UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
PLEDOI TERDAKWA “Saya adalah wakil negara dalam bidang perdata.Diberi tugas untuk “bertempur” di lapangan “perdata” menghadapi penyedia. Tugas saya menjaga hak negara berupa barang dan uang, ketika tugas menghadapi penyedia bisa saya lakukan dengan optimal,justru negara melalui wakilnya yang lain memenjarakan saya. Kepada majelis yang mulia sebagai Wakil Tuhanlah saya meminta keadilan dan perlindungan hukum.” (Agus Kuncoro Cakti)
“OJO KUDUNG LULANG MACAN”
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH PROSES PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH
PERSIAPAN PENGADAAN
PENETAPAN PEMENANG
ASPEK HUKUM ADMINISTRASI
PENANDATANGANAN KONTRAK
PELAKSANAAN KONTRAK
ASPEK HUKUM PERDATA
ASPEK HUKUM PIDANA
5 Instruksi Presiden Pertama, kebijakan diskresi tak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga tak bisa dipidanakan. Ketiga, potensi kerugian negara yang dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan masih diberi peluang selama 60 hari untuk dibuktikan kebenarannya. Keempat, potensi kerugian negara juga harus konkret, tak mengada-ada. Kelima, kasus yang berjalan di kepolisan dan kejaksaan tak boleh diekspos ke media secara berlebihan sebelum masuk ke tahap penuntutan.
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor
menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Perbuatan (memperkaya diri sendiri) Sarana (secara melawan hukum) Akibat (dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara) Buktikan dulu perbuatan baru kemudian cari soal unsur melawan hukumnya
Permasalahan Pengadaan
Besarnya Anggaran Pengadaan b/j yang dilelang oleh ULP 2016 : 181.554.853. 000,- milyar sebanyak 134 paket Perkiraan Pengadaan 2017: 218.549.398.900 milyar atau 173 paket Personel yang bersertipikat keahlian pengadaan b/j di Pemkot Madiun berjumlah 132 orang dg rincian: - PA/KPA : 18 org - Personil APIP : 7 org - Personel aktif: 107 orang
Permasalahan Pengadaan Masing-masing personel tidak bisa aktif sepenuhnya dalam proses pengadaan karena juga menjabat sebagai bendahara/PPTK Pekerjaan bersifat paruh waktu, temporer dan tidak tetap
Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 14 dirubah terakhir dengan Perpres nomor 70 tahun 2010; Perka LKPP nomor 5 tahun 2012 tentang ULP Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun yang dirubah terakhir dengan Perwal No 46 tahun 2015
Dasar Pembentukan ULP Pemkot Madiun Terbitnya Peraturan Walikota Madiun nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun yang dirubah terakhir dengan Perwal No 46 tahun 2015: Diikuti dengan Keputusan Walikota Madiun nomor: 027-401.012/13/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 027401.012/255/2012 tentang Penunjukan Anggota Pokja ULP Pemerintah Kota Madiun
Organisasi ULP
Kepala ULP Ketatausahaan/Sekretariat ULP; Kelompok Kerja Kelompok Kerja ULP terdiri dari 3-5 orang yang akan melakukan proses pengadaan; Penugasan Pokja ULP dilaksanakan oleh Kepala ULP; Personel pengadaan b/j yang bertugas sebagai Pokja ULP (sementara) berjumlah 26 orang
Tugas Pokok dan kewenangan Pokja ULP (sesuai Perpres 70/2013 ps 17)
Menyusun rencana pemilihan Penyedia B/J; Menetapkan dokumen pengadaan; Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; Mengumumkan pelaksanaan pengadaan B/J Menilai kualifikasi Penyedia B/J melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yg masuk
Tugas Pokok dan kewenangan Pokja ULP (sesuai Perpres 70/2013 ps 17)
Menjawab sanggahan; Menetapkan Penyedia B/J, untuk: Pelelangan / Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yg bernilai paling tinggi Rp. 10 milyar; Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yg bernilai paling tinggi Rp. 10 milyar
Tugas Pokok dan kewenangan Pokja ULP (sesuai Perpres 70/2013 ps 17)
Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia B/J kepada PPK; Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia B/J; Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP; Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan B/J kepada PA/KPA
Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP
Proses pengadaan diawali dengan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui SiRUP Versi 2.0 yang ada di laman LPSE; SKPD yang sudah mengumumkan RUP, bisa segera melakukan proses pengadaan;
•
SKPD yang akan melakukan proses pengadaan melalui ULP segera menyampaikan data-data kepada Kepala Bagian Administrasi selaku Kepala ULP, diantaranya: data PPK; nama paket pekerjaan, jenis dan spesifikasi teknis, RAB, HPS, DED, gambar/brosur menyampaikan KAK Data-data tersebut dikirim selain dalam bentuk dokumen, juga softcopy (file)
Setelah Data terkirim, Ka ULP menugaskan Pokja yang akan melakukan proses pengadaan; Pokja bersama Ka ULP akan melakukan review terhadap datadata yang dikirim; Selanjutnya Pokja ULP memproses pengadaan s/d mengumumkan pemenang
Mekanisme penganggaran proses pengadaan
Honorarium Pokja ULP (ketua, sekretaris dan anggota) melekat pada DPA masing-masing SKPD; Biaya dokumen tender juga melekat pada SKPD masing-masing sesuai pekerjaan yang diproses lelang; Biaya operasional ULP digunakan untuk kesekretariatan ULP
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
