Untuk mendapatkan salinan laporan ini, silahkan menghubungi:

Untuk mendapatkan salinan laporan ini, silahkan menghubungi: UNDP Indonesia Country Office Menara Thamrin Lantai 8 Jl. MH Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250 Telepon: +62-21-3141308 Faksimili: +62-21-3145251 www.undp.org / www.undp.or.id Juni 2008

Prakata Dengan diterbitkannya Laporan Tahunan 2007 UNDP Indonesia ini, Pemerintah Indonesia berkesempatan untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada UNDP atas keberadaannya yang penting di negeri ini. UNDP merupakan mitra strategis dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia serta sektor swasta dalam upaya-upaya kami untuk mempromosikan pembangunan manusia. Bantuan UNDP selama tahun 2007 merupakan kunci dari upaya-upaya kami untuk konsolidasi lembaga dan proses demokratis, sesuai perjanjian lingkungan global, memperkuat kapasitas kami untuk mencegah dan mengurangi bencana, dan membantu provinsi Aceh bangkit dari bencana menuju ke arah pembangunan manusia yang berkelanjutan. Petunjuk dan saran teknis UNDP, dikombinasikan dengan semangat kemitraan, komitmen terhadap kepemilikan nasional serta kemampuan khusus untuk mengundang berbagai sektor dalam dialog, sangatlah penting dalam pencapaian berbagai prestasi selama tahun 2007. Pencapaian-pencapaian ini mencakup perumusan Rencana Aksi Nasional mengenai Perubahan Iklim yang memungkinkan kita untuk mewujudkan mandat global mengenai perubahan iklim ke dalam proses perencanaan lokal maupun nasional. UNDP juga memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi keahlian teknis dan masukan dari para pemangku kepentingan terhadap Rencana Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Maret 2007. RUU ini menegaskan komitmen kita untuk menggabungkan upaya mengurangi resiko bencana ke dalam praktek-praktek pembangunan serta tata pemerintah. Dua program baru bantuan UNDP (yaitu Pemberdayaan dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat yang Kurang Beruntung dan Memperkuat Keadilan demi Perdamaian dan Pembangunan di Aceh) juga merupakan kunci dari upaya kita untuk mereformasi sistem keadilan dan mempermudah akses dan akuntabilitas terhadap penduduk miskin. Pada akhirnya, UNDP, sebagai bagian dari upaya tim negara PBB, telah memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kapasitas kita untuk memantau komitmen MDG serta menilai kemajuan dan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk itu, penerbitan laporan pemantauan MDG 2007 merupakan hal yang penting dalam proses tersebut. Terima kasih atas bantuan UNDP, berbagai kemajuan penting telah tercapai di bidang-bidang ini pada tahun 2007, membantu Indonesia keluar dari dampak hebat bencana alam dalam beberapa tahun belakangan ini ke arah pembangunan manusia dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Paskah Suzetta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Kata Pengantar Tahun 2007 ditandai dengan beberapa kejadian penting untuk Indonesia. Negeri ini telah berhasil menaikkan peringkatnya hingga ke status negara dengan pendapatan menengah, karena keberhasilannya dalam menaikkan pendapatan per kapita selama beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah Indonesia telah menjadi tuan rumah dalam Konferensi Perjanjian Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, atau UNFCCC) di Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat RI telah mengesahkan RUU penting mengenai penanggulangan bencana. Setelah mengarungi perjalanannya menuju target tahun 2015, Indonesia telah memperlihatkan kemajuan penting dalam mencapai keberhasilan MDG, yaitu dengan menurunnya angka kematian pada anak dan bayi, perbaikan dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan, dan meningkatnya akses air minum yang aman serta perbaikan sanitasi. Selain pencapaian-pencapaian penting tersebut, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan dimana diperlukan upaya-upaya lebih untuk menurunkan angka kemiskinan, kasus-kasus gizi buruk pada anak-anak dan angka kematian pada ibu melahirkan, serta menurunkan tingkat penyebaran HIV/AIDS. Bahaya krisis bahan pangan yang dipicu oleh naiknya harga di tingkat internasional semakin membuat upaya penurunan angka kemiskinan dan melindungi masyarakat yang rentan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Sebagai mitra pemerintah Indonesia, UNDP tetap berkomitmen untuk mengkonsolidasikan prestasi pembangunan yang telah dicapai dalam beberapa tahun belakangan ini, serta memberikan bantuan strategis yang dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi tantangan secara keseluruhan. Kedepannya, UNDP akan terus membantu Pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, serta masyarakat madani dan sektor swasta, dalam upaya mereka untuk mempromosikan pembangunan manusia di Indonesia. Dengan berpegang teguh pada komitmennya untuk menggabungkan prinsipprinsip kepemilikan nasional, peningkatan kapasitas serta kesetaraan gender antar segala bidang program, prioritas UNDP untuk tahun 2008 mencakup upaya untuk memajukan agenda perubahan iklim Indonesia; membantu provinsi Aceh dalam menyelesaikan proses transisinya menuju pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik; secara aktif berpartisipasi dalam membantu koordinasi pemerintah yang terkait dengan bantuan donor untuk Papua, serta terus membantu upaya konsolidasi demokrasi. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada para mitra UNDP yang mana tanpa mereka, hasil-hasil yang disebutkan dalam laporan ini tidak akan terwujud, dan yang telah menegaskan kembali keyakinannya terhadap peran dan kinerja kami, dengan memberikan komitmen sebesar lebih dari 87 juta Dolar AS pada tahun 2007 untuk program yang sedang berjalan maupun yang akan datang di Indonesia.

El-Mostafa Benlamlih Resident Coordinator PBB Resident Representative UNDP Indonesia

Daftar isi Prakata Kata Pengantar Tinjauan Indonesia tahun 2007 Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian MDG Lingkungan yang Berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis Pencegahan dan Pemulihan Krisis Pemulihan Aceh dan Sumatera Utara Sukarelawan Persatuan Bangsa-Bangsa Tinjauan Keuangan 2007 Tinjauan Proyek Singkatan dan Istilah

Perempuan di pasar di Tehoru, Maluku (Peace Through Development Programme).

Perempuan yang bermata pencaharian sebagai pembuat perlengkapan bulutangkis, Solo, Jawa Tengah.

Tinjauan

UNDP Indonesia berupaya untuk memajukan pembangunan manusia, memberantas kemiskinan dan ketidaksetaraan, mengkonsolidasi tata kelola pemerintahan yang demokratis di tingkat nasional maupun daerah, membantu upaya pencegahan dan pemulihan krisis, serta mempromosikan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Program UNDP di Indonesia terbagi menjadi 5 bidang: i) Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian MDG; ii) Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, iii) Lingkungan yang Berkelanjutan; iv) Pencegahan dan Pemulihan Krisis; dan v) Pemulihan Aceh dan Sumatera Utara. Pada tahun 2007, UNDP Indonesia melaksanakan 37 proyek yang mencakup 28 provinsi dengan total biaya 83,3 juta Dolar AS. Selama tahun 2007, UNDP membantu pencapaian prestasi-prestasi penting dalam upaya mempromosikan pembangunan manusia di Indonesia. Dengan berfokus pada kepemilikan nasional, peningkatan kapasitas serta pengarusutamaan gender di semua program, beberapa prestasi penting tersebut diuraikan di bawah ini.

UNDP membantu memperkuat kapasitas nasional dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian global terkait lingkungan hidup melalui perumusan Rencana Aksi Nasional tentang Perubahan Iklim yang memungkinkan mandat dunia terhadap perubahan iklim dipadukan secara lebih baik ke dalam proses perencanaan di tingkat nasional maupun daerah. Rencana Aksi ini disampaikan dalam sebuah acara paralel yang diadakan oleh UNDP selama Konferensi Bali mengenai Perubahan Iklim pada tahun 2007. UNDP juga membantu meningkatkan kapasitas Pemerintah dan masyarakat dalam kesiapan mereka menghadapi dan mengurangi resiko bencana dengan memberik an bantuan dalam menyusun RUU Penanggulangan Bencana yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Maret 2007. RUU ini merupakan komitmen politik resmi Indonesia dalam memasukkan upaya pengurangan resiko bencana.

dalam praktek-praktek pembangunan dan tata pemerintahan. Pada tahun 2007, dengan bantuan Pemerintah Belanda, Norwegia dan Swedia, UNDP meluncurkan program senilai 10 juta Dolar AS untuk Indonesia guna memajukan akses terhadap keadilan bagi penduduk miskin di Indonesia. Program Pemberdayaan dan Bantuan Hukum bagi Kalangan yang Kurang Beruntung ( Le g a l E m p owe r m e n t a n d A s s i s t a n ce f o r t h e Disadvantaged, atau LEAD) secara bersamaan berupaya memperkuat bangsa dan akuntabilitas di sektor keadilan, dan kapasitas masyarakat untuk memantau dan mengadvokasi hak-hak kaum yang rentan dan marjinal. UNDP juga terus menyediakan bantuan untuk provinsi Aceh, dengan membantu transisinya secara berkala dari fokus terhadap pemulihan dan rekonstruksi menuju agenda pembangunan yang lebih luas, dengan menekankan aspek penguatan lembaga pemerintah. UNDP juga telah meluncurkan inisiatif baru pada tahun 2007, dengan bantuan Uni Eropa, untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat penyelesaian perselisihan di tingkat masyarakat, serta meningkatkan kapasitas aparat hukum formal dalam menegakkan keadilan bagi penduduk miskin dan kaum marjinal di Aceh. UNDP, sebagai bagian dari Country Team PBB, juga telah terus memantau kemajuan Indonesia dalam mencapai MDG. Hal ini terlihat dari diterbitkannya laporan pemantauan MDG pada tahun 2007 oleh Pemerintah Indonesia, dengan dukungan PBB, yang menilai prestasi MDG di tingkat nasional maupun lintas provinsi. Pa d a t a h u n 2 0 0 7 , U N D P j u g a b e r u p a y a meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitramitranya di Indonesia sesuai Deklarasi Roma dan Paris tentang Harmonisasi dan Efektivitas Bantuan. Beberapa kegiatan yang diuraikan dalam laporan ini merupakan hasil dari kerjasama kemitraan antara UNDP dengan mitra-mitra internasional, bilateral maupun nasionalnya.

Area Program UNDP Indonesia berdasarkan Pengeluaran di tahun 2007 (Pengeluaran keseluruhan US$ 83,342,000)

Pencegahan dan Pemulihan Krisis (termasuk pemulihan Aceh dan Sumatera Utara) : US$ 45,197,000 Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian MDG : US$ 19,375,000 Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis : US$ 14,579,000 Lingkungan yang Berkelanjutan : US$ 3,897,000

Konteks Ekonomi Tahun 2007 dirayakan sebagai tahun dimana Indonesia berhasil meningkatkan statusnya menjadi negara dengan pendapatan menengah. Keberhasilan ini berkat meningkatnya pendapatan per kapita pada beberapa tahun belakangan ini. Walaupun pasar dunia berjalan lambat, namun perekonomian Indonesia berjalan dengan baik. Perekonomian naik 6.3%, angka pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi yang terjadi akhir tahun 1990an. Utang Indonesia terhadap rasio GDP semakin berkurang, turun dibawah 35% pada akhir 2007 (dibandingkan dengan nilai 80% pada tahun 2000). Devisa negara mencatat angka tertinggi yaitu lebih dari 50 Juta Dolar AS, sementara pasar saham Indonesia merupakan salah satu dari tiga pasar saham terbaik di dunia tahun 2007. Walaupun demikian, pada akhir 2007, inflasi berada di tingkat teratas dari tingkat inflasi yang ditargetkan Pemerintah (yaitu sebesar 6,6%) dan inflasi pangan diperkirakan sebesar 10,4% pada awal 2008 akibat meningkatnya harga pangan internasional maupun domestik.

Angka kemiskinan berkurang dari 17,8% menjadi 16,6% pada tahun 2007 (diukur berdasarkan garis kemiskinan nasional) sedangkan tingkat pengangguran turun dari 10,3% menjadi 9,1%, yang merupakan tingkat terendah sejak tahun 2002. Lapangan pekerjaan meningkat sebesar 4,5 juta orang, sedangkan jumlah tenaga kerja meningkat sebesar 3,5 juta orang – ini merupakan angka kenaikan pertama sejak tahun 2001. Meskipun demikian, masih banyak penduduk Indonesia yang rentan terhadap kemiskinan, dimana hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia (110 juta orang) “nyaris miskin” (hanya sedikit di atas garis kemiskinan) atau hidup dengan pendapatan kurang dari 2 Dolar AS sehari. Selain itu, sepertiga penduduk Indonesia adalah miskin dan tinggal di daerah pinggiran. Hal ini membuat mereka rentan terhadap harga pangan, yang cenderung meningkat dengan adanya kenaikan harga pangan internasional maupun domestik.

Kemajuan Indonesia dalam Mencapai Target MDG Pada tahun 2007, status Indonesia dalam pencapaian MDG menunjukkan kemajuan penting di beberapa bidang, walaupun tetap ditemukan tantangan-tantangan signifikan di bidang-bidang lainnya. Berbagai prestasi telah tercatat dalam menurunkan angka kematian anak dan bayi di Indonesia. Angka kematian anak dibawah lima tahun turun dari 97 kasus kematian dari 1.000 kelahiran pada tahun 1990 menjadi 40 kasus kematian dari 1.000 kelahiran pada tahun 2007. Hal ini memperbesar kesempatan agar target MDG yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian anak dibawah lima tahun menjadi dua pertiga dari nilai sebelumnya tercapai pada tahun 2015. Target untuk mengurangi kematian bayi juga menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu 57 kasus kematian per 1.000 kelahiran pada tahun 1990 yang berkurang menjadi 32 kasus kematian per 1.000 kelahiran pada tahun 2007. Prestasi lain juga dicapai pada bidang pendidikan dengan berkurangnya ketimpangan gender, yaitu dengan tercapainya keseimbangan pada jumlah perempuan yang memasuki jenjang pendidikan dasar

hingga pendidikan lanjutan, serta dengan meningkatkan tingkat pendaftaran sekolah dasar dan menengah. Namun, ada bidang-bidang penting lainnya yang masih belum berkembang, akibatnya, tidak mungkin mencapai target MDG. Contohnya, sedikit sekali kemajuan dalam upaya untuk menurunkan angka kematian pada ibu melahirkan, meningkatkan nutrisi anak serta upaya untuk mengatasi perbedaan dalam hal layanan kesehatan di daerah. Diperlukan upaya lebih dalam mengurangi angka kelaparan anak-anak, persentase anak yang kelaparan meningkat menjadi 8,8% (dibandingkan 6,3% pada tahun 1990) dan masih jauh dari target 3,3%. Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi yaitu 307 per 100.000 hidup, tertinggi di negara ASEAN dan masih jauh dari target MDG yaitu 110 pada tahun 2015. Upaya lainnya juga diperlukan untuk menghentikan penyebaran HIV dan AIDS. Pada tahun 2007, angka prevalensi HIV/AIDS adalah 0,1 persen dari jumlah penduduk. Diperkirakan terdapat 193.000 orang menderita HIV di Indonesia. Angka ini diperkirakan

