PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT LAYANAN PENGADAAN Jl. R.M. Noto Sunardi No.1 Tanah Grogot Telp. (0543) 21150
BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN ( AANWIJZING ) Nomor: 013/Pokja-VI/SDN10/Disdik/VII/2010
Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sepuluh, Panitia Pelelangan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Paser Tahun 2010, dengan mengundang seluruh rekanan peserta pelelangan yang telah mendaftar dan mengambil dokumen lelang, memberikan penjelasan pekerjaan (aanwizjing) melalui elektronik terhadap paket pekerjaan yang dilelang yakni :
Pembangunan Gedung SDN 010 Kuaro (Lolo Simpang) Unit II Dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan ini didasarkan kepada pedoman peraturan sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor: 28, 29 dan 30 Tahun 2000; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan beserta perubahan-perubahannya; 3. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 339/KPTS/M/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/PRT/M/2007 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 5. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/SE/M/2006 Tentang Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 11 a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi; Adapun hal-hal yang dijelaskan sebagai berikut : A. PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN Penjelasan mengenai dokumen pemilihan sebagai berikut : BAB I
Pengumuman Pengadaan Cukup jelas
BAB II
Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) A . Umum Pasal 1 dan 2 Pasal 3
Cukup jelas. Pemilihan penyedia jasa pemborongan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang diatur lebih lanjut dalam LDP.
Pasal 4 s.d Pasal 7
Cukup jelas.
B. Dokumen Pemilihan Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9.1 dan .2 Pasal 9.3(a)
Pasal 9.3(b)
Cukup jelas. Dijelaskan, Metode pelelangan yang dilakukan dalam penyelengaraan pelelangan ini adalah dengan metode pelelangan umum dengan sistem pascakualifikasi yang dilakukan secara secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media elektronik/internet dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dapat mengikutinya. Penyampaian dokumen kualifikasi bersamaan (menjadi satu) dengan dokumen penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen penawaran. Dijelaskan, metode pemasukan dokumen penawaran satu sampul sebagai berikut : 1. Peserta Pengadaan memasukkan 1(satu) file dokumen penawaran melalui situs LPSE Kabupaten Paser (htpp://lpse.paserkab.go.id). 2. Masing-masing file disampul secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
Pasal 9.3(c) Pasal 9.3(d)
Cukup Jelas. Cukup Jelas.
Pasal 9.3(e)
Dijelaskan, Penawaran dievaluasi berdasarkan metode sistem gugur yang dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang diurut mulai dari tahapan penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran harga. Peserta Pengadaan yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.
Pasal 9.3(f)
Dijelaskan, hal-hal yang menggugurkan penawaran sebagai berikut : 1. Peserta Pengadaan yang menurut penilaian Panitia terbukti melakukan larangan-larangan dalam Klausul 5.1 IKPP dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: (a) sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan oleh PA yang mendahului sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan,berupa digugurkan dari proses pemilihan penyedia barang ini, pembatalan sebagai Pemenang Pengadaan, pembatalan Kontrak, dan didaftarhitamkan; dan (b) sanksi berdasarkan peraturan perundang- undangan, berupa dituntut ganti rugi/digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan untuk diproses secara pidana; 2. Penawaran tanpa Surat Jaminan Penawaran yang memenuhi syarat dinyatakan gugur; Surat Jaminan Penawaran Asli harus diserahkan langsung ke Sekretariat ULP Kab. Paser selambatlambatnya hari Selasa tgl 2 0 J u l i 2010, jam 16.00 wita, ke alamat : Sekretariat ULP Kab. Paser d/a Bagian Pembangunan Sekretariat Kab. Paser Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 Tanah Grogot, Kab. Paser 3. Penawaran alternatif oleh Peserta Pengadaan dinyatakan gugur; 4. Jika Peserta Pengadaan tidak menerima hasil pembetulan koreksi aritmatik maka penawaran yang
Pasal 9.3(g)
bersangkutan akan ditolak dan Surat Jaminan Penawarannya dapat dicairkan; 5. Penawaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kewajaran harga; 6. Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pemasokan sesuai Dokumen Pemilihan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya jika nilai penawarannya dibawah 80 % HPS/OE maka penawarannya digugurkan; 7. Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi. Jenis kontrak yang digunakan adalah Harga Satuan.
