UNIT LAYANAN PENGADAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA JL. Williem Iskandar Psr V, Medan Estate, 20371
BERITA ACARA PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN PENGECATAN GEDUNG KULIAH FAKULTAS USHULUDDIN IAIN SUMATERA UTARA 2015 ____________________________________________________________________________ Nomor : 02 /Pokja ULP IAIN SU/PG-FU/IV/2015 Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu lima belas (27-04-2015) pukul 10.00 s/d 11.00 WIB, Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 telah melaksanakan Penjelasan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pengecatan Gedung Kuliah Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 melalui website http://lpse.kemenag.go.id dengan hasil sebagai berikut : Nama Paket Pekerjaan : Pekerjaan Pengecatan Gedung Kuliah Fakultas Ushuluddin Lokasi : Kampus II IAIN Sumatera Utara Jln. Williem Iskandar Psr V Medan Nilai Total HPS : Rp. 289.460.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) Sumber Dana : DIPA APBN Tahun Anggaran 2015 Dalam Penjelasan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pengecatan Gedung Kuliah Fakultas Ushuluddin melalui website http://lpse.kemenag.go.id tersebut terdapat pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Pokja ULP beserta perubahannya/addendumnya sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara Penjelasan Dokumen ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
POKJA ULP IAIN SUMATERA UTARA TAHUN 2015
Pertanyaan Peserta Dokumen Bab DOKUMEN PENGADAAN
DOKUMEN PENGADAAN
Uraian Pengirim Judul pekerjaan ini adalah pengecatan gedung 149997170 kuliah. Setelah kami melihat rincian pekerjaan 27 Apr 2015 10:00 dalam BQ maka pekerjaan ini memang pengecatan gedung yang sebenarnya. Tapi anggota pokja mendramatisir seolah2 ini rehab gedung pendidikan. Padahal ini memang hanya pengecatan. Maksud BG007 adalah rehap gedung pendidikan yang memerlukan keahlian banyak terutama dalam pembangunan gedung, plesteran, instalasi listrik, pekerjaan pondasi, pekerjaan atap, pekerjaan kayu, galian tanah, dll . Apakah anggota pokja tidak punya kompetensi untuk melihat mana yang dimaksud rehab gedung dan mana yang dimaksud pengecatan. Di judul saja sudah jelas mengatakan pengecatan bukan rehab gedung. Kalau pengecatan maka kualifikasi penyedia adalah KT003. Anggota pokja kembalilah ke jalan yang benar. Sudah Nampak anggota pokja mengarahkan ke penyedia tertentu. Kami minta agar anggota pokja memberikan kesempatan kepada penyedia yang sebenarnya yakni pemilik SBU KT003 bukan BG007. Kalau anggota pokja ngotot mengatakan ini harus BG007 maka silakan berikan alasan yang ada dasar hukumnya dan berdasar kompetensi. Jangan anggota pokja mengatakan suka suka kami pokja, ini uang rakyat bukan uang pribadi seseorang. Atau kami menduga yang diarahkan sebagai pemenang tidak mempunyai SBU KT003 Pada Dokumen pengadaan, BAB III, bagian E, 149997170 angka 26, point 26.5 disebutkan bahwa apabila 27 Apr 2015 10:01 penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal. Kami mohon penjelasan anggota pokja dasar hukumnya darimana karena berdasarkan SBD E-LELANG KONSTRUKSI METODE PASCAKUALIFIKASI TAHUN 2015 yang diterbitkan LKPP, BAB III, BAGIAN E, ANGKA 25, POINT 25.4 menyatakan bahwa apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pokja ULP tetap melanjutkan proses pemilihan…dst. Ini menunjukkan bukti bahwa anggota pokja juga belum update tentang segala peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Dan anggota pokja harus menyadari itu, dan jangan menganggap apa yang dituangkan dalam dokumen pengadaan sudah sempurna. Anggota pokja juga punya kekurangan dan mohon jangan ngotot untuk mempertahankan isi dokumen pengadaan walaupun banyak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Harapan kami agar anggota pokja
