatikan prinsip-prinsip:
30
a) b) c) d)
memperhatikan partisipasi masyarakat; memudahkan Pemilih; memperhatikan aspek geografis; jarak tempuh menuju TPS; batas waktu yang disedikan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; dan e) tidak menggabungkan Pemilih yang berasal dari desa/kelurahan berbeda dalam 1 (satu) PPS dibantu PPK menyusun DPSHP PPWP menggunakan formulir Model A.2PPWP di dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Dalam hal PPK dan PPS tidak memiliki akses terhadap jaringan internet, PPK dan PPS menyusun DPSHP PPWP menggunakan program microsoft excel dengan format berpedoman pada Model A.2 PPWP. Dalam penyusunan DPSHP PPWP menggunakan program Microsoft excel memperhatikan ketentuan: a) 1 (satu) sheet excel memuat 1 (satu) TPS; b) 1 (satu) file document excel memuat TPS seluruh desa/kelurahan. PPS menetapkan DPSHP PPWP dalam rapat pleno PPS yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS
e. f. g.
h.
3. Penyerahan DPSHP ke Peserta Pemilu dan Panwaslu a.
PPK mencetak DPSHP PPWP yang telah selesai disusun sebanyak 3 (tiga) rangkap yang digunakan untuk: 1) diumumkan di kantor PPS; 2) diumumkan di sekretariat/balai RT/RW atau tempat strategis lainnya; dan 3) untuk arsip PPS. PPS menyerahkan soft copy DPSHP PPWP dan rekapitulasi DPSHP PPWP kepada KPU/KIPKabupaten/Kota melalui PPK. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan DPSHP PPW dalam bentuk soft file kepada PesertaPemilu dan Panwaslu.
b. c.
I
PENGUMUMAN DAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUKTAHIRAN 1. Pengumuman DPSHP PPS mengumumkan DPSHP PPWP yang telah ditetapkan selama 7 (tujuh) hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat antara lain pada kantor PPS, dan/atau sekretariat RT/RW untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Pengawas Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu. 2. Masukan dan Tanggapan Terhadap DPSHP a. b.
Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan secara tertulis kepada PPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP PPWP diumumkan. Masukan dan tanggapan dari Pemantau, Peserta Pemilu, Bawaslu/Pengawas Pemilu terhadap pengumuman DPS PPWP disampaikan secara tertulis kepada PPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP PPWP diumumkan.
31
c. d.
Pemilih yang memberikan tanggapan dan masukan harus menunjukkan identitas diri atau surat keterangan yang sah lainnya. Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu antara lain: 1) perbaikan penulisan identitas atau data Pemilih; 2) penghapusan atau pencoretan Pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pemilih; 3) mendaftar Pemilih ke dalam DPSHP PPWP karena belum terdaftar; dan 4) menambah/mendaftar Pemilih ke dalam DPSHP PPWP karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil.
3. Perbaikan DPSHP a. b. c. d.
J
PPS memperbaiki DPSHP PPWP berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Pemantau, Peserta Pemilu, dan Pengawas Pemilu yang telah dilakukanpengecekan kebenaran atas masukan dan tanggapan tersebut. Perbaikan DPSHP PPWP dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat. Perbaikan DPSHP PPWP dilakukan dalam formulir Model A.3-PPWP. PPS menyerahkan soft copy perbaikan DPSHP PPWP beserta rekapitulasinya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
DAFTAR PEMILIH TETAP 1. Pengertian Daftar Pemilih Tetap Daftar Pemlih Tetap (DPT) adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan perbaikan DPSH yang diterima dari PPS 2. Prosedur Penetapan DPT a. KPU/ Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT PPWP ke dalam Model A.3 PPWP berdasarkan Perbaikan DPSHP PPWP yang diterima dari PPS. b. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT PPWP berdasarkan TPS. c. Penetapan DPT PPWP ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota. d. Penetapan DPT PPWP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara. 3.
Penyerahan DPT dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU, KPU Propinsi, PPK dan PPS a. DPT PPWP yang telah ditetapkan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS. b. Penyerahan DPT PPWP kepada KPU dan KPU Provinsi dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih atau dalam bentuk cakram padat. c. DPT PPWP yang diserahkan kepada PPK dan PPS sebanyak 6 (enam) rangkap: 1) 1 (satu) rangkap untuk PPK; 2) 2 (dua) rangkap untuk PPS untuk diumumkan; dan 3) 3 (tiga) rangkap untuk KPPS untuk keperluan pemungutan dan
32
penghitungan suara di TPS. 4. Penyerahan Salinan DPT kepada Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu a.
b. c.
KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan DPT PPWP kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu baik di tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah. Penyerahan salinan DPT PPWP kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Panwaslu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT PPWP. Penyerahan salinan DPT PPWP kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Panwaslu disertai dengan berita acara serah terima.
5. Pengumuman DPT a. b. c. d.
PPS mengumumkan DPT PPWP yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota sejak DPT PPWP diterima oleh PPS sampai dengan hari pemungutan suara. PPS dalam mengumumkan DPT PPWP dengan cara menempel DPT PPWP di papan pengumuman yang mudah terjangkau masyarakat dan Pemilih penyandang disabilitas. DPT PPWP digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi yang merupakan bagian dari DPT di website KPU.
6. Rekapitulasi DPT a. b. c. d.
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT PPWP di kabupaten/kota dengan menggunakan formulir Model A.3.3 PPWP. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT PPWP di provinsi dengan menggunakan formulir Model A.3.4 PPWP. KPU melakukan rekapitulasi DPT PPWP secara nasional dengan menggunakan formulir Model A.3.5 PPWP. Rekapitulasi DPT PPWP yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
K DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 1. Pengertian Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)PPWP terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT PPWP di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Keadaan tertentu adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan
33
kemampuan Pemilih, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, bencana alam, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar. 2.
Waktu Penyusunan DPTb DPTb disusun paling lama 3 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
3.
4.
Proses DPTb a.
Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb PPWP, pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT PPWP di TPS asal.
b.
Pemilih terlebih dahulu harus melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPTb PPWP (Model A5-PPWP) yang akan digunakan hak memilih di TPS lain.
c.
PPS berdasarkan laporan Pemilih meneliti kebenaran laporan bersangkutan.
d.
Dalam hal Pemilih benar telah terdaftar dalam DPT PPWP, PPS mencatat atau memberikan catatan pada kolom keterangan DPTb PPWP (Model A.4-PPWP) dan memberikan Surat Pemberitahuan DPTb PPWP (Model A.5-PPWP) dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS.
e.
Pemilih dengan membawa Surat Pemberitahuan DPTb PPWP (Model A.5-PPWP) harus melapor kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
Pengumuman DPTb DPTb PPWP diumumkan oleh PPS di tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
L DAFTAR PEMILIH KHUSUS 1.
Pengertian Daftar Pemilih Khusus (DPK) PPWP adalah daftar pemilih yang memuat Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS PPWP, DPT PPWP atau DPTb PPWP
2.
Penyusunan DPK a. Dalam menyusun dan menetapkan DPK PPWP, KPU Provinsi dibantu oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota. b. Dalam hal setelah DPT PPWP ditetapkan dan diumumkan masih terdapat Pemilih yang tidak terdaftar, PPS mendaftar Pemilih tersebut kedalam formulir DPK PPWP (Model A.K-PPWP). c. PPS melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.
34
d.
PPS menyusun DPK PPWP sejak DPT PPWP ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara. Ketua dan anggota PPS memberikan paraf pada DPK PPWP yang telah disusun. PPS menyampaikan DPK PPWP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh melalui PPK dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah Ketua dan Anggota PPS memberikan paraf pada DPK PPWP yang telah disusun.
e. f.