Pasal 9.3(h) 9.3(i)
Dijelaskan, tidak diatur. Pasal Cukup jelas.
Pasal 9.4 s.d Pasal 11
Cukup jelas.
C. Penyiapan Penawaran Pasal 12 s.d Pasal 21
Cukup jelas.
D. Pemasukan Penawaran Pasal 22 s.d Pasal 25
Cukup jelas.
E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Pasal 26 s.d Pasal 30
Cukup jelas.
F. Penunjukan Pemenang Pengadaan Pasal 31 s.d Pasal 38
BAB III
Cukup jelas.
Lembar Data Pengadaan (LDP) Pasal 1.1 Pasal 1.2
Pasal 2.1 Pasal 4.1
Cukup jelas. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 120 (Seratus dua puluh) hari kalender. Perkiraan batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan : 6 Desember 2010. Cukup Jelas. Pasal 3.1 Cukup jelas. Dijelaskan, sebagai berikut : a. Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu: sertifikat badan usaha jasa konstruksi Bidang Arsitektural/Sub Bidang Bangunanbangunan non perumahaan lainnya (21005) Gred 3,4 ; b. memiliki pengalaman sesuai bidang/sub bidang atau Kemampuan Dasar (KD) pada bidang/sub bidang yang disyaratkan; c. memiliki kinerja baik di instansi/ BHMN/BUMN/BUMD; d. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29, bulan April, Mei dan Juni 2010; e. memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian harus memenuhi persyaratan : 2 (dua) orang Tenaga Teknis Bangunan (Pendidikan STM/SMA/Sederajat dan memiliki SKT yang masih berlaku); 2 (dua) orang Tenaga Administrasi (Pendidikan SMA/SMK/Sederajat, Pengalaman minimal 5 Tahun). f. memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK);
g. memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP); h . memiliki peralatan/perlengkapan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan ini, yaitu: 1. Beton Molen (1 buah); 2. Stamper (1 buah); 3. Ordinary Truck (1 buah); 4.Pompa air (1 buah); 5.Peralatan Pertukangan (1 Set) Pasal 9.1 s.d 16.1 Pasal 16.2
Cukup jelas. Dijelaskan, Pembayaran dilakukan dengan cara : Bulanan
Pasal 17.1
Masa berlaku penawaran : 30 (tiga puluh) hari setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.
Pasal 18.1
Nilai nominal Surat Jaminan : 2 % dari nilai HPS/OE yaitu Rp. 11.858.220,00
Pasal 19.1 Pasal 23.1
Masa berlaku Surat Jaminan Penawaran minimal 58 (lima puluh delapan) hari kalender. Cukup Jelas. Batas akhir waktu pemasukan penawaran : Hari Tanggal Pukul Tempat
Pasal 26.1
Pembukaan penawaran akan dilaksanakan pada : Hari Tanggal Pukul Tempat
Pasal 38.4
BAB IV
: Selasa : 20 Juli 2010 : 23.59 Wita (ditutup jam panitia) : Situs Internet http://lpse.paserkab.go.id
: Rabu s.d Kamis : 21 s.d 22 Juli 2010 : 08.30 Wita : Situs Internet http://lpse.paserkab.go.id
Perkiraan waktu dimulainya pekerjaan : 9 Agustus 2010
Bentuk Dokumen Penawaran terdiri dari : Lampiran A Bentuk : Surat Penawaran (contoh terlampir) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender.
Pada contoh surat penawaran dalam Dokumen Pengadaan untuk Rekaman Surat dukungan Bank ditiadakan Lampiran A Bentuk : Surat Penawaran Surat Penawaran [kop surat Peserta Pengadaan jika berbentuk badan usaha] Nomor: Lampiran :
[tempat],
[tanggal]
[bulan] 20
Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan kabupaten Paser d/a. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot Perihal: Penawaran atas Paket Pekerjaan Jasa
[judul dan nomor paket pekerjaan]
Setelah mempelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan beserta semua adendumnya yang merupakan bagian dari Pengumuman Pengadaan nomor 011/Pokja-VI/Disdik/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010, kami dengan ini mengajukan penawaran untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa pemborongan [judul pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perihal surat di atas] sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak, Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan Daftar Harga dan Kuantitas dengan: 1.
nilai kontrak sebesar Rp Nilai (PPN) [nilai penawaran]; dan
(
rupiah) termasuk Pajak Pertambahan
2.
