Undang-undang No. 20 Tahun 2003 sebagai Bibit Perkembangan PAUD di Indonesia Mela Nugradini 125120301111005
I.
Pendahuluan Diluar negeri, tenaga pengajar PAUD diberi perhatian oleh pemerintah. Mereka
menganggap bahwa usia dini merupakan Usia Emas yang terjadi hanya sekali sepanjang hidup manusia. Apabila Usia Emas ini tidak diimbangi dengan pendidikan yang baik, maka anak tidak akan dapat berkembang dengan optimal di masa perkembangannya yang selanjutnya.Pemerintah selaku penggerak administrasi negara wajib melaksanakan tugasnya dengan membuat peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis. Ada berbagai macam sektor yang harus diperhatikan, salah satunya adalah bidang pendidikan. Pemerintah telah merumuskan peraturan yang mengatur mengenai pendidikan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Melihat pentingnya usia dini, pemerintah Indonesia kemudian merumuskan undangundang untuk mendukung dan melindungi proses pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat tema peran pemerintah dalam perkembangan PAUD di Indonesia.
II.
Kajian Teoritis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, pasal 1 butir 14 menjelaskan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD di Indonesia bertujuan untuk membantu anak mempersiapkan dirinya untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya dan memenuhi kebutuhan akan perkembangan anak.
Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003, Pendidikan PAUD di Indonesia dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, atau informal. Pendidikan ini dapat berupa Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudatul Athfal (RA) untuk jalur formal dan Kelompok Bermain (KB) atau Taman Penitipan Anak (TPA) untuk jalur nonformal. Pada jalur informal, PAUD dapat diberikan melalui keluarga atau lingkungan si anak. Jurnal Cholimah (2009) yang berjudul Pengembangan Kurikulum PAUD berdasarkan Peraturan Mentri 58 tahun 2009 membahas tentang bagaimana mengembangkan kurikulum PAUD di Indonesia dengan dasar permen 58 tahun 2009. Peraturan Mentri 58 tahun 2009 berisi tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
III.
Pembahasan Dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum menjadi peran penting dalam
memberikan arah, langkah-langkah dan tujuan pelaksanaan pendidikan. Proses pembelajaran dapat dikatakan akan optimal jika mengikuti kurikulum memadai. Atas dasar tersebut lembaga mengambil kebijakan mengembangkan kurikulum untuk Anak Usia Dini dari Permendiknas 58 Tahun 2009 yang saat ini digunakan sebagai acuan pembelajaran terbaru dari pemerintah. Menurut Undang-undang no. 20 kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Standar Kurikulum PAUD Berdasarkan Permendiknas No. 58 tahun 2009 1. Berdasarkan Perkembangan dan kebutuhan anak (DAP) 2. Berpusat pada anak 3. Bersifat Holistik 4. Bersifat Integratif 5. Pendekatan Bermain “Pendidikan Karakter Sebagai Payung Dan Pengikat Keseluruhan Proses dan Produk Kurikulum” Cholimah (2009) membuat pengembangan kurikulum berdasakan permendiknas 58 tahun 2009. Pengembangan tersebut berisi kerangka sebgai berikut :
1. Kejelasan Jenis Satuan PAUD yang dikembangkan (Terpadu atau Tersendiri) serta waktu (lama Layanan) 2. Level Usia Anak Yang Dilayani (satu level tertentu atau multi-level) 3. Lingkup perkembangan Standar yang bersumber dari SN-PAUD 4. Lingkup perkembangan sesuai dengan tuntutan daerah, visi-misi lembaga dan kekhasan lainnya. 5. Untuk tujuan kejelasan, lingkup perkembangan dapat dibagi ke dalam sub perkembangan 6. Jeda waktu kurikulum yang digunakan (tahun, semester, cawu, bulan, dst). 7. Semua gagasan dituangkan dalam format yang tepat dan mewakili. 8. Terkait dengan struktur program tersebut agar lebih rinci, dapat ditindaklanjuti dengan pengembangan silabus (sebagaimana tuntutan pengembangan kurikulum KTSP) serta pemetaan materi kurikulum yang selaras dengan tingkat perkembangan anak. 9. Bidang pengembangan, secara umum terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu bidang pengembangan kemampuan dasar dan pengembangan perilaku. 10. Setiap satuan PAUD dibolehkan menggenapi bidang pengembangan selaras dengan visimisi lembaga. 11. Dapat pula mengakomodasi bidang pengembangan yang diajurkan oleh daerah tertentu sebagai akomodasi budaya khas. 12. Waktu penyelenggaraan PAUD dapat bervariasi, ada yang bersifat satu hari penuh, setengah hari atau dalam waktu terbatas. 13. Pengembangan Kurikulum Lembaga 14. Kurikulum PAUD menggunakan pendekatan holistic curriculum mencakup semua aspek perkembangan 15. Prosesnya belajar dilaksanakan secara integrated learning mencakup semua konsep pengetahuan (matematika, sain, sosial, seni, bahasa) 16. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain.