3. Penetapan DPK a.
KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan DPK PPWP berdasarkan usulan PPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara. Penetapan DPK PPWP oleh KPU Provinsi dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi. DPK PPWP ditetapkan oleh KPU Propinsi dalam model A. PPWP KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan DPK PPWP kepada KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
b.
c.
4. Penyampaian DPK ke Peserta Pemilu dan Bawaslu Propinsi KPU Provinsi menyampaikan salinan data elektronik (softcopy) DPK PPWP dalam bentuk cakram padat dalam format PDF yang tidak bisa diubah kepada perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi.
M DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb) 1 Pengertian Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) PPWP adalah daftar pemilih yang memuat pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP 2
Prosedur 1. Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam DPKTb (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya. 2.
Pemilih yang masuk dalam DPTb menggunakan hak pilihnya di TPS mulai jam 12.00 sampai jam 13.00 waktu setempat
Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, tidak diadakan kegiatan pemutakhiran DPT PPWP
35
N PELANGGARAN PIDANA DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PASAL
202
203
SUBYEK HUKUM
BENTUK PELANGGARAN
Setiap Orang
Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
Setiap Orang
dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih
ANCAMAN SANKSI
PASAL RUJUKAN
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
-
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
-
36
204
Setiap orang
dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalanghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
_
Pasal 29 ayat 3 :
206
Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten /kota, dan PPS
“Dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau tidak memperbaiki Daftar Pemilih Sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4)”
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran … diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari. Pasal 29 ayat (4) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara
37
207
Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten /kota, PPK, PPS, dan PPLN
tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara, perbaikan Daftar Pemilih Sementara, penetapan Daftar Pemilih Tetap, yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),
berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap paling lama 7 (tujuh) hari. Pasal 32 ayat (2)
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 32 ayat (1) Dalam hal pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU
38
provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota, danPengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
209
Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten /kota, PPK, PPS, dan PPLN
dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap,
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
39
O JADWAL TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
NO
KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANA
(2014) 1
Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 kepada Kemendagri
3 s/d 23 Mar
KPU
2
Penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD menjadi DPS Pemilu Presiden dan
24 s/d 30 Mar
KPU
3
Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih 1.
Sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD (DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dengan DPTb, DPK, DPKTb dan Pemilih baru pasca Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
11 s/d 20 April
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota
2.
Ppemutakhiran terhadap Pemilih yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 dan DPTb
21 April s/d 10 Mei 2014
PPS
4
Penetapan DPS hasil pemutakhiran
11 s/d 12 Mei 2014
PPS
5
Pengumuman DPS hasil pemutakhiran
13 s/d 19 Mei 2014
PPS
6
Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil pemutakhiran
20 s/d 26 Mei 2014
PPS
7
Perbaikan terhadap DPS hasil pemutakhiran
27 Mei s/d 2 Juni 2014
PPS
8
Penetapan dan rekapitulasi DPT:
PPS
40
a.Penyusunan DPT di PPS b.Penyusunan dan rekapitulasi di PPK c.Rekapitulasi dan penetapan di KPU d.Kabupaten/Kota
9
10
3 s/d 4 Juni 2014 5 s/d 6 Juni 2014 7 s/d 9 Juni 2014
PPK KPU Kabupaten /Kota KPU Propinsi
e.Rekapitulasi di KPU Provinsi
10 s/d 11 Juni 2014
Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK
5 Juni s/d 1 Juli 2014
PPS
Penetapan DPK
1 s/d 2 Juli 2014
KPU Provinsi
41
42
BAB VI
PEMANTAUAN TAHAPAN KAMPANYE
A DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan tahapan Kampanye dan pemantauan terhadap Kampanye, adalah : 1. UU NO 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden : a. Pasal 33 – 93 b. Ketentuan Pidana, pasal 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 224, 225, 226 2. Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2014 tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
B FOKUS PEMANTAUAN Pemantauan tahapan Kampanye yang dilaksanakan oleh Kemitraan, berfokus pada : 1. Kepatuhan pelaksana, peserta dan petugas kampanye terhadap laranganlarangandalam kampanye 2. Kepatuhan pelaksana kampanye terhadap larangan mengikutsertakan pihakpihak yang tidak boleh terlibat dalam kampanye 3. Politik uang 4. Penggunaan fasilitas negara 5. Penyalahgunaan jabatan 6. Kepatuhan terhadap ketentuan cuti bagi pejabat negara 7. Integritas penyelenggara pemilu dalam tahapan Kamapnye
C PENGERTIAN DAN PRINSIP KAMPANYE Pengertian Kampanye Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
43
Prinsip Kampanye Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
D PELAKSANA, PETUGAS DAN PESERTA KAMPANYE A.
Pelaksana Kampanye Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana Kampanye yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab teknis. Pelaksana Kampanye terdiri atas pengurus Partai Politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan. Pasangan Calon membentuk tim Kampanye nasional. tim Kampanye tingkat nasional dapat membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
B.
Petugas Kampanye 1. Kampanye didukung oleh petugas kampanye yang terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye 2. Kampanye diikuti oleh peserta kampanye yang terdiri atas anggota masayarakat
C. Penyampaian Nama-nama Pelaksana dan Tim Kampanye 1. Nama-nama pelaksana Kampanye dan anggota tim Kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. 2. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye dan nama anggota tim Kampanye kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota.
E
MATERI, METODE DAN WAKTU KAMPANYE A. Materi Kampanye Materi Kampanye meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon. Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui website KPU. B. Metode Kampanye Kampanye dapat dilaksanakan melalui: 1. pertemuan terbatas; 2. tatap muka dan dialog; 3. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; 4. penyiaran melalui radio dan/atau televisi; 5. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; 6. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU; 7. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
44
8.
kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan.
C. Debat Pasangan Calon 1. Debat Pasangan Calon dilaksanakan 5 (lima) kali. 2. Diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik. 3. Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. memajukan kesejahteraan umum; c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 4. Penyelenggaraan debat Pasangan Calon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). D. Waktu Kampanye 1. Kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan namanama Pasangan Calon sampai dengan dimulainya masa tenang. 2. Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
F
LARANGAN DALAM KAMPANYE A.
Larangan untuk Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain; d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
B. Pihak-pihak yang Tidak Boleh Diikutsertakan Kampanye
45
Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pegawai negeri sipil; f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. kepala desa; h. perangkat desa; i. anggota badan permusyaratan desa; dan j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. C. Larangan bagi PNS dalam Kampanye 1. Sebagai peserta Kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan atribut Partai Politik, Pasangan Calon, atau atribut pegawai negeri sipil. 2. Sebagai peserta Kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara. D.
Larangan bagi Pejabat
1. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye. 2. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Catatan“Pejabat negara” yang dimaksud meliputi Presiden, Wakil Presiden, menteri/pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Keputusan/kebijakan yang menguntungkan atau merugikan didasarkan pada pengaduan yang signifikan dan didukung dengan bukti.
G KETENTUAN CUTI DALAM KAMPANYE 1.
Kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; dan
46
2.
b. menjalani cuti Kampanye. Cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
HAK KAMPANYE BAGI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENSERTA PEJABAT LAINNYA A. Hak Kampanye Presiden dan Wakil Presiden 1. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye. 2. Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden B. Hak Kampanye Pejabat Lainnya 1. Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye. 2. Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai: a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden; b. anggota tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau c. pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU. CUTI KAMPANYE BAGI PEJABAT A. Cuti Kampanye bagi Menteri 1. Menteri sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dapat diberikan cuti. 2. Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. 3. Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti B. Cuti Kampanye Bagi Kepala Daerah 1. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dapat diberikan cuti. 2. Cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. 3. Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye 4. Apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye melaksanakan Kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah. 5. Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati dan wakil kota dan wakil walikota pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
47 H PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA A.
Larangan Penggunaan Fasilitas Negara 1. Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya dilarang menggunakan fasilitas negara. 2. Fasilitas negara berupa: a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya. 3. Gedung atau fasilitas negara disewakan kepada umum dikecualikan
B.