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalendar sesuai dengan Klausul 1.2 Instruksi kepada Peserta Pengadaan.
Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga puluh) hari kalendar sejak tanggal pembukaan penawaran sesuai dengan Klausul 26.1 Instruksi kepada Peserta Pengadaan. Sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan, bersama ini kami lampirkan: 1.
Surat Kuasa/rekaman Akta Otentik Pengangkatan/rekaman Perjanjian Kemitraan [pilih yang sesuai jika Surat Penawaran tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama Peserta Pengadaan]
2.
Rekaman Formulir Penilaian Kualifikasi;
3.
Rekaman Jaminan Penawaran**;
4.
Rekaman Lembar Usulan Teknis;
5.
Rekaman Daftar Kuantitas dan Harga;
6.
Rekaman bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29.
Penawar, Materai Rp.6000, tanggal, tanda tangan Dan cap perusahaan .................................... Keterangan *): Harus dilampirkan surat kuasa apabila dikuasakan. ** ) : Surat Jaminan Penawaran Asli harus diserahkan langsung ke Sekretariat ULP Kab. Paser selambat- lambatnya batas akhir upload pemasukan penawaran tgl 9 Juni 2010, jam 16.00 wita, ke alamat : Sekretariat ULP Kab. Paser d/a Bagian Pembangunan Sekretariat Kab. Paser Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 Tanah Grogot, Kab. Paser
Lampiran B Bentuk : Dokumen Kualifikasi, terdiri dari ; a. Surat Pernyataan Minat; b. Pakta Integritas; c. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi. point E. Data Keuangan ditambahkan Kolom 3. Neraca Lampiran C Bentuk : Dokumen Usulan Teknis, terdiri dari ; a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan; b. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan; c. Spesifikasi Teknis Pekerjaan; d. Daftar Peralatan Utama; e. Daftar Personil Inti. Lampiran D Bentuk : Surat Jaminan Penawaran (Unconditional)
BAB V
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 1 ditambahkan sebagai berikut : Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran//Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa (Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003). Kontrak adalah perikatan antara Pengguna Anggaran dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003). Pasal 2 s.d 33 Cukup Jelas.
BAB VI
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pasal 1 Masa Pemeliharaan terhitung selama 6 (Enam) bulan atau 180 (Seratus delapan Puluh) hari kalender. Pasal 2 Pasal 3
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 6.3 Pasal 7 Pasal 8
Cukup Jelas. Resiko dan pertanggungan asuransi mencakup: a. Kegagalan bangunan, Perlengkapan dan Bahan dengan nilai pertanggungan minimal Rp 5 % (lima prosen). b. Kerugian, cidera dan kematian Pihak Ketiga dengan nilai pertanggungan minimal sesuai dengan Premi dari Asuransi. c. Jamsostek sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan tentang keselamatan kerja yang harus dipatuhi penyedia jasa sesuai Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 555 tahun 1995 tentang K3 Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Besarnya uang muka adalah 3 0 (Tiga Puluh) % dari nilai kontrak. Cukup jelas Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturanperaturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”