* Data di bagian ini diambil dari Laporan Ringkasan MDG Indonesia 2007, PBB dan BAPPENAS, 2007 dan Ekonomi Indonesia dan Pembaharuan Sosial, Bank Dunia, April 2008. Laporan Lengkap MDG dan dokumentasi MDG lainnya dapat diakses melalui http://www.undp.or.id/pubs/undp_ind.asp

meningkat mejadi 1 juta orang pada tahun 2015 bila masalah HIV/AIDS ini tidak di tangani secara serius. Di samping itu, ada beberapa peningkatan yang dilakukan guna mengurangi kasus malaria serta penyakitpenyakit menular lainnya seperti TBC, kemajuan yang dicapai dianggap lambat dan perlu ditingkatkan lagi guna mengurangi jumlah kasus. Indonesia juga menunjukkan perbaikan dalam perlindungan lingkungan sebagaimana dicerminkan dengan sedikit pertumbuhan daerah hutan lindung dan komitmen Indonesia terhadap bahan bakar alternatif untuk mengurangi efek rumah kaca, Namun, upaya yang lebih harus dilakukan untuk menghentikan penyebaran penebangan hutan karena persentase daratan hutan turun dari 60% pada tahun 1990 menjadi 50% pada tahun 2006. Perbedaan regional dalam mencapai MDG menjadi jelas dengan adanya provinsi yang tertinggal jauh. Walaupun ada perubahan penting, Papua memiliki index MDG terendah. Jakarta memiliki indeks MDG tertinggi (78,80 dibandingkan dengan rata-rata nasional 74,01). Sedangk an di sebagian besar provinsi telah menunjukkan indeks MDG mereka meningkat sejak

tahun 1993, beberapa di antaranya (yaitu Sumatera Barat dan Yogyakarta) mengalami penurunan, hal ini terutama diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Walaupun sebagian besar penduduk miskin Indonesia tinggal di daerah berpenduduk padat di bagian barat negeri ini, namun kasus kemiskinan yang terjadi di Indonesia bagian timur dan Papua adalah lebih tinggi. Pada tahun 2007, 40,8% penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan, sementara hanya 4,6% penduduk Jakarta yang miskin. Juga terdapat perbedaan regional di bidang pendidikan, kesehatan dan indikator sanitasi. Tingkat pendaftaran sekolah dasar di Kalimantan Tengah sebesar 96%, sementara di Papua hanya 78%. Pendaftaran Sekolah menengah bervariasi antara 78% di Aceh dan 43% di Nusa Tenggara Timur. Kasus HIV/AIDS lebih tinggi di Papua daripada daerah lain di Indonesia, 2,5% penduduk Papua menderita virus tersebut (dibandingkan dengan 0,1% rata-rata nasional). Dan walaupun hampir 80% penduduk Jakarta memiliki akses ke sumber air yang lebih baik, namun kasus ini hanya sekitar 30% dari jumlah penduduk di Sulawesi.

Perubahan Penting tahun 2007 Tahun 2007 memperlihatkan perubahan penting yang menciptakan kapasitas dan kebijakan kerangka kerja kearah pengelolaan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia. Pemerintah meningkatkan upaya memberantas k e m i s k i n a n , m e m p e r l u a s Pr o g ra m N a s i o n a l Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini difokuskan pada perbaikan pemerintahan daerah dan pemberian pelayanan di tingkat kecamatan dan desa, dengan menggugah peran serta dan penyediaan bantuan fisik untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, sumber air bersih dan proyek yang berhubungan dengan kesehatan. Program ini saat ini telah berhasil menjangkau sekitar 68% dari daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, dan cakupan penuh direncanakan akan terjadi pada tahun 2009. Pada bulan Juli 2007, Indonesia memulai program pengalihan dana bersyarat Program Keluarga Harapan. Program ini ditujukan untuk kurang lebih 500.000 keluarga sangat miskin di 7 provinsi dan menyediakan dana tunai kepada keluarga sangat miskin dengan syarat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Di sektor pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional telah mengambil langkah penting dalam mengurangi biaya pendidik an dan ber tujuan menyediakan buku pelajaran gratis melalui internet. Di sektor keuangan, pemerintah telah memperlihatkan adanya beberapa perubahan penting, termasuk perubahan di sektor pajak dan bea cukai,

pengenalan RUU tentang Perbendaharaan, pengawasan pasar modal yang lebih baik, serta disahkannya UU baru yang terkait dengan investasi. Pada tahun 2007, Dewan Perkawilan Rakyat mengesahkan RUU penanggulangan bencana yang memformalkan komitmen Indonesia atas pengurangan resiko bencana terpadu ke dalam urat nadi pembangunan dan praktek pemerintahan. RUU tersebut memberikan dasar penting untuk meningkatkan k apasitas pemerintah dan masyarak at untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana dan pengurangan resiko. Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia merumuskan Rencana Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim, yang meletakkan dasar-dasar, pendekatan, dan prioritas Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Rencana Aksi akan memperkuat kapasitas nasional agar sesuai dengan perjanjian lingkungan dunia dan memungkinkan terwujudnya mandat dunia dalam perubahan iklim menjadi lebih terintegrasi ke dalam proses perencanaan nasional maupun daerah. Pada tahun 2007, langkah awal juga diambil untuk memulai rumusan Akses Nasional atas Strategi Keadilan yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Strategi ini akan melengkapi upaya yang sedang berlangsung dalam meningkatkan sektor keadilan di Indonesia dengan meningkatkan kesadaran atas hak penduduk miskin, mengenalkan mekanisme penyelesaian perselisihan dan meningkatkan akses penduduk miskin terhadap keadilan.

“…Prinsip utama mandat pembangunan manusia UNDP adalah pengakuan bahwa kita tidak akan mencapai MDG kecuali bila kaum wanita diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama seperti kaum laki-laki. Kesetaraan semacam itu merupakan hal mustahil di dunia dimana sedikitnya 1 dari setiap 3 perempuan menghadapi sesuatu bentuk kekerasan dalam hidupnya tanpa memandang budaya, agama, strata sosial ekonomi ataupun tingkat pendidikan” Kemal Dervis, Petugas UNDP, Hari Perempuan Internasional: Mengakhiri Kekerasan pada Perempuan dan Anak-anak, 8 Maret 2007.

Seperti yang telah diperlihatkan pada bagian sebelumnya, kemajuan Indonesia dalam meraih MDG mencakup keberhasilan penting di beberapa bidang serta tantangan yang dihadapi di bidang-bidang yang lain. Untuk membantu Indonesia dalam usahanya meraih pencapaian MDG di 2015 mendatang UNDP

menyediakan seperangkat pelayanan yang meliputi : 1) bantuan terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 2) bantuan untuk memerangi HIV/AIDS; 3) advokasi dan pemantauan terhadap kemajuan dalam mencapai MDG; dan 4) upaya untuk mendukung pencapaian MDG di wilayah Papua.

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Untuk membantu Indonesia mencapai komitmennya dalam target MDG mengenai kemajuan dan termasuk kesetaraan gender, UNDP berupaya keras menyentuh masalah gender pada semua programnya di Indonesia, pada perancangan, selama penerapan dan pada tahap pemantauan dan penilaian. Hingga akhirnya, UNDP juga membantu upaya meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender sebagai bagian integral dalam budaya korporasi. UNDP juga membantu upaya pemerintah Indonesia untuk menyentuh masalah gender ke dalam kebijakan kerangka kerja, program pembangunan dan rencananya. Bantuan UNDP menjadi sangat penting bagi pembangunan Rencana Aksi Nasional dalam hal Pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk

mengintegrasikan masalah gender pada departemen dan perwakilan pemerintahan di tingkat lokal dan nasional dan lintas sektoral. UNDP juga membantu menyediakan pelatihan mengenai masalah gender kepada para pegawai pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kebupaten, untuk dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam masalah gender dan meningkatkan kemampuan teknis untuk mengintegrasikan dimensi gender ke dalam pogramprogramnya. UNDP juga memberikan bantuan kepada Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) untuk menyelesaikan masalah gender dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengadvokasi dan mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pengarusutamaan gender dalam program pencegahan konflik dan program pemulihan

UNDP bertujuan untuk mengarusutamakan gender dalam semua programnya, baik dalam desain, implementasi serta pemantuan dan evaluasinya. Gambar ini menunjukan sebuah kelompok keuangan mikro yang didukung program UNDP di Aceh.

Dimensi pengarusutamaan gender dalam upaya pemulihan di Aceh, Nias, Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi bagian penting dalam strategi pemulihan UNDP di daerah tersebut. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa masalah gender dimasukkan ke dalam tahap rancangan, penerapan dan pemantauan dan penilaian. Upaya lain juga dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan, terutama kebutuhan dalam rumah tangga, juga ditekankan ke dalam proyek. Contohnya; partisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan masyarakat; memperkuat Lembaga Kemasyarakatan dalam masalah gender; pembangunan kerangka kerja penanganan resiko di masyarakat, termasuk petunjuk pencegahan krisis sensitifitas terhadap masalah gender; pelatihan kejuruan untuk perempuan dan bantuan teknis dan keuangan untuk kegiatan mata pencaharian wanita, seperti usaha kecil.

Hari Aids Sedunia 2007 di Jakarta.

Memerangi HIV / AIDS Dengan meratanya penyebaran HIV/AIDS di Indonesia, terutama di Papua dan di antara kelompok-kelompok yang rentan, UNDP sebagai mitra bantuan dari UNAIDS kini tengah berupaya menghentikan penyebaran HIV/AIDS. Dana Kemitraan Indonesia untuk HIV/AIDS yang dikelola oleh UNDP didirikan untuk membantu penerapan Strategi HIV/AIDS Nasional melalui jawaban efektif dan multi sektoral terhadap penyakit tersebut, di bawah kepemimpinan dan koordinasi Komisi AIDS Nasional. Dana Kemitraan memainkan peran penting

dalam merumuskan strategi AIDS nasional untuk periode 2007-2010, serta berfungsi sebagai katalisator dalam mempercepat respon terhadap HIV di tingkat daerah. Dana tersebut penting dalam meningkatkan kapasitas Komisi AIDS Nasional dan komisi AIDS daerah dalam hal epidemi HIV. Pada tahun 2007, UNDP bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat Yayasan DKT Indonesia dan bermitra dengan MTV, membantu kampanye media massa terhadap kesadaran pencegahan HIV/AIDS dan mencapai lebih dari 67 juta orang.

Pemantauan dan Advokasi MDG Sebagai bagian dari PBB, UNDP bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah Indonesia termasuk perwakilan Pemerintah di tingkat nasional dan sub-nasional, Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO), media dan sektor swasta untuk memantau dan mengadvokasi pencapaian MDG di Indonesia. Dalam hal ini, UNDP dan Country Team PBB membantu penerbitan Laporan MDG Indonesia 2007 serta versi advokasinya dan laporan MDP khusus untuk wilayah Papua. Laporan tersebut mengambil kemajuan Indonesia dan Papua dalam mencapai MDG dan tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Laporan ini merupakan hasil upaya kerjasama antara Pemerintah, Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) dan perwakilan PBB. Kelompok kerja membentuk produksi laporan sebagai langkah awal dalam melembagakan pemantauan MDG di Indonesia. Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) memainkan peran penting dalam upaya Indonesia mencapai MDG dengan mengadvokasi dan memantau setiap kemajuan dan memberikan bantuan langsung kepada penduduk misk in. Pada tahun 2007, UNDP menyediak an peningk atan k apasitas untuk jaringan Organisasi Masyarakat Madani (CSO) yang didedik asik an untuk advok asi MDG, melalui latihan perencanaan strategis serta penyusunan modul pelatihan mengenai pengawasan dana.

Laporan Monitoring MDG Indonesia 2007 dan versi advokasinya memberikan status terkini m e n g e n a i ke m a j u a n I n d o n e s i a d a l a m pencapaian MDG.

Pada tahun 2007, UNDP melanjutkan bantuan kampanye nasional untuk meningk atk an kesadaran dan mempromosikan MDG kepada perwakilan Pemerintah, media, masyarakat, sektor swasta dan warga negara di Indonesia. UNDP membantu penyelenggaraan kampanye Melawan Kemiskinan untuk Pembangunan Milenium - di Indonesia. Kampanye yang meliputi seluruh dunia melibatkan jutaan warga dari seluruh bagian negara meneriakkan keinginan mendesak jawaban politis terhadap peningkatan krisis kemiskinan dan kesetaraan, menyeruk an pemimpin dunia untuk menjaga komitmennya pada MDG.

sumberdaya dan masyarakat, termasuk penduduk asli, pemuda dan pemerintah daerah, dan mencapai lebih dari 600.000 orang di 23 provinsi. Pada tahun 2007 UNDP juga mendirikan kemitraan penting dengan sektor swasta, menandatangani perjanjian kerjasama dengan Indosat – salah satu perusahaan komunikasi terbesar di Indonesia untuk membantu kampanye advokasi MDG. Pembahasan juga tengah dilakukan dengan perusahaan lain dengan harapan mendapat keterlibatan lebih dalam prakarsa Pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Bersama.

Dengan bekerjasama secara erat dengan kantor duta besar PBB dan sukarelawan PBB (UNV), UNDP membantu kegiatan tingkat nasional dan daerah, mengerahkan

Pencapaian MDG di Papua Status pencapaian MDG di Papua Papua merupakan wilayah yang secara geografis dan budaya berbeda dari wilayah lain di Indonesia, dengan lebih dari 250 kelompok etnis yang menempati wilayah pedesaan dan terpencil, merupakan daerah dengan indeks MDG paling rendah. 40% populasi Papua merupakan populasi miskin (dibandingkan dengan rata-rata nasional 16,6%) dan rata-rata bersekolah selama 6,5 tahun untuk laki-laki dan 4,5 tahun untuk perempuan. Angka kematian ibu melahirkan tertinggi di Indonesia (1.025 per 100.000 hidup dibandingkan dengan 307 per 100.000 hidup untuk tingkat nasional keseluruhan) dan keberadaan HIV/AIDS yang tertinggi di Indonesia (dengan 1.244 kasus teridentifikasi dan rata-rata 67,55 kasus pada setap 100.000 orang).

Melalui program bendera di Papua (Program Pengembangan Rakyat Papua, PDP), UNDP bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempromosikan, menerapkan dan memantau pembangunan manusia di wilayah Papua, yang mana merupakan daerah dengan indeks MDG paling rendah. Secara khusus, proyek ini bertujuan i) memperkuat data untuk memantau perkembangan MDG di Papua; ii) meningkatkan sistem pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah daerah dan mitra pembangunan lainnya; iii) membantu prakarsa masyarakat dalam mencapai MDG dengan fokus pada kesehatan, pendidikan dan mata pencaharian; iv) meningkatkan koordinasi dan kerjasama kegiatan donor di Papua. Pada tahun 2007, program ini memainkan peranan penting dalam menyediakan gedung untuk pemerintah pusat dan daerah untuk pelaksanaan dan pemantauan MDG; mengkoordinasikan Pemerintah dan bantuan donor kepada daerah; membantu memprakarsai inovasi proyek-proyek yang dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin di daerah terpilih. Di tingkat nasional,

PDP memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas Badan Penasehat Nasional Antar Departement (NAB) yang mengkoordinasikan program Pemerintah di Papua. UNDP juga membantu pemetaan ikhtisar atas seluruh program Pemerintah dan donor di Papua sebagai basis untuk koordinasi bantuan yang lebih baik. Seiring dengan hal tersebut, UNDP telah membantu mengkoordinasikan program kerjasama PBB untuk Papua untuk mengkonsolidasi dan mensinergi bantuan PBB untuk MDG di wilayah. Untuk membantu merencanakan arahan strategis bantuan pembangunan Papua, UNDP memainkan peranan penting dalam memfasilitasi dialog antara perwakilan Pemerintah dan donor dalam penerapan Program Pengurangan Kemiskinan di wilayah tersebut. Di tingkat daerah, proyek tersebut dibantu dengan sistem pengumpulan data terbaru untuk indikator MDG penduduk Papua, yang mana penting untuk meningkatkan kapasitas wilayah dalam memantau kemajuan MDG. Pelatihan juga disediakan untuk para petugas pemerintah daerah di lima kabupaten di dalam perencanaan dan pendanaan yang berorientasi pada MDG dan pro-penduduk miskin.