Fasilitas Negara yang Melekat pada Presiden dan Wakil Presiden 1.
Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. 2. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang yakni pengamanan, kesehatan dan protokoler tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
C. Fasilitas Negara yang Melekat Pada Calon Presiden dan Wakil Presiden 1. 2.
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengamanan dan pengawalan tersebut dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara
PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE 1.
2.
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.
48 I
PELANGGARAN PIDANA DALAM TAHAPAN KAMPANYE SUBYEK HUKUM
BENTUK PELANGGA-RAN
ANCAMAN SANKSI
210
Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten /kota, PPK, PPS, dan PPLN
dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungka n atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa Kampanye
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.00 0,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.0 00,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
211
Pejabat negara
dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungka n atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa Kampanye,
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.00 0,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.0 00,00 (tiga puluh enam
PASAL
PASAL RUJUKAN
49
juta rupiah). 212
kepala desa atau sebutan lain
dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungka n atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa Kampanye,
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.00 0,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.0 00,00 (dua belas juta rupiah).
213
Setiap orang
dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.00 0,00 (tiga juta rupiah) atau paling banyak Rp12.000.0 00,00 (dua belas juta rupiah).
Pasal 40
dengan sengaja melanggar larangan
pidana penjara paling
Pasal 41 ayat (1) Pelaksana, peserta,dan petugas
214
Setiap orang (Pelaksana,
1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan nama-nama Pasangan Calon sampai dengan dimulainya masa tenang. 2. Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
50
peserta, dan petugas Kampanye)
pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.00 0,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.0 00,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Kampanya dilarang: mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain; menghasut dan mengadudomba perseorangan atau masyarakat; mengganggu ketertiban umum;
mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
51
215
216
Pelaksana Kampanye
Setiap pelaksana Kampanye
dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j,
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.00 0,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.0 00,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Pasal 41 ayat (1) huruf j:
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp30.000.0
Pasal 41 ayat (2)
Setiap orang (Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye) dilarang : j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan Ketua, Wakil Ketua, ketua muda,
52
00,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.0 00,00 (enam puluh juta rupiah).
hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pegawai negeri sipil; f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. kepala desa; h. perangkat desa; i. anggota badan permusyaratan desa; dan j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih
217
Setiap Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung, hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua, Wakil Ketua dan
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) terkait larangan ikut serta dalam kampanye .
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.0 00,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.0
Pasal 41 ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye.
53
anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia serta pejabat badan usaha milik negara/ba dan usaha milik daerah 218
219
00,00 (lima puluh juta rupiah).
Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyar atan desa
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dan ayat (5), terkait keikutsertaan sebagai pelaksana Kampanye dan menggunakan fasilitas negara
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.00 0,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.0 00,00 (dua belas juta rupiah).
Anggota KPU, KPU
terbukti melakukan
pidana penjara
Pasal 42 ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye. Pasal 42 ayat (5) Sebagai peserta Kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.
Pasal 88 ayat (1) huruf a
54
224
provinsi, KPU kabupaten /kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten /kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten /kota
tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a,
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.00 0,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.0 00,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Setiap orang
dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye,
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.00 0,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.0 00,00 (dua
Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung
55
puluh empat juta rupiah). 225
Pelaksana Kampany, Pelaksana Kampanye , tim Kampanye , peserta Kampanye , dan petugas Kampanye
1. karena kelalaiannya mengakibatk an terganggunya tahapan penyelenggar aan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat desa/kelurah -an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72;
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.00 0,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.0 00,00 (dua belas juta rupiah).
2.Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud yang mengakibatk an terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurah an dilakukan karena kesengajaan,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.00 0,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.0
Pasal 72 : Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
56
00,00 (delapan belas juta rupiah). 226
Setiap pelaksana, peserta, atau petugas Kampanye
terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraa n Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.00 0,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.0 00,00 (dua puluh empat juta rupiah
w.hukumonline.com
J
JADWAL KAMPANYE
No
WAKTU (2014)
KEGIATAN
PELAKSANA
1
Pertemuan antar peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye
2 Juni
12 Juni
Dikoordinasikan oleh KPU
2
Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas
3 Juni
13 Juni
KPU, pasangan calon, dan tim kampanye
3
Kampanye
4 Juni s/d 5 Juli
14 Juni s/d 5 Juli
pasangan calon dan tim kampanye
57
4
Masa tenang
6 s/d 8 Juli
6 s/d 8 Juli
pasangan calon dan tim kampanye
5
Laporan dana kampanye a. Laporan rekening khusus
7 Juni
17 Juni
pasangan calon dan tim kampanye
b. Laporan penerimaan dana kampanye periode I
3 Juni
13 Juni
pasangan calon dan tim kampanye
c. Pengumuman penerimaan danakampanye periode I
4 Juni
14 Juni
KPU
d. Laporan penerimaan dan kampanye periode II
6 Juli
6 Juli
pasangan calon dan tim kampanye
e. Pengumuman penerimaan dana f. kampanye periode II
7 Juli
7 Juli
KPU
g. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye
18 Juli
18 Juli
Pasangan Calon kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
h. Penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke Kantor Akuntan Publik (KAP)
24 Juli
24 Juli
Pasangan Calon kepada KAP melalui KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
i. Audit Dana Kampanye
24 Juli s/d 6 Sept
24 Juli s/d 6 Sept
KAP
j. Penyampaian hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
6 September
6 September
KAP
k. Pemberitahuan hasil audit dana l. Kampanye kepada pasangan calon dan tim kampanye
13 September
13 September
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
m. Pengumuman hasil audit dana kampanye
16 September
16 September
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
58
6
Pertemuan antar peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye
2 Juni
FORMULIR PEMANTAUAN KAMPANYE (terlampir FORM 2_LTO dan FORM 02_PC)
12 Juni
KPU
59
60
BAB VII
PEMANTAUAN TAHAPAN PENGADAAN & PENDISTRIBUSIAN PERLENGKANAN PEMILU
A DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu dan pemantauan terhadap tahapan tersebut berdasar pada : 1. UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden a.Pasal 104 sampai dengan pasal 110 b.Ketentuan pidana: pasal 229, 230 dan 231 2. Peraturan KPU Nomor 18 Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil presiden
B FOKUS PEMANTAUAN Pemantauan terhadap tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu difokuskan pada : 1. Ketepatan waktu tibanya semua perlengkapan pemilu 2. Ketepatan jumlah semua perlengkapan pemilu 3. Ketepatan spesifikasi semua perlengkapan pemilu LTO memantau distribusi perlengkapan pemilu di KPU kabupaten/kota, PC memantau distribusi di KPU propinsi
C JENIS PERLENGKAPAN DAN PRINSIP PENGADAAN Untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas : 1. perlengkapan pemungutan suara; 2. dukungan perlengkapan lainnya.
61
Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. hemat anggaran/efisien
D STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 1. Perlengkapkapan Pemungutan Suara
NO
JENIS PERLENGKAPAN
FUNGSI/JUMLAH/SPESIFIKASI
1
Kotak Suara
a. Kotak suara untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara dalam negeri sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk luar negeri 1 (satu) buah per TPS c. Kotak suara yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dapat digumakan kembali setelah isinya dikeluarkan dan diamankan. d. Kotak suara harus dalam kondisi baik dengan mengutamakan penggunaan kotak suara berbahan aluminium
2
Surat Suara
a. Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presidenmemuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon b. Surat Suara untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, berbentuk empat persegi panjang, horisontal. c. Format Surat Suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dan nomor urut Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan Surat Suara Jumlah Surat Suara a. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar Pemilih tetap, ditambah 2% (dua persen) dari
62
b.
c.
d. e.
