Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 56 ayat (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan

Penyusunan Kebutuhan Jumlah Pegawai

Landasan Hukum  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 56 ayat (1) “Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.”  Keputusan Menteri PAN Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.  Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.

Penyusunan Kebutuhan Jumlah PNS Informasi Jabatan Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Analisis Jabatan

Perencanaan Kebutuhan PNS  5 Tahun  1 Tahun

• Identitas Jabatan • Uraian Jabatan • Syarat Jabatan

Analisis Beban Kerja

Kebutuhan Pegawai Kondisi Saat Ini



Kebutuhan

• Jenis Jabatan • Berapa PNS yang Dibutuhkan

Analisis Beban Kerja  Definisi :  Suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui jumlah pegawai yang diperlukan berdasarkan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.

 Manfaat :  Penyusunan rencana kebutuhan riil pegawai sesuai beban kerja;  Penataan/penyempurnaan struktur organisasi;  Program seleksi dan rotasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan pegawai;  Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;  Penilaian kinerja dengan metode Sasaran Kinerja Pegawai.

Pendekatan Analisis Beban Kerja (1) 1. Hasil Kerja Pendekatan ini untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik/kebendaan atau non fisik yang dapat dikuantifikasi. Informasi yang diperlukan :  Wujud hasil kerja dan satuannya  Jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus dicapai  Standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja Contoh : Nama Jabatan :

Pengentri Data

Beban Kerja

Hasil Kerja

Data

Standar Kemampuan Rata2 : 30 data/hari

:

Kebutuhan Pegawai =

Beban Kerja

SKR = 1,67 orang

x 1 orang ≈ 2 orang

: 50 data/hari

=

50 data/hari 30 data/hari

x 1 orang

Pendekatan Analisis Beban Kerja (2) 2. Objek Kerja Pendekatan ini untuk jabatan yang beban kerjanya tergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. Informasi yang diperlukan :  Wujud objek kerja dan satuannya  Jumlah beban kerja yang tercermin dari objek kerja yang harus dilayani  Standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja Contoh : Nama Jabatan :

Dokter

Jumlah Objek Kerja

Objek Kerja

Pasien

Standar Kemampuan Rata2 : 25 pasien/hari

:

Kebutuhan Pegawai =

Objek Kerja

SKR = 2,4 orang

x 1 orang ≈ 2 orang

=

: 60 pasien/hari

60 pasien/hari 25 pasien/hari

x 1 orang

Pendekatan Analisis Beban Kerja (3) 3. Peralatan Kerja Pendekatan ini untuk jabatan yang beban kerjanya tergantung pada peralatan kerjanya. Informasi yang diperlukan : 

Jumlah dan satuan alat kerja



Jabatan yang diperlukan dalam pengoperasian alat kerja



Rasio jumlah pegawai per alat kerja

Contoh : Satuan dan Jumlah Alat Kerja

:

5 Bus Jemputan

Jabatan yang Diperlukan dan Rasio

:

Sopir (1 orang untuk 1 bus) Montir (1 orang untuk 5 bus)

Kebutuhan Pegawai

=

Kebutuhan Pegawai

=

 Alat Kerja Rasio  Alat Kerja Rasio

x 1 Sopir

=

5 1

x 1 Montir = 5 5

x 1 Sopir

= 5 Sopir

x 1 Montir = 1 Montir

Pendekatan Analisis Beban Kerja (4) 4. Tugas per Tugas Pendekatan ini dipergunakan untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam yang artinya hasil kerja dalam jabatan tersebut banyak jenisnya. Informasi yang diperlukan :  Uraian tugas  Satuan hasil  Waktu penyelesaian rata-rata setiap uraian tugas  Jumlah beban kerja dari setiap uraian tugas  Waktu kerja efektif Jumlah Kebutuhan Pegawai untuk setiap Uraian Tugas :  Kebutuhan Pegawai

=

Waktu Penyelesaian Rata2 x  Beban Kerja Waktu Kerja Efektif

Pendekatan Tugas per Tugas Tahapan Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Verifikasi dan Validasi

Penyempurnaan Hasil

 Uraian Tugas

 Menyusun ke Dalam Formulir

 Melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai

 Melakukan Perbaikan Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi

 Satuan Hasil  Waktu Penyelesaian Rata-Rata  Jumlah Beban Kerja  Waktu Kerja Efektif