Meningkatkan mata pencaharian penduduk melalui investasi dengan sentuhan budaya : sebuah skema distribusi ternak babi di Lembah Baliem

Penerima manfaat dari skema pendistribusian anak ternak babi PDP di Lembah Baliem, Papua.

Berternak babi merupakan sumber mata pencaharian utama suku Dani di Papua, dimana babi tidak hanya menjadi bagian penting dari kehidupan ritual dan budaya, namun juga sebagai komoditas yang bernilai. Hampir di semua peristiwa kehidupan suku Dani, yaitu kelahiran, perkawinan, kematian, dan pembayaran hutang dan dukacita, melibatkan penyembelihan babi, lazimnya, suku Dani juga berbagi Honci (rumah tradisional) dengan babi peliharaan mereka. Skema distribusi babi di Bolakme, daerah terpencil di Lembah Baliem, bagian dari Jayawijaya, daerah pedalaman Papua, merupakan salah satu dari skema campur tangan terhadap penduduk miskin yang dibuat oleh PDP (dan didefiniskan oleh masyarakat mereka melalu proses peran serta aktif ). Skema ini diluncurkan pada 14 Februari 2007 dengan tujuan meningkatkan sistem mata pencaharian melalu distribusi babi kepada keluarga miskin di Bolakme dan desa sekitarnya. Di Jayawijaya, skema bantuan UNDP ini diterapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah, BPMD, melalui Yayasan Sosial Honai (YSH), Lembaga Kemasyarakatan setempat. Skema ini bekerja melalui pendistribusian 100 ekor babi kepada 70 rumah tangga. Setelah bayi babi lahir dan disapih, ahli waris memberikan sepasang kepada rumah tangga lain yang juga akan melakukan skema yang sama. Sebagai bagian dari proyek, setiap rumah tangga yang ikut serta akan menerima fasilitas kelompok dan teknik beternak babi dan dalam melaksanakan kerjasama ini tujuan utama skema ini oleh Organisasi Masyarakat Madani (CSO) setempat. Di Bolakme sendiri terdapat sekitar 119 rumah tangga miskin terpencil yang diharakan mendapat manfaat dari program ini dalam dua tahun kedepan. Proyek percobaan yang sama direncanakan akan dilakukan di lima kabupaten di Papua. Selama perayaan serah terima, Dermus, salah satu pemimpin kelompok, menekankan pentingnya babi dalam masyarakat adat, sebagaimana ia mengekspresikan penghargaannya bahwa proyek ini mewujudkan “mimpinya menjadi kenyataan”, Ia menyatakan bahwa babi merupakan warisan suku Dani, tidak hanya untuk nilai ritual dan sosial-budaya, tetapi juga untuk nilai ekonomi, dimana babi yang berusia 2 tahun sama harganya dengan 2 sapi dewasa. Diharapkan dengan bangkitnya mata pencaharian tradisional sebagai kegiatan ekonomi tidak hanya akan menambah penghasilan untuk masyarakat terpencil di Lembah Baliem, tetapi juga memperkuat persatuan sosial dan semangat Gotong Royong di antara suku Dani.

Lingkungan yang Berkelanjutan “…Bagi penduduk miskin, perubahan iklim merupakan masalah hidup dan mati. Ini merupakan tantangan lingkungan, serta salah satu ancaman terhadap pembangunan manusia. Bagaimana kita sebagai masyarakat dunia beradaptasi dengan hal ini, meredakan percepatannya dan bertanggung jawab atas resiko strategi pembangunan menjadi faktor penting dalam kemajuan pembangunan, termasuk usaha mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG)...” Kemal Dervis, Petugas UNDP, dalam pernyataannya pada Hari Lingkungan Sedunia, 5 Juni 2007.

Keragaman biota laut Indonesia merupakan salah satu yang terkaya di dunia. Sumber daya ini harus dikelola dan dijaga dengan baik untuk keuntungan generasi yang akan datang, melalui kemitraan dengan lembaga pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, UNDP

membantu pengelolaan berkelanjutan dalam hal lingkungan dan sumber daya alam Indonesia melalui promosi: 1) pengelolaan lingkungan yang baik; 2) energi yang berkelanjutan; 3) pengurangan dan adaptasi perubahan iklim; serta 4) perlindungan lapisan ozon.

Mempromosikan Pengelolaan Lingkungan yang Baik Proses desentralisasi yang dialami Indonesia sejak tahun 1999 mensyaratkan adanya kebijakan kerangka kerja dan kapasitas untuk pengelolaan lingkungan di tingkat provinsi kabupaten dan masyarakat. UNDP membantu proses ini dengan: i) memberikan bantuan terhadap pembangunan dan penerapan kerangka kebijakan dan regulasi untuk pengelolaan lingkungan pada level desentralisasi Pemerintah; ii) meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan dan memantau pemenuhan kebijakan dan regulasi lingkungan; iii) Meningkatkan kapasitas untuk pengelolaan lingkungan di tingkat masyarakat; dan iv) membantu model inovasi proyek percontohan atas pengelolaan lingkungan di daerah strategis dari perspektif pengelolaan sumber daya alam. UNDP telah memberikan bantuan khusus untuk penyusunan kebijakankebijakan untuk daerah-daerah yang berlingkungan strategis di Indonesia. Pada tahun 2007 UNDP membantu merumuskan kebijakan perikanan dan kelautan untuk Laut Arafura dan Laut Timor, dan kebijakan lingkungan untuk provinsi Papua Barat dan Aceh. Bantuan lain juga diberikan untuk memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi untuk penggunaan daratan, keragaman biota, budidaya udang, dan konservasi hutan mangrove di sekitar Delta Mahakam, Kalimantan. Setelah diterapkan dan

dijalankan dengan sebenarnya, kebijakan-kebijakan tersebut akan menjadi kunci penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. UNDP membantu dua fasilitas hibah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi berbasis masyarakat untuk terus mengelola sumber daya alam mereka. Fasilitas-fasilitas ini tidak saja membantu model inovasi percobaan dari pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di 10 provinsi di negeri ini, tapi juga membantu meningkatkan kapasitas Organisasi Masyarakat Madani (CSO).

UNDP mendukung pengelolaan berkelanjutan atas Muara Mahakam di Kalimantan Timur yang rentan dari segi ekologi.

Program Hibah Kecil untuk Mempromosikan Hutan Tropis didirikan untuk membantu pengelolaan masyarakat dan sumber daya yang berkelanjutan atas penggunaan hutan tropis di pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Indonesia mengalami tingkat hilangnya hutan tropis tertinggi di dunia, maka program ini memainkan peran spesial memperlihatkan model alternatif dan berkelanjutan terhadap pengelolaan hutan untuk meniadakan kecenderungan ini. Sejak diluncurkan tahun 2005, SGP PTF telah membantu 30 LSM dan Organisasi-organisasi Berbasis Masyarakat (CBO), yang telah menerima dana lebih dari 1 juta Dolar AS dan menjangkau lebih dari 14.000 rumah tangga melalui campurtangannya. Program Hibah Kecil Fasilitas Lingkungan Dunia program dunia dalam hal memajukan peran masyarakat dalam mancari solusi atas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di Indonesia, program ini membantu pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat terhadap berbagai jenis ekosistem, air bersih, restorasi pantai dan sumber daya kelautan serta pengelolaan dan proyek-proyek energi yang dapat diperbaharui. Program ini juga memajukan dialog kebijakan antara masyarakat dengan pemerintah daerah untuk bekerjasama dalam mengelola masyarakat dan daerah-daerah yang dilindungi Negara. Banyak masyarakat yang dibantu oleh adanya program ini telah berhasil meningkat pendanaan bersama (co-financing) sehingga mereka dapat meningkatkan kegiatan mereka dan telah memprakarsai beberapa pendekatan inovatif terhadap masalah pelestarian lingkungan, dimana sebagian di antaranya berfungsi sebagai contoh terhadap upaya nasional untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Sejak 1994, program ini telah mengeluarkan biaya 3,6 juta Dolar AS melalui 221 proyek masyarakat.

Indonesia adalah salah satu Negara dengan tingkat penggundulan hutan tropis tertinggi di dunia.

Peragaan bidang tanah untuk penanaman umbi-umbian asli daerah secara berkelanjutan yang didukung oleh SGP PTF di Palu, Sulawesi Tengah.

Program Hibah Kecil untuk Mempromosikan Hutan Tropis Indonesia memiliki beberapa hutan tropis terbesar di dunia dan perlindungan terhadapnya menjadi sangat penting dalam mempromosikan pembangunan daerah, menjaga keragaman biologi dan menghilangkan perubahan iklim. SGP PTF diluncurkan tahun 2005, memajukan perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas hutan tropis Indonesia dengan memberikan hibah kecil kepada Organisasi-organisasi Berbasis Masyarakat (CBO) untuk membantu praktek kehutanan yang baik dan pengembangan mata pencaharian. Hal ini juga memperkuat institusi daerah yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, meningkatkan kapasitas penduduk dalam menyelesaikan masalah penebangan hutan, meningkatkan diskusi kebijakan masalah, mengkonsolidasi pembelajaran dari ilmu setempat dan meningkatkan penyebaran strategi pengelolaan hutan di tingkat masyarakat. Sejak tahun 2005 SGP PTF telah mengeluarkan 1,2 Juta Dolar AS untuk 30 LSM dan Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO), menjangkau lebih dari 14.000 rumah tangga di seluruh Indonesia dan upaya mereka untuk terus menerus mengelola hutan tropis dan sumber daya mereka.

Berkat hibah SGP PTF, kelompok perempuan Aceh ini (didukung oleh LSM Flora 2000) dapat menanam bibit untuk reboisasi dan mendukung penanaman coklat mereka.

Mempromosikan Energi yang Berkelanjutan Untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dimana Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar di dunia, respon terhadap kenaikan harga minyak dunia dan penanggulangan terhadap berkurangnya cadangan minyak domestik, UNDP membantu upaya untuk mempromosikan sumber daya energi alternatif dan yang dapat diperbaharui. Dengan menyediakan bahan bakar murah dan baik bagi masyarakat miskin, UNDP bertujuan meningkatkan keadilan dalam mendapatkan bahan bak ar, meningk atk an mata pencaharian bagi penduduk miskin dan membantu mengurangi kemiskinan.

UNDP membantu pengembangan sumber bahan bakar alternatif seperti teknologi bahan bakar dasar air, dan turbin. Program Aplikasi dan Pengembangan MikroHidro Terpadu (IMIDAP) diterapkan sejak 2007, membantu pendanaan dan pengembangan pasar lokal dan tenaga mikro-hidro, serta meningkatkan peluang bisnis untuk usaha kecil dan menengah di bidang pasokan listrik. Proyek Penerapan Teknologi Kogenerasi Mikroturbin (MCT ) berupaya untuk meningkatkan pemakaian MCT untuk menghasilkan energi dan panas bumi secara efisien di fasilitas-fasilitas industri serta penggunaan di rumah-rumah dan gedung-gedung komersial.

Proyek GEF SGP Micro-Hydro di Gunung Lumut melindungi hutan di kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Proyek ini menghasilkan listrik dari sungai Muluy untuk 56 keluarga setempat di desa Muluy.

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia menghadapi tantangan besar yang terkait dengan perubahan iklim. Dengan tingginya angka penebangan hutan, kebakaran hutan, berkurangnya tanah gembur dan berkurangnya karbon, Indonesia merupakan penyumbang terbesar gas rumah kaca dunia. Namun, Indonesia juga adalah korban perubahan iklim, dibuktikan dengan meningkatnya tinggi lautan, penanaman berpindah-pindah dan musim panen yang ditandai dengan musim kering, banjir dan gangguan air asin ke delta sungai. Peningkatan kesadaran masyarakat dan tindakan Pemerintah sangatlah diperlukan untuk menekan kontribusi Indonesia terhadap emisi pemanasan global, juga membantu negara beradaptasi terhadap pengaruh perubahan iklim di masa depan. UNDP mendukung agenda perubahan iklim melalui

penelitian, pemberian nasehat dalam hal kebijakan serta bantuan untuk mengurangi penggunaan zat-zat yang dapat menipiskan lapisan ozon. Pada tahun 2007, UNDP meningkatkan bantuannya untuk adaptasi perubahan iklim di Indonesia, yang tujuannya membantu upaya negara agar lebih tahan terhadap pengaruh perubahan iklim. Sebagai bagian dari upayanya membantu analisa dan memberikan nasehat yang terkait dengan kebijakan berdasarkan bukti yang ada terhadap agenda perubahan iklim di Indonesia, UNDP menerbitkan laporan Setengah Jalan dari Perubahan Iklim; Mengapa Indonesia Harus Beradaptasi Melindungi Rakyat Miskin pada tahun 2007. Laporan yang disiapkan oleh sebuah grup terkemuka

yang terdiri dari beberapa orang ahli perubahan iklim, menganalisa dampak dari perubahan iklim terhadap Indonesia, serta menekankan hubungan penting antara perubahan iklim dan kemiskinan, dan memberi penekanan terhadap pentingnya upaya masyarakat dalam melindungi penduduk miskin dan masyarakat yang rentan.

Lingkungan Hidup juga membantu mengadakan seminar sehari tentang hubungan antara Protokol Montreal dengan Protokol Kyoto.

UNDP juga membantu Pemerintah dalam merumuskan Rencana Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim, yang meletakkan asas-asas, pendekatan, dan prioritas penting untuk Indonesia dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim. UNDP juga memberikan bantuan teknis dalam persiapan Program Adaptasi Perubahan Iklim yang menyokong Rencana Aksi. Selama Konferensi Perubahan Iklim di Bali, UNDP berperan penting dalam mendorong debat antara para petinggi yang bekerja kearah adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Bersama dengan Pemerintah Indonesia, GTZ, Bank Dunia, dan Program Sanitasi dan Air (WASAP) dan Kedutaan Belanda, UNDP mengadakan kegiatan paralel yang memperlihatkan langkah-langkah adaptasi yang diambil Indonesia dalam memerangi perubahan iklim, dan membantu merencanak an langk ah selanjutnya. Acara yang berjudul Kemajuan Indonesia dalam Adaptasi Perubahan Iklim; Melangkah Maju membantu stimulasi dialog perubahan iklim di antara para pemangku kepentingan yang penting termasuk Pemerintah, masyarakat, media dan masyarakat donor. Dengan tujuan memperkuat implementasi Protokol Montreal, UNDP bekerjasama dengan Departemen

Laporan “The Other half of Climate Change: Why Indonesia must Adapt to protect its Poorest People” dipublikasikan oleh UNDP sebagai masukan dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Bali.