DOKUMEN PENGADAAN
DOKUMEN PENGADAAN
memberikan penjelasan dengan dasar hukum yang jelas, bukan berdasarkan premanisme. Jika jawaban anggota pokja atas pertanyaan peserta penuh diplomasi, misalnya LIHAT DI DOKUMEN PENGADAAN, atau SESUAI DENGAN DOKUMEN PENGADAAN, maka kami anggap itu jawaban premanisme karena pertanyaan kami sampaikan setelah membaca dokumen pengadaan, dan kami tidak mengerti atau kami melihat ada pertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka kami sampaikan pertanyaan BAB V LDK Dari nama pekerjaan Adalah “Pengecatan Gedung 150441170 PERSYARATAN Kuliah Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara” 27 Apr 2015 10:01 KUALIFIKASI pengecatan termasuk dalam perawatan gedung bukan pembangunan gedung ataupun renovsai dengan merubah bentuk gedung atau sebuah bangunan. Kenapa Ketua pokja menggunakan SUB Bidang BG 007 bukannya SP016 “Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung” yang sesuai dengan Sub Bidang PERMEN PU 08/2011 Tentang Klasifikasi dan SUB Klasifikasi , Sebelum terbitnya peraturan PERMEN PU 08/2011 150441170 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan 27 Apr 2015 10:03 Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi juga terdapat Sub Klasifikasi Perawatan Gedung Atau Bangunan dengan kode 21301 Sebelum PERMEN PU 08/2011 jadi kami harapkan panitia pojka agar menentukan bidang sub bidang pekerjaan harys sesuai peraturan yang telah dibuat Pada Dokumen pengadaan, BAB III, bagian E, 149997170 angka 27, point 27.1 dinyatakan bahwa sebelum 27 Apr 2015 10:03 evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik…dst. Kami mohon agar hasil koreksi aritmatik telah diupload sebelum evaluasi penawaran. Berdasarkan jadwal kami melihat bahwa evaluasi penawaran dimulai tanggal 27 April 2015, oleh karena itu kami mohon hasil koreksi aritmatik telah diupload dalam system SPSE selambat-lambatnya tanggal 5 Mei 2015. Apabila anggota pokja tidak berkenan mengupload koreksi aritmatik ini, maka kami menduga anggota pokja berusaha untuk menciptakan PENYIMPANGAN PROSEDUR demi memenangkan penawar yang mendekati HPS Pada Dokumen pengadaan, BAB III, bagian E, 149997170 angka 27, point 27.8 butir c dinyatakan bahwa 27 Apr 2015 10:03 penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syaratsyarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; selanjutnya pada BUTIR d dinyatakan bahwa penyimpangan yang bersifat penting/pokok
DOKUMEN PENGADAAN
PERPRES 54/2010 BESERTA PERUBAHANNYA
atau penawaran bersyarat adalah: 1). penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau,…..dst. Mohon penjelasan anggota Pokja apa syarat-syarat SUBSTANSIAL untuk daftar kuantitas harga, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, dan spesifikasi teknis. dan apa syaratsyarat yang TIDAK SUBSTANSIAL untuk ke empat dokumen diatas. Mohon anggota pokja jangan menjawabnya dengan mengatakan lihat di dokumen pengadaan atau sesuai dokumen pengadaan, karena di dokumen pengadaan tidak ada dijelaskan Pembangunan konstruksi ini memerlukan 149997170 peninjauan lapangan sehingga diperlukan 27 Apr 2015 10:04 penjelasan lapangan, kami mohon anggota pokja menjelaskan kepada kami dimana alamat detail lokasi pekerjaan dan siapa petugas yang menunggu disana sehingga kami bisa langsung hadir disana pada waktu yang telah disediakan. Pada jadwal yang disusun anggota pokja belum ada tahapan penjelasan lapangan sehingga kami minta untuk disebutkan pada jadwal tersebut. dengan masuknya waktu penjelasan lapangan maka