BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
UNIT LAYANAN PENGADAAN Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan 12770 Telepon (021) 7981205, Fax. (021) 7981205 PO BOX 4451 JKTM, Website : http//www.bnp2tki.go.id
BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN / AANWIJZING Nomor : BA. 607/ULP/PJS/VIII/2014 TENTANG : KAJIAN PERMASALAHAN KLAIM ASURANSI (LELANG ULANG)
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di ruang ULP Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) BNP2TKI Tahun 2014 telah melaksanakan Pemberian Penjelasan/Aanwijzing PEKERJAAN KAJIAN PERMASALAHAN KLAIM ASURANSI (LELANG ULANG), dengan hasil sebagai berikut: 1. Pemberian Penjelasan secara elektronik Pengadaan pada pukul 13.00 WIB.
dibuka
oleh
Unit
Layanan
2. Unit Layanan Pengadaan, memberitahukan bahwa : a. Peserta yang telah mendaftar dan mengunduh dokumen pengadaan penyedia barang/jasa sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 sebanyak 4 (empat) perusahaan. 3. Pembahasan isi dokumen pelelangan, Diskusi/Tanya jawab berkaitan dengan dokumen pemilihan yang kurang jelas dan perubahannya dengan hasil sebagai berikut : a. Tidak ada pertanyaan dari peserta Pemberian penjelasan ditutup pada pukul 12.00 WIB. Penjelasan pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan secara elektronik dan dapat dilihat melalui website : lpse.bnp2tki.go.id Demikian Berita Acara pemberian penjelasan/aanwijzing ini dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 25 Agustus 2014 TTD Unit Layanan Pengadaan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun Anggaran 2014
Lampiran Perubahan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)
Kementerian Negara /Lembaga Pemerintah Non Depratemen Unit Eselon I Program Hasil
Unit Eselon II Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Ukur dan Jenis Keluaran Volume
: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia : Sekretariat Utama : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNP2TKI : Terwujudnya Peningkatan Dukungan Operasional dan Pelayanan Penyelenggaraan Kepemerintahan di Daerah Bagi 24 Satker : Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi : Penelitian, Pengembangan dan Pengembangan Sistem Informasi (BNP2TKI) : Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan serta Pengembangan Sistem Informasi : Paket : 1 Paket
KAJIAN PERMASALAHAN KLAIM ASURANSI A. Latar Belakang Program
penempatan
penanggulangan
TKI
masalah
ke
luar
negeri,
pengangguran
merupakan
akibat ketidak
salah
satu
upaya
seimbangan
antara
angkatan kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia di Negara ini. Peran pemerintah dalam program ini dititik beratkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Selain untuk mengurangi tekanan penganggguran, program penempatan TKI ke luar negeri juga memberikan manfaat lain, yaitu meningkatkan taraf hidup keluarga TKI melalui gaji yang diterima atau remitansi sekaligus meningkatkan keterampilan TKI karena mempunyai pengalaman kerja di luar negeri. Sementara disisi lain dapat memberi manfaat kepada Negara berupa peningkatan penerimaan devisa, karena para TKI yang berkerja memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing. Akan tetapi, penempatan TKI ke luar negeri juga tidak terlepas dari efek negative dengan adanya pelbagai kasus-kasus yang menimpa TKI baik sebelum, selama berkerja, maupun pada saat pulang kedaerah asal, oleh karena itu Negara perlu melakukan penanganan secara terpadu terhadap kasus-kasus yang menimpa TKI.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan TKI ke luar negeri secara terfokus dan komprehensif adalah dengan memberikan keharusan bagi PPTKIS untuk memberikan jaminan asuransi terhadap TKI atas berbagai kemungkinan resiko yang menimpa TKI. Namun, dalan perjalanannya banyak TKI yang tidak bisa melakukan klaim asuransi ketika ada persoalan yang menimpa mereka. Berbagai fakta ini, nampak dari munculnya berbagai laporan yang disampaikan oleh TKI, baik melalui kantor-kantor BP3TKI yang ada didaerah, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkerja sama dengan BNP2TKI untuk melakukan advokasi terhadap TKI yang tidak dibayarkan asuransinya serta memberikan bantuan hukum dalam upaya klaim asuransi TKI terhadap konsorsium asuransi yang menangani masalah asuransi TKI. Upaya-upaya tersebut nampaknya belum memberikan satu solusi yang baik karena persoalan asuransi TKI terus bergulir menjadi salah satu persoalan yang sangat krusial. Di sisi lain dengan banyaknya TKI yang bermasalah, maka asuransi menjadi harapan yang paling akhir dalam upaya membantu persoalan kehidupan mereka. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER – 07/MEN/X/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Reformasi birokrasi menuntut perbaikan pelayanan kepada public. Proses perbaikan pelayanan dilakukan dengan menilai manajemen tata laksana dan prosedur operasional standar di dalam pemerintahan dan layanan public.