3
Tinta
Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai cadangan. Jumlah Surat Suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS ditambah 2% (dua persen) sebagai cadangan Apabila setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang jumlahnya signifikan di satu wilayah dan tidak dapat ditampung pada TPS yang telah ditetapkan serta persediaan surat suara belum mencukupi, DPK tersebut dimasukkan dalam DPT dengan Keputusan KPU KPU menyediakan Surat Suara bagi DPK tersebut Selain jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada poin (1), untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS disediakan surat suara yang diberi tanda khusus sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk setiap kabupaten/kota.
a. Tinta digunakan untuk memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. b. Tinta berwarna ungu atau biru tua c. Harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan/Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan/atau sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium pemerintah/Perguruan Tinggi Negeri d. Memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta e. Memiliki daya tahan/lekat selama 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun pembersih lainnya f. Harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan tidak menghalangi air untuk keabsahan wudhu. g. Komposisi tinta dapat dibuat dari bahan kimia atau bahan gambir h. Dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml tahan tumpah dan tahan bocor (leakproof).
63
i.
Botol dikemas dalam kotak yang terbuat dari kertas karton dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran botol, diberi label logo KPU, dan instruksi cara penyimpanan dan petunjuk pemakaian.
Jumlah Tinta a. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS/TPSLN sebanyak 2 (dua) botol sampai dengan 4 (empat) botol. b. Penyediaan tinta di TPS, disesuaikan dengan jumlah Pemilih di setiap TPS, dengan mengedepankan prinsip efisiensi. c. Tinta disediakan sebanyak 2 (dua) botol apabila jumlah Pemilih tiap TPS sampai dengan 500 (lima ratus) orang. d. Tinta disediakan sebanyak 3 (tiga) botol, apabila jumlah Pemilih tiap TPS lebih dari 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) orang. e. Tinta disediakan sebanyak 4 (empat) botol, apabila jumlah Pemilih tiap TPS lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) orang.
4
Bilik Pemungutan Suara
a. Bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS sejumlah 4 (empat) buah. b. Dapat menggunakan bilik suara yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik c. Bilik pemungutan suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri dibuat dengan bentuk ukuran, bahan dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi setempat di luar negeri.
5
Segel
Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/barang keperluan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
6
Alat dan alas untuk mencoblos
Alat dan alas untuk mencoblos meliputi paku, bantalan, dan meja dan disediakan disediakan 1 (satu) buah pada setiap bilik pemungutan suara di TPS.
7
Tempat
TPS
untuk
pelaksanaan
pemungutan
suara
harus
64
Pemungutan Suara
memberikan disabilitas
kemudahan
akses
bagi
penyandang
2. Dukungan Perlengkapan lainnya
NO
JENIS DUKUNGAN PERLENGKAPAN
FUNGSI/JUMLAH/SPESIFIKASI
1
Sampul kertas;
Sampul kertas digunakan untukmemuat: a. Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS/ TPSLN; dan c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS/PPLN, PPK,KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh.
2
Formulir;
1. Jenis fomulir yang digunakan sesuai tingkatan : a. Formulir yang digunakan oleh KPPS adalah formulir Model C. b. Formulir yang digunakan oleh PPS adalah formulir Model D. c. Formulir yang digunakan oleh PPK adalah formulir Model DA. d. Formulir yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah formulir Model DB dan EB. e. Formulir yang digunakan oleh KPU Provinsi Aceh adalah formulir Model DC, EA dan EC f. Formulir yang digunakan oleh KPU adalah formulir ModelDD, E dan ED 2. Keabsahan Formulir : Formulir model C diberi pengaman dengan tanda khusus hologram untuk menjamin keaslian hasil penghitungan sesuai dengan suara Pemilih
3
Stiker identitas kotak suara;
1. Stiker identitas kotak suara dipasang 1 (satu) buah pada setiap kotak suara. 2. Stiker identitas kotak suara memuat tulisan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, nomor TPS, nama PPS, nama PPK, dan nama KPU Kabupaten/Kota.
65
E
4
Alat bantu tunanetra;
1. Alat bantu tunanetra untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara 2. Alat bantu tunanetra dibuat dari kertas art carton bertuliskan huruf Braille 3. Ukuran alat bantu tunanetra dibuat sama dengan ukuran Surat Suara.
5
perlengkapan di TPS/TPSLN; dan
Perlengkapan di TPS, meliputi : a. tanda pengenal KPPS b. tanda pengenal petugas keamanan TPS c. tanda pengenal saksi; d. karet pengikat Surat Suara; e. lem/perekat; f. kantong plastik; g. ballpoint; h. gembok; i. spidol; j. tali pengikat alat untuk mencoblos.
6
Daftar Calon
Pada setiap TPS disediakan sejumlah 1 (satu) set Daftar Pasangan Calon
Pasangan
PELAKSANAAN PENGADAAN 1. 2.
3.
Pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya, dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU. Sekretariat Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan PemungutanSuara dan dukungan perlengkapan lainnya, sebagaimana dimaksud kepada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat
66
Pembagian tugas pengadaan diantara Sekretariat KPU dan jajarannya sesuai tingkatan sebagaiberikut
TINGKATAN SEKRETARIAT KPU
KPU Propinsi
JENIS PERLENGKAPAN YANG HARUS DIADAKAN a. b. c. d. e. f. a. b. c. d. e.
KPU Kabupaten/Kota
Surat Suara segel; tinta; alat bantu tunanetra; Daftar Pasangan Calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Formulir C, C1 dan C1 Plano berhologram sampul kertas; kotak suara; bilik pemungutan suara; formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kecuali formulir C, C1dan C1 Plano berhologram.
pengadaan dukungan perlengkapan lainnya yang berupa perlengkapan di TPS
Dalam hal terjadi bencana alam dan peristiwa lainnya,sehingga Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pengadaan sesuai dengan kewenangannya, maka pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan oleh satuan kerja 1 (satu) tingkat di atasnya atau oleh Sekretariat Jenderal KPU.
F PENGEPAKAN SURAT SUARA 1. 2.
Untuk menghindari kerusakan Surat Suara dalam pengangkutan, setiap 1.000 (seribu) lembar Surat Suara dipak dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks. Di bagian luar boks diberi label daerah kabupaten/kota tujuan pengiriman, jumlah lembar Surat Suara dan nomor boks
67
G MEKANISME PENDISTRIBUSIAN 1.
Pembagian Tugas Distribusi Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada sekretariat KPU dijenjang bawahnya, sebagai berikut : 1. Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU kepada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. 2. Sekretariat KPU Provinsi Aceh mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. 3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada PPK, PPS dan KPPS. 4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat melimpahkan kewenangan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu hingga ke TPS kepada PPK, PPS dan KPPS.
2.
Pelaksana Distribusi Pendistribusian perlengkapan tersebut dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang telah dinyatakan berhakmelaksanakan pekerjaan oleh KPU.
3
Monitoring dan Pengawasan Distribusi 1. Sekretariat Jenderal KPU melakukan pengawasan dan monitoring pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri dan luar negeri. 2. KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPLN.
H PENGAMANAN 1. Pengamanan Pengadaan Surat Suara A. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan Surat Suara dilarang mencetak Surat Suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan Surat Suara; b. pengamanan selama proses pencetakan Surat Suara dan penyimpanan di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh Penyedia dan KPU bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. Selama proses pencetakan, KPU menempatkan petugas di lokasi percetakan Surat Suara untuk: 1. mengawasi proses produksi; 2. menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara pengiriman Surat Suara oleh penyedia jasa percetakan; 3. secara periodik memverifikasi Surat Suara yang telah selesai dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan di gudang percetakan; 4. menandatangani berita acara bersama dengan penyedia jasa percetakan; 5. membuat laporan perkembangan produksi dan distribusi surat suara secara periodik kepada Sekretaris Jenderal KPU
68
KPU mengawasi dan mengamankan plat cetak yang digunakan untuk mencetak Surat Suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya. 2. Ketentuan Pengamaan Pengadaan Segel 1. 2. 3.