sudah tentu batas akhir upload dokumen juga berubah Berdasarkan Perpres 4 tahun 2015, penjelasan pasal 149997170 19 ayat 1 huruf a disebutkan bahwa Yang dimaksud 27 Apr 2015 10:05 dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas, dan pariwisata. Sehubungan dengan hal diatas maka kami akan mengutip beberapa peraturan yang berlaku tentang jasa konstruksi terutama peraturan dari kementerian Pekerjaan Umum RI sehingga mohon anggota Pokja tidak bisa dengan sembarang mengatakan bahwa penyusunan dokumen pengadaan telah sesuai dengan PERPRES 54/2010 beserta perubahannya tanpa ada referensi dengan peraturan tentang jasa konstruksi. Berdasarkan hasil analisa kami terhadap dokumen teknis maka dokumen pengadaan untuk pekerjaan ini telah menyalahi Permen PU nomor 14 tahun 2013, Lampiran I, BAB IV, bagian B, angka 3 huruf c point 2) butir d).2) disebutkan bahwa untuk usaha kecil cukup personil pelaksana (tenaga terampil). Berdasarkan uraian diatas maka sudah jelas dalam pekerjaan ini yang dinilai hanya personil yang diminta memiliki SKT dan personil yang diminta untuk memiliki SKA tidak dievaluasi. Hal tersebut karena pekerjaan ini ditujukan untuk usaha kecil. Untuk itu kami mohon kepada anggota
DOKUMEN PENGADAAN
PERPRES 54/2010 BESERTA PERUBAHANNYA
pokja agar menghilangkan persyaratan SKA untuk personil inti. Apabila anggota pokja tetap ngotot memasukkan persyaratan SKA untuk personil inti maka kami menduga anggota pokja telah berusaha untuk menjadikan penawar yang mendekati HPS sebagai pemenang. Dan kami yakin peserta yang baru mengetahui pelelangan ini setelah pengumuman di LPSE tidak akan mampu menyediakan personil inti tersebut. Yang akan menang adalah yang sudah dibocorkan persyaratannya kepeda penyedia tertentu sehingga punya kesempatan meminjam SKA ke orang lain Berdasarkan Permen PU nomor 14 tahun 2013, 149997170 Lampiran I, BAB IV, bagian B, angka 3 huruf c 27 Apr 2015 10:06 point 2). Butir a) disebutkan bahwa Jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama ditetapkan dalam LDP. Setelah kami membaca dokumen pengadaan untuk pekerjaan ini tepatnya di BAB IV, bagian A. kami belum menemukan jenis pekerjaan utama dan jenis pekerjaan pendukung. Anggota pokja hanya mencantumkan kalimat PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS pada URAIAN SINGKAT PEKERJAAN. Mohon anggota pokja menjelaskan jenis pekerjaan utama dan jenis pekerjaan pendukung untuk pekerjaan ini. Kalau anggota pokja mengatakan lihat di Daftar Kuantitas Harga atau BQ maka sudah jelas disana juga tidak ada disebutkan mana pekerjaan utama dan mana pekerjaan pendukung Berdasarka Permen PU nomor 14 tahun 2013, 149997170 Lampiran I, BAB IV, bagian B, angka 3 huruf c 27 Apr 2015 10:07 point 2). Butir a), alinea Catatan, mengatakan : (1) PENILAIAN METODE PELAKSANAAN CUKUP DIURAIKAN SECARA GARIS BESAR, TIDAK HARUS RINCI; (2) PENILAIAN PEKERJAAN UTAMA DAN PEKERJAAN PENUNJANG/SEMENTARA HANYA YANG DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PENGADAAN; (3) NETWORK PLANNING/CP, CASH FLOW, ATAU DIAGRAM SEJENISNYA TIDAK DIGUNAKAN UNTUK EVALUASI. (4) METODE PELAKSANAAN TIDAK MENGEVALUASI JOB-MIX/ RINCIAN/CAMPURAN/ KOMPOSISI MATERIAL DARI JENIS PEKERJAAN. Mohon penjelasan anggota pokja, apakah dalam mengevaluasi metode pelaksanaan menggunakan ketentuan diatas?. Kalau tidak anggota pokja menggunakan ketentuan apa dan apa dasar hukumnya. Mohon anggota pokja tidak menjawab dengan mengatakan sesuai dokumen pengadaan,
PERPRES 54/2010 BESERTA PERUBAHANNYA
PERPRES 54/2010 BESERTA PERUBAHANNYA