Mendukung Perlindungan Lapisan Ozon UNDP kini tengah membantu memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan tentang pelaksanaan perjanjianperjanjian internasional seperti Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Mengikis Lapisan Ozon, yang dimaksudkan untuk melindungi lapisan Ozon dengan mengurangi pembuatan dan konsumsi bahan-bahan kimia, termasuk chlorofluorocarbon (CFC). Indonesia telah meratifikasi Protokol Montreal pada tahun 1992 dan secara resmi telah melarang impor CFC sejak bulan Januari 2008. Bekerjasama dengan lebih dari 100 perusahaan dari sektor swasta dan Pemerintah, UNDP mendukung upaya Indonesia untuk mematuhi Protokol Montreal dengan membantu RUU tentang pengendalian impor; membantu pelatihan Pemerintah dalam melindungi lapisan ozon; memajukan peningkatan kesadaran lapisan ozon di antara para siswa; membantu pemasangan peralatan yang bersahabat dengan ozon pada industri pembuatan lemari pendingin di Indonesia; dan membantu mengurangi pemakaian zat-zat yang dapat menipiskan ozon pada industri lemari pendingin.

 Pada tahun 2007, UNDP membantu Pemerintah Indonesia dalam kampanye kesadaran ozon, melatih lebih dari 26 jurnalis dalam melaporkan ODS, mempromosikan ODS di berbagai program televisi, dan membuat acara dengan target tertentu untuk pemerintah daerah, sektor swasta dan sekolah-sekolah di kota Jakarta, Denpasar, Makasar dan Palembang. Pelatihan mengenai perlindungan lapisan ozon juga dilaksanakan ke lebih dari 2000 teknisi lemari pendingin, dan lebih dari 33 pemerintah (tingkat provinsi dan kabupaten). UNDP juga membantu Pemerintah dalam merevisi dan mengembangkan 3 regulasi ODS. Pada tahun 2007, UNDP menghapus 1.100 ton meter ODS pada tahun 2007 dan menggantinya dengan teknologi yang lebih bersahabat terhadap lingkungan, dengan lebih dari 30 perusahaan lemari pendingin berhenti menggunakan ODS dalam proses produksinya. Sejak 2003, Indonesia telah menghapus 6.295 ton meter ODS, memperlihatkan komitmen Indonesia melindungi lapisan ozon.

“Demokrasi telah terbukti sebagai sistem tata kelola pemerintahan yang paling dapat diandalkan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik serta mengamankan dan mempertahankan kesejahteraan. Dengan memberikan pilihan kepada masyarakat tentang bagaimana dan oleh siapa mereka diperintah, demokrasi memberikan asas-asas partisipasi dan tanggungjawab terhadap proses pembangunan manusia.” Laporan Pembangunan Manusia UNDP 2002: Memperdalam Demokrasi di Dunia yang Terpecah-pecah.

10 tahun terakhir Indonesia menjalani transisi ke sistem pemerintahan demokrasi, yang secara berangsur-angsur mengalami proses konsolidasi. Kebebasan pers telah dibuat dan partai politik diijinkan terbentuk dan bersaing secara bebas dalam proses pemilihan. Pemilihan Umum anggota Dewan dilakukan pada tahun 1999 dan 2004, dan untuk pertama kalinya penduduk Indonesia memilih secara langsung Presidennya pada tahun 2004. Restrukturisasi dewan legislatif membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk legislatif dua dewan yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia juga telah memulai proses desentralisasi secara luas, dan mengalihkan kekuasaan dan tanggungjawab secara bertahap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah daerah serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara

langsung. Reformasi penting lainnya juga diambil untuk memperkuat tanggungjawab, efektivitas dan kemandirian sektor keadilan. Organisasi Masyarakat Madani (CSO) boleh berhubungan bebas dan jumlahnya meningkat tajam pada tahun-tahun terakhir. Di seluruh Indonesia, Organisasi Masyarakat Madani (CSO) berperan penting dalam penerapan program pembangunan, memantau kinerja Pemerintah pada semua tingkat, mengadvokasi hak bagi penduduk miskin dan berperan serta sebagai juru bicara pada debat kebijakan. Mengingat pemerintahan demokrasi membantu mengurangi kesenjangan, menurunkan kemiskinan dan mencapai MDG, UNDP membantu memperkokoh sistem pemerintahan demok rasi I ndonesia melalui: 1) pendalaman demokrasi melalui bantuan parlemen dan perwakilan rakyat; 2) membantu mempercepat langkah dan efektivitas reformasi pemerintah daerah dan; 3) reformasi sektor keadilan dan hukum.

Memperdalam Demokrasi UNDP membantu proses konsolidasi politik Indonesia melalui proyek reformasi terpilih; menciptakan kesadaran di antara warga negara Indonesia; meningkatkan kapasitas media; mengukur kesehatan demokrasi di Indonesia; dan memajukan dialog antara pelaku pemerintah dan non-pemerintah. Meningkatkan kapasitas pelayanan efektif media sebagai pengawas demokrasi, UNDP meningkatkan kapasitas Sekolah Media Penyiaran untuk menyediakan pelatihan yang berkualitas untuk para jurnalis. Pada tahun 2007, UNDP memberikan bantuan teknis ke sekolah melalui pengembangan rencana bisnis dan strategi, yakni membuat struktur pengelolaan terbaru dan memiliki target pasar untuk meningkatkan kapasitas keuangannya. UNDP memberikan bantuan pada pemilihan umum 1999 dan 2004, juga pemilu lokal di Aceh pada tahun 2006, melalui bantuan administrasi pemilu dan memperkuat kelemahan, program pendidik an pemilih skala besar dan koordinasi bantuan donor.

Lokakarya tentang Parliamentary Reform and Public Engagement Revitalisation yang diselenggarakan oleh UNDP, Jakarta, Juli 2007.

Untuk proses pemilihan mendatang, UNDP tengah membuat program terpadu yang menggabungkan praktek internasional dan membangun pembelajaran dari bantuan pemilu di masa lalu. Fokusnya yaitu membangun solusi jangka panjang dan kapasitas institusi, mengintegrasikan tanggungjawab dan mekanisme integritas melalui proses pemilu, dan meningkatkan partisipasi pemilih dan masyarakat politis. Selama tahun 2007, UNDP secara aktif membantu reformasi parlemen dengan memberikan advis tentang

bagaimana memperkuat mekanisme masalah regional ke perhatian tingkat pusat, meningkatkan kualitas partisipasi perempuan di parlemen, meningkatkan kualitas pelayanan parlemen, dan meningkatkan hubungan antara masyarakat dan parlemen. Untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD, UNDP membantu mengembangkan dan memberikan modul pelatihan dalam hal pembuatan undang-undang, anggaran, kealpaan dan hubungan utama pada dewan legislatif daerah.

Sesi pleno DPR RI.

Untuk meningkatkan kapasitas pelaku pemerintah maupun non-pemerintah agar lebih baik dalam menilai kesehatan demokrasi di Indonesia, dan menilai kemajuan dan kemerosotan demokrasi di tingkat nasional dan daerah, UNDP membantu dengan pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks ini akan mengukur tingkat pemenuhan kebebasan masyarakat dan hak-hak politik dan kapasitas proses dan institusi demokrasi di Indonesia, berdasarkan indikator yang terlah ditentukan dan disetujui secara nasional. Indeks ini dirancang pada tahun 2007 dengan bantuan UNDP; para ahli nasional; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Badan Pusat Statistik (BPS); dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di seluruh 33 provinsi. Pengumpulan data akan dilakukan pada tahun 2008 oleh Organisasi Nirlaba Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat, JPPR. Indeks ini akan menjadi alat penting untuk mengukur pencapaian agenda nasional atas konsolidasi demokrasi, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Indonesia, ser ta akan digunakan sebagai dasar program perencanaan yang bertujuan mengkonsolidasi institusi demokrasi di Indonesia. Indeks dapat juga digunakan oleh pemuka masyarakat sebagai instrumen penting untuk memantau kemajuan demokrasi Indonesia.

Mempercepat Efektivitas dan Langkah Reformasi Pemerintah Daerah Indonesia telah mengalami desentralisasi kekuasaan politik dari Pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan daerah sejak tahun 1999. Upaya terus menerus tetap diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah

daerah dan para petinggi agar dapat secara efektif memangku tanggungjawabnya dalam lingkungan yang terdesentralisasi. UNDP membantu memperkokoh pemerintah daerah di Indonesia melalui ukuran untuk

memperkuat perencanaan, penganggaran, pembuatan kebijakan dan pelayanan di tingkat daerah dengan lebih berpihak kepada penduduk miskin. Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pembangunan re gi o n a l m e l a l u i p e ny u s u n a n , p e re n c a n a a n , penganggaran serta pemantauan kebijakan yang lebih jelas, UNDP memberikan bantuan teknis. Dalam beberapa hal, bantuan ini diberikan dalam bentuk Laporan pembangunan manusia di daerah (PHDR), yang menilai kemajuan Indonesia dalam meraih MDG dan dalam hal mempromosikan pembangunan manusia, serta meningkatkan kapasitas lembaga Pemerintah dan Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) untuk mengumpulkan dan menganalisa data tentang pencapaian MDG. Gorontalo merupakan provinsi pertama yang memperoleh manfaat dari PHDR. Setelah diselesaikan tahun 2008, laporan ini diharapkan dapat memberik an basis yang penting bagi proses perencanaan dan penyusunan anggaran di tingkat provinsi di masa mendatang. Forum untuk berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) telah berkembang pesat di seluruh penjuru negeri sejak datangnya demokrasi. Forum-forum ini beranggotakan masyarakat dan Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) yang memberikan advokasi terkait masalah-masalah tertentu guna mempengaruhi perubahan kebijakan. Biasanya forum-forum ini bertujuan untuk menyusun skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah serta layanan masyarakat yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, terutama penduduk miskin. Untuk meningkatkan suara masyarakat di pemerintah dan pembangunan daerah, UNDP memberikan fasilitas penegakan fora investor di

sektor terpilih di tingkat kabupaten. Pada tahun 2007, UNDP memberikan bantuan ke lebih dari 20 fora di lima provinsi di Sulawesi, memperkuat suara dan kapasitas mereka untuk berinteraksi dan menuntut pemerintah daerah. Meningkatkan akses informasi dapat menjadi alat yang kuat untuk memberdayakan penduduk miskin dan masyarakat terpencil serta dapat meningkatkan kesempatan dibidang ekonomi. Meyakinkan pentingnya potensi pembangunan, UNDP membantu terciptanya pembangunan pusat telekomunikasi masyarakat serbaguna di enam provinsi. Ini ditujukan kepada penduduk desa untuk meningkatkan mata pencahariannya dengan memberikan fasilitas akses terhadap ilmu, pelayanan dan kesempatan berusaha. Pada tahun 2007, UNDP terus membantu pengelolaan delapan pusat telekomunikasi. Dengan mengalihkan pengetahuan dan pelajaran yang telah diperoleh, pusat telekomunikasi ini membantu pemerintah daerah dalam meniru model tersebut di daerah masing-masing.

Penduduk di Muneng, Jawa Timur belajar menggunakan komputer di pusat telekomunikasi komunitas yang didukung oleh UNDP.

Mempromosikan Reformasi di Sektor Keadilan dan Hukum berbasis Hak UNDP membantu meyakinkan penduduk Indonesia, terutama mereka yang lemah dan kaum marjinal, bahwa mereka memiliki akses untuk keadilan melalui kerangka hukum berbasis hak yang memiliki karakteristik kuatnya hak asasi manusia dan kesadaran hukum, akses masyarakat yang penuh dan adil untuk menyelesaikan perselisihan, penanganan dukacita yang efektif dan pemberian pertolongan yang tunduk kepada standar hak asasi manusia internasional. Sebagai mitra Pemerintah Indonesia, institusi hak asasi manusia n a s i o n a l, m a s y a r a k a t d a n a k a d e m i a , U N D P memberdayakan masyarakat agar menggunakan hukum dengan labih baik dalam mewujudkan hak asasi mereka, secara simultan memperkuat tanggung jawab institusi hukum untuk keamanan akses keadilan. Untuk meningkatkan kerangka hukum dalam membantu akses keadilan, UNDP memberikan fasilitas input/masukan kepada Pemerintah Indonesia dan

masyarakat atas rumusan Akses Nasional Terhadap Strategi Keadilan yang akan terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 20102014, UNDP juga membantu peran serta pengembangan naskah Hukum dari Pandangan Hak Asasi Manusia, Gender dan Pembangunan yang Berkelanjutan. UNDP bermitra dengan Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) untuk melaksanakan kampanye kesadaran hak asasi manusia dan hukum publik, dan membantu peluncuran Pusat Informasi dan Komunikasi (CIC) sebagai jembatan informasi antara Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, masyarakat umum, dan pers. Segera setelah diluncurkan pada tahun 2007, CIC mulai menyebarkan informasi mengenai hak asasi manusia dan hukum kepada masyarakat, menciptakan website sebagai akses masyarakat (www.hukumham.info) yang berisi informasi hukum dan regulasi Indonesia, dan mendistribusikan lebih dari 5.000 CD yang memuat

kompilasi hukum dan regulasi periode 2004-2006. Selanjutnya, CIC membuat dokumentasi kesadaran masyarakat dalam hal proses legislatif Indonesia, dan menerbitkan majalah bulanan mengenai topik-topik yang berhubungan dengan hukum dan hak asasi manusia. UNDP memperkokoh kapasitas masyarakat untuk memonitor dan mengadvokasi hak bagi yang lemah dan marjinal, menyebarkan informasi hukum dan hak asasi manusia dan pertanggungjawaban sektor keadilan dan

hukum. Disini, pada tahun 2007, UNDP meluncurkan program Pemberdayaan dan Bantuan Hukum bagi yang Kurang Beruntung (LEAD) - sebuah prakarsa yang dibantu oleh Pemerintah Belanda, Norwegia dan Swedia. LEAD mendirikan fasilitas penggalangan dana untuk memberdayakan Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) memajukan hak asasi manusia pagi yang lemah dan marjinal. Kotak di bawah ini menyajikan informasi tentang program LEAD.

Memperkuat kerangka kebijakan untuk akses ke keadilan dan peran masyarakat di sektor keadilan melalui program Program LEAD diluncurkan tahun 2007 oleh BAPPENAS, bermitra dengan UNDP. Program ini bertujuan meningkatkan akses keadilan untuk masyarakat lemah dengan bekerja di tingkat nasional dan daerah. Di tingkat nasional, program ini menyediakan penggunaan kerangka melalui pembangunan akses nasional yang komprehensif atas strategi keadilan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 2010-2014. UNDP berperan penting dalam penyediaan saran teknis terhadap strategi dan memfasilitasi partisipasi pemuka masyarakat dalam proses perumusan. Di tingkat daerah, LEAD mendirikan fasilitas penggalangan dana yang memberdayakan Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) untuk memantau dan mengadvokasi hak kaum lemah dan marjinal, memantau tanggungjawab akses hukum dan keadilan, menyebarkan informasi hukum dan hak asasi manusia dan memberikan bantuan kelompok fokus yang diselenggarakan oleh penerima hibah Proyek LEAD hukum. Enam Organisasi Masyarakat Madani (CSO) di Maluku Utara Diskusi (Governance Education for Action, GOCEFA) Ternate, Maluku Utara. saat ini bermitra dengan program LEAD. Pada tahun 2008, 17 kemitraan akan didirikan di provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sebagai tambahan bantuan keuangan untuk Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO), LEAD menyediakan peningkatan kapasitas pada beberapa topik, termasuk pengelolaan keuangan, prosedur standard pengoperasian, pemantauan dan penilaian, dan adopsi pendekatan berdasarkan hak asasi dalam rancangan dan penerapan program. Hingga kini, mitra Organisasi Masyarakat Madani (CSO) LEAD telah memberdayakan masyarakat miskin dan lemah melalui pelayanan bantuan hukum dengan melatih 42 poin penting tentang masalah lingkungan dan 104 perangkat hukum (64 di antaranya fokus kepada pelayanan hukum bagi perempuan). Untuk meningkatkan akses kepada informasi hukum dan hak asasi manusia dan meningkatkan “tuntutan” tekanan untuk perubahan hukum, Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) ini telah memasang dua sambungan telepon gratis dan menerapkan komunikasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai keberhakan hukum, hak asasi manusia dan dengan demikian potensial bagi masyarakat menjadi agen perubahan. Pemberdayaan ini termasuk dialog interaktif di radio, pemutaran film massal dan diskusi menyeluruh di tingkat desa tentang beberapa topik yang berhubungan dengan pemberdayaan hukum dan hak asasi manusia. Material mengenai kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia juga disebarkan dalam bentuk pamflet, stiker, leaflet dan melalui surat kabar dan lebih dari 240 program radio. Untuk memastikan korban kekerasan rumah tangga menerima bantuan hukum dan psikologis, sebuah naungan untuk perempuan telah didirikan untuk menjadi keamanan dirinya ketika mengejar keadilan hukum.  