Perusahaan yang melaksanakan pengadaan segel harus menjaga kualitas, keamanan, dan ketepatan jumlah maupun waktu penyerahan barang sampai di KPU Kabupaten/Kota dan kelompok kerja Pemilu luar negeri KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan produksi dan distribusi segel ke KPU Kabupaten/Kota dan kelompok kerja Pemilu luar negeri
Ketentuan Pengamaan Pengadaan Tinta Pengamanan tinta dilaksanakan dengan ketentuan: 1. pengadaan tinta mengutamakan produksi dalam negeri; 2. untuk menjaga kualitas tinta, KPU menempatkan petugas di lokasi pabrik tinta untuk: a. mengawasi selama proses produksi dan pengiriman tinta oleh penyedia barang; b. secara periodik membuat laporan tentang jumlah tinta yang telah diproduksi dan jumlah yang sudah dikirim oleh penyedia barang. 3. KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan produksi di pabrik dan pendistribusian tinta ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dan kelompok kerja Pemilu luar negeri.
I
PELANGGARAN PIDANA PADA TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILU
PASAL 229
SUBYEK HUKUM Ketua KPU
BENTUK PERBUATAN dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
SANKSI PIDANA
RUJUKAN PASAL
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
Pasal 108, ayat (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Ayat (3)
69
Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Ayat (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap kabupaten/kota sebanyak. 1000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus. 230
Setiap orang dan/atau perusahaan pencetak surat suara
dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1)
pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 109 ayat (1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara
231
Setiap orang dan/atau perusahaan pencetak
tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat
pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 48
Pasal 109 ayat (1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang
70
surat suara
E
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1)
(empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara
JADWAL PENGADAAN DAN PENDITRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILU KEGIATAN
WAKTU
KETERANGAN
Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: a. Putaran I
b. Putaran II
3 Maret s/d 8 Juli 22 Juli s/d 8 September
FORMULIR PEMANTAUAN (terlampir FORM 3_LTO dan FORM 3_PC)
Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS
71
72
BAB VIII
PEMANTAUAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA A DASAR HUKUM 1. Dasar hukum pelaksanaan tahapan Rekapitulasi dan pemantauan terhadap tahapan Rekapitulasi berdasar pada : a. UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden : pasal 141 sampai dengan pasal 169 b. Ketentuan Pidana : pasal 242, 243, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 254, 255, 256, 257, 258, 259 2. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan serta Penetapan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden
B FOKUS PEMANTAUAN Pemantauan tahapan Rekapitulasi difokuskan pada : 1. Ketepatan prosedur pelaksanaan rekapitulasi oleh PPK/KPU Kabupaten Kota/KPU Propinsi 2. Transparansi proses rekapitulasi 3. Akurasi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (potensi manipulasi hasil) 4. Transparansi pengumuman hasil rekapitulasi 5. Netralitas PPK/KPU Kabupaten Kota/KPU Propinsi 6. Intimidasi kepada pemilih dan penyelenggara pemilu 7. Politik Uang kepada pemilih dan penyelenggara pemilu LTO melakukan pemantauan Rekapitulasi di salah satu Kecamatan (PPK) diwilayah kerjanya dan Rekapitulasi di KPU kabupaten/kota PC melakukan pemantauan Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Propinsi
C PELAKSANA REKAPITULASI Rekapitulasi perhitungan suara dilakukan secara berjenjang dan dilakukan oleh; a. PPS melakukan rekapitulasi pada tingkat desa/kelurahan atau nama lain; b. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
73
c. d. e.
D
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; KPU Provinsi Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi; dan KPU melakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.
JENIS FORMULIR REKAPITULASI NAMA FORMULIR
MODEL D/DA/DB/DC/DD PPWP
MODEL D1/DA1/DB1/DC1/DD1 PPWP MODEL D2/DA2/DB2/DC2/DD2 PPWP
MODEL D3/DA3/DB3/DC3/DD3 PPWP MODEL D4/DA4/DB4/DC4 PPWP
MODEL D5/DA5/DB5/DC5/DD4 PPWP
MODEL D6/DA6/DB6/DC6/DD5 PPWP
Berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014; Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014; Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014; Berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat di bawahnya dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014; Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara kepada tingkat di atasnya; Tanda terima berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan.
E REKAPITULASI SUARA DI TINGKAT KECAMATAN A. PERSIAPAN REKAPITULASI Persiapan yang harus dilakukan oleh Panitian Pemilihan Kecamatan sebelum melakukan rekapitulasim adalah : 1.
Menyusun Jadwal Rapat a. PPK melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.
74
b.
PPK menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah desa atau nama lainnya/kelurahan dalam wilayah kerja PPS agar Rekapitulasi Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
2.
MenyampaikanSurat Undangan Rapat Rekapitulasi a. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi. Peserta rapat terdiri atas: 1) Saksi; 2) Panwaslu Kecamatan; 3) dan PPS b. Surat undangan harus mencantumkan 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara; 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara; 3) jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK; 4) Setiap Saksi dari Pasangan Calon hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon; 5) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan 6) Peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara. (pasal 18 ayat 3)
3.
Melakukan pembagian tugas Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK dan Ketua PPS. sebagai berikut: a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara; b. Anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS bertugas: 1) membacakan formulir Model D PPWP dan Model D1 PPWP; 2) mencatat hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara; dan 3) menyiapkan formulir Model DA PPWP, Model DA1 PPWP dan Model DA1 Plano
4.
Mempersiapakan perlengkapan rekapitulasi PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara. Perlengkapan rapat terdiri atas: a. Ruang rapat, dengan mempertimbangkan kapasitas peserta rapat dan tempat untuk penempatan kotak suara yang masih tersegel b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat, terdiri atas;
JENIS FORMULIR Model DA
Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara
Model DA1
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara
Model DA2
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Model DA3
Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari
75
tingkat di bawahnya Model DA4
Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara kepada tingkat di atasnya
Model DA5
Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara
Model DA6
Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
a. Kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dari seluruh PPS diterima oleh PPK setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS. 2) PPK membuat Berita Acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3 PPWP. 3) PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya. b. Perlengkapan lainnya terdiri atas; 1) Sampul kertas yang digunakan untuk memuat formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP. 2) Segel Pemilu sebanyak 5 (lima) lembar yang digunakan digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada: a) Sampul kertas yang memuat formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP, sebanyak 4 (empat) buah; b) lubang kunci/gembok salah satu kotak suara yang berisi formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP,masing-masing 1 (satu) lembar. 3) Spidol sebanyak 1 (satu) buah; 4) ballpoint sebanyak 2 (dua) buah 5) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah; 6) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan 7) daftar hadir peserta rapat. B PELAKSANAAN REKAPITULASI 1. 2.
Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai: a. agenda rapat; b. tata cara rekapitulasi di tingkat kecamatan PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut: a. membuka kotak suara tersegel b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model D PPWP dan D1 PPWP; c. menempelkan formulir Model D1 PPWP Plano pada papan rekapitulasi; d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam e. formulir Model D PPWP, Model D1 PPWP dan Model D1 PPWP Plano;
76
f.
3. 4. 5. 6.
7. 8.