karena dalam dokumen pengadaan belum dicantumkan cara evaluasi secara rinci Berdasarkan Permen PU nomor 14 tahun 2013, 149997170 Lampiran I, BAB IV, bagian B, angka 3 huruf c 27 Apr 2015 10:07 point 2) butir b) alinea CATATAN dinyatakan bahwa pada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 1). Tidak dilakukan evaluasi terhadap jadwal kebutuhan material, peralatan, dan personil/tenaga kerja; dan (2) Tidak dilakukan evaluasi terhadap urutan secara teknis jenis kegiatan yang dilaksanakan karena sudah dievaluasi pada metode pelaksanaan pekerjaan. Dari uraian diatas Mohon penjelasan anggota Pokja apakah dalam melaksanakan evaluasi untk jadwal pelaksanaan cukup seperti peraturan diatas. Atau masih ada unsur lainnya. Mohon dalam menjelaskan jangan sebutkan sesuai dokumen pengadaan karena dalam dokumen pengadaan tidak ada dicantumkan cara evaluasi dokumen teknis secara detail Berdasarkan Permen PU nomor 14 tahun 2013, 149997170 Lampiran I, BAB IV, bagian B, angka 3 huruf c 27 Apr 2015 10:08 point 2) butir c) disebutkan bahwa Dalam mengevaluasi PERALATAN UTAMA MINIMAL harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Apabila jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam LDK maka Pokja ULP harus membandingkan kapasitas produksi dari jumlah dan kapasitas peralatan, apabila hasilnya sama atau lebih besar, maka dianggap kapasitas produksi alat tersebut telah memenuhi; atau (2) Dalam hal pelelangan dengan pascakualifikasi, apabila jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan tidak tercantum atau berbeda antara dokumen penawaran teknis dengan isian kualifikasi, maka harus menggunakan data evaluasi yang terdapat dalam isian kualifikasi. (3) Dalam hal prakualifikasi maka dilakukan evaluasi terhadap data yang ada dalam dokumen penawaran. (4) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan untuk menghasilkan produksi alat yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam LDK. Catatan: (1) Lokasi peralatan dan tahun pembuatan peralatan tidak dijadikan pertimbangan dalam penilaian; dan (2) Kepemilikan peralatan dapat dilihat dari kontrak / sewa /surat dukungan / lainnya. (3) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan. Dalam melakukan evaluasi Pokja ULP harus memastikan bahwa evaluasi spesifikasi teknis hanya bagi penawar yang menyampaikan perubahan spesifikasi teknis dan berbeda dari yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, dalam hal ini spesifikasi teknis tidak
PERPRES 54/2010 BESERTA PERUBAHANNYA
dokumen
ldp
boleh kurang dari yang disyaratkan.Bagi penawar yang tidak menyampaikan perubahan spesifikasi teknis maupun tidak menyampaikan spesifikasi teknis dianggap menyampaikan spesifikasi teknis yang sama dengan yang dipersyaratkan, dan tidak perlu dilakukan evaluasi. Dari urian diatas MOHON PENJELASAN anggota Pokja apakah dalam melaksanakan evaluasi untk peralatan utama minimal cukup seperti peraturan diatas. Atau masih ada unsur lainnya. Mohon dalam menjelaskan jangan sebutkan sesuai dokumen pengadaan karena dalam dokumen pengadaan tidak ada dicantumkan cara evaluasi dokumen teknis secara detail Berdasarkan Permen PU nomor 14 tahun 2013, 149997170 Lampiran I, BAB IV, bagian B, angka 3 huruf c 27 Apr 2015 10:09 point 2) butir d).2) disebutkan bahwa Mengingat pelelangan ini dengan pascakualifikasi, maka apabila personil inti tidak tercantum atau berbeda antara dokumen penawaran teknis dengan isian kualifikasi, maka harus diteliti terlebih dahulu personil inti yang ada dalam isian kualifikasi, karena yang digunakan dalam evaluasi adalah yang ada dalam isian kualifikasi, dan Pokja ULP harus melakukan pembuktian kebenarannya. Dari urian diatas MOHON PENJELASAN anggota Pokja apakah dalam melaksanakan evaluasi untk PERSONIL INTI cukup seperti peraturan diatas. Atau masih ada unsur