BAB VII. Spesifikasi Teknis dan Gambar Penjelasan oleh Konsultan Perencana (tidak ada perubahan) BAB VIII. Daftar Kuantitas dan Harga Penjelasan RAB oleh konsultan perencana (tidak ada perubahan) BAB IX. Bentuk Dokumen Kontrak Jika sewaktu-waktu ada perubahan yang berkaitan dengan Pengguna Jasa akan diberitahukan kepada Rekanan/Penyedia Jasa. B. PENJELASAN TAMBAHAN 1. Evaluasi Teknis a. Evaluasi usulan teknis dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. Evaluasi usulan teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi persyaratan (lulus) yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi persyaratan (gugur). b. Bila salah satu unsur-unsur usulan teknis tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada Bab IV Bentuk Dokumen Penawaran, Lampiran C Bentuk : Dokumen Usulan Teknis maka dinyatakan gugur dan penilaian unsur usulan teknis selanjutnya tidak dinilai. 2. Penilaian Kualifikasi a. Penilaian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. Penilaian kualifikasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi persyaratan (lulus) jika Peserta kualifikasi memenuhi semua persyaratan dalam Klausul 18 IKPP atau tidak memenuhi persyaratan (gugur). b. Penilaian kualifikasi dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut : 1) Penelitian administrasi ( lulus/gugur ) Penelitian administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan kualifikasi penyedia jasa. Untuk penilaian kualifikasi, apabila panitia pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam isian formulir kualifikasi dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait kecuali dari penyedia jasa. Yang gugur pada penelitian aministrasi tidak dilakukan penilaian selanjutnya. 2) Penilaian Keuangan ( Nilai 10 ) Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) ( Nilai 10 ) SKK dihitung dengan rumus : SKK = KK – (NK – Prestasi) Fp x MK = KK F1 x KB = MK (a+b+c) – (d+e), diambil dari neraca = KB Dimana: KK Fp Fp Fp MK KB a b c d e Fl Fl Fl NK Prestasi NP
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Kemampuan Keuangan Faktor perputaran modal 6 untuk penyedia jasa usaha kecil 8 untuk penyedia jasa bukan usaha kecil Modal Kerja (minimum 10% NP) Kekayaan Bersih aktifa lancar aktifa tetap aktifa lainnya utang jangka pendek utang jangka panjang Faktor likuiditas 0,3 untuk penyedia jasa usaha kecil 0,8 untuk penyedia jasa bukan usaha kecil Nilai Kontrak dalam pelaksanaan Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan Nilai Paket yang akan dilelangkan
Penilaian: Bila Nilai Paket (NP) sebesar X, maka: (1). Untuk usaha kecil SKK > 0,2 X diberi bobot nilai 100% SKK < 0,2 X dinyatakan gugur (2). Untuk usaha bukan kecil SKK > 0,7 X diberi bobot nilai 100% SKK < 0,7 X dinyatakan gugur Bila nilai SKK < 10 dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya. Bila total nilai Sisa Kemampuan Keuangan < 10, dinyatakan gugur. Yang gugur pada penilaian keuangan tidak dilakukan penilaian selanjutnya. 3) Penilaian teknis ( Nilai maksimum 90, Nilai minimum 45 ) Penilaian teknis dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan: a). Kemampuan Dasar (KD) ( lulus/gugur ) Untuk usaha kecil KD tidak dihitung b). Pengalaman perusahaan (scoring) ( Nilai maksimum 60, nilai minimum 30 ) Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun yang belum berpengalaman tidak dinilai. Tiga unsur yang dinilai, yaitu : (1). Bidang pekerjaan ( Nilai maksimum 25 ) a. pekerjaan yang bidang dan sub bidangnya sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan akan mendapat bobot nilai 100% b. pekerjaan yang bidangnya sama, sub bidangnya berbeda, tetapi sejenis dengan pekerjaan yang dilelangkan mendapat bobot nilai 100% c. pekerjaan yang bidangnya sama, tetapi sub bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 50% d. pekerjaan yang bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak mendapat bobot nilai. (2).
Penilaian besarnya nilai kontrak (Nilai maksimum 25) Bila nilai pekerjaan yang akan dilelangkan sebesar X, maka untuk : a. Nilai kontrak > X, mendapat bobot nilai 100% b. 0,2 X < Nilai kontrak < X, mendapat bobot nilai 50% c. Nilai kontrak < 0,2 X, tidak mendapat bobot nilai.
(3).