9.
mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DA, DA1 PPWP Plano dan DA1 PPWP. Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja kecamatan. (pasal 26) Formulir ditandatangani oleh Ketua PPK, semua Anggota PPK, dan Saksi yang hadir. Dalam hal Anggota PPK dan Saksi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud, cukup ditandatangani oleh Anggota PPK dan Saksi yang bersedia. PPK menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5 PPWP kepada: a. Saksi; dan b. Panwaslu Kecamatan. (Pasal 24- pasal 27) PPK mengumumkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.(pasal 28) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota: a. kotak suara yang berisi formulir Model DA PPWP, DA1 PPWP dan DA1 PPWP Plano alam keadaan disegel; b. kotak suara yang berisi formulir Model D1 PPWP dalam keadaan disegel; dan c. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat PPS dalam keadaan disegel. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4 PPWP dan formulir Model DB3 PPWP.(Pasal 29)
C PENYELESAIAN KEBERATAN 1. Saksi/Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan suara dalam formulir Model D1 PPWP Plano. 3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPK mengadakan pembetulan saat itu juga. 4. Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPK dan Saksi yang hadir. 5. Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari Saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir. 6. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi. 7. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2 PPWP. 8. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, PanwasluKecamatan, dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
77
9. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada poin (8) dapat berupa foto atau video.(Pasal 30)
F REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA Tugas Dan Kewajiban KPU Kab.Kota Dalam Tahapan Rekapitulasi Suara A. Penyusunan Jadwal Rapat 1. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK. 2. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota. 3. Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. B. Surat Undangan 1. Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi. 2. Peserta rapat terdiri atas: a. Saksi b. Panwaslu Kabupaten/Kota; dan c. PPK. 3. Surat undangan harus mencantumkan: a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi; b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi; c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota; d. setiap Saksi dari Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon; e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota; dan f. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi. C. Pembagian Tugas 1. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara. 2. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
78
D. Penyiapan Perlengkapan 1. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi. 2. Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 terdiri atas; a. ruang rapat, dengan mempertimbangkan: 1) kapasitas peserta rapat; 2) penempatan kotak suara yang masih tersegel. b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat yang terdiri atas; JENIS FORMULIR
Model DB
Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara
Model DB1
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara
Model DB2
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Model DB3
Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya
Model DB4
Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara kepada tingkat di atasnya
Model DB5
Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara
Model DB6
Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dengan ketentuan; 1) diterima oleh KPU Kabupaten/Kota setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan. 2) KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada poin 1 dengan menggunakan formulir Model DB3 PPWP 3) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan. kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya
79
d. Perlengkapan lainnya yang terdiri atas; 1. sampul kertas yang digunakan untuk digunakan untuk memuat formulir Model DB PPWP dan DB1 PPWP 2. segel Pemilu, sebanyak 4 (empat) lembar digunakan untuk menyegel pada sampur kertas yang memuat formulir model DB PPWP dan DB1 PPWP 3. spidol sebanyak 1 (satu) buah; 4. ballpoint sebanyak 2 (dua) buah; 5. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah; 6. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; 7. daftar hadir peserta rapat. E. Pelaksanaan Rekapitulasi 1. 2. 3.
4.
Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat. KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai: a. agenda rapat b. tata cara rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut: a. membuka kotak suara tersegel b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP yang sudah ditandatangani oleh semua Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP; d. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB PPWP dan DB1 PPWP. Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten/kota.
F. Ketentuan Formulir Hasil Rekapitulasi 1. 2. 3.
Formulir sebagaimana dimaksud poin 3 bagian b ditandatangani oleh semua Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir. Dalam hal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud cukup ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang bersedia. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5 PPWP kepada: a. Saksi; dan b. Panwaslu Kabupaten/Kota
80
4. 5.
Penyerahan formulir sebagaimana dimaksud pada poin 3 kepada KPU Provinsi Aceh dicatat dalam formulir Model DB4 PPWP dan formulir Model DC3 PPWP.4. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau website.
G. Kewajiban KPU Terhadap Kotak Suara KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan; a. kotak suara yang berisi formulir Model DA1 PPWP dalam keadaan disegel; b. kotak suara yang berisi formulir Model D1 PPWP dalam keadaan disegel; dan c. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat PPS dalam keadaan disegel H. Penyelesaian Keberatan 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih penghitungan suara dengan formulir Model DA1 Plano. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota mengadakan pembetulan saat itu juga Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU Kabupaten/Kota masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2 PPWP. KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.
81
G REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PROVINSI Tugas Dan Kewajiban KPU Kab.Kota Dalam Tahapan Rekapitulasi Suara A Penyusunan Jadwal Rapat Rekapitulasi 1. KPU Provinsi melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari KPU Kabupaten/Kota. 2. KPU Provinsi menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi. 3. Penyusunan jadwal agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. 4. Ketua KPU Provinsi wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi kepada; a. Saksi b. Bawaslu Provinsi; dan c. KPUKabupaten/Kota B Ketentuan Surat Undangan Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut: a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi; b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi; c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU Provinsi; d. setiap Saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon; e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Provinsi. f. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi. C Penyiapan Perlengkapan Rekapitulasi 1. KPU Provinsi menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi. 2. Perlengkapan rapat terdiri atas: a.ruang rapat dengan mempertimbangkan kapasitas peserta rapat b.Formulir Berita Acara dan Sertifikat terdiri atas;
NAMA FORMULIR Model DC
Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara
Model DC1
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara
Model DC2
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
82
Model DC3
Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya
Model DC4
Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara kepada tingkat di atasnya
Model DC5
Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara
Model DC6
Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
3. 4.
c. sampul tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota; dan d. perlengkapan lainnya yang terdiri atas; 1) sampul kertas yang digunakan untuk digunakan untuk memuat formulir Model DC PPWP dan 2) DC1 PPWP. 3) segel Pemilu, sebanyak 4 (empat) lembar yang digunakan untuk menyegel pada Sampul kertas yang memuat formulir Model DC PPWP dan DC1 PPWP 4) spidol sebanyak 1 (satu) buah; 5) ballpoint sebanyak 2 (dua) buah; 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah; 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCDprojector apabila ada; 8) daftar hadir peserta rapat. Sampul tersegel dari seluruh kabupaten/kota diterima oleh KPU Provinsi setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. KPU Provinsi membuat Berita Acara penerimaan Sampul tersegel dengan menggunakan formulir Model DC3 PPWP
Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara 1.
Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat 2. KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai: a. agenda rapat; b.tata cara rekapitulasi di tingkat provinsi 3. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil dengan langkah sebagai berikut: a. membuka sampul tersegel; b. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DB1 PPWP; c. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC PPWP dan DC1 PPWP 4. Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari kabupaten/kota pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja provinsi.
83
Ketentuan Formulir 1.
Formulir sebagaimana ditandatangani oleh semua Anggota KPU Provinsi/ dan Saksi yang hadir. 2. Dalam hal Anggota KPU Provinsi dan Saksi tidak bersedia menandatangani, formulir cukup ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang bersedia. 3. KPU Provinsi menyerahkan formulir dengan menggunakan tanda terima formulir Model DC5 PPWP kepada: a. Saksi; dan b. Bawaslu Provinsi. 4. Penyerahan formulir kepada KPU dicatat dalam formulir Model DC4 PPWP dan tanda terima Model DD3 PPWP Kewajiban KPU Provinsi 1. KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman KPU Provinsi 2. KPU Provinsi wajib menyerahkan kepada KPU, sampul yang berisi formulir Model DC PPWP dan DC1 PPWP dalam keadaan disegel. Penyelesaian Keberatan 1. Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedurdan/atau selisih penghitungan suara kepada KPU Provinsiapabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir Model DB1 PPWP. 3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi Aceh mengadakan pembetulan saat itu juga. 4. Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU Provinsi dan Saksi yang hadiDalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU 5. Provinsi masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi 6. KPU Provinsi Aceh wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi 7. KPU Provinsi Aceh wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DC2 PPWP. 8. KPU Provinsi Aceh memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Provinsi dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi. 9. Dokumentasi dapat berupa foto atau video
84
H REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG Keadaan Penyebab Rekapitulasi Ulang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas Selain keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai 5, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dapat dilakukan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama berlaku mutatis mutandis untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara
Mekanisme Rekapitulasi Ulang 1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat atau waktu yang telah ditentukan. 2. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Saksi Pasangan Calon atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi yang bersangkutan. 3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi 4. Dalam hal terjadi rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, maka rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK atau KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi Ketentuan jika terjadi perbedaan Jumlah Suara 1.