 Menghitung Jumlah Pegawai yang Dibutuhkan

Pengumpulan Data (1)  Informasi Jabatan  Nama Jabatan  Unit Kerja  Ikhtisar Jabatan  Uraian Tugas  Satuan Hasil  Kuesioner/Wawancara/Observasi  Jumlah Beban Kerja  Waktu Penyelesaian Rata-Rata  Waktu Kerja Efektif

Pengumpulan Data (2)  Beban Kerja  Jumlah beban kerja pada setiap uraian tugas yang dimiliki suatu jabatan. Misal : 

Uraian Tugas :  Menyusun Laporan Pengolahan Data



Beban Kerja :  1 Laporan setiap Bulan

Kegiatan

Bulanan

pada

Bidang

Pengumpulan Data (3)  Waktu Penyelesaian Rata-Rata  Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu beban kerja dari suatu uraian tugas.  Faktor yang mempengaruhi, antara lain :  Perangkat kerja  Kondisi lingkungan kerja  Prosedur kerja  Kompetensi pemegang jabatan Misal : 

Uraian Tugas : 



Menyusun Laporan Kegiatan Bulanan pada Bidang Pengolahan Data

Waktu Penyelesaian Rata-Rata: 

30 menit untuk 1 laporan kegiatan

Pengumpulan Data (4)  Waktu Kerja Efektif 

Waktu Kerja Efektif didapat dari waktu kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja/waktu luang (kurang lebih 30%).

 Keppres No. 68 Tahun 1995 

Waktu Kerja Formal per Minggu

= 37,5 jam



Waktu Kerja Efektif per Minggu

= 37,5 x 70%



5 hari kerja

= 26 jam : 5 hr = 5,2 jam /hari = 312 menit/hari (300 menit/hari)



6 hari kerja

= 26 jam : 6 hr = 4,3 jam/hari = 258 menit/hari (250 menit/hari)

= 26 jam

Pola 5 Hari Kerja : 

Per Hari

:

1 x 300 menit

=

300 menit



Per Minggu :

5 x 300 menit

=

1.500 menit



Per Bulan

:

20 x 300 jam

=

6.000 menit



Per Tahun

:

240 x 300 menit

=

72.000 menit

Pengolahan Data 1. Menyusun data yang diperoleh ke dalam Formulir Analisis Beban Kerja pendekatan Tugas per Tugas. 2. Menghitung

jumlah

pegawai

yang

dibutuhkan,

dengan

menggunakan rumus : Waktu Penyelesaian Rata2 x  Beban Kerja Waktu Kerja Efektif

Formulir Tugas per Tugas Nama Jabatan

:

Unit Kerja

:

Ikhtisar Jabatan

:

No

Uraian Tugas

Satuan Hasil

Waktu Penyelesaian

1 2 3 4 5 Jumlah

Waktu Kerja Efektif

Beban Kerja

Pegawai Yg Dibutuhkan

Ket.

Contoh Pendekatan Tugas per Tugas (1) Nama Jabatan

: Analis Perencanaan SDM

Unit Kerja

: Subbid. Perencanaan Kebutuhan PNS

Ikhtisar Jabatan

: Menginventarisasi, merekapitulasi, dan menyusun konsep perencanaan kebutuhan PNS sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan pemberian Pertimbangan Teknis Kepala BKN tentang Alokasi Tambahan Formasi PNS.

No 1

Uraian Tugas Memeriksa berkas usul penyusunan formasi sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan pertimbangan teknis penetapan formasi.

Satuan Hasil

Waktu Penyelesaian

Waktu Kerja Efektif

Laporan

15 menit

72.000 menit

Beban Kerja


619

0,129

Ket.

Contoh Pendekatan Tugas per Tugas (2) Satuan Hasil

Waktu Penyelesaian

Waktu Kerja Efektif

Beban Kerja


No

Uraian Tugas

2

Menginventarisasi data usul formasi dengan cara mengelompokkan sesuai dengan instansi dan jabatannya agar memudahkan dalam pencarian data.

Data

30 menit

72.000 menit

619

0,258

3

Mengolah data usulan formasi berdasarkan jenis jabatan untuk membuat bahan pertimbangan alokasi tambahan formasi.

Data

60 menit

72.000 menit

619

0,516

4

Menyajikan data lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan pertimbangan alokasi tambahan formasi.

Dokumen

30 menit

72.000 menit

619

0,258

Ket.

Contoh Pendekatan Tugas per Tugas (3) Satuan Hasil

Waktu Penyelesaian

Waktu Kerja Efektif

Beban Kerja


No

Uraian Tugas

5

Membuat konsep perencanaan kebutuhan PNS berdasarkan data usul formasi sebagai bahan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Dokumen

3.000 menit

72.000 menit

2

0,083

6

Membuat konsep statistik kebutuhan PNS berdasarkan data usul formasi untuk diserahkan kepada atasan langsung.