Kondisi khusus pasca tsunami dan pasca konflik di provinsi Aceh menunjukkan adanya tantangan khusus yang terkait dengan akses ke keadilan. Proyek Penguatan Keadilan untuk pembangunan dan Perdamaian di Aceh, dibantu oleh Uni Eropa, bertujuan meningkatkan

kesadaran hukum, memperkuat kerangka hukum dan institusi dan kapasitas masyarakat untuk memantapkan akses keadilan bagi yang lemah dan kaum marjinal di Aceh. Ini diuraikan lebih terperinci dalam laporan pada bagian Aceh dan Sumatera Utara.

“Konflik dan bencana alam dapat menghambat hasil-hasil pembangunan yang penting yang diperoleh selama jangka waktu yang lama dan secara drastis mempengaruhi masyarakat yang paling rentan, termasuk perempuan”, Rencana Aksi Program Negara UNDP periode 2006-2010.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering dilanda bencana. Lebih dari 4 tahun terakhir Indonesia mengalami serangk aian bencana alam yang menewaskan manusia dan mempengaruhi perekonomian negeri ini. Bencana ini termasuk tsunami Aceh pada Desember 2004, Gempa Nias di Maret 2005, Gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah di Mei 2005 dan gempa serta tsunami di Jawa Barat pada bulan Juli 2006. Indonesia juga berpotensi tinggi terhadap gunung meletus dengan 128 gunung api aktif (31 di antaranya dalam pemantauan) dari 600 gunung berapi di seluruh khatulistiwa. Di samping itu, virus flu burung juga telah menelan jumlah korban yang lebih banyak dibandingkan negara lain. Bencana-bencana ini memberikan dampak besar terhadap perekonomian negeri ini, kerusakan yang ditimbulkan oleh tsunami diperkirakan sebesar 4 juta Dolar AS dan gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah

sebesar 3 juta Dolar AS. Bencana alam mengancam pembangunan manusia di Indonesia dan mengakibatkan rusaknya pencapaian MDG. Konflik sosial juga merupakan tantangan serius terhadap pembangunan. Transisi demokrasi Indonesia dan proses desentralisasi ditandai dengan konflik perselisihan lokal di beberapa provinsi. UNDP membantu perdamaian dan stabilitas jangka panjang Indonesia melalui upaya pencegahan dan pemulihan krisis yang bertujuan mencegah kejadian konflik dan mengurangi kerentanan terhadap bencana. Pada tahun 2007, program Pencegahan dan Pemulihan Krisis tetap menggambarkan portfolio terbesar UNDP Indonesia, dengan total pengeluaran lebih dari 45 juta Dolar AS, mewakili 54% dari total pengeluaran program UNDP seluruhnya.

Pengurangan Resiko Bencana Upaya untuk melindungi dan mempersiapkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang sering dilanda bencana, serta upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah dalam merespon keadaan darurat, dapat membantu mengurangi resiko secara signifik an bila terjadi bencana ser ta mendorong masyarakat untuk menerapkan budaya aman. Untuk meningkatkan ketahanan nasional dan daerah dalam pengurangan resiko bencana (DRR) dan membantu peralihan dari budaya tanggap dan bantuan menjadi budaya mengurangi resiko bencana yang komprehensif dan diintegrasikan dalam fungsi utama Pemerintah di seluruh tingkat serta di sektor swasta dan Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO), UNDP: i) menyediakan saran kebijakan dan peningkatan kapasitas untuk mengurangi dan mengelola resiko bencana ke dalam kerangka kebijakan, hukum, regulasi dan perencanaan; ii) meningkatkan kapasitas dalam menyiapkan diri menghadapi situasi darurat dan sistem respon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten; dan iii) membantu penanganan resiko bencana berdasarkan kemasyarakatan.

Jakarta terkena banjir besar pada bulan Januari 2007. Foto menunjukkan truk yang membawa orang-orang mengungsi dari lingkungan Kelapa Gading, salah satu daerah yang mengalami banjir terparah.

Untuk membantu meningkatkan peraturan yang terkait dengan upaya untuk mengurangi resiko bencana di Indonesia, UNDP menjadi instrumen penting dalam menyediakan petunjuk strategis dan saran kebijakan untuk perumusan RUU dan regulasi penanggulangan bencana. RUU ini telah disahkan pada tahun 2007. UNDP memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi konsultasi tentang RUU ini dengan para investor utama di tiga provinsi. UNDP juga telah membantu penyebaran RUU ini ke sektor publik, masyarakat dan sektor swasta. Meningkatkan kapasitas pemerintah pusat maupun daerah untuk menyiapkan dan mengelola bencana dan pemulihan selanjutnya adalah penting pada negara yang mudah terkena bencana dan pemerintahan terpusat seperti Indonesia. Kapasitas pengurangan resiko bencana dan penanganan memerlukan pengetahuan, sistem, informasi, perangkat dan sumberdaya yang diperlukan untuk merespon bencana. Kapasitas yang efektif dalam menurunkan resiko bencana memerlukan pengurangan resiko bencana yang terintegrasi ke dalam perencanaan dan anggaran nasional di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, Pada tahun 2007, UNDP memberikan bantuan dalam perumusan dan penyebaran Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Resiko Bencana (DRR) dan rencana aksi DRR di tingkat regional untuk provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah (yang mengalami bencana gempa bumi pada tahun 2006). Perencanaan menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah dalam mengurangi dampak bencana, mengelola bahaya bencana, dan

Gunung Merapi di Jawa Tengah adalah gunung berapi yang paling aktif di Indonesia, terakhir meletus di tahun 2006.

menurunkan resiko bencana ke dalam pengembangan perencanaan dan anggaran. Untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah dalam memantau proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana, UNDP juga membantu kerangka pemantauan dan penilaian baik di tingkat nasional dan daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah, setelah gempa bumi 2006. UNDP juga membantu konsultasi investor dalam perancangan Sistem Informasi Resiko Bencana yang membantu mengadakan informasi yang relevan sehubungan dengan pengurangan, pencegahan, dan penanggulangan bencana. Sebagai tambahan, UNDP memberikan bantuan teknis terhadap persiapan pemetaan resiko agar lebih mudah memperkirakan aktifitas seismik gunung Merapi Yogyakarta yang meletus secara periodik, terakhir kali pada tahun 2006.

Tugas analisa UNDP terhadap pencegahan dan pemulihan krisis Agar efektif dalam menginformasikan pembuatan kebijakan, UNDP berperan penting dalam membantu Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan analitis dalam pencegahan dan pemulihan krisis. Pada tahun 2007, sebuah kerjasama dengan Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Penilaian Pemulihan Pasca Bencana di Daerah yang dilanda konflik dilaksanakan, meliputi delapan kabupaten. Penelitian menunjukkan pemulihan pasca konflik di bidang tertentu memerlukan waktu lebih lama dan lebih menantang daripada tempat lain yang juga mengalami bencana alam. Ini juga memperlihatkan kurangnya integrasi pencegahan konflik dalam usaha pemulihan di daerah yang dilanda konflik, dan prioritas diberikan pada “penggantian” infrastruktur fisik dibandingkan dengan membangun modal dan kepercayaan sosial. Solusi jangka pendek ditujukan untuk mempertahankan perdamaian saat ini lebih diperlukan di daerah seperti Maluku dan Poso, sebagaimana ditentang dalam menyelesaikan akar permasalahan konflik. Ini menghasilkan lingkungan terpencil yang meningkatkan adanya konflik bersama di masa mendatang. Secara umum penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah kurang mendapatkan anggaran untuk pemulihan jangka panjang melalui pembangunan, yang membatasi kapasitas mereka dalam mengelola proses secara efektif. Pada tahun 2007, UNDP juga memberikan bantuan analitis terhadap reintegrasi pasca konflik di Aceh melalui penciptaan Basis Data Pemantauan Perkembangan Perdamaian di Aceh dan sebuah Survei terhadap Pengungsi Konflik dan Kelompok Masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara. Pemantauan pasca konflik di Aceh telah membuka bahwa dinamika konflik telah berubah secara cepat di provinsi tersebut dan tidak ada kejadian perselisihan antara pemerintah dengan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bagaimanapun juga, kejahatan kriminal dan kewaspadaan meningkat secara dramatis, membuat Aceh terkenal dengan ketiadaan hukum. Tegangan dan kejahatan muncul bersaing dengan sumber daya ekonomi, termasuk dana reintegrasi Pemerintah, bantuan, dan pengendalian usaha daerah. Ini mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik dan kepercayaan Pemerintah dan kemampuannya memberikan keamanan dan pembangunan ekonomi. Konflik IDP dan Kelompok Masyarakat yang Membutuhkan Penilaian mengungkapkan bahwa masyarakat yang terlantar dan tertinggal, telah mengalami trauma dan dampak ekonomi. Dengan demikian, bantuan untuk IDP meningkatkan ketegangan antara mengembalikan/membayar IDP dan kelompok masyarakat. Penelitian juga membuka tabir bahwa orang tua menderita dampak paling buruk dari konflik, juga penelantaran, terlepas dari perbedaan gender. Keseluruhannya, bantuan pasca konflik difokuskan kepada kaum muda (kombatan potensial) dan perempuan (kaum marjinal) tetapi cenderung menelantarkan yang tua. Penilaian ini membuka tabir bahwa orang tua mengalami miskin kronis serta menderita stress sebagai akibat dari trauma pasca kejadian.

Sebelum memindahkan tanggungjawab pasca bencana kepada pemerintah daerah sehubungan dengan gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah, UNDP membantu pekerjaan Koordinator Area Pemulihan PBB selama tahun 2007. Dalam kapasitasnya, UNDP menyediakan struktur atap dan perlindungan transisi kepada 2.178 rumah tangga; pelayanan dasar kepada 4.015 usaha rumahan; memberikan hantaran publik dalam hal rumah yang lebih aman; dan menolong lebih dari 3.570 usaha kecil memulai kegiatannya lagi dengan bantuan dana. UNDP sedang dalam proses program pengembangan untuk memperkuat kapasitasnya dalam penanggulangan bencana kemasyarakatan. Pada tahun 2007, penilaian dilakukan untuk menentukan prioritas bantuan. Program ini akan dimulai tahun 2008. Gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah berdampak serius terhadap mata pencaharian lokal. Program “Early Recovery for Yogyakarta and Central Java” UNDP telah bergeser fokus dari merespon kebutuhan akan tempat penampungan, menjadi pemberian dukungan untuk mata pencaharian jangka panjang. Di sini terlihat penerima manfaat usaha mikro sedang membuat emping melinjo.

Pencegahan Konflik Transisi Demokrasi di Indonesia dan proses desentralisasi ditandai dengan adanya konflik lokal, terutama di provinsi Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Konflik ini berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia dan pencapaian MDG. Pemerintah Indonesia menjawab konflik ini dengan memfokuskan diri menurunkan potensi konflik. UNDP membantu strategi ini dengan membantu memperkuat kerangka kebijakan, hukum, regulasi dan perencanaan untuk pencegahan konflik jangka panjang, pemulihan dan perkembangan Perdamaian di Indonesia.

Tujuan penting lainnya dalam strategi pencegahan konflik UNDP adalah dengan memperkuat kerangka kebijakan dan kemauan politik untuk membantu par tisipasi perempuan, dan meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam proses perdamaian. UNDP juga memajukan pendidikan dan peningkatan kesadaran pencegahan konflik dan perdamaian di antara pembuat kebijakan, masyarakat dan membantu upaya perbaikan mata pencaharian dan meningkatkan kesempatan ekonomi untuk orang yang tinggal di daerah konflik.

Tugas UNDP dalam hal pendidikan dan peningkatan kesadaran dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian UNDP membantu upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan mendidik masyarakat tentang pentingnya pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian. Pada tahun 2007, UNDP, dengan dorongan dari Pemerintah, bekerja bersama dengan konsorsium LSM mengadakan kegiatan yang mempromosikan perdamaian di Indonesia. Ini termasuk pemutaran Film Pendidikan Perdamaian di sekolah-sekolah di Jakarta Raya, memaparkan pengalaman dan cerita dari masyarakat yang terkena konflik; mengadakan pagelaran musik oleh artis lokal dengan tema perdamaian; talk show di radio lokal di provinsi pasca konflik; dan seminar nasional mengenai pengalaman Indonesia dalam membangun perdamaian. Serangkaian kegiatan dibuat dalam Anak-anak merayakan Hari Perdamaian di Ternate, Maluku Utara. perayaan damai yang diadakan oleh Wakil Presiden dimana lawan dari wilayah pasca konflik berkumpul bersama menegaskan komitmennya terhadap perdamaian. Atas keberhasilan prakarsa ini, Pemerintah Indonesia mengadopsi Hari Perdamaian Internasional sebagai sebuah even resmi yang akan diperingati setiap tahun di Indonesia. PTD juga membantu beberapa kegiatan media massa dalam memajukan kesadaran terhadap menciptakan perdamaian. Ini termasuk banyak media yang mengangkat topik “pemilihan yang damai”, dialog interaktif di radio dan talk show di radio dalam upaya membangun perdamaian pada peran generasi muda dan perempuan, kompetisi lagu dan puisi perdamaian, dan pameran perdamaian yang memajukan kesadaran damai di antara anak-anak.

UNDP memberikan bantuan dalam mengintegrasikan konflik dan dimensi gender ke dalam RUU Penanggulangan Bencana, yang sudah disahkan tahun 2007. Ini sangat penting dalam memberikan masukan terhadap RUU serta peraturannya dari masyarakat yang telah mengalami konflik (dan bencana alam) dengan mengadakan beberapa proses konsultasi di daerah-

daerah tersebut. Pada tahun 2007, UNDP juga telah membantu memfasilitasi beberapa konsultasi tentang RUU Penanganan Konflik di delapan daerah di Indonesia. Setelah disetujui, undang-undang ini akan memberikan basis hukum dan peraturan yang lebih kuat dalam menangani konflik secara lebih baik sebelum dan sesudah konflik tersebut terjadi.