2.
Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS dengan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK, Saksi Pasangan Calon tingkat Kecamatan dan Saksi tingkat Desa atau nama lainnya/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, atau PPL, PPK melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS yang bersangkutan. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari PPK dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, Saksi tingkat Kabupaten/Kota dan Saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data
85
melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK yang bersangkutan Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang diterima oleh KPU Provinsi, Saksi tingkat Provinsi dan Saksi tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari KPU Provinsi dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara yang diterima oleh KPU, Saksi tingkat Pusat dan Saksi tingkat provinsi, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi/KIP Aceh yang bersangkutan.
3.
4.
Ketentuan Lain 1. 2.
Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan PPS dan PPK. Pelaksanaan hasil rakapitulasi perhitungan perolehan suara dapat dilengkapi dengan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi
I SANKSI PIDANA PASAL
SUBYEK HUKUM
PERBUATAN
SANKSI PIDANA
242
1.Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota, dan PPK
karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara,
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.00 0,00 (dua
RUJUKAN PASAL
86
belas juta rupiah). 2.Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota, dan PPK
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, yang dilakukan karena kesengajaan,
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.00 0,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.00 0,00 (dua puluh empat juta rupiah).
243
Setiap orang
karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel,
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.0 00,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).
244
Setiap orang
dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)
87
dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara,
bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.0 00,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).
248
Setiap orang
dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp2.500.000. 000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000. 000,00 (lima miliar rupiah).
249
Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN
dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Pasangan Calon,
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,
88
00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.00 0,00 (dua belas juta rupiah).
250
Setiap KPPS/KPPSLN
dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS, PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3),
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.00 0,00 (dua belas juta rupiah).
Pasal 139 ayat (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. . (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama. . (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat
89
suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu kabupaten/kota. 251
Setiap KPPS/KPPSLN
tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) dan ayat (5),
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.00 0,00 (delapan belas juta rupiah).
Pasal 139 Ayat (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara. Ayat (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau
90
kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama. 252
Setiap Pengawas Pemilu Lapangan
tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6),
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.00 0,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Pasal 139 ayat (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu kabupaten/kota. .
253
Setiap PPS
tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140,
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.00 0,00 (dua belas juta rupiah).
Pasal 140 PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.
254
Anggota KPU
tidak menetapkan perolehan hasil
pidana penjara paling
91
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini,
singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp240.000.0 00,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.0 00,00 (enam ratus juta rupiah).
255
Setiap orang atau lembaga
mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara,
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.00 0,00 (delapan belas juta rupiah).
256
Setiap orang atau lembaga
melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan
92
257
Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
hasil resmi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.00 0,00 (delapan belas juta rupiah).
tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2)
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.00 0,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.00 0,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Pasal 200 Ayat (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (1) Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menurut UndangUndang ini dapat memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional.
93
258
Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, atau Pengawas Pemilu Luar Negeri
dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
259
Dalam hal penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
melakukan pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 208, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 227, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, Pasal 239, Pasal 241, Pasal 243, Pasal 244, dan Pasal 248,
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.00 0,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
KETENTUAN KHUSUS sanksi pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasalpasal tersebut.
94
J
JADWAL TAHAPAN REKAPITULASI No
KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANA
1
PPS a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara
10 s/d 12 Juli
PPS
2
PPK a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusu nan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan c. Penyampaian berita acara danrekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota
13 s/d 15 Juli
PPK
3
KPU Kabupaten/Kota a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi
16 s/d 17 Juli
KPU Kabupaten/ Kota
95
4
KPU Provinsi a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi kepada KPU
18 s/d 19 Juli
KPUProvinsi
5
KPU a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsidan PPLN b. Penyusunan berita acara
20 s/d 22 Juli
KPU
96
BAB IX
TEKNIS PEMANTAUAN
A TEKNIS PEMANTAUAN 1
Persiapan Sebelum Melakukan Pemantauan Pemilu Yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pemantauan pemilu adalah : a. Membaca dan memahami Buku Panduan : Pemantau wajib membaca Buku panduan Pemantauan Pemilu yang telah disiapkan. Pahami secara baik tentang hak, larangan dan kewajiban pemantau Pemilu, serta sanksi bagi pemantau yang melanggar kewajiban dan larangan. b. Membaca dan memahami Formulir Checklist Pemantauan : Sebelum turun ke lapangan, pemantau wajib membaca dan memahami form checklist pemantauan. Pemahaman yang baik terhadap checklist pemantauan akan sangat membantu untuk melakukan pemantau secara cepat terhadap proses pada setiap tahapan. Jika pemantau baru membaca dan berusaha memahami checklist pemantaun saat berada di lokasi pemantauan maka sulit melakukan pemantauan secara cepat dan maksimal karena kondisi lapangan seringakali sangat dinamis c. Pastikan apa yang akan dipantau: Pemantau harus memastikan lokasi mana dan detil tahapan mana yang akan dipantau pada d. Komunikasi awal dengan Penyelenggara Pemilu setempat: Pemantau penting menjalin komunikasi awal dengan penyelenggara pemilu setempat untuk menyampaikan rencana pemantauan dan untuk mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan persiapan pemilu di TPS dan PPS. Karena itu penting bagi pemantau untuk mengetahui nomor telepon para petugas KPPS dan PPS e. Mencari informasi awal, informasi awal tentang perkembangan pemilu setempat bisa didapatkan langsung dari masyarakat,partai politik, organisasi masayarkat, tokoh-tokoh yang terkait atau melalui media massa dan lainlain. f. Pastikan telah memiliki Kartu Identitas Pemantau Pemilu
97
g. Pastikan telah memiliki Surat Tugas Pemantauan Surat Tugas dari Kemitraan bagi PC. Surat Tugas dari PC bagi LTO Surat Tugas dari LTO bagi PC 2.
Yang Harus Dilakukan saat Memantau Hal yang harus dilakukan pemantau saat berada lokasi a. Pastikan telah mengenakan Kartu Identitas Pemantau Pemilu, membawa Surat Tugas Pemantau Pemilu dan Formulir Checklist Pemantauam yang lengkap. b. Datangi lokasi : Pemantau mendatangi langsung lokasi tempat berlangsungnya tahapan Pemilu dan atau atau tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Sangat disarankan pemantau hadir lebih awal yakni paling lambat 30 menit sebelum tahapan pemilu untuk mengetahui situasi dan mendapatkan informasi lebih banyak seputar perkembangan di tempat tahapan pemilu sedang berlangsung. Semakin cepat tiba di lokasi, kemungkinan mendapatkan informas c. Sampaikan keberadaan diri kepada Penyelenggara Pemilu , sambil menunjukkan Surat Tugas sebagai pemantau pemilu. d. Pantau langsung secara teliti : Pemantau melakukan pemantauan secara langsung yakni melihat dan mengamati sendiri proses berjalannya tahapan pemilu di lokasi tempat berlangsungnya tahapan. Pemantauan harus dilakukan dengan teliti, pastikan kebenaran berdasarkan formulir pemantauan yang telah disiapkan e. Mengisi Checklist Pemantauandengan teliti: Pemantau mengisi checklist pemantauan berdasarkan hasil pemantauan. Pastikan bahwa anda menjawab setiap pertanyaan pada form pemantauan dengan informasi yang benar sesuai kondisi dilapangan. f. Konfirmasi kepada Penyelenggara Pemilu atau pihak yang terkait, untuk menjaga kebenaran data hasil pemantauan, pemantau dapat bertanya atau mengkonfirmasi informasi dan data yang dibutuhkan kepada KPPS dan PPS, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas KPPS dan PPS atau tidak mengganggu tahapan yang berlangsung (baca: larangan bagi pemantau Pemilu)
B HASIL PEMANTAUAN 1
Apakah hasil pemantauan itu ? Hasil pemantauan adalah checklist pemantau yang telah diisi secara benar berdasarkan hasil pemantauan
2
Apa yang harus dilakukan pemantau terhadap hasil pemantauan ? Terhadap hasil pemantauan, pemantau wajib melaporkan kepada Kemitraan dan apabila pemantau menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka pemantau melaporkan kepada Pengawas Pemilu Lapangan (tindak lanjut hasil pemantauan akan dijelaskan lebih detil di bab selanjutnya).