Dokumen

6.000 menit

72.000 menit

2

0,167

7

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Laporan

30 menit

300 menit

2

0,200

Jumlah Pegawai yang Dibutuhkan

1,611

Ket.

Pertanyaan…?? Pertanyaan …??

Penyusunan Kebutuhan Guru (1)  Data-Data yang Dibutuhkan :  Jumlah Sekolah Negeri  Jumlah Rombongan Belajar/Kelas setiap Tingkatan dan Jurusan  Jumlah Jam Wajib Mata Pelajaran setiap Minggu  Jumlah Siswa setiap Sekolah Negeri

Penyusunan Kebutuhan Guru (2)  Guru TK 

 Kebutuhan Guru Kelas TK

=  Rombel/Kelas x 1 orang

 Guru SD 

Kebutuhan Guru Kelas SD

=  Rombel/Kelas x 1 orang



Kebutuhan Guru Agama

=  Sekolah x 1 orang



Kebutuhan Guru Penjaskes




Kebutuhan Kepala Sekolah


 Guru Mata Pelajaran SMP/SMU/SMK 

Kebutuhan Guru Mata Pelajaran =  Jam Wajib MP per minggu x  Rombel/Kelas 24 Jam



Guru Bimbingan

=  Siswa 150



Kepala Sekolah


Penyusunan Kebutuhan Tenaga Kesehatan  Data-Data yang Dibutuhkan :  Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah  Jenis/Tipe Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus  Jenis Puskesmas

Penyusunan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum (1) Standar Ketenagaan Minimal Rumah Sakit Umum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Klasifikasi Rumah Sakit No

Jenis Tenaga A

1

Dokter Umum

2

Dokter Gigi

3

Dokter Spesialis Dasar

B

C

D

18

12

9

4

4

3

2

1

24

12

8

2

a. Spesialis Penyakit Dalam

6

3

2

1*

b. Spesialis Kesehatan Anak

6

3

2

1*

c. Spesialis Bedah

6

3

2

1*

d. Spesialis Obstetri dan Ginekolog

6

3

2

1*

15

10

3

-

a. Spesialis Anestesiologi

3

2

1

-

b. Spesialis Radiologi

3

2

1

-

c. Spesialis Patologi Klinik

3

2

1

-

d. Spesialis Patologi Anatomi

3

2

-

-

e. Spesialis Rehabilitasi Medik

3

2

-

-

Ket : *) dari 4 jenis spesialis dasar, wajib terisi 2 jenis pelayanan, masing-masing 1 tenaga 4

Dokter Spesialis Penunjang Medik

Penyusunan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum (2)

Klasifikasi Rumah Sakit No

Jenis Tenaga A

5

Dokter Spesialis Lain

B

C

D

36

8

-

-

a. Spesialis Mata

3

1*

-

-

b. Spesialis THT

3

1*

-

-

c. Spesialis Syaraf

3

1*

-

-

d. Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

3

1*

-

-

e. Spesialis Kulit dan Kelamin

3

1*

-

-

f. Spesialis Kedokteran Jiwa

3

1*

-

-

g. Spesialis Paru

3

1*

-

-

h. Spesialis Orthopedi

3

1*

-

-

i.

Spesialis Urologi

3

1*

-

-

j.

Spesialis Bedah Syaraf

3

1*

-

-

k. Spesialis Bedah Plastik

3

1*

-

-

l.

3

1*

-

-

Spesialis Kedokteran Forensik

Ket : *) dari 12 jenis spesialis lain, wajib terisi 8 jenis pelayanan, masing-masing 1 tenaga



Jenis Tenaga A

6

Dokter Sub Spesialis

B

C

D

32

2

-

-

a. Sub Spesialis Bedah

2

1*

-

-

b. Sub Spesialis Penyakit Dalam

2

1*

-

-

c. Sub Spesialis Kesehatan Anak

2

1*

-

-

d. Sub Spesialis Obstetri dan Ginekolog

2

1*

-

-

e. Sub Spesialis Mata

2

-

-

-

f. Sub Spesialis THT

2

-

-

-

g. Sub Spesialis Syaraf

2

-

-

-

h. Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

2

-

-

-

i.

Sub Spesialis Kulit dan Kelamin

2

-

-

-

j.

Sub Spesialis Jiwa

2

-

-

-

k. Sub Spesialis Paru

2

-

-

-

l.