Layanan klaim
asuransi TKI harus dapat dinilai manajemen tatalaksananya untuk meningkatkan layanan publik, sekaligus meningkatkan pengetahuan terhadap sumber-sumber masalah dan berbagai permasalahan dalam klaim asuransi TKI. Oleh karena itu, perlunya penataan tatalaksana (bisnis proses) pada semua unit kerja terkait permasalahan klaim asuransi TKI dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Penataan tata laksana dilaksanakan melalui serangkaian proses analisis perbaikan tatalaksana berupa evaluasi SOP dalam setiap aktivitas unit kerja. Tujuan penataan tatalaksana ini adalah membuat proses klaim asuransi menjadi lebih efektif, efisien dan adaptif (mudah menyesuaikan dengan keadaan) sehingga kinerja stakeholder terkait menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan paparan yang telah disampaikan di atas, maka sangatlah penting kiranya untuk mengadakan suatu kegiatan penelitian berupa kajian terhadap berbagai elemen yang erat kaitannya dengan persoalan penanganan asuransi TKI, sehingga diharapkan dapat memberikan satu gambaran nyata tentang berbagai kendala di lapangan yang kemudian dapat ditindak lanjuti baik dalam bentuk
kebijakan maupun tindakan teknis lainnya. Adapun judul dari kegiatan penelitian ini adalah ”KAJIAN PERMASALAHAN KLAIM ASURANSI “. B. Dasar Hukum a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang System Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia d. Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-01/KA-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER – 07/MEN/X/2010 tentang Asuransi TKI. f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process). g. DIPA BNP2TKI Tahun 2014. C. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1. Maksud Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah tersedianya informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya dalam hal pelayanan klaim asuransi bagi TKI yang selama ini telah dilaksanakan. 2. Tujuan Adapun tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui secara jelas dan komprehensif berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peran stakeholder terkait asuransi, kondisi existing asuransi, serta evaluasi SOP tata cara klaim asuransi TKI, yang
terutama yang berada di BP3TKI Mataram, UPT-P3TKI Surabaya,
BP3TKI Semarang, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu dasar atau pedoman dalam pengambilan keputusan atau pun kebijakan lainnya kaitannya dengan perbaikan sistem pelayanan dan meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian persoalan klaim asuransi TKI.
3. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan kajian ini adalah: 1. Memberikan
masukan
bagi
perencanaan
program
untuk
peningkatan
pelayanan klaim ausransi bagi TKI. 2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut terhadap permasalahan klaim asuransi dan peningkatan pelayanan asuransi kepada TKI. 3. Terkumpulnya data dan permasalahan terkait dengan klaim asuransi selama ini. 4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat proses klaim asuransi TKI. 5. Melahirkan rekomendasi terhadap pelaksanaan proses klaim asuransi TKI dan menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya dari proses klaim asuransi TKI. D. Output (Keluaran Pekerjaan) Hasil yang diharapkan adalah : 1.
Laporan penilaian manajemen tatalaksana dan prosedur operasional standar penyelesaian klaim asuransi TKI.
2.
Laporan faktor pendukung dan faktor penghambat penyelesaian klaim asuransi TKI.
3.
laporan kajian yang memuat rumusan dan rekomendasi strategi mengenai penyelesaian permasalahan klaim asuransi TKI yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan rencana dan pengembangan dari tujuan yang dicapai, desain dan implementasi untuk membantu keoutusan yang lebih efektif.
E. Penerima Manfaat Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah : 1. Stakeholder terkait yakni pengambil kebijakan mendapatkan informasi terkait dengan rumusan dan rekomendasi strategi penyelesaian permasalahan klaim asuransi TKI. 2. TKI : adanya upaya baru dalam rangka kemudahan mendapatkan penyelesaian klaim asuransi apabila mendapatkan resiko selama bekerja menjadi TKI.
F. Strategi Pencapaian Keluaran. 1. Pelaksana Kegiatan a. Pelaksanaan kajian ini dibawah koordinasi dan tanggung jawab PUSLITFO BNP2TKI b. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah Analisis Situasi untuk mengetahui kondisi existing klaim asuransi dan pelaksanaan evaluasi terhadap manajemen tatalaksana & SOP yang sudah ada terkait dengan tata cara klaim asuransi dan analisis faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan. c.
Dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan Pihak Ketiga melalui proses pelelangan;
d. Untuk melaksanakan
kegiatan
kajian
ini dibutuhkan
tenaga Ahli yang
berkompeten dengan pengalaman sebagai berikut : 1) Tenaga Ahli Manajemen Keuangan Asuransi (S2 Ekonomi/Manajemen), sebagai ketua tim dan Pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 5 tahun 2) Tenaga Ahli Manajemen Pelayanan Publik (S2 Manajemen/Ekonomi), sebagai Anggota. Pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 2 tahun. 3) Tenaga Ahli Manajemen Bisnis Proses (S2 Manajemen), sebagai Anggota. Pengalaman
di
bidangnya
sekurang-kurangnya
2
tahun
pada
lembaga
pemerintahan sekurang-kurangnya satu buah terkait penyusunan manajemen tata laksana (Bussines Process). G. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mempersiapkan
proposal kajian dan
menerima
masukan-masukan dari
pihak-pihak yang berkompeten. b. Melakukan desk study dan Rapat persiapan pelaksanaan c. Melakukan survey untuk pengumpulan data sekunder maupun primer dengan stakeholders terkait. d. Melakukan analisis dan interpretasi terhadap deskripsi hasil studi berupa penulisan hasil kajian. e. Menyediakan laporan hasil kajian. f. Melaksanakan presentasi hasil kajian
H. PENYUSUNAN LAPORAN Laporan yang harus disiapkan oleh pihak ketiga dalam pekerjaan ini meliputi : 1. Laporan Pendahuluan yang isinya mencakup: Hasil kajian awal desk study; Pemahaman KAK yang dituangkan dalam konsep awal kerangka pemikiran penyelesaian; Rumusan metode pelaksanaan, rancangan evaluasi business process dan SOP, langkah-langkah serta jadwal pelaksanaan kegiatan. 2. Laporan Antara yang isinya mencakup : Pematangan metodologi kegiatan; Pelaporan pengumpulan data dan kompilasi data; Hasil evaluasi business process dan SOP Perumusan tindak lanjut kegiatan. 3. Laporan akhir yang isinya mencakup: Hasil analisis akhir kegiatan, terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat klaim asuransi Rincian perkembangan seluruh proses kegiatan; Rekomendasi kebijakan Laporan Final kegiatan Kajian
I. Waktu Pelaksanaan Kegiatan No
Kegiatan
Bulan Ke 1
1
Persiapan Pelaksanaan
2
Penyusunan Lap. Awal keg
X
3
Pengumpulan data sekunder
X
4
Pengumpulan data primer
5
Analisi & interpretasi data
6
Penulisan hasil kegiatan
7
Pelaporan hasil kegiatan
8
Pelaksanaan Workshop
9
Monitoring dan Evaluasi
Bulan Ke 2
Bulan Ke 3
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
J. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Kurun waktu pelaksanaan kegiatan Kajian "Permasalahan Klaim Asuransi", ini dalam waktu 3 (tiga) bulan dimulai bulan Agustus 2014.
K. Biaya yang dibutuhkan Untuk melaksanakan kegiatan kajian ini dibutuhkan biaya Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana Rencana Anggaran Biaya terlampir. Demikian kerangka acuan kegiatan ini di buat dan diajukan sebagai dasar dan rencana pelaksanaan kegiatan dengan harapan dapat dapat terealisasi dengan optimal. Jakarta,
Januari 2014
Penanggung jawab Kepala Pusat Litbang dan Informasi
Mohammad Hidayat, S.Kom NIP. 19571031 198103 1 002
RENCANA ANGGARAN BIAYA KAJIAN PERMASALAHAN KLAIM ASURANSI No
Uraian Kegiatan
Volume
Kajian Permasalahan Klaim Asuransi Biaya Personil - Tenaga Manajemen Keuangan ( S2 Manajemen) dengan pengalaman 3 th (1 org x 3 bln), sebagai Ketua Tim - Tenaga Ahli Manajemen Pelayanan Publik (S2 Manajemen SDM) dengan pengalaman 2 th (1 org x 3 bln), sebagai Anggota - Tenaga Ahli Bisnis Proses (S2 Manajemen) dengan pengalaman 2 th (1 org x 3 bln), sebagai Anggota - Asisten Peneliti (Sarjana) (3 orang x 2 Bln) Biaya Non Personil Pelaporan - Laporan Pendahuluan - Laporan Antara - Laporan Akhir - Pembahasan Laporan (15 ORG x 2 kali) - Konsumsi Pembahasan Laporan (15 ORG x 2 kali) - Foto Copy dan Penggandaan Biaya Perjalanan - Uang Taksi (2 Org x 3 Lok x 1 Kali) - Tiket (2 Org x 3 Lok x 1 Kali) - Uang Harian (2 Org x 3 Lok x 1 Kali) - Uang Penginapan (2 Org x 3 Lok x 1 Kali) Focus Group Discussion (FGD) - Transport Peserta (20 Org x 3 Lok x 1 Kali) - Akomodasi Kosumsi (20 Org x 3 Lok x 1 Kali) Jumlah
3 OB
3 OB
3 OB
6 OB
20 Buku 10 Buku 20 Buku 30 OK 30 OK 2 PKT
6 OT 6 OT 24 OH 18 OH
60 OT 60 OH
Harga Satuan (Rp)
Jumlah