lainnya. Mohon dalam menjelaskan jangan sebutkan sesuai dokumen pengadaan karena dalam dokumen pengadaan tidak ada dicantumkan cara evaluasi dokumen teknis secara detail Selamat Pagi Bapak/Ibu Panitia Berdasarkan 150180170 perundang undangan bahwasanya untuk pekerjaan 27 Apr 2015 10:09 dengan nilai di bawah Rp 2.500.000.000,- tidak dipersyratkan jaminan penawaran. Pada Lembar Data Kualifikasi poin a. SKA Perawatan Bangunan Gedung tidak ada di terbitkan SKA seperti yang tertera di atas, namun dapat diganti dengan SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung, mohon kepada panitia untuk mengadendumkan b. Pelaksana Lapangan 2 (dua) orang, Mengapa harus sampai 2 orang, menurut hemat kami 1 orang juga sudah mewakili mengingat ini pekerjaan kecil c. Quality Control 1 (satu) orang, pengalamanminimal 5 (lima) tahun, pendidikan Minimal STM Bangunan, SKT Pengawas Tukang Cat; SKT ini juga tidak ada diterbitkan yang ada SKT Pengawas Mutu Bangunan Gedung Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Berdasarkan Permen PU nomor 14 tahun 2013, 149997170 Lampiran I, BAB IV, bagian B, angka 3 huruf f 27 Apr 2015 10:09 diminta adanya persyaratan RK3K yang memenuhi
DOKUMEN PENGADAAN
DOKUMEN PENGADAAN
persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3. Setelah kami teliti dokumen pengadaan untuk pekerjaan ini tidak ada permintaan RK3K tersebut. Mohon penjelasan. Kalau tidak diperlukan RK3K apa alasannya Kami yakin dokumen perencanaan untuk pekerjaan 149997170 ini disusun oleh konsultan perencana. Dalam 27 Apr 2015 10:10 penyusunan dokumen perencanaan berupa estimate Engginering, gambar dan syarat teknis maka konsultan menggunakan asumsi harga biasanya SSH provinsi sumatera utara SSH provinsi/kabupaten merupakan harga tertinggi bahan dan upah. Dasar penyusunan HPS oleh PPK adalah estimate engginering tapi daftar harga bahan dan upah di HPS tidak lagi berdasar SSH melainkan berdasarkan survey pasar. Melihat jumlah PAGU yang hampir sama dengan HPS maka kami yakin daftar harga bahan dan upah di EE dan HPS hampir seluruhnya sama. Ini menunjukkan PPK tidak melakukan survey pasar untuk harga upah dan bahan. Padahal berdasakan perhitungan kami dengan harga pasar bahan dan upah di provinsi sumatera utara maka HPS untuk pekerjaan ini di mark up lebih 15 persen. Dengan mark up tersebut mengundang penyedia berupaya mendekati anggota pokja dan PPK untuk melakukan persekongkolan. Ini bisa kita lihat hampir seluruh pengadaan di IAIN SUMUT tahun 2014 pemenangnya adalah penawar tertinggi yang mendekati HPS. Untuk itu kami mohon agar HPS untuk pekerjaan ini diturunkan menjadi Rp. 200 juta. Apabila anggota pokja tidak menyetujui dengan alasan HPS disusun PPK maka besar kemungkinan anggota pokja telah mendapatkan bagian dari selisih Rp. 100 juta tersebut. Memang HPS disusun PPK tapi ada tahapan yang harus dilalui anggota pokja sesuai amanah perpres 54/2010 beserta perubahannya yakni peninjauan RUP. Sekali lagi kami mohon agar HPS diturunkan menjadi Rp. 200 sehingga negara diuntungkan Rp. 100 juta. dengan HPS Rp. 200 juta maka kami peserta akan bersaing sehat dan mafia PBJ akan menghindar Jika penawar terendah yang ditetapkan sebagai 149997170 pemenang maka kami sangat menghormatinya dan 27 Apr 2015 10:11 mendukungya, tapi kalau penawar yang mendekati HPS yang dimenangkan mohon agar anggota pokja melampirkan dokumen teknis dan dokumen kualifikasi pemenang pada BAHP. Hal ini diperlukan dalam rangka penerapan prinsip pengadaan yang efesien, efektif, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif. Kami kwatir anggota
DOKUMEN PENGADAAN