Status penyedia jasa ( Nilai maksimum 10 ) a. Sebagai penyedia jasa utama, nilai bobot 100 % b. Sebagai sub penyedia jasa, nilai bobot 30 %
Bila total nilai pengalaman yang diperoleh < 30, maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya. c). Personil ( Nilai maksimum 10, Nilai minimum 5 ) (1). Penyedia Jasa harus mempunyai tenaga ahli dan tenaga terampil yang cakap dan sesuai dengan keahlian yang disyaratkan untuk diusulkan menempati posisi didalam pelaksanaan pekerjaan; (2)
Tenaga ahli dan tenaga terampil yang disediakan oleh penyedia jasa harus memiliki sertifikat keahlian (SKA) dan sertifikat ketrampilan (SKT) sesuai yang ditentukan;
(3)
Bagi tenaga ahli dan tenaga terampil yang tidak memiliki SKA/SKT tidak dinilai, kecuali tenaga administrasi/pendukung. Penilaian terhadap tenaga ahli/personil: 2 (dua) orang Tenaga Teknis Bangunan (Pendidikan STM/SMA/Sederajat dan memiliki SKT yang masih berlaku); 2 (dua) orang Tenaga Administrasi (Pendidikan SMA/SMK/Sederajat, Pengalaman minimal 5 Tahun). Bila total nilai personil yang diperoleh < 5 maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.
d). Peralatan ( nilai maksimum 15, nilai minimum 7,5 ) Peralatan yang dinilai hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70% Kepemilikan peralatan dinilai sebagai berikut : (1). Milik sendiri dengan bukti, mendapat bobot nilai 100% (2). Sewa beli dengan bukti, atau berupa surat pernyataan dari perusahaan persewaan alat mendapat bobot nilai 100% (3). Sewa dengan bukti, mendapat bobot nilai 50%. Untuk milik sendiri, sewa beli dan sewa yang tidak disertai bukti tidak dinilai. Sewa yang dimaksud pada butir (3) adalah perjanjian sewa yang masih berjalan sekurang-kurangnya selama waktu pelaksanaan pekerjaan. Kebutuhan Peralatan sebagai berikut : 1. Beton Molen (1 buah); 2. Stamper (1 buah); 3. Ordinary Truck (1 buah); 4.Pompa air (1 buah); 5.Peralatan Pertukangan (1 Set) Bila total nilai peralatan yang diperoleh < 7,5 maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya. e). Manajemen Mutu (nilai 5) Untuk penyedia jasa yang menyampaikan program mutu diberi nilai 5, yang tidak menyampaikan diberi nilai 0 dan tidak gugur. Bila total nilai kemampuan teknis < 50 dinyatakan gugur. Bagi penyedia jasa yang dinyatakan lulus penilaian keuangan dan teknis harus dinilai terhadap persyaratan ambang lulus (passing grade). 4)
Ambang Lulus (passing grade) Nilai Ambang lulus penilaian keuangan dan teknis : Passing grade 70. Bagi penyedia jasa yang memenuhi nilai ambang lulus, masih harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan menilai Sisa Kemampuan Paket (SKP).
5)
Sisa Kemampuan Paket (SKP) Untuk penyedia jasa usaha kecil KP = 3 Untuk penyedia jasa bukan usaha kecil KP = 8 atau KP = 1,2 N SKP = KP – (jumlah paket yang sedang dkerjakan), Dimana : KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Bagi penyedia jasa yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian kualifikasi. Bagi penyedia jasa yang lulus penilaian kualifikasi harus dilakukan pembuktian kualifikasi.
Jika dalam penilaian kualifikasi Panitia menemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data yang kurang maka sebelum kesimpulan lulus atau gugur ditetapkan Panitia dapat meminta klarifikasi dari Peserta kualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul 19 IKPPra. 3. Pembuktian kualifikasi -
-
-
Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai calon pemenang diundang secara tertulis untuk dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman dan menunjukan asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait. Apabila dalam pembuktian kualifikasi ditemui hal-hal yang tidak benar/palsu, maka penyedia jasa dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penyedia jasa yang diundang tidak menghadiri pembuktian kualifikasi digugurkan dan jaminan penawaran akan dicairkan menjadi milik negara, kecuali memberi keterangan mengundurkan diri dari pelelangan.
Pengumuman nilai HPS/OE sebagai berikut: Pembangunan Gedung SDN 010 Kuaro (Lolo Simpang) Unit II
Rp. 592.911.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dokumen kontrak, untuk pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. An. Panitia Pelelangan Pokja VI