17. Kurikulum dikembangkan oleh Lembaga dengan merujuk pada standar yang dibangun oleh Dinas Pendidikan 18. Kurikulum PAUD untuk: a) Membentuk karakter anak, dilakukan melalui pembiasaan : moral, nilai, emosinal b) Membangun pengetahuan dasar: kognitif (matematika dan sain), bahasa, sosial, dan seni. c) Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan tahap perkembangan anak d) Kurikulum memuat konsep matematika, bahasa, sosial, sain, seni e) Kurikulum dijabarkan dalam rencana kegiatan f) Rencana kegiatan diterapkan dalam bentuk kegiatan main sensorimotor, main peran, dan main pembangunan. Berkaitan
dengan
wartakayong.wordpress.com
pendidikan
karakter
UU
20
tahun
2003
dalam
di sebutkan bahwa berdasarkan UU 20 tahun 2003
berhubungan dengan pendidikan anak usia dini, khususnya pendidikan karakter, Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara telah merumuskan dalam visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, priode 2013-2018, yaitu “Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia melalui pembangunan karakter”. Hal tersebut diungkapkan, H. Nazril Hijar, S.Ag, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (Kabid PNF), Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara. Pemerintah Daerah (Pemda) sedang membangun delapan unit PAUD di delapan desa. Ini merupakan asprasi Anggota Dewan Kayong Utara. Rencananya, tahun 2015, Pemda akan membangun 10 unit lagi. Program ini akan terus berlanjut, sehingga tersedia satu desa satu PAUD. Hal tersebut membuktikan bahwa Undang-undang berperan dalam pembentukan dan pengembangan kurikulum serta pembangunan PAUD di daerah.
IV.
Kesimpulan Undang-undang no 20 tahun 2003 membahas tentang Pendidikan Anak Usia Dini
menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Kementrian Pendidikan Nasional no. 58 tahun 2009 yang membahas akan kurikulum pendidikan. Dimana kurikulum mengalami pengembangan dengan acuan Permendiknas no. 58 tahun 2009. Selain itu, berdasarkan UU
no. 20 tahun 2003 menjadi dasar utama dari pemerintah daerah Kayong Utara untuk menanamkan bibit pendidikan karakter di PAUD dan menjadi dasar dalam pembagunan PAUD di Kayong tersebut. Saran kedepannya untuk pemerintah adalah agar pemerintah dapat lebih memperhatikan pengembangan PAUD di Indonesia. Pada dasarnya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan baik untuk melindungi dan mengawasi PAUD di Indonesia. Tetapi apabila tidak diperhatikan pelaksanaannya, maka aturan yang telah dibuat tidak akan berfungsi banyak.
V.
Referensi
_______. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Cholimah, N. (2009). Pengembangan Kurikulum PAUD Berdasarkan Permendiknas No 58 tahun 2009. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini _______. (2014). Peran PAUD Dalam Pembentukan Karakter Bangsa. Wartakayong. 23 Juli 2014.
Diakses
pada
hari
Selasa,
21
April
2015
pukul
18.23
WIB.
(https://wartakayong.wordpress.com/2014/07/23/peran-paud-dalam-pembentukan-karakterbangsa/)