pokja menggugurkan penawar terendah dengan alasan tidak memenuhi syarat pada unsur tertentu padahal penawar tertinggi yang dimenangkan mungkin sama kesalahannya. Kami yakin apabila anggota pokja telah menjalankan prosedur pengadaan yang berlaku maka anggota pokja akan mantap menunjukkan dokumen penawaran yang dimenangkan tersebut Dokumen pengadaan, BAB IV, disebutkan bahwa 149997170 Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE dan 27 Apr 2015 10:11 tembusan secara offline disampaikan kepada PPK, PA/KPA dan inspektorat. Untuk menghilangkan kekwatiran kami bahwa ada persekongkolan antara PA/KPA, PPK, Inspektorat dan pokja ULP maka kami mohon agar pada jawaban sanggahan dilampirkan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi pemenang. Hal itu kami minta karena kami kwatir hanya dokumen penawaran terendah yang dievaluasi secara detail dan sampai2 nanti dicari salahnya padahal evaluasi untuk dokumen pemenang tidak dilakukan. Kalau anggota pokja sudah yakin bahwa proses sudah sesuai peraturan maka kami yakin anggota pokja akan mantap melampirkan dokumen yang kami minta
Penjelasan Panitia/Pokja ULP Dokumen Bab Uraian Pekerjaan Pengecatan Gedung Kuliah Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara
Pengirim
Yth. Id. 149997170 27 Apr 2015 10:00 @ Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 BG007 yang telah ditetapkan oleh pokja 27 Apr 2015 10:59 dalam dokumen pengadaan adalah jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan pendidikan, karena pokja berpendapat bahwa SBU untuk pekerjaan ini adalah pekerjaan bangunan khusus gedung pendidikan dan SBU dengan kode ini dapat kami tetapkan sesuai dokumen pengadaan. 149997170 27 Apr 2015 10:01@ : Didalam Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 dokumen pengadaan, BAB III, bagian E, 27 Apr 2015 11:11 angka 26, point 26.5 disebutkan bahwa apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal. DIUBAH disesuaikan dengan perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 109 angka 7 huruf c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta pemilihan penyedia dilanjutkan. Yth. ID 150441170 27 Apr 2015 10:01@ : Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 bahwa SUB Bidang BG 007 ini lebih luas 27 Apr 2015 11:20 cakupan pekerjaannya sebagai jasa pelaksana bangunan pendidikan. ID 150441170 27 Apr 2015 10:03 @ Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 Maklum, pojka menentukan bidang sub 27 Apr 2015 11:26 bidang pekerjaan sudah sesuai untuk jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan pendidikan. 149997170 27 Apr 2015 10:03@: BAB III, Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 bagian E, angka 27, point 27.1 dinyatakan 27 Apr 2015 11:31 bahwa sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik " pokja maklum dan akan menampilkan hasil koreksi aritmatik telah diupload sebelum evaluasi penawaran. 149997170 27 Apr 2015 10:04 @: Alamat Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 Pekerjaan : Kampus II IAIN Sumatera Utara 27 Apr 2015 11:55 Jl. Williem Iskandar Psr V Medan Estate : Jam 16.00 WIB 149997170 27 Apr 2015 10:05 @ : SKT dan Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 SKA yang diminta dalam dokumen 27 Apr 2015 12:08 pengadaan ini tetap dipakai untuk pekerjaan pengecatan gedung kuliah fakultas ushuluddin sebagaiman telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Yth. ID 149997170 27 Apr 2015 10:06 @ : Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 Mohon dilihat di Daftar Kuantitas Harga atau 27 Apr 2015 12:22