Program Perdamaian melalui Pembangunan Program PTD diluncurkan pada tahun 2006 untuk mengurangi potensi konflik dan meningkatkan pemulihan pasca konflik di 24 desa di enam kabupaten di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam perencanaan hal-hal sensitif tentang konflik untuk membantu pencegahan konflik jangka panjang dan menciptakan perdamaian, dan meningkatkan mata pencaharian di daerah yang dilanda konflik melalui proyek yang memperkuat kerjasama sosial. PTD berperan penting dalam mengintegrasi asas-asas pencegahan konflik dan pembangungan perdamaian kedalam proses perencanaan daerah (musrenbang). Ini juga menjembatani partisipasi daerah yang dilanda konflik ke dalam musrenbang dan memperbesar partisipasi dari grup marjinal tradisional, seperti kaum muda dan perempuan. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengintegrasikan pencegahan konflik ke dalam musrenbang, PTD telah melatih 273 perwakilan pemerintah daerah (67 di antaranya perempuan) dalam perencanaan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan konflik. Untuk meningkatkan hal ini di kabupaten yang dituju, PTD telah menyebarkan 65 bantuan kepada Organisasi-organisasi Kaum perempuan mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan mereka di sebuah pertemuan pra-musrenbang yang didukung program PTD di Masyarakat Madani (CSO) dan pemerintah daerah sejak diluncurkan. Program Palu, Sulawesi Tengah. ini penting dalam menolong pemerintah daerah membangun program kemasyarakatan dalam musrenbang, menyediakan masyarakat dengan informasi yang sistematis dalam hal aturan dan proses, dan umpan balik atas hasil. Perempuan memiliki dampak tidak proporsional atas adanya konflik. Mereka berperan penting, seringkali menentukan, dalam menciptakan perdamaian, walaupun secara umum berada di luar proses. Program PTD bertujuan meningkatkan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian dan pencegahan konflik. Hal ini dilakukan melalui kegiatan yang bertujuan mempromosikan hak asasi perempuan dan kesadaran gender menjembatani partisipasi perempuan dalam proses perdamaian formal; meningkatkan kapasitas aktivis perdamaian wanita dan organisasi perempuan; secara ekonomi memberdayakan perempuan di daerah yang dilanda konflik; menangani kekerasan domestik dan seksual; dan membangun data pertentangan gender untuk memantau dampak program. PTD juga memajukan partisipasi aktif perempuan dalam proses perencanaan daerah seperti musrenbang, dengan menyediakan akses informasi proses perencanaan di lokasi mereka dan memperkuat kepemimpinan mereka dan ketrampilan penyelesaian konflik. Hasinya, 1.031 perempuan telah berpartisipasi dalam proses musrenbang di daerah yang dibantu oleh PTD, meningkatkan 20% partisipasi perempuan sejak diluncurkannya program ini. Dukungan juga telah diberikan kepada Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) perempuan, seperti Forum untuk Pemberdayaan dan Perjuangan Perempuan yang telah menghasilkan peraturan daerah tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Di Maluku Utara, naskah semacam regulasi tersebut telah dibuat dan sesegera mungkin disahkan oleh badan perwakilan setempat. Program ini juga memiliki penelitian dengan upaya perempuan dalam membangun perdamaian bersama dengan Pusat Kajian Perempuan di Universitas Maluku di Maluku Utara.

Program pengelolaan sampah PTD di Kota Ambon bertujuan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak selama konflik tahun 1999-2004 dan membina hubungan damai antara masyarakat yang sebelumnya berkonflik.

Akhirnya, PTD bertujuan meningkatkan mata pencaharian pada masyarakat yang daerahnya terkena konflik melalui proyek yang secara simultan bertujuan membangun perdamaian dan kesatuan sosial. Contohnya adalah kegiatan daur ulang dan pengelolaan sampah yang membutuhkan kerjasama antar masyarakat. Sejak dimulai, PTD telah menyebarkan bantuan ke 60 Organisasiorganisasi Masyarakat Madani (CSO) dengan nilai keseluruhan sebesar 2 juta Dolar AS.

Pagi hari, tanggal 26 Desember 2004, provinsi Aceh di kepulauan Sumatera diterjang tsunami yang paling dahsyat yang sulit dilupakan. Bencana ini menewaskan lebih dari 100.000 orang, memaksa lebih dari 500.000 orang meninggalkan tempat tinggal mereka serta membuat 600.000 orang kehilangan mata pencaharian mereka. Total kerusakan diperkirakan sekitar 4 juta Dolar AS. Satu hal positif dari bencana ini adalah bahwa bencana ini menjadi akhir dari 30 tahun konflik senjata di Aceh. Hanya beberapa bulan setelah bencana tsunami, gempa bumi dahsyat menerjang kepulauan Nias yang terletak di dekatnya, sehingga mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia, banyak insfrastruktur yang rusak serta ribuan orang kehilangan mata pencaharian.

Namun, tiga tahun kemudian, masa pemulihan Aceh dan Sumatera Utara kini akan berakhir dan kawasan ini k ini tengah menuju proses perdamaian dan pembangunan yang berkesinambungan. UNDP kini tengah membantu penduduk Aceh dan Sumatera Utara dalam mencapai transisi ini melalui sistem pendekatan multi-guna yang mencakup: 1) upaya memerangi kemiskinan; 2) memajukan tata kelola pemerintahan yang baik dan akses keadilan; 3) meningkatkan proses perdamaian; 4) pengurangan resiko bencana; dan 5) memajuk an pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Memerangi Kemiskinan Dalam merespon kerugian materi dan jiwa yang disebabkan oleh bencana alam, respon awal UNDP difokuskan pada rehabilitasi dan penyediaan lapangan kerja, pemulihan mata pencaharian, membangun kembali rumah-rumah dan pemuk iman ser ta meningkatkan kapasitas masyarakat. Tugas ini dimulai tahun 2005 melalui program Emergency Response and Transitional Recovery (ERTR) UNDP, yang merupakan salah satu dari program-program berskala penuh pertama yang akan dilaksanakan setelah terjadi bencana tsunami dan gempa bumi.

kembali dan mata pencaharian bagi 680.000 orang yang kehilangan tempat tinggalnya dipulihkan. Di samping itu, lebih dari 800 sekolah dan 500 fasilitas kesehatan telah dibangun kembali dan kebutuhan prasarana penting seperti jalan, pelabuhan dan bandara telah pulih.

ERTR bertujuan untuk membantu transisi yang efektif dari kegiatan bantuan darurat langsung menjadi upaya pemulihan yang berkelanjutan dari krisis tersebut. Sejak tahun 2005, ERTR telah diperluas hingga mencakup upaya untuk menangani beberapa prioritas pemulihan secara menyeluruh. Upaya ini mencakup fokus yang lebih besar terhadap upaya pengelolaan limbah, rehabilitasi prasarana pelabuhan, bantuan untuk Program Bersama PBB serta Forum Kemitraan Ekonomi Aceh. Selama tiga tahun terakhir ini, upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca tsunami secara keseluruhan telah meraih peningkatan yang sangat berarti. Di bawah kepemimpinan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR), lebih dari 100.000 rumah telah dibangun

Usaha kopi wanita Aceh ini adalah salah satu penerima manfaat program pemulihan mata pencaharian masyarakat yang terkena tsunami.

Program Tanggap Darurat dan Pemulihan Transisional Program ERTR yang akan berakhir pada tahun 2008 bertujuan mengurangi kemiskinan di Aceh melalui rehabilitasi dan pemulihan fasilitas publik yang rusak karena tsunami, perumahan dan bantuan cicilan, membantu pemulihan mata pencaharian dan membantu penyelesaian perselisihan tanah. Dengan bermitra dengan UN Habitat, dan di bawah petunjuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR), UNDP melanjutkan pekerjaan rekonstruksi pasca tsunami pada tahun 2007, menyelesaikan 350 konstruksi rumah permanen, membantu lebih dari 3.600 rumah tangga membangun kembali rumah-rumah mereka sejak dilanda tsunami. Mengejar upaya menolong mereka yang terkena efek tsunami untuk memulihkan mata pencaharian mereka, UNDP menciptakan lebih dari 230.000 pekerja harian melalui program Dana untuk Pekerja pada tahun 2007, program pemulihan mata pencaharian ERTR telah bermanfaat kepada lebih dari 100.000 penerima bantuan di lebih dari 330 desa di Aceh dan Nias melalui proyek kebangkitan perikanan, budidaya air, budidaya tanaman, usaha kecil dan kegiatan perdagangan. Survei yang dibuat untuk mengevaluasi dampak program pemulihan mata pencaharian ERTR menyimpulkan adanya efek positif yang signifikan pada penerima manfaat, dengan lebih dari 90% menyatakan bahwa program tersebut telah memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan rumah tangga mereka, dan mereka telah menggunakan bantuan tersebut sebagai modal awal, perlengkapan dan aset produktif Program Cash-for-Work ERTR membantu memulihkan mata pencaharian kepala keluarga miskin yang terkena untuk memulihkan mata pencaharian mereka. tsunami. Sur vei tersebut juga menunjukan bahwa berkat adanya program ini, tingkat pendapatan penerima manfaat telah pulih seperti sebelum dilanda tsunami. Sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi Aceh, UNDP membantu Kemitraan Aceh untuk Pembangunan Ekonomi. Aceh Partnerships for Economic Development (APED). APED difokuskan untuk memperkuat industri kopi Arabika melalui jaringan kemitraan sektor publik maupun swasta dan hubungan antara produsen kopi di tingkat kabupaten hingga eksportir di tingkat provinsi. Pada tahun 2007, APED terus meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan petani dan produsen kopi melalui penelitian biji kopi, penetapan kemitraan swasta-publik dalam hal pemasaran, dan penilaian dan penyebaran manual untuk dapat bersaing, UNDP membantu industri kopi di Aceh dengan meningkatkan ekspor kopi dari 2 juta Dolar AS pada tahun 2004 menjadi 6 juta Dolar AS di tahun 2007.

Mempromosikan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akses Keadilan UNDP memajukan tata kelola pemerintahan yang baik di Aceh dan Sumatera Utara melalui program yang bertujuan meningkatkan kapasitas badan Pemerintah dalam menangani transisi dari pemulihan ke pembangunan berkelanjutan. Badan ini termasuk Badan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BRR yang dibuat untuk mengamati rekonstruksi pasca tsunami Aceh dan gempa bumi di Nias. Termasuk di dalamnya pemerintah daerah dan Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO).

Sebagai bagian dari upaya ini, pada tahun 2007, UNDP menyediakan upaya untuk meningkatkan kapasitas BRR dalam hal perencanaan strategis; pembangunan kebijakan; pelaksanaan dan pemantauan mutu; sumber daya manusia; dan IT serta bantuan hukum. Ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kapasitas lembaga dalam menangani proses rekonstruksi. Pada tahun 2008, BRR akan secara progresif melaksanakan mandatnya di Aceh dan Nias, serta mengalihkan kompetensinya kepada pemerintah daerah. UNDP juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) di Aceh dan Nias untuk merespon secara efektif tantangan pembangunan di daerah tersebut. Pada tahun 2007, langkah awal diambil dalam mendirikan Pusat Sumber Daya Organisasi Masyarakat Madani (CSO) yang menyediakan kapasitas pembangunan untuk jaringan Organisasi Masyarakat Madani (CSO) agar lebih efektif memonitor kegiatan rekonstruksi di tingkat masyarakat. Fasilitas Hibah Kecil juga telah ditetapkan untuk menyediakan sumberdaya bagi Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) yang melaksanakan kegiatankegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan, layanan sosial dasar serta program-program perempuan.

Pada tahun 2007, UNDP juga meluncurkan ide baru untuk meningkatkan akses keadilan di Aceh. Program Memperkuat Keadilan untuk Perdamaian dan Pembangunan di Aceh akan bermitra dengan Pemerintah, masyarakat dan kelompok pemuda untuk meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan penyelesaian perselisihan di tingkat masyarakat, dan meningkatkan kapasitas aparat hukum formal dalam memberikan layanan keadilan kepada penduduk miskin dan kaum marjinal di Aceh. Sebagai bagian dari proyek ini, penilaian kebutuhan dilakukan tahun 2007 pada sistem pengadilan formal di Aceh, sehingga menghasilkan sebuah rencana aksi untuk meningkatkan kapasitasnya melalui penyediaan prasarana dan pelatihan dalam menangani kasus, keahlian hukum serta efektivitas lembaga. Pekerjaan telah dimulai dengan mendirikan Pusat Sumber Keadilan yang akan membantu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memantau dan mengadvokasi hak dari yang lemah dan kaum marjinal, menyebarkan informasi tentang hukum dan hak asasi manusia, memajukan hak dan memastikan tanggung jawab sektor keadilan. Fasilitas Hibah Kecil dibentuk untuk menyediakan sumber daya keuangan bagi LSM yang bekerja di sektor ini.

“Akses menuju keadilan dikenal sebagai prasyarat yang diperlukan untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Aceh. Ketidakadilan dinilai sebagai penyebab terjadinya konflik berkepanjangan, dan penyelesaian perselisihan atas masalah daratan, peninggalan dan perwalian juga penting untuk pemulihan mata pencaharian korban konflik dan tsunami”, Dr. Saifuddin Bantasyam, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH), Program Peluncuran Keadilan untuk Perdamaian dan Pembangunan di Aceh, Banda Aceh, 30 Agustus 2007.

Mendukung Proses Perdamaian Pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani Nota Kesepahaman (Perjanjian Damai Helsinki) untuk mengakhiri 30 tahun konflik bersenjata. Perjanjian ini memberikan titik harapan yang belum pernah ada sebelumnya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. UNDP terus membantu penerapan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan GAM sebagai pilar penting dari rekonstruksi pasca bencana, pemulihan dan agenda pembangunan di Aceh. Dengan bermitra dengan BAPPENAS di bawah program yang dinamakan Memperkuat Perdamaian dan Pembangunan yang Berkelanjutan di Aceh (SSPDA), dorongan dan bantuan diberikan kepada Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Sebagai bagian dari proses ini, UNDP menyediakan bantuan mata pencaharian untuk masyarakat yang

terkena konflik serta pelatihan kejuruan bagi mantan kombatan GAM untuk memfasilitasi reintegrasi ekonomi mereka. Hingga kini, sekitar 1.000 mantan tahanan politik dan kombatan di empat kabupaten yang terkena konflik telah menerima bantuan. Selanjutnya, sekitar 8.000 keluarga yang terkena konflik di Aceh Tengah dan Bener Meriah telah mendapat manfaat dari bantuan pangan langsung dengan tujuan mendorong kegiatan ekonomi dan memperkuat persatuan sosial. UNDP mendorong pembentuk an jaringan perempuan dalam perdamaian yang kini meluas di seluruh Aceh meliputi perwakilan Pemerintah, partai politik, dan BRA. Serangkaian seminar strategis dan pelatihan mengenai pembentukan kapasitas dan masalah gender didukung, mengundang 80 organisasi wanita Aceh.

Bantuan untuk Mantan Anggota GAM yang telah kembali ke Masyarakat di Aceh Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menetapkan demobilisasi dan pelarangan pasukan GAM dan reintegrasi mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat, dan melarang keberadaannya di negeri ini. Setelah penandatanganan perjanjian damai, mantan kombatan GAM dan tawanan yang diberi pengampunan mulai kembali ke desa dan keluarganya, beberapa di antaranya mungkin sudah lama tidak bertemu. Bagaimanapun juga, terlepas dari perjanjian damai, hilangnya kepercayaan di antara penduduk seringkali terbersit dan kembalinya mantan kombatan kadang menghadapi penolakan dari masyarakat yang menolak dihubungkan dengan GAM. Karena adanya kegagalan dalam negosiasi damai di masa lalu, banyak penduduk takut bilamana proses damai retak kembali, adanya hubungan antara mereka dengan mantan GAM akan membahayakan keselamatan jiwa mereka.