2

-

-

-

2

-

-

-

Sub Spesialis Orthopedi

m. Sub Spesialis Urologi



Jenis Tenaga A

B

C

D

n. Sub Spesialis Bedah Syaraf

2

-

-

-

o. Sub Spesialis Bedah Plastik

2

-

-

-

p. Sub Spesialis Gigi Mulut

2

-

-

-

Ket : *) dari 4 jenis sub spesialis, wajib terisi 2 jenis pelayanan, masing-masing 1 tenaga 7.

Spesialis Medik Gigi dan Mulut

7

3

1

a. Spesialis Bedah Mulut

1

1

1*

b. Spesialis Konservasi/Endodonsi

1

1

1*

c. Spesialis Periodonti

1

d. Spesialis Orthodonti

1

e. Spesialis Prosthodonti

1

1*

f. Spesialis Pedodonsi

1

1*

g. Spesialis Penyakit Mulut

1

1*

1* 1

1*

Ket : *) dari 7 jenis sub spesialis medik gigi dan mulut, wajib terisi 1 jenis pelayanan, minimal 1 tenaga



Jenis Tenaga A

8.

B

C

D

Tenaga Kefarmasian a. Apoteker

15

13

8

3

Kepala Instansi Farmasi RS

1

1

1

1

Rawat Jalan

5

4

2

Rawat Inap

5

4

4

Instansi Gawat Darurat

1

1

Ruang ICU

1

1

Koordinator Penerimaan dan Distribusi Farmasi

1

1

Koordinator Produksi Farmasi

1

1

Rawat Jalan

10

8

4

Rawat Inap

10

8

8

Instansi Gawat Darurat

2

2

Ruang ICU

2

2

1

1

1

b. Tenaga Teknis Kefarmasian 2



Jenis Tenaga Membantu tugas koordinator penerimaan dan distribusi farmasi

Membantu tugas koordinator produksi farmasi

9.

Keperawatan (Perawat dan Bidan)

A

B

Disesuaikan dengan beban kerja




1:1

1:1

C

D



2:3

2:3

Ket : •

Untuk RS Tipe A dan B; 1 tenaga keperawatan untuk 1 tempat tidur (2/3 tenaga tetap)

•

Untuk RS Tipe C dan D; 2 tenaga keperawatan untuk 3 tempat tidur (2/3 tenaga tetap)

10.

Gizi









11.

Keterapian Fisik









12.

Radiografer











Jenis Tenaga A

B

C

D

13.

Fisikawan Medik





14.

Petugas Proteksi Radiasi Medik





15.

Tenaga Elektromedik





16.

Keteknisian Medis









17.

Rekam Medik









18.

Petugas IPSRS









19.

Petugas Pengelola Limbah









20.

Petugas Kamar Jenazah









Catatan

:

Untuk standar ketenagaan di Rumah Sakit Khusus masih menggunakan Permenkes Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasiﬁkasi Rumah Sakit, pada Lampiran II Kriteria Rumah Sakit Khusus sepanjang belum diganti.

Penyusunan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Puskesmas Standar Ketenagaan Minimal Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

No.

Jenis Tenaga

Puskesmas Perkotaan Non Rawat Inap

Puskesmas Pedesaan

Rawat Inap

Non Rawat Inap

Puskesmas Daerah Terpencil

Rawat Inap

Non Rawat Inap

Rawat Inap

1

Dokter / Dokter Layanan Primer

1

2

1

2

1

2

2

Dokter Gigi

1

1

1

1

1

1

3

Perawat

5

8

5

8

5

8

4

Bidan

4

7

4

7

4

7

5

Tenaga Kesehatan Masyarakat

2

2

1

1

1

1

6

Tenaga Kesehatan Lingkungan

1

1

1

1

1

1

7

Ahli Teknologi Laboratorium Medik

1

1

1

1

1

1

8

Tenaga Gizi

1

2

1

2

1

2

9

Tenaga Kefarmasian

1

2

1

1

1

1

10

Tenaga Administrasi

3

3

2

2

2

2

11

Pekarya

2

2

1

1

1

1

22

31

19

27

19

27

Jumlah Total

Catatan : Standar tersebut belum menghitung kebutuhan tenaga di puskesmas pembantu dan bidan desa.

Kategorisasi Hasil Penyusunan Kebutuhan PNS

Bezetting PNS (Jumlah PNS yang Ada)

Hasil Penghitungan Kebutuhan PNS

Kategori : 

Kurang



Sesuai



Lebih

TERIMA KASIH

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 56 ayat (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan

Recommend Documents