BQ Pekerjaan Pengecatan Gedung Kuliah Fakultas Ushuluddin dengan uraian : Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Lantai 1, Pekerjaan Lantai 2 dan Pekerjaan lain-lain. 149997170 27 Apr 2015 10:07 @: Penilaian Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 Metode Pelaksanaan Cukup diuraikan secara 27 Apr 2015 12:32 garis besar tidak harus dirinci Sekurangkurangnya meliputi pengaturan lapangan yang terdiri dari pengaturan kegiatan proyek di lingkungan lokasi pekerjaan, sirkulasi kendaraan, material, tenaga kerja, dan keamanan proyek; pengaturan material yang terdiri dari pemahaman dan pengadaan material, uji mutu/test material, penyimpanan/ pemeliharaan material, transportasi material, dan penanganan bongkaran/sisa material; pengelolaan peralatan yang terdiri dari pemilihan, cara pemakaian, pendayagunaan, kontrol/pengamanan, pemeliharaan, dan penyimpanan alat; pengelolaan tenaga kerja yang terdiri dari struktur organisasi proyek, uraian tugas personil, jenis dan jumlah tenaga kerja, peng-aturan jam kerja, pengaturan tata tertib, dan keamanan pekerja; teknik pelaksanaan kerja pengecatan, pekerjaan pembersihan lapangan. Dengan nilai baik sekali 10, baik 8, cukup 6, kurang 4 dan tidak mencantumkan 0. Yth. ID 149997170 27 Apr 2015 10:07@ : Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 Tidak dilakukan evaluasi terhadap urutan 27 Apr 2015 12:40 Secara teknis jenis kegiatan yang dilaksanakan cukup mencantumkan Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) Yth. ID. 149997170 27 Apr 2015 10:08 @ : Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 Tata cara dan ketentuan evaluasi teknis untuk 27 Apr 2015 13:54 PERALATAN UTAMA telah secara rinci disebutkan dalam Dokumen Pengadaan yang disusun berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering untuk Pengadaan pekerjaan konstruksi melalui elelang umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi, terbitan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Diharapkan Saudara dapat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pengadaan dimaksud, sehingga dokumen teknis yang saudara sampaikan kepada POKJA ULP dapat dievaluasi sesuai
dengan ketentuan. Yth. 149997170 27 Apr 2015 10:09 @: Tata Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 cara dan ketentuan evaluasi teknis untuk 27 Apr 2015 13:56 PERSONIL INTI telah secara rinci disebutkan dalam Dokumen Pengadaan yang disusun berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering untuk Pengadaan pekerjaan konstruksi melalui elelang umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi, terbitan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Diharapkan Saudara dapat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pengadaan dimaksud, sehingga dokumen teknis yang saudara sampaikan kepada POKJA ULP dapat dievaluasi sesuai dengan ketentuan. Yth. ID.150180170 27 Apr 2015 10:09 @: Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 Terima kasih atas perhatiannya terhadap 27 Apr 2015 13:58 Dokumen Pengadaan. Ketentuan tentang Jaminan Penawaran telah ditetapkan pada LDP di mana Jamninan Penaran “tidak dipersyaratkan”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “SKA Perawatan Bangunan Gedung” adalah SKA Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan dengan kode 215. Kemudian, POKJA ULP akan mengaddendum jenis “SKT Pengawas Tukang Cat” menjadi SKT Pengawas Bangunan Gedung dengan kode TA 024. Yth. ID. 149997170 27 Apr 2015 10:09 @: Pokja ULP IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 Dokumen Rencana K3 Kontrak (RK3K) 27 Apr 2015 13:59 tidak dipersyaratkan dalam pemilihan langsung ini, karena pekerjaan bersifat umum dan kecil. Namun, bila peserta berkeinginan menyampaikan dokumen RK3K, POKJA ULP tidak membatasinya, tetapi tidak dijadikan sebagai unsure yang dinilai. Peserta (penyedia barang/jasa)
Panitia/Pokja ULP