Melalui suatu proses perencanaan partisipatif yang meliputi mantan tentara GAM, perempuan dan pria, warga desa Blandh Badeh di kecamatan Meukek di Aceh Selatan mengidentifikasi pembangunan jembatan sebagai salah satu kebutuhan prioritas mereka. Hal ini dimungkinkan berkat dana hibah dari SSPDA.

Proyek ini berjudul Bantuan untuk mantan anggota yang kembali ke Masyarakat di Aceh, diterapkan antara tahun 2006 dan 2007 dengan kerjasama dengan International Organization for Migration, IOM. Ini bertujuan membantu reintegrasi dari mantan kombatan kepada masyarakatnya dan membangun perdamaian dan pesatuan penduduk desa di 95 desa yang terkena dampak konflik di 4 kabupaten di Aceh melalui bantuan dana untuk proyek pembangunan skala kecil. Diproses melalui perencanaan partisipasi tingkat desa, bantuan ini menjangkau 81.220 penerima di 226 desa. Evaluasi proyek memperlihatkan bahwa dengan mengajak laki-laki, perempuan dan mantan kombatan bersama-sama berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penerapan, tidak hanya berkontribusi terhadap perbaikan sosial dan ekonomi, namun juga berpengaruh besar dalam menstabilkan perdamaian, meningkatkan interaksi sosial, mengatasi ketakutan, dan meningkatkan kepercayaan dan rasa aman di antara penduduk desa dan di antara masyarakat yang sebelumnya berkonflik. Evaluasi ini juga memperlihatkan bahwa proyek ini mampu memberdayakan perempuan dengan mengajak mereka untuk keluar dari rumah mereka dan berkomunikasi dengan lainnya, membentuk opini dan menjadi peserta aktif dalam masalahmasalah yang ada di masyarakatnya.

Pengurangan Resiko Bencana Upaya pengurangan resiko bencana (DRR) UNDP di Aceh dan Sumatera Utara telah difokuskan pada upaya untuk mengintegrasikan DRR ke dalam kebijakan, kelembagaan dan proses perencanaan di tingkat provinsi serta untuk lebih mempersiapkan masyarakat terhadap bencana. Dengan bantuan UNDP, Aceh menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan elemenelemen RUU Pengelolaan Bencana ke dalam Rencana Pembangunannya. UNDP juga telah melobi Kepala Biro Hukum dan Humas Pemerintah Indonesia untuk menjamin adanya komitmen untuk mensosialisasikan RUU Penanganan Bencana yang baru ini melalui kampanye media di seluruh Aceh. UNDP bekerjasama dengan sebuah stasiun radio setempat untuk menyusun siaran-siaran informasi mingguan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah bencana dan

lingkungan hidup. Di samping itu, UNDP juga telah membuat pengumuman layanan masyarakat secara teratur tentang RUU ini untuk disebarluaskan melalui stasiun TV dan radio setempat. Bantuan juga telah diberikan kepada Pemerintah Daerah Aceh dalam membentuk Komisi DRR untuk mengatur semua kegiatan DRR di tingkat provinsi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya Platform DRR multi-sektoral di tingkat provinsi yang dipimpin Pemerintah yang terdiri dari lembaga-lembaga penting Pemerintah, masyarakat umum serta organisasi swasta, lembaga kemasyarakatan, LSM, Palang Merah, serta para pemangku kepentingan DRR lainnya untuk mengawasi kegiatan DRR di tingkat provinsi. Pada tahun 2007, UNDP membantu Komisi DRR untuk mendokumentasikan semua prakarsa DRR di provinsi ini. Informasi ini akan dicatat dalam sebuah database online yang akan

dijadikan bagian dari Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Resiko Bencana (PAP-DRR).  Tim DRR UNDP juga telah mempersiapkan Catatan Konsep tentang DRR Aceh, yang mencakup sebuah rencana aksi untuk memasukkan DRR ke dalam semua kegiatan perencanaan pembangunan di tingkat lokal maupun provinsi. Disetujui pada bulan Juni 2007, peluncuran catatan konsep ini menjadi langkah penting dalam memfasilitasi prakarsa pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat serta mengintegrasikan kebijakan-kebijakan DRR dalam proses perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Tim DRR UNDP juga telah membantu pemasangan 6 unit sirene peringatan di seluruh Banda Aceh dan Aceh Besar. Namun, tanpa sistem peringatan dini untuk mengatur proses penyebaran peringatan sirene di kawasan ini, efektivitas sistem sirene belum maksimal. Oleh karena itu, diakui bahwa prosedur pengoperasian yang standar (SOP) untuk peringatan dini perlu disusun agar dapat membentuk jaringan dan metoda pemakaian sirene secara lebih tepat. Untuk memfasilitasi hal ini, tim DRR UNDP telah mengadakan sebuah lokakarya untuk menyusun SOP terpadu untuk sistem peringatan dini tsunami di provinsi ini bersama para perwakilan pemerintah daerah, polisi, TNI, MPR dan Federasi Palang Merah Internasional. Lokakarya ini menghasilkan draft SOP tentang sistem peringatan dini tsunami. Di tingkat masyarakat, UNDP telah mempelopori proyek penanganan resiko bencana berbasis masyarakat di lima desa. Proyek ini meningkatkan kapasitas mayarakat dalam mengelola bencana dengan memberi mereka sarana untuk menganalisa resiko, merencanakan tindak an masyarak at, melaksanak an kegiatan penanganan resiko serta memantau pelaksanaannya.

Proyek ini membantu meningkatkan kesiapan desa percobaan melalui kesadaran masyarakat yang lebih baik serta pemahaman yang lebih besar tentang prosedur darurat DRR. Prosedur pengoperasian yang standar disusun dan latihan evakuasi dilakukan menggunakan metoda peringatan dini masyarakat, rute evakuasi serta lokasi tempat berkumpul yang ditentukan masyarakat sendiri. Proyek ini juga mendorong integrasi pengurangan bencana dalam perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan Catatan Konsep tentang DRR Aceh, sebuah program DRR yang inovatif telah disusun dan kini sudah di tahap akhir proses persetujuan Multi Donor Fund (MDF). Salah satu tujuan program ini adalah membantu meningkatkan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Pemerintah dan untuk membantu lembaga dalam menyusun dan mensosialisasikan peraturan DRR yang baru ke seluruh provinsi ini. Proyek ini juga membantu pelaksanaan prakarsa pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat melalui dukungan dan bantuan pemerintah daerah serta integrasi DRR ke dalam kurikulum semua program pendidikan masyarakat mulai dari tingkat SD hingga SMA. Untuk membantu pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan tentang DRR, Pusat Penelitian tentang Pengurangan Bencana dan Tsunami di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh akan dibentuk untuk mengembangan, menyebar-luaskan serta memelihara informasi penting tentang dampak bencana. Dalam hal ini, Pusat ini akan memberikan informasi dan peta resiko agar rencana tata ruang dapat dilakukan secara tepat, sehingga dapat mengurangi dampak dari bencana alam di masa mendatang.

Mempromosikan Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan Kondisi pasca konflik dan pasca tsunami di Aceh dan Sumatera Utara memperlihatkan tantangan lingkungan yang besar. UNDP berupaya mengatasi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh konflik dan tsunami ini serta memastikan bahwa proses pembangunan dan rekonstruksi dijadikan bahan pertimbangan yang terkait dengan masalah lingkungan. UNDP telah menerapkan Program Pengelolaan Kerusakan Pemulihan Kerusakan Tsunami yang kini diperluas untuk memajukan solusi jangka panjang atas daur ulang dan pembuangan sampah yang bersahabat dengan lingkungan. UNDP juga membantu Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, BAPADELDA dan badan pemerintah tingkat provinsi lainnya untuk mengadakan Penilaian Dampak Lingkungan Environmental Impact Assessments (EIA). EIA telah dilakukan pada tahun 2007 untuk membantu program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. EIA mengerahkan investor lokal, termasuk pemerintah dan tenaga asli, dan menilai 59 proyek rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk jalan, pelabuhan dan infrastruktur lain. Karena kesuksesannya, metode EIA digunakan sebagai contoh nasional untuk EIA.

Sukarelawan PBB (UNV) merupakan unsur penting dalam memajukan dan pemanfaatan pembangunan yang efektif. Ini dipercaya dapat meningkatkan kesadaran bersukarela dan hubungan masyarakat terhadap sumbangannya kepada pembangunan, memberikan

Kehadiran Sukarelawan PBB

bantuan teknis untuk meningkatkan kesukarelaan, dan mengerahkan sukarelawan secara nasional dan internasional. Sukarelawan PBB (UNV) diwakilkan secara mendunia melalui kantor negara UNDP.

di Indonesia

Sukarelawan PBB (UNV) mempunyai sebuah program penting di Indonesia, dimana semangat sukarela ditanamkan dalam nilai-nilai budaya seperti Gotong Royong. Pada tahun 2007, Sukarelawan PBB (UNV) mencapai 70 sukarelawan nasional (70%) dan internasional di Indonesia bekerja di Aceh, Sumatera Utara, Jawa dan Papua. Pekerjaan sukarelawan PBB ini mulai dari membantu rehabilitasi dan pemulihan tsunami

hingga pembentukan kapasitas pemerintah daerah, Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) dan masyarakat dalam hal perencanaan, pengantaran dan pemantauan pelayanan dasar. Sukarelawan PBB (UNV) ditugaskan ke badan PBB termasuk UNDP, UNAIDS, UNHCR, UN-Habitat, IOM dan UNICEF, serta lembaga pemerintah daerah, LSM dan Organisasi Produktivitas Asia (OPA) - Asian Productivity Organization (APO).

Perayaan Hari Sukarelawan Internasional di Aceh, 5 Desember 2007.

Rehabilitasi Tsunami di Aceh dan Sumatera Utara Sejak lahirnya pada tahun 2005 hingga berakhirnya pada tahun 2007, Sukarelawan PBB (UNV) untuk program rehabilitasi Aceh dan Sumatera Utara telah mengerahkan 150 sukarelawan yang bekerja dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan. Program ini bekerjasama dengan badan PBB dan LSM nasional dan internasional dalam pemulihan mata pencaharian; perumahan; infrastruktur; dan memperkuat kantor regional BRR untuk mobilisasi

dan perencanaan masyarakat; penerapan dan pemantauan aktifitas pembangunan daerah; dan penanganan resiko bencana. Program ini telah menerima dukungan kuat dari pemerintah pusat dan daerah yang telah mengenal sumbangan sukarelawan atas rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah melalui mobilisasi masyarakat dan meningkatkan mata pencaharian kaum miskin.

Sukarelawan PBB (UNV) di Papua Untuk lebih meningkatkan dampak pengembangan dari para sukarelawannya, sukarelawan PBB (UNV) berupaya untuk meningkatkan integrasi ke dalam programprogram UNDP. Sebagai bagian dari upaya ini, 20 Sukarelawan PBB (UNV) asal Papua (7 di antaranya adalah wanita) dipekerjakan sebagai fasilitator masyarakat dalam proyek yang dibantu oleh UNDP yaitu Program

Bantuan Sukarelawan PBB

Pembangunan Papua (PDP) yang membantu meningkatkan MDG di wilayah Papua. Sukarelawan berperan penting dalam mendirikan Pusat Sumber Daya Masyarakat, memberikan tempat berkumpul kepada penduduk desa, merencanakan kegiatan masyarakat dan mengakses sumber daya pendidikan dan informasi.

untuk masyarakat pedalaman di Papua

Lakius Peyon berusia 31 tahun, penduduk Palan, Jayawijaya, di pedalaman provinsi Papua di Selatan Indonesia. Lakius bergabung dengan Program Pengembangan Kemanusiaan UNDP sebagai satu dari 20 orang sukarelawan PBB (UNV) pada bulan Juli 2007. Salah satu tugasnya adalah menyusun dan menangani pusat sumber daya yang didirikan oleh BPMD (Board for Village Empowerment) untuk membantu campurtangan MDG di bidang kesehatan dan nutrisi, pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan perempuan dan bantuan mata pencaharian. Setelah lebih dari 6 bulan persiapan dan pengharapan yang besar, Lakus akhirnya mewujudkan proyeknya di Bolakme, sebuah pedalaman di kabupaten utara Wamena, yang hanya dapat dijangkau dengan 2 jam perjalanan dengan mobil. Pusat sumber daya, yang dinamai oleh suku disana sebagai Kunu Sumber Daya BOGOLA, sekarang melayani lebih dari 3.500 orang di 15 masyarakat terpencil di Kabupaten Bolakme, Pegunungan Jayawijaya. Pusat ini dilengkapi dengan TV satelit penerima dan sebuah televisi berukuran 29inch yang memungkinkan mereka melihat dunia di luar desanya. Bila sudah terbentuk penuh, tempat tersebut akan dilengkapi dengan perpustakaan kecil dan perangkat komputer, akan melayani informasi dan pelatihan untuk orangorang di 15 desa. Ini juga akan menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi dan memantau campur tangan MDG di masyarakat ini. Sekitar dua puluh pusat lainnya – awalnya dilayani oleh sukarelawan Papua – akan didirikan untuk melayani 168 desa Pusat-pusat sumber daya masyarakat yang didirikan dengan bantuan para relawan di Papua ditujukan untuk memberikan akses informasi dan teknologi ke desa-desa (dengan 275.115 penduduk) di Papua dan Fakfak dan Raja Empat PBB miskin serta menyediakan mereka tempat untuk berkumpul dan berdikusi mengenai di Papua Barat. hal-hal kemasyarakatan. Di atas adalah pusat sumber daya masyarakat Bogola di Bolakme, Kabupaten Jayawijaya di Papua.

Mengintegrasikan Sukarelawan PBB ke dalam Program PBB Kerjasama sejenis diadakan di proyek UNDP lainnya seperti Meningkatkan Mata Pencaharian Masyarakat melalui Pengelolaan Terpadu Delta Mahakam, dimana beberapa sukarelawan PBB (UNV) direkrut untuk membantu mobilisasi masyarakat yang terkait dengan upaya pengelolaan sumber daya alam. Sukarelawan PBB (UNV) juga ditugaskan untuk membantu 3 program bersama PBB yang baru, yaitu penyuluhan masyarakat dan meningkatkan pelayanan untuk penduduk miskin.

Seorang sukarelawan PBB bekerja dengan perempuan Aceh di Banda Aceh.

Pada tahun 2007, UNDP Indonesia mengeluarkan dana sebesar 83.342.000 Dolar AS. Portfolio terbesar merupakan Program Pencegahan dan Pemulihan Konflik, yakni sebesar 45.197.000 Dolar AS atau 54% dari total program UNDP di Indonesia. Portfolio terbesar kedua adalah program Pengurangan kemiskinan dan pencapaian MDG, yakni sebesar 23% dari total portfolio atau sebesar 19.375.000 Dolar AS. Diikuti dengan Pemerintahan Demokrasi sebesar 18% atau sekitar 14.579.000 Dolar AS dan Lingkungan yang Berkelanjutan sebesar 5% atau 3.897.000 Dolar AS.

Pencegahan dan Pemulihan Krisis (termasuk pemulihan Aceh dan Sumatera Utara) : US$ 45,197,000

Pengeluaran UNDP Indonesia di tahun 2007 berdasarkan Area Kegiatan

Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian MDG : US$ 19,375,000 Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis : US$ 14,579,000 Lingkungan yang Berkelanjutan : US$ 3,897,000

Sumber daya yang tesedia di kantor-kantor UNDP dibagi ke dalam pendanaan utama, yang ditunjuk oleh kantor pusat UNDP - dan dana non-utama, yang didapat secara lokal dari sumber sektor internasional, bilateral, dan swasta. Pada tahun 2007, UNDP Indonesia menerima 8.226.500 Dolar AS pendanaan utama serta 75.115.500 Dolar AS pendanaan non–utama.