98
BAB X
PELANGGARAN PEMILU & PELAPORANNYA
A JENIS PELANGGARAN Pelanggaran pemilu terbagi atas : a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Pelanggaran penyelenggara pemilu tehadap kode etik penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran kode etik diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; b. Pelanggaran administrasi Pemilu Pelanggaran tentang tata cara, prosedur dan persyarakatan yang diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU yang bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran administrasi diteruskan oleh Bawaslu/Panwaslu sesuai tingkatan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; c. Tindak pidana Pemilu: Pelanggaran yang saksi pidananya diatur dalam dalam UU Pemilu. Pelanggaran pidana diteruskan oleh Bawaslu/Panwaslu sesuai tingkatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia d. sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu
B SIAPA PELAPOR PELANGGARAN DAN KEPADA SIAPA DILAPORKAN? 1.
Pihak yang Dapat Melaporkan Pelanggaran Pemilu Yang dapat melaporkan pelanggaran pemilu adalah : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Pemantau Pemilu; atau c. Peserta Pemilu
99
2.
Kepada siapa pelanggaran pemilu dilaporkan Pelanggaran pemilu dilaporkan kepadaBawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berdasarkan tingkatan sesuai tempat terjadinya pelanggaran (locus delicti)
.
C INFORMASI YANG HARUS DISIAPKAN SAAT MELAPOR Informasi yang harus disiapkan saat melapor kepada Pengawas Pemilu Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat informasi tentang : a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian
D
BATAS WAKTU PELAPORAN 1.
Batas waktu laporan pelanggaran pemilu ? Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Bawaslu/Panwaslu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran tersebut.
2.
Bagaimana proses selanjutnya laporan pelanggaran tersebut di Bawaslu dan Panwaslu ? a. Laporan pelanggaran Pemilu dikaji oleh Bawaslu/Panwaslu. Apabila terbukti kebenarannya maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. b. Jika Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut, dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
c. Laporan tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu/Panwaslu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.
100
BAB XI
LAPORAN & KOORDINASI HASIL PEMANTAUAN
A LAPORAN PROSES DAN HASIL PEMANTAUAN INTERNAL KEMITRAAN Laporan proses dan hasil pemantauan harus dilaporakan secara berjenjang dari STO ke LTO, dari LTO ke PC dan dari PC ke Kemitraan Rekapitulasi laporan juga dibuat secara berjenjang yakni : 1. LTO melakukan rekap terhadap laporan STO, 2. PC melakukan rekap terhadap rekap laporan yang dibuat oleh LTO dan 3. Kemitraan melakukan rekap terhadap rekap laporan yang dibuat oleh PC (Mekanisme pelaporan dan rekap perjenjang akan diatur dalam buku panduan tersendiri)
B LAPORAN PELANGGARAN PEMILU KEPADA PENGAWAS PEMILU Apabila dari hasil pemantauan ditemukan dugaan pelanggaran, maka pemantau Pemilu melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Pengawas Pemilu Lapangan setempat. (Tatacara pelaporan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu telah dibahas pada Bab IX)
101 C KOORDINASI LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KEPADA KPU DAN BAWASLU/PANWASLU SETEMPAT Salah satu tujuan dilaksanakannya pemantauan pemilu adalah untuk berkontribusi dalam memperbaiki kualitas pemilu. Oleh karena itu, sejak awal dilaksanakannya pemantauan Kemitraan menyadari pentingnya melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Pemantauan yang dilakukan oleh Kemitraan diharapkan dapat menjadi masukan kepada Penyelenggara Pemilu setempat untuk memperbaiki proses pelaksnaan pemilu pada tahapan selanjutnya. Karena itu, apabila pengolahan hasil pemantauan pada tmasing-masing tahpan pemilu telah rampung, pemantau pemilu diharapkan untuk segera menyampaikan hasil pemantuan kepada KPU dan jajarannya sebagai masukan. Penyampaian laporan kepada penyelenggara di semua tingkatan ini juga diatur dalam UU bahwa salah satu kewajiban pemantau pemilu adalah: “Melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”. PENTING : Pemantau Kemitraan disemua tingkatan (Tim Pemantau Pusat,PC, LTO, dan STO) diharuskan melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu/Panwaslu) setempat, untuk : 1. Sebelum melakukan pemantauan : menyampaikan rencana pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (sebelum melakukan pemantauan) 2. Setelah melakukan pemantauan : menyampaikan hasil pemantauan setiap tahapan yang dipantau kepada penyelenggara pemilu tersebut, sedapat mungkin penyampaian laporan hasil pemantauan dilengkapi dengan masukan dan atau rekomendasikepada penyelenggara pemilu
D PUBLIKASI PROSES DAN HASIL PEMANTAUAN KEPADA PUBLIK PC diharapkan melakukan publikasi hasil pemantuan kepada publik. Hal yang harus diperhatikan sebelum memulai publikasi pemantauan adalah 1. Memastikan bahwa hasil pemantauan telah disampaikan terlebih dahulu kepada jajaran KPU dan Bawaslu/Panwaslu setempat. 2. Memastikan kebenaran data dan informasi hasil pemantauan yang akan dipublikasikan. 3. Menghindari untuk memberi kesimpulan terhadap kualitas pemilu melebihi dari cakupan materi pemantauan dan wilayah yang dipantau.
102
LAMPIRAN
103
FORM 01_PC LAPORAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH DIPROPINSI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 Nama PC Propinsi Tanggal Pemantauan Tanggal Pelaporan
: : : :
……………………………….. ………………………………. ………………………………. …………………………………
Petunjuk: Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan jumlah pemilih yang diumumkan secara resmi oleh KPU Kabupaten/Kota
PEMILIH
PEMILU LEGISLATIF
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
KETERANG AN*
Jumlah DPS
Jumlah DPSHP
Jumlah DPT
DPK
*Tuliskan keterangan jika terdapat info/data yang penting terkait perubahan jumlah pemilih, misalnya jumlah pemilih bertambah atau berkurang secara drastic ataukah terdapat masalah/protes/keberatan terkait akurasi daftar pemilih dll
104
FORM 01_LTO LAPORAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH DIPROPINSI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 Nama LTO Propinsi Tanggal Pemantauan Tanggal Pelaporan
: : : :
……………………………….. ………………………………. ………………………………. …………………………………
Petunjuk: Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan jumlah pemilih yang diumumkan secara resmi oleh KPU Kabupaten/Kota
PEMILIH
PEMILU LEGISLATIF
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
KETERANG AN*
Jumlah DPS
Jumlah DPSHP
Jumlah DPT
DPK
*Tuliskan keterangan jika terdapat info/data yang penting terkait perubahan jumlah pemilih, misalnya jumlah pemilih bertambah atau berkurang secara drastic ataukah terdapat masalah/protes/keberatan terkait akurasi daftar pemilih dll
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