Pengeluaran Program 2007 berdasarkan Sumber: Sumber Daya Inti versus Non-Inti

Pendanaan utama (US$ 8,226,500) Pendanaan non-utama (US$ 75,115,500)

Di samping itu, mitra donor (termasuk bantuan bilateral dan multilateral, LSM internasional dan sektor swasta) menegaskan kepercayaan mereka terhadap peran dan kinerja UNDP dalam penggunaan 87,8 juta Dolar AS untuk program yang sedang berjalan maupun program-program mendatang.

Mobilisasi Dana di tahun 2007 (untuk program yang sedang berjalan dan di masa yang akan datang) berdasarkan area kegiatan (total US$ 87,824,157)

Pencegahan dan Pemulihan Krisis US$ 68,532,839 Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis US$ 8,615,478 Lingkungan yang Berkelanjutan US$ 3,885,444 Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian MDG US$ 3,357,500 Lain-lain US$ 3,432,896

“Untuk setiap dolar yang diinvestasikan, UNDP mendapat tambahan 15 Dolar AS. Hampir 90% dari target tercapai di 2007. Saya percaya bahwa keberhasilan ini akan meneruskan tugas kita sebagai mitra pembangunan yang kuat bagi Pemerintah Indonesia karena kita menghargai keberhasilan bersama ini tanpa harus kehilangan fokus.” Håkan Björkman, Country Director, UNDP Indonesia, dalam Seminar tentang Kajian Rencana Aksi Program Bersama UNDP, Jakarta, 24 Januari 2008.

Bidang Program

Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian MDG

Lingkungan yang Berkelanjutan

Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

Proyek

Total Anggaran (dlm Dolar AS)

Anggaran yang didanai1

Periode

Pihak Donor

Mitra Nasional

Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di Papua

BAPPENAS, BAPPEDA di provinsi Papua dan Papua Barat

Belanda, Selandia Baru

Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Program Pembangunan

Departemen Pemberdayaan Perempuan

UNDP

Meningkatkan Kapasitas untuk koordinasi dan Pengembangan Program

BAPPENAS

UNDP

Bantuan kepada Dana Kemitraan Indonesia untuk HIV/AIDS

KEMENKO KESRA, Komisi AIDS Nasional

Departemen Pembangunan Internasional Inggris Raya (DFID)

Target MDG

BAPPENAS

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Program Dana Bantuan Kecil untuk Mempromosikan Hutan Tropis (SGP PTF)

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS-Dephut)

Uni Eropa

Program Dana Bantuan Kecil (GEF SGP)

Yayasan Bina Usaha Lingkungan

Fasilitas Lingkungan Dunia, Kerjasama Selatan Selatan

Bantuan Delta Mahakam

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negri

INPEX, TOTAL E&P

Kapasitas 2015 : Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Papua

Kantor Menteri Koordinator bidang Perekonomian

Cap 2015 Trust Fund, UNDP, Beyond Petroleum

Departemen Lingkungan Hidup

Protokol Montreal

Departemen Lingkungan Hidup

Protokol Montreal

Lanjutan dari Penguatan Lembaga : Fase 4 - Dukungan terhadap Penerapan Protokol Montreal

Departemen Lingkungan Hidup

Protokol Montreal

Bantuan terhadap Komunikasi Nasional Kedua pada Perubahan Iklim

Departemen Lingkungan Hidup

Fasilitas Lingkungan Dunia

Proyek Penerapan dan Pembangunan Mikrohidro Terpadu (IMIDAP)

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, RI

Fasilitas Lingkungan Dunia

Proyek Penerapan Teknologi Kogenerasi Mikroturbin (MCTAP)

BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)

Fasilitas Lingkungan Dunia

Membangun dan Kembali ke Pemerintahan Desentralisasi (BRiDGE)

BAPPENAS

UNDP

Kemitraan menuju Kesejahteraan-E (Pe-PP)

BAPPENAS

UNDP

Reformasi Pemerintahan Daerah Melalui Kerjasama Antar-Pemerintah (LoGIC)

BAPPENAS

UNDP

Hubungan Warga Negara dalam Pemerintahan Demokrasi (CIVED)

Departemen Dalam Negeri

UNDP

Meningkatkan Sistem Pemilihan Demokrasi Indonesia (SIDES)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

UNDP

Rencana Penghapusan Bertahap atas penggunaan CFC di sektor (Pembuatan) Kulkas di Indonesia Mendukung Penerapan Protokol Montreal Rencana Penghapusan Bertahap atas penggunaan CFC di sektor (Pelayanan) Kulkas di Indonesia Mendukung Penerapan Protokol Montreal

Bidang Program

Proyek

Reformasi Pemerintahan dan Pemberdayaan DPRD (GRADE)

Pencegahan dan Pemulihan Krisis

1

3,322,415

502,137

Periode

Pihak Donor

Mitra Nasional

Departemen Dalam Negeri

UNDP

Kemitraan untuk Reformasi Pemerintahan di Indonesia

BAPPENAS

UNDP, Denmark, Uni Eropa, Belanda, New Zealand, Norwegia, Departemen Pembangunan Internasional Inggris Raya (DFID)

Bantuan untuk Pendalaman Demokrasi di Indonesia

BAPPENAS

UNDP

Reformasi Parlemen dan Revitalisasi Hubungan Publik (PROPER)

Sekretariat Jenderal DPR RI

UNDP

Ide Reformasi Parlemen dan Pemberdayaan DPD (PRIDE)

Biro Penelitian

UNDP

Pemberdayaan dan Bantuan Hukum untuk yang Kurang Mampu (LEAD)

BAPPENAS

Kedutaan Norwegia, Dewan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia

Meningkatkan Komunikasi, Advokasi dan Partisipasi Publik untuk Reformasi Hukum (CAPPLER)

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DEPKUMHAM)

UNDP

Pembangunan Melalui Perdamaian (PTD)

BAPPENAS

Departemen Pembangunan Internasional Inggris Raya (DFID), Belanda, NZAID, Dewan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia

Bantuan Pemulihan Awal (ERA) untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah

BAPPENAS

UNDP, Dewan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia, Trinidad dan Tobago, UNISDR

Masyarakat yang lebih Aman melalui pengurangan resiko Bencana

BAPPENAS, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB), Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah

Departemen Pembangunan Internasional Inggris Raya (DFID)

BAPPENAS

Departemen Departemen Pembangunan Internasional Inggris Raya (DFID), Uni Eropa Bantuan Proses Perdamaian Aceh

Program Tanggap Darurat dan Pemulihan Transisional (ERTR)

UNDP

AEDES, Armacell, Australia, Banamex, Belgia, Kanada, Coca Cola, CRF, DSF, DHL, Jerman, Irlandia, Jepang, Korea Selatan, MDF, Nepal, Belanda, Nike, Norwegia, Swedia, UNFIP, UAE, Inggris, OCHA, WFP

Bantuan Teknis untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR)

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR)

Dana Multi Donor

Meningkatkan kapasitas dari Organisasi Masyarakat

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR)

Dana Multi Donor

Proyek Keadilan Aceh (AJP)

BAPPENAS

Uni Eropa - Bantuan Proses Perdamaian Aceh

Meningkatkan Pembangunan dan Perdamaian yang Berkelanjutan (SSPDA)

Pemulihan Aceh dan Sumatera Utara

Total Anggaran yang Anggaran (dlm Dolar AS) didanai1

Angka untuk anggaran yang didanai memberikan informasi tentang porsi anggaran proyek yang sudah memiliki pendanaan. Perbedaan antara total anggaran proyek dengan anggaran yang didanai masih perlu diajukan. Angka-angka yang berwarna hijau menunjukkan proyek-proyek yang sudah didanai secara penuh sedangkan yang berwarna merah menunjukkan proyek-proyek yang masih membutuhkan penggalangan dana.

AJP APED APO BAPADELDA BAPPEDA BAPPENAS BPBD BPMD BPS BRA BRR CBO CFC CIC CPAP CPD CSO DPD DPR DPRD DRR DSF EIA ERTR GAM GoI GEF GEF SGP GTZ HDR HIV/AIDS IDP IMIDAP IOM JPPR KEMENKOKESRA LEAD MCT

The Aceh Justice Programme (Program Keadilan untuk Aceh) Aceh Partnerships for Economic Development (Kemitraan Aceh untuk Pembangunan Ekonomi) Asian Productivity Organization (Organisasi Produktivitas Asia) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Badan Pusat Statistik Badan Reintegrasi Aceh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Community-Based Organization (Organisasi Berbasis Masyarakat) Chlorofluorocarbon Communication and Information Centre (Pusat Komunikasi dan Informasi) Country Programme Action Plan (Rencana Aksi Program Nasional) Country Programme Document (Dokumen Program Nasional) Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Madani) Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Disaster Risk Reduction (Pengurangan Resiko Bencana) Decentralization Support Facility (Fasilitas Bantuan Desentralisasi) Environmental Impact Assessment (Penilaian Dampak Lingkungan) Emergency Response and Transitional Recovery Programme (Program Tanggap Darurat dan Program Pemulihan Transisi) Gerakan Aceh Merdeka Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia) Global Environment Fund (Dana Lingkungan Dunia) Global Environmental Facility Small Grants Programme (Program Hibah Kecil dari Fasilitas Lingkungan Dunia) Deutsche Gesellschaft fü'fcr Technische Zusammenarbeit (Badan Kerjasama Pembangunan Teknis Jerman) Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia) Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome Internally Displaced People (Pengungsi) Integrated Micro-Hydro Development and Application Programme (Program Aplikasi dan Pengembangan Mikro-Hidro Terpadu) International Organization for Migration (Organisasi Internasional untuk Migrasi) Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Legal Empowerment and Assistance for the Disadvantaged (Pemberdayaan dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat yang Kurang Beruntung) Microturbine Cogeneration Technology (Teknologi Kogenerasi Mikroturbin)

MDG MDF M&E MoU MPR MTV NAB NGO ODS PAP-DRR PDP PHDR PePP PKH PNPM PRS PTD SME SGP PTF SOP SSPDA UN UNAIDS UNESCO UNFCCC UNFIP UNFPA UNHCR UNICEF UNIFEM UNOCHA UNV WASAP WFP WHO YSH

Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium) Multi Donor Fund (Dana Multi-Donor) Monitoring and Evaluation (Pemantauan dan Penilaian) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Majelis Permusyawaratan Rakyat Music Television Inter-Ministerial National Advisory Board (Badan Penasehat Nasional Antar Departemen) Non-Governmental Organization (Organisasi Non-Pemerintah) Ozone Depleting Substances (Zat yang Mengikis Lapisan Ozon) Provincial Action Plan on Disaster Risk Reduction (Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Resiko Bencana) People-Centred Development Programme (for Papua and West Papua) Provincial Human Development Report (Laporan Pengembangan Manusia di Tingkat Provinsi) Partnership for E-Prosperity for the Poor (Kemitraan untuk Kesejahteraan Masyarakat Miskin) Program Keluarga Harapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Poverty Reduction Strategy (Strategi Pengurangan Kemiskinan) Peace Through Development programme (Program Perdamaian Melalui Pembangunan) Small and Medium Enterprise (Usaha Kecil Menengah) Small Grants Programme to Promote Tropical Forests (Program Hibah Kecil untuk Mempromosikan Hutan Tropis) Prosedur Pengoperasian Standar Strengthening Sustainable Peace and Development in Aceh (Memperkuat Perdamaian dan Pembangunan yang Berkelanjutan di Aceh) United Nations (PBB) The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (Program PBB Bersama untuk Menangani HIV/AIDS) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Badan PBB untuk Urusan Pendidikan, Ilmiah dan Budaya) United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim) United Nations Funds for International Partnership (Badan PBB untuk urusan Kemitraan Internasional) United Nations Population Fund (Badan PBB untuk Urusan Dana Penduduk) United Nations High Commission for Refugees (Badan PBB untuk Urusan Pengungsi) United Nations Children’s Fund (Badan PBB untuk Urusan Dana Anak-anak) United Nations Development Fund for Women (Badan PBB untuk Urusan Dana Pengembangan bagi Perempuan) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan) United Nations Volunteers (Sukarelawan PBB) Water and Sanitation Programme (Program Air dan Sanitasi) World Food Programme (Program Pangan Dunia) World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia) Yayasan Sosial Honai

Kredit foto : semua foto milik UNDP Indonesia.

Tetua Desa di Papua.

Proyek Rehabilitasi Hutan Bakau Tongke-Tongke yang didanai GEF SGP, Samataring, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Petani mentimun penerima manfaat program dukungan mata pencaharian ERTR di Sirete, Nias di Sumatera Utara.

Diskusi Kelompok Fokus untuk pengungsi perempuan setempat yang kehilangan tempat tinggalnya di Propinsi Aceh.

Perempuan menjemur ikan di Aceh.

UNDP Indonesia adalah bagian dari jaringan pembangunan global PBB, sebuah organisasi yang mengadvokasikan perubahan dan menghubungkan rakyat dan lembagalembaga Indonesia dengan pengetahuan, pengalaman dan sumber daya yang mendukung terjaminnya pembangunan.

UNDP Indonesia Country Office Menara Thamrin Lantai 8 Jl. MH Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250 Telepon: +62-21-314 1308 Faksimili: +62-21-3983 8941 Kantor-kantor UNDP lain di Indonesia: UNDP Yogyakarta Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 31A Badran, Yogyakarta 55231 Telepon: +62-274-554426 Faksimili: +62-274-554427 UNDP Ternate Jl. Mononutu No. 22, Ternate Maluku Utara Telepon: +62-921-21298 Faksimili: +62-921-21205 UNDP Banda Aceh Gedung Biro Keuangan Lt. 3, Kantor Gubernur, Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh Telepon: +62-651-7555282 atau 7555283 Faksimili: +62-651-7555285 UNDP Meulaboh Jl. Bakti Pemuda, Lr. Sejahtera No. 7 Meulaboh Telepon: +62-655-7006532

Disertifikasi sebagai produk yang berasal dari berbagai sumber FSC, 9lives55 dibuat dari 55% serat daur ulang yang berasal dari sumber-sumber pra dan pasca konsumen, 45% serat baru dengan sertifikasi FSC yang berasal dari hutan yang dikelola dengan baik. 9lives55 memberikan hasil visual dan kekuatan yang sama dengan kertas yang berasal dari serat baru dan mempunyai efek ramah lingkungan yang sangat baik. Produsen terakreditasi ISO 14001 Produk yang berasal dari berbagai sumber FSC, disertifikasi NAPM 45% serat baru dengan sertifikasi FSC yang berasal dari hutan yang dikelola dengan baik 55% serat daur ulang yang berasal dari sumber-sumber pra dan pasca konsumen • 30% serat daur ulang pasca konsumen yang disertifikasi FSC • 25% sampah pra konsumen yang berasal dari converter dan printer.

UNDP Palu Kantor OCHA, Jl. Veteran No. 15 Palu Sulawesi Tengah Telepon: +62-451-457313 Faksimili: +62-451-457312 UNDP Waikabubak Kantor Bappeda Waikabubak Sumba Barat NTT Telepon: +62-380-829461 Faksimili: +62-380-825062

UNDP Indonesia Menara Thamrin Lantai 8 Jl. MH Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250 Telepon: +62-21-3141308 Faksimili: +62-21-3145251 www.undp.org / www.undp.or.id Juni 2008